Bisnis.com, JAKARTA -- Polres Metro Jakarta Timur mengungkap modus penyalur tenaga kerja menggunakan data pencari kerja untuk utang pinjaman online atau pinjol dengan total kerugian mencapai Rp1 miliar.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly menyampaikan terlapor berinisial R meminta identitas seperti KTP dan berswafo kepada calon karyawan.

Nantinya, calon karyawan tersebut bakal ditempatkan di toko penjualan telepon seluler (ponsel) di Pusat Grosir Cililitan (PGC).

"Jadi dengan modus tersebut dia mendapatkan korban kurang lebih ada 26 orang, dan jumlah kerugian Rp1 miliar lebih," kata Nicolas kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Dalam hal ini, Nicolas menyampaikan pihaknya telah memeriksa enam orang saksi yaitu korban. Selanjutnya, R sebagai terlapor juga akan segera dipanggil untuk diminta keterangan terkait kasus tersebut.

"Kami akan memeriksa terus para saksi lainnya dan selanjutnya kami akan memeriksa terlapor dalam hal ini satu orang berinisial R tadi untuk diambil keterangan nya sebagai saksi sesuai," tambahnya.

Adapun, kata Nicolas, berdasarkan keterangan para saksi, terlapor R disebut melakukan dugaan tindakan perbuatan melawan hukumnya seorang diri atau tidak berkomplot.

"Untuk sampai saat ini pemeriksaan kami terhadap para saksi yang ada, bahwa terlapor R ini melakukan seorang diri," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memantau situasi pembangunan sebelum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, apabila pembangunan di IKN terlihat secara positif.

Namun, dia tak menutup kemungkinan bahwa regulasi itu juga bisa terbit pada pemerintahan selanjutnya.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," katanya kepada wartawan

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin memaksakan penerbitan aturan apabila memang IKN belum siap untuk menjadi Ibu Kota.

Oleh sebab itu, dia mengaku akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," tandas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum akan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penetapan Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia dalam waktu dekat.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa Keppres tersebut bisa diteken langsung olehnya atau dapat diteken oleh presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto yang mulai menjabat bulan Oktober 2024 mendatang.

Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers di halaman Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (5/6/2024).

"[Keppres] belum [diteken], karena bisa saya nanti yang menandatangani bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani," katanya kepada wartawan.

Sekadar informasi, apabila Keppres penetapan IKN telah diteken maka Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara Indonesia dan akan menyandang gelar sebagai Daerah Khusus.

Sebelumnya, Kepala Negara mengesahkan Undang-Undang No.2/2024 tentang Provinsi Daerah khusus jakarta (DKJ). Beleid tersebut diteken pada 25 April 2024.

Berdasarkan salinan UU yang dikutip dari laman resmi jdih.setneg.go.id, Senin (29/4/2024), pada Pasal 2 (1) disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Kemudian, Pasal 3 (2) menyatakan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

"Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global," demikian bunyi Pasal 4 beleid tersebut dikutip Senin (29/4/2024).

Sementara itu, berdasarkan Pasal 63, disebutkan bahwa Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dipastikan tetap akan menjadi Ibu Kota Negara Indonesia hingga adanya aturan baru terkait pemindahan ibu kota ke Nusantara (IKN).

"Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 63 UU No.2/2024 terkait ketentuan peralihan status Ibu Kota dari Jakarta ke IKN.

Di samping itu, pada Bab XI Pasal 65 dijelaskan bahwa barang milik daerah (BMD) milik Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang saat ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat akan diserahterimakan untuk dikelola kembali oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Proses serah terima BMD itu akan dilakukan paling lambat 10 tahun setelah penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

Di samping itu, pada pasal 66 dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan atau kenegaraan mencakup tempat kedudukan lembaga negara, lembaga dan organisasi lainnya masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam Peraturan Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA--Mentari Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku tertarik jika ditunjuk ikut Pilkada Jawa Barat.

Namun sayangnya, kata Sandiaga, dirinya saat ini adalah kader PPP dan harus ikut apapun instruksi Ketua Umum PPP terkait Pilkada Serentak.

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Sandi itu mengaku tertarik dan memiliki pengalaman pernah mengikuti Pilkada beberapa tahun lalu.

"Saya menunggu arahan pimpinan saja. Ya tetapi karena saya pernah mengikuti proses pilkada sebelumnya, kan nanti pimpinan partai politik juga akan menentukan," tutur Sandiaga di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Berdasarkan pengalaman, Sandi menyebut setelah nama ditentukan oleh partai politik, kemudian ada penugasan dan rekomendasi barulah setelah itu masuk ke tahapan pemilu.

"Tetapi per hari ini, saya kan belum ada penugasan apa-apa. Makanya saya itu fokus di tugas kementerian," katanya.

Dia berpandangan bahwa Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar tidak lama lagi di setiap daerah harus dilaksanakan secara serius.

"Jadi saya melihat bahwa tugas untuk maju di Pilkada Serentak ini kan akan dipikirkan oleh pimpinan parpol secara seksama," ujar Sandi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan segera memproses keputusan presiden (Keppres) terkait pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

Namun, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan masih menunggu salinan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tiba di meja kerjanya untuk memproses pembuatan Keppres.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

“Belum sampai di meja saya. Kalau sudah sampai di meja saya, saya buka saya tandatangani. Wong belum sampe di meja saya,” ujarnya kepada wartawan.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden Ari Dwipayana mengamini bahwa pemberhentian Hasyim Asy'ari akan ditindaklanjuti dengan keputusan presiden (keppres) yang dikeluarkan maksimal tujuh hari setelah putusan dibacakan

Ari mengatakan bahwa keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu pun akan dihormati secara penuh oleh pemerintah.

"Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu," katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (4/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal pindah kantor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur yang belum siap.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, ayah Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep itu membenarkan telah memperoleh laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait perkembangan pembangunan di IKN.

Menurutnya, dari laporan Basuki, pembangunan kantor Presiden belum sepenuhnya rampung. "Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," pungkas Jokowi.

Presiden Ke-7 RI itu sebelumnya dikabarkan bakal mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 atau tepatnya sebulan jelang perhelatan Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengaku bakal mempercepat penyiapan sarana dan prasarana kantor presiden di IKN.

“Kami siapkan prasarananya, kalau beliau ke sana kita siapkan dulu. Insya Allah [sudah siap kantornya],” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Basuki menyebut dirinya bakal bertolak ke IKN pada 18 Juli 2024 untuk mengecek progres pembangunan. Khususnya, terkait dengan kesiapan distribusi air minum jelang penyelenggaraan Upacara 17 Agustus di Ibu Kota baru RI tersebut.

Adapun, Kementerian PUPR menargetkan bahwa distribusi air bersih di IKN dapat mulai dilakukan pada 15 Juli 2024.Proses distribusi air bersih di IKN itu sedikit mengalami perlambatan dari target awal yang ditetapkan untuk commissioning Juni 2024.

Basuki menjelaskan, tingginya curah hujan di wilayah Penajam Paser Utara menjadi hal yang cukup menghambat realisasi tersebut.

“Kira-kira tanggal 18 Juli saya ke sana, mau mengecek air minum. Air minumnya kalau sudah bisa Insya Allah [Presiden bisa pindah]. Karena hujan terus di sana, tiap hari kan saya monitor,” tandas Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui adanya risiko penyalahgunaan wewenang kepala daerah petahana yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Oleh sebab itu, Tito menjelaskan bahwa ada persyaratan cuti bagi kepala daerah yang ingin maju di Pilkada serentak mendatang.

"Itu risikonya biasanya ya tadi, kadang-kadang ada keinginan untuk memanfaatkan bawahan-bawaannya tadi kan," ujarnya kepada wartawan di sela-sela menghadiri acara di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, dia mengingatkan pula bahwa ada aturan bagi para anggota legislatif DPR/DPRD, ASN dan TNI-Polri aktif untuk mundur dari jabatannya apabila ingin ikut serta dalam kontestasi Pilkada serentak.

Di sisi lain, Tito mengingatkan bahwa ada mekanisme yang disediakan untuk memastikan netralitas ASN pada Pilkada serentak, yang melibat kementeriannya, Bawaslu, DKPP, Kementerian PAN RB serta KASN.

Pelaksanaannya, terang Tito, didahului dengan pemeriksaan oleh Bawaslu. Kemudian, pihak terperiksa akan bisa disanksi secara administrasi hingga pidana apabila dinyatakan terbukti melanggar aturan.

Sebaliknya, para ASN terdampak akibat penyalahgunaan wewenang atasannya yang memiliki konflik kepentingan di pilkada juga bisa melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pria yang pernah menjabat Kapolri itu lalu menerangkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP serta Komisi II DPR terkait dengan persiapan penyelenggaraan, pengawasan hingga dukungan anggaran.

Adapun Mochammad Afifuddin yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menegaskan pihaknya akan tetap fokus menyukseskan Pilkada 2024.

Pria yang sebelumnya ketua divisi bidang hukum dan pengawasan KPU RI ini ingin roda organisasi tetap berjalan kompas meski terjadi gejolak. Dia berjanji KPU lainnya untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya ke depannya.

"Kami akan memastikan seluruh hal melakukan pengecekan-pengecekan, percepatan-percepatan untuk menyiapkan semua hal menghadapi beberapa tahapan yang ada di depan kita," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih kredibel dalam melaksanakan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

Alasannya, orang nomor satu di Indonesia itu menilai lembaga tersebut telah terbukti mampu melaksanakan penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dengan sangat baik.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

“Oh kan sudah sukses, menyelenggarakan pemilu pilpres dengan baik dan lancar tidak ada masalah,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan.

Menurut catatanBisnis, kredibilitas KPU kembali menjadi sorotan pasca-pemecatan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat perkara asusila.

Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar etik. Hasyim yang sejatinya menjabat Ketua KPU untuk 2022–2027 itu terbukti melakukan tindak asusila kepada salah seorang petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Kasus ini pun menambah panjang daftar komisioner atau pimpinan KPU yang terjerat masalah dan berujung pemberhentian. Sebelumnya sudah ada eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang dipecat karena menetapkan hasil pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya.

Selain itu, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Di sisi lain, pemecatan Hasyim juga membuka sejumlah fakta ihwal ‘kemewahan’ fasilitas yang digunakan komisioner KPU. Tak mengherankan, kredibilitas KPU sebagai 'wasit' Pilkada 2024 kembali tergugat.

Padahal, saat ini KPU sedang menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak di 37 Provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pilkada Serentak 2024 akan memuncak pada hari pemungutan suara yakni Rabu, 27 November 2024.

Salah satu tokoh yang lantang menyoroti penyimpangan komisioner KPU adalah Mahfud Md. Bahkan akibat kasus Hasyim Asy'ari, eks Menko Polhukam itu menilai KPU saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada.

Berdasarkan informasi lanjutan terkait putusan DKPP terhadap Hasyim Asy'ari, Mahfud menyoroti pemakaian tiga mobil dinas mewah setiap komisioner KPU.

"Ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang [maaf] asusila. DPR dan pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud Md dalam cuitannya di platform media sosial X, pada Minggu (7/7/2024),

Alhasil, Mahfud menilai secara umum KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, kontestasi politik tersebut berperan sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Namun, Mahfud mengeklaim bahwa pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada 2024.

"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," tandas Mahfud.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih kredibel dalam melaksanakan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

Alasannya, orang nomor satu di Indonesia itu menilai lembaga tersebut telah terbukti mampu melaksanakan penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dengan sangat baik.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

“Oh kan sudah sukses, menyelenggarakan pemilu pilpres dengan baik dan lancar tidak ada masalah,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan.

Menurut catatanBisnis, kredibilitas KPU kembali menjadi sorotan pasca-pemecatan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat perkara asusila.

Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar etik. Hasyim yang sejatinya menjabat Ketua KPU untuk 2022–2027 itu terbukti melakukan tindak asusila kepada salah seorang petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Kasus ini pun menambah panjang daftar komisioner atau pimpinan KPU yang terjerat masalah dan berujung pemberhentian. Sebelumnya sudah ada eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang dipecat karena menetapkan hasil pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya.

Selain itu, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Di sisi lain, pemecatan Hasyim juga membuka sejumlah fakta ihwal ‘kemewahan’ fasilitas yang digunakan komisioner KPU. Tak mengherankan, kredibilitas KPU sebagai 'wasit' Pilkada 2024 kembali tergugat.

Padahal, saat ini KPU sedang menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak di 37 Provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pilkada Serentak 2024 akan memuncak pada hari pemungutan suara yakni Rabu, 27 November 2024.

Salah satu tokoh yang lantang menyoroti penyimpangan komisioner KPU adalah Mahfud Md. Bahkan akibat kasus Hasyim Asy'ari, eks Menko Polhukam itu menilai KPU saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada.

Berdasarkan informasi lanjutan terkait putusan DKPP terhadap Hasyim Asy'ari, Mahfud menyoroti pemakaian tiga mobil dinas mewah setiap komisioner KPU.

"Ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang [maaf] asusila. DPR dan pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud Md dalam cuitannya di platform media sosial X, pada Minggu (7/7/2024),

Alhasil, Mahfud menilai secara umum KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, kontestasi politik tersebut berperan sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Namun, Mahfud mengeklaim bahwa pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada 2024.

"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," tandas Mahfud.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik dugaan korupsi pembangunan Shelter Tsunami di Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Proyek pembangunan itu dilakukan pada 2014 silam. Kasus itu sudah naik ke tahap penyidikan sejak 2023. Terdapat dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

KPK pun telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus tersebut yaitu satu orang penyelenggara negara dan satu lainnya dari BUMN.

"Kerugian negara untuk perkara tersebut sekitar kurang lebih Rp19 miliar," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Saat dimintai konfirmasi lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya sudah sejak tahun lalu melakukan penyidikan pada kasus tersebut. Dia mengungkap dugaan penggelembungan harga (mark-up) menjadi salah satu modus yang diduga dilakukan para tersangka.

"Terkait dengan spek pekerjaan yang di bawah standar, kemudian ada mark up ya begitulah," katanya saat ditemui di sela-sela acara di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Alex, sapaannya, menuturkan bahwa proyek pembangunan shelter tsunami di NTB itu bukan satu-satunya yang dibangun. Shelter serupa juga dibangun di beberapa daerah rawan bencana lain. Namun, dia tak memerinci lebih lanjut di mana lokasi proyek shelter dimaksud.

Alex lalu membuka kemungkinan nilai kerugian keuangan negara pada kasus itu belum final. Dia menyebut pihaknya juga bisa dilibatkan dalam penghitungan kerugian keuangan negara itu.

"Dan nilai riilnya pasti kan akan dilakukan penghitungan oleh auditor pemerintah, atau BPK atau auditor forensik KPK," tutur pimpinan KPK dua periode itu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons putusan Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) yang menggugurkan status tersangka Pegi Setiawan di kasus Vina Cirebon.

Dia menyampaikan, pihaknya menghormati apapun putusan pengadilan. Di sisi lain, kepolisian khususnya Polda Jawa Barat saat ini tengah menunggu hasil lampiran dari PN Bandung agar segera ditindaklanjuti.

"Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari keputusan tersebut. Jadi supaya bisa ditindak lanjuti," ujarnya kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Mantan Kabareskrim Polri itu juga menekankan setelah pihaknya menerima salinan putusan PN Bandung maka kepolisian melalui Polda Jabar bakal segera menentukan langkah selanjutnya.

"Ya tentunya [penyelesaian kasus] itu akan didalami ya, didalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya martabat sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain," pungkasnya.

Sebelumnya, PN Bandung menetapkan surat ketetapan tersangka terhadap Pegi dengan nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM per tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan tidak sah.

Pertimbangannya, Hakim Tunggal Eman mengatakan pihaknya tidak menemukan bukti soal penyidik Polda Jabar pernah melakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka.

Pasalnya, menurut Eman penetapan tersangka harus dilakukan terlebih dahulu dengan pemeriksaan calon tersangka.

"Surat ketetapan [tersangka] nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM tanggal 21 Mei 2024 Atas nama Pegi Setiawan beserta Surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," Hakim tunggal Eman Sulaeman, di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut telah memperoleh informasi bahwa sejumlah pegawainya terlibat dalam perjudian daring (judi online).

Namun demikian, KPK tak memerinci lebih lanjut berapa orang yang ditemukan ikut bermain judionlineitu.

"KPK telah memperoleh informasi terkait judionlineyang diduga melibatkan beberapa pegawai," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Untuk itu, KPK sepakat untuk memberantas dan memitigasi agar praktik judionlineitu tidak menjalar ke lebih banyak pihak.

Menurut keterangan resmi KPK itu, terdapat beberapa nama yang ditemukan di antaranya bukan pegawai lembaga antirasuah.

"Penelusuran awal oleh Inspektorat menemukan ada beberapa nama yang bukan pegawai KPK. Inspektorat masih terus mengumpulkan bahan keterangan terkait laporan tersebut, untuk tindak lanjut berikutnya," ujar Tessa.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa Satgas Judi Online telah memetakan pelaku perjudian daring berdasarkan profesinya. Sebagai informasi, PPATK merupakan bagian dari satgas itu.

Hal itu disampaikan Ivan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/6/2024). Saat itu, dia mengungkap bahwa ada lebih dari 1.000 anggota legislatif DPR hingga DPRD kabupaten/kota beserta pegawai kesekretariatan yang terlibat judionline.

"Pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti bapak Habiburokhman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang," ujarnya dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi III DPR, Rabu (26/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendoakan keputusan putra bungsunya Kaesang Pangarep jika maju sebagai calon gubernur pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

“Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan,” ujarnya kepada wartawan singkat.

Pernyataan Jokowi itu mirip ketika memberi restu kepada Gibran Rakabuming Raka. Jokowi waktu itu juga menyampaikan bahwa kalimat yang sama saat Gibran ramai disandingkan sebagai calon wakil presiden alias cawapres Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

"Tugas orang tua hanya mendokan merestui," ujar Jokowi.

Jika Kaesang jadi maju sebagai kandidat entah kepala daerah atau wakil kepala daerah, Jokowi akan menjadi satu-satunya presiden yang anak sulungnya jadi wapres terpilih, menantunya jadi cagub Sumatra Utara, dan putra bungsunya maju dalam Pilkada 2024.

Realitas Survei

Di sisi lain, dalam lembaga survei Indikator Politik Indonesia tercatat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu memiliki dukungan cukup melimpah apabila maju sebagai calon gubernur (cagub) di Jawa Tengah.

Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia terhadap 800 orang responden di wilayah Jawa Tengah dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen per tanggal 10-17 Juni 2024.

Bahkan, ada 34,5 persen warga Jawa Tengah yang menyebut alasan memilih Kaesang karena berasal dari keluarga tokoh politik. Sebagaimana diketahui, Kaesang merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara itu, untuk nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi banyak dipilih masyarakat karena dinilai tegas dan punya wibawa sebesar 29,7 persen.

Kemudian, alasan lain warga Jawa Tengah memilih Irjen Pol Ahmad Luthfi karena masih belum tahu nama calon lain yang ingin maju di Pilkada Jawa Tengah sebesar 23,3 persen.