Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merilis regulasi yang mengatur adanya insentif tambahan kepada calon investor untuk mempercepat pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara atau IKN, Kalimantan Timur.

Para pelaku usaha kini diperbolehkan untuk menggunakan tenaga kerja asing. Selain itu, Jokowi juga mengatur pengurangan pungutan pajak daerah bagi para pengembang perumahan di proyek ibu kota baru.

Jokowi menambah beragam stimulus itu lewat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2024 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN. Instrumen hukum yang ditetapkan pada 12 Agustus 2024 itu adalah perubahan atas PP Nomor 12 tahun 2023.

Pasal 22 mengatur para pelaku usaha di IKN dapat mempekerjakan tenaga kerja asing untuk keperluan jabatan tertentu. Tenaga kerja asing tersebut dapat bekerja untuk jangka waktu sepuluh tahun dan dapat diperpanjang.

Pelaku usaha yang menggarap proyek strategis nasional (PSN) milik pemerintah di IKN dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing alias DKPTKA.

DKPTKA merupakan salah satu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2022. Pasal 2 Permen Ketenagakerjaan 15/2022 mengatur penetapan DKPTKA sebesar US$ 100 perjabatan perbulan untuk setiap TKA.

"Jangka waktu tertentu untuk pembebasan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita IKN," tulis Pasal 22 ayat 5 PP 29/2024.

Potong Pajak untuk Pengusaha Properti

Jokowi juga mengatur adanya stimulus bagi para pengusaha yang ingin membangun kawasan perumahan di IKN. Hal ini diatur dalam Pasal 25 PP Nomor 29 tahun 2024.

Pasal tersebut mengatur pelaku usaha di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum dapat memenuhi kewajiban hunian berimbang di wilayah lain, dapat dilaksanakan di wilayah IKN dengan memperhatikan rencana detail dan tata ruang.

Aturan tersebut merupakan upaya untuk percepatan pembangunan dan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat di IKN. Para investor aset properti tersebut akan diberikan delapan skema insentif berupa:

1. Bantuan program pembangunan perumahan.

2. keringanan pajak untuk rumah sederhana sesuai dengan ketenttran peraturan perundang-undangan.

3. bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

4. pemberian kemudahan perolehan lahan untuk pembangunan perumahan dan pengembangannya.

5. dukungan aksesibilitas ke lokasi perumahan hunian berimbang dalam kawasan Ibu Kota Nusantara.

6. pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan.

7. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan jangka waktu tertentu, dan/atau

8. pemberian penghargaan bidang perumahan dalam hunian berimbang.

Kementerian Kesehatan mengirimkan tim Inspektorat Jenderal untuk menginvestigasi kasus bunuh diri seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Tim itu untuk memeriksa penyebab korban bunuh diri.

"Untuk memastikan apakah ini ada unsur bullying atau tidak. Mudah-mudahan dalam seminggu ini sudah ada hasilnya," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis (15/8).

Sebelumnya, seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis FK Undip. Semarang meninggal dunia diduga bunuh diri di tempat indekosnya di Jalan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kematian korban berinisial AR yang jasadnya ditemukan pada Senin (12/8) itu diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan.

Nadia mengatakan pembinaan dan pengawasan PPDS ada pada Pendidikan Dokter Spesialis FK Undip, bukan pada Rumah Sakit Umum Pusat Kariadi. Namun, Kemenkes tidak bisa lepas tangan, karena yang bersangkutan juga menempuh pendidikannya di lingkungan RSUP Kariadi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes.

"Investigasi Itjen mencakup kegiatan almarhumah selama di Rumah Sakit Kariadi," ujar dia.

Kemenkes sudah menghentikan sementara kegiatan PPDS Anestesi Undip di RSUP Kariadi. Tujuannya agar investigasi dapat dilakukan dengan baik, termasuk mencegah risiko intervensi dari senior dan dosen kepada juniornya, serta memperbaiki sistem yang ada.

"Kemenkes tidak sungkan melakukan tindakan tegas seperti mencabut SIP dan STR bila ada dokter senior yang melakukan praktik bullying yang berakibat kematian," kata dia.

Kemenkes juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebagai pembina Undip, juga dengan Dekan FK Undip dalam melakukan investigasi ini. Undip dan Kemendikbud diminta untuk turut membenahi sistem PPDS.

Undip Semarang Bantah Mahasiswinya Bunuh Diri Akibat Perundungan

Universitas Diponegoro (Undip) Semarang membantah kematian AR, mahasiswi diduga bunuh diri karena perundungan.

"Berdasarkan hasil investigasi internal kami, hal tersebut tidak benar," kata Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip Semarang Utami Setyowati saat menyampaikan tanggapan tertulis Rektor Undip di Semarang, Kamis.

Utami mengatakan almarhum merupakan mahasiswi yang berdedikasi terhadap pekerjaannya. Namun, almarhumah disebut memiliki permasalahan kesehatan yang mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuhnya.

Undip tidak bisa menjelaskan lebih detail mengenai masalah kesehatan yang dialami korban.

Ia menuturkan, mahasiswinya itu sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri akibat kondisi tersebut.

"Namun almarhumah mengurungkan niat karena secara administratif terikat pada ketentuan penerima beasiswa," katanya.

Meski demikian, menurut dia, Undip sangat terbuka dengan fakta lain di luar hasil investigasi yang telah dilakukan.

"Undip siap berkoordinasi dengan pihak manapun untuk menindaklanjuti tujuan pendidikan dengan menerapkan 'zero bullying' di Fakultas Kedokteran," katanya.

Sebelumnya, seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Undip Semarang meninggal dunia diduga bunuh diri di tempat indekosnya di Jalan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kematian korban berinisial AR yang jasadnya ditemukan pada Senin (12/8) itu diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan impor pakaian ke Indonesia pada periode Juli 2024. Kenaikan impor pakaian tersebut, terutama berasal dari negara Cina.

Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti mengatakan kenaikan impor untuk kode HS61 yaitu pakaian dan aksesoris rajutan dan HS62 pakaian dan aksesoris bukan rajutan.

“Secara bulanan HS61 ini naik 55,46% dan HS62 naik 29,01% pada Juli 2024,” kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/8).

Dia menjelaskan, impor pakaian dan aksesoris rajutan terutama berasal Cina, Vietnam, Bangladesh, Turki, dan Italia. Lalu untuk pakaian dan aksesoris bukan rajutan berasal dari Cina, Bangladesh, Vietnam, Hongkong, dan Maroko.

Namun secara kumulatif, impor pakaian dan aksesoris rajutan dari Cina mengalami penurunan 4,75% pada periode Januari - Juli 2024 . Impor pakaian dan aksesoris bukan rajutan juga mengalami penurunan sebesar 7,71 %.

“Yang turun cukup tinggi adalah kelompok pakaian dan aksesori berbahan nonkatun,” ujar Amalia.

Meski secara bulanan mengalami peningkatan, namun data ekspor dan impor relatif lebih baik jika dilihat secara kumulatif. Sebab, ada berbagai faktor yang memengaruhi kenaikan dan penurunan nilai jika dilihat secara bulanan.

Menurut Amalia, jika dilihat secara bulanan dipengaruhi oleh proses waktu pengiriman dan kebutuhan stok akan berbeda. “Tetapi kalau kita lihat bagaimana performa ekspor atau impor suatu negara lebih baik dilihat dalam angka diakumulasikan,” kata Amalia.

Industri Tektil RI Tertekan Akibat Banjir Impor

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui industri tekstil dan produk tekstil atau TPT, alas kaki, mesin, dan karet tengah tertekan. Salah satu alasannya karena kalah saing dengan produk-produk impor.

"Kita lihat ini tertekan oleh banyak hal. Mungkin demandnya memadai tapi ada kompetisi dari impor," kata Sri mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8).

Sri Mulyani menyebut industri tekstil tumbuh stagnan atau 0,0%, dan industri alas kaki hanya tumbuh 1,9%. Sementara industri mesin minus 1,8% dan industri karet hanya tumbuh 2,1%.

"Semuanya ini tumbuhnya nyaris di level rendah, bahkan tekstil tumbuh tipis 0% atau tidak tumbuh. Memang area manufaktur sedang mengalami tekanan, entah itu karena persaingan barang impor," kata Sri Mulyani.

Untuk itu, pemerintah akan mempersiapkan bauran kebijakan untuk mendorong pemulihan industri manufaktur dengan berfokus pada penciptaan persaingan yang sehat seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan, tax allowance, hingga tax holiday.

Pihaknya akan menerbitkan peraturan menteri keuangan dengan mengatur bea masuk atau menggunakan tarif atau cara lain. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan juga sudah meminta dukungan dalam memproteksi industri dalam negeri.

"Sekarang sedang dalam proses dalam bentuk apakah itu anti dumping, apakah bea masuk, intinya untuk menjaga memproteksi industri dalam negeri," ujar Sri Mulyani.

Reku dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengajak masyarakat memilih platform investasi kripto lokal yang terdaftar dan diawasi Bappebti. Platform lokal yang legal akan melindungi masyarakat dari risiko keamanan saat bertransaksi kripto.

"Operasional bursa lokal yang terdaftar dan diawasi Bappebti seperti Reku, beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk, menerapkan ketentuan antipencucian uang melalui skema Know-Your Customer (KYC), hingga keanggotaan Bursa Kripto," ujar Robby, Chief Compliance Officer (CCO) Reku sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia-Asosiasi Blockchain Indonesia (Aspakrindo-ABI), dalam siaran pers, Kamis (15/8).

Robby mengungkapkan masyarakat yang bertransaksi di platform kripto global yang tidak berizin menghadapi risiko keamanan siber maupun potensi penipuan (fraud). Reku sebagai salah satu pemain di industri kripto terus memperkuat keamanan serta edukasi demi menjangkau investor yang lebih luas untuk berinvestasi pada platform legal.

"Kami rutin merilis audit Proof of Solvency, menghadirkan Portal Transparansi, hingga program literasi yang bekerja sama dengan multi-stakeholders mulai dari pegiat kripto, perwakilan token atau projects, hingga pemerintah," ujar Robby.

Ia mengungkapkan, komitmen terhadap keamanan dan edukasi ini mendorong pertumbuhan pengguna platform Reku. Pada kuartal II 2024, Reku mencatat peningkatan pengguna yang berasal dari luar Pulau Jawa sebesar lebih dari 60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Kalimantan dan Sulawesi termasuk di antara sejumlah pulau dengan pertumbuhan signifikan. Kesuksesan ini menggambarkan bahwa penerimaan dan adopsi aset kripto mulai terdistribusi di luar Pulau Jawa," tuturnya.

Pada akhir Agustus mendatang, Reku turut mendukung perhelatan Coinfest Asia yang diselenggarakan di Bali, dengna melakukan sejumlah kegiatan pendamping (side events). Dukungan Reku ini bertujuan untuk memperluas edukasi mengenai investasi kripto lewat platform lokal dan memperkuat ekosistem kripto di Indonesia.

Tirta Karma Senjaya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, mengatakan Indonesia memiliki prospek cerah untuk menjadi salah satu pusat kripto dunia. Ia mengutip data "2023 Global Crypto Adoption Index" yang menyebut Indonesia berada di peringkat ketujuh negara dengan jumlah investor kripto terbesar. Bappebti optimistis industri kripto di Indonesia dapat terus tumbuh, baik dari jumlah investor maupun nilai transaksi.

Tirta juga menegaskan pentingnya berinvestasi kripto di platform yang terdaftar. "Perlindungan bagi investor tidak dapat optimal apabila transaksi dilakukan di platform global yang tidak berizin," ujarnya.

Untuk mendukung masyarakat berinvestasi di platform yang legal, Bappebti terus meninjau berbagai regulasi kripto untuk meminimalisasi adanya arus modal keluar (capital outflow). Dengan demikian, ekosistem kripto di Indonesia akan berjalan dengan lebih baik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merombak jajaran pejabat eselon 1 Kementerian Perdagangan di sisa dua bulan terakhir periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir. Zulhas berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar waspada, peka, dan responsif dalam menjalankan tugas.

"Dalam keadaan geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja, kita semua harus selalu memiliki kewaspadaan. Artinya, dalam keadaan tidak baik tetap harus selalu waspada dan peka terhadap hal-hal yang terjadi sehingga, kita bisa merespons cepat. Hal itulah yang menjadi tugas saudara-saudara yang baru saja dilantik," ujar Zulkifli melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, pegawai Kemendag harus mempersiapkan sebaik-baiknya pemerintahan yang akan datang. Menurutnya, pergantian presiden dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto harus dapat mempersiapkan dasar yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.

Berikut daftar pejabat eselon 1 Kemendag yang baru dilantik:

• Irjen Pol Ahmad Luthfi sebagai Inspektur Jenderal
• Budi Santoso sebagai Sekretaris Jenderal, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
• Moga Simatupang sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri , sebelumnya Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
• Rusmin Amin sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,
• Isy Karim sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, sebelumnya Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
• Mardyana Listyowati sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
• Kasan sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Fajarini Puntodewi sebagai Kepala Badan Kebijakan Perdagangan.
  
  Pelantikan inspektur jenderal didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 65/TPA Tahun 2024 tertanggal 29 Mei 2024. Sementara itu, pelantikan ketujuh Pejabat Eselon I lainnya didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 100/TPA Tahun 2024 tertanggal 6 Agustus 2024.

Star Asset Management menyebutkan total nasabah yang melakukan registrasi melalui perusahaan layanan dompet digital DANA telah mencapai lebih dari 290 ribu nasabah. Kerja sama Star Asset Management dan DANA ini akan memperluas akses masyarakat untuk berinvestasi di reksa dana dengan mudah dan murah.

Star Asset Management (STAR AM) menjadi manajer investasi pertama yang menjadi mitra DANA untuk fitur investasi reksa dana yang diluncurkan di aplikasi dompet digital tersebut.

''STAR AM akan terus berkomitmen untuk membantu masyarakat mencapai aspirasi finansial mereka,'' kata CEO Star Asset Management Hanif Matiq dalam konferensi pers, Kamis (15/8).

Sementara itu, Direktur Keuangan DANA Indonesia Yattha Saputra mengatakan, kerja sama dengan STAR Asset Management ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Selain itu, kerja sama ini akan membantu masyarakat mengerti keuangan dan memiliki akses menuju layanan keuangan digital, mulai dari asuransi hingga investasi.

''Dengan demikian, kami berharap bisa mewujudkan masyarakat Indonesia non-tunai yang sehat dan merdeka secara finansial,'' tutur Yattha.

Hanif menjelaskan pertumbuhan tren investasi di Indonesia meningkat saat ini. Berdasarkan data KSEl, jumlah investor di pasar modal Indonesia mencapai 12,78 juta per April 2024. Dalam empat bulan pertama pada tahun 2024, ada penambahan sebanyak 614 ribu investor.

Data Star Asset Management dan DANA menunjukkan mereka telah membantu lebih dari 7.000 orang untuk berinvestasi reksa dana. "Kemitraan ini tidak hanya memperluas akses investasi bagi masyarakat luas tetapi juga memberikan solusi yang sederhana dan terjangkau untuk mencapai tujuan finansial mereka," kata Yattha.

Hingga akhir Juli 2024, Star Asset Management telah berhasil mengelola dana investasi masyarakat yang mencapai lebih dari Rp 17,4 triliun. Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp 7,8 triliun merupakan dana kelolaan reksa dana yang tersebar di berbagai kelas aset.

Produk Star Money Market Kelas DANA dari STAR Asset Management akan tersedia untuk pertama kalinya di aplikasi DANA. Produk ini dinilai sesuai untuk investor pemula.

Menurut Hanif, kredibilitas reksa dana tersebut terbukti melalui performa unggulan Star Money Market sebagai produk yang berisiko rendah dengan kinerja satu tahun per 31 Juli 2024 sebesar 5,04%. Imbal hasil (return) reksa dana ini lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito perbankan saat ini.

Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan telah ada komitmen dari perusahaan lokal dan asing untuk membangun parbik tekstil baru di Indonesia. Kehadiran pabrik tekstil itu diharap dapat menyerap kembali para pekerja tekstil yang terdampak pengakhiran hubungan kerja (PHK).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, tambahan pengadaan pabrik tekstil itu juga bertujuan untuk menaikkan jumlah produksi komoditas tekstil domestik. Harapannya, harga tekstil lokal bisa bersaing dengan barang tekstil impor.

"Iya ada pabrik baru. Pemerintah mendorong agar teman-teman yang terkena PHK di perusahaan tekstil bisa bekerja kembali di perusahaan tekstil baru," kata Ida di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (14/8).

Meski begitu, Ida tidak menjelaskan secara rinci ihwal jumlah pabrik teksil taranyar yang akan dibangun nantinya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga tidak menguraikan identitas perusahaan yang telah berkomitmen membangun pabrik tekstil.

"Investasinya macam-macam, ada dari dalam dan luar negeri," ujar Ida.

Selain menambah jumlah produksi tekstil dalam negeri, pemerintah juga berencana untuk memperkuat kebijakan seleksi impor produk tekstil dari luar negeri. Dua langkah itu dipercaya dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor sekaligus memperkuat produk dalam negeri.

"Dengan berbagai kebijakan yang akan dilakukan, kami berharap produk impor bisa dikurangi dan memasifkan produksi dalam negeri," kata Ida.

Gelombang PHK di industri tekstil ini merupakan rangkaian dari permasalahan yang dihadapi industri padat karya tersebut. Industri tekstil belum mampu pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan permintaan. Begitu pula dengan dampak konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan turunnya permintaan di negara-negara pembeli.

Pelemahan nilai tukar rupiah juga berperan besar dalam lesunya industri tekstil. Kondisi ini membuat ongkos belanja bahan baku menjadi lebih mahal. Belum lagi industri juga mesti bersaing dengan produk impor, terutama dari Cina. Melemahkan ekonomi global saat ini juga berdampak pada kinerja industri berorientasi ekspor kekurangan pesanan.

Lebih jauh, adopsi penggunaan teknologi di pabrik tekstil yang makin canggih kian menambah penggunaan mesin dan sistem otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual.

"Perusahaan tekstil juga membutukan penyesuaian-penyesuaian dengan kebutuhan teknologi dan perkembangannya," ujar Ida.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terjadi PHK kepada 42.863 orang sejak Januari hingga Juni 2024. Dari angka tersebut, lebih dari 52% atau 22.356 orang merupakan buruh di sektor tekstil, garmen, dan alas kaki.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan ada empat industri tekstil baru yang saat ini beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Satu di antaranya merupakan perusahaan tekstil global yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500.

"Jadi tekstil bukan sunset industry. Salah satunya adalah Fortune 500," kata Airlangga saat menyampaikan sambutan peresmian pabrik bahan anoda baterai lithium milik PT Indonesia BTR Energy Material di KEK, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Rabu (7/8).

Airlangga memperkirakan industri tekstil di KEK Kendal dapat menyerap tenaga kerja antara 4.000 hingga 7.000 orang per pabrik. Jumlah pekerja yang besar di setiap pabrik membuat kawasan tersebut menarik untuk investasi, terutama untuk industri padat karya yang memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar atau labor intensive.

"Masing-masing pabrik mempekerjakan 4.000 - 7.000 orang, jadi masih menarik untuk menarik labour intensive di KEK Kendal," ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan KEK Kendal berada di dalam Kawasan Industri Kendal (KIK). Adapun luas KEK Kendal saat ini yakni 36 ribu hektar (ha) atau sekira 46,7% dari wilayah KIK seluas 77 ribu ha. Di KIK sendiri terdapat tiga perusahaan tekstil asing, yakni PT. Dae Young Textile dari Korea Selatan, PT LTI asal Cina dan PT ET dari Taiwan.

Anggaran perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI) Ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) diperkirakan bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta lebih fokus mengalokasikan anggaran ke program produktif.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut kenaikan anggaran yang sangat drastis tersebut membuat APBN menjadi tidak efisien.

"Ini pemborosan anggaran negara, sebaiknya anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti program pengentasan kemiskinan," kata Esther kepada Katadata.co.id, Kamis (15/8).

Selain itu, anggaran tersebut bisa digunakan untuk beasiswa bagi anak-anak putus sekolah. Serta program produktif lain yang memberi dampak jangka panjang dan pengaruh luas ke masyarakat.

Pada kesempatan berbeda, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira justru menyoroti beban utang dan bunga utang yang harus dibayar oleh pemerintah pada tahun depan.

Dia menyebut utang jatuh tempo pemerintah mencapai Rp 800 triliun dan bunga utang Rp 400 triliun untuk tahun berjalan. Kondisi itu menunjukkan APBN sedang dalam kondisi yang cukup berat.

Apalagi, banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah karena daya beli melemah, biaya kuliah yang terus meningkat, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang makin masif.

Menurut Bhima, APBN lebih baik dibelanjakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan terhadap risiko ekonomi tersebut, daripada untuk perayaan HUT RI. “Cara ini menunjukkan kualitas dari APBN digunakan untuk belanja nonproduktif,” ujar dia.

Pengadaan Alat-alat Upacara di IKN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan anggaran perayaan HUT RI di IKN meningkat signifikan. Alokasi anggaran yang disiapkan meningkat 64,15% jika dibandingkan perayaan HUT RI di Jakarta pada 2023.

“Tahun ini kami menyiapkan Rp 87 miliar untuk kegiatan 17-an di IKN. Kalau dibandingkan di Jakarta Rp 53 miliar," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (13/8).

Anggaran yang terbilang fantastis tersebut meningkat karena adanya pengeluaran atas penyesuaian kondisi di IKN. Isa mengatakan kenaikan anggaran terjadi karena pengadaan sarana dan prasarana fisik yang membutuhkan askes khusus, hingga persiapan jamuan untuk tamu negara.

“Terutama biaya besar untuk alat-alat upacara, kemudian penyiapan sarana fisik itu perlu dilakukan di tempat baru di sana. Jamuan juga cukup besar dibanding di Jakarta, terutama karena lokasinya belum tersedia cukup prasarana untuk jamuan ini,” ujarnya.

Komitmen Indonesia menurunkan emisi, yang tertuang dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC), perlu lebih ambisius. Janji iklim saat ini belum cukup menghindarkan bumi dari pemanasan global. Janji dan ambisi itu perlu dipercepat karena pemanasan global bukan lagi ancaman tapi sudah di depan batang hidung kita semua.

Sering kehujanan jadi kebanjiran. Tak kunjung hujan langsung kekeringan. Di kawasan pantai utara Jawa, dari hulu mereka diterjang banjir. Dari hilir dihajar rob. Itulah kode alam kepada manusia. Dampak pemanasan global sudah sangat terasa.

Sayangnya masyarakat tampak enggan mengakui tanda alam ini. Di pemerintahan pun hanya sebagian yang peduli. Padahal, ada hubungan yang sangat kuat antara perubahan iklim, yang dipicu oleh deforestasi, hingga penggunaan energi fosil berlebih, terhadap bencana alam.

Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Persetujuan Paris. Ini adalah kesepakatan negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara bersama-sama. Negara-negara tersebut sepakat menahan laju pemanasan bumi secara global, agar tidak lebih dari 1,5 derajat celcius pada akhir abad ke-21 (2100 masehi), dibandingkan dengan suhu di akhir abad ke-19 (1900 masehi).

Apalagi Indonesia telah dua kali memperbaharui NDC-nya. Pada NDC Pertama target pengurangan emisi Indonesia sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan sokongan internasional pada 2030. Pemerintah selanjutnya memperbaruinya jadi Updated NDC pada 2021 dan Enhanced NDC (ENDC) pada 2022. Target emisi yang tadinya hanya 29% menjadi 31,89% dengan usaha sendiri, dan dari 41% jadi 43,20% dengan bantuan internasional.

Komitmen tertulis tersebut tampak ambisius. Namun pemerintah sebetulnya masih bisa lebih baik dari ENDC tersebut. Bukalah ruang diskusi dengan kelompok masyarakat sipil. Agar mereka punya kesempatan yang cukup untuk menyampaikan peluang-peluang perbaikan bagi komitmen iklim nasional.

Menjelang berakhirnya bulan Agustus ini, yang kabarnya merupakan tenggat penyelesaian komitmen baru itu, masyarakat sipil, terutama dari kelompok-kelompok rentan, punya kekhawatiran. Mereka mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melibatkan masyarakat dalam pembahasan NDC Kedua (Second NDC).

Yang masyarakat tahu, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) sedang menyusun Second NDC dan telah mengumpulkan kementerian dan lembaga yang terkait. Pertemuan yang dilakukan pada 21 Februari 2024 itu membahas berbagai perkembangan kebijakan sektoral saat ini, seperti Indonesia FOLU Net-sink 2030, Zero Waste Zero Emission dan kebijakan transisi energi. Dari diskusi tersebut, pemerintah berencana menambah sektor baru dalam Second NDC, yaitu kelautan. Pemerintah menargetkan Second NDC itu akan rampung pada September 2024.

Jika dokumen tersebut harus diselesaikan buru-buru, sempatkanlah untuk memasang telinga sepanjang dan setebal mungkin, guna menyerap aspirasi publik. Utamanya perwakilan dari kelompok rentan yang berpotensi paling terdampak dan bergantung hidupnya pada implementasi Second NDC. Memang dokumen Second NDC tidak akan memuat strategi mitigasi adaptasi secara detail. Tapi harus dipastikan sudah melalui proses yang transparan, inklusif dan adil.

Ingatlah bahwa Persetujuan Paris memandatkan pengumpulan NDC tidak hanya tepat waktu, tapi mesti melibatkan pemangku kepentingan secara inklusif dalam penyusunannya. Siapa saja pemangku kepentingan itu? Mereka yang paling terdampak terhadap perubahan iklim, seperti masyarakat adat dan lokal, perempuan, anak-anak dan lansia, penyandang disabilitas, petani kecil dan nelayan tradisional, buruh, masyarakat miskin urban dan kelompok rentan lainnya.

Apa jadinya jika mereka tak dilibatkan?

Penambangan nikel yang asal-asalan. Pemerintah mencanangkan penambangan ini untuk memproduksi bahan baku baterai mobil listrik, komponen inti transisi energi ramah lingkungan. Tapi yang didapat adalah hilangnya hutan adat dan ekosistem kehidupan masyarakat rentan. Lebih jauh, praktik tersebut justru memicu antipati dunia internasional terhadap produk nikel Indonesia.

Itu sebabnya, untuk mengatasi krisis iklim, prinsipnya harus dengan mengakui keadilan iklim. Keadilan ini berguna untuk menjawab empat masalah krisis iklim. Yaitu keamanan manusia (human security/ H), utang ekologis (ecological debt/ E), kepemilikan lahan (land tenure/ L), dan pola konsumsi produksi (production consumption pattern/ P).

Keamanan manusia sedang terancam karena krisis iklim. Ada utang ekologis dari kegiatan ekonomi yang merusak selama 300 tahun terakhir. Ada kehilangan akses kepemilikan tanah oleh masyarakat adat dan lokal. Serta ada pola produksi dan konsumsi yang tetap menggunakan pola ekstraktif.

Keadilan iklim ini mesti dijawab lewat keadilan rekognitif, distributif, prosedural hingga keadilan korektif-restoratif. Yaitu mengakui bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok dengan kebutuhan, kemampuan beradaptasi serta ketimpangan terhadap akses sumber daya dan pengambilan keputusan (rekognitif).

Kemudian memastikan perlindungan yang sama dan distribusi yang adil terhadap dampak kegiatan yang mengancam lingkungan atau manfaat dari program-program lingkungan (distributif). Lalu memastikan hak akses informasi, partisipasi, dan keadilan dalam setiap keputusan dan kebijakan pembangunan maupun aksi perubahan iklim (prosedural). Terakhir, memastikan upaya korektif mencakup restorasi dan reparasi atas kesalahan masa lalu dari model pembangunan ekstraktif (korektif-restoratif).

Dengan melibatkan semua kelompok dan perwakilannya, terutama kelompok rentan perubahan iklim, pemerintah tak perlu susah-susah mengklaim dokumen NDC kredibel dan sah. Bumi sudah darurat iklim. Second NDC akan lebih bagus jika menjadi dokumen yang tidak hanya sesumbar angka. Tanpa diskusi terbuka, akan susah rasanya menghasilkan dokumen Second NDC yang layak disebut sebagai komitmen nasional dan adil bagi semua.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menetapkan harga batu bara acuan (HBA) bulan Agustus 2024. HBA bulan Agustus untuk batu bara 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 12,26%, total Sulphur 0,66%, dan Ash 7,94 pada angka US$ 115,29/ton.

Harga ini turun US$ 15,15 per ton atau 13,14% dari HBA Juli senilai US$ 130,44 per ton. Harga ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 195.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk bulan Agustus 2024.

Selanjutnya, ditetapkan HBA untuk komoditas batu bara I, dalam kesetaraan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR, Total Moisture 21,32% Total Sulphur 0,75%, dan Ash 6,04%, di level US$ 86,20 per ton.

Sementara, Harga Acuan untuk komoditas batu bara II dalam kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR, Total Moisture 35,73%, Total Sulphur 0,23% dan Ash 3,90% ditetapkan pada besaran US$ 54,63 per ton.

Adapun Harga acuan untuk batu bara III, dalam kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR, Total Moisture 44,30%, Total Sulphur 0,24% dan Ash 3,88%, pada angka US$ 35,62 per ton.

"Sesuai yang tercantum dalam Kepmen, HBA bulan Agustus 2024 juga digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Batubara (HPB) bulan ini," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK), Agus Cahyono Adi, di Jakarta, Kamis (15/8).

Selain HBA, Menteri ESDM juga menetapkan HMA berbagai komoditas mineral sebagai patokan bulan Agustus 2024. HMA Nikel dipatok US$ 16.812,73/dmt. Kemudian Kobalt US$ 26.628,41/dmt dan Timbal USD2.154,93/dmt.

Adapun HMA untuk komoditas mineral logam lainnya adalah sebagai berikut:

• Seng: US$ 2.861,05/dmt
• Alumunium: US$ 2.440,32/dmt
• Tembaga: US$ 9.579,11/dmt
• Emas sebagai mineral ikutan: US$ 2.373,25/troy ounce
• Perak sebagai mineral ikutan: US$ 30,15/troy ounce
• Ingot Timah Pb 300: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan
• Ingot Timah Pb 200: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan
• Ingot Timah Pb 100: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan
• Ingot Timah Pb 050: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan
• Ingot Timah 4NINE: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan
• Logam Emas: LBMA Gold PM Fix pada hari penjualan
• Logam Perak: LBMA Silver Fix pada hari penjualan
• Mangan: US$ 3,85/dmt
• Bijih Besi Laterit/Hematit/Magnetit: US$ 1,57/dmt
• Bijih Krom: US$ 6,37/dmt
• Konsentrat Ilmenit: US$ 7,29/dmt
• Konsentrat Titanium: US$ 11,94/dmt.

PT Pertamina (Persero) berhasil meraih peringkat pertama dalam daftar Fortune Indonesia 100 tahun 2023 dan mengukuhkan diri sebagai perusahaan terbesar di Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa Pertamina terus mencatatkan kinerja positif sejalan dengan program transformasi perusahaan yang telah berjalan sejak 2020.

"Pertamina berupaya terus bergerak adaptif menjawab tantangan zaman dan mengoptimalkan peluang bisnis masa depan," kata Nicke melalui siaran pers, Kamis (15/8).

Nicke menambahkan bahwa kinerja positif Pertamina didukung oleh semua lini bisnis perusahaan baik subholding maupun anak perusahaan. Alhasil sepanjang 2023 Pertamina berhasil mencatatkan kinerja terbaik.

"Kinerja positif Pertamina ditopang oleh transformasi digitalisasi dan inovasi riset teknologi serta operasional perusahaan yang lebih efisien," kata Nicke.

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan apresiasi terhadap kinerja Pertamina dan 18 BUMN lainnya yang berhasil masuk daftar Fortune Indonesia 100.

"Alhamdulillah 19 BUMN masuk dalam jajaran dengan perusahaan dengan pendapatan terbesar versi Fortune Indonesia 100. Ini menunjukkan BUMN memiliki peran penting sebagai lokomotif penggerak ekonomi Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya Pertamina telah dinobatkan sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang mampu bersaing dengan perusahaan dunia dengan menempati peringkat 165 Fortune 500 Global tahun 2024.

Pertamina konsisten dalam 10 tahun berada di jajaran perusahaan global. Sedangkan di Asia Tenggara, Pertaina menempati peringkat ke-3 Fortune Asia Tenggara untuk tahun 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 22,21 miliar pada Juli 2024. Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti menyebut, nilai ekspor tersebut naik 6,55% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 6,46% dibandingkan Juli 2023.

“Penyumbang utama peningkatan ekspor secara bulanan adalah sektor pertambangan dan lainnya, sementara secara tahunan adalah sektor industri pengolahan,” kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/8).

Berdasarkan sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Juli 2024 naik 1,01% dibanding periode yang sama 2023. Demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 10,55% pada Januari-Juli 2024.

Sementara itu, ekspor nonmigas mencapai US$20,79 miliar pada Juli 2024 atau naik 5,98% dibanding Juni 2024. “Ekspor nonmigas ini juga naik 5,87% jika dibanding ekspor nonmigas pada Juli 2023,” ujar Amalia.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada Januari-Juli 2024 mencapai US$147,30 miliar atau turun 1,47% dibandingkan periode yang sama pada 2023. Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai US$137,98 miliar atau turun 1,75%.

Ekspor Komoditas Unggulan RI

Amalia mengungkapkan, kinerja ekspor komoditas unggulan Indonesia berasal dari batubara, besi, baja, minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya. “Nilai ekspor komoditas tersebut memberikan kontribusi sekitar 28,43% dari total ekspor non migas Indonesia,” kata Amalia.

Dia menuturkan, nilai ekspor ketiga komoditas unggulan tersebut mengalami penurunan pada periode Juli 2024. Nilai ekspor batubara turun 0,07% secara bulanan dan 2,49% secara tahunan.

Sementara nilai ekspor besi dan baja turun 3,28% secara bulanan dan 8,07% penurunannya secara tahunan. Lalu nilai ekspor CPO dan turunannya mengalami penurunan 36,37% secara bulanan dan turun 39,22% secara tahunan.