TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat melemah di akhir perdagangan sesi pertama hari ini Kamis, 15 Agustus 2024. IHSG berada di level 7.403,1 atau melemah 0,44 persen pada akhir perdagangan sesi I hari ini.

Per akhir sesi pertama hari ini, sebanyak 260 saham menguat, 294 saham melemah dan 282 lainnya stagnan. "Nilai transaksi mencapai Rp 5 triliun, frekuensi trading sebanyak 602.812 kali dan volume trading sebanyak 91,7 juta lot," demikian dikutip dari hasil analisis dari Tim Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia pada Kamis.

Saham emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya, yakni Wijaya Karya atau WIKA menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Frekuensi transaksinya mencapai 46.119 kali, disusul PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) 25.525 kali dan PT Bank Neo Commerce (BBYB) 12.870 kali.

Dari segi volume, saham WIKA juga paling banyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan 7,7 juta lot. Disusul oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dengan 6,1 juta lot dan PT Era Media Sejahtera Tbk. (DOOH) 3,5 juta lot.

Indeks sektor properti (IDXPROPERT) menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini, yakni 0,39 persen. Posisi kedua ditempati indeks sektor konsumer siklikal (IDXCYCLIC) yang menguat 0,3 persen.

Sementara itu, indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini. Pelemahannya tercatat 0,8 persen. Indeks ini disusul oleh indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) yang melemah 0,7 persen, serta indeks sektor energi (IDXENERGY) melemah 0,5 persen.

Berikut lima saham yang masuk daftar top gainer sesi pertama hari ini:

ARGO menguat 24,8 persen ke Rp 1.105 per saham.

JKON menguat 21,1 persen ke Rp 109 per saham.

ACST menguat 21 persen ke Rp 138 per saham.

WIKA menguat 16,4 persen ke Rp 368 per saham.

TSPC menguat 15,5 persen ke Rp 2.820 per saham.

Sementara itu, berikut lima saham yang masuk daftar top loser sesi pertama hari ini:

VINS melemah 14,2 persen ke Rp 144 per saham.

BIKE melemah 10,3 persen ke Rp 695 per saham.

LABA melemah 9,2 persen ke Rp 254 per saham.

CSAP melemah 8,7 persen ke Rp 488 per saham.

DART melemah 5,7 persen ke Rp 230 per saham.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar sidang kabinet bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk kali pertama Ibu Kota Nusantara alias IKN, Kalimantan Timur pada Senin, 12 Agustus 2024.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Nusantara dibangun dengan konsep forest city yang dipenuhi dengan tumbuhan hijau. Berikut sederet fakta terkait sidang kabinet perdana Presiden Jokowi di IKN.

1. Ajak Menteri ke Area Embung

Sebelum melaksanakan sidang kabinet, Jokowi mengajak Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta para menteri KIM meninjau area embung di IKN. Presiden Jokowi tiba di area embung sekitar pukul 08.20 WITA, kemudian menyapa Wapres Ma'ruf Amin dan para menteri yang sudah hadir lebih dahulu di lokasi.

"Ini pada rapih-rapih banget pakai batik. Jadi, yang kelihatannya serius banget gitu lho," sapa Presiden Jokowi sambil berkelakar kepada para menteri, Senin, 12 Agustus 2024.

2. Sebut Kualitas IKN Lebih Baik

Kepala Negara mengatakan indeks kualitas udara di IKN lebih baik dibanding ibu kota negara lainnya. "Ya pertama saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo dan semua menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Tadi kita cek untuk air quality index-nya 6, padahal maksimal itu 50 di ibukota negara lain," kata Jokowi, Senin, 12 Agustus 2024.

Dia menambahkan bahwa kualitas udara di IKN sangat bersih dan baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki indeks kualitas udara di angka 53, indeks kualitas udara di IKN hanya berada di angka 6.

3. Klaim IKN Penuh Penghijauan

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa IKN dibangun dengan konsep forest city atau kota hujan yang penuh penghijauan. Ia mengatakan semua mobilitas di IKN pun akan menggunakan kendaraan listrik dan energi hijau. Sejalan dengan konsep hijau tersebut, Jokowi mengatakan ekonomi yang akan dikembangkan di IKN juga ekonomi hijau yang diiringi ekonomi digital.

“Bangunannya juga semuanya diarahkan ke green building,” kata eks Gubernur Jakarta itu dalam pidatonya sebelum sidang kabinet, Senin, 12 Agustus 2024.

4. Prabowo Melanjutkan Proyek IKN

Prabowo Subianto menyatakan bakal melanjutkan pembangunan mega proyek IKN Nusantara, yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo. Menurut dia, unsur inti dari ibu kota negara baru ialah pusat pemerintahan.

Karena itu, ujarnya, pembangunan untuk kepentingan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN harus diutamakan. "Gedung MPR, DPR jadi prioritas dengan perumahan anggota MPR/DPR dan ruang kantornya, MA dan MK juga sangat mendesak," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna perdana di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Senin, 12 Agustus 2024.

5. Investasi Masuk Rp 56,2 triliun

Presiden mengatakan bahwa investasi pembangunan IKN telah masuk sebesar Rp 56,2 triliun, di luar anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp56,2 triliun rupiah,” ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Agustus 2024 dikutip dari Antara.

Jokowi memaparkan bahwa sudah ada 55 investor yang melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama. Adapun di antaranya, sektor pendidikan 6 investor, Kesehatan 3 investor, ritel dan logistik 10 investor, perhotelan sudah delapan investor, energi dan transportasi 2 investor, kantor dan perbankan 14 investor, hunian dan area hijau 9 investor, serta media dan teknologi 3 investor.

6. Meletakkan Batu Pertama

Setelah sidang kabinet, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk turut serta meletakkan batu pertama proyek infrastruktur di Kawasan Inti Pemerintahan Pusat, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor perbankan dan hotel dari perusahaan swasta.

Adapun Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Istana Wapres. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan lokasi kawasan Istana Wapres berada di Sumbu Timur, KIPP IKN.

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus tewasnya seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menarik perhatian. Polisi menyelidiki kematian ini karena ada dugaan akibat bunuh diri dan perundungan.

"Kita selidiki dulu, karena ada informasi yang bersangkutan sakit," kata Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Dharma Sena di Semarang, Rabu, 14 Agustus 2024.

AR ditemukan tewas di kamar kosnya diJalan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin lalu, 12 Agustus 2024. Kamar indekos dalam kondisi terkunci saat korban ditemukan.

Menurut Kantor Berita Antara, dari informasi yang dihimpun, korban meninggal dunia akibat suntikan obat ke tubuhnya. Disebutkan juga korban diduga mengakhiri hidup akibat menjadi korban perundungan saat menjalani pendidikan.

Terkait dengan kabar itu, Kasat Reskrim Andika Dharma Sena mengatakan masih akan mendalami informasi tersebut."Masih kami cek, benar atau tidak," tambahnya.

Universitas Diponegoro membantah kematian AR, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran, diduga bunuh diri karena dipicu masalah perundungan.

"Berdasarkan hasil investigasi internal kami, hal tersebut tidak benar," kata Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip, Utami Setyowati, saat menyampaikan tanggapan tertulis Rektor Undip di Semarang, Kamis, 15 Agustus 2024.

Menurut dia, almarhumah merupakan mahasiswi yang berdedikasi terhadap pekerjaannya, namun memiliki permasalahan kesehatan yang memengaruhi proses belajar.

Meski demikian, kata dia, Undip tidak bisa menjelaskan lebih detil mengenai masalah kesehatan yang dialami korban.

Ia menuturkan, mahasiswinya itu sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri akibat kondisi tersebut.

"Namun almarhumah mengurungkan niat karena secara administratif terikat pada ketentuan penerima beasiswa," katanya.

Meski demikian, menurut dia, Undip sangat terbuka dengan fakta lain di luar hasil investigasi yang telah dilakukan.

"Undip siap berkoordinasi dengan pihak manapun untuk menindaklanjuti tujuan pendidikan dengan menerapkan 'zero bullying' di Fakultas Kedokteran," katanya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong aparat penegak hukum mengusut secara tuntas kasus tersebut.

"Miris mendengar berita di kampus seperti ini. Dulu kita pernah dengar, (di) STPDN (ada) perilaku kekerasan senior kepada yunior sampai ada korban. Sekarang, kita mendengar FK yang konon sudah dari dulu seperti ini, bahkan tidak hanya (terjadi) di satu kampus ini saja. Segera usut tuntas kasus ini," kata Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan apabila korban bunuh diri karena perundungan, aparat penegak hukum harus memberikan efek jera kepada pelaku.

Tidak ingin korban perundungan semakin banyak berjatuhan, Fikri juga mendorong pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait untuk membenahi seluruh sistem manajemen perguruan tinggi. Menurut dia, pendidikan Indonesia tidak akan bisa melahirkan generasi yang menerapkan penuh nilai-nilai Pancasila, tanpa pembenahan tersebut.

Ia pun memandang pembentukan satuan tugas khusus menangani perundungan bernilai penting untuk dibentuk.

“(Perundangan) ini tidak manusiawi di seluruh Indonesia. Kembalikan pendidikan yang humanistik dan sesuai budaya Indonesia yang sopan dan religius saling menghormati. Karena ini sudah lama dan membudaya, penyelesaiannya harus sistemik dan berkelanjutan dilakukan oleh satgas khusus. Ini darurat,” kata dia.

Berikutnya:Kementerian Kesehatan hentikan sementara program studi anestesi RSUP Kariadi <!--more-->

Kementerian Kesehatan menyatakan pihaknya bergerak cepat dan tegas mengusut kasus dugaan bunuh diri itu. "Untuk memastikan apakah ini ada unsur bullying atau tidak. Mudah-mudahan dalam seminggu ini sudah ada hasilnya," kata Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi.

Ia mengatakan, pembinaan dan pengawasan PPDS ada pada Pendidikan Dokter Spesialis FK Undip, bukan pada Rumah Sakit Umum Pusat Kariadi. Namun demikian, Kemenkes tidak bisa lepas tangan, karena yang bersangkutan juga menempuh pendidikannya di lingkungan RSUP Kariadi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes.

"Investigasi Itjen mencakup kegiatan almarhumah selama di Rumah Sakit Kariadi," ujar dia

Selain itu, Nadia mengatakan kegiatan PPDS Anastesi Undip di RSUP Kariadi dihentikan sementara guna memastikan investigasi dapat dilakukan dengan baik, termasuk mencegah risiko intervensi dari senior dan dosen kepada juniornya, serta memperbaiki sistem yang ada.

"Kemenkes tidak sungkan melakukan tindakan tegas seperti mencabut SIP dan STR bila ada dokter senior yang melakukan praktik bullying yang berakibat kematian," kata dia.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebagai pembina Undip, juga dengan Dekan FK Undip dalam melakukan investigasi ini.

Nadia mengatakan, pihaknya juga meminta Undip dan Kemendikbud untuk turut membenahi sistem PPDS.

Menyusul kejadian tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya memberikan surat pemberhentian sementara program studi anestesi kepada RSUP Kariadi guna investigasi.

Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri di Indonesia, bisa menghubungi : Yayasan Pulih (021) 78842580

TEMPO.CO, Yogyakarta - Tak sedikit pabrikan otomotif yang mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia soal kendaraan di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk bertenaga listrik. Utamanya, bagaimana permintaan pasar dalam negeri atas kendaraan listrik itu dan daya dukung yang ada dan terlihat dari keberadaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU.

Toto Suharto, Country Manager RMA, agen pemegang merek Ford di Indonesia, menyatakan dorongan pemerintah agar kendaraan listrik yang digunakan di IKN perlu pembahasan lebih lanjut.

"Kalau ada permintaan kendaraan listrik di IKN, ya pemerintah bisa langsung berdiskusi dengan kami. Karena Ford sebenarnya sudah mempersiapkan produk untuk itu hanya belum masuk ke Indonesia," kata Toto di sela-sela pembukaan dealer Ford di Yogyakarta, Rabu, 14 Agustus 2024..

Pabrikan otomotif besar asal Amerika Serikat itu terlihat masih menahan diri dalam memasukkan mobil listriknya ke Indonesia. Hal ini berbeda dengan sejumlah pabrikan lain yang sudah menjual mobil listrik di Tanah Air.

"Kami sedang mencari model mobil listrik yang cocok dengan kebutuhan pasar di Indonesia, jadi belum memasukkan produk itu ke dalam negeri," kata Toto.

Lebih jauh, Toto menyatakan, sebagai perusahaan global, Ford tidak mungkin menutup mata dengan perkembangan otomotif yang kini beramai ramai menggarap tenaga elektrik atau listrik. Sejumlah unit kendaraan listrik sudah diproduksi Ford beberapa tahun terakhir hanya saja belum satu pun yang dimasukkan ke pasar Indonesia.

"Sedikitnya dua faktor yang perlu kami lihat untuk memasukkan produk baru ke suatu wilayah. Yakni permintaan atau kebutuhan pasar dan jaringan pendukungnya. Seperti charging station jika produknya kendaraan listrik," kata Toto.

"Melihat kondisi Indonesia saat ini, kami memutuskan belum memasukkan kendaraan listrik itu ke sini sembari melakukan kajian produk apa yang cocok untuk pasar dan situasi di sini," imbuh dia.

Toto mengungkap, saat ini masih berfokus mengembangkan jaringan dealernya di seluruh Indonesia dengan konsep baru bernama 3S yang merupakan kepanjangan Sales, Service dan Sparepart.

"Konsep 3S ini menghadirkan standar layanan global dan inovatif bagi para pengguna Ford di Tanah Air," kata dia.

Dealer konsep 3S ini menghadirkan bengkel yang lengkap dan suku cadang lengkap, alat diagnostik kendaraan yang canggih, serta diperkuat teknisi tersertifikasi Ford.

TEMPO.CO, Jakarta - Keharusan anggota perempuan Paskibraka melepas jilbab menyebabkan polemik panjang menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 yang akan digelar Sabtu, 17 Agustus 2024, di IKN.

Awal pro kontra ini menyeruak setelah Presiden Jokowimengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024.

Setelah pengukuhan, Presiden dan anggota Paskibraka foto bersama. Belasan anggota perempuan yang biasa menggunakan hijab, tampak tak mengenakannya.

Foto ini memunculkan kabar adanya larangan bagi anggota Paskibraka perempuan menggunakan hijab.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi meminta kebijakan yang melarang anggota Paskibraka menggunakan jilbab saat menjalankan tugas pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk dicabut.

"Kita minta kebijakan ini dicabut dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai penanggung jawab Paskibraka menjelaskan simpang siur informasi larangan berjilbab itu, apakah benar atau hoaks," katanya di Padang, Rabu, 14 Agustus 2024.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjelaskan bahwasanya pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu, 14 Agustus 2024.

Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.

Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam.

Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta BPIP agar meninjau ulang SK standar pakaian Paskibraka dengan menyertakan contoh pakaian berhijab sehingga dapat menjadi pilihan anggota Paskibraka 2024.

"BPIP dalam menyusun dan menetapkan standar pakaian Paskibraka harus mengakomodasi prinsip dasar perlindungan anak, nondiskriminasi, serta nilai keberagaman yang merupakan pengamalan nilai Pancasila," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Pihaknya menduga terdapat 18 perwakilan paskibra perempuan yang mengenakan jilbab yang berpotensi mengalami kekerasan dipaksa melepas jilbab, padahal mereka sejak kecil memakai jilbab sebagai bentuk pengamalan atas ajaran agama yang diyakini.

"Jika benar mereka dipaksa mencopot jilbab, maka ini merupakan tindakan intoleransi, dan diskriminasi, berpeluang melanggar hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak," kata Aris Adi Leksono.

KPAI pun melakukan telaah terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila No. 35 tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Selain itu, dalam lampiran standar pakaian Paskibraka tidak menyertakan contoh pakaian berhijab menjadi pilihan model.

"Hasil telaah menunjukkan bahwa standar pakaian tersebut kurang mengakomodasi asas dan prinsip dasar perlindungan anak, serta terlalu umum, tidak mengakomodasi nilai-nilai keberagaman," kata dia.

Berikutnya: Jokowi Ingin Semua Pihak Hormati Keyakinan Setiap Petugas Paskibraka <!--more-->

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada seluruh pihak agar menghormati keyakinan setiap petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

"Kalau dari Pak Presiden, bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta. Saya pikir itu yang perlu dipikirkan," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.

Di kesempatan terpisah, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan bahwa Paskibraka putri akan tetap menggunakan jilbab saat bertugas dalam upacara peringatan HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2024.

"Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu," kata Heru di Jakarta, Rabu.

Heru juga menyebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak melaporkan terkait perintah Paskibraka putri melepas jilbab kepada pihaknya.

BPIP sendiri telah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden Joko Widodo. Hasilnya, para anggota Paskibraka putri yang berjilbab bisa tetap mengenakan jilbab sebagaimana saat mereka mendaftar.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kekukuhan individu dalam prinsip keagamaan meskipun untuk keperluan standar seragam Paskibraka.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui pembangunan proyek infrasutruktur Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), dan Kereta Cepat membuat negara merugi. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika acara pengarahan kepada kepala daerah di Ibu Kota Negara (IKN) pada selasa, 13 Agustus 2024.

Dilansir dari Antaranews, Jokowi turut membandingkan pengeluaran untuk proyek tersebut ketika ia menjabat sebagai gubernur Jakarta. Katanya, biaya pembangunan MRT yang sebelumnya hanya Rp1,1 triliun per kilometer pada masa Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun kini telah meningkat menjadi Rp 2,3 triliun per kilometer. Sementara itu, LRT memerlukan anggaran Rp799 miliar per kilometer dan kereta cepat sebesar Rp 780 miliar per kilometer.

Jokowi juga mengingatkan bahwa meskipun biaya pembangunan dan operasional transportasi massal ini tinggi, kerugian ekonomi akibat kemacetan jauh lebih besar. Dia mencontohkan kemacetan di Jakarta yang menyebabkan kerugian ekonomi sekitar Rp 65 triliun per tahun. Sementara untuk wilayah Jabodetabek bahkan mencapai lebih dari Rp 100 triliun.

Mantan Gubernur Jakarta ini juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengoperasikan transportasi massal. Jokowi menekankan bahwa semua moda transportasi ini akan membutuhkan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup biaya operasional.

Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengeluarkan dana sebesar Rp 800 miliar per tahun untuk operasional MRT, dan angka ini diperkirakan akan membengkak menjadi Rp 4 triliun jika seluruh jalur MRT selesai dibangun.

Meski begitu, Jokowi menekankan bahwa investasi dalam transportasi massal adalah pilihan yang lebih bijak dibandingkan membiarkan uang hilang karena kemacetan. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan moda transportasi yang lebih hemat biaya, seperti Autonomous Rail Transit (ART), yang hanya memerlukan anggaran Rp 74 miliar per unit dengan biaya operasional bulanan sekitar Rp 500 juta.

Presiden menegaskan bahwa keputusan untuk membangun transportasi massal tidak hanya soal biaya, tetapi juga tentang memilih antara investasi masa depan atau menanggung kerugian ekonomi yang sangat besar setiap tahunnya. "Pilih mana, apakah akan berinvestasi dalam MRT, LRT, kereta cepat, atau membiarkan uang hilang lebih dari Rp100 triliun setiap tahun karena kemacetan?" tegas Jokowi.

Ia juga mengingatkan para kepala daerah untuk mulai menghitung dengan cermat biaya-biaya tersebut dan memutuskan moda transportasi massal yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan wilayah masing-masing.

Sementara itu, Manajemen PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) pernah merespons pernyataan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), Agung Budi Waskito yang mengungkapkan bahwa perusahaannya mengalami kerugian karena proyek kereta cepat Whoosh pada Selasa 16 Juli 2024..

Agung menyebut bahwa kerugian yang dialami WIKA sebagian besar disebabkan oleh penyertaan modal untuk proyek Kereta Cepat, yang memaksa perusahaan menerbitkan obligasi dan menambah beban keuangan. Total penyertaan modal yang telah digelontorkan WIKA untuk proyek ini mencapai Rp 6,1 triliun.

Menanggapi klaim WIKA terkait penyertaan modal triliunan rupiah, manajemen KCIC memastikan bahwa semua langkah yang diambil telah sesuai dengan aturan dan tata kelola perusahaan yang baik. Dari sisi keuangan, Eva menyatakan bahwa proyek ini telah diatur dengan cermat, dan operasional kereta cepat Whoosh saat ini terus menunjukkan peningkatan.

TEMPO.CO, Jakarta -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mempersiapkan 60 ribu formasi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bertugas di Ibu Kota Nusantara alias IKN lewat tahapan seleksi CPNS 2024.

Ia mengatakan proses seleksi tersebut dibuka untuk kebutuhan talenta digital dan multitasking yang akan diseleksi secara ketat.

"Kami di bulan Agustus ini akan membuka lowongan, membuka pengumuman calon ASN dari total 600 ribu, ada 60 ribu formasi untuk IKN," kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas di IKN, Senin, 12 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Lantas, bagaimana formasi untuk IKN mencapai 60 ribu?

Pemerintah sebelumnya menyiapkan tiga skema pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN. Salah satunya formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Pada tahap pertama, berdasarkan rincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.

“Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan tahun ini merekrut sekian CPNS, dan Pak Menkes sudah mengalokasikan untuk IKN. Jadi selain penempatan di unit kerja Kemenkes di berbagai daerah, di IKN secara khusus juga sudah dihitung alokasinya,” ujar Anas.

Namun, pada Juli 2024, PAN-RB menyebutkan membuka 60 ribu formasi khusus untuk kementerian dan lembaga untuk ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur. "Untuk IKN ada 60 ribu formasi dari kementerian dan lembaga, yang kita pilih talenta-talenta digital akan dipindahkan," ujar Azwar Anas kepada wartawan disela kegiatan menyapa dan mengajar ASN di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat, 19 Juli 2024, dikutip dari Antara.

Kendati demikian, dari jumlah tersebut, Kemenpan RB juga menyiapkan formasi afirmasi bagi masyarakat lokal, terutama berdomisili di wilayah IKN untuk bekerja pada tingkat kementerian maupun lembaga negara. "Afirmasinya 5 persen atau sekitar 2000-an lebih untuk jadi ASN (aparatur sipil negara) di IKN," paparnya.

Tak berhenti disitu, Azwar Anas juga mengungkapkan bahwa Kemenpan RB sudah menyiapkan 100.000 formasi khusus fresh graduate (usia muda) untuk ke IKN. "Fresh graduate untuk ke IKN, kurang lebih sekarang ada 100.000 formasi yang disiapkan untuk multitasking talenta yang akan ke IKN. Jadi dia kontraknya ke IKN, tinggal tahun ini atau tahun yang akan datang," ujar Azwar Anas.

Selain itu, Pemerintah telah menyiapkan beberapa skenario bukan lagi hanya berdasarkan kementeriannya, tapi berdasarkan eselon I, eselon II dan eselon III. Namun, tentunya disesuaikan dengan kesiapan hunian untuk ASN. Adapun skenarionya yakni, skenario 14 ribu ASN, skenario 11 ribu ASN, skenario 6 ribu ASN, dan terakhir skenario 3.216 ASN.

Adapun untuk perpindahan ASN ke IKN dilakukan setelah upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan secara bertahap mulai 2024 hingga 2029 melalui tiga prioritas. Jumlah ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sebanyak 11.916 orang.

"Arahan Presiden mungkin setelah upacara HUT Kemerdekaan RI. Jadi begini, 17 Agustus nanti disiapkan untuk upacara, tinggal tunggu skenarionya nanti apakah seluruhnya atau hybrid, tetapi yang pasti rencana pemindahan (ASN) ke IKN tidak sebelum Agustus," katanya.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024. Dari tower tersebut, sebanyak 29 tower akan diisi ASN, lalu sebagian lainnya diisi TNI/Polri.

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, mengungkapkan pengusaha hotel dalam negeri masih belum berniat investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Penyebabnya, pengusaha belum bisa memproyeksikan jumlah kunjungan dan belum adanya bank yang bersedia membiayai.

“Selama kunjungan itu belum membentuk suatu permintaan atau demand yang layak, belum bisa, nanti tamunya siapa? itu pertimbangannya,” kata dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 14 Agustus 2024.

Perbankan juga belum mau mendukung pembiayaan investasi di ibu kota baru. Hariyadi mengatakan semua pengusaha mengukur untung dan rugi. Ini menurut dia murni hitung-hitungan bisnis saja, selama belum ada demand, tidak mungkin ada investasi.

“Bank juga tidak mau support sekarang, bank juga melihat untuk mau membiayai suatu proyek yang penjualannya masih belum jelas, kalau buka (hotel) tamunya berapa, belum kelihatan juga,” ujarnya.

Hariyadi menambahkan permintaan pasar untuk hotel di IKN baru akan terlihat paling cepat pada tiga tahun mendatang, setelah sudah ada perpindahan aparatur sipil negara atau ASN. Ia menilai, jika pusat pemerintahan resmi pindah, bisa saja ada permintaan ruang rapat yang bisa difasilitasi hotel. Namun hal itu juga belum cukup untuk membuat pengusaha beramai-ramai mendirikan hotel di sana.

Pengusaha menurut dia juga masih menunggu langkah dari pemerintah yang baru terhadap masa depan pembangunan IKN. Walaupun presiden terpilih, Prabowo Subianto, sudah menyatakan komitmen untuk meneruskan pembangunan pusat pemerintahan baru tersebut. "Tapi kan kita tidak tahu dari sisi prioritas, pemerintah baru ini juga punya program macam-macam dan itu juga perlu anggaran," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan infrastuktur IKN akan dipercepat. Ini menjadi dukungan bagi pengusaha yang ingin menanamkan modal di IKN. “Enggak mungkin investor itu membangun sendiri infrastrukturnya. Jalan, listrik, air, semuanya nanti akan dibangun oleh pemerintah,” kata Jokowi dalam pidato Groundbreaking kantor BCA di IKN dikutip dari laman Sekretariat Presiden, Kamis, 15 Agustus 2024.

Mantan Wali Kota Solo itu menambahkan sampai akhir tahun, pembangunan masih berkonsentrasi di kawasan inti pusat pemerintahan. Untuk invetasi yang berada di luar kawasan pemerintahan, pembangunan infrastrukturnya akan dimulai Januari tahun depan. “Dan, untuk anggarannya, presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, juga sudah menyetujui untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Jadi, para investor tidak perlu ragu terhadap komitmen pemerintah berikutnya,” kata dia.

INFO BISNIS - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus berinovasi untuk memberikan kemudahan bertransaksi bagi para merchant-nya. Terbaru, BRI meluncurkan program spesial MDR (Merchant Discount Rate) 0 persen yang berlaku mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2024. Program ini dirancang untuk merchant QRIS Dinamis dan Statis, baik merchant baru maupun existing merchant yang telah teregistrasi dengan BRI Merchant.

MDR biasanya merupakan biaya yang dikenakan kepada merchant untuk setiap transaksi yang dilakukan menggunakan debit, kartu kredit, dan QRIS. Namun, melalui promo MDR 0 persen ini, BRI membebaskan biaya MDR, sehingga seluruh keuntungan transaksi akan langsung masuk ke rekening merchant tanpa potongan. Ini memberikan manfaat signifikan terutama bagi para pelaku usaha yang ingin memaksimalkan pendapatan mereka.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI, Andrijanto, menegaskan bahwa program ini berlaku untuk berbagai kategori usaha, termasuk Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), Usaha Besar (UBE), SPBU, BLU (Badan Layanan Umum), dan PSO (Public Service Obligation). “BRI ingin memberikan kemudahan transaksi kepada merchant BRI untuk menikmati berbagai fasilitas pembayaran sesuai kebutuhannya, sehingga aktivitas transaksi dengan konsumen menjadi lebih mudah,” ujarnya. Merchant yang memanfaatkan program ini akan menerima dana dalam jumlah penuh tanpa potongan MDR untuk setiap transaksi bernilai Rp1 hingga Rp10.000.000,-.

Melalui aplikasi BRImerchant, para merchant dapat menikmati solusi all-in-one yang mencakup fitur monitoring detail transaksi, download laporan settlement, dan user management. Informasi lebih lanjut tentang program ini dapat diakses di laman resmi BRI, https://bbri.id/mdrqris.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menyerahkan bonus masing-masing Rp6 miliar untuk dua peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan Rp1,65 miliar untuk atlet peraih perunggu.

Dalam pernyataannya di halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024, Presiden Jokowi mengapresiasi pencapaian Veddriq Leonardo yang meraih medali emas di cabang panjat tebing nomor speed putra.

Apresiasi yang sama juga disampaikan Jokowi kepada Rizky Juniansyah yang memperoleh medali emas di angkat besi nomor 73 kg putra, serta Gregoria Mariska Tunjung yang mendapatkan medali perunggu di bulu tangkis tunggal putri.

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa keberhasilan ini membangkitkan optimisme dan harapan bagi atlet Indonesia lainnya untuk meraih prestasi lebih tinggi di ajang internasional.

Ia juga menekankan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari proses panjang, termasuk identifikasi bakat, pelatihan berkelanjutan, serta kerja keras pelatih dan tim pendukung dari berbagai cabang olahraga.

Selain para atlet, Presiden juga memberi bonus senilai total Rp2,75 miliar untuk para pelatih yang atletnya mendapat medali emas, dan untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali perunggu akan mendapatkan uang bonus Rp675 juta.

Pemerintah juga menyiapkan uang bonus senilai Rp250 juta untuk atlet yang tidak mendapatkan medali, sebagai sebuah apresiasi dari pemerintah.

Bonus yang diberikan pada atlet Indonesia berada di urutan ketiga terbesar, di bawah Hong Kong dan Singapura.

Menurut CNBC, bonus yang dijanjikan negara terhadap atletnya paling besar adalah dari Hong Kong, yakni 768 ribu dolar AS atau sekitar Rp12 miliar. Dalam Olimpiade ini, Hong Kong meraih 2 emas dan 2 perunggu.

Singapura menyediakan bonus tak kalah besar, yakni 745 ribu dolar AS (Rp11,7 miliar) untuk peraih emas.

Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jerman dan Australia tidak banyak memberikan bonus. AS hanya menyediakan bonus 38 ribu dolar AS atau sepersepuluh yang diterima atlet Indonesia. Jerman dan Australia memberikan bonus yang lebih kecil lagi.

Bonus untuk peraih medali Olimpiade 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2024 sebesar US$ 408,6 miliar. Utang luar negeri kuartal II 2024 naik 2,7 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Pada kuartal I 2024, BI mencatat utang luar negeri sebesar US$ 403,9 miliar, turun dibandingkan dengan kuartal IV 2023 yang mencapai US$ 408,5 miliar.

"Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 0,2 persen yoy pada kuartal I 2024. Peningkatan tersebut bersumber dari utang luar negeri sektor publik maupun swasta," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi pada Kamis, 15 Agustus 2024.

Erwin menjelaskan, utang luar negeri pemerintah kembali mencatatkan kontraksi pertumbuhan. Pada kuartal II tahun ini, posisi utang luar negeri pemerintah sebesar US$ 191 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan 0,8 persen yoy, melanjutkan kontraksi pada kuartal I sebesar 0,9 persen yoy.

"Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," ujarnya.

Dia menyebut, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Selain itu, juga berkomitmen mengelola utang luar negeri untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN,kata Erwin, pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. Namun, tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan utang luar negeri.

Selanjutnya: Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri pemerintah....

<!--more-->

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri pemerintah utamanya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yakni sebesar 20,9 persen dari total utang luar negeri pemerintah. Kemudian, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 18,8 persen. lalu, ada sektor jasa pendidikan 16,8 persen, konstruksi 13,6 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 9,5 persen.

"Posisi utang luar negeri pemerintah tetap terkendali, mengingat hampir seluruh utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total utang luar negeri pemerintah," ujar Erwin.

Sementara itu, posisi utang luar negeri swasta pada kuartal II 2024 tercatat sebesar US$ 196,5 miliar atau tumbuh 0,3 persen yoy, setelah mengalami kontraksi pertumbuhan 1,2 persen yoy pada kuartal I 2024. Erwin mengungkapkan, perkembangan ini didorong oleh utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan yang tumbuh 0,6 persen yoy di tengah utang luar negeri lembaga keuangan yang masih mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9 persen yoy.

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, lalu pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Pangsanya mencapai 79,1 persen dari total utang luar negeri swasta. Utang luar negeri swasta juga tetap didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total utang luar negeri swasta.

Menurut BI, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 29,9 persen serta didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,7 persen dari total utang luar negeri.

Erwin melanjutkan, peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. "Upaya tersebut dilakukan dengan tetap meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian."

TEMPO.CO, Jakarta - PT Tempo Inti Media Tbk. atau Tempo Media Group membuka lowongan kerja untuk bergabung menjadi awak Cek Fakta Tempo. Informasi lowongan pekerjaan ini diperoleh dari akun linkedin Yenny Rositia, recruiter di Tempo Media Group.

“Tempo Media mencari kandidat yang akan ditempatkan sebagai awak Cek Fakta Tempo,” kata Yenny dalam postingan rekruitmen yang dirilisnya di linkedin pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Adapun deskripsi pekerjaan awak Cek Fakta Tempo meliputi:

1. Melakukan patroli untuk mencari klaim dan/atau hoaks yang perlu diverifikasi. Termasuk di Fact-Checking Tool milik Facebook dan input dari Tipline Bot Cek Fakta Tempo.
2. Mengajukan klaim dan / atau hoaks ke dalam rapat.
3. Mengirimkan klaim dan / atau hoaks yang diperiksa ke bot WhatsApp Cek Fakta Tempo
4. Melakukan pemeriksaan dan memberi label pada klaim dan/atau hoaks pada artikel Cek Fakta Tempo.co
5. Mengirimkan hasil pemeriksaan ke Content Manajemen Sistem Tempo.co agar menjadi artikel Cek Fakta Tempo.co
6. Artikel Cek Fakta Tempo.co diharapkan dapat memberikan rata-rata 3 Rating pada Content dalam Fact-Checking Tool milik Facebook.
7. Mengirim artikel Cek Fakta Tempo.co sekurang-kurangnya 20 artikel per bulan.

Pengajuan lamaran dengan mengisi formulir bisa dilakukan pada pranala https://lnkd.in/gGZZhYQs