Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas turut merespons keputusanDPRRI yang menyepakati pembentukan dan susunan nama keanggotaanPanitia Khusus(Pansus)AngketPengawasanHajidalam rapat paripurna ke-21.

Dia mengatakan bahwa pemerintah akan mengikuti dan menghormati pembentukanPansusAngketyang berisikan 30 anggota dewan dari seluruh fraksi DPR RI tersebut.

Hal ini disampaikannya usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima kedatangan dari Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb di Istana Merdeka, Selasa (9/7/2024).

“Ya, kami ikuti saja. Itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan. Itu kami ikuti,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Yaqut mengatakan belum mengetahui perihal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Kementerian Agama (Agama) untuk memenuhi kebutuhanPansusAngketPengawasan Haji tersebut.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa mengenai pelaksanaan ibadahhajisejak mulai pelaksanaan, akan disampaikan olehnya secara terbuka dalam waktu dekat.

“Yaenggaktau [apa yang perlu dipersiapkan]. Semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji akan kita sampaikan. apa adanya,” tandas Yaqut.

Sebelumnya, Wakil KetuaDPRRI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyetujui dan mengesahkanPansusAngketPengawasanHaji2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Komisi VIIIDPRsebelumnya mengusulkan untuk menggunakan hak angketdalam mengawasi penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan haji2024.

"Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket PengawasanHajisebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Cak Imin, di Rapat ParipurnaDPRRI, Selasa (9/7/2024).

Sontak semua anggota di Sidang Paripurna menyatakan "setuju". Cak Imin mengatakan bahwa pembentukan panitia angket penyelenggaraan haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

"Terima kasih, mana tepuk tangannya. Komisi VIII paling keras tepuk tangannya," ujar Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyetujui dan mengesahkan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Komisi VIII DPR sebelumnya mengusulkan untuk menggunakan hak angket dalam mengawasi penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan haji 2024.

"Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Cak Imin, di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Sontak semua anggota di Sidang Paripurna menyatakan "setuju". Cak Imin mengatakan bahwa pembentukan panitia angket penyelenggaraan haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

"Terima kasih, mana tepuk tangannya. Komisi VIII paling keras tepuk tangannya," ujar Cak Imin.

Adapun Cak Imin mengungkap nama-nama anggota Pansus Angket Pelaksanaan Haji Tahun 2024. Juru bicara sekaligus usulan nama-nama Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 di antaranya:

1. Selly Andriany Gantina (Fraksi-PDIP).
2. Ice Siti Dewi (Fraksi-Golkar)
3. Durrotun Nafisah (Fraksi-Gerindra)
4. Kamran (Fraksi-NasDem)
5. Maman Imanul Haq (Fraksi-PKB)
6. Nanang Samudra (Fraksi-Demokrat)
7. Wisnu Wijaya Adiputra (Fraksi-PKS)
8. Dian Istiqomah (Fraksi-PAN)
9. Achmad Baidowi (Fraksi-PPP)

Selain itu, dia juga mengungkap nama-nama Anggota Panitia Angket DPR RI Pengawasan Haji 2024. Berikut daftarnya:

1. Diah Pitaloka (Fraksi-PDIP)
2. My Esti Wijayanti (Fraksi-PDIP)
3. Selly Andriany Gantina (Fraksi-PDIP).
4. Mukhlis Basri (Fraksi-PDIP)
5. Arteria Dahlan (Fraksi-PDIP)
6. Mufti Anam (Fraksi-PDIP)
7. Andreas Eddy Susetyo (Fraksi-PDIP)
8. TB Ace Hasan Syadzily (Fraksi-Golkar)
9. John Kenedy Azis (Fraksi-Golkar)
10. Endang Maria Astuti (Fraksi-Golkar)
11. Nusron Wahid (Fraksi-Golkar)
12. Abdul Wachid (Fraksi-Gerindra)
13. Sodik Mujahid (Fraksi-Gerindra)
14. Mohamad Haikal (Fraksi-Gerindra)
15. Puti Sari (Fraksi-Gerindra)
16. Marwan Dasopang (Fraksi-PKB)
17. Maman Imanul Haq (Fraksi-PKB)
18. Luluk Nur Hamidah (Fraksi-PKB)
19. Marwan Cik Asan (Fraksi-Demokrat)
20. Wastam (Fraksi-Demokrat)
21. Aliyah Mustika Ilham (Fraksi-Demokrat)
22. Iskan Qolba Lubis (Fraksi-PKS)
23. Wisnu Wijaya (Fraksi-PKS)
24. Ledia Hanifa Amaliah (Fraksi-PKS)
25. Syarif Abdullah (Fraksi-NasDem)
26. Sri Wulan (Fraksi-NasDem)
27. Delmeria (Fraksi-NasDem)
28. Saleh Partaonan Daulay (Fraksi-PAN)
29. Ashabul Kahfi (Fraksi-PAN)
30. Achmad Baidowi (Fraksi-PPP)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengklaim bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun lalu.

Menurutnya, penerapan skema murur menjadi salah satu strategi yang tepat dalam mendukung pelaksanaan berjalan dengan baik, konsep ini, kata Yaqut, mampu mengurangi kepadatan ekstrem jemaah di Muzdalifah.

Hal ini disampaikannya usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima kedatangan dari Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb di Istana Merdeka, Selasa (9/7/2024).

“Murur juga bisa berjalan dengan baik dan lancar dan itu mengatasi selama ini kepadatan di Muzdalifah. Tahun-tahun sebelumnya itu paling cepat [selesai ibadah] jam 10 pagi baru bisa dievaluasi dari Muzdalifah untuk diberangkatkan ke Mina, karena pakai skema murur jam 7.32 tepatnya itu bersih semua Muzdalifah,” tuturnya kepada wartawan.

Dia melanjutkan skema murur dianggap tepat mengingat kuota haji dari Indonesia mendapat tambahan sebanyak 20.000 untuk jemaah reguler dan khusus.

Oleh sebab itu, dia memaklumi soal adanya penumpukan jemaah di Mina. Meski begitu, Yaqut menyebut telah berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menyediakan area yang lebih luas.

“Kami juga sudah minta pemerintah saudi bagaimana supaya memberikan space yang lebih itu lah. Kami akan berjuang, kami berjuang karena keputusan di sana bukan di sini. Kami ini berjuang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yaqut mengatakan bahwa nantinya hasil evaluasi resmi baru bisa disampaikan oleh Kemenag setelah operasional ibadah haji rampung pada 23 Juli mendatang.

“Ini operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli. Jadi, masih berlangsung haji. Saya blm bisa ngomong soal evaluasinya. Wong operasionalnya haji belum selesai. Jadi kita tunggu sampai selesai 23 Juli baru bisa kami sampaikan ke publik,” pungkas Yaqut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemegang saham Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma memberikan hak jawab terkait pemberitaan yang menyebutkan Bank Centris memiliki tunggakan kepada negara senilai Rp4,5 triliun.

Adapun data aset piutang eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Bank Centris senilai Rp4,5 triliun tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 (audited) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kendati demikian, Andri selaku pemegang saham saat ditemui Bisnis di kawasan Meruya Ilir, Jakarta Barat membantah klaim catatan tersebut. Ia memberikan klarifikasi sebagai berikut:

Bank Centris Internasional hanya membicarakan kebenaran yang diakui semua pihak bahwa semua pernyataan kami ini berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh Hakim Majelis yang mengadili setiap perkara kami.

Telah terjadi perbuatan penipuan dan penggelapan dengan cara yang sangat canggih, sistematis, komputerisasi, terlindungi, tertutupi dan direncanakan sangat matang terhadap “Bangsa dan Negara Indonesia” dengan memanfaatkan dan menipu Bank Centris Internasional dengan membuat “Bank di dalam Bank di tubuh Bank Indonesia” dalam proses transaksi call money overnight di pasar uang antar bank di Bank Indonesia dengan melibatkan bank lain yang bekerja sama untuk menggelapkan uangnegara tersebut.

Pemerintah tidak boleh membuat dua keputusan yang berbeda terhadap satu kasus yang sama, kasus Bank Centris Internasional di adili oleh dua lembaga pemerintah, Satu keputusan pengadilan dan yang satu adalah keputusan PUPN , ini membuat ketidakpastian hukum.

Negara berkewajiban bertanggung jawab atas pembekuan Bank Centris Internasional dengan alasan yang tidak jelas, Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma bukan sebagai penanggung utang, karena Bank Centris Internasional tidak pernah terima uang satu rupiah pun dari Bank Indonesia apalagi BLBI, yang sebenarnya terjadi berdasarkan bukti-bukti dalam perkara Bank Centris Internasional lawan BPPN, bahwa Bank Centris Internasional tidak terima uang maka perjanjian dengan akte No. 46 batal demi hukum, maka bukan pemerintah yang menagih kami tetapi negara harus turun bertanggung jawab atas akibat pembekuan Bank Centris Internasional secara sepihak.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. BI telah membuat perjanjian jual beli promes dengan jaminan dengan akte No. 46 tanggal 9 Januari 1998 dengan Bank Centris Internasional, itu bukan Perjanjian utang apalagi Bank Indonesia tidak membayarkan dengan cara memindah bukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016 seperti yang tertulis pada Akta tersebut, tetapi Perjanjian jual beli barang yang Namanya Promes.

Jadi dengan demikian kami bukanlah Obligor BLBI yang selama ini di framing di media, bahkan Pasal 3 di Akta No. 46 disebutkan bahwa Bank Indonesia tidak boleh menagih masalah Bank Centris Internasional karena sudah ada jaminan tanah seluas 452 Ha milik PT. Varia IndoPermai tetapi terbukti Bank Indonesia menjual ke BPPN dengan Akta No. 39 tahun 1999 tanpa sepengetahuan kami dan urusan kami dengan Bank Indonesia.

Dalam perjanjian kami dengan Bank Indonesia belum terselesaikan, dan BPPN atas rekomendasi dari Bank Indonesia membekukan secara sepihak pada tanggal 4 April 1998 ketika perjanjian dengan Akta No. 46 masih berlangsung sampai dengan Bulan Desember 1998, dan belum ada penyelesaian sampai dengan hari ini.

2. Bank Centris Internasional telah menyerahkan promes nasabah Bank Centris Internasional sebesar Rp. 492.216.516.580.- dan jaminan tanah seluas 4.528.305 m2 atau 452 Ha yang di hipotik atas nama Bank Indonesia dengan Hak Tanggungan No. 972/1997, kuasa memasang Hak Tanggungan peringkat pertama No. 140/Cidaun/1997 tanggal 17 Oktober 1997 dan Hak Tanggungan Peringkat kedua No. 48 tanggal 9 Januari 1998.

3. Terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara No. 350/Pdt.G/2000/PN.JKT.SEL dengan bukti dari BPK yang telah disahkan oleh Hakim Majelis yang mengadili perkara ini bahwa nominal sesuai yang di perjanjikan pada akte No. 46
yaitu sebesar Rp. 490.787.748.596,16.- tidak pernah di pindahbukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016 melainkan di selewengkan ke rekening jenis individual yang mengatasnamakan Bank Centris Internasional dengan No. 523.551.000.

4. Dengan adanya dua rekening atas nama bank yang sama itu, berarti telah terbukti terjadinya praktek bank dalam bank di tubuh Bank Indonesia, seperti yang di akui oleh humas Bank Indonesia nama ER yang menyatakan “hanya ada satu no rekening bank centris internasional adalah no 523.551.000”, sedangkan rekening Bank Centris Internasional yang asli adalah no 523.551.0016, dengan demikian telah terbukti adanya dua rekening atas nama Bank Centris Internasional di Bank Indonesia, dan Treasury Bank Mega bernama DBP mengakui bahwa “dia tidak tahu rekening siapa yang didebet oleh Bank Mega” pada waktu Bank Mega meminjamkan dana call money kepada Bank Centris Internasional, padahal seharusnya dia sangat paham bahwa rekening Bank Mega yang harus di debet, berarti diketahui bahwa Bank Mega tidak pernah mendebet rekening Bank Mega waktu meminjamkan dana call money kepada Bank Centris Internasional seperti yang ditulis pada majalah Trust No. 46 Tahun 1, 20-26 Agustus 2003 dan terkonfirmasi dengan surat panggilan polisi No. SP/1094/X/2002/DitPidter tentang tindak pidana Direktur Bank Mega dalam merekayasa BLBI Bank Centris Internasional.

5. Sampai hari ini Bank Centris Internasional menang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan di Mahkamah Agung yang salinan keputusannya terbit pada tanggal 2 November 2022 atas keputusan tahun 2006 yang isinya sangat janggal dan mengingat waktu pemberitahuan putusan hampir 20 tahun, karena itu kami telah menulis surat ke Mahkamah Agung dengan didapat jawaban bahwa Mahkamah Agung tidak pernah menerima Permohonan Kasasi dari BPPN, dan karena tidak terdaftar di MahkamahAgung maka kami melaporkan hal ini kepada KPK dan kepolisian dengan No.LP/B/298/IX/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI.

6. BPPN dan PUPN menagih dan menggugat kami berdasarkan akte No. 39 yang dibuat oleh Bank Indonesia dengan BPPN, tentang mengalihkan cessie, dan di dalam akta tersebut dinyatakan Bank Indonesia menerima surat utang dengan Negara sebesar Rp.629.624.459.126,36.- berdasarkan pengalihan cessie berikut segala sesuatu yang melekat pada akte No. 46, dan ternyata angka Rp. 629.624.459.126,36.- sama persis identik dengan apa yang di kemukakan oleh BPPN dengan dasar audit BPK terhadap kronologisBLBI Bank Centris Internasional di Bank Indonesia jenis individual rekayasa tersebut dengan No. rekening 523.551.000 dan bukan dari rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016.

7. Dan didalam persidangan perkara No. 171/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST, Bank Indonesia menyatakan telah menyerahkan jaminan 452 Ha tanah kepada BPPN dan KPKNL dengan surat menyatakan tidak menerima jaminan tersebut, dengan kedua unsur diatas telahmembuktikan bahwa akte No. 39 cacat hukum.

8. Tetapi BPPN menagih dan menggugat berdasarkan akte No. 39, demikian pula PUPN dan KPKNL melaksanakan SK No. 49 tentang penetapan hutang dan surat paksa bayar No.216/PUPNC.10.00/2021 berdasarkan akte No. 39.

9. Dari awalnya DEPKEU telah membuat kekeliruan pada surat No. 589 tahun 2012 yang dasar hukumnya bertentangan dengan dasar itu sendiri, seperti audit BPK tentang PKPS dimana Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma tidak termasuk yang ikutprogram PKPS dan kami tidak pernah mendatangi APU MRNIA dan MSAA, dan dasar kedua adalah hasil audit independen yang jelas-jelas menyatakan bahwa audit tersebut tidak dapat disuguhkan karena tidak dapat menunjukkan data-datanya, dan dua dasar inioleh PUPN dibuatkan Resumenya yang jelas sama sekali tidak paham dengan apa yang telah terjadi.

Padahal PUPN adalah jelmaan dari BPPN yang telah mengguggat Bank Centris Internasional di Pengadilan dan dalam dua amar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menyebut siapa yang berkewajiban, dan malah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya "bila Bank Centris Internasional wanprestasi, silakan sita jaminannya yang sudah berkekuatan hukum tetap" disitu di tulis "JIKA" oleh karena itu seharusnya PUPN mengetahui bahwa proses pengadilan sedang berlangsung dan
adanya jaminan, tapi dalam resume PUPN tidak mencantumkan kedua hal itu dan akte No. 39 telah cacat hukum yang dijadikan dasar, sehingga kami boleh berfikir mereka menggampangkan nasib seseorang dengan mudah yang tidak bertanggung jawab sebagaipemerintahan yang mengayomi rakyatnya.

10. Keadaan yang ironis bagaimana PUPN sebagai kepanjangan tangan dari BPPN tidak tahu dan mengerti adanya perkara, padahal yang menggugat adalah BPPN sendiri dan tidak membaca dengan jernih hasil audit BPK tentang PKPS tahun 2006, bahwa Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma tidak termasuk dalam list yang harus diselesaikan oleh KPKNL dan Satgas BLBI, sedangkan Bank Centris Internasional sudah di selesaikan oleh BPPN melalui Kejaksaan menggugat kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2000 dan di dalam audit BPK itu jelas di sebut sedang menunggu kasasi dari Mahkamah Agung.

Bank Centris Internasional serta Andri Tedjadharma tidak pernah menandatangani APU, MRNIA, MSAA serta Personal Guarantee terhadap siapa dan lembaga apapun, tetapi dengan sewenang-wenang main seruduk saja dengan kekuasaannya menerapkan PP No. 28 terhadap kami.

11. Yang sesungguhnya PP atau UU tidak berlaku surut, dan SK No. 49 tentang penetapan hutang dan surat paksa bayar No. 216/PUPNC.10.00/2021 terbit pada tahun 2021, yang sudah dibatalkan dan diperintahkan dicabut oleh PTUN sesuai putusan No.
428/G/2022/PTUN.JKT dan putusan No. 202/B/2023/PT.TUN.JKT, dan salinan keputusan Mahkamah Agung yang tidak terdaftar terbit tahun 2006 sedangkan PP No. 28 terbit tahun 2022, maka PUPN dan KPKNL yang seharusnya tidak bisa melakukan tindakanberdasarkan PP 28 dan hanya bisa mengeksekusi keputusan pengadilan bila terdaftar di Mahkamah Agung dengan penetapan pengadilan.

Akan tetapi, ternyata PUPN dan KPKNL serta Satgas BLBI menerapkan PP No. 28 terhadap kami dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap memblokir, menyita, dan melelang harta pribadi kami dan seluruh keluarga, oleh karena itu kami menggugat melakukan perbuatan melawan hukumnya Bank Indonesia dan Depkeu jo PUPN dan KPKNL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 171/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST. Yang sekarang sedang berlangsung.

Demikian sekilas BI dan KPKNL serta PUPN telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Bank Centris Internasional dan PEMEGANG SAHAM yang mereka sebut dengan istilah penanggung hutang secara sepihak, sedangkan dalam 6 kali berperkara dengan Depkeu tidak ada satupun amar putusan yang menyatakan Andri Tedjadharma sebagai penanggun utang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan akan menolak berkas perkara Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon yang dilimpahkan penyidik Polisi ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyatakan pihaknya akan mematuhi putusan Pengadilan Negeri Bandung soal Pegi. Oleh sebab itu, pihak Kejaksaan akan menolak berkas perkara yang akan dilimpahkan dari penyidik Polisi.

Dia juga menjelaskan, saat ini posisi berkas perkara Pegi berada di penyidik. Sebab, pihak Kejaksaan telah memberikan petunjuk B18 dan B19 untuk kembali dilengkapi.

"Jadi sekiranya penyidik menyerahkan kembali berkas perkara itu maka kami akan mengembalikannya kepada penyidik dengan dasar ada fakta hukum yaitu putusan pengadilan atau putusan terhadap praperadilan pada Pegi Setiawan untuk dilaksanakan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/7/2024).

Dia juga menyebutkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan praperadilan Pegi lantaran terdapat prosedur penanganan perkara oleh penyidik yang tidak terpenuhi.

Di sisi lain, Harli menambahkan bahwa terkait polemik Pegi merupakan korban salah tangkap atau tidaknya perlu dilakukan pengkajian ulang. Namun demikian, dia memastikan pihaknya akan menghormati putusan PN Bandung

"Saya kira itu perlu pengkajian lagi. Tapi, kita harus menghormati terhadap putusan yang terkait dengan proseduralnya dulu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PN Bandung menyatakan bahwa surat ketetapan tersangka terhadap Pegi dengan nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM per tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan tidak sah.

Dalam pertimbangannya, Hakim Tunggal Eman mengatakan bahwa pihaknya tidak menemukan bukti soal penyidik Polda Jabar pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pegi sebagai calon tersangka.

Pasalnya, menurut Eman, penetapan tersangka harus dilakukan terlebih dahulu dengan pemeriksaan calon tersangka.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergeming usai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ikut menanggapi soal penanganan kasus Harun Masiku.

Belakangan, anak buah Megawati yang tidak lain yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tengah masuk 'radar' lembaga antirasuah. Hampir sekitar satu bulan yang lalu, Senin (10/6/2024), Hasto diperiksa KPK sebagai saksi masih dalam kasus suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) 2019-2024 yang menyeret Harun.

Barang-barang pribadi Hasto dan stafnya, Kusnadi, ikut disita KPK termasuk ponsel hingga buku catatan PDIP. Upaya paksa penyidik KPK terhadap Hasto dan Kusnadi, salah satunya yaitu AKBP Rossa Purbo Bekti, lalu berbuntut panjang.

Kubu Hasto melaporkan tindakan penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) maupun Komnas HAM, hingga menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Riuhnya penanganan kasus Harun Masiku, yang berstatus buron sejak 2020, sampai ke telinga Megawati. Pihak PDIP bahkan langsung menggelar rapat usai barang-barang Hasto disita penegak hukum.

Khususnya, buku PDIP yang disebut-sebut salah satunya berisi strategi pemenangan Pilkada serentak 2024. Megawati lalu menilai kadernya seperti ditarget oleh penegak hukum. Hal itu disampaikan olehnya pada acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti hingga 2025 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

"Pak Loly [Menteri Hukum dan HAM] ketawa, saya suka ngamuk ke dia, 'loh jadi menteri ngapain? loh lah anak buah kita maunya ditarget melulu'," ujar Megawati kepada seluruh kadernya yang hadir saat itu.

Presiden ke-5 RI ini pun menyinggung peristiwa pemanggilan Hasto dalam kasus Harun Masiku. Dia bingung salah satunya karena AKBP Rossa ikut menggeledah asisten Hasto yaitu Kusnadi. Padahal, yang dipanggil merupakan Hasto bukan Kusnadi.

"Enak aja yang korupsi didiemin, terus orang ini gile, Kusnadi tuh sopo [siapa]? Pangkate opo [jabatannya apa?]. Saya berani kalau seumpamanya suruh datang ini Rossa, suruh datang ngadepi aku. Lah iya orang KPK yang bikin KPK itu saya," kata Megawati.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango tidak banyak berkomentar menanggapi pernyataan Megawati. Dia mengatakan terus meminta penyidiknya bekerja.

"Saya cuma minta penyidik saya terus bekerja saja. Bekerja saja teruslah," ujar Nawawi ketika ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa lembaganya dalam melakukan pemeriksaan terhadap pihak saksi atau tersangka tidak pernah menyinggung afiliasi politik tertentu.

"Sudah berulang kali kami sampaikan bahwa KPK dalam melakukan penanganan perkara korupsi tidak pernah, dari sisi kebijakan pimpinan tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak yang kemudian menjadi tersangka atau sedang diperiksa," ucapnya.

Alex, sapaannya, juga menyebut penegakan hukum yang dilakukan KPK tidak mengaitkan penanganan perkara dengan afiliasi politik tertentu. "Bisa dipastikan dari kebijakan pimpinan kita tidak melihat atau mengaitkan pemanganan perkara di KPK dengan afiliasi politik tertentu," lanjut pimpinan KPK dua periode itu.

PERLAWANAN HASTO

KPK sebelumnya telah mempersilakan kubu Hasto untuk menggunakan seluruh saluran resmi untuk menyatakan keberatan atas upaya paksa penyidik.

Meski demikian, pelaporan maupun gugatan yang dilayangkan ke KPK dinilai bakal menghambat penyidikan kasus Harun Masiku.

"Tindakan-tindakan tersebut tentunya cukup memengaruhi penyidikan karena pasti penyidik akan dipanggil, akan dimintai keterangan, tetapi KPK tetap berkomitmen transparansi dan profesionalitas dijunjung tinggi," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Tessa menyebut pihaknya bakal mendalami apabila sederet upaya pelaporan maupun gugatan terhadap penyidik KPK itu berupa perintangan penyidikan.

Untuk diketahui, tim penasihat hukum Hasto sebelumnya telah melaporkan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mereka juga telah melaporkan upaya paksa penyidik lembaga antirasuah itu ke Komnas HAM hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Teranyar, penyitaan itu digugat ke pengadilan.

Penyitaan barang-barang Hasto yang sebelumnya diperiksa di kasus Harun Masiku berbuntut panjang. Setelah dilaporkan ke Dewas hingga Komnas HAM dan LPSK, tim hukum Hasto dan stafnya, Kusnadi juga menggugat KPK dengan tuduhan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Tim hukum Hasto dan Kusnadi, Ronny Talapessy mengatakan pihaknya menggugat KPK sekaligus AKBP Rossa serta kawan-kawannya melawan hukum karena merampas buku catatan PDIP. Berdasarkan petitum gugatan yang didaftarkan ke PN Jakarta Selatan, penyitaan buku PDIP dinilai tidak ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku.

"Sekali lagi perlu saya garisbawahi di sini bahwa buku partai, apapun handphone yang dirampas itu tidak ada kaitannya dengan Harun Masiku," kata Ronny di PN Jakarta Selatan, Senin (1/7/2024).

Untuk diketahui, KPK masih melanjutkan proses penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 pergantian antarwaktu (PAW) dengan tersangka Harun Masiku. Mantan caleg PDIP 2019-2024 itu masih berstatus buron.

Bisnis.com, JAKARTA - Setidaknya tiga fraksi di Komisi IV DPR mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dugaan mark upimpor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara ratusan miliar rupiah terkait dengan biaya demurrage di pelabuhan.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka mengaku setuju pansus skandal mark up impor beras yang menyeret Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog tersebut.

Suhardi menduga murahnya harga beras yang di impor ke Indonesia merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.

“Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian [beras],” kata Suhardi, Selasa (9/7/2024).

Pernyataan serupa disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin. Andi mendukung usulan pembentukan pansus tersebut karena mark up impor beras merupakan skandal besar.

“Karena apabila benar sangat melukai hati petani dan rakyat Indonesia,” ujar Andi, Selasa (9/7/2025).

Senada, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan juga merasa pembentukan pansus menjadi penting untuk mengungkapkan kebenaran kasus mark up tersebut.

“Iya nanti kita usulkan dan dorong,” ungkap Daniel Johan, Minggu (6/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bapanas dan Dirut Perum Bulog dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ihwal dugaan mark up harga impor beras pada Rabu (3/7/2024).

Pihak pelapor dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menyerahkan laporannya ke KPK pagi ini melalui Direktorat Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM). Pelapor menyebut adanya dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras dan kerugian negara ratusan miliar rupiah terkait dengan biaya demurrage di pelabuhan.

Perum Bulog sendiri sudah buka suara mengenai dugaan mark up harga beras tersebut. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menuturkan bahwa perusahaan asal Vietnam, Tan Long Group, sempat mendaftarkan dirinya sebagai salah satu mitra dari Perum Bulog tapi tidak pernah memberikan penawaran harga ke Perum Bulog.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” jelas Suyamto dalam keterangan tertulis, Rabu (3/7/2024).

Adapun dia menyayangkan tuduhan yang dilayangkan terhadap Bayu, lantaran dinilai tidak berdasarkan fakta tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengakui bahwa fasilitas untuk para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat mewah, seperti yang disampaikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

Mardani menyatakan kritik yang dilontarkan Mahfud menjadi tamparan bagi Komisi II DPR sebagai mitra pengawas KPU. Oleh sebab itu, klaimnya, Komisi II akan melakukan evaluasi.

"Saya setuju hidup mewah itu adalah penyakit dan kita menengarai itu terjadi [fasilitas komisioner KPU mewah], dan ini menjadi satu masukan yang besar bagi kami di Komisi II untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggaran [KPU]," jelas Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Meski demikian, elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan Komisi II DPR hanya sekadar membahas anggaran KPU sampai tahap pertama. Sementara itu, pembahasan anggaran ada tiga tahapan.

Oleh sebab itu, Mardani menyatakan pihaknya akan coba memanggil Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno.

Di samping itu, dia menyatakan Komisi II DPR tidak bisa menggantikan semua komisioner KPU seperti yang diusulkan oleh Mahfud karena tidak ada kegentingan yang memaksakan. Menurutnya, Komisi II hanya bisa lebih serius lakukan pengawasan kepada KPU.

"Kalau pergantian sekarang akan sangat repot karen waktunya sudah sangat pendek [menuju hari pencoblosan Pilkada 2024]. Kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan, sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan, [Pilkada 2024] akan berantakan," ujar Mardani.

Sebelumnya, Mahfud mendorong DPR dan pemerintah perlu bertindak karena fasilitas pimpinan KPU sangat mewah. Apalagi, lanjutnya, belum lama ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat terbukti lakukan tindak asusila.

"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet [untuk alasan dinas] yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang [maaf] asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," katanya, dalam akun X, dikutip Senin (8/7/2024).

Menurutnya, secara umum KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Lebih lanjut, dia meminta agar dilakukan pergantian semua komisioner KPU tanpa harus menunda penyelenggaraan Pilkada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Lampung mengimbau agar acara adat yang memerlukan suara letusan senjata api bisa diganti dengan menggunakan suara gendang atau mercon.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah menyampaikan bahwa suara letusan itu biasanya digunakan untuk memeriahkan suatu acara di Lampung.

Kegiatan memeriahkan acara itu seperti halnya dilakukan anggota DPRD Saleh Mukadam atau MSM dalam acara adat pernikahan di Lampung Tengah. Namun, nahas tembakan itu menyasar warga hingga tewas.

"Itu memang sebagai tradisi di Lampung Tengah seperti itu, jadi mungkin kemarin itu untuk membuat suasana lebih meriah, tersangka M ini membunyikan senpinya seperti itu," kata Umi saat dihubungi, dikutip Selasa (9/7/2024).

Nantinya, kata Umi, pihaknya bakal mendata kepemilikan senjata baok anggota Polri maupun masyarakat yang memiliki izin melalui bidang intelijen dan keamanan (Intelkam).

"Ke depan kita akan evaluasi terkait ada letusan itu mungkin bisa diganti dengan nabuh nabuh apa, yang penting meriah, mau letusan mercon lah. Itu bisa diganti gendang, untuk memeriahkan pesta perkawinan.

Sebagai informasi, kejadian salah tembak oleh anggota DPRD itu terjadi pada saat kegiatan pernikahan adat Lampung pada Sabtu (06/7/2024) pukul 10.00 WIB. Kala itu, Saleh Mukadam hadir sebagai sosok yang ditokohkan warga setempat.

Singkatnya, Saleh melepaskan tembakan senjata api yang salah sasaran hingga mengenai S (35) atau keponakannya. Atas perbuatannya, Polisi telah menetapkan MSM sebagai tersangka yang dijerat dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Selain MSM, Polda Lampung juga telah menetapkan tersangka berinisial S. Tersangka baru ini merupakan orang kepercayaan dari tersangka anggota DPRD tersebut.

S memiliki peran lantaran berperan menyembunyikan keberadaan senpi digunakan tersangka MSM setelah insiden peluru nyasar mengenai korban Salam.

Bisnis.com, JAKARTA – Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Mayor TNI (Purn) Marwan Iswandi membenarkan bahwa kliennya pernah mengalami pemukulan selama menjalani pemeriksaan terkait kasus pembunuhan Vina di Cirebon.

Pengakuan itu pertama kali disampaikan Pegi kepada awak media sesaat usai dinyatakan menang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung dan bebas dari penjara.

“Ada sedikit dia [Pegi] cerita. Kalau ditahan biasa aja, tapi kalau enggak salah di penyidikan dia katanya sedikit ditonjok, di TV juga ada dijelaskan,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, Marwan memastikan bahwa kondisi Pegi saat ini baik-baik saja. Pegi disebutnya tengah berada di rumah singgah di Jalan Sabang, Kota Bandung.

Namun demikian, karena kerugian yang dialami Pegi selama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina, pihaknya bakal menyiapkan gugatan terhadap Polda Jabar.

Marwan menyebut bahwa kliennya telah mengalami kerugian materiel dan imateriel sepanjang proses tersebut, meskipun nilainya tengah dikaji.

“Kalau materiel jelas dia bekerja sehari-hari [dapat] berapa. Kalau imateriel [terkait] perasaan dia segala macam,” imbuhnya.

Selain ganti rugi, pihaknya juga bakal menuntut Polda Jabar untuk memulihkan nama baik Pegi Setiawan.

Diberitakan sebelumnya, PN Bandung menyatakan bahwa surat ketetapan tersangka terhadap Pegi dengan nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM per tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan tidak sah.

Dalam pertimbangannya, Hakim Tunggal Eman mengatakan bahwa pihaknya tidak menemukan bukti soal penyidik Polda Jabar pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pegi sebagai calon tersangka.

Pasalnya, menurut Eman, penetapan tersangka harus dilakukan terlebih dahulu dengan pemeriksaan calon tersangka.

"Surat ketetapan [tersangka] nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM tanggal 21 Mei 2024 Atas nama Pegi Setiawan beserta Surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ucap Hakim tunggal Eman Sulaeman di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan dari Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb di Istana Merdeka, Selasa (9/7/2024).

Menurut pantauan Bisnis, Ahmed Al Tayeb tiba di ruang kredensial Istana Merdeka pada 10.58 WIB dengan ditemani sejumlah rombongan. Setiba di ruangan, Ahmed Al Tayeb langsung mengisi buku hadir yang disaksikan langsung oleh Kepala Negara.

“Yang mulia disambut sangat baik oleh masyarakat muslim di indonesia. dan juga mereka sangat senang sekali [menerima kehadiran anda],” ujar Jokowi.

Ahmed Al Tayeb pun membalas bahwa kunjungannya ke Indonesia merupakan yang ketiga kali.

“Terima kasih yang mulia atas sambutan yang hangat pada kami dan delegasi kami. Ini merupakan kunjungan ketiga saya,” balas Ahmed.

Tak hanya Jokowi, terlihat sejumlah menteri turut menyambut kedatangan imam besar tersebut, mulai dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno.

Grand Syekh Al Azhar Ahmed Al Tayeb tercatat sudah tiga kali berkunjung ke Indonesia dalam satu dekade terakhir. Dua kunjungan pertama belangsung pada 2016 dan 2018.

Pada kunjungan ketiga ini, Imam Akbar Al Tayeb dijadwalkan berada di Indonesia pada 8-11 Juli 2024.

Nantinya, setelah dijadwalkan akan bertemu Presiden Ke-7 RI itu, dia akan mengisi kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Imam Akbar Ahmed Al Tayeb juga akan berdiskusi dengan para tokoh lintas agama, serta bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Pusat Studi Al-Qur’an.

Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal awal dari rekonsiliasi politik antaraPartai Keadilan Sejahtera(PKS) danPresiden Joko Widodo(Jokowi) mulai tampak.

Terbukanya jalur komunikasi politik antaraPKSdanKaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), jelangPilkada 2024menjadi salah satu penandanya. Kemarin, Senin (8/7/2024), Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi, bersama dengan sederet pimpinan PSI menyambangi kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil pertemuan sore itu, para petinggiPKSdan PSIbersepakat menjalin kerja samakoalisidalam menghadapi kontestasiPilkada2024. Kedua partai misalnya sedang menjajaki peluang koalisi dalam pemilihan bupati Lebak dan pemilihan wali kota Bekasi.

Penanda lain soal kans rekonsiliasi politik Jokowi danPKStampak di Pilkada Sumut 2024.PKSmenjadi salah satu partai yang membuka peluang untuk mendukungBobby Nasution, menantuPresiden Jokowi, sebagai calon gubernur dalam ajangPilkada Sumut2024.

Dukungan itu sempat secara resmi dicetuskan oleh PresidenPKSAhmad Syaikhu. Namun, dia kemudian mengklarifikasi pernyataannya sendiri dan menegaskan bahwa keputusan partai ihwal Pilkada Sumut 2024 belum ditetapkan.

Sinyal awal dari rekonsiliasi politik antaraPKSdan trah Jokowi ini pun diyakini dapat membuka babak baru relasi antara salah satu partai berbasis Islam dan Presiden ke-7 RI tersebut.

JOKOWI vs PKS

Sejak awal berkontestasi politik elektoral, Jokowi hanya sekali berkoalisi dengan PKS. Hal itu terjadi di Pilkada Solo 2010 atau jelang periode keduanya menjabat di Surakarta.

Untuk periode pertamanya atau Pilkada Solo 2005, Jokowi yang berpasangan dengan F.X. Hadi Rudyatmo diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada saat yang sama, PKS bersama Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrat mengajukan duet Hardono dan Dipokusumo.

Setelah Pilkada Solo 2010, Jokowi tak lagi pernah didukung oleh PKS dalam pemilihan kepala daerah dan dua kali pemilihan presiden. Jokowi yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012 didukung oleh PDIP dan Partai Gerindra, sedangkanPKSmengusung sendiri calonnya yakni Hidayat Nur Wahid dan Didik J. Rahcbini.

Pisah jalan antara Jokowi danPKSpun berlanjut di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Dalam dua ajang politik tersebut,PKSkonsisten mendukung Prabowo Subianto.

Tak hanya saat pilpres,PKSjuga mengambil posisi tegas sebagai oposisi dalam dua periode kepemimpinan Jokowi.PKSmenjadi salah satu partai yang paling lantang mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi yang didukung koalisi mayoritas partai.

Pada Pilpres 2024,PKSkembali mengambil posisi berbeda dengan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Adapun, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, keluar sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024–2029.

Perbesar

Pasca-penetapan hasil Pilpres 2024,PKSsebenarnya masih terus menyoroti langkah Jokowi, termasuk ihwal cawe-cawe dalam kontestasi elektoral. Teranyar, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengeklaim bahwa Jokowi menyodorkan Kaesang agar diusung menjadi cawagub Jakarta 2024.

Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut ke partai mana Kaesang ditawarkan. Dia hanya meyakini bahwa Kaesang pasti akan maju menjadi cawagub.

"Sudah, sudah, sudahnyodorkan[Jokowi sodorkan Kaesang untuk jadi cawagub Jakarta 2024]. Sudahnyodorkan, kita lihat aja," ungkap Aboe kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).

Namun, PresidenJokowimembantah klaim PKS itu. Dia menegaskan bahwa dirinya bukan ketua atau pemilik partai.

“Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapa pun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai,” kata Jokowi.

PKS dan TRAH JOKOWI

Tak lama berselang, sinyal kedekatanPKSdan trahJokowijustru mengemuka.Pilkada2024 menjadi jalan pembukanya.

Dalam klaim awalnya, PresidenPKSAhmad Syaikhu menegaskan partainya akan mengusungBobby Nasution, suami dari Kahiyang Ayu, putriPresiden Jokowi, sebagai calon gubernur di Pilkada Sumut 2024. Alasannya,PKSyakinBobby Nasutionmerupakan sosok yang akan memenangkan Pilgub Sumut 2024.

"Ya PKS mengusung beliau [Bobby Nasution], dan tentu kita mempercayakan lah kepada beliau," jelasPKSdi Kantor DPPPKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Bahkan,PKSrela mengusungBobby Nasutiontanpa syarat. Artinya,PKStidak akan mensyaratkan wakil calon gubernur kepada Bobby.

Kendati begitu,PKSkemudian meralat pernyataan itu. Menurut Syaikhu, pengurus pusat PKS belum mengambil keputusan apapun ihwal Pilkada Sumut 2024.

"Saya perlu menegaskan sampai dengan detik ini, belum ada keputusan DPTP [Dewan Pimpinan Tingkat PusatPKS] terkait dengan calon gubernur atau wakil gubernur Sumatra Utara," jelas Syaikhu di Kantor DPPPKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Perbesar

Pada hari yang sama,Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI, mengunjungi Kantor DPPPKSdi Jakarta Selatan. Ditemani sejumlah elite PSIseperti Isyana Bagoes Oka hingga Cheryl Tanzil,Kaesangdisambut langsung oleh PresidenPKSAhmad Syaikhu dan Sekretaris JenderalPKSAboe Bakar Al-Habsyi.

Usai menggelar pertemuan tertutup,PKSdan PSIpun bersepakat untuk berkolaborasi lebih jauh. Kedua partai ini bahkan bersiap untukberkoalisidiPilkada2024.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi bukti bahwa pihaknya tidak anti dengan PSI.

"Nanti daerah-daerah mana yang kita [PKS dan PSI] juga ada kursi-kursinya bagus, nah ini kita akan coba pertemukan," ujar Syaikhu usai pertemuan.

Sementara itu, Kaesang merasa tidak ada yang salah bila PSI berkoalisi dengan PKS. Koalisi kedua partai itu, tegasnya, masih terbuka meski PKS merupakan partai politik oposisi pemerintahan.

Bagi Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), relasi yang terjalin antara PKS dan trah Jokowi menunjukkan adanya upaya rekonsiliasi politik. Apalagi,PKSdan Jokowi sudah lebih dari satu dasawarsa berbeda dalam hal pilihan politis.

“Saya pikir ini bagian dari upaya rekonsiliasi politik yang hendak dibangun oleh kedua aktor ini di mana hampir 10 tahun ini berada di dua kubu berbeda,” jelasnya kepadaBisnis, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, peluang rekonsiliasi politik antara Jokowi dan PKS akan selalu terbuka. Hal itu dimungkinkan terjadi bila terjalin kesepahaman dan kesepakatan, termasuk dalam Pilkada 2024.

“Dalam politik, semua serba memungkinkan,” pungkasnya.