TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasco Ahmad, buka suara ihwal masuknya program makan bergizi gratis ke dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Menurutnya, hal itu memang sudah disinkronisasi saat penyusunan APBN.

"Kita sama-sama tahu bahwa dalam APBN 2025, makan bergizi gratis masuk dalam program pemerintah yang akan dilaksanakan pada 2025," ujar Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024.

Menurut Dasco, pemerintah akan mengumumkan perinciannya kemudian hari. "Semua memang secara global. Tapi di APBN itu, secara rinci ada per program, per kementerian/lembaga, itu ada," ujar Dasco, politikus Partai Gerindra tersebut.

Masuknya program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya di rapat paripurna DPR RI hari ini. Jokowi tidak menyebut perencanaan itu secara spesifik.

Jokowi mengatakan program makan bergizi gratis termasuk dalam strategi kebijakan jangka pendek untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, serta pemerataan antardaerah.

"Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah," kata Jokowi dalam pidatonya di Gedung Parlemen Senayan, Jumat, 16 Agustus 2024.

Eks Gubernur Jakarta itu mengatakan program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap. Program tersebut juga diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel. Meski tidak terang-terangan membeberkan rinciannya, ayah wakil presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka ini memberi sinyal program makan bergizi gratis akan masuk dalam anggaran pendidikan.

"Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun. Dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan," ujar Jokowi.

Selain untuk program peningkatan gizi anak sekolah, Jokowi menuturkan, anggaran pendidikan dialokasikan untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

TEMPO.CO, Tangerang - PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) mencatat, kurang dari 10 persen pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) telah ditolak karena terindikasi bermasalah pada riwayat pinjaman online atau Pinjol. Hal ini disampaikan oleh Executive Vice President Consumer Loan BCA, Welly Yandoko, dalam konferensi pers BCA Expo di ICE BSD Tangerang pada Jumat, 16 Agustus 2024.

"Di BCA ada (pengajuan KPR ditolak) atau tidak? Jawabannya pasti ada, tetapi angkanya berapa persen? Itu less than 10 persen, di bawah 10 persen," kata Welly.

Welly mengungkapkan hal tersebut sehubungan dengan data yang disebutkan oleh Real Estate Indonesia (REI), bahwa sekitar 40 persen pengajuan KPR ditolak karena ada permasalahan Pinjol.

"Pak Joko Suranto (Ketua Umum REI) kemarin duduk bersama kami, sempat menyampaikan hal ini juga. Beliau juga titipkan hal ini di sesi focus group discussion dengan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas). Memang disampaikan 40 persen karena terkait dengan Pinjol," ujar Welly.

Dia mengatakan, 40 persen penolakan tersebut bisa saja terjadi di segmen KPR subsidi. Sementara itu, BCA fokus pada segmen KPR nonsubsidi.

"Makanya angkanya mungkin berbeda. Kenapa demikian? Karena pada saat perolehan KPR di segmen Rp 300 juta sampai dengan rata-rata Rp 1 miliar, itu kami relatively sangat aman, karena sudah terseleksi oleh teman-teman mitra developer," ujarnya.

Welly menjelaskan, para mitra developer BCA telah melakukan screening terlebih dahulu. Maka dari itu, nasabah yang datang mengajukan KPR sudah dipastikan mampu untuk membayar kreditnya. "Jadi, nasabah atau pembeli atau siapa pun yang ingin memenuhi kebutuhan huniannya pada saat datang itu adalah orang-orang yang sudah punya kemampuan membayar mumpuni."

Berdasarkan data yang telah ada, BCA kemudian mengecek Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK pemohon KPR. Metode ini, menurut Welly sangat membantu BCA dalam menyetujui permohonan kredit.

"Kami saat ini tetap jalan dengan sangat aman dan baik sekali. Ini berkat kerja sama yang baik dengan teman-teman developer," tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas masih belum menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2025.

"Kita tunggu nanti," kata Menteri PANRB di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo saat membacakan pidato dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya juga tidak mengungkapkan kenaikan gaji ASN pada tahun 2025.

"Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut, belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun," kata Presiden Jokowi.

Presiden kemudian menjelaskan bahwa Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 722,6 triliun, yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan untuk pengembangan riset.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien," ujarnya.

Selanjutnya, Presiden mengungkapkan Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

"Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani," katanya.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antardaerah.

"Peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat serta penguatan akses dan kualitas layanan publik," jelasnya.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan temaNusantara Baru, Indonesia Majuyang terdiri atas Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025, Presiden Jokowi menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Pemerintah akan mengalokasikan Rp 400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun," Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Adapun pembangunan infrastruktur tersebut meliputi berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, energi serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dalam satu dekade ini, pembangunan infrastruktur gencar dilakukan oleh Pemerintah. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan kerap menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk efisiensi biaya logistik hingga sebagai konektivitas antarwilayah.

DalamIMD World CompetitivenessRanking bidang infrastruktur, peringkat Indonesia naik dari 54 pada 2014 menjadi peringkat ke-27 saat ini.

Pemerintah telah menetapkan 204 proyek dan 13 program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejak 2016 hingga semester II-2023, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat penyelesaian 190 PSN dengan estimasi nilai investasi Rp1.514 triliun.

PSN tersebar di 14 sektor, dengan proyek terbanyak di sektor jalan (48 proyek), bendungan dan irigasi (56 proyek), kereta api (13 proyek), energi (17 proyek), pelabuhan (15 proyek), sanitasi dan air bersih (9 proyek), serta bandara (7 proyek).

Berdasarkan laporan semester II-2023 KPPIP, sebaran proyek infrastruktur dan program PSN masih terpusat di Jawa dan Sumatera, yakni 79 proyek di Jawa dengan total investasi Rp1.288,4 triliun dan 40 proyek di Sumatera dengan total nilai investasi Rp 611,83 triliun.

Kemudian, PSN di Sulawesi sebanyak 27 proyek dengan nilai investasi Rp1.170,36 triliun, PSN di Bali dan Nusa Tenggara dengan 20 proyek dengan nilai investasi Rp58,6 triliun, 13 proyek di Kalimantan dengan nilai investasi Rp205,76 triliun, dan 17 proyek di Maluku dan Papua dengan nilai investasi Rp945,16 triliun.

Di bidang transportasi, beberapa yang telah dibangun adalah kereta api Makassar-Parepare, Kereta Api Express Soekarno-Hatta-Sudirman, MRT Jakarta, LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi, dan LRT Sumatera Selatan, serta Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, Bitung, dan Patimbang.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menggarap 12 proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp 7,7 triliun.

Sekretaris Perusahaan Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, menyebutkan sebanyak 7 dari 12 proyek itu kini progres pembangunannya telah melampaui 50 persen. Ada pula jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 dan Multi Utility Tunnel 01 (MUT) atau Terowongan Multi Utilitas yang berada di bawah tanah diketahui telah rampung.

"Dengan selesainya pekerjaan jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, sepanjang 4,45 kilometer (KM), maka sudah lengkap dukungan konektivitas jalan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Ini berarti akses ke lokasi upacara pun sudah siap digunakan pada 17 Agustus besok," ujar Ermy melalui keterangan tertulis, Jumat, 16 Agustus 2024.

Ermy menjelaskan, pembangunan jalan Feeder District di KIPP IKN pun telah terealisasi sebesar 83,8 persen, Jalan Tol IKN segmen 5A pembangunannya mencapai 90,68 persen per 16 Agustus 2024. Nantinya, kata Ermy, kedua jalan tersebut akan difungsikan sebagai akses menuju tempat pelaksanaan upacara.

Menurut Ermy, komitmen Waskita terlihat pula pada pembangunan Gedung Kementerian Koordinator 3 dengan progres 89 persen dan Kementerian Koordinator 4 dengan progres sebesar 92,33 persen. "Pembangunan Gedung Sekretariat Presiden yang Waskita kerjakan juga hampir selesai. Realisasi pembangunannya mencapai 96 persen."

Adapun kemajuan proyek IKN lainnya yang digarap oleh Waskita Karya meliputi:

- Rumah Susun ASN 3 sebesar 69,27 persen

- Jalan Akses VVIP sebesar 49,4 persen

- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 123 sebesar 34,07 persen

- Jalan Lingkar 6C sebesar 63,8 persen

Waskita Karya, kata Ermy, memang mengejar pembangunan sejumlah proyek tersebut menjelang hari ulang tahun Kemerdekaan Indonesia. Sejumlah persiapan yang telah dilakukan Waskita di IKN mendekati hari H mulai dari ; penghentian mobilisasi material konstruksi, peralatan, kendaraan berat, dan suplai beton dari batching plant ke seluruh pekerjaan di KIPP IKN dari tanggal 10-17 Agustus 2024.

Lebih jauh, Ermy menyebutkan, Waskita secara konsisten mendorong pengembangan green construction saat pelaksanaan konstruksi sejalan dengan konsep Future Smart Forest City of Indonesia yang di usung IKN.

Penerapan green construction, di antaranya, adalah salah satu upaya Waskita dalam meningkatkan dan melindungi keberagaman ekosistem, sekaligus upaya memperbaiki kualitas udara, meredukasi limbah serta konservasi sumber daya alam.

"Akselerasi pembangunan telah dilakukan dengan menerapkan sejumlah inovasi dan mengedepankan Quality, Health, Safety, dan Environment (QHSE)," kata Ermy.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang, 16 Agustus 2024 dimulai dari Presiden Jokowi memastikan program Makan Bergizi Gratis yang digagas presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025.

Disusul, Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan 5,2 persen dengan didukung utamanya oleh permintaan domestik.

Selanjutnya, Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, I.G.A. Dewi Hendriyani, menyampaikan adanya lima maskapai penerbangan internasional yang membuka rute baru ke Indonesia.

Berikutnya, sejumlah kementerian dan lembaga negara (K/L) telah mengumumkan kebutuhan calon aparatur sipil negara (CASN) pada 2024. Kebutuhan CASN tersebut mencakup calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Terakhir, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI menghadirkan promo bertajuk “Panjat Pinang” dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-79 RI. Promo dengan slogan “Panjat Diskonnya, Pinang Untungnya” itu berlaku untuk periode pembelian 16-18 Agustus 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jokowi Masukkan Makan Bergizi Gratis Prabowo ke RAPBN 2025....

<!--more-->

1. Jokowi Masukkan Makan Bergizi Gratis Prabowo ke RAPBN 2025, Terkait Anggaran Pendidikan?

Presiden Jokowi memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.

Jokowi berujar, program makan bergizi gratis termasuk dalam strategi kebijakan jangka pendek untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, serta pemerataan antardaerah.

"Makan Bergizi Gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah," kata Jokowi saat berpidato di rapat paripurna DPR RI dengan pembahasan RAPBN 2025, Jumat, 16 Agustus 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Diperkirakan sebesar 5,2 Persen

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan 5,2 persen dengan didukung utamanya oleh permintaan domestik.

"Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut. Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen," kata Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Jokowi menuturkan karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih bertumpu pada permintaan domestik.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Setelah Scoot, Ini Lima Maskapai Penerbangan Internasional....

<!--more-->

3. Setelah Scoot, Ini Lima Maskapai Penerbangan Internasional yang akan Buka Rute ke Indonesia

Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, I.G.A. Dewi Hendriyani, menyampaikan adanya lima maskapai penerbangan internasional yang membuka rute baru ke Indonesia. Hal ini diharapkan mampu menambah angka wisatawan mancanegara di Indonesia.

“Kelima maskapai ini adalah Jeju Air, Batik Air Malaysia, Air Asia, China Southern Airlines, dan Starlux,” kata Dewi kepada Tempo melalui jawaban tertulis, Kamis, 15 Juli 2024.

Dewi mengatakan, pembukaan rute-rute internasional baru punya urgensinya tersendiri. Sebab, rute-rute ini melayani penerbangan internasional ke Indonesia dari negara-negara pasar utama yang berkontribusi besar terhadap kedatangan wisatawan mancanegara terbanyak ke Indonesia, seperti Malaysia, Australia, Cina, Thailand, Republik Korea, serta Taiwan.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Daftar Formasi CPNS 2024 dan PPPK di Instansi Pusat untuk Lulusan SMA hingga S2

Sejumlah kementerian dan lembaga negara (K/L) telah mengumumkan kebutuhan calon aparatur sipil negara (CASN) pada 2024. Kebutuhan CASN tersebut mencakup calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Untuk diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan jadwal dan alur seleksi CPNS 2024 yang pendaftarannya akan dibuka pada 20 Agustus mendatang.

Hal itu tertuang dalam Pengumuman BKN Nomor: 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024. Sementara itu, terkait jadwal seleksi PPPK, belum ada informasi resmi.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Mulai Hari Ini, Promo Tiket Kereta Api HUT RI....

<!--more-->

5. Mulai Hari Ini, Promo Tiket Kereta Api HUT RI ke-79 Hanya Bayar 79 Persen

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI menghadirkan promo bertajuk “Panjat Pinang” dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT RI ke-79. Promo dengan slogan “Panjat Diskonnya, Pinang Untungnya” itu berlaku untuk periode pembelian 16-18 Agustus 2024.

“Siapa yang kemarin nanyain terus promo 17-an di kolom komentar? Sudah siap nge-war belum, guys?” tulis keterangan unggahan akun Instagram @kai121_, Kamis, 8 Agustus 2024.

Terdapat dua jenis promo yang ditawarkan KAI, yaitu pertama, Live Flash Sale potongan harga atau diskon 50 persen di akun Instagram @kai121_ yang telah berlangsung pada Selasa, 13 Agustus 2024 pukul 12.00-13.00 WIB. Kedua, Pinang Promo hanya dengan membayar harga tiket kereta api sebesar 79 persen untuk pembelian pada 16-18 Agustus 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membolehkan pelaku usaha yang berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk merekrut tenaga kerja asing (TKA). Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang perubahan tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN.

PP ini mensyaratkan TKA yang bekerja di IKN mesti didampingi oleh pekerja lokal. Adapun masa kerja TKA tersebut berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP tersebut.

Menurut Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Aloysius Uwiyono, regulasi ini merupakan upaya pemerintah untuk menarik investasi ke IKN. Sebab, kata Aloysius, dalam Pasal 22 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa perusahaan asing di IKN akan diberikan keistimewaan, yakni dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu.

Aloysius melihat aturan tersebut akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dalam penerapannya pun akan bermasalah secara hukum karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan diatur bahwa TKA hanya bisa bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Akan tetapi dengan masa kerja 10 tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam PP 29/2024, ujar Aloysius, tidak memberikan kepastian hukum. "Ini akan menimbulkan permasalahan hukum pada masa mendatang karena masa kerjanya 10 tahun dan bisa diperpanjang," kata Aloysius saat dihubungi, Jumat, 16 Agustus 2024.

Tidak hanya dari segi ketidakpastian hukum, menurut Aloysius aturan ini bisa memicu banjir tenaga kerja asing. Adapun dari sisi ekonomi, regulasi tersebut bisa memicu relokasi perusahaan asing ke IKN secara massal.

"Perusahaan asing di Indonesia akan menjadi bebas karena tidak dikenakan kompensasi penggunaan TKA. Akhirnya perusahaan asing menjadi bebas merekrut pekerja asing sehingga tenaga kerja lokal tidak terserap," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi pada hari ini membacakan pidato dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 tentang Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

Berikut isi pidato lengkap Jokowi yang tampak hadir mengenakan pakaian Bangsawan Ujung Serong khas Betawi di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Bismillahirrahmanirrahim,
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom om swastyastu namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Yang saya hormati, Wakil Presiden Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Estu Ma’ruf Amin,

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno,

Yang saya hormati Bapak Dr. (H.C.) H. Muhammad Jusuf Kalla,

Yang saya hormati Ibu Soraya Hamzah Haz,

Yang saya hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia), dan Ka-BIN (Kepala Badan Intelijen Negara),

Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik (ketum parpol),

Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Para hadirin dan undangan yang saya muliakan,

Tahun ini, genap sepuluh tahun saya menjabat sebagai Presiden, dan genap lima tahun Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya.

Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari bahwa akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi, akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal, saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air adalah sumber kekuatan bagi saya.

Hari ini, (Jumat), 16 Agustus 2024, di momen terakhir saya dan Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin berdiri di sini, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semua. Kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, yang selama sepuluh tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai di titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang.

Alhamdulillah, selama sepuluh tahun ini, kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia-sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, dan membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini, kita telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, serta 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Sehingga, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen pada 2023. Sehingga, kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya (di) peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada 2024. Sehingga, kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas.

Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas lima persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas enam persen dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen.

Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen pada tahun 2024. Angka stunting (kekerdilan pada anak) juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 21,5 persen pada 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada 2024.

Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. (Sebanyak) Rp 361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) selama sepuluh tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

(Sebanyak) Rp 113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama sepuluh tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari SD (sekolah dasar) sampai SMA/SMK (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan) di seluruh Indonesia. (Sebanyak) Rp 225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) selama sepuluh tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. (Sebanyak) Rp 60,3 triliun anggaran (Kartu) Prakerja selama lima tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama.

Bapak, Ibu, (serta) saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air,

Di sisi lain, kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tetapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju untuk melangkah. Langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari Rp 158 triliun selama delapan tahun ini.

Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah Swt. untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya (mungkin) untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali.

Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih dari 3.600 Gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.

Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur. Untuk pertama kalinya, kita memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.

Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99 persen pada 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen pada 2024. Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dan pengembangan startup (perusahaan rintisan) Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur (wirausahawan) muda berkualitas di negeri ini.

Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk produk-produk dalam negeri. Dukungan tersebut karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat.

Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur. Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.

Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang lebih kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Bapak, Ibu, (serta) saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air,

Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotongroyongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi.

Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama seluruh lembaga negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antartokoh bangsa.

DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN (rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara) 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti UU Ibu Kota Negara (UU IKN), UU Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Sedangkan DPD RI terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan Perda (peraturan daerah), serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan.

Begitu juga dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI telah mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum global.

Mahkamah Konstitusi (MK) RI telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa Pemilu (Pemilihan Umum).

Serta Mahkamah Agung (MA) RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restorative justice (keadilan restoratif) untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan.

Dan Komisi Yudisial (KY) RI yg telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita.

Bapak, Ibu, (serta) saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya.

Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, (serta) saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun.

Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia.

Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak (dan) Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita- cita Indonesia Emas 2045.

Terakhir, kepada Presiden terpilih (periode 2024-2029), Bapak Jenderal TNI Purn. Prabowo Subianto, tahun depan, Insyallah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Bapak.

Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang.

Dirgahayu RI, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka,

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om shanti shanti shanti om, namo buddhaya.

INFO NASIONAL – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menurunkan 200 personil yang akan bertugas melakukan pengamanan dan memastikan seluruh personil dalam kondisi prima, serta siap untuk melakukan pengawalan 24/7 demi suksesnya gelaran acara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara Nusantara. Hal itu disampaikan Direktur Network & IT Solution Telkom Herlan Wijanarko saat menggelar apel kesiapan satuan tugas (satgas) upacara HUT ke-79 RI di kantor Telkom Regional IV Kalimantan, Kamis, 15 Agustus 2024.

TelkomGroup, kata Herlan, menyatakan komitmennya untuk turut menyukseskan pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI, mendukung deployment infrastruktur telekomunikasi yang berkualitas dan andal, serta menyediakan layanan operasi dan pemeliharaan 7x24 jam. “Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan kemudahan kepada kita semua, sehingga apa yang telah kita siapkan dapat berjalan dengan optimal,” kata Herlan.

TelkomGroup telah membangun dan menggelar infrastruktur jaringan di IKN sejak tahun 2023, sebagai wujud nyata Telkom dalam mendukung pembangunan nasional. TelkomGroup juga telah membentuk satuan tugas khusus yang bertanggung jawab untuk mengawal kesiapannya agar berjalan dengan lancar dan baik, termasuk penyiapan penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI, karena Telkom percaya bahwa peringatan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga sebuah momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Guna memastikan keandalan layanan dan infrastruktur yang TelkomGroup miliki, telah dilakukan dua kali uji coba (rehearsal test) dengan hasil yang baik. Uji coba yang dilakukan meliputi pengujian transport dan service, pengujian power, pengujian jaringan Telkomsel, dan pengujian konektivitas untuk siaran Sea Today.

“Kami menyiapkan infrastruktur baik di level akses, agregat, maupun backbone,” kata Herlan. Semua itu, lanjut dia, dikonfigurasikan dual homing dengan resilience tinggi. Sudah dilakukan pengujian melalui rehearsal test untuk memastikan link utama dan link backup berfungsi dengan baik. “Hal ini kita lakukan dua kali untuk memastikan bahwa infrastruktur berjalan dengan baik,” ujar dia.

Telkom, kata Herlan, telah menyiapkan monitoring untuk seluruh availability dari layanan yang disiapkan. “Telkom membangun Nusantara Service Operation Center (NSOC) dan Telkom Smart Office di IKN, di mana terdapat sistem monitoring yang bekerja 24 jam untuk memastikan bahwa semua layanan berjalan dengan baik dan memastikan performansi infrastruktur sesuai yang kita harapkan,” tambah Herlan. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025. Jokowi berujar, program makan bergizi gratis termasuk dalam strategi kebijakan jangka pendek untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, serta pemerataan antardaerah.

"Makan Bergizi Gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah," kata Jokowi saat berpidato di rapat paripurna DPR RI dengan pembahasan RAPBN 2025, Jumat, 16 Agustus 2024.

Eks Gubernur Jakarta itu berujar, program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap. Program ini juga diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel. Meski tidak terang-terangan membeberkan rinciannya, Jokowi memberi sinyal program makan bergizi gratis akan masuk dalam anggaran pendidikan.

"Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan," ujar Jokowi.

Selain untuk program makan bergizi gratis, Jokowi berujar anggaran pendidikan juga dialokasikan untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga mengatakan bahwa arsitektur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah saat ini ke pemerintah selanjutnya.

“APBN 2025 dirancang untuk menjaga ‘Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan’ untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Presiden Jokowi.

Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan dinilai perlu dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal guna mengantisipasi ketidakpastian, dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan. Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah.

Pertama ialah makan bergizi gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program MBG dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel.

Kedua yaitu program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, danlink and match pendidikandengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. Ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan.

Selanjutnya ialah penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi guna mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan

Keempat yakni peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat.

Adapun strategi terakhir adalah peningkatan permodalan bagi UMKM.

INFO NASIONAL – Seiring memperingati 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, PT Pertamina (Persero) terus berupaya melakukan transformasi organisasi. Dalam 5 tahun terakhir, Pertamina berhasil ambil alih operasional blok minyak dan gas bumi (migas) strategis yang menjadi tulang punggung hulu migas Indonesia. Capaian ini juga mendapatkan apresiasi pemerintah mengingat blok migas, dalam sejarah perminyakan Indonesia, 97 tahun dikelola perusahaan asing

Pertamina juga berhasil melakukan revitalisasi dan modernisasi kilang yang berperan penting dalam menjaga stok BBM nasional. Perusahaan ini juga berhasil mengelola Wilayah Kerja (WK) Rokan, yang merupakan blok migas strategis yang kini menyumbang sekitar 25 persen produksi nasional.

“Pertamina berhasil meningkatkan produksi di Wilayah Kerja Rokan pasca alih kelola. Ini membuktikan bahwa Pertamina mampu bersaing untuk bisa tingkatkan produksi,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, Jumat, 16 Agustus 2024.

WK Rokan, kata Fadjar, merupakan WK migas paling produktif sepanjang sejarah perminyakan Indonesia yang memiliki lebih dari 12 ribu sumur, 13.200 km jaringan pipa dan 35 stasiun pengumpul. Lebih dari 11 miliar barel minyak mentah telah diproduksi dari WK Rokan dari sejumlah lapangan-lapangan besar, diantaranya Minas, Duri, Bangko, Bekasap, Balam South, Kotabatak, Petani, Pematang, Petapahan dan Pager.

“WK Rokan saat ini dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang telah berhasil menjalankan program pengeboran yang masif dan agresif sehingga bisa menahan laju penurunan alamiah serta sekaligus meningkatkan produksi migas,” ujar Fadjar.

Kinerja positif Pertamina didukung perusahaan baik Subholding maupun anak perusahaan. Alhasil, sepanjang tahun 2023 Pertamina mencatat kinerja terbaik. Pertamina sendiri ditopang oleh transformasi digitalisasi dan inovasi riset teknologi serta operasional perusahaan yang lebih efisien. Dok. Pertamina

Menurut Fadjar, produksi minyak WK Rokan saat alih kelola tercatat 158,7 MBOPD dan kini meningkat menjadi 167.270 barel setara minyak per hari (BOEPD). Satu tahun pasca alih kelola, Pertamina melalui PHR berhasil melakukan 370 pengeboran atau lebih dari tiga kali lipat dari sebelumnya, yaitu 105 pengeboran sumur dengan eksekusi 15.000 kegiatan Work Over (WO) dan Well Intervention Well Services (WIWS) yang menyerap 60 persen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk menggerakkan perekonomian nasional.

PHR WK Rokan mencatatkan lifting migas hingga akhir 2023 sekitar 59 juta barel. Pencapaian ini merupakan sebuah peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yakni di posisi 57,3 juta barel.

Pada tahun 2024 PHR terus meningkatkan produksi migas dengan melakukan pengeboran yang terintegrasi untuk menghadirkan sumur minyak yang berkualitas, efisien, andal dan selamat. Sebanyak 570-an sumur akan ditajak guna menambah cadangan minyak nasional di WK Rokan.

Pertamina juga menjalankan transformasi digital di PHR yang berkontribusi pada peningkatan produksi dan keandalan operasi. Penerapan teknologi AI-Based Inferred Production (ABI-PRO) mampu memantau kinerja pompa di setiap sumur.

Pertamina juga menerapkan Artificial Intelligence pada fasilitas bawah permukaan (subsurface) seperti Advance Dyno Card Self Supervised Learning (SSL Saurus) yang dapat mengidentifikasi penurunan operasi di bawah permukaan. Keseluruhan inovasi teknologi digital di Blok Rokan ini bisa dipantau secara real time di ruang kendali operasional dan big data Digital & Innovation Center (DICE).

Di sektor pengolahan, dalam 5 tahun terakhir Pertamina telah berhasil menjalankan 9 proyek srategis revitalisasi dan modernisasi kilang. Proyek yang dijalankan antara lain PLBC Langit Biru Cilacap, Revamping TPPI OSBL, Green Refinery Cicalap, RDMP Balongan, RCC Balongan, Ultra Low Sulphur Diesel, Upgrading Dumai, Pipa Senipah Balikpapan dan Revamping TPPI ISBL.

Volume intake kilang Pertamina saat ini mencapai 341 juta barel yang merupakan tertinggi sejak Subholding Pertamina terbentuk.

Kilang PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI). Dok KPI

“Pertamina juga akan mengoperasikan kilang terbesar di Indonesia yakni RDMP Balikpapan dengan kapasitas 360 ribu barel. RDMP Balikpapan akan menjadi kilang modern ramah lingkungan karena dapat menurunkan emisi karbon dari efisiensi energi operasi serta produk yang akan dihasilkannya,” ujar Fadjar.

Kilang Balikpapan bisa memproses hampir semua jenis crude dengan proses lebih canggih, sehingga bisa mencari crude lebih efisien dan murah. Kualitas produk yang dihasilkan Kilang Balikpapan juga meningkat dari euro 2 menjadi standar euro 5.

Proyek RDMP Balikpapan sejalan dengan peta jalan transisi energi Indonesia karena dapat menurunkan emisi gas buang yang signifikan dari efisiensi energi untuk operasi dan produk yang dihasilkan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memastikan ikut upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara , Kalimantan Timur.

AHY bertolak ke IKN sore ini, usai mengikuti sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/MPR RI, serta rapat paripurna pembahasan RAPBN 2025 di Gedung Parlemen Senayan.

"Kami persiapan kejar pesawat untuk ke Balikpapan, tentunya ke IKN," kata AHY di Komplek Parlemen, Jumat, 16 Agustus 2024. Adapun agenda yang akan ia ikuti malam nanti adalah upacara renungan suci. "Dan besok pagi momen bersejarah, pertama kali peringati upacara 17 Agustus di IKN, ibu kota baru," tuturnya.

Putra sulung presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, itu berharap upacara di IKN tidak sekadar menjadi formalitas. Namun, mampu menunjukkan semangat Indonesia untuk terus maju ke depan.

"IKN menjadi simbol pemerataan pembangunan Indonesia," tutur AHY. Melalui IKN, Ketua Umum Partai Demokrat itu menuturkan, pemerintah membangun Indonesia dengan sama baiknya dari Sabang sampai Merauke.

Selanjutnya: Presiden Jokowi sudah mengagendakan pelaksanaan upacara HUT RI....

<!--more-->

Presiden Jokowi sudah mengagendakan pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus mendatang. Upacara kemerdekaan di IKN ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Pengibaran bendera di IKN ini juga akan diikuti acara secara hibrid di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Upacara 17 Agustus pertama di IKN ini bakal dipimpin oleh Presiden Jokowi, yang didampingi presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara upacara di Jakarta akan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang didampingi oleh wakil presiden terpilih 2024, Gibran Rakabuming Raka— putra sulung Jokowi.

Rencana upacara di tengah pembangunan yang belum sepenuhnya rampung itu menuai sorotan. Salah satunya oleh pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, yang menyebut upacara di IKN hanya menjadi kepentingan Jokowi untuk bisa tetap keberlanjutan pembangunan ibu kota baru itu.

"Keberhasilan perayaan HUT RI di IKN penting karena bisa mendongkrak daya tarik IKN bagi investor," ujar Achmad kepada Tempo, Sabtu, 27 Juli 2024. "Tapi kalau bagi rakyat, yang penting adalah merdeka dari beban harga tinggi, utang pinjol, bebas dari pengangguran dan kemiskinan."

Menurut Achmad, memang ada perbedaan urgensi pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN di antara perspektif pemimpin dan rakyat. Karena itu, ia menyayangkan langkah pemerintah yang menurutnya terlalu buru-buru menggelar perayaan HUT RI di IKN. "Sehingga, terkesan upacara itu untuk investor," kata dia.