Satuan Tugas Penagihan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI melakukan penyitaan harta kekayaan obligor Kaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo. Total penyitaan harta keduanya mencapai Rp 209,92 miliar yang dilakukan pada Kamis (12/9).

“Kegiatan penyitaan tersebut untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI,” kata ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam pernyataan tertulis, Jumat (13/9).

Adapun penyitaan pertama berupa harta kekayaan lain obligor Kaharudin Ongko berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 meter persegi berikut dengan segala yang berdiri di atasnya. Aset tersebut terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan estimasi nilai tanah Rp 194,04 miliar.

Penyitaan tersebut dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin. Satgas BLBI melakukan penyitaan bersama dengan jurusita PUPN Cabang DKI Jakarta atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V dan dukungan pengamanan dari Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri.

Penyitaan berikutnya berupa harta kekayaan lain obligor Suyanto Gondokusumo dengan objek sita sebidang tanah seluas 502 meter persegi sekaligus dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Harta ini terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan oleh Jurusita PUPN cabang Jakarta atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

Objek penyitaan tersebut memiliki estimasi nilai sebesar Rp 15,87 miliar. Penyitaan dilakukan dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri dan jajaran Kecamatan Kebayoran Lama dan Kelurahan Grogol Selatan.

Penagihan hingga Penjualan Aset

Rionald memastikan Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan untuk pengembalian hak tagih kepada negara melalui upaya penagihan obligor atau debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

Ke depannya, Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal. Melalui upaya pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor atau debitur akan diintensifkan.

"Barang jaminan dan harta kekayaan lain milik obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang atau penyelesaian lainnya,” ujar Rionald.

Suyanto adalah pemilik dari Bank Dharmala. Bank miliknya itu mendapatkan kucuran dana BLBI sebesar Rp 904,4 miliar saat krisis moneter menerjang tahun 1998. Namun dia belum sepenuhnya menyelesaikan kucuran utang tersebut.

Sementara Ongko memiliki utang atas Bank Umum Nasional Rp 7,72 triliun dan utang Bank Arya Panduarta Rp 359,43 miliar. Utang ini belum termasuk biaya administrasi pergurusan piutang negara berdasarkan laporan Kemenkeu pada 2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melangsungkan pertemuan terbatas bersama pimpinan Muhammadiyah di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (17/9). Pejabat teras Muhammadiyah yang menemui Jokowi kali ini adalah Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti.

Mereka didampingi Ketua Muhammadiyah Bidang Ekonomi Muhadjir Effendy, Ketua Bidang Tabligh Saad Ibrahim dan Ketua Bidang UMKM Anwar Abbas.

Haedar Nashir menyampaikan pertemuan pimpinan Muhammadiyah dengan Presiden Jokowi kali ini lebih banyak membahas dialog kebangsaan dan silaturahmi, seiring dengan mendekatnya akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.

Selain itu, pertemuan tersebut juga menyisir rencana pemerintah untuk memberikan konsesi tambang batu bara kepada Muhammadiyah. Kendati demikian, Haedar Nashir menyatakan perbincangan mengenai tambang masih berada di tahapan awal.

Dia mengatakan perlu peningkatan pemahaman masyarakat mengenai industri tambang. Menurutnya, pengelolaan tambang saat ini mulai terbuka untuk pihak umum setelah sebelumnya merupakan bagian dari proses bisnis yang lebih banyak dikuasai oleh konglomerat.

Haedar Nashi mengatakan Muhammadiyah memiliki kapasitas untuk mengelola proyek berskala besar seperti konsesi tambang. Menurutnya, hal ini didasari atas pengalaman Muhammadiyah yang selama ini telah aktif di dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

"Jangan underestimate begitu, kami Muhammadiyah bisa bangun sekolah, lembaga pendidikan tinggi, rumah sakit, dan usaha hotel. Insya Allah bisa juga menjalankan program-program berskala besar," kata Haedar Nashir saat ditemui wartawan seusai pertemuan dengan Jokowi.

Dia menekankan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah nantinya akan berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan akan melakukan pengelolaan pertambangan dengan prinsip profesionalitas dan orientasi pada kepentingan publik.

"Semangatnya sama, bahwa pengelolaan tambang yang betul-betul profesional, perusahaannya juga good governance, dan juga dikelola oleh tenaga-tenaga ahli yang bertanggung jawab," ujar Haedar Nashir.

Ketua Muhammadiyah Bidang Ekonomi sekaligus Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa pihaknya tengah melaksanakan proses survei awal untuk mengelola tambang baru bara yang akan diberikan oleh pemerintah.

Proses itu mencakup studi geologi, pemetaan, penilaian ekonomi hingga studi lingkungan sebelum memulai eksplorasi atau pengembangan tambang batu bara. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi dasar yang diperlukan mengenai potensi dan kelayakan suatu area untuk penambangan.

Muhadjir mengatakan pihaknya telah membentuk dua badan usaha milik Muhammadiyah (BUMM) untuk menjalani proses pengelolaan konsesi tambang batu bara. Badan usaha tersebut yakni strategic company sebagai perusahaan yang bertindak sebagai holding atau perusahaan induk yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan tambang.

Selain itu, Muhammadiyah juga sudah menyiapkan operating company yang akan menangani operasi tambang secara langsung. Menurut Muhadjir, perusahaan-perusahaan ini akan dikelola oleh jamaah Muhammadiyah dan ahli tambang yang memiliki pengalaman di bidang tersebut.

"Survei awal sudah bekerja. Oleh karena itu kami libatkan lima fakultas jurusan pertambangan yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah," kata Muhadjir di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (11/9).

Muhadjir menguraikan BUMM strategic company nantinya berfungsi untuk mengelola berbagai anak perusahaan tambang batu bara atau unit bisnis di bawahnya. Sementara BUMM operating company akan bertugas menjalankan kegiatan bisnis harian produksi dan layanan terkait tambang batu bara.

"Operating company ini yang nanti akan bekerja sama dengan pihak kontraktor, termasuk yang melakukan survei awal untuk menentukan kelayakan pertambangannya sampai rancangan bisnisnya betul-betul mantap," ujar Muhadjir.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menyatakan infrastruktur pipa dengan infrastruktur gas bumi akan menjadi skema andalan PGN dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi. Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko mengatakan dari sisi operasional, secara umum pencapaian segmen niaga gas bumi juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan penawaran dan permintaan atau supply and demand.

”Pembangunan pipa tersebut merupakan salah satu pengembangan portfolio bisnis subholding gas dalam lingkup bisnis infrastruktur khususnya transportasi energi melalui pipa," kata Arief dalam keterangan resminya, Selasa (17/9).

Ia menjelaskan, terdapat penurunan volume pasokan gas pipa akibat natural decline atau penurunan alami kondisi sumur dari pemasok di wilayah Sumatera dan Jawa serta adanya libur Lebaran di kuartal 2 2024. Tantangan pasokan tersebut perlu diantisipasi dengan mulai menambah pasokan gas dari LNG.

Adapun dari infrastruktur transmisi gas bumi, PGAS juga akan membangun infrastruktur untuk transportasi energi lainnya melalui pipa yaitu membangun pipa Bahan Bakar Minyak (BBM).

Upaya ini dilakukan melalui sinergi anak perusahaan yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) untuk membangun pipa BBM Cikampek–Plumpang dengan skema Build Maintenance-Transfer (BMT) dengan jangka waktu 10 tahun masa pengoperasian.

Saat ini, katanya, PGN memasuki proses penyusunan Perjanjian Penyediaan Jasa Pipanisasi BBM Cikampek – Plumpang antara Pertagas dan PPN. Infrastruktur ini akan memiliki kapasitas volume sebesar 4,6 miliar liter per tahun dengan panjang 96 km.

Katadata.co.id mencatat Perusahaan Gas Negara membukukan laba bersih sebesar US$ 186,6 juta pada semester I 2024. Capaian tersebut naik 28,4% secara tahunan dibandingkan semester I 2023 sebesar US$ 145,3 juta.

Direktur Utama PGN Arief S Handoko mengatakan laba bersih itu diperoleh dari pendapatan konsolidasi sebesar US$ 1,84 miliar, laba operasi US$ 293,2 juta, dan EBITDA US$ 578,1 juta.

"Segmen pendapatan baru yaitu LNG trading menyumbang peningkatan pendapatan semester I 2024 sebesar US$ 93,7 juta," kata Arief, Selasa (27/8).

Selain itu, kinerja pendorong lainnya adalah kenaikan pendapatan transmisi gas sebesar US$ 14,4 juta dan transmisi minyak US$ 0,9 juta. Secara kinerja operasi, penyaluran volume niaga gas bumi tercatat 841 BBTUD dan transmisi 1.479 MMSCFD.

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin kubu Arsjad Rasjid mengaku menghindari konfrontasi frontal. Pernyataan tersebut menanggapi konferensi pers Kadin yang dilakukan di luar Menara Kadin sejak akhir pekan lalu, Minggu (15/9).

Kantor Pengurus Kadin Pusat di lantai 3, 27, dan 29 Menara Kadin dijaga oleh penyedia jasa keamanan swasta sejak dua hari yang lalu. Jasa keamanan tersebut disinyalir disewa oleh pemenang Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin 2024, Anindya Bakrie.

"Kami menghendaki hukum menjadi panglima dalam kasus ini. Biarkan hukum yang berbicara, dengan demikian pasti akan muncul kebenaran dan yang salah pasti bisa dibuktikan," kata Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono di Hotel JS Luwansa, Selasa (17/9).

Berdasarkan penelusuran Katadata, jasa keamanan tersebut disediakan oleh PT Asguard Indo Service. Jasa keamanan tersebut juga tampak mengamankan Munaslub Kadin 2024 beserta petugas yang menggunakan seragam militer.

Dhaniswara berencana menyelesaikan isu Munaslub Kadin 2024 secara baik-baik. Penanganan isu secara frontal, menurut dia, hanya akan menciptakan korban. "Kami tidak menginginkan hal tersebut," katanya.

Kuasa Hukum Dewan Pengurus Kadin Indonesia Hamdan Zoelva mengatakan, pihaknya berniat untuk menjaga nama baik organisasi. Oleh karena itu, pihaknya tidak menginginkan adanya keributan dalam penyelesaian masalah internal Kadin.

Hamdan mengatakan, isu Munaslub Kadin 2024 akan diselesaikan sebaik-baiknya secara kekeluargaan. Walau demikian, Kadin Indonesia akan mengambil jalur hukum jika cara kekeluargaan tidak berhasil.

"Jadi, kami menghindari peristiwa penyelesaian frontal terjadi, sehingga konferensi pers dilakukan di luar Menara Kadin," kata Hamdan.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid sebelumnya mengaku dihalangi untuk masuk Menara Kadin di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Alhasil, Arsjad memindahkan lokasi konferensi pers tentang Munaslub Kadin 2024 ke Hotel JS Luwansa akhir pekan lalu, Minggu (15/9).

Arsjad memastikan operasional Kadin tak akan terhambat meski aksesnya ke kantor dihalangi. Dia juga menyebut bahwa dinamika yang terjadi saat ini akan terus dikomunikasikan dengan Kadin Provinsi.

“Sayang sekali, pengurus sah Kadin Indonesia 2021-2026 dihalangi untuk masuk kesana. Oleh oknum-oknum tidak berkepentingan dengan keberlanjutan Kadin Indonesia,” kata Arsjad dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa pada Minggu (15/9).

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Hery Gunardi mengungkap kebijakan pemangkasan suku bungan Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve atau The Fed maupun Bank Indonesia (BI) akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bisnis bank ke depannya.

"Kami senang, berarti penurunan biaya DPK akan turun," kata Hery saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/9).

Sebagai informasi, suku bunga acuan bank sentral sangat mempengaruhi naik turunnya suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK). Adapun yang termasuk DPK yaitu tabungan, deposito, dan tabungan giro.

Pasar keuangan Tanah Air tengah menanti pengumuman kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve atau The Fed pada Rabu (18/9) waktu AS atau Kamis (19/9) waktu Indonesia.

Pada tanggal ini, The Fed akan melaksanakan Federal Open Market Committee (FOMC) yaitu rapat dewan untuk kebiijakan bank sentral AS untuk menentukan pemotongan atau masih mempertahankan suku bunga. Keputusan The Fed pekan ini menjadi penentu sikap Bank Indonesia terhadap suku bunya acuan.

Pasalnya, suku bunga The Fed menentukan nasib Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG hingga pasar keuangan lainnya.

Adapun Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebelumnya memprediksi The Fed melakukan pemangkasan suku bunga tahun ini turun dari 5,5% ke 5%. Tahun depan akan turun 0,75 atau 75 bps. Selain itu, ia menyebut ada peluang penurunan suku bunga The Fed menjadi 4,25% pada akhir 2025.

JP Morgan Indonesia memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 125 basis poin (bps) hingga akhir 2024.

Sementara itu, Bank Indonesia diprediksi akan memangkas suku bunga sebesar total 50 bps di sisa tahun 2024. Head of Research and Strategy JP Morgan Indonesia Henry Wibowo menjelaskan, penurunan ini diproyeksikan terjadi dalam skema 50 basis poin pada bulan September dan November. Pemangkasan akan berlanjut pada bulan Desember dengan tambahan 25 basis poin.

Proyeksi Laba Tumbuh Dua Digit di Kuartal Tiga 2024

Selain itu Hery mengungkapkan proyeksi pertumbuhan laba kuartal III 2024 yakni sebesar dua digit. Tetapi ia tidak menjekaskan lebih lanjut kisi-kisi besaran pertumbuhan laba year on year (yoy) atau secara tahunan.

"Kami usahakan seoptimal mungkin untuk tumbuh" kata Hery saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/9).

BSI mencatatkan laba bersih Rp 5,7 triliun sepanjang 2023. Direktur Utama Bank BSI, Hery Gunardi mengatakan laba BSI tumbuh 34% secara tahunan atau year on year (yoy) dari sebelumnya Rp 4,26 triliun. Laba tersebut didorong pendapatan bagi hasil bersih yang mencapai Rp 16,17 triliun atau naik 3,88%.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut investor kini bisa mencicipi saham-saham berkapitalisasi besar menjadi anggota indeks bergengsi LQ45 dengan modal di bawah Rp 50 ribu. BEI menawarkan produk single stock futures (SSF) yang merupakan produk derivatif terbaru dari otoritas bursa.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan lewat SSF, investor berpeluang meraup keuntungan yang sama dari saham perusahaan terbesar dan paling likuid dengan modal yang jauh lebih kecil. BEI menetapkan margin awal minimum sebesar 4% dari nilai transaksi saham untuk transaksi SSF.

Sebagai contoh, Jeffrey menyampaikan apabila harga saham suatu emiten berharga Rp 10 ribu per lembar, investor harus mengeluarkan Rp 1 juta untuk 1 lot atau 100 lembar saham. Namun untuk SSF saham, ia menyebut investor hanya perlu membayar 4% dari nilai transaksi atau Rp 40 ribu.

Dari 45 emiten, terdapat lima underlying saham-saham dari indeks LQ45 yang masuk SSF, yaitu:

1. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
3. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)
4. PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
5. PT Astra International Tbk (ASII)

“Hal ini tentunya memberikan peluang menarik bagi investor atau trader karena dengan modal yang jauh lebih kecil investor bisa mendapat exposure dari saham-saham perusahaan terbesar dan paling likuid di Indonesia,” kata Jeffrey dalam keterangannya, Selasa (17/9).

Apa Perbedaan Saham dan SSF?

Jeffrey membeberkan perbedaan utama antara saham dan SSF. Pertama, saham memberikan hak kepemilikan atas perusahaan, termasuk hak untuk menerima dividen dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham. Sebaliknya, SSF adalah kontrak yang memungkinkan investor untuk berspekulasi atau melindungi diri terhadap fluktuasi harga saham tanpa harus memiliki saham tersebut secara langsung.

Kedua, dalam hal modal, saham memerlukan pembayaran penuh sesuai harga pasar, dengan risiko utama berupa penurunan nilai saham. Sementara itu, SSF menggunakan leverage sehingga memerlukan modal yang lebih kecil. Namun, SSF memiliki risiko lebih tinggi karena potensi keuntungan atau kerugian setara dengan memiliki saham secara langsung.

Dengan demikian, Jeffrey menilai secara umum saham lebih cocok untuk investasi jangka panjang yang berfokus pada kepemilikan dan pendapatan pasif. “SSF lebih sering digunakan oleh investor yang berpengalaman untuk trading secara jangka pendek maupun untuk strategi lindung nilai atas portofolio saham yang dimilikinya,” kata dia.

Bagaimana Cara Berinvestasi di SSF?

Lebih lanjut, Jeffrey mengatakan untuk berinvestasi di instrumen SSF , investor perlu membuka rekening efek derivatif melalui Anggota Bursa (AB) yang terdaftar sebagai AB Derivatif. Saat ini, terdapat satu AB Derivatif yang menyediakan perdagangan derivatif SSF, yakni PT Binaartha Sekuritas.

Untuk berinvestasi dalam produk SSF, investor dapat memeriksa kode yang tertera di halaman online trading. Berbeda dengan saham yang memiliki ticker code berupa empat huruf, kode SSF terdiri atas empat huruf dari saham underlying ditambah dua kode yang menunjukkan bulan dan tahun jatuh tempo kontrak, sehingga memudahkan identifikasi oleh investor.

Sebagai contoh, jika SSF memiliki underlying saham BBRI dan jatuh tempo pada Januari 2025, kodenya akan menjadi BBRIF5. Jika SSF memiliki underlying saham TLKM dan jatuh tempo pada Oktober 2024, kodenya akan menjadi TLKMV4.

“V merupakan kode untuk bulan Oktober dan 4 merupakan kode untuk tahun 2024,” kata Jeffrey.

Adapun detail kode untuk bulan jatuh tempo kontrak adalah sebagai berikut:

Pemerinah resmi mengatur pemanfaatan dan perdagangan tanaman kratom yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyebut, produk olahan dari tanaman kratom yang berbentuk ekstrak memiliki nilai jual mencapai US$ 6.000 atau sekitar Rp 90 juta per kg.

Teten menjelaskan, tanaman kratom, yang telah diakui sebagai herbal dan memiliki potensi besar di industri makanan dan minuman. Adapun Indonesia adalah negara penghasil kratom terbesar. Namun, sebagian ekspor yang dilakukan Indonesia masih dalam bentuk bahan mentah.

“Selama ini yang memanfaatkan kratom Indonesia itu India dan Amerika Serikat. Akan tetapi, kita hanya jual bahan mentahnya,” ujarnya.

Teten menilai, kratom diolah menjadi ekstrak yang nilainya lebih tinggi hanya dengan teknologi yang relatif sederhana. Produk ekstrak kratom memiliki potensi pasar yang besar di Eropa dan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, menurut Teten, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong hilirisasi kratom, baik menjadi produk jadi maupun produk setengah jadi. Produk olahan tersebut dapat dipasok pula ke industri di dalam negeri, seperti farmasi dan industri makanan dan minuman.

Teten siap mendukung program hilirisasi kratom, baik melalui rumah produksi bersama maupun sentra pengolahan kratom yang dikelola oleh koperasi. Salah satunya seperti yang telah dilakukan oleh Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau (Koprabuh) di Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kratom merupakan tanaman endemik Asia Tenggara yang sejak lama daunnya dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat sebagai tumbuhan herbal. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor kratom selalu mengalami pertumbuhan dengan tren sebesar 15,92% per tahun sejak 2019.

Salah satu negara tujuan ekspor utama kratom Indonesia adalah Amerika Serikat. Pada periode Januari-Mei 2023, ekspor kratom ke AS mencapai 4,86 juta dolar AS atau 66,30 persen dari total ekspor kratom Indonesia.

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin kubu Arsjad Rasjid akan memberikan sanksi kepada para penginisiasi Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub atau Munaslub Kadin 2024 seperti sanksi yang diberikan pada 2013. Sebanyak 9 orang Ketua Kadin Daerah dipecat oleh Ketua Umum Kadin periode 2010-2015 Suryo bambang Sulisto lantaran menggelar Munaslub yang dinilai tidak sah.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono mengakui, mengetahui siapa saja aktor yang menghadiri Munaslub Kadin 2024. Walau demikian, Dhaniswara berencana untuk memverifikasi secara detail peserta Munaslub 2024.

"Saya tahu orang-orang yang hadir di sana. Ya mereka bisa dipecat, karena anggaran dasarnya tidak berbeda jauh, walaupun sudah berubah," kata Dhaniswara di Hotel JS Luwansa, Selasa (17/9).

Sebanyak 21 Kadin Provinsi telah menolak penggelaran Munaslub Kadin 2024. Salah satunya adalah Kadin DKI Jakarta. Dhaniswara menunjukkan surat penolakan Munaslub Kadin 2024 oleh Kadin DKI Jakarta pada konferensi pers hari ini, Selasa (17/9).

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, tampak anggota Kadin dengna seragam bertuliskan KADIN DKI Jakarta. Dhaniswara menjelaskan orang-orang tersebut tidak dapat mewakili Kadin DKI Jakarta.

Keputusan Kadin tingkat provinsi harus melalui rapat pleno dan harus diwakili oleh Ketua Umum Kadin Provinsi atau anggota yang didelegasikan. Pada saat yang sama, Dhaniswara menyatakan keputusan Kadin DKI Jakarta adalah menolak Munaslub Kadin 2024 dan telah ditandatangani Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi.

"Peraturan organisasi dan Anggaran Dasar itu hukum yang perlu ditegakkan bagi kami, dan kemungkinan sanksi berupa pemecatan kepada anggota itu ada," katanya.

Kuasa Hukum Dewan Pengurus Kadin Indonesia Hamdan Zoelva mengatakan Kadin Indonesia akan melakukan tindakan-tindakan organisatoris pada anggota yang melanggar hukum. Walau demikian, Hamdan menekankan butuh proses untuk menentukan pelanggaran apa yang dilanggar anggota tersebut.

Hamdan mengaku akan mengenakan hukum pidana pada anggota yang ternyata terbukti melakukan pemalsuan dokumen. Adapun dokumen yang dimaksud adalah persetujuan Kadin Provinsi terhadap Munaslub Kadin 2024.

Munaslub Kadin 2024 mengklaim ada 28 Kadin tingkat Provinsi yang menyetujui sidang tersebut. Pada saat yang sama, Kadin Indonesia menunjukkan 21 surat penolakan penyelenggaraan sidang yang sama.

"Lalu, siapa yang mewakili Kadin Provinsi di Munaslub Kadin 2024? Kami sedang melakukan penelitian atas dokumen-dokumen terkait dan berkoordinasi dengan Kadin Provinsi," kata Hamdan.

Masyarakat yang ingin membangun rumah sendiri tanpa menggunakan kontraktor harus merogoh kocek lebih dalam pada tahun depan. Hal itu dikarenakan akan ada kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025.

Dengan adanya kenaikan PPN tersebut, maka bagi masyarakat yang ingin membangun rumah sendiri harus membayar pajak lebih tinggi dari 2,2% pada 2024 menjadi 2,4% pada 2025.

Rencana kenaikan PPN tersebut akan memengaruhi pajak yang harus dibayarkan masyarakat saat membangun rumah tanpa jasa kontraktor. Di sisi lain, kebijakan pajak tersebut sudah diberlakukan sejak lama.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menyebut kebijakan PPN atas kegiatan membangun sendiri atau KMS sudah ada sejak 1995. Kebijakan ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

“Jadi bukan pajak baru. Umurnya sudah 30 tahun,” tulis Yustinus dalam unggahan akun X miliknya, dikutip Selasa (17/9).

Meskipun begitu, bukan berarti PPN tersebut dikenakan sebesar 12%. Dia menegaskan bahwa pajak tersebut hanya dikenakan jika masyarakat membangun rumah sendiri dengan luas bangunan 200 meter persegi atau lebih dan pengenaannya saat ini hanya 2,2%.

“Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4%,” kata Yustinus.

Apa Itu Pajak Pembangunan Rumah Sendiri?

Masyarakat tampaknya masih awam berkaitan dengan pajak yang dikenakan saat membangun rumah tanpa menggunakan jasa kontraktor. Hal itu membuat pembahasan mengenai pajak pembangunan rumah tersebut menjadi viral.

Yustinus menjelaskan, kebijakan pajak tersebut sengaja diberlakukan untuk menciptakan keadilan. Sebab, membangun rumah dengan kontraktor dikenakan tarif PPN. “Maka membangun rumah sendiri pada level pengeluaran yang sama, mestinya juga diperlakukan sama,” ujar Yustinus.

PPN KMS ternyata sudah dikenakan sejak 1994 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 595/KMK.04/1994 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN atas KMS yang Dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan tidak dalam Lingkungan Perusahaan atau Pekerjaan. Beleid tersebut sudah diperbarui beberapa kali dengan ketentuan yang diubah maupun diganti.

Sebelumnya, ketentuan pajak ini diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri. Pemerintah kembali merevisi aturannya dengan menerbitkan PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang PPN atas KMS yang berlaku sejak 1 April 2022.

Berdasarkan rilis Ditjen Pajak Kementerian Keuangan pada 2022, tujuan pembaruan PMK tersebut untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum. Kemudian untuk mendorong peran serta masyarakat dan memberikan kemudahan serta penyederhanaan administrasi perpajakan atas kegiatan membangun sendiri.

Berapa Tarif Pajaknya?

Mengutip pasal 3 ayat 2 PMK 61 Tahun 2022, terdapat tarif khusus yang dikenakan untuk PPN atas KMS. Berdasarkan beleid tersebut, tarif pajak KMS yang berlaku saat ini sebesar 2,2% merupakan hasil perkalian 20% dengan tarif PPN yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP.

Dengan adanya landasan tersebut, maka tarif PPN atas KMS berbeda dengan tarif PPN umum yang berlaku saat ini sebesar 11%. Luas bangunan yang dikenakan PPN juga minimal 200 meter persegi atau lebih.

Dikutip dari klikpajak.id, pajak tersebut menjadi terutang sejak saat pendirian bangunan dimulai. Hal itu ditandai saat menggali pondasi, memasang tiang hingga selesai dibangun secara bertahap tidak lebih dari dua tahun.

PenghitunganPPN atas Pembangunan Rumah Sendiri

Seseorang yang membangun rumah sendiri tanpa kontraktor menggunakan rumus tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak atau DPP. Tarif pajak yang berlaku saat ini yaitu 2,2%. Sementara DPP merupakan 2,2% dikalikan total biaya pembangunan yang dikeluarkan kecuali harga pembelian tanah.

Setelah menghitung pajak tersebut, pembayaran dapat dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos terdekat. Pembayaran paling lambat hingga 15 bulan berikutnya. Misalnya, hari pertama membangun pada 12 Mei 2022, maka penyetoran pajak terutang paling lambat pada 20 Juni 2022.

Untuk membayar pajak tersebut, masyarakat harus memiliki kode e-billing pajak terlebih dahulu. Dalam kode billing atau ID Billing tersebut, tertera nomor surat setoran pajak atau SSP dan jumlah nilai pajak terutang yang harus dibayarkan.

Pembuatan kode billing dapat dilakukan secara mandiri dengan mengakses beberapa kanal resmi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Di antaranya dengan mengakses live chat melalui pajak.go.id, kantor pelayanan pajak, teller bank atau kantor pos.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu penghambat investasi hijau di Indonesia. Pasalnya, investor menilai sumber daya manusia Indonesia di bidang energi hijau tidak mumpuni.

"Mereka bilang, oke kebijakan sudah bagus, tapi talent poolnya, manusianya itu tidak tersedia," ujar Rosan saat menjadi pembicara dalam ForumMenuju Indonesia Hijau, di Jakarta, Selasa (17/9).

Dia mengatakan, sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting dalam energi bersih. Mada dari itu, Indoesia memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaharui sumber daya manusianya sehingga bisa menyerap investasi secara maksimal.

Rosan mengatakan, pemerintah tidak akan mungkin mampu mendorong semua masyarakat untuk dapat meningkatkan pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi. Oleh sebab itu, pendidikan vokasi memainkan peranan yang sangat penting untuk peningkatan sumber daya manusia Indonesia ke depannya.

"Pemerintah melihat pendidikan vokasi dan pelathan perlu diberikan insentif," ujarnya.

Rosan mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan karena sebanyak 134-135 juta orang atau 40% penduduk Indonesia memiliki latar belakang pendidikan sekolah dasar (SD). Sementara 24% penduduk hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah pertama (SMP), 18% mengenyam pendidikan hingga sekolah menengah atas (SMA), dan hanya 12-13% yang mengenyam pendikan hingga diploma atau universitas.

"Pekerjaan rumah kita menciptakan super daya manusia yang baik, yang produktif, yang terus melakukan peningkatan keterampilan," ucapnya.

Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep menyampaikan klarifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi dirinya dengan istrinya Erina Gudono beberapa waktu lalu. Kaesang datang ke KPK mengenakan kemeja putih dan celana hitam didampingi oleh kuasa hukumnya, Nasrullah, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, juga Juru Bicaranya, Francine Widjojo.

"Perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa beken-nya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," kata Kata Kaesang di Kantor KPK, Selasa (17/9).

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menegaskan bahwa ia bukanlah pejabat maupun penyelenggara negara. Alasan itu membuat dia yakin kedatangan ke KPK sebagai inisiatif sendiri untuk memberikan klarifikasi atas kabar yang berkembang di publik.

“Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya sendiri," kata Kaesang.

Kendati demikian, putra bungsu Jokowi itu enggan berbicara lebih banyak. Ia meminta awak media untuk bertanya pada KPK terkait keterangan lanjutan.

Kaesang terseret dugaan gratifikasi buntut penggunaan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER milik perusahaan game online Garena yang berada di bawah naungan Sea Limited, perusahaan asal Singapura.

Penggunaan jet pribadi ini terendus Ketika Erina Gudono membagikan konten di Instagram Story saat bepergian ke Amerika Serikat Bersama Kaesang. Kaesang menemani Erina yang melanjutkan pendidikan S2 di University of Pennsylvania di Negeri Paman Sam.

Aktivitas Kaesang dan Erina itu menjadi sorotan lantaran terjadi bersamaan dengan heboh revisi Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah di DPR. Revisi itu disebut-sebut akan menguntungkan Kaesang untuk maju pemilihan gubernur. Pengesahan revisi dibatalkan lantaran ada aksi besar-besaran dari kelompok masyarakat dan mahasiswa yang membuat pembahasan di DPR dihentikan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan membagikan sejumlah produk susu ikan kepada wartawan yang hadir dalam acara Apa Itu Susu Ikan pada siang ini, Selasa (17/9). Produk ini berbentuk minuman protein ikan bermerek Surikan dengan dua varian rasa, yakni stroberi dan coklat

Susu itu disajikan dalam keadaan dingin dalam gelas kertas berukuran 150 mililiter. Katadata.co.id mewawancarai beberapa wartawan yang hadir dalam acara tersebut. Salah satunya, Pramesti Regita Cindy yang berusia 24 tahun.

Ia mengatakan dari segi rasa dan tekstur minuman susu ikan sama seperti susu lainnya. "Agak amis, apalagi ketika aromanya dicium. Kalau untuk anak-anak, menurut saya, kurang worth it," ucap Pramesti. Meskipun sudah tiga kali meneguk susu ikan, namun ia masih merasakan aromanya bertahan cukup lama di hidungnya.

Wartawan lain, Siti Ayu juga mengeluhkan hal yang sama. Ia mencoba kedua varian minuman protein susu ikan tersebut. Menurut dia, bau amis pada susu ikan varian coklat lebih terasa dibandingkan varian stroberi. “Meskipun sudah beberapa kali meneguk, bau amisnya masih terasa,” ujar perempuan berusia 26 tahun.

Katadata.co.id mencoba susu ikan varian coklat. Hal yang pertama kali menyita perhatian adalah aroma ikan yang cukup menyengat. Butuh beberapa teguk hingga aroma ikan akhirnya tidak mendominasi.

Dari segi tekstur, tidak ada yang berbeda dengan olahan susu sapi bubuk lainnya. Begitu pula ketika diteguk pertama kali, hanya ada rasa coklat dalam susu tersebut.

Pabrik Susu Ikan

Sebelumnya, KKP mengatakan sedang meningkatkan produksi susu ikan di dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program minum susu gratis yang dimulai tahun depan.

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mencatat saat ini baru ada satu pabrik susu ikan di Indramayu, Jawa Barat berkapasitas 30 ton per bulan.

Pemerintah sedang membangun pabrik percontohan serupa di Pekalongan, Jawa Tengah. Kapasitas pabrik itu mencapai 50 ton per bulan dan akan rampung pada November 2024.

"Kami melihat investor yang berminat di industri susu ikan ada di Pantai Utara Pulau Jawa dan pantai-pantai di Papua," kata Budi di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis lalu.

Dengan adanya pabrik baru, kapasitas produksi susu ikan di kawasan Pantura pada akhir tahun nanti menjadi 80 juta ton per bulan. Targetnya, kapasitas produksi dalam negeri akan mencapai 100 ton per bulan.

Pabrik di Pekalongan akan memproduksi susu ikan berupa hidrolisat protein ikan atau HPI. Produk ini merupakan ekstrak protein ikan berbentuk bubuk putih. Untuk menjadi susu, bubuk ini kemudian diseduh dengan air hangat.

Budi mengatakan salah satu tujuan pendirian pabrik susu ikan adalah meningkatkan pendapatan para nelayan. Sebab, bahan bakunya berasal dari ikan bernilai rendah, seperti petek, selar, tamban, dan belok.

Dengan memakai jenis ikan-ikan tersebut, harga susu ikan dapat terjaga stabil. Untuk per gelasnya sekitar Rp 5 ribu atau lebih rendah Rp 1.400 per gelas dibandingkan susu sapi segar.