Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa Kementerian Keuangan berhasil melakukan efisiensi anggaran Rp 2,21 triliun selama 2020-2023. Keberhasilan itu berkat usaha Kemenkeu dalam mengelola secara hati hati, efisien, dan disiplin.

Hal ini juga melalui penerapan teknologi digital. “Berbagai simplifikasi digitalisasi dari proses bisnis ini menghasilkan efisiensi yang cukup signifikan dan ini kami sampaikan waktu itu di dalam Komisi XI DPR sebesar Rp 2,21 triliun. Kita mendapatkan efisiensi yang terdiri dari dari 11 langkah,” kata Sri Mulyani Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (21/8).

Dalam paparannya, bendahara negara itu menyampaikan simplifikasi dan digitalisasi atau otomasi proses bisnis memberikan dampak positif. Hal itu berupa peningkatan produktivitas, efisiensi pelayanan, maupun optimalisasi pemberdayaan SDM yang merupakan upaya pelaksanaan belanja yang berkualitas di Kemenkeu.

11 Langkah Pengelolaan Keuangan

Adapun 11 langkah pengelolaan keuangan melalui kebijakan negative growth jumlah pegawai, pengendalian belanja birokrasi, dan pengadaan collaborative tools secara terpusat.

Dibarengi optimalisasi anggaran penanganan pandemi Covid-19, konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog LKPP dan kebijakan TKDN, serta digitalisasi proses bisnis berdampak turunnya belanja pencetakan dokumen.

Selain itu, perempuan yang ketap disapa Ani itu menyebut efisiensi anggaran Kemenkeu juga dihasilkan melalui optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana sehingga berdampak penurunan biaya paket meeting.

Kemenkeu juga melakukan prioritasi pembentukan tim yang bersampak kepada efisiensi honorarium tim. Begitu juga dengan implementasi ruang kerja masa depan yang berdampak turunnya alokasi sewa kantor.

Dibarengi dengan pembayaran belanja pegawai terpusat yang berdampak terhadap turunnya anggaran pengelolaan gaji dan optimalisasi SDM. Selain itu, juga standarisasi harga dan pemberian seminar kit yang selektif.

"Ini semuanya untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu harus memberi contoh waktu kita bicara tentang efisiensi spending better quality kita lakukan pada level mikro organisasi," ujar Sri Mulyani.

Surplus Keseimbangan Primer

Sebelumnya, Sri Mulyani juga melaporkan kinerja APBN 2023 yang telah dipertanggungjawabkan menunjukkan dampak dari kinerja positif ekonomi.

Konsolidasi fiskal secara disiplin dan konsisten mampu menghasilkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp 102,59 triliun pada 2023. “Ini merupakan surplus pertama kali sejak 2012," kata Sri Mulyani.

Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi pengeluaran atau belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jika total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang, maka keseimbangan primer akan positif.

Polemik Undang-undang Pilkada yang mereda dinilai bisa memberikan sentimen positif bagi penguatan rupiah hari ini. Pengamat pasar uang, Ariston Tjendra, mengatakan rupiah bisa menguat lagi terhadap dolar AS pada Jumat hari ini (23/8), seiring dengan sudah selesainya masalah di DPR, .

“Pasar masih bereskpektasi positif terhadap peluang pemangkasan suku bunga acuan AS yang menjadi dorongan rupiah menguat terhadap dolar AS sebelum ini,” kata Ariston kepada Katadata.co.id, Jumat (23/8).

Ariston menjelaskan kondisi pagi ini, terlihat dolar AS melemah terhadap sebagian besar nilai tukar regional. Selain itu, malam ini pasar menantikan pernyataan dari Jerome Powell yang kemungkinan tidak banyak berubah dari sebelumnya. Pasar masih bereskspektasi bahwa The Fed akan mendukung pemangkasan suku bunga.

“Peluang penguatan ke arah Rp 15.500 hingga Rp 15.530 per dolar AS dengan potensi resisten di kisaran Rp 15.659 per dolar AS hari ini,” ujar Ariston.

Berdasarkan data Bloomberg hari ini pukul 09.15 WIB, rupiah berada pada level Rp 15.656 per dolar AS. Level rupiah tersebut meningkat 56,0 poin atau sebesar 0,36%.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas, Fikri C Perman, juga memproyeksikan rupiah akan kembali menguat hari ini. “Semoga hari ini kembali terapresiasi ke Rp 15.520 per dolar AS hingga Rp 15.650 per dolar AS,” kata Fikri.

Hal itu didukung dengan dibatalkannya UU Pilkada sehingga membuat kondisi politik di Indonesia tidak sepanas kemarin. Terdapat juga ekspektasi pernyataan Powell akan dovish pada malam malam ini dan membuat dolar AS melemah.

Di sisi lain, analis komoditas dan mata uang Lukman Leong memperkirakan rupiah hari ini masih berpotensi melemah terhadap dolar AS. Hal itu karena masih adanya tekanan data neraca transaksi berjalah yang menunjukkan defisit yang jauh lebih besar berturut-berturut dalam lima kuartal.

Dari domestik, Lukman mengatakan situasi politik seputar polemik UU Pilkada sudah mereda. Hanya saja masih meyisakan kekhawatiran dan ketidakpastian kedepannya.

Sementara itu, investor juga masih menantikan pidato Powell dalam simposium dan mengantisipasi pernyataannya seputar potensi resesi AS. “Rupiah pergerakannya hari ini berada pada kisaran Rp 15.600 hingga Rp 15.700 per dolar AS,” kata Lukman.

PT Bank CIMB Niaga Tbk menargetkan fitur beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (paylater) akan diluncurkan pada 2024 ini. Terdapat sejumlah pertimbangan bagi perusahaan dengan kode emiten BNGA tersebut saat meluncurkan paylater.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga, Noviady Wahyudi menjelaskan pertimbangan pertama terkait sistem yang dalam pengembangan untuk fitur paylater yang akan diluncurkan nanti.

"Kedua kami melihat timing (peluncuran paylater) dan memang ada prioritas-prioritas yang dijalani terlebih dahulu," kata Noviady ketika ditemui di kawasan Jakarta Pusat, dikutip Jumat (23/8).

Namun demikian, Noviady menyebutkan nasabah dapat menggunakan fasilitas kredit yang sebenarnya hampir mirip dengan fasilitas paylater. Ia menyebut jika nasabah bisa menggunakan CIMB Niaga dan dapat dinikmati dengan cicilan 0% melalui tenor tiga sampai enam bulan.

"Peluncuran paylater dikhususkan untuk yang spesifik ke nasabah tabungan dulu. Tunggu tanggal mainnya," ungkapnya.

Sebagai informasi, CIMB Niaga (BNGA) sebelumnya bakal meluncurkan fitur paylater di aplikasi OCTO Mobile pada rentang Juni-Juli 2024. Namun hingga kini perusahan masih menunggu momen peluncuran paylater karena berbagai pertimbangan.

Waktu peluncuran sebenarnya direncanakan pada April 2024. Saat itu Noviady beralasan jika batalnya peluncuran dipicu libur panjang pada April 2024.

Adapun BNGA membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 3,4 triliun pada semester I 2024. Perolehan laba emiten koleksi investor kawakan Lo Kheng Hong tersebut naik 5,4% secara tahunan (yoy) dari setahun sebelumnya sebesar Rp 3,23 triliun.

Berdasarkan laporan keuangannya, pendapatan bunga dan syariah-bersih turun 2,6% menjadi Rp 6,65 triliun pada semester I 2024. Secara rinci, pendapatan bunga CIMB Niaga naik 6,3% menjadi Rp 9,26 triliun pada semester I 2024 dari sebelumnya Rp 8,71 triliun. Kemudian pendapatan syariah naik 12,8% menjadi Rp 2,58 triliun dari sebelumnya Rp 2,29 triliun.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyebut penggunaan motor listrik lebih menghemat pengeluaran masyarakat dibandingkan dengan menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak.

Sekretaris Jendral Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mencontohkan satu liter bensin setara dengan 1 kilowatthour (KWH) listrik yang digunakan untuk menempuh jarak yang sama.

"Kalau kita pakai motor listrik, 1 KWH itu, ini kami melakukan uji coba 10.000 km dengan boncengan. Itu 1KWH itu 35 kilometer. Jadi 1 liter sama dengan 1 KWH," ujar Dadan dalam acara 'EV Conversion Forum 2024' di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (22/8).

Dadan mengatakan, biaya penggunaan motor listrik lebih hemat jika dibandingkan dengan motor berbahan bakar minyak. Penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pengendara motor hanya mengeluarkan uang pada rentan Rp 2.000.

"Satu KWH itu kalau di SPKLU mungkin angkanya Rp 2.400, di 2000-an lah. biayanya Rp 2000-an versus dengan Rp 13.700 atau versus dengan harga-harga yang lain. Jadi kira-kira manfaatnya itu secara mikro di tingkat konsumen seperti itu," ujarnya.

Tekan Emisi Karbon

Selain itu, penggunaan kendaraan listrik juga dapat menekan emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan. Kendaraan listrik hanya menghasilkan kurang dari setengah emisi jika menggunakan kendaraan berbasis BBM.

"Kira-kira kalau 1 KWH itu emisi untuk Jawa, ini 1 kilo. Jadi 1 kilo, 1 kilogram CO2 kalau kita pakai motor listrik, 2,5 kilogram kalau kita pakai motor BBM," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengatakan program konversi motor listrik dapat berperan untuk menurunkan emisi hingga 132,25 juta ton gas CO2.

"Itu merupakan 32% dari target kita yang harus menurunkan emisi 358 juta ton CO2 sampai 2030," ujar Eniya.

Dia berharap konversi motor listrik dapat menciptakan efek domini ekonomi dan membuat transisi energi yang berkeadilan dapat berjalan. Pasalnya, pemerintah akan melibatkan industri lokal, termasuk usaha kecil menengah, dalam program konversi motor listrik tersebut.

Eniya mengatakan, sampai dengan saat ini Kementerian ESDM sudah melakukan konversi yang didukung oleh bengkel-bengkel yang tersertifikat dari kementerian Perhubungan sehingga dapat menyalurkan bantuan pemerintah. Saat ini, sudah ada 25 bengkel konversi dan akan terus bertumbuh.

Selain itu, Kementerian ESDM juga mendorong sekolah menengah kejuruan (SMK) dan UMKM di Indonesia bisa mendapatkan keahlian baru mengenai konversi kendaraan listrik.

"Inilah salah satu wujud dari greenjobs, salah satunya upaya yang mungkin hanya mengkonversi tapi dalam proses konversinya itu tumbuh skill bagaimana mengetahui baterai, bagaimana mengontrol baterai dalam kendaraan itu sendiri," ungkapnya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengatakan program konversi motor listrik dapat berperan untuk menurunkan emisi hingga 132,25 juta ton gas CO2.

"Itu merupakan 32% dari target kita yang harus menurunkan emisi 358 juta ton CO2 sampai 2030," ujar Eniya dalam acara 'EV Conversion Forum 2024' di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (22/8).

Dia berharap konversi motor listrik dapat menciptakan efek domini ekonomi dan membuat transisi energi yang berkeadilan dapat berjalan. Pasalnya, pemerintah akan melibatkan industri lokal, termasuk usaha kecil menengah, dalam program konversi motor listrik tersebut.

Eniya mengatakan, sampai dengan saat ini Kementerian ESDM sudah melakukan konversi yang didukung oleh bengkel-bengkel yang tersertifikat dari kementerian Perhubungan sehingga dapat menyalurkan bantuan pemerintah. Saat ini, sudah ada 25 bengkel konversi dan akan terus bertumbuh.

Selain itu, Kementerian ESDM juga mendorong sekolah menengah kejuruan (SMK) dan UMKM di Indonesia bisa mendapatkan keahlian baru mengenai konversi kendaraan listrik.

"Inilah salah satu wujud dari greenjobs, salah satunya upaya yang mungkin hanya mengkonversi tapi dalam proses konversinya itu tumbuh skill bagaimana mengetahui baterai, bagaimana mengontrol baterai dalam kendaraan itu sendiri," ungkapnya.

Jakarta kembali masuk kedalam lima besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Jumat pagi (23/8). Hal ini menjadikan Jakarta selalu masuk dalam lima kota paling berpolusi di dunia dalam dua pekan berturut-turut.

Berdasarkan data yang dihimpun situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 07.47 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta berada di peringkat keempat dengan poin sebesar 156 atau berada dalam kategori tidak sehat. Kategori tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di wilayah tersebut tidak sehat bagi manusia untuk beraktivitas di luar ruangan.

Selain Jakarta, terdapat dua kota di Indonesia yang masuk dalam 40 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia yaitu Medan dan Batam. Medan menempati posisi ke 15 dengan Indeks AQI sebesar 82 dan Batam menempati posisi ke 37 dengan Indeks AQI sebesar 61 atau berada pada kategori sedang.

Adapun kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Sementara posisi pertama kota dengan kualitas udara terburuk dunia ditempati oleh Kinshasa di Kongo dengan AQI poin sebesar 153, posisi kedua ditempati oleh Baghdad di Iraq dengan AQI poin sebesar 164, dan di posisi ketiga di tempati Ho Chi Minh di Vietnam dengan AQI Poin sebesar 159.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng sejumlah perusahaan untuk meluncurkan program konversi motor listrik secara gratis sebanyak hingga 1.500 unit.

Sekretaris Jendral Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan sektor ESDM bisa melaksanakan program konversi 1000 motor listrik gratis. Dengan adanya inisiasi program tersebut maka konversi motor listrik secara gratis saat ini berjumlah 1.500 unit.

"Kami terus memperluas program ini dengan melibatkan badan usaha sebagai program CSR," ujar Dadan dalam dalam acara 'EV Conversion Forum 2024' di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (22/8).

Dadan mengatakan, kolaborasi ini dilakukan setelah serangkaian upaya yang dilakukan pemerintah untuk memasifkan program konversi. Pada tahap awal, program konversi didanai oleh pemerintah dengan anggaran Rp 350 miliar untuk insentif konversi motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit pada 2023.

Namun, karena rendahnya minat masyarakat akan program konversi kendaraan membuat pemerintah menaikan angka insentif menjadi Rp 10 juta per unit.Untuk itu, ia berharap perusahaan swasta juga ikut memasifkan memasifkan adopsi kendaraan listrik di lingkungan perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan konversi pada kendaraan operasionalnya.

"Misalkan badan usaha sektor ESDM lainnya, motor-motor yang ada di situ kan bisa dikonversikan secara internal," ujarnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memanggil MIND ID dan sub-holding sektor pertambangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Kantor Pusat KPPU pada Rabu (21/8). Langkah ini dilakukan untuk menggali berbagai permasalahan yang menyebabkan persaingan usaha di industri pertambangan masih rendah.

Sub-holding tersebut di antaranya Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, hingga PT INALUM.

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, mengatakan pertambangan merupakan salah satu sektor dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), tren peningkatan proporsi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), naik dari 7,65% pada 2015 menjadi 12,22% pada 2022.

“Namun peningkatan ini tidak diikuti oleh peningkatan level persaingan usaha yang ditunjukkan oleh Indeks Persaingan Usaha Nasional (IPU),” tulis Fanshurullah atau akrab disapa Ifan dalam keterangan resmi, Kamis (23/8).

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data, sektor pertambangan memiliki tingkat persaingan usaha yang relatif rendah dibandingkan dengan 15 sektor ekonomi lainnya. Indeks Persaingan Usaha (IPU) untuk sektor ini tahun lalu adalah 4,56, yang lebih rendah dari angka agregat sebesar 4,91.

Selama enam tahun terakhir, ia mengatakan, sektor pertambangan selalu berada di bawah angka agregat. Rata-rata nilai IPU sektor pertambangan dari tahun 2018 hingga 2023 adalah 4,42, sedangkan rata-rata nilai agregat selama periode yang sama adalah 4,76.

KPPU Prioritaskan Pengawasan Sektor Tambang

Selain faktor regulasi, Ifan mengatakan, rendahnya skor IPU sektor pertambangan disebabkan oleh struktur pasar yang terkonsentrasi, perilaku pelaku usaha yang dinilai tidak sehat, dan kinerja pasar yang tidak kompetitif.

Oleh sebab itu, Ifan berharap agar tingkat persaingan usaha di sektor ini membaik. Ia juga menyebut pelaku usaha di sektor pertambangan terus berupaya untuk meningkatkan indeks persaingan usaha yang saat ini masih rendah.

“Salah satunya dengan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021,” ujar Ifan.

Dengan demikian, Ifan menyebut, KPPU menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu prioritas dalam upaya pengawasan dan pencegahan. KPPU juga akan mendiskusikan strategi untuk secara substansial meningkatkan indikator persaingan usaha di sektor ini.

Diskusi mengungkap beberapa isu strategis di sektor pertambangan, termasuk proses bisnis, regulasi, dan kebijakan yang berpotensi menghambat persaingan, pemasaran dan hilirisasi. Tak hanya itu, diskusi juga mencangkup masalah terkait alokasi liquefied natural gas (LNG) dari SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pelaku usaha tambang yang ingin mengganti bahan bakar minyak pada pembangkit listriknya.

Demi menindaklanjuti berbagai data, informasi, dan perspektif baru yang muncul dalam diskusi, KPPU akan menganalisis data dan kebijakan di sektor pertambangan. Dari sisi regulasi, KPPU juga akan mengkaji peraturan yang dianggap menghambat persaingan. KPPU akan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah untuk perbaikan di area tersebut.

“Tidak tertutup kemungkinan, KPPU akan melakukan pemantauan lapangan ke berbagai area tambang untuk melengkapi analisis,” ucapnya.

PT Bank DBS Indonesia menjadi bank pertama yang bergabung dengan Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML). Lewat kemitraan strategis ini, Bank DBS Indonesia akan mendorong pembiayaan berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan pesat sektor kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

AEML terdiri atas para pemain utama dari seluruh ekosistem EV, termasuk produsen, pemasok, penyedia energi, dan inovator teknologi. Sebagai lembaga keuangan pertama yang bergabung, Bank DBS Indonesia membawa perspektif penting, menekankan pentingnya solusi pembiayaan yang mudah diakses serta inovatif untuk mempercepat adopsi dan keberhasilan EV secara global.

“Keanggotaan kami di AEML merupakan tonggak penting tidak hanya bagi Bank DBS Indonesia namun juga bagi industri EV secara luas,” kata Executive Director Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Heru Hatman dalam siaran pers, Kamis (22/8).

Bank DBS Indonesia menyadari bahwa transisi ke kendaraan listrik merupakan komponen utama dari masa depan yang berkelanjutan, dan pembiayaan memainkan peran integral dalam mewujudkan transisi ini. "Kami senang dapat berkolaborasi dengan para pemimpin industri untuk mengembangkan solusi pembiayaan yang akan mendorong inovasi, mengatasi tantangan, dan mendukung pertumbuhan sektor EV,” ujarnya.

Mengembangkan Pembiayaan Industri Kendaraan Listrik

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, Bank DBS Indonesia akan bekerja sama erat dengan anggota asosiasi lainnya untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang mengatasi tantangan pembiayaan yang dihadapi oleh industri EV. Kerja sama ini termasuk mengeksplorasi opsi pembiayaan hijau, mendukung proyek infrastruktur yang penting bagi adopsi kendaraan listrik secara luas, dan bertukar pikiran tentang solusi bersama untuk tantangan yang mungkin dihadapi para pemangku kepentingan EV.

AEML menyambut gembira bergabungnya Bank DBS Indonesia sebagai anggota. AEML juga mengakui kepemimpinan bank dalam keuangan berkelanjutan dan rekam jejaknya dalam mendukung inisiatif lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

“Kami sangat senang Bank DBS Indonesia bergabung dengan asosiasi kami. Keahlian mereka dalam pembiayaan dan komitmen terhadap keberlanjutan akan sangat berharga dalam usaha untuk memajukan industri kendaraan listrik,” kata Ketua AEML Dannif Danusaputro.

Dengan keanggotaan ini, Bank DBS Indonesia memposisikan dirinya di garis depan keuangan berkelanjutan. Bank DBS Indonesia juga memperkuat perannya sebagai pendorong utama dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Ribuan elemen masyarakat menggelar aksi menolak Rancangan Undang-undang Pilkada atau RUU Pilkada yang sebelumnya dijadwalkan akan disahkan Kamis kemarin (22/8). Aksi tersebut berhasil menekan Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk membatalkan rencana itu.

Aksi demo terjadi di berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, hingga Makassar. Berbagai elemen masyarakat ikut hadir dalam aksi tersebut mulai dari mahasiswa, buruh, pekerja seni, hingga guru besar yang menyatakan keberatannya.

Berikut serba-serbi aksi demo pada Kamis (22/8) yang dirangkum Katadata pada Jumat (23/8):

1. Pasar bereaksi negatif

Pasar langsung bereaksi negatif pada aksi demo yang terjadi Kamis kemarin. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung anjlok 0,86% ke level 7.489 pada pembukaan pasar, Kamis (22/8). Perdagangan saham tetap di zona merah di level 7.488 atau turun 0,87%.

Senior Investment Information dari Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan diperlukan stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri tetap terjaga untuk menjaga IHSG.

“Yang terpenting tingkat stabilitas politik dan keamanan domestik masih terjamin, sehingga terciptalah capital inflow (menarik investor asing),” kata Nafan kepada Katadata.co.id, Kamis (22/8).

2.Reza Rahadian hingga Komika Berorasi

Sejumlah selebriti papan atas ikut aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (23/8). Beberapa di antaranya bahkan melakukan orasi.

Aktor Reza Rahadian menjadi salah satu tokoh yang hadir dan berorasi di tengah aksi demo. Dalam orasinya, ia menjelaskan alasannya ikut dalam aksi unjuk rasa hari ini. Reza mengaku gelisah atas situasi demokrasi dan konstitusi belakangan ini.

"Ini bukan negara milik keluarga tertentu," kata Reza di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8.

Terdapat juga komika Mamat Alkatiri, Abdel, Bintang Emon yang ikut aksi tersebut dan melakukan orasi. Sutradara Joko Anwar dan komika Arie Kriting juga turut hadir di tengah aksi.

3. Jasa Marga alihkan ruas tol dalam kota arah Slipi imbas demo DPR

Penyedia layanan pengoperasian jalan tol Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) mengalihkan pengguna jalan yang melintasi ruas tol dalam kota arah Slipi agar memutar balik di KM 8+100 dan KM 9+800 untuk kembali menuju arah Cawang.

"Sedangkan pengguna jalan tol yang hendak menuju arah Cawang, dialihkan putar balik di KM 12+400 untuk kembali menuju arah Slipi," kata Senior Manager Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad Ginanjar Rakhmanto.

4. Gerbang Pancasila disingkirkan, massa saling dorong dengan polisi

Massa aksi yang menolak pengesahan RUU Pilkada 2024 terlibat saling dorong dengan barikade besi polisi di bagian belakang gedung DPR RI, Jakarta. Hal itu terjadi usai salah satu Gerbang Pancasila yang telah roboh disingkirkan, Kamis.

Di lokasi, sejumlah massa aksi menggeser gerbang yang telah roboh menuju bagian tengah teras depan Gerbang Pancasila lalu diletakkan dengan posisi tegak lurus dengan Jalan Glora sekira pukul 16.38 WIB.

5. Gas air mata di Semarang

Di Semarang, aksi yang sebelumnya berjalan kondusif sempat memanas setelah mahasiswa beralih ke pintu belakang DPRD Provinsi Jawa Tengah yang tidak terjaga. Massa yang masuk dari belakang memaksa masuk ke area gedung DPRD.

Aksi ini dibalas polisi dengan menembakkan gas air mata yang membuat rombongan mahasiswa terpecah. Dengan menggunakan motor, sejumlah polisi menembakkan air mata untuk membubarkan massa.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto berdalih, pengamanan yang dilakukan sesuai dengan skenario pengamanan aksi sudah disiapkan. "Mahasiswa sudah diimbau untuk jaga situasi keamanan selama beraksi," kata Artanto.

6. Polisi bubarkan paksa aksi massa di gedung DPR

Polisi membubarkan paksa aksi massa yang masih belum meninggalkan gedung DPR pada pukul 18.54 WIB, yang terdiri atas siswa SMA dan masyarakat, Kamis (22/8). Sebelumnya, massa sempat kembali melakukan aksi seperti melemparkan sejumlah benda seperti batu dan botol air mineral ke arah gedung DPR.

7. DPR batal sahkan RUU Pilkada

Tekanan aksi masyarakat di berbagai kota di Indonesia membuat Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Rapat pengambilan keputusan yang seharusnya berlangsung pada Kamis (22/8) itu batal setelah sidang tidak memenuhi kuorum. Hanya 89 dari 575 anggota DPR yang hadir pada paripurna.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan batalnya pengesahan membuat DPR berdampak pada tahapan pilkada yang kini tengah berlangsung. Ia menyebut secara otomatis pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada 2024 menggunakan keputusan nomor 60 dan 70 yang baru disahkan Mahkamah Konstitusi pada Selasa (20/8).

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi menjelaskan dengan batalnya pengesahan revisi maka penyelenggara pemilu memiliki dasar hukum kuat untuk melanjutkan proses. Ia menyebut ketentuan mengenai pilkada yang berlaku saat ini sepenuhnya merujuk pada putusan MK.

“KPU melanjutkan tahapan pilkada menggunakan putusan MK tersebut,” ujar Baidowi seperti dikutip, Kamis (22/8).

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG diproyeksikan melemah pada perdagangan Jumat (23/8). Pergerakan IHSG diperkirakan masih dibayangi kondisi politik Indonesia hingga akhir 2024.

Pintraco Sekuritas menyatakan DPR RI batal mengesahkan Revisi UU Pilkada yang baru karena rapat paripurna yang tidak kuorum di Kamis (22/8). Hal itu dipengaruhi desakan penolakan dari elemen masyarakat.

Suhu politik Indonesia diperkirakan masih berpotensi memanas karena ada dua jadwal penting di kuartal IV 2024. Jadwal tersebut yaitu pelantikan presiden dan wakil presiden di Oktober 2024 dan Pilkada serentak di November 2024.

''Risiko instabilitas politik domestik berpotensi membayangi outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester dua 2024. '' tulis Phintraco Sekuritas dalam riset resminya, Jumat (23/8).

Phintraco Sekuritas merekomendasikan saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) PT Era Swasembada Tbk (ERAA) , dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN).

Sementara itu, MNC Sekuritas menyebutkan IHSG rawan melanjutkan koreksinya. Adapun koreksi IHSG diperkirakan akan menguji ke 7.304-7.465.

MNC Sekuritas merekomendasikan buy on weakness saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) di rentang 6.275-6.475. Lalu buy on weakness saham PT PP London Sumatra Tbk (LSIP) di rentang 840-870.

Selanjutnya buy on weakness saham PT Mitratel Tbk (MTEL) di rentang 625-655. Serta buy on weakness saham PT Mayora Indah Tbk (MYOR) di rentang 2.410-2.530

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan senilai Rp89 miliar ke Kementerian Keuangan. Hal itu dilakukan dalam rangka menyelamatkan, mengembalikan, dan memulihkan keuangan negara serta memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.

“KPK terus berkomitmen dalam pengelolaan aset rampasan negara melalui mekanisme pemanfaatan yang tepat guna untuk mengoptimalkan capaian asset recovery," kata Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto di Jakarta, Kamis (23/8).

Dia mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko penguasaan oleh pihak yang tidak berwenang, mengurangi biaya pemeliharaan dan perawatan, dan menjaga nilai ekonomis barang rampasan. Serah terima barang rampasan negara dilaksanakan di Gedung Djuanda Kemenkeu Jakarta.

Mungki mengatakan, kegiatan serah terima ini merupakan rangkaian dari penanganan tindak pidana korupsi di mana barang rampasan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat dimanfaatkan kembali. Karena itu, pemberian hibah dari barang rampasan negara ini diharapkan dapat terkelola dengan baik oleh Kementerian Keuangan.

Adapun rincian aset hibah yang diterima Kementerian Keuangan merupakan Barang Milik Negara (BMN) berupa sebidang tanah seluas 6.625 meter persegi dengan nilai Rp79.733.118.000 atas nama Rudy Hartono Iskandar, yang berlokasi di Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

KPK juga menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan seluas 1.340 meter persegi dengan nilai Rp 9.339.266.000 atas nama Agung Ilmu Mangkunegara, yang berlokasi di Jalan Sultan Agung Nomor 43 Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung. Sehingga total BMN yang diterima Kementerian Keuangan senilai Rp89.072.384.000.

Serah terima ini ditandatangani langsung oleh Direktur Labuksi KPK, Mungki Hadipratikto dengan saksi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Labuksi KPK David Hartono Hutauruk sebagai pihak yang menyerahkan.

Sedangkan pihak penerima, diterima langsung oleh Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Kemenkeu, Edy Gunawan dengan saksi yang menerima Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Kemenkeu, Mohammad Lucky Akbar.

Dalam melakukan optimalisasi asset recovery, KPK menempuh berbagai upaya dan kerja sama dengan instansi, K/L, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan lainnya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.