Google Cloud bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan program sertifikasi keterampilan cloud bagi mahasiswa. Program bernama Google Cloud Career Launchpad ini bisa diikuti mahasiswa dari 21 universitas secara gratis.

“Mahasiswa dapat mengikuti kursus di Google Cloud Career Launchpad dengan mendaftar melalui platform Digital Talent Scholarship milik Kemenkominfo, mulai September 2024,” kata Google dalam siaran pers, Rabu (21/8).

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan tenaga kerja cloud tengah dibutuhkan untuk akselerasi transformasi digital Indonesia. Kerjasama dengan Google ini diharapkan bisa membuka pintu bagi pekerjaan di bidang AI, analisis data, keamanan siber, dan teknik cloud.

“Sebagai permulaan, inisiatif ini memberikan manfaat kepada 8.500 mahasiswa selama 12 bulan ke depan dengan rencana perluasan ke lebih banyak mahasiswa di wilayah metropolitan dan non-metropolitan,” kata Nezar.

Country Director Indonesia Google Cloud Fanly Tanto menjelaskan mahasiswa bisa meningkatkan prospek karir dengan melampirkan sertifikat Google Cloud atau badge mereka di Credly. Ini adalah platform global untuk menerbitkan dan memvalidasi kredensial digital.

Mahasiswa juga bisa mengikuti Google Cloud Skills Directory, Labor Market Insights, dan berlatih menjawab pertanyaan wawancara menggunakan Interview Warmup berbasis AI generatif Google.

“Kami berharap kemitraan ini dapat melibatkan lebih banyak institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah, dan organisasi nirlaba ke dalam inisiatif ini. Tujuannya untuk membangun ekosistem talenta berbasis keterampilan yang lebih merata dan inklusif,” ujarnya.

Berikut sesi pembelajaran dalam Google Cloud Certificates:

• Sertifikat Cloud Computing Foundations:

Untuk mahasiswa minim atau tanpa latar belakang komputasi cloud. Mencakup dasar-dasar cloud, data besar, machine learning, serta integrasi pada Google Cloud.

• Sertifikat Cloud Engineering:

Membantu mahasiswa membangun keahlian infrastruktur cloud, mempersiapkan mereka untuk peran teknisi cloud tingkat pemula, arsitek solusi cloud, dan DevOps cloud engineer.

• Sertifikasi Cloud Data Analytics:

Tentang cara menyusun, menyimpan, mengakses, dan memvisualisasikan data menggunakan berbagai alat dan integrasi cloud, mempersiapkan untuk peran analis data cloud tingkat pemula.

• Sertifikat Cloud Cybersecurity:

Pemahaman tentang jaringan, model keamanan, dan alat yang digunakan untuk menilai dan mengatasi ancaman, risiko, dan kerentanan, mempersiapkan untuk peran keamanan siber cloud tingkat pemula.

• Badge Cloud Digital Leader Skills:

Membangun literasi cloud dan belajar membedakan serta mengevaluasi kemampuan Google Cloud dan cara penggunaannya untuk mencapai sasaran bisnis.

• Badge Generative AI (Gen AI) skills:

Jalur dengan tiga rangkaian kursus untuk mendalami AI generatif, mencakup pemahaman dasar gen AI dan AI yang bertanggung jawab, pengembangan perangkat lunak dengan AI, dan mengintegrasikan perintah multimodal ke dalam alur kerja.m talenta berbasis keterampilan yang lebih merata dan inklusif,” ujarnya.

Perusahaan yang dikendalikan oleh Hary Tanoesoedibjo, PT MNC Land Tbk (KPIG), keberatan sahamnya disuspensi atau diberhentikan perdagangannya oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (20/8). KPIG meminta agar penghentian perdagangan saham perusahaan tidak berkepanjangan.

Direktur Utama MNC Land M. Budi Rustanto mengatakan berdasarkan aturan BEI pada butir III.1.1 sampai dengan butir II.1.8, tidak ada satu pun kondisi yang dipenuhi oleh MNC Land yang memungkinkan terjadinya suspensi efek seperti yang disebutkan dalam pengumuman.

Tak hanya itu, Budi juga menilai jika pengumuman tersebut merujuk pada poin III.1.9, maka suspensi saham KPIG seharusnya berdasarkan keputusan BEI. Berdasarkan pemahaman MNC Land, setiap keputusan Bursa Efek Indonesia, seperti yang diatur dalam peraturan bursa, selalu melibatkan persetujuan dari dua orang direksi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan dalam pengumuman tersebut, perusahaan tidak menemukan acuan yang jelas untuk dasar kebijakan yang diambil.

“Mohon kiranya penghentian sementara perdagangan saham KPIG tidak berkepanjangan dan dapat bebas diperdagangkan oleh masyarakat pada kesempatan pertama,” tulis Budi dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (21/8).

Alasan BEI Suspensi Saham KPIG

Sebelumnya Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham (suspend) perusahaan milik konglomerat itu PT MNC Land Tbk (KPIG) pada Selasa (20/8).

BEI dalam pengumumannya menyampaikan, suspensi ini dilakukan karena terjadi kenaikan harga saham KPIG yang signifikan. Suspensi saham tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan bagi investor.

Penghentian sementara perdagangan dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai mulai sesi pertama perdagangan awal pekan ini. Hal itu bertujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasi di saham emiten milik konglomerat itu.

Apabila melihat data penutupan perdagangan BEI, Senin (19/8) kemarin, harga saham MNC Land pada perdagangan awal pekan ini naik 15,75% ke Rp 169 per saham, dengan nilai kapitalisasi pasar Rp 16,49 triliun. Dalam seminggu terakhir, harga saham KPIG melonjak 22,46% dan melesat 72,45% dalam sebulan terakhir. Jika dihitung tiga bulan terakhir, harga saham emiten properti itu melejit 172,58% secara year to date (ytd).

Bank DBS Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan NAFAS, startup yang menyediakan alat pengukur kualitas udara secara real time, terlokalisasi, dan akurat untuk memasang 50 sensor kualitas udara. Hal ini merupakan salah satu pemanfaatan dana hibah yang diterima NAFAS melalui program DBS Foundation Business for Impact Grant Award 2023.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan polusi udara berkontribusi besar terhadap enam penyakit gangguan pernapasan di Indonesia. Keenam penyakit itu adalah pneumonia (infeksi paru), infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), asma, tuberkulosis, kanker paru, dan penyakit paru obstruksi kronis (PPOK).

Berdasarkan data dari NAFAS, pada Januari-Juni 2024 kualitas udara di DKI Jakarta menunjukkan rata-rata konsentrasi partikulat atau PM 2,5 sebesar 34 µg/m3. Ini berarti tujuh kali lebih buruk daripada standar yang diterapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang sebesar 5 µg/m3 per tahun.

Pengukuran ini menggunakan skala dari Badan Perlindungan Lingkungan AS (US EPA), yang mengkategorikan kualitas udara dari baik (hijau),sedang (kuning), tidak sehat untuk kelompok sensitif (oranye), tidak sehat (merah), sangat tidak sehat (ungu), hingga berbahaya (coklat). Data ini diambil dari lebih dari 100 sensor kualitas udara yang dipasang oleh NAFAS di seluruh wilayah Jabodetabek.

Co-founder & CEO NAFAS Indonesia Nathan Roestandy mengatakan salah satu cara menangani isu kualitas udara ini adalah dengan menghadirkan data yang lebih komprehensif dan real time dengan adanya lebih banyak alat sensor di berbagai titik. “Polusi udara memang bukanlah permasalahan baru yang dihadapi ibu kota, dan untuk menyikapinya, dibutuhkan kontribusi seluruh pihak," ujar Nathan, Selasa (20/8).

NAFAS ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat akan udara yang mereka hirup dan dampaknya terhadap kehidupan. NAFAS bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia guna mengambil langkah nyata sehingga masyarakat memahami pentingnya udara yang sehat dan bersih bukan hanya untuk hari ini, namun untuk masa depan.

"Dengan adanya alat pengukur udara, kami optimis dapat memberikan gambaran data yang lebih lengkap terhadap kondisi udara di berbagai lokasi agar pemerintah atau instansi terkait dapat membuat kebijakan atau strategi yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan ini,” kata Nathan.

Sensor kualitas udara luar ruangan yang dipasang oleh NAFAS bekerja dengan cara sebagai berikut:
● Sensor udara luar ruangan NAFAS menangkap partikel-partikel kecil, gas, temperatur, hingga
kelembapan
● Sampel tersebut dapat diambil hingga 20 kali setiap menit untuk kemudian diolah dan dikalibrasi
● Setelah itu, data ditampilkan di aplikasi NAFAS dan diperbaharui setiap 10-20 menit

Kemitraan ini menggarisbawahi peran aktif Bank DBS Indonesia untuk memfasilitasi dan menyukseskan
misi NAFAS dalam mendapatkan dan mengolah data tentang kualitas udara di beberapa lokasi. Bank
DBS Indonesia bersama NAFAS berencana untuk memasang 50 sensor udara, termasuk di lokasi tempat
Bank DBS Indonesia beroperasi.

“Kolaborasi dengan NAFAS ini sejalan dengan ‘spark’ yang dimiliki Bank DBS Indonesia untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat," Head of Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia Mona Monika. Kolaborasi ini juga sesuai dengan pilar ketiga DBS, yakni Impact Beyond Banking.

"Dengan menggabungkan teknologi inovatif NAFAS dan komitmen keberlanjutan kami, kami percaya ini dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari nasabah dan masyarakat," tutur Mona.

Kampanye Trust Your Spark

Baru-baru ini, Bank DBS Indonesia meluncurkan kampanye ‘Trust Your Spark’ yang ditujukan untuk menghidupkan dan memberdayakan ‘spark’ di dalam diri setiap orang agar mereka bisa mengejar mimpi dan menggapai seluruh aspirasinya tanpa keraguan, termasuk dalam memperjuangkan keberlanjutan bersama NAFAS.

Melalui kampanye ini, DBS berharap dapat menghidupkan ‘spark’ wirausaha sosial, usaha kecil menengah (UKM), dan startup untuk mewujudkan Indonesia yang lebih berkelanjutan.

Bank DBS Indonesia melalui pilar keberlanjutannya yang kedua, yakni Responsible Business Practice senantiasa berkomitmen untuk menerapkan kebijakan operasional yang ramah lingkungan. Sejak 2023, Bank DBS Indonesia sudah mengganti lampu di seluruh kantor cabangnya di Jakarta dengan lampu LED yang lebih hemat energi.

Selain itu, Bank DBS Indonesia juga memanfaatkan energi terbarukan dengan memasang panel surya di beberapa kantor cabang. Untuk mengurangi penggunaan kertas, Bank DBS Indonesia mendorong nasabah untuk beralih ke e-statement. Per Juli 2024, 91% nasabah retail sudah menggunakan layanan ini.

"Berkat langkah-langkah ini, Bank DBS Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 322 metrik ton dalam satu tahun, serta memangkas konsumsi energi hingga 62% sepanjang tahun 2023," ujar Consumer Banking Director PT Bank DBS Indonesia Melfrida Gultom.

Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, menyebut dirinya telah mendapat arahan dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk mempercepat realisasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET).

Eniya mengatakan, dalam rapat pimpinan dengan Menteri ESDM baru dibahas mengenai RUU EBET yang sampai dengan saat ini masih belum terjadwalkan untuk sidang lanjutan dengan DPR RI.

"Itu yang tadi beliau (Bahlil) juga meminta itu dipercepat," ujar Eniya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/8).

Selain mengenai RUU EBET, Eniya menyebut dirinya juga mendapatkan arahan agar bioenergi menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan. Salah satunya adalah mempercepat persiapan mandatori pelaksanaan B40 atau pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan minyak sawit dengan proporsi 40 persen.

"Mandatori nanti saya keluarkan Insya Allah ini sudah seatle di 1 Januari 2025," ujarnya.

Dia mengatakan, dibutuhkan banyak persiapan dalam melaksanakan program B40. Persiapan itu mulai dari pelabuhan, pengiriman, industri, dan juga modal yang tidak sedikit.

"Ini kita kasih waktu untuk persiapan sampai dengan Desember," ucapnya.

Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Prabu Revolusi menyebut masih ada satu Penyedia Sistem Elektronik (PSE) yang belum merespon surat peringatan Kominfo pada Minggu lalu. Sebelumnya, Kominfo memberi waktu tujuh hari agar PSE merespon surat peringatan tersebut.

“PSE yang masih belum melengkapi dokumen laporan, Direktorat Pengendalian Aptika akan memberikan dispensasi berupa tenggat waktu tambahan selama 5 hari kerja terhitung mulai hari Rabu (21/8) untuk melengkapi dokumen yang diperlukan,” kata Prabu dalam pesan singkat kepada Katadata, Selasa (20/8).

Prabu belum menjawab siapa PSE yang dimaksud. Tapi jika PSE itu tidak melengkapi dokumen hingga batas waktu yang diperpanjang, maka Kominfo akan mempertimbangkan sanski administratif terkait kepatuhan PSE terdaftar Kementerian Kominfo.

Setelah Kominfo memverifikasi PSE yang mendapat surat peringatan, maka mereka menemukan dua sistem elektronik yang dimiliki dua PSE berbeda. Jadi, total PSE Penyedia jasa Pembayaran (PJP) yang harus menyampaikan dokumen audit menjadi 22 PSE.

Dari 22 PSE itu, ada 16 PSE yang sudah merespons dan melengkapi dokumen. Lalu, PSE yang sudah merespon namun masih dalam proses melengkapi dokumen sebanyak lima PSE.

Sebelumnya, Kominfo memberi surat peringatan kepada 21 penyelenggara jasa pembayaran dengan 42 sistem elektronik. Namun Dirjen IKP kala itu, Usman Kansong bilang, surat itu adalah permintaan audit untuk memastikan platform tidak disalahgunakan untuk aktivitas judionline.

Berikut Daftarnya:

1. BPR bank jogja kota yogyakarta - loket bank jogja
2. Anadana kode nontunai - mony uang elektronik
3. Anadana kode nontunai - mony uang elektronik
4. Sahabat kirim digital - easylink
5. Sahabat kirim digital - ayolinx
6. Sinar merak santoso syariah - sms pay
7. Inacash lentera teknologi - inacash
8. Solusi pembayaran nasional - spnpay
9. Kreigan digital wesel - nextrans
10. Nusabay solusi indonesia - nusabay
11. Sunrate commercial services - sunrate
12. Bank nano syariah - aira mobile
13. Kiriman dana pandai - kyrim
14. Bimasakti multi sinergi - winpay
15. Arash digital rekadana - sistem integrator pembayaran lintas batas (cross border payment) menggunakan QRIS
16. PT Bank Rakyat Indonesia alias BRI - Internet banking web BRI
17. E2pay global utama - e2pay global utama
18. Bimasakti multi sinergi - binapayment
19. Bimasakti multi sinergi - cijpay
20. Bimasakti multi sinergi - paykaltimtara
21. Bimasakti multi sinergi - keris
22. Bimasakti multi sinergi - coopay
23. Bimasakti multi sinergi - madiunpay
24. Bimasakti multi sinergi - deltapay
25. E2pay global utama - pt e2pay global utama
26. E2pay global utama -e2pay
27. Bimasakti multi sinergi -ekapay
28. Bank perkreditan rakyat eka bumi artha - bank eka internet banking
29. Gpay digital asia - gaja
30. Inti dunia sukses - mitra i.saku
31. Visi jaya indonesia - eidupay
32. Bimasakti multi sinergi - bds pay
33. Bimasakti multi sinergi - abaf pay
34. Bimasakti multi sinergi - pangandaran pay
35. Bimasakti multi sinergi - maja pay
36. Bimasakti multi sinergi - jombang kita
37. Bimasakti multi sinergi - gresik pay
38. Bimasakti multi sinergi - gianyar pay
39. Bimasakti multi sinergi - gunungkidul pay
40. Bimasakti multi sinergi - banten pay
41. Finnet indonesia - aplikasi mitra finpay
42. Airpay international indonesia - ShopeePay

Memahami pentingnya menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan nasabah dan perkembangan teknologi, Bank Mandiri secara konsisten mengoptimalkan jaringan layanan di seluruh Indonesia.

Per Juni 2024, jaringan Bank Mandiri mencakup 139 Kantor Cabang (KC) dan 2.088 Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bank Mandiri juga memperkuat jaringan distribusinya dengan 12.837 unit ATM, CRM, dan CSM yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima, dan Visa/Plus. Selain itu, 259.192 unit Electronic Data Capture (EDC) tersebar di berbagai lokasi untuk memudahkan transaksi non-tunai.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan, meskipun saat ini mayoritas transaksi nasabah dapat dilakukan secara digital melalui gawai. Bank Mandiri tetap melakukan pengkinian seluruh layanan e-channel perseroan, salah satunya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

"Mesin ATM tetap menjadi komponen vital dalam ekosistem perbankan, terutama dalam mendukung transaksi yang cepat dan mudah. Meskipun ada tren yang kuat menuju layanan perbankan digital, peran ATM sangat penting untuk memenuhi kebutuhan transaksi tunai yang tidak bisa digantikan teknologi digital," ujar Ali dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/8).

Sebagai bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pengalaman nasabah, Bank Mandiri melakukan peningkatan mesin ATM dengan mengubahnya menjadi Cash Recycling Machine (CRM) atau mesin ATM setor tarik. Teknologi ini memungkinkan nasabah untuk tidak hanya menarik uang tunai, tetapi juga melakukan setoran tunai secara langsung ke dalam mesin ATM.

"Inovasi ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi nasabah dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih mudah dan efektif,” tutur Ali.

Selain itu, sebagai bank milik negara, Bank Mandiri mengintegrasikan mesin ATM-nya dengan jaringan ATM Link milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Konektivitas ini memberikan akses yang lebih luas bagi nasabah untuk menikmati layanan perbankan yang lebih efisien dan tersebar di seluruh Indonesia.

Tak hanya memperkuat jaringan fisik, Bank Mandiri juga berinovasi di ranah digital dengan mengoptimalkan layanan Livin' by Mandiri. Super app andalan Bank Mandiri ini hadir sebagai solusi perbankan digital yang dirancang untuk memudahkan berbagai transaksi keuangan nasabah, mulai dari pembukaan rekening secara daring, transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk digital, transfer valas, hingga kebutuhan investasi.

"Kami melihat pergeseran perilaku nasabah yang semakin mengutamakan kenyamanan dan kecepatan dalam bertransaksi. Livin' by Mandiri adalah jawaban kami atas kebutuhan tersebut, dengan fitur-fitur yang dirancang untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih personal dan efisien," ujar Ali.

Melalui inovasi di Livin’ by Mandiri, bank berlogo pita emas ini berkomitmen memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik bagi nasabah. Harapannya, inovasi yang ada tak hanya mempermudah transaksi harian tetapi juga memperkaya gaya hidup nasabah, menjadikan Livin' by Mandiri sebagai beyond super app yang andal.

Adapun, hingga Juni 2024, pengguna aplikasi Livin' by Mandiri menembus angka 26 juta pengguna, naik 35 persen secara YoY. Dari jumlah tersebut, total nilai transaksi Livin' by Mandiri telah mencapai Rp1.883 triliun dengan volume transaksi 1,76 miliar transaksi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan panduan resiliensi digital atau digital resilience untuk industri bank umum demi mengawal transformasi digital perbankan. Hal ini sesuai dengan cetak biru transformasi digital perbankan yang telah diterbitkan 2022 lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, digitalisasi memungkinkan industri perbankan untuk berkolaborasi dengan sektor lain melalui interkoneksi dalam suatu ekosistem digital.

“Hal tersebut menuntut sistem perbankan yang resilien karena dapat memengaruhi kelangsungan operasional dan usaha bank. Pada kondisi demikian, kerangka resiliensi digital menjadi krusial untuk diterapkan," kata Dian dalam Peluncuran Panduan Resiliensi Digital pada Selasa (20/8).

Kehadian Panduan Resiliensi Digital bertujuan untuk menjadi acuan bagi bank dalam mempersiapkan, menghadapi, dan pemulihan setelah terjadinya gangguan operasional teknologi. Kemudian untuk membantu mengatasi disrupsi ataupun insiden siber dengan meminimalisir kerugian nasabah, kerusakan reputasi, dan kerugian finansial.

Panduan ini semakin melengkapi berbagai kebijakan OJK dalam mendukung akselerasi transformasi digital perbankan seperti Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan, POJK No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum. Serta SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum.

Peluncuran panduan resiliensi digital juga terkait diskusi tata kelola Artificial Intelligence (AI). Tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan berbagai insight mengenai pemanfaatan AI termasuk berbagai advanced AI systems serta tata kelola yang diperlukan. Sehingga pengembangan dan penggunaan AI mampu memberikan manfaat teknologi yang maksimal sekaligus mitigasi berbagai risiko yang ada.

Ke depan, OJK juga berencana akan menerbitkan panduan spesifik bagi sektor perbankan terkait dengan penerapan AI, sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa regulator lain di berbagai negara.

3 Aspek Utama Kerangka Resiliensi Digital:

1. Aspek ketahanan terhadap dinamika bisnis dalam dimensi Digital Competitiveness yang meliputi pengembangan produk yang berorientasi konsumen, adopsi teknologi terkini secara cepat, tepat, dan bertanggungjawab, serta transformasi desain organisasi, kepemimpinan digital, budaya digital dan talenta digital.
2. Kerangka resiliensi digital juga memperhatikan aspek nasabah yang meliputi customer incident management, customer incident recovery, dan customer post-recovery services.
3. Aspek ketahanan terhadap disrupsi/gangguan yang tercermin dalam kerangka manajemen kelangsungan bisnis atau Business Continuity Management (BCM), yang terdiri atas tiga tahapan utama:

a. Tahap Antisipasi atau anticipate yang merupakan proses mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan gangguan atau ancaman pada lingkungan digital.

b. Tahap Bertahan dan Pulih atau withstand and recover yang merupakan proses dalam menghadapi insiden keamanan atau gangguan dengan tetap memastikan operasional bank secara efektif.

c. Tahap Berkelanjutan atau sustain yang merupakan proses evaluasi dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sebagai upaya untuk mengembangkan prosedur ketahanan yang lebih baik.

Presiden Joko Widodo sudah resmi membentuk Badan Gizi Nasional yang kini dipimpin Dadan Hindayana. Hanya saja anggaran untuk Badan Gizi Nasional belum dibahas rinci dalam Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa penentuan anggarannya masih digodok. “Nanti kita akan bertemu dulu dengan pimpinannya dan kita lihat. Dan proses anggarannya sekarang sedang dibuat,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Senin (20/8).

Meskipun begitu, dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dipastikan anggaran untuk makan bergizi gratis mencapai Rp 71 triliun. Anggaran itu nantinya akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

Hanya saja Sri Mulyani belum mau membocorkan kapan akan bertemu dengan pimpinan Badan Gizi Nasional tersebut. “Ya nanti kita lihat, aku lagi banyak (agenda) di DPR nih,” ujar Sri Mulyani.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, alokasi dana Rp 71 triliun akan dimanfaatkan untuk biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga yang menangani program makan bergizi gratis.

Dari program tersebut, pemerintah optimistis dapat menyerap 0,82 juta pekerja. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,10% pada 2025.

Makan Bergizi Gratis Mulai 2 Januari 2025

Pada kesempatan berbeda, Dadan memastikan program makan bergizi gratis akan mulai berjalan pada Januari 2025. “Kami langsung melaksanakan program makan bergizi. InsyaAllah terkejar,” kata Dadan Hindayana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8).

Dadan menyatakan pelaksanaan program tersebut akan dimulai pada daerah percontohan selama delapan bulan. Selanjutnya program serupa akan diterapkan di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

“Sehingga kami akan mendapatkan kelebihan, kekurangan, termasuk struktur menu di masing-masing daerah. Hal itu akan didapatkan jika dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia,” ujar Dadan.

Yayasan Warga Berdaya untuk Kemanusiaan (Warga Berdaya) meluncurkan inisiatif LaporIklim, platform yang bertujuan untuk membuka akses dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam melaporkan dampak perubahan iklim di Indonesia.

LaporIklim dilengkapi dengan chatbot yang membantu masyarakat melaporkan langsung berbagai fenomena perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, kenaikan air laut, dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Laporan yang masuk akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berharga bagi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

Siswanto, Ketua Tim Pengelolaan Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), menyoroti urgensi permasalahan perubahan iklim secara global maupun di Indonesia. Ia mengatakan kegagalan dalam memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim yang sedang berlangsung akan berdampak serius di masa depan, sehingga aksi nyata sangat diperlukan.

Menurut Siswanto, LaporIklim merupakan salah satu contoh aksi nyata yang digagas oleh generasi muda, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk jurnalis. Platform ini diharapkan dapat membantu Indonesia menuju masa depan yang lebih aman dari risiko perubahan iklim yang semakin meningkat.

Selain itu, LaporIklim juga dapat membantu meningkatkan literasi masyarakat tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Bahkan, platform ini dapat berkontribusi dalam upaya menahan laju krisis iklim.

Hermanu Triwidodo, Kepala Tani dan Nelayan Center (TNC) IPB University, mengatakan pengetahuan global dengan kearifan lokal untuk melakukan adaptasi dan mitigasi sangat penting bagi penanggulangan perubahan iklim. Ia mengatakan saat ini petani telah berinisiatif melakukan langkah-langkah strategis dalam menghadapi perubahan iklim. Salah satunya, pendataan fenologi tumbuhan atau siklus hidup hewan dan tumbuhan yang terkait dengan periodisasi iklim.

Hermanu juga menyoroti ketidakadilan peran antara kelompok rentan dengan aktor penyebab perubahan iklim. Ia meminta petani dan pemuda diminta untuk memitigasi hal ini dengan mengurangi aktivitasnya. Sementara itu, pelaku utama penyebab perubahan iklim cukup memberikan carbon tip sebagai ganti rugi.

Ia juga menyoroti persoalan lain di mana para petani sering dilibatkan dalam agenda-agenda politik yang justru menyebabkan maladaptasi, sehingga berujung kegagalan panen.

Hermanu juga menekankan pada integrasi data global dengan praktik di lapangan. Data yang dikumpulkan bisa dihubungkan dengan tren dunia dan menghasilkan banyak kajian sehingga mampu memprediksi kejadian-kejadian mendatang.

Tarsono, petani muda dari Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim Indramayu, mengatakan komunitasnya selama kurang lebih 14 tahun mendalami agrometeorologi. "Kemampuan kami adalah menganalisis dengan mengaitkan data curah hujan dengan data ekosistem untuk mengetahui dampak dari pola hujan tertentu pada lahan dan tanaman," kata Tarsono.

Dari hasil analisis itu, petani terbantu untuk mengetahui masalah yang terjadi di lahannya dan dapat mencari solusinya. Agrometeorologi membantu petani mengantisipasi dan menentukan strategi budidaya tanaman yang didiskusikan bersama dalam rembug desa.

Perubahan Iklim Mengakibatkan Ketidakadilan

Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, mengatakan perubahan iklim mengakibatkan banyak ketidakadilan. Menurutnya ada empat dimensi ketidakadilan iklim:
1. Rekognisi: setiap kelompok masyarakat dari level manapun harus mendapatkan pengakuan atau rekognisi yang sama
2. Keadilan distributif: mitigasi dan adaptasi yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim harus terdistribusi secara merata
3. Keadilan prosedural: upaya untuk mengatasi perubahan iklim dengan seperangkat hukum, tata cara, etika, dan semacamnya harus melalui prosedur yang menghargai aspek rekognisi dan distribusi
4. Keadilan restorasi: bagaimana dalam pola mengembalikan segala dampak yang sudah terjadi bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masing-masing

Lewat platform LaporIklim, ia mendorong supaya ada lebih banyak pertukaran informasi untuk bisa saling membantu, belajar, dan berbagi. "Ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak, tidak bisa hanya dari pemerintah, atau hanya petani, dan akademisi," ujarnya. Di sisi lain, lembaga swadaya masyarakat (LSM) menghadapi tantangan keterbatasan akses ke berbagai daerah.

Oleh karena itu, LaporIklim diharapkan bisa membantu masyarakat untuk saling belajar dan menggunakan platform ini untuk tanggap cepat. Platform ini juga akan menghubungkan ke pihak-pihak yang bisa membantu mengatasi solusi di lapangan.

Yoesep Budianto, relawan LaporIklim, mengungkapkan platform LaporIklim ke depan akan dikembangkan agar terintegrasi dengan data-data sekunder, seperti data iklim dari BMKG. Integrasi ini akan memungkinkan LaporIklim memberikan saran yang lebih spesifik dan relevan kepada petani terkait masa tanam dan panen di bulan-bulan mendatang. Misalnya, prediksi curah hujan dan suhu udara tiga bulan ke depan, saran masa tanam dan masa panen berdasarkan iklim, dan prediksi kekeringan.

"LaporIklim mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif melaporkan dampak perubahan iklim melalui chatbot," ujarnya. Dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, akademisi, dan media akan mendorong perubahan positif dan mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Bank Indonesia (BI) diperkirakan bakal masih mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 6,25% sambil menunggu arah suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed.

“Saya rasa tetap mempertahankan suku bunga karena BI belum berani menurunkannya, sebelum The Fed menurunkannya lebih dahulu,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal kepada Katadata.co.id, Selasa (20/8).

Faisal yakin BI masih berpeluang menurunkan BI Rate setelah The Fed menurunkannya lebih dahulu. Apalagi, kondisi ekonomi dan pergerakan rupiah mendukung peluang penurunan suku bunga tersbeut.

Sebelumnya, rupiah tertekan sangat dalam hingga akhirnya berhasil menguat. Pada perdagangan sore ini, rupiah ditutup menguat 114,5 poin pada level Rp 15.435 per dolar AS dari penutupan sebelumnya Rp 15.550 per dolar AS.

Selain itu, inflasi Indonesia juga saat ini terbilang relatif rendah. Pada Juli 2024, terjadi inflasi secara tahunan sebesar 2,13% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,09.

“Jadi dorongan untuk menurunkan BI Rate besar sekali tapi saya rasa belum sampai menurunkan tingkat suku bunganya pada bulan ini,” ujar Faisal.

Fundamental Ekonomi RI Masih Solid

Senada dengan Faisal, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga melihat peluang BI masih mempertahankan suku bunga pada bulan ini. Bank sentral bakal mulai menurunkan BI Rate setelah The Fed menurunkan Federal Funds Rate atau FFR.

Apalagi, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini cukup solid dan masih prospektif. “Sebagian besar tekanan berasal dari eksternal, terutama terkait dengan ketegangan geopolitik, suku bunga kebijakan global, dan kondisi ekonomi global,” kata Josua.

Jika tekanan eksternal mulai mereda, Josua melihat adanya ruang yang cukup bagi BI untuk melakukan penurunan suku bunga. Selain pelonggaran kebijakan moneter, BI diperkirakan akan mempertimbangkan penerapan exit strategy dari kebijakan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dalam jangka pendek.

Menurut Josua, ruang untuk pemangkasan BI Rate semakin terbuka di paruh kedua 2024 jika kondisi eksternal terus membaik dan mendukung sentimen risk-on. Dengan begitu, kondisi ini dapat mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

Adapun yang dimaksud risk on adalah kondisi pelaku pasar yang sedang optimistis terhadap prospek perekonomian yang terus membaik. Sehingga, para investor cenderung mengalihkan modalnya ke instrumen finansial yang memberikan imbal hasil tinggi.

“Jika semua kondisi terbukti mendukung, ada kemungkinan BI akan mengalihkan fokus kebijakan moneternya dari stabilitas ke pertumbuhan,” ujar Josua.

Bank Indonesia akan menggelar rapat dewan gubernur (RDG) pada pada 20-21 Agustus 2024. Rencananya BI, akan mengumumkan hasil rapat tersebut pada Rabu besok (21/8).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan dokumen iklim Second Nationally Determined Contribution (NDC) akan mendukung target Indonesia mencapai net zero emission pada 2060 atau bahkan lebih cepat. Indonesia bahkan berpotensi untuk negatif emisi pada 2060 bila menjalankan Second NDC tersebut.

Siti Nurbaya mengatakan Dokumen Iklim Indonesia yang Kedua atau Second NDC memuat pembaharuan komitmen untuk berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim. Hal itu dilakukan dengan memegang prinsip no back sliding atau tidak mengurangi komitmen sebelumnya.

Dalam Second NDC yang ditargetkan diselesaikan pada tahun ini, Indonesia akan mengacu pada skenario untuk menekan kenaikan suhu tidak melebihi 1,5 derajat Celcius.

"Saya perlu menegaskan kembali bahwa komitmen Indonesia dalam pencapaian target NDC dan mewujudkan visi menuju net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat akan sangat memerlukan kerja sama dari berbagai sektor dan seluruh pemangku kepentingan," kata Siti Nurbaya dikutip dari Antara, Selasa (20/8).

Dia menjelaskan bahwa hasil percontohan untuk Second NDC menunjukkan Indonesia bisa mencapai angka penurunan emisi hingga 97-103 persen pada 2060 atau malah dapat terjadi kondisi negatif emisi.

"Dengan catatan bahwa kerja-kerja keras seperti saat ini, current policies, kebijakan dan operasi seperti saat ini, tetap bisa dipertahankan dan harus berkelanjutan," kata Siti Nurbaya.

Second NDC memiliki perbedaan dengan Enhanced NDC yang berlaku saat ini, termasuk adanya penambahan sektor kelautan dan sub-sektor hulu migas serta jenis gas rumah kaca HFC.

Dokumen itu rencananya diserahkan Pemerintah Indonesia kepada Sekretariat UNFCCC sebelum pelaksanaan Konferensi Iklim PBB ke-29 (COP29) di Azerbaijan pada November 2024.

Indonesia akan menyelenggarakan International Sustainability Forum (ISF) 2024 pada 4-6 September 2024.Dalam gelaran tersebut, Indonesia tidak hanya fokus pada tantangan pendanaan, namun juga lainnya seperti teknologi dan sumber daya manusia.

Wakil Ketua Umum, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta W. Kamdani, mengatakan aspek tekonologi merupakan hal penting dalam pengembangan industri energi baru terbarukan (EBT). Meski begitu, ia menilai salah satu tantangan utamanya adalah terkait ketepatan teknologi pembangkit EBT di negara lain dengan Indonesia.

"Kita disini mengedepankan aspek teknologi. Karena untuk renewable energy salah satu tantangan terbesar itu membawa teknologi yang tepat," ujar Shinta dalam Press Conference The Future of Energy Value Chanis in The Regional Low Carbon Economi Development, Selasa (20/8).

Oleh sebab itu, Shinta mengatakan, pemerintah dan Kadin akan tidak hanya akan fokus pada pendanaan pada gelaran International Sustainability Forum (ISF) 2024. Pemerintah dan Kadin akan aspek lain yaitu mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Pasalnya, SDM sangat penting untuk meningkatkan penerapan sumber daya EBT termasuk didalamnya energi surya.

"Jadi kita juga mau ada peningkatan skill di area ini," ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah juga berperan penting dalam meningkatkan pembangunan sumber daya EBT di Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang mampu mendorong percepatan terbangunnya energi terbarukan di Indonesia.

"Jadi kami disini juga berkolaborasi dengan semua pembangun kepentingan untuk membangun ekosistem yang lebih baik lagi untuk EBT," ungkapnya.

Ketua Kadin Net Zero Hub, Dharsono Hartono, mengatakan Indonesia membutuhkan kolaborasi secara kolektif semua pihak untuk memaksimalkan potensi energi baru terbarukan (EBT) . Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan seperti panas bumi dan energi surya yang cukup besar.

Ia menyebut, potensi sumber daya panas bumi di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia dengan kapasitas sebesar 29 ribu megawatt (MW). Begitupun dengan potensi energi surya yang memiliki potensi hinngga 207 gigawatt (GW).

Dia mengatakan, investasi energi bersih di Asia Tenggara telah meunjukkan perubahan yang signifikan.

"Investasi dalam energi renewal di seluruh Asia Tenggara diperkirakan hingga 40 juta dolar pada tahun 2030, menunjukkan perubahan yang kuat kepada sumber energi yang lebih bersih," ucapnya.