Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencopot salah satu direktur berinisial IM yang diduga coba-coba melakukan korupsi proyek pengadaan. Amran telah melaporkan IM ke Kepolisian akhir bulan lalu, Kamis (29/8).

"Kami perintahkan kasus ini dilaporkan pekan lalu, sekarang sudah ada panggilan," kata Amran dalam keterangan resmi, Selasa (10/9).

Berdasarkan penelusuran Katadata, hanya ada satu direktur dengan inisial IM di Kementerian pertanian, yakni Direktur Pembiayaan Pertanian Kementan Indah Megawati.

Amran mengatakan, IM melanggar Pasal 378 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang penipuan. Ini karena IM telah mencatut nama Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Fausiah T Landja dalam percobaan korupsinya

IM diduga meminta para pengusaha yang tergabung dalam proyek pengadaan untuk menyetor dana awal antara 15% sampai 20% dari nilai proyek ke broker. Adapun IM mengaku bahwa pembayaran tersebut dilakukan atas nama Fausiah.

Atas kejadian tersebut, Amran memeriksa semua laporan terkait calo atau broker dalam semua proyek pengadaan di lingkungan Kementan yang sengaja meminta anggaran 20% untuk mendapatkan kontrak. Amran menekankan, semua laporan yang ternyata benar akan dilaporkan ke pihak Kepolisian.

"Saya perintahkan Inspektorat Jenderal Kementan untuk melaporkan ke aparat penegak hukum kalau ada kejadian tersebut," katanya.

Kasus korupsi terakhir kali dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan dia pejabat Kementan lainnya.

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. Pemerasan diduga dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan 2023, Muhammad Hatta.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu juga harus membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.14 miliar ditambah US$ 30.000. Harta SYL akan dilelang apabila tidak membayar uang pengganti. Bila hartanya tidak mencukupi, maka diganti kurungan penjara selama 2 tahun.

PT Pertamina (Persero) membuka kemungkinan memanfaatkan minyak goreng sisa pakai atau minyak jelantah untuk dijadikan sustainable aviation fuel (SAF) atau avtur ramah lingkungan. Senior Vice President (SVP) of Business Development PT Pertamina (Persero), Wisnu Medan Santoso, mengatakan perusahaan tengah mengkaji beberapa opsi untuk mengembangkan SAF dari minyak jelantah.

Menurut Wisnu, salah satu diskusi yang tengah dilakukan Pertamina adalah cara untuk mengumpulkan minyak jelantah dari masyarakat.

"Kita lagi eksplor opsi-opsi, karena kita punya SPBU, agen-agen cukup banyak di seluruh Indonesia," ujar Wisnu dalam acara Energizing Tomorrow: Menjawab Tantangan Transformasi Energi Menuju Net Zero Emission, di Jakarta, Selasa (10/9).

Meski begitu, ia belum bisa memastikan SPBU mana yang akan digunakan sebagai tempat pengumpulan minyak jelantah. Penggunaan minyak jelantah sebagai bahan baku untuk pembuatan SAF akan sulit dilaksanakan jika bahan bakunya masih kurang.

"Tanpa stok bahan baku yang cukup memang agak sulit mengembangkan proyeknya," ujarnya.

Dia mengatakan, Pertamina juga tengah menyiapkan Green Refinery Cilacap untuk pengembangan SAF. Fasilitas tersebut ditargetkan dapat memproduksi Biofuel dalam bentuk Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) dengan kapasitas 6.000 barel.

Kementerian ESDM Kaji Kelapa Jadi Bioavtur

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berencana mengembangkan kelapa tak layak konsumsi untuk diolah menjadi bahan baku campuran bahan bakar pesawat terbang atau bioavtur. Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Edi Wibowo, mengatakan kelapa menjadi salah satu potensi dan diakui dalam daftar calon bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF).

"Memang kelapa-kelapa reject itu salah satu potensi untuk bisa menjadi bahan baku bioavtur atau SAF itu," ujar Edi dalam Temu Media di Kantor Ditjen EBTKE, Senin (9/9).

Edi mengatakan, untuk dapat melaksanakan pemanfaatan kelapa tak layak konsumsi menjadi bioavtur masih terdapat beberapa hal yang harus diselesaikan. Salah satunya mengenai pembudidayaan kelapa masih belum memiliki industri yang besar atau masih dalam tahapan perkebunan rakyat.

Oleh karena itu, terdapat rencana tambahan tugas bagi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengelola di luar komoditas kelapa sawit, yakni kakao hingga kelapa.

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) akan melakukan survei seismik 3 dimensi di sekitar lapangan migas South Aman, Mindal, dan Asih, di Kabupaten Siak. Survei seismik 3D Lisaman ini akan dilaksanakan mulai Oktober 2024 hingga Oktober 2025 dengan luas area mencapai 358 km2.

Corporate Secretary PHR Rudi Ariffianto mengatakan, survei ini bertujuan untuk menemukan potensi kandungan migas baru yang belum tereksplorasi. “Dengan pemetaan struktur bawah permukaan menggunakan data seismik 3D Lisaman ini, diharapkan kami dapat menentukan lokasi yang paling tepat untuk melakukan pengeboran eksplorasi,” kata Rudi dalam siaran pers, dikutip Selasa (10/9).

Survei seismik adalah teknik eksplorasi geofisika menggunakan gelombang suara untuk memetakan struktur bawah permukaan bumi. Melalui data yang diperoleh dari survei seismik ini, PHR dapat mengidentifikasi potensi cadangan minyak dan gas baru, serta mengoptimalkan produksi di lapangan-lapangan yang sudah ada. Adapun target dari usulan Seismik 3D Lisaman adalah perangkap di Formasi Petani, Sihapas dan Pematang.

“Survei seismik dapat meningkatkan produksi minyak dan memperpanjang umur produksi suatu lapangan. Dengan mengetahui lokasi cadangan minyak yang tepat, membantu pekerja melakukan pengeboran secara lebih efektif dan efisien,” kata Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison.

Yanin menyebut, survei seismik merupakan bagian dari pemenuhan Komitmen Kerja Pasti (KKP) Eksplorasi PHR WK Rokan kepada pemerintah melalui SKK Migas.

PHR merupakan pengelola wilayah kerja (WK) Rokan, di Riau sejak 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. WK ini memiliki 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul. WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina.

Tidak hanya itu, menurut data Kementerian ESDM, PHR merupakan produsen minyak bumi terbanyak di Indonesia pada semester I 2024, berikut daftarnya:

• Pertamina Hulu Rokan 157.226 bph, turun 2,72%
• Exxonmobil Cepu 143.946 bph, turun 7,40%
• Pertamina EP 66.468 bph, turun 4,25%
• Pertamina Hulu Mahakam 25.527 bph, turun 3,68%
• Pertamina Hulu Energi ONWJ 24.962 bph, turun 6,09%
• Pertamina Hulu Energi OSES 19.855 bph, naik 13,39%
• Petrochina Jabung 14.652 bph, turun 4,25%
• PHSS 10.580 bph, turun 3,48%
• Medco E&P Natuna 9.991 bph, turun 5,66%
• PC Ketapang II 8.770 bph, turun 9,34%
• KKKS lainnya 96.295 bph, turun 5,7%

PT Pertamina (Persero) menargetkan proporsi pendapatan dari bisnis hijau mencapai 20 % pada 2060. Namun demikian, proporsi pendapatan Pertamina masih didominasi oleh energi fosil hingga tahun tersebut.

Berdasarkan paparan Pertamina, pendapatan perusahaan ditargetkan sebesar 50-55% dari energi fosil pada 2060. Sementara 20-25% sisanya berasal dari petrokimia.

Pada 2030, Pertamina hanya menargetkan pendapatan dari bisnis hijau sebesar 3%. Pendapatan perusahaan pelat merah tersebut masih didominasi energi fosil sebesar 80% dan petrokimia 17 %.

Senior Vice President (SVP) of Business Development PT Pertamina (Persero), Wisnu Medan Santoso, mengatakan pelaksanaan dekarbonisasi tidak selalu berbicara mengenai anggaran yang ditetapkan melainkan juga terdapat peluang untuk meraih pendapatan baru.

"Mungkin orang beranggapan bahwa dekarbonisasi itu merupakan cost, merupakan biaya. Tapi tidak sepenuhnya benar. Karena dari upaya dekarbonisasi rupanya ada uang-uang bisnis baru yang bermunculan juga," ujar Wisnu dalam acara Energizing Tomorrow: Menjawab Tantangan Transformasi Energi Menuju Net Zero Emission, Jakarta, Selasa (10/9).

Adapun enam sumber pendapatan bisnis Pertamina adalah:

1. Biofuel

Wisnu mengatakan, salah satu bisnis yang akan berkembang dalam periode dekarbonisasi adalah pemanfaatan bahan bakar yang bersumber dari nabati atau tumbuhan. Potensi bisnis biofuel akan sangat besar perananya bagi industri energi di Indonesia.

Berdasarkan data Pertamina, Indonesia berpotensi memproduksi biofuel dengan kapasitas 200 kilo barel per day (KPBD) untuk produk bahan bakar nabati.

2. Pembangkit EBT

Selain biofuel, bisnis lainya adalah potensi bisnis pembangkitan listrik terbarukan. Salah satunya adalah pemanfataan potensi panas bumi, angin, dan surya di Indonesia.

Wisnu mengatakan, Pertamina akan mengembangkan potensi energi baru terbarukan (EBT) hinggamencapai 65 gigawatt (GW) pada 2060. Jumlah itu mencapai 15 % dari pangsa pasar di Indonesia.

3. CCS/CCUS

Menurut Wisnu, potensi bisnis carbon capture storage (CCS) di Indonesia yang sangat besar. Bisnis CCS penting setelah pemerintah Indonesia menetapkan komitmen pada Paris Agreement.

Menurutnya, menangkap karbon dari udara itu menjadi sangat penting dan menjadi sangat kritikal. Karbon yang ditangkap tersebut disimpan dalam reservoir yang ada di dalam bumi.

"Nah Indonesia punya potensi reservoir yang sangat banyak sehingga kita bisa jadi tempat penyimpanan yang sangat baik," ujar Wisnu dalam acara Energizing Tomorrow: Menjawab Tantangan Transformasi Energi Menuju Net Zero Emission, Jakarta, Selasa (10/9).

4. Baterai kendaraan listrik

Pertamina berencana mampu memproduksi baterai dengan kapasitas hingga 80 gigawatthour (GWH) dan kapasitas produksi kendaraan roda dua mencapai 800 ribu per tahun. Selain itu, Pertamia berencana membangun 1,5 Terrawatt Hour (TWh) stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

5. Hidrogen

Pertamina menargetkan untuk memproduksi hidrogen hingga 3 metrik ton per anum (MTPA) untuk kendaraan dan industri di Indonesia pada 2060.

6. Bisnis Karbon

Pertamina menargetkan sebanyak 20 juta metrik ton karbon dioksida (mntCO2) untuk diperjual belikan pada 2030.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghabiskan sisa masa jabatan dengan berkantor dari Ibu Kota Negara Nusantara, Pasir Penajam Kalimantan Timur. Sesuai rencana Jokowi akan berkantor di IKN hingga purnatugas pada 19 Oktober 2024.

Jokowi mengatakan dirinya akan melakukan rapat terbatas hingga sidang kabinet paripurna bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju. "Ya nanti rapat dengan menteri, menerima tamu-tamu seperti biasanya, dan juga groundbreaking beberapa investor yang masuk," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meninjau Pasar Tradisional Delimas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa (10/9).

Adapun Jokowi bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju dijadwalkan menggelar sidang kabinet paripurna pada Jumat (13/9) mendatang. Meski berkantor di IKN, Jokowi menyampaikan akan tetap melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

"Saya tetap mutar ke daerah tapi mungkin berangkatnya dari IKN," ujar Jokowi.

Dia menyampaikan bahwa keputusan mengenai penggunaan Bandara IKN sebagai sarana akomodasi tergantung pada kesiapan bandara tersebut. Menurut Jokowi, keberangkatan menuju daerah juga bisa melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan apabila Bandara IKN dirasa belum siap untuk mengakomodir kebutuhan landasan pacu pesawat terbang.

"Ya nanti kita lihat kondisinya, kalau bisa terbang ya dari bandara baru, kalau tidak ya dari Balikpapan," kata Jokowi.

Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menyebut konstruksi landasan pacu Bandara VVIP IKN sepanjang 2.200 meter telah rampung pada pekan ini. Dengan demikian, pesawat kepresidenan sudah bisa mendarat di Bandara IKN saat Presiden Jokowi mulai berkantor di bandar baru.

Pesawat Kepresidenan adalah varian dari Boeing 747-200 yang membutuhkan landasan pacu setidaknya 2.200 meter. Pelaksana Tugas Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni mengatakan, Presiden Jokowi dapat mendarat di Bandara VVIP IKN pada pekan ini, Kamis (12/9).

Meski begitu kesiapan bandara VVIP IKN tetap akan menunggu hasil pemeriksaan ganda. Raja Juli memastikan akan tetap mengutamakan faktor keselamatan.

Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional memperkirakan, target produksi minyak satu juta barel per hari dan produksi gas 12 miliar kaki kubik per hari (mmscfd) pada 2023 tidak akan tercapai.

“Tidak akan tercapai karena tidak ada undang-undang sebagai kepastian hukum, ditambah lagi ada yang namanya geopolitik,” kata Ketua Umum Aspermigas Mustiko Saleh saat ditemui di Jakarta pada Selasa (10/9).

Mustiko menyebut target produksi migas 2030 juga sulit tercapai sebab terganjal permasalahan perizinan. Menurutnya perizinan untuk masalah migas di Indonesia belum terintegrasi sehingga membuat proses semakin lama dan membingungkan.

“Harusnya perizinannya satu pintu, agar urusan-urusan yang ada bisa diselesaikan dengan mudah,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia menekankan, target produksi migas 2030 ditetapkan tanpa uji kelayakan atau due diligence yang terlalu sembarangan. Padahal, menurut dia, target tersebut seharusnya ditetapkan dengan menghitung setiap kemampuan perusahaan untuk produksi migas secara mendetail,” katanya.

SKK Migas sebelumnya memastikan, target produksi migas 2030 harus tercapai dan tidak akan direvisi. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D.Suryodipuro mengatakan pihaknya akan tetap mengacu pada target tersebut.

“Bukan revisi, tapi kami selalu meng-update. Tapi intinya kalau buat kami adalah tetap target 1 juta barrel oil per day itu tidak berubah. Itu harus dicapai,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, pada Senin (18/3).

“Kami selalu mengevaluasi terkait dengan proyek jangka panjang (LTP). Jadi kami lihat perkembangannya bagaimana. Kami akan selalu meng-update lah,” kata Hudi menambahkan.

Sebab menurutnya, meskipun nanti produksi migas Indonesia sudah sesuai target 2030, namun sebetulnya jumlah kebutuhan migas dalam negeri lebih banyak dibandingkan target tersebut.

“Karena dengan 1 juta barrel oil per day, itu kan kita sendiri masih impor untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah kita. Jadi itu tetap kita harus lakukan. Nah, mengenai masalah itu mau direvisi atau apa, yang jelas SKK Migas selalu melakukan evaluasi on a yearly basis,” ucapnya.

Sementara itu, kinerja lifting minyak bumi sebesar 576 ribu barel per hari (bph) pada semester I 2024 atau 91% dari target yang ditetapkan dalam APBN.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa kinerja di bawah target ini disebabkan oleh gangguan yang terjadi di berbagai lokasi pengeboran. “Sehingga drilling practice lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan, kemudian ada beberapa keterlambatan kegiatan drilling yang mengakibatkan realisasi produksi minyak kita 576 ribu bph,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7).

Dalam APBN 2024, pemerintah menetapkan target lifting minyak bumi sebanyak 635 ribu bph. Sementara itu, untuk lifting gas bumi pada semester I 2024 ini mencapai 5.301 mmscfd atau 92% dari target APBN. “Meskipun kami masih mengalami kendala untuk target APBN. Tapi sudah mulai kelihatan adanya incline untuk lifting gas,” ujar Dwi.

Positifnya penjualan eceran pada Juli turut mengerek sejumlah emiten ritel, salah satunya saham ritel dan investasi Grup Salim, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET).

Saham Indoritel Makmur Internasional (DNET) pada perdagangan saham siang ini pukul 14.40 WIB, melesat 10,28% ke level Rp 11.800 per lembar saham. Sahamnya diperdagangkan di rentang Rp 10.750-Rp 12.825 per helainya.

Kemudian volume yang diperdagangkan tercatat 1,59 juta, dengan nilai transaksi Rp 19,86 miliar, hingga kapitalisasi pasarnya sebesar Rp 167,37 triliun. Tak hanya itu, sahamnya bergerak fluktuatif bahkan sempat meroket 16,82% pada perdagangan saham pagi ini pukul 09.45 WIB.

Apabila melihat tren pergerakannya, saham DNET naik 89,56% dalam seminggu terakhir. Adapun secara year to date (ytd) sahamnya melonjak 151,06% dan dalam enam bulan terakhir terbang hingga 159,34%.

Founder Indonesia Investment Education, Rita Efendy menyebutkan bahwa kenaikan saham ritel terutama didorong oleh sektor makanan, minuman, hingga tembakau.

“Kenaikan juga didorong oleh sub kelompok sandang,” kata Rita dalam keterangannya, Selasa (10/9).

Sedangkan Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta mengatakan melonjaknya saham DNET usai Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut suspensi emiten retail Indomaret itu.

“Karena suspensi BEI itu sudah berakhir, jadi otomatis harga sahamnya memang mengalami ARA,” tambahnya kepada Katadata.co.id, Selasa (10/9).

Penjualan Ritel Diperkirakan Naik pada Agustus 2024

Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Gubernur Bank Indonesia Departemen Komunikasi, Erwin Haryono menyampaikan kinerja penjualan eceran pada Agustus 2024 diperkirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Agustus 2024 yang diperkirakan mencapai 215,9 atau tumbuh 5,8% (yoy).

Bank Indonesia (BI) juga melaporkan bahwa kenaikan penjualan eceran didorong oleh mayoritas kelompok. Adapun pertumbuhan tertinggi pada kelompok barang budaya dan rekreasi, diikuti oleh bahan bakar kendaraan bermotor dan subkelompok sandang.

Secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan naik 1,6% (mtm), setelah mengalami kontraksi sebesar 7,2% (mtm) pada bulan sebelumnya. Peningkatan kinerja penjualan eceran ini diprediksi terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, peralatan informasi dan komunikasi, serta perlengkapan rumah tangga lainnya.

“Juga didorong oleh peningkatan permintaan saat event HUT RI didukung penerapan strategi potongan harga oleh retailer,” tulis Erwin dalam keterangannya, Selasa (10/9).

Bank Indonesia (BI) melaporkan hasil survei penjualan eceran Agustus 2024. Berdasarkan survei tersebut, penjualan eceran pada Agustus 2024 diperkirakan meningkat.

Hal ini didorong oleh peningkatan kunjungan rekreasi, pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga adanya potongan harga atau diskon pada hari ulang tahun (HUT) Indonesia.

“Hal ini tercermin dari indeks penjualan riil atau IPR Agustus 2024 yang diperkirakan mencapai 215,9 atau tumbuh 5,8% secara tahunan,” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan tertulis, Selasa (10/9).

Dia menjelaskan, peningkatan penjualan eceran tersebut didorong oleh mayoritas tertinggi pada kelompok barang budaya dan kunjungan rekreasi yang tumbuh 2,8% secara tahunan (yoy). Diikuti bahan bakar kendaraan bermotor dan subkelompok sandang yang masing-masing tumbuh 4,4% yoy dan 5,9% yoy.

Secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan meningkat 1,6% setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi 7,2%. Peningkatan penjualan eceran diperkirakan terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau,peralatan informasi dan komunikasi, serta perlengkapan rumah tangga lainnya.

“Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan saat acara HUT Indonesia, didukung penerapan strategi potongan harga oleh retailer,” ujar Erwin.

Didorong Kelompok Makanan dan Minuman

Pada Juli 2024, IPR secara tahunan juga mengalami peningkatan. Erwin menyebut nilai IPR mencapai 212,4 atau tumbuh sebesar 4,5% secara tahunan pada Juli 2024 dibandingkan bulan sebelumnya.

Peningkatan IPR didorong oleh kelompok makanan, minuman, tembakau serta subkelompok sandang, Sementara penjualan kelompok suku cadang dan aksesori serta bahan bakar kendaraan bermotor yang tercatat tetap tumbuh.

Sedangkan penjualan eceran secara bulanan mengalami penurunan sebesar 7,2% yang disebabkan oleh normalisasi permintaan setelah hari libur iduladha pada Juli 2024.

Beberapa kelompok yang masih tumbuh dan menahan penurunan kinerja penjualan eceran yang lebih dalam yaitu subkelompok sandang dan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, sementara kelompok barang budaya dan rekreasi tercatat tumbuh meski melambat.

Dari sisi harga, tekanan inflasi tiga dan enam bulan yang akan datang yaitu pada Oktober 2024 dan Januari 2025 diperkirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) pada Oktober 2024 dan Januari 2025 yang tercatat masing-masing sebesar 141,3 dan 166,7.

"Nilai ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 134,5 dan 161,0 sejalan dengan pola historis tiga tahun terakhir,” ujar Erwin.

PT Pertamina (Persero) siap mendukung kebijakan cadangan penyangga energi pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024.

"Tentu Pertamina juga siap, baik itu penyediaan infrastruktur maupun nanti pengelola dari cadangan penyangga energi," ujar SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso di Jakarta, Selasa (10/9).

Wisnu menyampaikan bahwa Pertamina menyambut baik Perpres tentang Cadangan Penyangga Energi yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan kebutuhan penyangga energi sangat krusial.

"Perpres itu sudah lama kita nantikan. Alhamdulillah terima kasih pemerintah telah mengeluarkan perpres tersebut," katanya.

Dia juga menambahkan bahwa belum ada arahan dari pemerintah kepada Pertamina terkait dengan cadangan penyangga energi tersebut. Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi Penyediaan, Cadangan Penyangga Energi (CPE) merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat. CPE merupakan barang milik negara berupa persediaan.

Penyediaan CPE bertujuan untuk menjamin ketahanan energi nasional, mengatasi krisis energi dan darurat energi, serta
melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dengan komitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya akses terhadap energi bersih dan terjangkau serta langkah penanganan iklim dan dampaknya.

Perpres Nomor 96 Tahun 2024 tersebut diterbitkan dengan pertimbangan Indonesia memerlukan cadangan penyangga energi yang mampu untuk menyediakan energi sesuai kondisi dan ketersediaan energi setempat dengan memperhatikan komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan bagi energi bersih dan terjangkau serta ramah lingkungan. Hal itu untuk menjamin ketahanan energi nasional.

Pertimbangan berikutnya untuk memberikan arah bagi pemerintah dalam melaksanakan penyediaan cadangan penyangga energi, perlu mengatur jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi. Kemudian untuk menjaga ketersediaan cadangan energi baik jumlah maupun standar dan mutunya sesuai dengan kebutuhan konsumsi nasional, perlu diatur pelaksanaan pengelolaan cadangan penyangga energi.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menggelar pemilu ulang bila kotak kosong menang di Pilkada serentak 2024. Usul itu kata Doli akan disampaikan dalam oleh Komisi II dalam rapat bersama KPU RI, Selasa (10/9).

Rapat konsultasi yang digelar hari ini merupakan tindak lanjut surat yang dikirim KPU kepada DPR. Saat ini KPU mencatat terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon di pilkada. Adapun pemilu ulang menurut Doli bisa dilakukan paling lambat setahun setelah Pilkada.

"Kenapa? Karena nanti kan pasti akan ditunjuk pejabat, jadi begitu nanti terpilih kotak kosong dan kemudian masa jabatan kepala daerah itu habis, maka harus ditunjuk Penjabat. Nah Penjabat ini enggak boleh lama-lama," kata Doli.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan dalam pelaksanaannya kewenangan Pj tak seluas kepala daerah definitif. Keberadaan daerah tanpa kepala daerah definitif dinilai akan mengganggu jalannya pembangunan serta pemerintahan.

Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa (10/9) sore ini untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada Serentak 2024.

Merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, menjadi Undang-Undang terdapat dua alternatif bila dalam pilkada yang diikuti calon tunggal dimenangkan oleh kotak kosong. Pilihan pertama ada pilkada digelar tahun berikutnya atau pilihan kedua digelar mengikuti pilkada yang berikutnya.

Menurut Doli bila pilkada ulang yang dilakukan pada periode berikutnya pada tahun 2029 membutuhkan waktu yang lama. Ia menilai pilkada ulang lebih baik dilakukan pada tahun berikutnya atau diselenggarakan pada 2025. Hal ini untuk menghindari masa jabatan kepala daerah yang habis dipimpin oleh penjabat (Pj).

"Pj. itu janganlah satu periode begitu, setahun atau dua tahun kewenangannya kan juga terbatas dibandingkan dengan kepala daerah yang definitif," kata Doli.

Selain itu, dia mengatakan hal tersebut harus diputuskan hari ini meskipun rapat yang diselenggarakan hanya bersifat konsultasi. Dirinya juga sudah membuat kajian dan mengonfirmasinya ke KPU.

Standard Chartered belum lama mengadakan diskusi panel dengan tema Decarbonisation Opportunities in ASEAN pada ajang Indonesia International Sustainability Forum 2024 (ISF 2024).

Ajang ini mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas strategi yang dapat ditindaklanjuti guna mempercepat transisi menuju masa depan emisi nol-bersih di ASEAN.

Diskusi panel menampilkan sejumlah pakar dan pimpinan industri yakni Prashant Hampihallikar, Head of Corporate Investment Banking, Standard Chartered Indonesia dan Alice Carr, Executive Director, Public Policy and JETPs, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Selain itu, ada Srini Nagarajan, Managing Director and Head of Asia, British International Investment dan Neo Gim Huay, Managing Director, World Economic Forum. Diskusi dimoderatori oleh Dale Hardcastle.

Para panelis memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai negara mengatasi tantangan untuk mempercepat transisi net-zero, dan sembari terus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, diskusi ini juga menggali pentingnya menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung untuk memungkinkan terjadinya perubahan yang diperlukan. Para panelis berbagi contoh praktis tentang bagaimana kebijakan tertentu berhasil memobilisasi modal dan mengatasi tantangan dalam investasi ramah lingkungan.

Kolaborasi merupakan tema utama yang tergali dalam diskusi ini, dimana para panelis sepakat bahwa kerja sama regional sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Mereka mengeksplorasi bagaimana ASEAN dapat meningkatkan kolaborasi regional melalui inisiatif seperti pembagian energi lintas batas dan harmonisasi standar pasar karbon.

Panel ini menggarisbawahi bahwa meskipun ASEAN menghadapi tantangan unik dalam transisinya menuju perekonomian net-zero, terdapat peluang yang jelas untuk mempercepat kemajuan melalui kolaborasi strategis, inovasi kebijakan, dan investasi yang ditargetkan pada sektor-sektor yang berdampak besar.

Adapun acara ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Pendanaan Iklim Mari Elka Pangestu, Standard Chartered Group CEO Bill Winters, dan Cluster CEO, Indonesia and ASEAN Markets, Standard Chartered Rino Donosepoetro,.

Dalam pidato sambutannya Standard Chartered Group CEO Bill Winters menekankan bahwa salah satu kendala terbesar dalam transisi energi bukanlah adanya kekurangan dana, namun tantangan untuk mengarahkan modal ke tempat yang paling membutuhkan.

Dirinya menjelaskan bahwa sejumlah perubahan kebijakan di ASEAN dan Indonesia telah membantu menciptakan kerangka standar untuk menjembatani kesenjangan antara investor dan proyek yang membutuhkan pendanaan.

Bill menuturkan, pada dasarnya tugas pelaku industri bisnis adalah mendorong keterlibatan sektor swasta, bersamaan dengan kebijakan publik dan pendanaan publik.

“Melalui kemitraan, kita dapat fokus pada hal-hal yang dapat memberikan dampak terbesar, dan saya yakin bahwa kita dapat menyelesaikan masalah eksistensial yang kita hadapi ini,” jelas Bill.

Standard Chartered sebelumnya telah mengumumkan komitmen untuk memobilisasi US$300 miliar dalam bentuk pendanaan keberlanjutan (sustainable finance) hingga tahun 2030. Selama periode Januari 2021 hingga September 2023, Standard Chartered secara global telah memobilisasi US$87,2 miliar untuk memenuhi komitmen tersebut, yang menunjukkan bahwa Standard Chartered berhasil mewujudkan ambisinya.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya berujar, dengan keragaman perekonomian ASEAN, selalu ada peluang untuk mengatasi perubahan iklim. Namun, secara bersamaan selalu ada tantangan untuk memastikan bahwa setiap negara anggota ASEAN memiliki kemampuan dan kecukupan dana untuk mengatasi isu perubahan iklim.

Menurutnya, dekarbonisasi di kawasan ASEAN juga harus memprioritaskan optimalisasi investasi publik dan swasta, karena upaya ini bisa memakan biaya yang sangat mahal.

“Itulah sebabnya saya senang mengetahui bahwa taksonomi ASEAN untuk keuangan berkelanjutan dapat berfungsi sebagai kerangka kerja yang berharga bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam upaya dekarbonisasi, terutama dalam mengadopsi praktik keuangan berkelanjutan yang dapat mendukung tujuan penghindaran perubahan iklim,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan sejumlah upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim seperti kerja sama dengan Singapura dalam perdagangan listrik ramah lingkungan yang diperkirakan akan menghasilkan investasi sebesar US$30-50 miliar dalam pembangkit listrik tenaga surya dan manufaktur solar PV.

Indonesia juga akan memanfaatkan cadangan mineral penting yang dimilikinya, antara lain untuk menghasilkan produk bernilai lebih tinggi, seperti baterai untuk kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi baterai untuk sumber listrik intermiten.

“Meskipun kami telah berupaya, kami tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Kolaborasi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi yang diperlukan dapat diakses untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh kawasan; dan investasi besar tersedia untuk mendanai inisiatif dekarbonisasi ini,” tuturnya.

Penyampaian Temuan Utama dari Laporan Southeast Asia Green Economy 2024

Diskusi panel diawali dengan presentasi temuan dari sebuah laporan bertajuk Southeast Asia’s Green Economy 2024 – Moving the Needle, yang dikeluarkan oleh Bain & Company, GenZero, Standard Chartered dan Temasek.

Laporan yang sudah memasuki edisi kelimanya ini mengidentifikasi 13 ide investasi untuk dekarbonisasi yang menghadirkan peluang ekonomi hingga US$150 miliar pada tahun 2030.

Ide-ide ini mencakup sektor-sektor seperti alam dan pertanian, listrik, transportasi, dan bangunan, untuk mengatasi tantangan-tantangan unik di kawasan ASEAN dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan transisi energi. Pemaparan laporan disampaikan oleh Dale Hardcastle, Partner, Bain & Company.

Laporan tahun ini juga mengidentifikasi lima aspek yang dapat mempercepat transisi hijau di kawasan Asia Tenggara: (1) insentif kebijakan yang lebih komprehensif, (2) mekanisme keuangan yang inovatif, (3) peningkatan investasi dari sektor swasta, (4) pengembangan proyek percontohan dan (5 ) kolaborasi regional.

Laporan ini juga menunjukan keberhasilan Indonesia mencapai peningkatan skor indeks hijau tahun 2024 yang dibantu oleh kemajuan yang terlihat dalam emisi gas rumah kaca dan peluncuran JETP CIPP yang menguraikan prioritas dan rencana pendanaan untuk implementasi JETP.

Indonesia juga mengalami peningkatan yang stabil sebesar 28% dalam investasi ramah lingkungan swasta di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat kesenjangan investasi dan upaya signifikan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan investasi modal sebesar $108 miliar.

Agar Indonesia dapat mempercepat pengembangan ekonomi hijau, laporan ini menyarankan upaya kolaboratif antara sektor publik dan swasta untuk pendanaan transisi, pengembangan penetapan harga karbon, dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang kompetitif, seperti memanfaatkan ketersediaan mineral nikel yang berlimpah untuk memanfaatkan meningkatnya permintaan dari industri kendaraan listrik (EV).

Rino Donosepoetro, Cluster CEO, Indonesia and ASEAN Markets, Standard Chartered, menjelaskan, negara-negara ASEAN berada pada tahap transisi yang berbeda-beda, namun kawasan ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk melakukan aksi iklim dalam skala besar.

Dengan mendorong kolaborasi dan memanfaatkan mekanisme keuangan yang inovatif, kita dapat mendorong transisi menuju perekonomian beremisi karbon rendah dan ramah lingkungan.

Di Indonesia, Rino menjelaskan, Standard Chartered bangga dapat bermitra dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mendorong penerapan JETP di Indonesia melalui pendekatan terstruktur untuk mendukung pencapaian SDG.

“Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia untuk terus mendorong transisi di Indonesia dan berterima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atas kesempatan mendukung ajang ISF 2024,” katanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Budi Arie Setiadi menyatakan era digitalisasi, termasuk kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) menciptakan 149 juta pekerjaan digital di seluruh dunia pada 2025.

Menurut dia, sektor yang paling banyak mengadopsi teknologi digital yakni telekomunikasi, teknologi, dan sektor jasa keuangan.

“Di Indonesia, 27 juta spai 46 juta pekerjaan baru akan muncul akibat automatisasi pada 2030,” ujar Menteri Kominfo Budi Ariel Setiadi dalam acara Peluncuran Hasil Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia alias IMDI 2024, di The Westin, Jakarta, Selasa (10/9).

Kendati demikian, kondisi itu tidak serta merta menjadi keuntungan. Pasalnya, 90% perusahaan Indonesia merasa kekurangan talenta digital di pasar tenaga kerja.

Oleh sebab itu, Kominfo menilai perlu ada upskilling atau program peningkatan kemampuan dan reskilling alias penambahan kemampuan baru seperti keamanan siber, data science hingga pemanfaatan AI dan big data.

Menteri Kominfo Budi Ariel Setiadi pun mengungkapkan ada tantangan di era digitalisasi, yakni ancaman penyebaran konten negatif dan provokatif yang bisa menimbulkan perpecahan, serta kesenjangan literasi dan keterampilan digital bias menghambat pemanfaatan ruang digital.

Untuk mengukur kompetensi dan keterampilan digital, Kominfo mencanangkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia alias IMDI. Perhitungan ini sudah dirilis sejak 2022 sebagai salah satu bentuk Digital Economy Working Group atau DEWG dalam Presidensi Indonesia di G20 pada 2020.

“IMDI mengukur kondisi masyarakat digital Indonesia di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sehingga dapat menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan serta pengembangan program SDM digital yang komprehensif dan tepat sasaran,” kata Budi Arie.

IMDI 2024 43,34 atau naik 0,17 poin dibandingkan tahun lalu 43,18. Dari 38 provinsi, bleum ada provinsi dengan indeks masyarakat digital sangat tinggi.

Selain itu, hanya ada lima provinsi dengan indeks tinggi, 32 kategori cukup, dan satu rendah. Berikut lima provinsi dengan indeks masyarakat digital tinggi:

1. Jakarta (50,5)
2. Bali (49,05)
3. Bangka Belitung (47,62)
4. Jawa Tengah (47,42)
5. DI Yogyakarta (47,10)