Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo menyebut, pemerintah sudah mulai memproses pembayaran utang rafaksi minyak goreng. Setidaknya 20% peritel telah mendapatkan uang pengganti implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2022 tersebut.

Permendag No. 3 Tahun 2022 membuat peritel membanting harga jual minyak goreng di ritel modern saat itu dari sekitar Rp 23.000 menjadi Rp 14.000 per liter. Beleid tersebut menjanjikan selisih nilai atau rafaksi tersebut akan dibayar oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

"Perkiraan kami masih di bawah 50% peritel yang ikut implementasi Permendag No. 3 Tahun 2022 baru mendapatkan uang rafaksi. Sebab, uang rafaksi hanya diberikan ke produsen minyak goreng," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey di Hotel Borobudur, Rabu (14/8).

Roy mengaku sedang mendata arus dana rafaksi yang mengalir ke peritel. Dana rafaksi hanya disalurkan BPDPKS ke produsen, sedangkan produsen masih bingung bagaimana mengalirkan dana tersebut hingga peritel.

Ia mengingatkan bahwa dana rafaksi yang disampaikan Kementerian Perdagangan ke BPDPKS berbeda dengan pengajuan Aprindo atau senilai Rp 472 miliar. Aprindo mengklaim total dana rafaksi selama hampir dua pekan Permendag No. 3 Tahun 2022 berlaku adalah Rp 812 miliar.

Angka rafaksi yang diberikan oleh Kemendag telah diverifikasi oleh PT Sucofindo. Oleh karena itu, Roy mengatakan sedang meminta data dana rafaksi kepada Sucofindo agar bisa mengawasi aliran dana rafaksi.

"Sejauh ini hanya produsen minyak goreng yang berhak menanyakan pelunasan rafaksi. Alhasil, kami belum dapat mendeteksi aliran dana rafaksi sampai ke peritel," katanya.

Roy menargetkan, rafaksi minyak goreng dapat rampung sebelum pemerintahan selanjutnya menjabat. Ia menduga pemerintahan selanjutnya berpotensi memiliki pandangan beda terkait penyelesaian rafaksi.

"Masalah rafaksi ini sudah 2,5 tahun berjalan. Ini sebenarnya masalah yang disebabkan koordinasi dan komunikasi," ujarnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya meminta opini hukum kepada Kejaksaan Agung dan Kementerian Koordinator Bidan Politik, Hukum, dan HAM terkait perbedaan nilai rafaksi antara peritel dan Sucofindo. Opini hukum tersebut diberikan pada kuartal ketiga 2023.

Peritel memberikan nilai rafaksi minyak goreng tersebut pada awal 2023. Sementara itu, verifikasi Sucofindo rampung pada Juni 2023. Walau demikian, Kemendag meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memverifikasi hasil verifikasi Sucofindo.

Zulhas mengaku, mendapatkan rekomendasi untuk berdiskusi dengan Kemenko Perekonomian untuk menyelesaikan piutang rafaksi tersebut pada kuartal keempat tahun lalu. Diskusi tersebut tidak kunjung terjadi hingga Lebaran 2024.

Pembayaran rafaksi mulai dilakukan BPDPKS pada pertengahan bulan lalu senilai Rp 474 miliar. Dengan kata lain, pembayaran rafaksi tepat dilakukan 2,5 tahun setelah Permendag No. 3 Tahun 2022 berlaku.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,81% ke level 7.436 pada perdagangan Rabu (14/8). Pada sesi intraday, IHSG sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa atau all time high di 7.445.

Sepuluh dari sebelas sektor saham yang ada di BEI menguat. Tiga sektor melaju paling kencang, yakni sektor konsumer siklikal dengan kenaikan 3,42% disusul sektor infrastruktur yang naik 1,51% dan industri dasar 1,27%.

Pilarmas Investindo Sekuritas menyatakan indeks IHSG dan bursa regional Asia cenderung bergerak menguat mengikuti tren positif di bursa Amerika Serikat (AS). Data inflasi produsen AS yang lebih rendah dari perkiraan mendukung spekulasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga acuannya dalam pertemuan bulan depan. Indeks inflasi produsen menunjukkan kenaikan 0,1% pada bulan Juli, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,2%.

''Pelaku pasar merespons data inflasi AS yang mengindikasikan pertumbuhan harga produsen AS mengalami perlambatan, sehingga ini akan menjadi pertimbangan The Fed dalam kebijakan moneternya,'' tulis tim analis Pilarmas Sekuritas dalam risetnya, Rabu (14/8).

Pada perdagangan hari ini, data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan, nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 10,92 triliun dengan volume 17,57 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.107.485 kali.

Sebanyak 333 saham menguat, 241 saham terkoreksi, dan 220 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini mencapai Rp 12.636,02 triliun.

Indeks mayoritas bursa saham utama di Asia menguat. Nikkei 225 naik 0,58%, Shanghai Composite Indeks turun 0,6%, dan Straits Times naik 0,84%. Namun, Hang Seng melemah 0,35%.

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):
- PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) naik 18,8% menjadi Rp 316
- PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) naik 13,93% menjadi Rp 139
- PT Barito Pacific Tbk (BRPT) naik 7,14% menjadi Rp 1.125
- PT Indosat Tbk (ISAT) naik 5% menjadi Rp 11.550
- PT Bank Neo Commerce Tdk (BBYB) naik 3,31% menjadi Rp 250

Saham yang turun paling dalam (top losers):
- PT Adhi Karya Tbk (ADHI) turun 3,82% menjadi Rp 302
- PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) turun 2,80% menjadi Rp 104
- PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) turun 3,12% menjadi Rp 124
- PT Cisarua Mountain Diary Tbk (CMRY) turun 2,78% menjadi Rp 5.250
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) turun 2,24% menjadi Rp 26.225

Manulife Aset Manajemen Indonesia memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat mencapai level 7.800 sampai akhir 2024. Pergerakan IHSG pada tahun ini akan didorong oleh sentimen eksternal, terutama dari arah ekonomi dan moneter Amerika Serikat (AS).

Chief Economist & Investment Strategist Manulife Aset Manajemen Indonesia, Katarina Setiawan menyebut, adanya sentimen pemangkasan suku bunga Bank Sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) pada tahun ini.

Secara rinci, Katarina menjelaskan beberapa data AS yang sangat berpengaruh terhadap arah suku bunga The Fed. Dalam paparannya, ekonomi AS mengalami perlambatan berdasarkan data pengangguran, penjualan retail, data ketenaga kerjaan AS (non-farm payroll) hingga lemahnya pendapatan personal di AS.

''Data-data ekonomi AS pada Juli 2024 juga menunjukkan aktivitas ekonomi yang melandai, sektor tenaga kerja melemah dan ada indikasi pemangkasan suku bunga The Fed pada September yang semakin terbuka lebar,'' katanya dalam acara Manulife Investment Management, Rabu (14/8).

Menurut Katarina, siklus pelonggaran moneter global telah dimulai pada tahun ini. Bahkan, sebanyak 32% bank sentral dunia telah memangkas suku bunga acuan.

3 Sektor yang Bisa Mendatangkan Cuan

Chief Investment Officer Equity Manulife Aset Manajemen Indonesia, Samuel Kesuma menilai, ada beberapa tiga sektor yang bisa menjadi pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi. Pertama, sektor finansial berpotensi diuntungkan dari arus dana asing, di mana saham-saham big cap biasanya menjadi pilihan pertama.

Selain itu, likuiditas perbankan juga mulai terlihat stabil. "Manulife memperkirakan IHSG akan mencapai level 7.800 pada akhir tahun 2024," katanya.

Menurut Samuel, minat pasar terhadap saham domestik, sejauh ini terpukul oleh era suku bunga tinggi yang membuat aset bebas risiko menjadi sangat menarik. Hal ini seiring dengan siklus penurunan suku bunga, kondisi yang akan berubah dan ini akan membuat pasar saham kembali atraktif jika dilihat dari sudut pandang risiko dan imbal hasil yang ditawarkan.

Hal ini didukung oleh harapan kebijakan pro pertumbuhan dari pemerintahan baru, yang mendorong minat investor terlihat lebih meningkat, terutama dari investor asing yang sudah lebih dulu berinvestasi ke pasar dan membuat posisi arus dana asing kembali positif.

Kedua, ada sektor finansial menjadi yang berpotensi diuntungkan oleh arus dana asing, di mana saham-saham big cap biasanya menjadi pilihan pertama. Ketiga, sektor telekomunikasi baik dari perusahaan penyedia jasa (operator) maupun menara (tower). Dari sisi valuasi, dipandang masih tetap menarik.

Kemudian yang terakhir keempat adalah sektor consumer staples atau yang lebih dikenal dengan FMCG atau fast-moving consumer goods yaitu sektor-sektor yang memproduksi barang-barang kebutuhan harian.

Usman Kansongresmi mengundurkan diri dari jabatan direktur jenderal informasi dan komunikasi publik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau dirjen IKP Kominfo pada Selasa (13/8). Ia tiga tahun lebih mengabdi di instansi ini.

"Saya akan melakukan kerja-kerja komunikasi publik dari luar pemerintahan," kata Usman Kansong dalam konferensi pers yang dilangsungkan di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (14/8).

Ia sudah menyampaikan surat pengunduran diri ke Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi kemarin, Selasa (13/8). Usman menyampaikan, Budi tidak banyak bertanya mengenai alasan pengunduran diri dan langsung menyetujui.

Usman menepis isu bahwa dirinya mundur karena ada hubungan dengan eks Menteri Kominfo Johnny Plate. Johnny divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G.

Ia bercerita, hubungan dirinya dengan Johnny Plate sebatas sama-sama berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Usman berasal dari Flores Timur, sementara Johnny Plate dari Flores Barat.

"Kalau ada hubungan berbeda, saya mungkin mundur pada 2022 - 2023. Tapi kan tidak?! Jadi tesis itu batal secara hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan, tidak ada tekanan dari pihak manapun atas pengunduran diri tersebut. “Ini atas keinginan saya sendiri. Jadi ada di dalam diri saya yang saya malu menjelaskan di sini,” Usman menambahkan.

Usman Kansong dipercaya memegang jabatan sebagai Dirjen IKP sejak Agustus 2021. Sosoknya dikenal sebagai jurnalis dengan jabatan terakhirnya sebagai direktur pemberitaan di Media Indonesia pada 2020.

Pada 2000 - 2009, ia mengabdi di media penyiaran Metro TV dengan posisi terakhir News Current Affairs Manager di Metro TV. Pria kelahiran Jakarta, 13 April 1970 ini juga pernah bekerja di Harian Republika selama 1995 - 2000.

Latar pendidikan Usman Kansong yakni lulusan Ilmu Komunikasi FISIP USU, Medan, Sumatra Utara pada 1994 dan Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia 2005.

Ia juga memegang posisi dewan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman alias Sejuk dan pernah mendapat beasiswa Chavening di London dan Skotlandia pada 2003.

Usman pernah mendapatkan fellowship dari East-West Center, Honolulu, Amerika Serikat. Ia juga pernah berpartisipasi dalam ‘people to people diplomacy’ yang digagas oleh Kominfo di Rusia dan Belarusia (2015) dan Amerika Serikat (2016).

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo memproyeksi pertumbuhan industri ritel pada kuartal kedua tahun ini hanya mencapai 3,5% secara tahunan. Proyeksi pertumbuhan ini melambat dibandingkan April-Juni 2023 yang mencapai 4% seiring imbas gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Secara keseluruhan sepanjang tahun ini, pertumbuhan industri ritel diperkirakan hanya naik 4,1% sampai 4,2%. Dengan kata lain, pertumbuhan industri ritel jauh lebih rendah dari capaian Januari-Juni 2023 sekitar 4,85%.

"Turun karena terjadi deflasi karena masyarakat mengurangi konsumsi akibat pertumbuhan pendapatan lebih rendah dari fluktuasi harga bahan pokok dan Pemutusan Hubungan Kerja," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey di Hotel Borobudur, Rabu (14/8).

Roy menilai, deflasi pada semester pertama tahun ini juga didorong gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Kementerian Ketenagakerjaan mendata total tenaga kerja yang ter-PHK hingga Juli 2024 telah mencapai 42.863 orang.

Sebanyak 22,356 tenaga kerja atau 52,15% orang yang terkena PHK berasal dari industri pengolahan. Sementara itu, provinsi dengan jumlah tenaga kerja ter-PHK terbesar ada di Jawa Tengah yang mencapai 13.772 orang.

Roy menilai, gelombang PHK diperburuk dengan suku bunga acuan yang tidak kunjung turun. Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan sebesar 6,25% sejak April 2024. Keputusan tersebut membuat suku bunga acuan yang berlaku saat ini merupakan yang tertinggi sejak Juli 2016.

Ia meramalkan perlambatan transaksi pada kuartal kedua akan berlanjut pada kuartal ketiga tahun ini. Sebab, Bank Indonesia belum kunjung memangkas suku bunga acuan pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan lalu.

Roy menjelaskan bertahannya suku bunga acuan sebesar 6,25% pada Juli 2024 membuat perbankan menaikkan suku bunga kredit pada bulan ini. Oleh karena itu, masyarakat akan menahan konsumsi impulsif pada Juli-Agustus 2024 untuk menyesuaikan peningkatan angsuran kredit.

"Maka dari itu, kami selalu menyuarakan agar suku bunga acuan Bank Indonesia jangan terlalu lama tinggi. Kami berharap suku bunga acuan turun menjadi 6% atau 5,75%," ujarnya.

Ia memprediksi tantangan pada industri ritel akan berlanjut dengan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada pada November 2024. Ajang tersebut membuat masyarakat berpendapatan tinggi terus menahan konsumsi sepanjang Juli-Desember 2023.

"Dengan kondisi itu, industri ritel tumbuh 4% saja pada kuartal ketiga sudah bagus," katanya.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) menargetkan aturan pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) selesai sebelum dimulainya pemerintah baru. Aturan pembatasan distribusi BBM diatur dalam revisi Peraturan Presiden (perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

“Kami akan coba selesaikan semua sebelum pemerintahan berikutnya,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di Jakarta pada Rabu (14/8).

Luhut menyebut penyelesaian revisi aturan ini penting untuk mengatasi kualitas udara di Indonesia yang tingkat emosinya masih tinggi.

Luhut mengatakan pemerintah akan melaksanakan pertemuan yang membahas soal kualitas udara di Jakarta. Dia membandingkan indeks udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Jakarta. Indeks kandungan emisi di IKN hanya 6, sedangkan di Jakarta capai angka 150-200.

“Jadi ini sangat berbahaya bagi kita semua, dan kita mengeluarkan Rp 38 triliun alokasi BPJS dan juga biaya pribadi untuk kesehatan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengatakan pemerintah dalam revisi Perpres Nomor 191 memiliki dua pembahasan utama. “Pertama, kami ingin supaya bahan bakar semakin bersih. Berdasarkan kajian kami yang sangat detail, polusi saat musim kemarau ini asalnya dari bahan bakar,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di kantornya pada Jumat (26/7).

Berdasarkan kajian tersebut, Dadan menyampaikan pemerintah ingin mencoba menerapkan bahan bakar yang bersih dan rendah sulfur. Kedua, dalam revisi Perpres 191 juga membahas agar pemerintah dapat memastikan subsidi BBM tepat sasaran.

“Menentukan masyarakat yang berhak kan ada ukurannya, jadi yang tidak berhak, jangan menggunakan yang bersubsidi. Itu saja sih simpelnya,” ujarnya.

Pembahasan revisi Perpres 191 sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Namun hingga saat ini regulasi yang mengatur soal BBM ini tidak kunjung selesai.

Dadan menyebut salah satu hal yang membuat revisi ini belum selesai adalah penentuan golongan masyarakat yang berhak menerima subsidi. “Kami kan harus memutuskan siapa yang berhak dan tidak berhak, itu memerlukan banyak pertimbangan,” ujarnya.

Kendati demikian, Dadan mengatakan pembahasan revisi perpres 191 saat ini sudah hampir selesai. “Pembahasan di level saya, eselon I sudah selesai, begitu juga di level pak Menteri dan Menko. Sekarang lagi proses oleh Bapak Presiden,” kata dia.

Edy Rahmayadi resmi mengantongi dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai calon gubernur Sumatra Utara. Saingan Edy di Pilgub Sumut yakni Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Edy yakin dirinya mampu mengalahkan Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilkada Sumut nanti. Ia tetap optimistis meski Bobby saat ini disokong koalisi gemuk yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, NasDem, PKB, juga PKS.

Ia juga mengatakan jumlah koalisi tak menjamin kemenangan di Pilkada. Mantan Pangkostrad itu juga bersyukur sudah memenuhi persyaratan 20% untuk maju kembali.

"Jadi bukan persoalan gemuk atau kurus, tapi kuota yang bisa mengantar berlayar," kata dia di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Edy mengatakan kursi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut mencapai 21. Sedangkan Hanura memiliki lima kursi di legislatif provinsi tersebut.

Adapun, Bobby Nasution sebelumya dipecat PDIP lantaran memberikan dukungan pada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 berbeda dengan partai banteng yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Bobby yang dipecat PDIP lalu diberi surat penugasan oleh Partai Golkar untuk maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Partai lain seperti Gerindra, Demokrat, hingga Partai Kebangkitan Bangsa juga mendukung Bobby.

Belakangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga ikut mengusung Bobby. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan partainya tak akan meminta posisi cawagub beriringan dengan dukungan yang diberikan.

"PKS mengusung beliau (Bobby), dan tentu kita mempercayakanlah kepada beliau, siapa wakilnya, kami juga tidak minta wakil," kata Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7).

Harvey Moeis menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah tahun 2015–2022. Dalam persidangan, Harvey didakwa merugikan keuangan negara Rp 300 triliun terkait kasus tersebut.

Jaksa mengatakan Harvey memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul kekayaannya.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara," kata jaksa penuntut umum (JPU) Ardito Muwardi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8) dikutip dari Antara.

Jaksa lalu menjelaskan perkara Harvey yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin itu. Harvey awalnya bertemu Direktur Utama PT Timah Tbk. Mochtar Riza Pahlevi, Direktur Operasi PT Timah Alwin Albar, serta 27 pemilik smelter swasta.

Pertemuan tersebut membahas permintaan biji timah Mochtar dan Alwin sebesar 5% dari kuota ekspor dari smelter swasta. Adanya permintaan karena bijih timah yang diekspor swasta hasil penambangan ilegal di wilayah pertambangan PT Timah.

Harvey lalu meminta empat smelter swasta yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Inter Nusa membayar biaya pengamanan ke suami Sandra Dewi itu.

Nilai pengamanan yang diminta sebesar US$ 500 hingga US$ 750 per ton. Jaksa mengatakan biaya tersebut seolah-olah tercatat sebagai tanggung jawab sosial (CSR) yang dikelola Harvey atas nama PT Refined Bangka Tin.

Harvey juga didakwa mengatur kerja sama sewa pengolahan timah di smelter swasta. Ia bersama empat smelter swasta melakukan negosiasi dengan PT Timah terkait sewa smelter tanpa studi kelayakan.

Harvey dan empat smelter swasta lalu bersepakat dengan PT Timah untuk menerbutkan surat perintah kerja di wilayah pertambangan BUMN tersebut. Tujuannya, melegalkan pembelian biji timah oleh swasta yang menambang di IUP PT Timah.

Harvey dan empat smelter swasta tersebut lalu melakukan kerja sama sewa alat proses pembuatan logam timah dengan PT Timah. Namun, kerja sama itu tak tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) semua perusahaan.

Harvey bersama Mochtar dan Alwin menyepakati harga sewa alat senilai US$ 4.000 per ton untuk PT Refined Bangka Tin serta US$ 3.700 per ton untuk empat smelter lainnya. Sedangkan tanggal kajian dibuat mundur alias back date.

Jaksa menilai akibat perbuatan tersebut, terjadi kerusakan lingkungan di wilayah IUP PT Timah. Dampaknya adalah kerugian ekologi, ekonomi lingkungan, hingga ruginya negara.

Kementerian Perdagangan menyebut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah mengirimkan surat rekomendasi besaran bea masuk anti dumping atau BMAD keramik impor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam rekomendasi tersebut, Mendag mengusulkan BMAD sebesar 45% hingga 50%, jauh lebih rendah dari rekomendasi Komisi Anti Dumping Indonesia maksimum 199,8%.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasna mengatakan, rekomendasi BMAD pada keramik impor telah mempertimbangkan semua aspek, mulai dari konsumen hilir keramik hingga inflasi akibat tambahan bea masuk tersebut.

penambahan bea masuk pada keramik impor saat ini dapat berdampak pada pelaku toko bangunan hingga biaya konstruksi rumah. Kasan menyampaikan pihaknya tidak hanya memikirkan industri keramik nasional saat menentukan rekomendasi BMAD keramik impor.

"Pemerintah yang diwakili Menteri Perdagangan mempertimbangkan hal lain selain industri keramik, seperti toko bangunan, industri properti, sampai dampak ke inflasi nasional," kata Kasan di Hotel Borobudur, Rabu (14/8).

Kasan mengaku tidak bisa mengumumkan rekomendasi besaran BMAD keramik impor secara merinci. Menurutnya, Menteri Perdagangan telah menyurati Menteri Keuangan terkait besaran BMAD tersebut.

BMAD keramik impor saat ini hanya menunggu Kementerian Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BMAD keramik impor. Pemerintah sebelumnya telah mengenakan bea masuk tindakan perlindungan (BMTP) terhadap keramik asal Cina, Vietnam, dan Thailand hingga November 2024.

BMTP keramik Tiongkok diterbitkan pada September 2018 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018. Dengan kata lain, keramik asal Negeri Panda telah dikenakan bea masuk tambahan selama enam tahun terakhir.

Walau demikian pengenaan bea masuk itu tak mampu membendung banjir produk Cina. Dampaknya, satu pabrik keramik dalam negeri akhirnya gulung tikar. Sebanyak 3.000 tenaga kerja di industri keramik terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam 1,5 tahun terakhir.

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prastal Danial sebelumnya mencatat, keramik impor dari Cina telah mengikis utilisasi industri keramik nasional menjadi 60% pada saat ini. "Hasil produksi keramik dari peningkatan utilisasi industri keramik lokal lumayan besar, tapi mereka tidak bisa melakukannya karena harga keramik lokal kalah dengan keramik impor," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia Edy Suyanto mendorong pemerintah menerapkan bea masuk anti-dumping atau BMAD terhadap keramik impor dari Cina hingga 200%. Produk dari Negeri Panda tersebut terbukti melakukan praktik dumping.

Bukti itu tercantum dalam surat hasil penyelidikan KADI beberapa waktu lalu. Dalam surat yang diterima Asaki tertulis, produk keramik Cina melakukan dumping antara 100,12% sampai 199,88% dari harga normal.

Dengan kata lain, harga keramik impor dari Tiongkok lebih murah hingga dua kali lipat dari harga sebenarnya. Praktik curang ini telah menggerus industri keramik nasional hingga menyebabkan penurunan kapasitas produksi dan laba.

Asaki mendata utilisasi industri keramik pada paruh pertama tahun ini hanya 63%. Angka tersebut lebih rendah dari capaian Januari hingga Juni 2023 sebesar 69%.

"Kami tidak anti dan tidak melarang impor keramik dari Cina tapi kami melawan praktik unfair trade, yakni tindakan dumping yang disertai predatory pricing," kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto dalam keterangan resmi pada 4 Juli lalu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan rencana penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten, demi menekan polusi udara di Jakarta.

"Jadi kita pengen exercise kita ingin kaji kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi di Jakarta," kata Luhut ditemui seusai menghadiri Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu (14/8).

Menurut Luhut, hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi polusi udara khususnya di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu, pihaknya akan mengkaji mengenai hal tersebut, apalagi PLTU tersebut sudah beroperasi lebih dari 40 tahun.

Dia mengatakan, Kemenko Marves segera melakukan rapat untuk menindaklanjuti rencana penutupan PLTU tersebut. Indeks kualitas udara yang buruk menyebabkan banyak yang sakit infeksi saluran penapasan akut (ISPA).

"Kalian (wartawan) itu kena, saya juga kena. Jadi ini beban kita rame-rame," ucapnya.

Lebih lanjut, Luhut juga menyoroti indeks kualitas udara yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang hanya mencatatkan angka 6. Kualitas udara tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan Singapura yang indeks kualitas udaranya mencapai 24 atau 30.

"Kita berharap kalau PLTU Suralaya ditutup, indeks kualitas udara) akan bisa turun mungkin di bawah 100 indeksnya ini," kata Luhut.

Sebagai informasi, indeks kualitas udara 0-50 menunjukkan kualitas udara yang sehat. Sementara indeks kualitas udara 50-100 berarti sedang, 100-150 tidak sehat bagi kelompok sensitif, 150-200 tidak sehat, dan lebih dari 200 berarti berbahaya.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan tarif pajak penghasilan final bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) sebesar 0,5% akan berakhir pada tahun ini.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan sosialisasi skema normal akan dilakukan.“Wajib pajak UMKM di tahun ketujuh, harus naik kelas menjadi wajib pajak yang tidak lagi menggunakan PPh final,” kata Suryo dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8).

Dia menjelaskan, hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah 55 Nomor 2022 yang mengatur pelaksanaan UU Harnonisasi Peraturan Perpajakan. Namun pengenaan tarif 0,5% terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 merupakan aturan tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Untuk itu, Suryo memastikan akan mengantisipasi penerapan skema normal bagi wajib pajak yang selama tujuh tahun telah menggunakan PPh final. “Kami akan tetap menjalankan sosialisasi dan edukasi sampai ke kantor kami terbawah dan juga kami lacak dari pusat,” ujar Suryo.

Ketentuan Perhitungan Pajak

Terdapat dua ketentuan dalam melakukan norma penghitungan. Ketentuan pertama yaitu menggunakan ketentuan umum dengan memperhitungkan catatan penghasilan dan biaya yang dapat dikurangkan sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak seperti halnya berhitung untung dan rugi berapa dijual dan berapa biaya atas barang yang dijualnya.

Ketentuan kedua yaitu dengan menggunakan norma perhitungan bagi wajib pajak orang pribadi. “Norma perhitungan itu persentase tertentu dikalikan omzet untuk menentukan berapa penghasilan kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sebelum dikalikan tarif normalnya," kata Suryo.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pemerintah mengenakan tarif PPh hanya 0,5% bagi UMKM dengan penghasilan tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Insentif tersebut merupakan jawaban dari PP nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur wajib pajak yang memperoleh penghasilan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar harus membayar PPh final 1%.

Dengan begitu pada tahun pajak 2025 dan seterusnya dapat menggunakan norma penghitungan sebelumnya. Hal itu dengan menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan jika omzet di atas Rp 4,8 miliar.

Sebanyak 51% lembaga keuangan Indonesia termasuk bank dan teknologi finansial alias fintech menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) generatif, menurut survei AC Ventures, Boston Consulting Group, dan Kamar Dagang Industri atau KADIN Indonesia.

Laporan itu berdasarkan survei terhadap 41 pemimpin bisnis lembaga keuangan tradisional di Indonesia dan lima startupfintech.

Hampir setengah atau 49% pemimpin bisnis melihat customer service sebagai layanan utama yang menggunakan AI generatif. “Sebanyak 34% di antaranya sudah memperoleh manfaat,” demikian isi laporan, Rabu (14/8).

Pekerjaan lainnya yang dianggap bisa menggunakan AI generatif yakni relationship manager. Sebanyak 22% perusahaan sudah mengenalkan teknologi ini di divisi tersebut dan melihat efek positif.

Managing Director and Partner di BCG X Andy Lees mengatakan, penggunaan AI generatif di customer service dan relationship manager bukan untuk mengurangi biaya, melainkan memaksimalkan pekerjaan.

“Relationship manager memang tidak bisa digantikan karena butuh sentuhan manusia. Dengan bantuan AI, relationship manager bisa melayani lebih banyak klien dan tidak menghabiskan waktu untuk administrasi. Ini peluang besar, bukan untuk mengurangi biaya, tapi meningkatkan pendapatan,” kata Andy di Kantor Pusat AC Ventures, Jakarta, Rabu (14/8).

Secara infrastruktur, 61% institusi keuangan Indonesia yakin teknologi perusahaan cukup mengintegrasikan AI generatif, terutama dalam konteks data dan sistem teknologi yang kokoh.

Selain itu, 44% pemimpin lokal mengakui potensi AI generatif dalam merevolusi penilaian risiko di microlending melalui sumber data dan model analitik yang lebih inovatif.

Begitu juga dengan produktivitas, pinjaman cepat, manajemen penipuan, dan personalisasi yang sangat tepat.

Selain itu, 41% responden sedang menjalankan proyek percontohan AI generatif dan uji coba konsep. Lalu, 37% merasa sudah memiliki bakat yang diperlukan terkait penggunaan teknologi ini.