Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merespons pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal menjaga anggaran tetap akuntabel dan transparan. Presiden terpilih yang mulai menjabat bulan Oktober itu mengatakan APBN yang merupakan uang rakyat memang harus dijaga dengan baik.

Prabowo mengatakan pihaknya akan berusaha agar uang negara dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Uang rakyat itu harus diamankan dan diyakinkan penggunaannya bisa berguna untuk masyarakat luas.

"Kita tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan tiap rupiah harus kita amankan kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat," beber Prabowo ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Dia melanjutkan pengawasan Badan Pengawas Keuangan (BPK) pasti akan menjadi ujung tombak di pemerintahannya untuk menjaga anggaran negara bisa dipertanggungjawabkan.

Prabowo menegaskan semua rekomendasi BPK nantinya bakal menjadi perhatian bagi pihaknya dalam mengelola keuangan negara.

"BPK itu yang penting, BPK andalan kita, ke depan BPK harus lebih ketat mengawasi kita tidak menginginkan ada kebocoran," sebut Prabowo.

Prabowo siang ini hadir di Istana kepresidenan memenuhi panggilan Presiden Jokowi. Namun, ketika dikonfirmasi dia tak menjawab apa yang akan dibahas.

Sebelumnya, dalam acara Penyampaian LHP dan LKP Pemerintah Pusat oleh BPK di JCC Senayan, Jakarta Pusat, pagi tadi, Jokowi menitipkan pesan ke Prabowo soal pengelolaan keuangan negara.

Jokowi meminta Prabowo menggunakan APBN yang merupakan uang rakyat dengan baik. Dia meminta Prabowo agar mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Bila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) jangan sampai tidak diperhatikan.

"Saya yakin pemerintahan saat ini dan presiden terpilih bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada rekomendasi BPK agar uang rakyat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel," beber Jokowi.

Jokowi mengatakan saat ini Indonesia masuk ke era transisi pemerintahan. Prabowo bakal menggantikannya pada Oktober 2024 mendatang.

Orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar BPK turut mendukung peralihan pemerintahan yang terjadi. Salah satunya adalah dengan melanjutkan perbaikan ekosistem anggaran pemerintah agar makin akuntabel fleksibel dan berorientasi pada hasil.

"Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah, akuntabel, fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil," kata Jokowi.

PT Brantas Abipraya (Persero) membangun Kampung Seni Borobudur di Kujon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Pembangunan kampung seni ini bakal dilengkapi museum dan lahan parkir ini mulai dibangun akhir tahun 2023 dan ditargetkan tuntas September 2024.

Direktur Operasi II Brantas Abipraya Purnomo mengatakan Kampung Seni Kujon merupakan proyek strategis nasional yang tengah dikerjakan BUMN konstruksi ini untuk mendukung destinasi super prioritas di Borobudur.

"Dibangun di atas lahan seluas 10,7 hektare, Penataan Kampung Seni Kujon ini akan dilengkapi sejumlah fasilitas seperti amphitheater (gelanggang terbuka untuk pertunjukan seni), museum, pasar seni cinderamata, kuliner, parkir, dan shuttle (fasilitas antar-jemput)," kata Purnomo dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

Purnomo menuturkan, sebagian area dari kampung seni ini nantinya digunakan sebagai area perdagangan, memuat semua pedagang yang semula berada di zona 2 dan area tersebut juga sebagai area parkir kendaraan pengunjung candi.

Selain itu, dalam kampung seni juga akan dibangun museum serta area pentas kesenian.

"Kami akan pastikan proyek penataan kawasan Borobudur ini nantinya akan memberikan kenyamanan dengan mewujudkan lingkungan Candi Borobudur nantinya lebih bersih dan tertata, juga lebih hijau, sehingga dapat menambah magnet wisata bagi turis lokal maupun mancanegara," tutup Purnomo.

Sebagai informasi, Kampung Seni Borobudur adalah proyek strategis nasional yang diluncurkan pemerintah pusat untuk mendukung pariwisata di kawasan Borobudur.

Aktivitas penataan sudah dimulai sejak groundbreaking dilaksanakan pada November 2023 dan pembangunan kampung seni ditargetkan selesai di September 2024.

Indahnya Langit di Atas Candi Borobudur Dihiasi Ribuan Lampion

Indahnya Langit di Atas Candi Borobudur Dihiasi Ribuan Lampion

Keberadaan tiang listrik seharusnya menguntungkan karena aktivitas di rumah tidak terlepas dari pemakaian listrik. Namun, keberadaan tiang listrik juga dapat mengganggu jika diletakkan di lokasi yang salah. Seperti yang pernah dialami oleh warga Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Siti Khodijah yang dikenakan biaya Rp 11 juta saat meminta PLN memindahkan tiang listrik di depan rumahnya.

Lokasi tiang listrik semula berada di dalam halaman rumah berbatasan dengan lantai carportnya. Dia ingin memindahkan tiang listrik tersebut ke depan rumah yang jaraknya tidak sampai 2 meter.

"Saya berkeinginan bahwa tiang listrik yang berada tepat di depan rumah itu untuk dipindah di pinggir rumah," kata Siti, dalam laporan detikJatim yang tayang pada Januari 2024.

Siti Khadijah telah mengajukan permohonan pemindahan tiang listrik sejak 2022. Pada saat itu, Siti Khadijah diminta membayar Rp 16 juta untuk pemindahan tersebut. Tentu saja dia keberatan dan meminta penurunan harga. Akan tetapi, sampai 2023 permohonan penurunan harga tersebut tidak digubris.

Warga Sidoarjo yang dikenai biaya Rp 11 juta oleh PLN buat pindah tiang listrik dari halaman rumahnya. Foto: Suparno/detikJatim)

Lalu, dia mendatangi UP3 PLN Sidoarjo pada Desember 2023. Pihak PLN mengajukan harga baru yakni Rp 11 juta. Harga terbaru ini dirasa tetap mahal sehingga dia masih mencari jalan keluar untuk pemindahan tiang listrik di rumahnya.

"Hanya memindah dengan jarak kurang dari 2 meter dikenakan biaya Rp 16 juta, kemudian kami meminta keringanan dikenakan biaya Rp 11 juta. Tapi kami masih merasa keberatan," ungkap Siti.

Melansir dari detikJatim, menanggapi kejadian ini, Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo Miftachul Farqi Faris PT PLN (Persero) menjelaskan, pihaknya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai prioritas dalam menyediakan tenaga listrik demi kepentingan umum. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

"Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN berhak menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik orang dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik termasuk memasang tiang listrik," ungkap Farqi dalam keterangan tertulis pada Sabtu, (13/1/2024) lalu.

Kemudian terkait biaya pemindahan tiang listrik dimintai Rp 11 juta ini karena ada biaya material dan jasa pekerjaan yang dikenakan. Sebab, pemindahan tiang listrik tersebut dapat menyebabkan pemadaman listrik yang menyuplai lebih dari 100 ribu pelanggan di Sidoarjo.

"Dari hasil penghitungan yang dilakukan PLN, diperlukan material dan jasa pekerjaan untuk pemindahan tiang dengan biaya sebesar Rp 11.044.512, di mana pembayarannya nanti dilakukan melalui saluran pembayaran resmi, seperti Payment Point Online Banking (PPOB). Langkah tersebut sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di PT PLN (Persero)," lanjutnya.

Detik-detik Kecelakaan Pesawat yang Tewaskan Pilot di Chili

Detik-detik Kecelakaan Pesawat yang Tewaskan Pilot di Chili

Beberapa waktu lalu ramai diberitakan kejadian yang dialami oleh warga Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Siti Khodijah yang hendak memindahkan tiang listrik di pekarangan rumahnya.

Kejadian bermula saat dia ingin memindahkan tiang listrik di halaman rumah berbatasan dengan lantai carportnya. Dia ingin memindahkan tiang listrik tersebut ke depan rumah yang jaraknya tidak sampai 2 meter.

"Saya berkeinginan bahwa tiang listrik yang berada tepat di depan rumah itu untuk dipindah di pinggir rumah," kata Siti, dalam laporan detikJatim yang tayang pada Januari 2024.

Siti Khadijah kemudian mengajukan permohonan pemindahan kepada PLN. Pada prosesnya, ada biaya yang harus dibayarkan warga bila hendak memindahkan tiang listrik bila letaknya mengganggu.

Warga Sidoarjo yang dikenai biaya Rp 11 juta oleh PLN buat pindah tiang listrik dari halaman rumahnya. Foto: Suparno/detikJatim)

Kala itu, Siti Khadijah dilaporkan harus membayar biaya sekitar Rp 16 juta. Setelah melewati proses negosiasi, pihak PLN kemudian menurunkan biaya pemindahan menjadi Rp 11 juta.

Melansir dari detikJatim, menanggapi kejadian ini, Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo Miftachul Farqi Faris PT PLN (Persero) menjelaskan, pihaknya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai prioritas dalam menyediakan tenaga listrik demi kepentingan umum. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

"Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN berhak menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik orang dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik termasuk memasang tiang listrik," ungkap Farqi dalam keterangan tertulis pada Sabtu, (13/1/2024) lalu.

Kemudian terkait biaya pemindahan tiang listrik dimintai Rp 11 juta ini karena ada biaya material dan jasa pekerjaan yang dikenakan. Sebab, pemindahan tiang listrik tersebut dapat menyebabkan pemadaman listrik yang menyuplai lebih dari 100 ribu pelanggan di Sidoarjo.

"Dari hasil penghitungan yang dilakukan PLN, diperlukan material dan jasa pekerjaan untuk pemindahan tiang dengan biaya sebesar Rp 11.044.512, di mana pembayarannya nanti dilakukan melalui saluran pembayaran resmi, seperti Payment Point Online Banking (PPOB). Langkah tersebut sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di PT PLN (Persero)," lanjutnya.

Lalu bagaimana prosedur pemindahan tiang listrik?

Cara Mengajukan Pemindahan Tiang Listrik

1. Menghubungi Nomor 123 atau PLN Mobile

Melansir dari keterangan Costumer Service PLN, cara mengajukan pemindahan tiang listrik bisa melalui nomor 123. Selain melalui telepon, pengajuan memindahkan tiang listrik juga bisa dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile.

"Bisa (dilakukan di PLN Mobile). Di PLN mobile nanti di (bagian) 'Pengaduan' untuk pengajuan pemindahan kabel atau tiang atau kWh meter, semuanya bisa," katanya seperti yang dikutip pada Senin (8/7/2024).

2. Siapkan Nomor ID Pelanggan Rumah Terdekat dengan Tiang Listrik

Setelah menghubung nomor tersebut, kamu bisa langsung mengajukan pemindahan tiang listrik dengan menyebutkan nomor ID pelanggan rumah yang paling dekat dengan tiang listrik.

3. Petugas Unit Akan Menghubungi

Nantinya, laporan tersebut akan diteruskan ke petugas unit. Mereka akan menghubungi pelapor untuk mengatur jadwal survey. yang menghubungi pelanggan yang mengajukan pemindahan tiang listrik.

"Jadi prosesnya sampaikan ID pelanggannya berapa (yang) dekat dengan lokasi tiang tersebut, alamatnya, beserta nomor handphone yang bisa dihubungi. Nanti kami yang akan menyampaikan ke unit, nanti petugas unit yang akan menindaklanjuti. Jadi nanti petugasnya yang akan menghubungi," lanjutnya.

4. Penentuan Biaya dan Lama Waktu Pemindahan

Setelah petugas unit datang ke lokasi, mereka akan mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan tiang listrik tersebut. Sebenarnya tidak ada peraturan khusus mengenai biaya pemindahan tiang listrik. Harga ini ditentukan dari wewenang PLN pada setiap wilayah, tergantung pada kesulitan serta lokasi tiang listrik. Untuk gambaran, setidaknya kamu perlu menyiapkan biaya antara Rp 1 juta sampai Rp 4 juta untuk proses pemindahan tiang listrik di lingkungan rumah.

Biaya tersebut dibayarkan melalui Payment Online Bank (POB) dan tidak dibayarkan langsung kepada petugas. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin transparansi dan menghindari gratifikasi.

Selain itu, petugas unit juga akan memberitahukan estimasi lama waktu pemindahannya. Lama proses pemindahan tiang listrik, tergantung pada setiap tiang listrik berbeda-beda ukurannya, ada yang panjang, ada yang besar dan ada yang kecil.

Saksikan Live DetikSore:

Detik-detik Kecelakaan Pesawat yang Tewaskan Pilot di Chili

Detik-detik Kecelakaan Pesawat yang Tewaskan Pilot di Chili

Pelepasan alias spin off unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah disebut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bakal terlaksana tahun depan. BTN menyiapkan modal triliunan untuk hal tersebut.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu, merinci spin off UUS BTN Syariah bakal dieksekusi pada semester I-2025. Pemisahan bakal masuk dalam urutan kedua daftar aksi korporasi BTN 2025 dan direncanakan rampung secara tentatif pada paruh pertama 2025.

Nixon mengungkap, pihaknya menyiapkan modal Rp 1,5-6 triliun untuk pelepasan UUS tersebut. Jumlah ini digelontorkan agar BTN Syariah tetap bertahan di kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) II.

"Kami juga sedang menyiapkan spin off UUS R p1,5 sampai Rp 6 triliun total capital-nya, supaya dia nggak turun ke BUKU I. Kita harapkan dia tetap di BUKU II," beber Nixon di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Di hadapan Anggota Komisi VI DPR RI, Nixon juga menjelaskan bahwa kinerja BTN Syariah tergolong cemerlang. Laba bersih BTN Syariah melesat 56,1% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 164 miliar pada kuartal I-2024. Pembiayaan juga tumbuh 20,0% yoy menjadi Rp 39 miliar untuk tiga bulan pertama 2024.

Kedua capaian itu juga disertai membaiknya kualitas pembiayaan menjadi 2,8% pada Maret 2024. Ia mengatakan kualitas pembiayaan tersebut lebih baik dibanding BTN.

Nixon menilai, BTN Syariah bisa menghasilkan performa baik karena masih minimnya pemain besar bank syariah di Indonesia. Di sisi lain, Nixon mengatakan, BTN Syariah berhasil mencapai kinerja positif karena perbankan tersebut menyasar segmen perumahan dan konsumer.

"Kalau kita lihat UUS kinerjanya jauh lebih baik. Bisa dibilang sekarang player syariahnya udah nggak banyak. Tinggal BSI, punya kita, dan nggak ada lagi yang di market hadir," jelas Nixon.

"Jadi nggak main ke mana-mana. Jadi ini bank nggak main ke corporate, nggak main ke commercial tidak main ke UMKM juga. Jadi lebih ke kebutuhan consumer masyarakat pada umumnya di bidang perumahan terutama dan mereka menginginkan akadnya secara syariah," pungkasnya.

Wapres: Bank Syariah Banyak Setannya, Makanya Pangsa Pasarnya Masih 10%

Wapres: Bank Syariah Banyak Setannya, Makanya Pangsa Pasarnya Masih 10%

PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) akan meningkatkan produksi minyak di Blok Rokan melalui rencana pengembangan atau plan of development (PoD) Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) Minas Stage-1. Hal ini didukung dengan disetujuinya Final Investment Decision (FID) CEOR Minas oleh Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan pada 30 Juni 2024 lalu.

Dengan persetujuan FID ini, PHR berkomitmen mengembangkan lapangan minyak dengan teknologi CEOR. Kini, PHR siap memasuki tahap eksekusi proyek CEOR Minas untuk meningkatkan produksi minyak dari Blok Rokan.

"Persetujuan ini diperlukan bagi proyek Minas CEOR Stage-1 Area-A agar dapat memasuki tahap eksekusi proyek di mana akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pemboran sumur, workover (perbaikan sumur) dan konversi sumur eksisting, injeksi bahan kimia, reaktivasi dan pengoperasian kembali fasilitas yang ada," kata Ruby dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

EVP Upstream Business PHR WK Rokan Andre Wijanarko mengatakan, proyek Minas CEOR Stage-1 Area-A merupakan implementasi dari teknologi tertiary recovery, yakni dengan cara penginjeksian Alkali Surfactant Polymer (ASP) pada 3 pattern Area-A Lapangan Minas guna meningkatkan produksi Blok Rokan. CEOR sendiri merupakan upaya peningkatan produksi hidrokarbon dari reservoir minyak atau menguras minyak untuk diproduksi dengan cara menginjeksikan material atau fluida khusus berbahan kimia.

Andre mengatakan, setelah persetujuan FID ini dan dilakukannya pengeboran maupun workover sumur. Rencananya injeksi pertama akan dilakukan pada Desember 2025.

"Potensi produksi puncak dari CEOR Minas ini lebih dari 2.000 barel minyak per hari (BOPD) dengan penambahan perolehan minyak dari Blok Rokan sebesar 2,1 juta barrel," kata Andre.

Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus mendukung penuh upaya PHR dalam melaksanakan dan mengembangkan CEOR Minas.

"Sebagai operator yang kegiatan operasinya diawasi oleh pemerintah melalui SKK Migas, kami mendukung langkah PHR untuk pengembangan CEOR Minas ini, terlebih dalam upaya meningkatkan angka produksi dan upaya pencapaian target 1 juta barel minyak di tahun 2030 mendatang," kata Rikky.

Simak juga Video 'Mulai 1 Juni, Beli Elpiji 3 Kg Harus Bawa KTP!':

[Gambas:Video 20detik]

Uni Eropa telah menetapkan tarif impor tinggi untuk mobil listrik yang diimpor dari China. Akankah mobil listrik buatan China itu naik harga?

Sejumlah produsen mobil listrik yang mendatangkan mobilnya dari China dan dijual di Eropa tengah menghadapi aturan baru. Ya, mobil listrik yang diimpor dari China itu dikenakan tarif impor tinggi di Benua Biru. Beberapa pabrikan tengah menyiapkan langkah untuk menghadapi tarif impor yang tinggi tersebut.

Untuk diketahui pengenaan tarif impor tinggi ini tidak hanya berlaku untuk merek China. Namun juga produsen lain yang mengimpor mobil dari Negeri Tirai Bambu. Beberapa di antaranya tengah mempertimbangkan untuk menaikkan harga atau menempuh jalan lainnya. Sejauh ini, baru Tesla yang terang-terangan mengumumkan adanya kenaikan harga mobil di Eropa akhir tahun.

Bagaimana dengan produsen lainnya? Diberitakan Reuters, BYD belum memutuskan untuk menaikkan harga mobil listrik yang dijual di Eropa. Sekadar informasi, BYD akan dikenakan bea impor 17,4 persen dari sebelumnya 10 persen.

Sedangkan Chery berencana memproduksi mobil listrik di Spanyol lewat perusahaan patungan bersama dengan EV Motors. Langkah ini dipercaya bisa mengimbangi tarif impor mobilnya ke Uni Eropa.

Produksi rencananya akan dilakukan di Barcelona mulai akhir tahun ini, demikian diungkap Wakil Presiden perusahaan Charlie Zhang. Zhang menambahkan produksi di lokasi itu tak cukup besar untuk mengakomodasi rencana produksi jangka menengah dan jangka panjang produsen mobil di Eropa. Kabarnya, Chery tengah mencari lokasi kedua yang memungkinkan untuk produksi mobil.

MG juga belum berencana untuk menaikkan harga. Perusahaan menyebut stok kendaraannya masih cukup hingga November tanpa perlu menaikkan harga. Mobil listrik MG itu diproduksi oleh SAIC. SAIC diketahui dikenakan tarif impor yang cukup tinggi yaitu 37,6 persen.

Sementara Nio mengungkap rencananya untuk melakukan penyesuaian harga di Eropa karena penerapan bea impor tinggi. Namun demikian, Nio berharap bisa mendapat solusi dari Uni Eropa sebelum aturan itu resmi diberlakukan pada November. Nio dikenakan tarif impor sebesar 20,8 persen.

Polestar juga sudah menyiapkan langkah menghadapi kenaikan bea impor itu. Langkah itu termasuk pengurangan biaya di seluruh rantai pasokan tapi bukan pemutusan hubungan kerja.

Selanjutnya ada SAIC yang akan meminta dengar pendapat dari badan eksekutif Uni Eropa soal bea masuk besar yang dibebankan pada perusahaannya itu.

"Komisi Eropa mengabaikan beberapa informasi dan argumen yang diajukan SAIC selama penyelidikan," ungkap SAIC dalam pernyataannya.

Terakhir ada Tesla yang sudah mengumumkan kenaikan harga Model 3 sebagai kompensasi dari bea impor tinggi di Eropa.

Takut AS Dibanjiri Mobil Listrik Asal China, Ini Kebijakan Joe Biden

Takut AS Dibanjiri Mobil Listrik Asal China, Ini Kebijakan Joe Biden

Beberapa negara di dunia ada yang menawarkan keuntungan finansial, karena tidak memiliki pajak penghasilan. Apakah ada negara yang tidak membayar pajak? Ternyata ada negara tanpa pajak penghasilan lho!

Ada sejumlah negara tanpa beban pajak penghasilan, dan banyak di antaranya adalah negara yang sangat menyenangkan dan cocok untuk ditinggali. Namun, sejatinya memanfaatkan hidup di negara bebas pajak tidaklah semudah atau menyenangkan dari apa yang banyak dipikirkan, misalkan biaya hidup yang mahal.

Daftar Negara Tanpa Pajak Penghasilan

Dilansir dari laman Investopedia, Senin (8/7/2024), berikut adalah negara tanpa pajak penghasilan:

1. Uni Emirat Arab (UEA)

Ada sejumlah negara minyak di Timur Tengah yang tidak memiliki pendapatan atau pajak perusahaan, salah satunya UEA. Pemerintahan dan ekonomi UEA memang relatif stabil. UEA memiliki ekonomi yang berkembang pesat dan lingkungan yang lebih multikultural, daripada mayoritas negara di Timur Tengah lainnya. Ini berarti, pilihan hiburan atau liburan yang luar biasa. Selain itu, ada juga fasilitas pendidikan yang sangat baik, dan populasi warganya bisa berbahasa Inggris dengan baik.

2. Bahama (The Bahamas)

Manfaat dengan tidak harus membayar pajak penghasilan di Bahama adalah bergantung pada tempat tinggal, bukan pada perolehan kewarganegaraan yang sebenarnya. Hal ini menjadikan Bahama salah satu negara, yang lebih mudah untuk mengakses kehidupan bebas pajak penghasilan.

Ada persyaratan tempat tinggal minimum untuk penduduk tetap, setidaknya 90 hari agar memenuhi syarat untuk keringanan pajak. Sementara, untuk para ekspatriat tidak boleh tinggal di negara lain selama lebih dari 183 hari. Ketika pulau-pulau Karibia pergi, Bahama adalah salah satu yang relatif lebih murah untuk ditinggali.

Secara keseluruhan, negara ini memiliki infrastruktur dan layanan yang baik. Banyak ekspatriat Amerika Serikat yang telah memilih Bahama untuk tempat pulang, saat masih melakukan perjalanan kembali ke AS untuk perawatan medis yang signifikan. Ibu Kota Bahama, Nassau, adalah kawasan wisata.

3. Bermuda

Bermuda adalah tujuan bebas pajak dari Karibia, yang bahkan lebih menarik daripada Bahama. Namun, Bermuda juga merupakan negara yang jauh lebih mahal untuk ditinggali. Lokasinya yang relatif terisolasi, menjadikan Bermuda sebagai salah satu tempat tinggal paling mahal di dunia Barat.

Bermuda tidak memiliki pajak penghasilan pribadi, tapi negara itu memungut pajak gaji pada employers dan pajak tanah pada pemilik rumah dan penyewa jangka panjang. Bermuda jauh lebih berkembang daripada kebanyakan pulau Karibia, dengan jalan raya dan transportasi umum yang sangat baik. Adanya pantai pasir merah muda yang terkenal hingga restoran kelas atas, membuat Bermuda dianggap sebagai salah satu negara paling indah dan menyenangkan di Karibia.

4. Monako

Monako telah lama dianggap sebagai salah satu tempat paling indah dan paling diinginkan untuk tinggal di Eropa. Terletak di French Riviera, Monaco menjadi tempat favorit orang kaya. Salah satunya adalah Grand Prix Monaco, dengan banyak apartemen yang disewakan seharga US$ 10.000 per malam.

Namun, satu kelemahannya adalah Monako juga merupakan salah satu tempat tinggal termahal di dunia. Mengakses lingkungan keuangan bebas pajak pendapatan di Monaco cepat, tapi tidak murah. Izin tinggal yang sah dapat diperoleh dalam waktu kurang dari tiga bulan, tetapi memerlukan penyetoran uang setidaknya 500.000 euro di bank Monaco.

5. Honorable Mention: Andorra

Terletak di pegunungan Pyrenees antara Prancis dan Spanyol, Andorra memiliki reputasi selama bertahun-tahun sebagai surga pajak, karena tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi. Hal Itu berubah pada 2015, ketika negara itu memperkenalkan tarif pajak terukur yang dibatasi 10% untuk individu, yang menghasilkan lebih dari 40.000 euro setiap tahun.

Dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan pribadi di negara lain, tarif Andorra yang rendah mungkin menjadikannya pilihan yang menarik untuk ditinggali. Lokasi pegunungan Andorra menjadikannya tempat yang indah, bagi para pemain ski dan pendaki gunung. Kehidupan di Andorra juga relatif tenang dan santai. Sesuai dengan sikapnya yang ramah pajak, Andorra memiliki salah satu industri offshore banking, yang paling berkembang dengan baik di dunia.

Demikian informasi daftar negara tanpa pajak penghasilan. Detikers, tertarik untuk tinggal di salah satu negara tersebut

Simak juga Video 'Kena Pajak Lagi Rumah di Bawah Rp 2 M':

[Gambas:Video 20detik]

Pesawat terbang merupakan alat transportasi dan angkutan logistik terpenting di negara kepulauan seperti Indonesia. Tanpa angkutan udara yang terkoneksi, baik charter maupun terjadwal, efektivitas logistik dan penumpang akan terhambat serta dampaknya secara ekonomi sangat merugikan negara. Harga-harga kebutuhan pokok akan tinggi karena suplai tersendat dan pergerakan serta aktivitas rakyat juga terhambat. Akibatnya akan mendorong inflasi naik dan kemiskinan naik.

Persoalannya lima tahun belakangan ini, industri penerbangan Indonesia terkena turbulensi yang cukup dahsyat setelah dihantam pandemi Covid-19 yang diikuti dengan hantaman resesi dunia yang cukup parah. Akibatnya maskapai domestik hanya bisa sekadar terbang, tidak bisa tumbuh dan menjadi tumpuan logistik barang dan pergerakan manusia. Dengan keterbatasan cash flow dan armada, maskapai domestik mencoba bertahan. Sementara publik terus berharap supaya harga tiket penerbangan turun.

Sejak pandemi, maskapai penerbangan domestik turun drastis, termasuk Garuda Indonesia Group dan beberapa maskapai kecil, akibat ditariknya beberapa armadanya oleh Lessor. Akibatnya penerbangan domestik dikuasai hampir 70% oleh satu maskapai. Sebuah industri yang tidak sehat karena hanya dikuasai oleh satu kelompok bisnis. Ini patut diduga, regulator tidak punya pilihan ketika konsumen kecewa dengan kualitas pelayanannya.

Persoalan utama penerbangan saat ini selain kelangkaan pesawat juga mahalnya harga tiket, tanpa pemerintah atau regulator dapat berbuat banyak. Publik terus mendesak pemerintah dan maskapai untuk menurunkan tarif penerbangan, namun belum berhasil karena beban yang harus ditanggung maskapai juga meningkat. Mari kita kupas sedikit secara singkat dan sederhana, mengapa harga tiket belum bisa turun selain persoalan di atas.

Mengapa tiket mahal

Terkait dengan mahalnya tiket penerbangan bukan hanya menjadi tanggung jawab Menteri Perhubungan. Untuk penerbangan kelas ekonomi, tupoksi Menteri Perhubungan hanya sampai menetapkan tarif batas atas (TBA), yaitu melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formula Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Jadi Menteri Perhubungan hanya bisa mengatur Tarif Batas Atas (TBA) saja, tidak dapat mengatur rincian tarif per segmen seperti yang diharapkan publik karena tarif penerbangan sudah dilepas ke pasar untuk saling bersaing.

Terbang domestik dengan maskapai domestik memang mahal karena selain masalah di atas, daya beli masyarakat juga menurun. Pendapatan maskapai mayoritas ditopang dengan APBN/D melalui proyek-proyek pemerintah. Mayoritas penumpang pesawat adalah ASN atau pejabat dan publik yang ditugaskan pemerintah dan dibiayai APBN/D sejak Covid-19. Saat ini dari korporasi swasta atau publik sudah mulai tumbuh tetapi segera dihantam dengan nilai tukar yang terpuruk dan banyaknya kewajiban maskapai di sektor pajak dan cukai, yang harus dibahas ulang oleh Kementerian Keuangan.

Tingginya harga tiket pesawat dipengaruhi oleh bayak faktor, antara lain biaya operasi (Opex) penerbangan yang tinggi sebagai akibat, antara lain mahalnya harga bahan bakar avtur (30% - 40%), biaya perawatan termasuk operasi dan suku cadang (15% - 20%). Lalu banyaknya jenis pajak dan cukai yang harus dibayar oleh maskapai ke pemerintah (10% -15%), biaya personel (15% - 20%), dan keuntungan maskapai sekitar (1% - 5%).

Harga avtur sulit diharapkan bisa turun karena harga dunia juga masih mahal dan Sebagian kita impor. Jadi sulit bagi maskapai untuk bayar tunai ke Pertamina --harus berutang yang juga akan memberatkan Pertamina. Yang kedua masalah biaya perawatan yang mempengaruhi biaya operasi juga. Jika mesin pesawat rusak dan tidak dapat ditangani di MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) domestik seperti GMF atau BAT, maka engine harus di re-ekspor ke MRO asing, misalnya di Singapura atau Australia. Ketika engine itu selesai direparasi, masuk kembali ke Indonesia, maskapai harus membayar pajak dan cukai karena engine tersebut dianggap baru.

Lalu kalau engine tersebut diperbaiki di MRO domestik, misalnya di GMF/BAT, maka ketika impor suku cadang (karena 99% suku cadang pesawat belum dibuat di Indonesia), maka maskapai juga harus membayar cukai dan pajak bea masuk suku cadang tersebut. Hal seperti ini sangat mencekik maskapai yang pendapatnya pas-pasan dalam Rupiah. Memang besaran cukai dan pajak bea masuk berbeda beda, tergantung jenis suku cadangnya yang dikatagorikan dengan menggunakan kode HS (Harmonized Commodity) yang berlaku internasional. Kode HS merupakan sistem klasifikasi barang standar internasional yang digunakan dan disepakati dalam aktivitas perdagangan lintas negara, khususnya ASEAN.

Langkah penyehatan maskapai

Nah untuk memperingan beban maskapai, pemerintah sebetulnya dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat meringankan beban atau Opex seluruh maskapai nasional. Kompensasi dari turunnya Opex dapat ditindak lanjuti oleh maskapai melalui menurunkan harga tiket. Tentu kebijakan ini bisa tidak berlaku permanen karena ketika beban biaya lainnya turun, maka kebijakan penghapusan atau keringanan pajak bea masuk dan cukai ini bisa diregulasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Pemerintah juga harus merevisi atau membuat peraturan baru yang tidak membunuh maskapai, misalnya peraturan terkait dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang jumlahnya banyak sesuai dengan komoditasnya dan dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Kebijakan penerapan TKDN ini membuat maskapai kesulitan membeli suku cadang karena jadi mahal. Kita paham bahwa kebijakan TKDN dimaksudkan oleh pemerintah untuk melindungi industri komponen dalam negeri, namun suku cadang pesawat jenis apa yang dibuat di Indonesia? Hampir tidak ada. Baut dan roda pesawat saja impor. Kebijakan Kementerian Perindustrian ini harus segera direvisi karena terkesan "dungu" dan menghambat perkembangan industri penerbangan.

Penerapan TKDN di kelompok pesawat diatur oleh berbagai Peraturan Menteri Perindustrian. Sementara untuk impornya ditetapkan oleh Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Peraturan Impor. Namun sampai hari ini, Permendag ini belum mempunyai petunjuk teknisnya. Walhasil impor suku cadang pesawat masih bermasalah dan dan terpaksa banyak pesawat dikandangkan oleh maskapai. Bayangkan berapa kerugian publik dan maskapai akibat kebijakan Kemendag yang tak jelas ini.

Dengan ditataulangnya peraturan impor suku cadang pesawat(jet dan propeller) dipastikan dapat menurunkan harga tiket pesawat hingga 15% dan meningkatkan keuntungan maskapai penerbangan. Duduklah bersama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan yang dikoodinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Untuk masalah HS vs IPC code akan kita bahas di tulisan mendatang.

Agus Pambagiopengamat kebijakan publik dan perlindungan konsumen

Simak juga 'Penjelasan Garuda soal Pesawat Penjemput Jemaah Haji Putar Balik ke Solo':

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku jengkel karena masih menemukan regulasi tidak sinkron yang dibuat Kementerian dan Lembaga. Padahal penyederhanaan regulasi dan birokrasi sudah dilakukan olehnya selama menjabat.

Namun sampai sekarang prosedur birokrasi yang rumit nan jelimet. Praktik ini masih banyak dia temui di lapangan.

"Walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan. Walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan. Namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan. Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan," kata Jokowi dalam Penyampaian LHP dan LKP Pemerintah Pusat oleh BPK di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Dia mengungkapkan banyak sekali nama-nama pengganti untuk pengurusan berkas perizinan. Mulai dari pertimbangan hingga rekomendasi. Padahal ujungnya sama, hal itu cuma membuat pengurusan sesuatu menjadi ruwet.

"Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Sekali lagi, prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktik di lapangan," ungkap Jokowi.

"Jangan ada yang tepuk tangan ini lho," kata Jokowi disambut tawa hadirin yang ada.

Menurut Jokowi dalam mengelola anggaran dan membesut program pemerintah, semua lembaga pemerintah harus mengedepankan akuntabilitas dan menyesuaikan dengan aturan yang ada. Namun, fleksibilitas anggaran juga harus dilakukan agar semua program tak terbelenggu

"Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses," tegas Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan semua pihak harus bekerja dengan orientasi hasil. Bukan fokus pada prosedur.

"Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini," pungkas Jokowi.

Kementerian Pertanian (Kementan) buka-bukaan terkait pasokan cabai merah dan cabai rawit yang mengalami penurunan. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan, Bambang Sugiarto mengatakan stok cabai merah dalam kondisi kritis.

"Cabai merah besar kita bulan ini dalam posisi kritis karena stok kita minus atau kecil sampai September, tapi konsumen cabai merah tidak terlalu banyak. Khusus di daerah Kepulauan Riau konsumen cabai merah tinggi, tetapi secara umum relatif aman," kata dia dalam rapat koordinasi pengendali inflasi daerah 2024 yang disiarkan YouTube Kemendagri RI, Senin (8/7/2024).

Stok cabai rawit saat ini disebutnya masih aman. Namun, tanda-tanda menurunnya produksi sudah terlihat karena di beberapa daerah sentra produksi mengalami kekeringan dan gagal panen.

"Tetapi di beberapa daerah khususnya di sentra produksi Lamongan, Tuban, dan Kediri beberapa cabai rawit sendiri mengalami kekeringan dan gagal panen, dan beberapa petani sudah mulai melakukan pembongkaran," ungkapnya.

Dia memprediksi pasokan cabai rawit menurun pada November dan Desember 2024. Meski begitu, pihaknya masih yakin kondisi masih cukup karena stok di Magelang Jawa Tengah dan Jawa Barat masih aman.

"Cabai rawit memang kondisi saat ini dari neraca masih aman namun kita akan mengalami shortage di bulan November-Desember. Namun, secara nasional ada posisi aman di Magelang, Jawa tengah relatif aman dan Jawa barat stok masih aman," terangnya.

Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga cabai rawit dan cabai merah memang masih mengalami kenaikan. Namun, jumlah daerah yang mengalami kenaikan berangsur turun.

Seperti cabai merah, daerah yang mengalami kenaikan menurun dari sebelumnya 253 kabupaten/kota, kini menjadi 76 daerah saja. Kemudian cabai rawit menurun dari 210 menjadi 135 kabupaten/kota.

Simak juga Video 'Blusukan ke Pasar Nangka Jakpus, Gibran Belanja Wortel-Cabai':

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat saat ini telah lebih dari 114 juta bidang tanah telah terdaftar hingga bulan Juni 2024. Ditargetkan pada tahun 2025 ini pendaftaran bidang tanah bisa tembus hingga 120 juta tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berjalan dengan baik. Ia optimistis, target 120 juta tanah bisa tercapai di 2024.

"Program PTSL juga baik. Target kita di akhir tahun ini 120 juta bidang tanah terdaftar dan hari ini sudah bisa dikatakan 114 juta sekian, menuju 115 juta bidang tanah yang akan terdaftar. Artinya kita perlu terus mengejar," kata AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Begitu pula dengan sertifikat tanah elektronik, AHY mengatakan bahwa jumlah tanah yang terdaftar terus bertambah dari waktu ke waktu. Namun demikian, ia belum dapat merincikan berapa keseluruhan tanah yang tersertifikasi elektronik.

AHY menegaskan, program PTSL hingga sertifikasi elektronik sangat penting dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di Tanah Air demi menghindari konflik-konflik pertanahan hingga mafia tanah. Selain itu, sertifikat juga bermanfaat secara ekonomi karena memiliki nilai tambah yang bisa dimanfaatkan.

"Sertifikat tadi tentunya punya nilai tambah ekonomi. Ini yang bisa kita hadirkan karena keadilan kesejahteraan dan kepastian hukum ini erat hubungannya. Kami ingin masyarakat bukan hanya lebih tenang hidupnya karena punya sertifikat, sehingga tidak mudah digusur, diserobot tanahnya oleh siapapun, termasuk mafia tanah, tapi juga sertifikat itu bisa dijaminkan untuk modal usaha," jelasnya

AHY menambahkan, sejak tahun 2017 silam hingga saat ini program PTSL dan sertifikasi tanah telah mampu mendatangkan nilai ekonomi hingga Rp 6.600 triliun. Nilai tambah ekonomi ini harapannya bisa terus berputar sehingga menghadirkan manfaat besar bagi masyarakat.

"Jadi ini yang saya harapkan bisa terus bergulir karena dengan demikian akan sangat membantu negara, termasuk juga kita berharap jika pengelolaan tata ruang, kepastian hukum atas tanah ini juga bisa kita lakukan," ujar AHY.

"Bukan hanya masyarakat, tapi para investor bisa datang dan punya keyakinan bahwa kalau menanam modal Indonesia itu jelas status tanahnya, jelas, prosedur untuk mengurus izin dan lain sebagainya. Ini yang harus kita kembangkan karena kita butuh sekali investasi untuk melanjutkan pembangunan, baik infrastruktur maupun sektor lain," pungkasnya.