Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pemimpin Kementerian, Lembaga, dan Badan menghemat anggaran besar-besaran. Salah satunya mengurangi perjalanan dinas.

Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Kepala Kantor Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan dalam pengarahan itu Prabowo meminta anggaran kementerian yang sudah dihemat bisa dialokasikan ke hal-hal produktif lain bagi masyarakat

Misalnya saja setelah perjalanan dinas bisa dihemat-hemat, anggaran lebihnya bisa digunakan untuk penjaminan bagi rumah-rumah rakyat di Indonesia.

"Tadi beliau menyampaikan ilustrasi, bahwa kalau seluruh perjalanan dinas ini diefisienkan, maka mungkin bisa menghemat anggaran dan bisa menjadi jaminan perumahan rakyat. Bisa dijaminkan sebagai jaminan perumahan rakyat. Kira-kira ilustrasinya seperti itu," beber Hasan usai rapat kabinet, Rabu (6/11/2024).

Hasan melanjutkan, Prabowo juga meminta jajarannya tak perlu gembar-gembor menyelenggarakan seremoni, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Kemudian juga beliau menekankan kita untuk tidak lagi gembar-gembor, terlalu banyak menyelenggarakan seremoni-seremoni, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional," sebut Hasan Nasbi.

Alasan utama, Prabowo meminta penghematan anggaran adalah karena pemerintah ingin memfokuskan kebijakannya pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

"Ini karena kita sekarang mau fokus untuk kesejahteraan rakyat, mau fokus untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan untuk menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis," ujar Hasan Nasbi.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lantas, bagaimana nasib lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA)?

Kepala BP Investasi Danantara, Muliaman Hadad mengatakan nantinya INA akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

"(Nasib INA?) Nanti kan semua akan dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Berdasarkan dokumen yang diperoleh detikcom, BP Investasi Danantara secara bertahap disiapkan pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management Danantara akan mencapai US$ 10,8 miliar atau setara Rp 170,62 triliun (kurs Rp 15.799) yang berasal dari INA. Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.479 triliun. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$ 982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Secara lebih luas, Danantara ditargetkan akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi terbesar ke-4 di dunia.

BYD makin jadi raja mobil listrik di negara sendiri. Tercatat 1 dari 2,8 mobil elektrifikasi yang terjual di China merupakan merek BYD.

Penjualan kendaraan energi baru (mobil listrik, mobil hybrid, dan PHEV) di China melonjak cukup tajam. Berdasarkan data yang dirilis China Passenger ar Association (CPCA), sepanjang Oktober, penjualan kendaraan energi terbarukan itu mencapai 1,4 juta unit. Tercatat kenaikan mencapai 58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan juga 14 persen kenaikan dari bulan sebelumnya.

Dari data tersebut BYD sangat mendominasi. Penjualannya bahkan lima kali lipat lebih banyak dari Geely yang menduduki posisi kedua. Pangsa pasar BYD tercatat 35,7 persen dari total penjualan atau sekiranya 1 dari setiap 2,8 kendaraan energi terbarukan yang terjual di China.

BYD tercatat menjual 500.526 unit mobilnya pada Oktober 2024. Jauh meninggalkan rival-rivalnya di posisi lima besar. Geely misalnya yang menghuni posisi kedua mencatatkan penjualan 108.722 unit. Di tempat ketiga ada SAIC-GM-Wuling yang membukukan penjualan 96.172 unit.

Torehan itu juga membuat BYD unggul jauh dari Tesla. Tesla diketahui menghuni posisi kelima dengan penjualan sebanyak 68.280 unit. Berikut ini 10 besar daftar merek mobil elektrifikasi terlaris di China.

1. BYD: 500.526 unit
2. Geely: 108.722 unit
3. SAIC-GMW-Wuling: 96.172 unit
4. Changan: 85.272 unit
5. Tesla (China): 68.280 unit
6. Chery: 66.868 unit
7. Li Auto: 51.443 unit
8. GAC Aion: 40.052 unit
9. Leapmotor: 38.1777 unit
10. Seres: 36.011 unit

Peningkatan penjualan BYD juga terjadi di Indonesia. Dalam catatan detikOto, BYD sudah dua bulan berturut-turut masuk dalam daftar merek mobil terlaris di Indonesia.

BYD bertarung dengan merek-merek Jepang yang kebanyakan masih menjual mobil bermesin konvensional. Sementara BYD diketahui menawarkan empat model mobil yang keseluruhannya menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya.

Tes Lengkap BYD M6 Superior: Layak jadi Mobil Listrik Sejuta Umat

Tes Lengkap BYD M6 Superior: Layak jadi Mobil Listrik Sejuta Umat

Donald Trump menang dalam pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani pun berharap hubungan Indonesia dan AS semakin erat ke depannya, terutama di sektor perdagangan dan investasi.

Rosan menilai setiap ada pergantian pemimpin ada dampaknya. Menurutnya, terpilihnya Trump kembali merupakan hal yang positif bagi Indonesia maupun Amerika Serikat (AS).

Lebih lanjut, Rosan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga akan melakukan kunjungan ke AS sebagai salah satu negara tujuan dalam lawatannya ke luar negeri.

"Semoga dengan terpilihnya Trump ini, hubungan kita diharapkan makin meningkat, utamanya di perdagangan dan investasi. Dan memang setiap ada pergantian ada dampaknya. Ini hal yang positif buat kita semua. Kita juga akan ke US juga kan ya. Saya sama bapak presiden juga akan ke sana," kata Rosan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Dalam kujungan AS tersebut, Rosan mengatakan, salah satu hal yang dibahas terkait energi baru terbarukan hingga energi bersih. Selain itu, yang akan dibahas ialah terkait kelanjutan Just Energy Transition Partnership (JETP).

JETP merupakan skema pendanaan dan kemitraan global yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi yang adil dan berkelanjutan. JETP diluncurkan pada November 2022 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

Saat ditanya apakah juga akan menawarkan terkait Ibu Kota Nusantara (IKN), Rosan hanya menyebut semua hal bisa dibicarakan. "Kita tentunya bicara nantinya terutama di renewable energy, clean energy, mengenai JETP bagaimana kelanjutannya. Kita akan bicarakan seperti itu. (IKN juga?) Semua baik kita bicarakan," jelas Rosan.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak banyak bicara mengenai pilpres AS. Begitu juga saat ditanyakan seperti apa arahan Prabowo terkait pilpres AS.

"Nanti kita lihat ya," ujarnya.

Honda memamerkan dua konsep motor listrik yang futuristik, yaitu EV Fun Concept dan EV Urban Concept. Dua motor listrik itu diluncurkan di pameran sepeda motor EICMA di Milan, Italia.

Honda bertujuan untuk mencapai netralitas karbon melalui semua produk dan aktivitas perusahaannya pada tahun 2050. Produsen otomotif asal Jepang ini memiliki target untuk mencapai netralitas karbon untuk semua produk sepeda motornya pada tahun 2040-an. Untuk mencapai tujuan ini, Honda berupaya untuk mengelektrifikasi sepeda motornya sebagai andalan strategi lingkungan masa depannya.

"Honda akan mempercepat upayanya untuk mengembangkan jajaran lengkap sepeda motor listrik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin beragam dan mempromosikan pengembangan berbagai macam kendaraan listrik. Melalui upayanya, Honda bertujuan untuk memperluas pangsa pasar globalnya dan menjadi perusahaan terkemuka juga di bidang sepeda motor listrik," demikian dikutip dari siaran pers Honda.

Sebagai salah satu strateginya itu, Honda meluncurkan dua konsep motor listrik sekaligus. Berikut profil lengkapnya.

EV Fun Concept

EV Fun Concept adalah sepeda motor listrik yang dirancang untuk penggunaan yang menyenangkan. Ini adalah motor sport naked yang setara dengan sepeda motor bermesin pembakaran internal (ICE) berukuran sedang. Dilengkapi dengan baterai fix, EV Fun Concept adalah motor sport listrik pertama Honda dan dijadwalkan untuk dikomersialkan pada tahun 2025.

2025 Honda EV Urban concept Foto: Dok. Honda

EV Fun Concept sedang dikembangkan sebagai sepeda motor listrik generasi berikutnya yang menawarkan sensasi baru berkendara yang tenang dan perasaan emosional yang unik untuk sepeda motor listrik.

Motor ini menawarkan tingkat "berkendara, berbelok, dan berhenti" yang tinggi yang diciptakan oleh teknologi sepeda motor Honda yang telah lama dikembangkan. Honda EV Fun Concept juga menghadirkan pengendaraan yang senyap dan bebas getaran yang hanya dimungkinkan dengan tenaga listrik dan paket sasis yang ramping dan mudah diatur.

2025 Honda EV Urban concept Foto: Dok. Honda

Sistem dan pengisian daya EV Fun Concept dikembangkan dengan menerapkan pengetahuan dan teknologi Honda yang dikembangkan pada mobil Honda. Baterainya kompatibel dengan pengisi daya cepat CCS2 (standar yang sama dengan mobil listrik) dan telah dikembangkan untuk mengoptimalkan keseimbangan antara bobot yang ringan dan kinerja pengisian daya yang cepat, serta untuk memberikan jarak tempuh lebih dari 100 km, yang cukup untuk penggunaan di dalam kota.

EV Urban Concept

Selanjutnya EV Urban Concept. Ini adalah motor listrik yang mewujudkan visi Honda tentang mobilitas listrik perkotaan dengan desain yang berfokus pada fungsi, teknologi yang terhubung, dan paket baterai yang dikembangkan sendiri oleh Honda.

2025 Honda EV Urban concept Foto: Dok. Honda

Konsep motor listrik ini merekonstruksi dari awal visi Honda tentang seperti apa seharusnya mobilitas listrik perkotaan. Motor ini mewujudkan visi mobilitas masa depan yang bekerja sama dan selaras dengan masyarakat melalui gaya yang canggih, antarmuka manusia-mesin (human-machine interface/HMI) yang intuitif, dan pengalaman baru yang diciptakan oleh perpaduan perangkat lunak dan perangkat keras. Tujuan Honda adalah untuk membuka kebebasan mobilitas bagi sebanyak mungkin pelanggan, dan memperluas kemungkinan mobilitas bagi setiap pelanggan.

Kencan Pertama Dua Motor Listrik Honda: Banyak Lebihnya!

Kencan Pertama Dua Motor Listrik Honda: Banyak Lebihnya!

Implementasi sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia belum juga terealisasi. Padahal, proyek ini telah disepakati bersama dengan pemerintah Hungaria sejak 2021.

Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay mengatakan, pada 2021 pemerintah Hungaria menggelontorkan dana investasi untuk proyek ini US$ 300 juta atau Rp 4,5 triliun. Menurutnya, waktu tiga tahun yang telah terlewat tidak sebentar.

"Perjanjian kontrak ditandatangani pada 2021. Tentu saja, kita selalu perlu mempertimbangkan perbedaan budaya seperti konsep waktu. Meskipun, yang pasti, tiga tahun sudah cukup lama sejak kita menandatangani kontrak," kata Lilla dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, investasi tersebut menjadi bentuk komitmen besar Hungaria dalam implementasi MLFF di Indonesia.

"Kita masih di sini, dan pemerintah Hungaria masih belum menarik uang ini untuk dibawa kembali ke Hungaria. Jadi, saya pikir ini menunjukkan komitmen dari pihak kami, melihat gambaran besarnya," ujarnya.

Di samping itu, investasi terhadap proyek ini juga bukan hanya sekedar dukungan, tetapi juga berdampak pada hubungan bilateral Indonesia-Hungaria. Apabila hubungan diplomatik ini tidak menjadi landasan utama, opsi terburuk yang bisa terjadi yakni Hungaria keluar dari proyek ini.

"Hubungan diplomatik juga merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan karena skenario terburuknya adalah kita meninggalkan proyek tanpa melaksanakannya. Saya rasa tidak ada yang berniat melakukan ini, meskipun terkadang kita memiliki beberapa masalah, mungkin dalam komunikasi atau beberapa perbedaan budaya. Namun, komitmen itu ada dan kita adalah bangsa yang sangat keras kepala. Hungaria selalu menepati janjinya," sambungnya.

Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap agar bisa bekerja sama dengan pemerintahan baru. Ia meyakini, Hungaria telah menjalin hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto dan para pemangku kepentingan lain.

"Kami masih memiliki kantor melalui pajak kami di sini dan semua perwakilan. Jadi, kami tidak akan mundur dan kami berniat untuk melaksanakan proyek ini, dan Hungaria sangat berharap untuk menyelesaikan atau meresmikan kesepakatan pertama," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono mengatakan, pihaknya dalam tahap negosiasi dengan Hungaria terkait implementasi MLFF.

"Ini lagi disiapkan dengan teman-teman semua. Sekarang masih proses negosiasi sama teman-teman BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol)," kata Triono di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Proses negosiasi ini telah berjalan cukup lama sejak Agustus. Saat ditanya lebih lanjut penyebab utamanya, Triono tidak menjelaskan secara rinci. Menurutnya, saat ini PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP) sedang menyiapkan poin-poin usulannya.

Sedikit mundur ke belakang, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat Menteri PUPR pernah mengatakan, sistem bayar tol tanpa setop atau MLFF ini jadi diimplementasikan di Indonesia tahun ini. Menurutnya penerapan sistem tersebut di Tanah Air masih tetap berjalan sesuai rencana.

"MLFF sekarang sedang negosiasi dengan Hungaria full team, sampai hari ini masih dinegosiasikan," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, ditulis Minggu (6/10/2024).

Basuki juga memastikan bahwa uji coba percontohan akan tetap dilangsungkan pada akhir 2024. Rencananya, lokasi penerapan perdananya tetap dilakukan di Tol Bali Mandara, sebelum akhirnya diterapkan ke ruas-ruas tol lainnya.

"Termasuk, kalau yang piloting tetap kita pakai Desember, tetap kita akan operasikan tapi manajemennya, operasionalnya lagi dinegosiasi kembali," terangnya.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Kadin Indonesia akan bentuk satuan tugas (satgas) untuk menjawab putusan MK. Diketahui, putusan MK tersebut mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diajukan oleh Partai Buruh.

Di mana salah satu putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut, MK meminta pembentuk Undang-undang (UU) untuk mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, pemerintah dan DPR diminta membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru.

"Integrasi aturan ketenagakerjaan dalam satu kerangka dengan berbagai kebijakan lain pada UU Cipta Kerja dapat memunculkan kekaburan norma. Sebagai contoh, ketentuan yang berkaitan dengan upah, pengaturan jam kerja, dan perlindungan terhadap pekerja memiliki nuansa dan kebutuhan yang khusus. Jika aspek-aspek ini dikelola dalam satu regulasi yang luas, maka risiko terjadinya perhimpitan norma serta kontradiksi menjadi sangat besar dan pada gilirannya dapat merugikan pekerja," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat Kadin yang dipimpin oleh Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta. Kemudian, ia menjelaskan salah satu alasan utama di balik putusan MK adalah kesulitan masyarakat awam dan pekerja untuk memahami norma-norma baru yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika masalah tersebut tidak ditangani dengan serius, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia akan terjebak dalam ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Maka dari itu, pemisahan ini bertujuan untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum yang fundamental dalam dunia ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar bagi setiap pekerja.

"Pemisahan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja juga penting untuk mempertahankan prinsip perlindungan pekerja yang merupakan salah satu pilar dalam hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya UU Ketenagakerjaan yang terpisah, harapannya adalah norma-norma yang ada dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik itu pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum. Sehingga hak-hak pekerja dapat dilindungi dengan lebih baik," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mendorong pemerintah bersama DPR segera menindaklanjuti putusan MK dengan merumuskan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil.

Pendekatan partisipatif ini akan menciptakan undang-undang yang lebih komprehensif, inklusif dan solutif, sehingga dapat menjawab kebutuhan semua pihak.

"Pembuatan UU Ketenagakerjaan yang baru dengan diikuti upaya edukasi serta pengawasan ketat, diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja di Indonesia. Hal ini bukan hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak dasar setiap individu dalam bidang ketenagakerjaan," pungkas Bamsoet.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menambah dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Lebih rinci dijelaskan dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Meski begitu, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya tetap dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

"Di struktur baru nanti, BKF melebur dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Iya (Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan baru), semula Komite Stabilitas Sektor Keuangan melebur dalam Ditjen tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro saat dihubungi detikcom.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Badan Pangan Nasional telah mengusulkan agar bantuan beras dilanjutkan pada 2025. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerima.

Arief mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga. Sementara sebelumnya mencapai 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

"Harusnya sudah bisa ter-cover dengan beberapa kegiatan lainnya juga. Jadi ini intervensi pemerintah dan stabilisasi untuk 16 juta KPM," ungkapnya.

Sementara ini, Bapanas mengusulkan utamanya penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Arief meminta dukungan agar anggaran Badan Pangan Nasional ditambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat.

Ketua Bidang Sinergitas BUMN dan BUMD Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mufti Anam mengapresiasi dukungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terhadap pengusaha muda di Indonesia. Khususnya dalam mempermudah akses layanan perbankan dan permodalan.

Diketahui, BRI dan HIPMI sepakat untuk bekerja sama dalam mendorong pengusaha muda naik kelas. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara kedua pihak di Auditorium BRIlian Center, Jakarta beberapa waktu lalu. Adapun kerja sama ini bertujuan untuk menyediakan akses permodalan, fasilitas layanan perbankan, serta berbagai kemudahan lain bagi anggota HIPMI.

"Dengan adanya MoU ini, berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan dapat dinikmati oleh rekan-rekan kami di BPP HIPMI. Kami sangat berterima kasih atas kemitraan ini, yang memungkinkan akses permodalan lebih mudah bagi anggota kami. Dukungan ini akan membantu rekan-rekan anggota HIPMI di daerah serta menjadi solusi bagi tantangan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Margaret Srijaya menjelaskan program ini bukan sekadar wacana atau MoU, melainkan telah dijalankan dengan langkah nyata, termasuk realisasi program kartu kredit bisnis.

"Hingga kini, sudah ada ratusan pengajuan kartu kredit bisnis dari HIPMI kepada BRI. Selain itu, terdapat pengajuan pinjaman yang sudah terealisasi dengan total mencapai Rp110 miliar," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengatakan kerja sama ini menjadi wujud komitmen BRI dalam mendukung sektor UMKM, sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional. Dia berharap kolaborasi yang terjalin antara BRI dan HIPMI dapat memperluas akses permodalan dan memperkuat pengembangan bisnis anggota HIPMI di seluruh Indonesia.

"Sebagai agent of development, BRI Group berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hingga Triwulan III 2024, BRI Group telah menyalurkan kredit sebesar Rp 1.353,36 triliun, dengan sekitar 81,70% atau Rp 1.105,70 triliun khusus dialokasikan untuk segmen UMKM," ungkapnya.

Amam menambahkan kerja sama ini adalah langkah nyata BRI dalam memperkuat UMKM di seluruh ekosistem perekonomian nasional.

"Dengan berbagai pemberdayaan dan layanan perbankan yang kami berikan, kami berharap dapat mendorong anggota HIPMI naik kelas," katanya.

"Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, BRI bertekad membantu pengusaha muda mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, hingga memperbesar kontribusi bagi perekonomian nasional. Dukungan BRI didasari kepercayaan bahwa pengusaha muda yang inovatif akan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan," lanjut Amam.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2025 akan mengalami kenaikan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan pekerja yang masih rendah dengan memperhatikan dunia.

"Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja yang masih rendah dengan memperhatikan tetap dunia usaha. (Jadi UMP naik?) Ya dong, masa nggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meski begitu, hingga saat ini dirinya belum bisa memastikan besaran ataupun formulasi apa yang digunakan dalam perhitungan kenaikan upah para pekerja ini. Sebab masih dalam tahap pembahasan.

Sebagaimana diketahui formula perhitungan kenaikan upah dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 bisa saja tidak digunakan pemerintah, mengingat belum lama ini Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Di mana hal itu turut membuat 21 pasal di dalamnya diubah termasuk soal pengupahan.

"(Besaran kenaikan UMP) belum, itu yang masih kita dibahas. Kalau sudah spesifik nanti langsung dikeluarkan saja Permen-nya. (Termasuk formulasi perhitungan upah juga masih dibahas?) iya sudah," ucapnya.

Dalam hal ini pembahasan masih dilakukan bersama Dewan pengupahan nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri dari serikat pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah.

"Dewan pengupahan nasional sudah (rapat), kemudian dengan LKS Tripartit. Tapi kan mintanya bahwa memang itu kita benar-benar mengoptimalkan keberadaan LKS Tripartit kita sudah 2 kali rapat," papar Yassierli.

"Ini kan masalah waktunya terlalu cepat, jadi kita masih bahas, kita harus benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini benar-benar bisa memberikan bahasa saya membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha," jelasnya lagi.

Untuk itu Yassierli juga mengaku belum tahu kapan bisa mengeluarkan Peraturan Menteri terkait kenaikan upah minimal ini. Walaupun sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat memberi batas waktu aturan baru UMP akan selesai pada 7 November 2024 alias besok.

"Tidak bisa saya janjikan (kapan dikeluarkan aturan terkait kenaikan upah)," ucapnya.

"Ya kondisi kan sekarang nggak bisa kita dikejar karena produk hukum kan juga harus harmonisasi macem-macem. Yang penting kan berlakunya (aturan UMP baru) 1 Januari nanti," sambungnya.

Pemerintah berencana menghapus utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Penghapusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan aturan ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM di Indonesia.

"Kalau tadi ditanyakan, banknya di mana, yang notabene adalah nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank Himbara," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Agar tidak terjadi simpang siur, kata dia, maka penghapusan kredit hanya untuk pelaku UMKM di sektor tertentu yang terkena beberapa permasalahan, seperti bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," ucapnya.

Selanjutnya, bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor tersebut sudah tidak memiliki kemampuan bayar, dan jatuh tempo, sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank Himbara.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," katanya.

Artinya bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang.

"Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana," kata Maman.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penghapusan piutang macet bagi UMKM di Istana Merdeka pada Selasa (5/11). Prabowo menekankan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo.

Kebijakan ini meliputi penghapusan utang bagi UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Sejumlah sektor ini dinilai menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," katanya.