TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas berjanji pemerintah akan memberi perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini disampaikan Zulhas saat mengunjungi Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Zulhas menjelaskan, perhatian khusus itu diberikan pemerintah karena UMKM telah berkontribusi menyerap tenaga kerja di Indonesia hingga 90 persen. Selain itu, usaha itu menyumbang 60 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

“Oleh karena itu, pemerintah akan memberi perhatian khusus agar usaha skala ini dapat lebih berkembang,” ucap Zulhas, dikutip dari keterangan tertulis.

Zulhas sebelumnya mengatakan akan mempertemukan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan lembaga pembiayaan ekspor dan perbankan. Hal itu dia sampaikan saat bertemu para pelaku UMKM di Rendang Asese, Padang, Sumatra Barat, Ahad, 7 Juli 2024.

Zulhas menjanjikan, lembaga pembiayaan ekspor akan membantu para pelaku UMKM yang ingin mengekspor produk-produknya. Sementara lembaga perbankan, kata dia, akan dipertemukan dengan para pelaku UMKM yang memerlukan modal. “Kata kuncinya kerja sama,” kata dia, dikutip dari keterangan tertulis.

Lembaga pembiayaan ekspor dan perbankan itu merupakan dua dari empat pilar yang dijanjikan Zulhas untuk memajukan UMKM. Selain kedua lembaga itu, dia mengatakan ada lokapasar atau marketplace dan pelaku UMKM itu sendiri.

Zulhas mengatakan, UMKM harus mulai melakukan pemasaran di marketplace. Melalui marketplace dan media sosial, kata dia, UMKM diharapkan mampu meningkatkan transaksi penjualan dan memperluas jangkauan pemasarannya.

Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengklaim pemerintah pusat dan daerah mendukung dan membina proses produksi UMKM. Pemerintah daerah melalui dinas perindustrian dan perdagangan, kata dia, diharapkan terus membina agar produk UMKM semakin berkualitas dan bisa diterima di luar negeri.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo akan menggelar rapat kerja dan konsultasi nasional (Rakerkonas) ke-33 pada 28 hingga 30 Agustus 2024. Kegiatan ini berlangsung di Surabaya dengan salah satu agenda utama yakni evaluasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Direktur Apindo Riset Institute Agung Pambudi, mengatakan regulasi yang awalnya dicita-citakan untuk meningkatkan investasi itu belum membuahkan hasil maksimal. Dia mengatakan, persoalan mendasar dari penerapan UU Cipta Kerja di lapangan yakni belum tersentralisasi nya proses perizinan berusaha.

Agung mengatakan pihaknya sudah menerima masukan dari pengusaha yang tergabung dalam Apindo. Nantinya, kata dia, masukan tersebut akan dirumuskan menjadi rencana strategis untuk disampaikan kepada pemerintah.

“Apakah UU Cipta Kerja ini efektif untuk mempermudah investasi, nanti akan didalami di Rakerkonas,” kata Agung dalam konferensi pers di kantor Apindo, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024.

Secara umum, Agung mengatakan di sejumlah sektor perizinan, keberadaan UU Cipta Kerja tidak banyak membantu. Bahkan, kata dia, ada aturan turunan yang begitu banyak sehingga tumpang tindih dalam penerapannya.

“Ada beberapa persoalan, terutama soal perizinan berusaha. Dalam beberapa tingkatan ada perizinan yang lebih rumit dalam konteks setelah UU Cipta Kerja seperti perizinan lingkungan,” kata Agung.

Selain belum terjawabnya persoalan rumitnya perizinan berusaha, Agung mengatakan UU Cipta Kerja belum menjawab persoalan kesulitan mengakses lahan untuk usaha. “Ada masalah lahan, aturan turunan yang tumpang tindih, masalah pengupahan dan ketenagakerjaan,” katanya, “Ini akan dibahas di Surabaya untuk mencari rekomendasi evaluasi kebijakan strategis,”.

Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Apindo, Herman N. Suparman, melihat masih banyak aturan turunan UU Cipta Kerja gagal menjawab kebutuhan dalam hal kemudahan perizinan. Dia mengatakan tanpa ada arahan spesifik soal sentralisasi pelayanan perizinan, proses investasi di daerah tetap sulit dilakukan.

Herman menilai seharusnya ada aturan khusus yang menangani perizinan agar terpusat. “Saat ini kementerian dan lembaga cenderung mempertahankan sistem mereka sendiri,” kata Herman.

Menurut dia hal ini akan menghambat tujuan utama dari UU Cipta Kerja, yakni penyederhanaan dan mempercepat proses perizinan.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) memasang teknologi pendeteksi kepadatan penumpang di rangkaian LRT Jabodebek. Teknologi tersebut bernama crowd detection system.

“Saat ini sedang diuji coba dan dipasang di seluruh stasiun, sehingga pengguna LRT bisa mengetahui secara real time kepada di setiap trainset,” kata Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 Agustus 2024.

Mahendro mengatakan penerapan teknologi deteksi kepadatan trainset diharapkan meningkatkan pelayanan LRT. Sebab, kata dia, pengguna LRT bisa mempertimbangkan kepadatan rangkaian untuk menunjang kenyamanan di LRT.

“Dengan adanya sistem ini, KAI dapat memantau dan mengelola kerumunan secara lebih efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna,” kata Mahendro.

Mahendro menjelaskan crowd detection system menggunakan kamera CCTV dan pemrosesan gambar untuk menghitung jumlah orang di area tertentu secara real-time. Teknologi ini memungkinkan identifikasi dan pengendalian kerumunan.

Selain itu teknologi ini bisa memastikan aliran pengguna yang lancar dan aman di setiap stasiun dan trainset. Dia mengatakan uji coba deteksi kepadatan ini akan berlangsung hingga 28 Agustus mendatang.

"Dengan sistem ini, kami berharap dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengguna LRT Jabodebek. Kami berharap para pengguna LRT Jabodebek dapat merasakan manfaat langsung dari teknologi ini," kata Mahendro.

INFO NASIONAL - Keberhasilan dari wujud komitmen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dalam peningkatan penerapan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dibuktikan dengan peraihan penghargaan di ajang Naker Award 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Telkom berhasil memperoleh peringkat pertama pada kategori Penghargaan Nasional kepada BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin didampingi Menteri Ketenagakerjaan RI Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si dan diterima langsung Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah, bertempat di JiExpo Kemayoran Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024.

Naker Award 2024 merupakan acara pemberian penghargaan kepada perusahaan yang telah menunjukkan dedikasi, kreativitas, dan keberhasilan yang signifikan dalam berbagai bidang terkait ketenagakerjaan. Penghargaan ini tidak hanya merupakan pengakuan atas pencapaian perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong bagi perusahaan lain untuk meningkatkan standar dalam pasar kerja. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam mengakselerasi transformasi ketenagakerjaan untuk Indonesia Emas 2045.

Telkom menyadari pentingnya integrasi aspek ESG dalam setiap kegiatan bisnis. Program pemberdayaan disabilitas yang dilakukan oleh Telkom, sejalan dengan komitmen perusahaan terhadap penerapan ESG, khususnya pada aspek sosial dan tata kelola yang baik. “Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari dedikasi perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG pada setiap aspek operasional perusahaan. Di mana perusahaan tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga pada keberlanjutan sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik,” ujar Ririek.

Secara keseluruhan, TelkomGroup memikili total tenaga kerja disabilitas sebanyak 96 karyawan yang terdiri dari 81 orang tuna daksa, 8 orang tuna netra, 4 orang tuna rungu, 2 orang tuna wicara, serta 1 orang tuna rungu dan wicara. Para karyawan tersebut bekerja di Telkom dan anak usahanya, meliputi Infomedia, Telkom Akses, Telkomsel, PINS, Telkomsigma, Telkomsat, dan Yayasan Pendidikan Telkom.

“TelkomGroup akan terus membuka peluang kerja bagi masyarakat disabilitas untuk bergabung dan berkontribusi dalam berbagai lini bisnis perusahaan. Ini merupakan wujud nyata kami dalam memperkuat komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara dengan memberdayakan masyarakat disabilitas,” ujar Ririek.

Melalui langkah ini, Telkom berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan sejahtera. “Kami percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan perusahaan. Dengan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat disabilitas, Telkom berharap dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan di dunia kerja,” kata Ririek.(*)

INFO NASIONAL – PT Pegadaian meraih penghargaan Program Literasi Finansial Terbaik pada Financial Literacy Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan dan instansi yang dinilai berkomitmen dan giat dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan. Penghargaan ini secara langsung diterima oleh Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, di JIExpo Kemayoran Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Damar mengatakan, peran literasi finansial penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan memperkuat sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pihaknya pun berkomitmen untuk terus memberdayakan UMKM melalui berbagai program edukasi dan pendampingan.

“Kehadiran kami di acara Gencarkan dari OJK bersama 200 UMKM binaan merupakan bentuk nyata dari upaya kami untuk meningkatkan literasi finansial di Indonesia," ujar Damar.

Tidak hanya memberikan pengetahuan dasar mengenai pengelolaan keuangan, PT Pegadaian juga membekali UMKM dengan keterampilan praktis untuk mengelola bisnis dan mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.

"Program-program kami dirancang untuk memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi para pelaku UMKM, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional," katanya.

Salah satu pemilik UMKM binaan PT Pegadaian di bidang usaha kerajinan tangan, Nurlaela, mengaku bersyukur bisa menjadi bagian dari program ini. "Bimbingan yang kami terima sangat membantu mengembangkan usaha kami,” ujarnya. “Acara ini sangat bermanfaat karena memberikan banyak pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan pentingnya literasi finansial bagi kami, para pelaku UMKM," tambah Nurlaela.

Penghargaan ini semakin mempertegas posisi PT Pegadaian sebagai pionir dalam literasi finansial di Indonesia, khususnya dalam mendukung UMKM agar mampu bersaing dan berkembang. PT Pegadaian akan terus berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang mendukung literasi finansial dan berupaya memberdayakan UMKM dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, membantu mereka mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik melalui program-program yang berkelanjutan dan inovatif. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan pentingnya pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi pasar kerja yang telah ada. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, kata dia, harus mampu mengarahkan dunia pendidikan dan pelatihan guna mencetak talenta-talenta yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

“Sistem ini harus bisa menurunkan biaya rekrutmen tenaga kerja hingga membuat perusahaan menjadi semakin kompetitif. Sempurnakan pencocokan keahlian dan kebutuhan dalam pasar tenaga kerja melalui optimalisasi pemanfaatan sistem sehingga dapat mengurangi kesenjangan di sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja,” kata Ma’ruf dalam sambutan Naker Award di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Ia juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kolaborasi yang lebih baik lagi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja serta seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem tenaga kerjaan. Kolaborasi itu, kata dia, meliputi berbagai aspek mulai dari pelatihan, penempatan, hubungan industrial, hingga pengawasan tenaga kerjaan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerjaan.

Menurut Ma’ruf, dunia ketenagakerjaan muncul selain karena adanya faktor internal seperti banyaknya angkatan kerja yang masih berpendidikan rendah atau bekerja di sektor informal, juga ada faktor eksternal, digitalisasi. Digitalisasi, kata dia, membuat waktu kerja semakin cair dan fleksibel tak hanya mengubah cara bekerja, tapi juga memunculkan sejumlah pekerjaan baru.

“Sesuatu yang kami tak bayangkan sebelumnya seperti remote working memungkinkan menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan dari belahan dunia manapun,” ujarnya.

Digitalisasi semakin meluas dan berkembang seiring dengan besarnya jumlah Gen Z, kata Ma’ruf, yang memasuki pasar kerja. “Kami juga terus melakukan perbaikan terhadap mekanisme penentuan tingkat upah minimum yang adil baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha. Kemudian perbaikan layanan ketenagaan kerjaan seperti sistem informasi pasar kerja agar lebih terintegrasi secara nasional,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan akan menambah kuota rumah subsidi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada September ini. Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kuota FLPP 2024 sebanyak 166 ribu unit rumah. Namun kuota tersebut pada bulan Juli ini sudah habis atau tersalurkan. "Sehingga September ini akan ditambah (FLPP)," kata Basuki, di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2024.

Ia berharap bank-bank yang tergabung dalam Himbara dapat memberikan kredit kepada masyarakat dengan bunga yang terjangkau. Kementerian PUPR menyalurkan unit rumah kepada masyarakat seharga 144-160 Juta Rupiah.

Sebelumnya Basuki mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kementerian Keuangan.

"Sekarang ini kita lagi minta tambahan di Kementerian Keuangan, kalau targetnya itu habis sebelum kan berarti bagus, iya kan? Karena BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), bukan DIPA-nya PUPR, itu BA BUN, langsung di bawah Kementerian Keuangan," kata Basuki usai Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Oleh karena itu, Basuki menyebutkan bahwa pihaknya saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kementerian Keuangan.

"Sekarang ini kita lagi minta tambahan di Kementerian Keuangan, kalau targetnya itu habis sebelum kan berarti bagus, iya kan? Karena BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), bukan DIPA-nya PUPR, itu BA BUN, langsung di bawah Kementerian Keuangan," ucapnya.

Meski begitu, Basuki tidak menyebutkan berapa kuota yang diajukan Kementerian PUPR untuk program tersebut di 2025. Hanya saja, dia mengatakan kuota di tahun berikutnya akan lebih tinggi bila dibandingkan 2024.

Dia juga optimistis bahwa Kementerian Keuangan ke depan akan tetap menyalurkan anggaran untuk program tersebut. "Sama saja dengan di tahun depan pasti akan dialokasikan oleh Menteri Keuangan," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran RP 140 miliar untuk membayar ganti rugi lahan 2.086 hektare terdampak proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Ganti rugi itu disiapkan untuk warga yang lahannya bakal digunakan untuk proyek tol seksi 6a dan 6b, pengendali banjir Sepaku, serta Masjid IKN.

Plt Kepala Otorita IKN itu mengklaim telah membentuk tim terpadu untuk membereskan hal ini sejak dua pekan lalu. "Sekarang mereka tinggal kerja proses negosiasi di lapangan," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jumat, 23 Agustus 2024.

Ia menjelaskan, pembayaran ganti rugi ini mengacu pada Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. "Dari (sesuai) Perpres 75 itu, akan kami bayar," kata Basuki.

Ihwal pembebasan 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN, Basuki pernah mengatakan pemerintah tidak menggusur warga yang lahannya terdampak pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu. Ia berjanji pemerintah akan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kalaupun lahannya terdampak pembangunan IKN, pemerintah akan memindahkannya ke tempat yang lebih baik.

"Jangan merasa digusur. Kalau direlokasi, mungkin," ujar Basuki ketika ditemui di Komplek Kementerian PUPR pada Jumat, 3 Mei 2024. "Pengertiannya kan beda, digusur dengan direlokasi."

Sebelumnya, kepastian pembayaran ganti rugi lahan terdampak proyek IKN menjadi hal yang ditunggu Alfian, warga Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku. Pasalnya, pria berusia 44 tahun itu mengaku belum mendapat ganti rugi penuh atas lahan sawit miliknya yang terdampak tol seksi 6A. Dari 7.000 m2 lahan terdampak, ia mengaku baru menerima ganti rugi Rp 3 juta atau setara lahan seluas 10 m2.

“Waktu itu Kementerian PUPR bilang mau bayar, yang penting, (proyek) mereka masuk dulu,” kata Alfian ketika ditemui Tempo, Minggu, 11 Agustus 2024.

Saat itu, menurut Alfian, pembayaran ganti rugi tertunda lantaran lahannya diklaim sebagai aset dalam penguasaan (ADP) pemerintah. Padahal, lahan tersebut merupakan lahan miliknya, sudah turun temurun dari nenek moyang. “ADP yang masuk ke lahan saya, bukan lahan saya masuk ke ADP,” tuturnya.

Saat ini proyek pembangunan IKN masih terus berlanjut. Pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN mencapai Rp 466 triliun. Sebagian dana tersebut akan diambil dari APBN, sebagian lainnya dari investasi.

TEMPO.CO, Jakarta -Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong penyampaian aspirasi dalam merespon polemik RUU Pilkada tidak berlangsung anarkis. Hal itu diperlukan untuk menciptakan situasi yang kondusif sehingga tidak berdampak pada keberlangsungan dunia usaha.

"Kalau ada tindakan anarkis, ini bisa mempengaruhi kondisi pasar. Dan kami berharap penyampaian pendapat tidak dilakukan secara anarkis," kata Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024.

Berkaca pada dinamika politik beberapa hari terakhir, Shinta mengatakan pelaku usaha berharap agar ada kepastian hukum terkait penyelenggaraan Pilkada mendatang. Dia mengatakan iklim politik ke depan akan menentukan keberlangsungan dalam berusaha.

"Kami mengedepankanrule of law, buat dunia usaha yang dibutuhkan adalah kepastian," katanya.

Shinta melihat aturan yang dipakai dalam Pilkada sudah menemukan titik terang setelah Badan Legislasi DPR RI batal mengesahkan RUU Pilkada pada Kamis, kemarin. "Kami apresiasi ini bisa diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga kami melihat ini sudah selesai dan jelas aturan mana yang diikuti. Pelaku usaha mendorong Pilkada yang berjalan jujur dan adil," katanya.

Pada kesempatan serupa, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Apindo, Herman N. Suparman, menyatakan proses dalam Pilkada akan menentukan masa depan pembangunan di daerah. Berdasarkan pemantauan KPPOD, pemilihan yang berkualitas menjadi penentu bagaimana kepemimpinan di tingkat daerah, termasuk dalam menciptakan terobosan di sektor perekonomian.

"Salah satu variabel pengelolaan perekonomian daerah juga ditentukan oleh kapasitas dan integritas kepala daerah, dan ini sangat bergantung pada pemilihan yang berkualitas," kata Herman.

Herman menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pencalonan kepala daerah akan menciptakan pemilihan yang kompetitif. Dia pun menyayangkan upaya DPR untuk menganulir putusan tersebut. "Kalau ini dianulir, akan berdampak pada kepemimpinan di daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca pemilihan," katanya.

INFO NASIONAL– PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sukses perluas layanan keuangan untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Ini terlihat dari jumlah total AgenBRILink yang mencapai satu juta agen per 25 Juli 2024.

Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI, Muhammad Candra Utama mengatakan, pencapaian ini mempertegas komitmen BRI dalam memberikan akses layanan perbankan yang lebih baik kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

“Seperti diketahui, AgenBRILink merupakan salah satu inovasi utama BRI yang dirancang untuk memperluas jangkauan layanan perbankan melalui kemitraan dengan agen-agen lokal di berbagai daerah,” ujarnya.

Dengan jumlah mencapai satu juta AgenBRILink, jumlah transaksi finansial mencapai lebih dari 645 juta kali dengan volume lebih dari Rp800 triliun dan menghasilkan fee based income sebesar Rp895,4miliar. AgenBRILink pun mampu menghadirkan solusi praktis dan mudah dijangkau masyarakat.

Dengan adanya satu juta AgenBRILink, diharapkan akan semakin memperluas cakupan layanan keuangan dari kota-kota besar hingga desa-desa terpencil. Hal ini mencerminkan komitmen BRI dalam menghadirkan solusi keuangan yang efisien, terjangkau, dan mudah diakses bagi semua lapisan masyarakat.

“Masyarakat dapat menikmati fasilitas layanan dan pengelolaan keuangan mereka dengan lebih efisien dan aman tanpa perlu menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank,” kata Candra.

Pencapaian ini juga merupakan kemajuan signifikan dalam upaya mendukung inklusi dan literasi finansial di Indonesia. Dengan meningkatnya aksesibilitas layanan keuangan bagi lebih banyak individu, BRI berperan penting dalam pemerataan ekonomi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan masyarakat.

Keberadaan AgenBRILink juga memberikan peluang usaha bagi para warga di berbagai daerah, khususnya di wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan.

Karena itu, perseroan juga dapat turut mendukung pemberdayaan ekonomi dengan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan melalui sharing economy.

Pencapaian ini merupakan bagian dari visi jangka panjang BRI untuk menjadi bank pilihan utama yang mengedepankan inovasi, inklusi, dan pelayanan pelanggan. BRI terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan, BRI menjadikan AgenBRILink sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat yang belum memiliki akses keuangan.

"AgenBRILink yang menjadi salah satu inovasi andalan BRI untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Setiap AgenBRILink dibekali oleh aplikasi canggih BRI untuk mampu melayani masyarakat setiap waktu. Dengan begitu, meski berada di daerah terpencil, masyarakat tetap mendapatkan layanan keuangan," kata Sunarso.

Sunarso mengatakan, meskipun AgenBRILink mengerjakan operasional internal bisnis secara digital, untuk berhubungan dengan nasabah AgenBRILink masih membutuhkan human touching karena BRI bukan sekedar men-deliver produk ataupun service, tetapi juga empowering masyarakat.

"Jadi kita harus memberdayakan mereka melalui berbagai pendampingan edukasi dan lain-lain,” kata dia. (*)

INFO NASIONAL– Dalam rangka pemerataan literasi dan inklusi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan. Inisiasi ini diluncurkan dalam rangka Hari Indonesia Menabung di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, literasi dan inklusi keuangan menjadi kunci peningkatan likuiditas, pendalaman pasar dan penyaluran pembiayaan untuk memberikan daya angkut bagi pertumbuhan ekonomi nasional. OJK pun mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama menyukseskan program tersebut.

“Kami akan mengorkestrasi gerakan nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang disebut dengan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan,” ujar Mahendra pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Kolaborasi aktif ini tentunya akan mempercepat tercapainya tujuan besar dari program Gencarkan yakni mendorong akses kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu melawan rentenir dan mengakselerasi penggunaan produk keuangan oleh kelompok penyandang disabilitas.

“Kami berharap indeks inklusi keuangan nasional dapat mencapai 98 persen pada perayaan Indonesia Emas pada tahun 2045,” sambungnya

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary mengatakan, PNM siap menudukung penuh literasi dan inklusi keuangan pada kelompok subsisten sesuai dengan target nasabah PNM. Peningkatan literasi keuangan ini sejalan dengan modal yang diberikan oleh PNM.

“Ibu-ibu prasejahtera nasabah PNM Mekaar akan mampu bersaing dan lebih produktif jika kompetensi mereka juga naik. Sudah menjadi komitmen kami memberikan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari pemberian tiga modal yaitu finansial, intelektual dan sosial,” ujarnya.

Dodot juga mengatakan, pemberian literasi keuangan bagi 16 juta nasabah PNM Mekaar bisa berdampak luas karena anak dari para nasabah pun bisa teredukasi.(*)

TEMPO.CO, Mataram - Pertamina bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan gas LPG 3 kilogram di sejumlah sektor usaha jasa laundry dan rumah makan di wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima sepanjang bulan Agustus 2024.

Sejumlah usaha laundry dan rumah makan menjadi tujuan pengawasan terpadu tersebut. Hal itu guna memastikan penggunaan LPG 3 kg subsidi tepat sasaran sesuai golongan yang berhak menerima.

Kegiatan inspeksi yang dilaksanakan beberapa jajaran kabupaten kota NTB tersebut didampingi Tim Sales Area Nusa Tenggara Barat Pertamina Patra Niaga. Pada monitoring dan pengawasan yang dilaksanakan pada usaha laundry dan rumah makan di Kabupaten dan Kota Bima ini juga menyasar pada usaha dengan omset diatas Rp 1 miliar, salah satunya di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Sejalan dengan pelaksanaan pengawasan LPG Subsidi Tepat Pertamina bersama Pemerintah Kabupaten Bima dan Kota Bima, Kamis 22 Agustus 2024 Pemerintah Kabupaten Sumbawa laksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa titik SPBE, agen dan pangkalan di wilayah Kabupaten Sumbawa. Sidak tersebut dilakukan untuk mengevaluasi langsung ketersediaan LPG 3kg subsidi.

Dalam kesempatan itu, sidak dilaksanakan langsung oleh Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah yang didampingi oleh Asisten II, Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, Kabid Tibum Satpol PP, Kabag Prokopim sert Ketua Hiswana Migas Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Mahmud menyebutkan bahwa stok LPG di SPBE tergolong aman. Namun ada catatan bahwa beberapa pangkalan mengalami kekosongan stok akibat tingginya permintaan dari masyarakat. “Saya langsung perintahkan Kabag Ekonomi untuk meminta tambahan suplai. Alhamdulillah permintaan kita langsung direspon,’’katanya.

Saat ini beberapa kendaraan pemuat gas elpiji untuk ribuan tabung sedang dalam perjalanan ke Sumbawa.

Menanggapi hal tersebut, Area Manager Comm., Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan beberapa kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan penambahan fakultatif LPG 3kg’’Penyaluran fakultatif ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengamankan ketahanan stock mengingat tingginya permintaan dari masyarakat,’’ ujarnya.

Di sisi lain, dalam rangkaian inspeksi, Pertamina juga melaksanakan “trade in” agar pelaku usaha yang sudah tidak layak menggunakan LPG 3kg subsidi bisa menukar penggunaan ke LPG non subsidi, Bright Gas.

Menjaga ketahanan stock dan pelaksanaan pengawasan penyaluran LPG 3kg subsidi merupakan dua hal berkesinambungan yang tentunya kita harapkan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Melalui Perpres 104 tahun 2007 dan Perpres 308 tahun 2019 telah ditetapkan perihal penggunaan LPG 3kg subsidi untuk rumah tangga, usaha mikro (perorangan), petani sasaran dan juga untuk nelayan sasaran.

Dalam aturan tersebut klasifikasi masyarakat atau usaha yang berhak menggunakan LPG 3kg telah ditentukan oleh pemerintah. ‘’Kami harapkan para pelaku usaha turut mendukung program Subsidi Tepat LPG melalui kegiatan usahanya,” ucap Ahad.

Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam keberhasilan program Subsidi Tepat Sasaran ini. Melalui tugas pengawasan dan edukasi kepada konsumen masyarakat dan pelaku usaha agar selalu menggunakan LPG sesuai peruntukan.

Diharapkan pelaku usaha dan juga untuk rumah tangga yang mampu, agar menggunakan gas yang tidak bersubsidi agar subsidi dari Pemerintah bisa dipergunakan untuk bidang kemasyarakatan yang lain seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Harapan kami mari kita arif untuk penggunaan barang subsidi agar nanti dapat tepat sasaran untuk kesejahteraan bersama,” ucap Ahad.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk mendistribusikan LPG 3 kg bersubsidi. Pertamina bersama pemerintah daerah dan instansi terkait terus berupaya secara maksimal untuk mengawasi distribusi LPG 3 kg bersubsidi agar tepat sasaran.