Kebutuhan masyarakat Indonesia untuk transfer ke luar negeri semakin meningkat. Hal ini karena banyaknya masyarakat Indonesia yang tengah bekerja atau menempuh pendidikan di berbagai negara.

Dilansir dari CNBC Indonesia, data dari UNESCO pada Februari 2024 menunjukan Indonesia menduduki peringkat kedua dalam lingkup negara-negara ASEAN dengan jumlah mahasiswa belajar di luar negeri terbanyak. Mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan di luar negeri berjumlah 59.224 orang.

Bila melihat data tersebut, tentu transaksi ke luar negeri khususnya transfer menjadi hal yang wajar, karena adanya kebutuhan para mahasiswa di luar negeri untuk biaya administrasi perkuliahan hingga kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu BRImo menyediakan fitur transfer internasional yang dapat memudahkan nasabah untuk mengirimkan uang ke luar negeri. Kabar baiknya, BRImo pun memberikan promo Racing Transfer Internasional!

Dengan promo ini, setiap Anda meningkatkan transaksi transfer internasional melalui jalur Western Union di BRImo, Anda meraih kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik setiap bulannya.

Program ini berlangsung dari November 2024 hingga April 2025. Setiap bulannya, nasabah yang melakukan transaksi Transfer Internasional terbanyak melalui Western Union di BRImo akan mendapatkan berbagai hadiah menarik.

Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut.

• Program terbuka bagi seluruh nasabah BRI pengguna BRImo fitur Transfer Internasional yang terus meningkatkan transaksi Outgoing Remittance melalui BRImo menggunakan jalur pengiriman (channel) Western Union

• Penentuan pemenang mengacu pada jumlah transaksi Transfer Internasional melalui jalur Western Union di BRImo terbanyak setiap bulannya.

• Apabila terdapat nasabah dengan jumlah transaksi yang sama, maka urutan peringkat ditentukan berdasarkan nominal / volume transaksinya.

• Satu nasabah hanya berhak mendapatkan satu hadiah selama periode program.

• Hadiah akan dikirimkan oleh BRI melalui Kantor Cabang BRI sesuai dengan alamat yang tertera pada buku Tabungan BRI atau database BRImo.

• Hadiah tidak dapat ditukar dengan uang tunai.

• Pajak hadiah ditanggung oleh penyelenggara.

• Apabila status rekening nasabah sudah tutup /closed saat pengumuman pemenang, maka pemenang akan dialihkan ke peringkat selanjutnya

Untuk mengikuti program ini caranya juga cukup mudah, yaitu:

• Buka aplikasi BRImo dan pastikan Anda memiliki akun aktif.

• Lakukan transfer internasional melalui jalur Western Union di BRImo selama periode program.

• Tingkatkan jumlah transaksi untuk mendapatkan peluang lebih besar memenangkan hadiah.

Tunggu apalagi, segera tingkatkan transaksi transfer luar negeri Anda melalui jalur Western Union di BRImo dan menangkan hadiah setiap bulannya. Download juga aplikasiBRImodan rasakan kemudahannya!

Selain itu Anda bisa mendapatkan berlimpah hadiah dari BRImo FSTVL dengan meningkatkan transaksi dan tabungan di BRImo! Informasi lebih lanjut bisa kunjungi link berikut ini :bbri.id/promowu.

BRImo Ajak Sobat BRI Nonton Layangan Putus

BRImo Ajak Sobat BRI Nonton Layangan Putus

Menteri BUMN Erick Thohir mendukung kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Bahkan, Erick Thohir menyatakan telah menyiapkan kantor untuk badan yang digadang-gadang sekelas Temasek Singapura tersebut.

Erick Thohir mengatakan, kantor yang akan digunakan adalah salah satu aset PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

"Ya pasti kami mendukung dengan hadirnya Danantara. Saya sudah sampaikan bahwa bahkan kita menyiapkan fasilitas untuk kantor Danantara-nya. Kantor Danantara-nya sudah kita siapkan. Itu salah satu aset Bank Mandiri. Tinggal bagaimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam. Supaya sinergisitasnya seperti apa," terangnya di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad mengatakan peluncuran lembaganya akan dilakukan pada 8 November 2024 mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung. Hal ini diungkapkan Muliaman usai melakukan rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 di-launch resmi pak Presiden. Saya kira itu aja sementara, persiapan sedang kita lakukan," ujar Muliaman usai rapat yang dilakukan pada Senin (28/10) lalu.

Muliaman juga mengatakan pemerintah pun akan melakukan revisi regulasi pada UU BUMN untuk membuat aturan baru bagi pendirian Danantara. Sebab, Danantara nantinya akan mengumpulkan dana dari saham-saham di BUMN.

"Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara," sebut Muliaman.

Lihat video 'Momen Erick Thohir Tinggalkan Rapat Komisi VI DPR':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan tiga dampak buruk imbas rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan dampak buruk yang pertama dari rencana kebijakan itu adalah hilangnya potensi ekonomi sebesar Rp 182,2 triliun. Hilangnya potensi ekonomi ini belum termasuk dampak dari pasal 'bermasalah' dalam PP 28/2024 dan RPMK lainnya.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom, ditulis Senin (4/11/2024).

"Kemasan polos mendorong down trading hingga switching ke rokok ilegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya lagi.

Jika memperhitungkan kerugian negara imbas pasal-pasal lain dalam kebijakan ini seperti pembatasan penjualan di sekitar institusi pendidikan dan pembatasan iklan rokok, maka total potensi ekonomi yang hilang mencapai Rp 306 triliun atau setara 1,5% dari PDB.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun atau 1,5% dari PDB," ucapnya.

Kedua, pemerintah dapat kehilangan pendapatan dari pajak hingga Rp 95,6 triliun imbas rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut. Ini merupakan peluang penurunan pendapatan negara terbesar dibandingkan dampak dari pasal-pasal bermasalah dalam PP 28/2024 dan RPMK lainnya.

Sebab untuk potensi penurunan penerimaan pajak imbas penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan berada di Rp 43,5 triliun. Sedangkan dari pembatasan iklan rokok berpotensi menghilangkan pendapatan pajak sebesar Rp 21,5 triliun.

Ketiga, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

Sehingga menurut Andry kebijakan kemasan rokok polos tidak cocok untuk Indonesia seperti beberapa negara di dunia lainnya. Sebab sebagian besar negara yang menerapkan aturan itu pada dasarnya bukanlah negara penghasil tembakau ataupun menerima pajak besar dari rokok.

"Mayoritas negara dengan kebijakan kemasan polos bukanlah produsen tembakau, dan kontribusi sektor tembakau terhadap penerimaan pajak relatif kecil (rata-rata 1%)," pungkas Andry.

Selain judi online, pemerintah juga tengah fokus pada pinjaman online (pinjol) ilegal. Pinjol ini masih marak dan terus berkembang di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap alasan masih maraknya pinjol ilegal. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan maraknya pinjol ilegal salah satunya disebabkan rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan ada peningkatan literasi keuangan masyarakat, namun berdasarkan hasil SNLIK 2024, itu juga, terlihat indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," kata Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini kian mudah. Setiap orang bisa bertransaksi hanya lewat ponsel. Namun hal itu tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi..

"Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" jelasnya.

Dia juga menyebut, digitalisasi keuangan memicu celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan seperti judi online dan pinjol ilegal.

Dia mendorong agar literasi keuangan digital masyarakat ditingkatkan dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Lewat acara tersebut, lanjut Djoko, masyarakat bisa mendapat kesempatan untuk mempelajari potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untik orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," terangnya.

Menkominfo Ungkap Ada Kaitan Antara Pebisnis Judol dan Pinjol Ilegal

Menkominfo Ungkap Ada Kaitan Antara Pebisnis Judol dan Pinjol Ilegal

Proyek pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta yang menelan biaya Rp 14 triliun ditolak Menteri BUMN Erick Thohir. Dia mengatakan, setelah dilakukan kajian, pembangunan terminal ini dinilai tidak perlu.

Munculnya rencana pembangunan terminal tersebut pada 2020 yang merupakan arahan langsung dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan terminal tersebut dilakukan untuk mendukung kapasitas penumpang bandara.

"Tadi saya tanyakan lagi (AP II) karena sudah pernah saya perintahkan setahun yang lalu, untuk membangun segera lagi terminal yang ke-4," kata Jokowi di Bandara Soetta, Tangerang, Kamis (23/1/2020) lalu.

Kala itu PT Angkasa Pura II (Persero) yang masih dipimpin Muhammad Awaluddin mengatakan proyek tersebut akan mulai dibangun pada 2021. Awaluddin mengklaim Terminal 4 Bandara Soetta yang akan menelan biaya Rp 12-14 triliun dan menjadi terminal terbesar di Indonesia.

Terminal ini disebut akan berdiri di atas lahan seluas 120 hektare (ha) dengan kapasitas mencapai 45 juta penumpang per tahun. Pembangunan konstruksi diperkirakan bisa selesai akhir 2023 dan bisa langsung dioperasikan atau dioperasikan bertahap.

Proyek tersebut pun molor pembangunannya. Sampai akhir jajaran direksi AP II juga dirombak oleh Erick Thohir, belum juga ada titik terang akan proyek tersebut. Kini Direktur Utama Angkasa Pura II diduduki oleh Wendo Asrul Rose.

Kini, Erick Thohir memastikan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) batal. Hal ini diungkapkan oleh Erick dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hari ini.

"Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan ya," kata Erick di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Hal itu bukan berarti penambahan kapasitas untuk penumpang tidak dilakukan. Dia mengatakan, dengan anggaran Rp 1 triliun untuk pengembangan Terminal 1, 2 dan 3, penambahan kapasitas bisa dilakukan.

"Tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya Rp 1 triliun, bukan Rp 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space-space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan," papar Erick.

Skema subsidi BBM bakal dirombak menjadi. Rencananya skema subsidi yang selama ini berjalan bakal menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan khusus mobil pelat kuning kemungkinan tidak akan ikut diubah skema subisidinya. Subsidi dijamin tidak akan dicabut dan akan dilakukan seperti saat ini.

"Nanti sebagian kayak kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya," sebut Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya subsidi yang sudah tepat sasaran tidak akan diubah. Subsidi kepada sarana transportasi umum pelat kuning salah satunya.

"Ini kan sebenarnya subsidi ini kan ada yang tepat, semuanya harusnya subsidi ya, cuman ada yang tidak tepat sasaran. Yang tidak tepat sasaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sesaran, tetap jalan," tegas Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) sepakat memperpanjang perjanjian kerja sama keuangan bilateral untuk tiga tahun ke depan hingga 1 November 2027. Kesepakatan dicapai pada hari ini, Senin (4/11).

"Perpanjangan masa berlaku selama tiga tahun ke depan merupakan penguatan dari praktek sebelumnya dimana perpanjangan hanya dilakukan untuk periode satu tahun dan merefleksikan sinergi dan kolaborasi kedua otoritas dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan kedua negara di tengah ketidakpastian global," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Kesepakatan tersebut terdiri atas dua perjanjian kerja sama keuangan bilateral, salah satunya adalah Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA). Kedua negara dapat melakukan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai 9,5 miliar dolar Singapura atau Rp 100 triliun.

Kedua adalah Bilateral Repo Agreement (BRA), yang memungkinkan dilakukannya transaksi repo antara kedua bank sentral untuk mendapatkan likuiditas senilai 3 miliar dolar AS (atau mata uang Yen/Euro dengan nilai setara), dengan menjaminkan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman yang dimiliki kedua bank sentral.

"Kerja sama ini telah berlangsung sejak November 2018 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura untuk senantiasa saling mendukung dan membangun kepercayaan terhadap kondisi perekonomian di masing-masing negara," ujarnya.

Menurut Ramdan, hal ini juga menjadi bagian dari upaya perluasan dan penguatan kerja sama internasional di area kebanksentralan, serta merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia.

Petani tembakau tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024. Sebab hal ini dinilai dapat memberi dampak buruh terhadap industri hasil tembakau (IHT) secara keseluruhan termasuk mereka para petani.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi pada awalnya menjelaskan bahwa aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek alias kemasan polos tersebut tidak secara langsung memberikan dampak kepada para petani.

Sebab salah satu dampak langsung dari kebijakan ini meningkatkan peredaran rokok ilegal. Di mana menurutnya baik rokok konvensional (legal) maupun ilegal sama-sama membeli tembakau dari petani.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Kusnasi kepada detikcom, ditulis kembali Senin (4/11/2024).

Namun untuk jangka panjang, aturan tersebut berpeluang mengganggu iklim IHT di sektor hilir yakni para produsen rokok. Di mana hal ini dapat berimbas terhadap hasil penyerapan tembakau para petani.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya

Belum lagi, selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Sehingga kalau kinerja produsen rokok legal ini terganggu, tentu akan sangat berdampak pada jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

Parahnya lagi, rendahnya penyerapan komoditas tembakau ini secara langsung juga menurunkan harga jual dari petani. Di mana pada 2024 ini rata-rata harga tembakau sudah turun sekitar 10% jika dibandingkan 2023 lalu.

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," kata dia.

Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Identitas Merek Bisa Bikin Peredaran Rokok Ilegal Menjamur

Secara terpisah Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat mempersulit pengawasan peredaran rokok di Tanah Air.

Sebab dengan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek ini dapat mempermudah para pembuat rokok ilegal untuk meniru kemasan rokok-rokok legal. Sehingga pihak berwenang maupun masyarakat akan semakin sulit dalam membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal.

Belum lagi rokok ilegal sendiri belum tentu memenuhi standar-standar industri hasil tembakau (IHT) sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tentu malah dapat membahayakan para konsumen.

"Ya kalau (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek) dilakukan malah nanti subur itu, tubuhnya rokok selundupan (ilegal)," terang Trubus.

"Nanti pengawasannya kan susah, kalau polos kan susah (membedakan rokok legal dan ilegal). Nanti orang menyelundupkan gitu, kalau polos kan nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya, akhirnya nanti banyak orang membuat tiruan-tiruan dan itu malah membahayakan," ucapnya lagi.

Kondisi inilah yang menurutnya akan membuat pangsa pasar rokok legal semakin tergerus. Padahal perusahaan-perusahaan rokok inilah yang selama ini membayar pajak pendapatan dan cukai, sedangkan penjual rokok ilegal tidak.

"Pengaruhnya mereka yang rokok-rokok formal itu akan makin terjepit, makin susah. Nanti (peredaran rokok) akan dikuasai rokok ilegal, rokok selundupan yang akan menguasai," kata Trubus.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara.

Proyek ini digadang-gadang sebagai cikal bakal Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall DKI Jakarta. Rencana pengembangan proyek ini akan menjadi salah satu megaproyek prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan kali ini, AHY dan Dody didampingi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Bob Athur Lombogia. Rombongan akan mengunjungi tiga lokasi di Jakarta Utara, antara lain Kali Baru NCICD, Pompa Sentiong, dan Muara Baru NCICD.

Di Kalibaru, tanggul laut masuk bagian infrastruktur pembangunan terpadu pesisir Ibu Kota Negara Kalibaru-Cilincing. Proyek tanggul pantai sepanjang 4,11 km ini dibangun pada 2015-2023 dengan biaya Rp 1,16 triliun.

"Hari ini kami berkunjung secara langsung untuk melihat kali baru yang sudah ditata dengan baik. Kita tahu bahwa masyarakat pesisir utara Jakarta ini selalu terancam akan bencana yaitu banjir rob dan land subsidence atau penurunan permukaan tanah," kata AHY, ditemui di lokasi, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat bahkan di beberapa tempat dalam setahun bisa menurun 10 cm. Apabila tidak dilakukan upaya apapun, bisa membahayakan kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. AHY mengatakan, tanggul yang ada di sini memiliki tinggi 4,8 meter dari permukaan air.

AHY Tinjau Tanggul Laut Jakarta di Kalibaru Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhur dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Di sisi lain, tanggul pantai setinggi 4,8 meter ini diprediksi hanya mampu bertahan hingga 2033. Atas hal ini, pihaknya tengah mengkaji secara lebih detail untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

"Lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan. Sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," tutupnya.

Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi wacana pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta yang akan menelan biaya Rp 14 triliun.

Erick menjelaskan bahwa setelah pengkajian, pembangunan terminal tersebut dirasa tidak perlu.

"Airport yang di Jakarta itu kemarin sempat ada usulan sebelumnya, ada pembangunan terminal 4 yang memakan biaya hampir Rp 14 triliun," kata Erick Thohir dalam rapat dengan Komisi VI, Jakarta, Senin (3/11/2024).

"Tetapi setelah kita review di kepemimpinan kami, semua ada di sini, ternyata tidak diperlukan terminal 4," katanya.

Ia menuturkan, bahwa Bandara Soetta kebutuhan hanya butuh Rp 1 triliun untuk perbaikan terminal 1, 2 dan 3.

Erick mengatakan, dengan pengembangan tersebut, maka Bandara Soekarno-Hatta bisa menampung lonjakan penumpang. Menteri BUMN tersebut menegaskan bahwa hal itu merupakan efisiensi luar biasa.

"Hanya memerlukan dana Rp 1 triliun untuk perbaikan daripada terminal 1, 2, 3 sehingga kita bisa lonjakan yang angkanya hampir 80-100 juta, itu efisiensi yang luar biasa," ujar Erick.

Wacana Terminal 4

Adapun wacana pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta telah bergulir sejak tahun 2023. Melansir berbagai sumber, kala itu Angkasa Pura II selaku operator bandara menyampaikan rencana pembangunan terminal baru maupun eksisting untuk menambah kapasitas dari bandara tersebut.

Pada Sabtu (28/10) Direktur Utama Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin mengatakan bahwa kapasitas Bandara Soetta belum ideal. Pihaknya tengah memiliki dua opsi yakni pembangunan terminal baru ataupun revitalisasi.

____________

Artikel ini telah tayang di detikFinance

Erick Minta STY Evaluasi Kesalahan Timnas Saat Ditekuk Irak

Erick Minta STY Evaluasi Kesalahan Timnas Saat Ditekuk Irak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat melangsungkan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada Rabu (30/10) kemarin. Kala itu salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah usulan skema kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Dalam hal ini, skema kenaikan upah minimum tahun depan tetap mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Terkait usulan tersebut, para buruh dengan tegas menyampaikan penolakan. Sebab menurut mereka PP 51/2023 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang belum lama ini dicabut atau direvisi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sehingga PP 51/2023 yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja seharusnya tidak berlaku lagi. Jadi tidak boleh digunakan sebagai acuan perhitungan kenaikan upah minimal tahun depan.

"Undang-undang Cipta Kerja itu sudah dicabut atau tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan DPR, seluruh rakyat Indonesia termasuk Apindo-Kadin wajib mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada tafsir lain," kata Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara online, Senin (4/11/2024).

"Dengan demikian norma-norma hukum yang sudah dicabut tadi, aturan turunannya juga tidak berlaku. Khusus pengupahan aturan turunannya adalah Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2023, tidak berlaku," jelasnya lagi.

Atas dasar inilah para buruh yang diwakili Said Iqbal berpendapat pemerintah secara tidak adil memihak kepada para pengusaha dan melanggar konstitusi jika benar nanti menggunakan formula dalam PP 51/2023 untuk perhitungan kenaikan upah 2025.

"Padahal kan keputusan MK konstitusi sudah kami terima nih, partai buruh dan Serikat-serikat buruh sebagai penggugat, tapi dikangkangi, kami tidak ditaati oleh pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan dan menteri-menteri terkait khususnya dalam waktu dekat akan menetapkan kenaikan upah minimum atas saran Apindo. Apindo itu siapa? Masa disuruh melawan konstitusi menteri mau? Ini ada apa?" ucapnya.

Kondisi ini lantas membuat 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di berbagai wilayah Indonesia berencana untuk melakukan aksi mogok nasional minimal selama dua hari antara 19 November-24 Desember 2024.

"Maka akan ada mogok nasional dari serikat-serikat buruh didukung oleh mahasiswa. Tapi sedang melakukan konsolidasi dengan mahasiswa didukung oleh mahasiswa dan masyarakat lainnya. Itu bisa dipastikan didukung oleh mahasiswa dan masyarakat lainnya," terang Said.

"Mogok nasional ini diperkirakan diikuti 5 juta buruh, direncanakan 5 juta buruh di 15 ribu pabrik sekurang-kurangnya," tegasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Menko Perekonomia Airlangga bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan mendapat usulan terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Disebutkan ada tiga hal yang bisa masuk skema pengupahan. Airlangga menjelaskan dalam usulan pengusaha, pertama skema pengupahan selain UMP juga melihat kondisi perkembangan perekonomian dan industri saat ini. Kedua, skema pengupahan tetap sesuai regulasi. Ketiga, pengusaha usul agar ada skema struktur skala pengupahan baru yang berdasarkan produktivitas.

"Komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," terang Airlangga, Rabu (30/10) lalu.

Kemudian di lain kesempatan, Airlangga juga sempat bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan meminta para pengusaha tak khawatir soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Menurut Airlangga putusan MK tidak perlu dikhawatirkan karena sebagian besar yang telah diputus oleh MK sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan pemerintah.

"Pemerintah telah meninjau hasil pembatalan MK dan tidak perlu khawatir karena sebagian besar hal yang telah diputuskan oleh MK sebenarnya sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan dari undang-undang tersebut," kata Airlangga.

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) batal. Proyek ini menelan anggaran Rp 14 triliun.

"Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan ya," kata Erick di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Namun demikian, hal itu bukan berarti penambahan kapasitas untuk penumpang tidak dilakukan. Dia mengatakan, dengan anggaran Rp 1 triliun untuk pengembangan Terminal 1, 2 dan 3, penambahan kapasitas bisa dilakukan.

"Tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya Rp 1 triliun, bukan Rp 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space-space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan," papar Erick.

Kondisi ini seperti yang dilakukan pada Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dengan pengembangan serupa, kapasitas Bandara Bali bisa meningkat.

"Itu sama juga yang di Bali, kemarin kan kita coba ada renovasi kemarin nih Pak Dony (Wamen BUMN) waktu itu masih di InJourney. Alhamdulillah sudah jadi sekarang, itu kapasitasnya bisa naik menjadi 32 juta yang tadinya mungkin di 23-25 sudah maksimal," terangnya.

Erick Thohir mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong efisiensi. Pihaknya juga tak ingin hanya sekadar memikirkan proyek di mana nantinya muncul kasus-kasus korupsi.

"Jadi kita upayakan untuk efisiensi sehingga semua proyek-proyek yang ada di BUMN benar-benar terukur. Jangan BUMN hanya mikirin proyek-proyek, tapi akhirnya nanti ada kasus-kasus korupsi, itu yang kita coba tangani selama 5 tahun terakhir ini," katanya.