Tokopedia dan TikTok Shop Tokopedia berkomitmen melarang barang impor ilegal diperjualbelikan di platform. Bagaimana e-commerce ini mengantisipasi masuknya barang impor ilegal?

Head of Communications Tokopedia and Shop Tokopedia Aditia Grasio Nelwan menjelaskan, ada syarat dan ketentuan yang menjadi pedoman terkait daftar produk yang dilarang diperjualbelikan di platform, salah satunya yang tidak sesuai dengan hukum di Indonesia.

"Di syarat dan ketentuan yang umum juga sudah tertera jika penjual tidak boleh menjual barang ilegal," kata Aditia di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/8).

Jika Tokopedia dan TikTok Shop Tokopedia menemukan penjual nakal, maka perusahaan akan melakukan investigasi dan penindakan. "Kalau memang terbukti melakukan pelanggaran bisa ada kemungkinan kami minta barang itu di-takedown," kata dia.

Aditia menjelaskan, investigasi dilakukan secara berjangka dan bertingkat. Tokopedia dan TikTok Shop Tokopedia juga memberikan kesempatan bagi penjual yang diduga menjual barang ilegal untuk membuktikan jika tak bersalah.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan baru-baru ini membentuk Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu Yang Diberlakukan Tata Niaga Impor melalui penerbitan Keputusan Menteri Nomor 932 tahun 2024. Aturan ini berlaku 18 Juli.

Satgas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran jenis barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor yang disebut barang impor. Satgas ini menargetkan importir dan/atau distributor barang impor ilegal melalui pelabuhan, bukan pedagang kecil atau retail.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan menyatakan, Satgas mulai melaksanakan tugas pada 24 Juli. Masa kerja Satgas berlangsung sampai akhir tahun ini.

Yang terbaru, Satgas melakukan ekspose penindakan produk impor ilegal total Rp 46,19 miliar pada Selasa (6/8). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin penindakan di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Satgas menemukan kain gulungan (TPT) yang diduga tidak dilengkapi dokumen perizinan impor, yaitu Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), Kewajiban Registrasi Barang Keamanan, Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Hidup (K3L), serta dokumen lainnya terkait asal barang sebanyak 20 ribu rol.

Bareskrim Polri juga menindak 1.883 bal pakaian bekas. Selain itu, Ditjen Bea Cukai melalui Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok mengamankan 3.044 balpress pakaian bekas, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Cikarang mengamankan sejumlah barang ilegal berupa:

• 695 produk jadi (karpet, handuk, perlak, dan lainnya)
• 332 pak tekstil (nilon, poliester, sintetis, kulit, dan lainnya)
• 43 kosmetik
• 371 alas kaki
• 6.578 elektronik (laptop, telepon seluler, mesin fotokopi, dan lainnya)
• 5.896 garmen (berbagai jenis pakaian jadi dan aksesori)

Kementerian Perindustrian tengah menyusun aturan batas atas emisi gas rumah kaca atau GRK sektor industri untuk perdagangan karbon dengan skema sistem perdagangan emisi atau ETS. Aturan ini rencananya akan diterbitkan pada akhir tahun ini.

Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin Apit Pria Nugraha mengatakan, perdagangan karbon saat ini sudah berjalan melalui mekanisme kredit karbon atau carbon offset. Pemerintahnantinya akan mengatur perdagangan karbon dengan skema emissions trading scheme atau ETS.

"Offset saat ini sudah berjalan, dengan berbagi lika-likunya. Tapi ada perdagangan karbon ETS (Emission Trading System), ini yang sedang kami atur batas atas emisinya," ujar Apit dalam acara Katadata Sustainability Action For The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Kamis (8/8).

Mengutip laman ICDX, skema perdagangan karbon terbagi menjadi dua, yakni skema perdagangan kredit karbon dan ETS. Skema perdagangan karbon ETS umumnya diterapkan pada pasar karbon yang bersifat wajib karena emisi karbon yang diperdagangkan dibatasi jumlahnya oleh pemerintah.

Dalam skema ini, emisi yang diperdagangkan adalah emisi yang akan dihasilkan di masa yang akan datang. Peserta dalam mekanisme pasar ini terdiri dari organisasi, perusahaan, dan bahkan negara.

Kewajiban pengurangan atau pembatasan emisi diterapkan dalam bentuk pengalokasian kuota atau allowance di awal periode. Peserta yang terkena pembatasan emisi wajib melaporkan emisi yang dihasilkan secara berkala kepada lembaga yang ditunjuk.

Pada akhir periode peserta yang melewati batas dapat membeli tambahan allowance dari peserta yang memiliki kuota yang tidak terpakai atau emisi yang dihasilkan lebih rendah dari batasan yang ditetapkan, demikian sebaliknya.

Skema ETS berbeda dengan kredit karbon yang tidak membutuhkan kuota atau allowances karena yang dijadikan sebagai komoditi atau kredit karbon adalah hasil sertifikasi penurunan emisi karbon akibat pelaksanaan atas proyek yang mereduksi emisi karbon. Satu unit kredit karbon biasanya setara dengan penurunan emisi satu ton CO2.

"Kami sedang menyusun policy bagimana bisa membagikan allowance karbon ke masing-masing sektor usaha. Apakah metode lelang atau free allowance," ujar dia.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut akan diatur dalam bentuk peraturan menteri perindustrian. Aturan baru ini, menurut dia, akan menciptakan bisnis baru, terutama lembaga yang nantinya akan bertugas memverifikasi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan industri.

Wakil Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian terkait rencana aturan batas emisi karbon tersebut. Ia berharap pemerintah akan mempertimbangkan kondisi masing-masing sektor industri yang berbeda satu sama lain.

"Tapi tentu kami harapkan jangan sampai ada yang tertinggal," kata dia.

Upaya strategis untuk mendukung industri kelapa sawit berkelanjutan harus dilakukan serius. Pasalnya, sektor ini terus menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip sustainability.

Sektor sawit berperan besar bagi ekonomi Indonesia, di antaranya menyumbang devisa negara Rp750 triliun per tahun khususnya dari ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi. Pengembangan industri yang berkelanjutan merupakan prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global.

Namun, sejumlah tantangan terus membayangi industri ini dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, misalnya soal produktivitas terutama dialami perkebunan rakyat. Situasi ini berimbas terhadap harga CPO yang terus turun sehingga berdampak pula kepada kesejahteraan petani.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengupayakan aksi strategis yang tak hanya menyoroti penguatan industri hilir, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan petani sembari mengupayakan stabilisasi harga CPO.

Director of Planning and Fund Management BPDPKS Kabul Wijayanto mengatakan, hilirisasi industri sawit memang harus berjalan. “Tapi jangan sampai melupakan hulu,” tuturnya di sesi one on one Sustainability Action for Future Economy (SAFE) 2024 bertajuk Strengthening Sustainability to Accelerate Indonesia's Palm Oil Downstreaming, Jakarta, Rabu (7/8).

BPDPKS menjalankan sejumlah program untuk mendukung implementasi good agricultural practice (GAP). Aksi ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok tani, perusahaan swasta, serta perguruan tinggi.

Kabul menyebutkan, program yang dimaksud mencakup peremajaan sawit rakyat, bantuan sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM. “Kami harapkan peremajaan kebun sawit rakyat akan meningkatkan produktivitas,” tuturnya.

Peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dilakukan dengan menggunakan bibit bersertifikat. Pemerintah menyalurkan pendanaan untuk program PSR melalui BPDPKS sampai dengan juni 2024 sebesar Rp9,61 triliun dengan luas lahan 344 ribu Ha dengan pekebun 154 ribu orang. Melalui program ini, lahan dan pekebun yang diremajakan dapat menerapkan GAP.

“Para pekebun rakyatlah yang paling harus dibantu, harus difokuskan. Kalau swasta, ISPO-nya sudah 60 persen dari lahan yang ada. Maka, pekebun rakyat inilah yang harus dibantu,” ujar Kabul.

PSR merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, serta mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal.

Sementara itu, soal bantuan sarana dan prasarana diupayakan perbaikan rantai pasok melalui bantuan perbaikan jalan, jembatan, alat transportasi alsintan, dan lain-lain. Hal ini diharapkan bisa mendukung penerapan GAP di perkebunan rakyat.

Dan terkait pengembangan SDM, dilakukan peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Per Juni 2024, terealisasi pelatihan untuk 17.923 orang/pekebun.

Terkait sawit berkelanjuta ini, Indonesia memiliki sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, yaitu ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), di samping sertifikasi internasional RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Keduanya berjalan dan meningkat setiap tahun, baik secara volume minyaknya maupun luas areal perkebunan.

Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang tersertifikasi ISPO mencapai 5,84 juta ha. Angka ini setara dengan implementasi ISPO sebesar 35,67 persen dari total tutupan sawit sebesar 16,38 juta ha. Serta ada sebanyak 1.077 pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi ISPO.

Sinergi Industri untuk Keberhasilan Hilirisasi

Pada sisi lain, terkait hilirisasi industri sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan bahwa lima pelaku di sektor sawit harus bersinergi intensif agar hilirisasi industri sawit nasional bisa berjalan dengan baik dan sukses.

“Lima pelaku tersebut adalah perkebunan sawit rakyat sebagai penyedia bahan baku, industri hilir, pemerintah, pasar dalam dan luar negeri dan lembaga keuangan,” ujar Executive Director Gapki Mukti Sardjono.

Luas area sawit nasional saat ini mencapai 16,38 juta ha, sebesar 40 persennya merupakan perkebunan rakyat. Sayangnya, produksi sawit dalam negeri, terutama dari perkebunan rakyat mengalami stagnansi selama lima tahun terakhir.

Padahal, konsumsi produk sawit justru meningkat lantaran sawit merupakan komoditas yang terpakai habis.

”Selain produk (minyak kelapa sawit) yang utama, produk sampingannya sudah banyak. Cangkangnya pun bisa dijual juga,” ungkapnya.

Volume ekspor juga semakin turun dari tahun ke tahun. Mukti mengatakan, pada 2022 angka ekspor minyak sawit (CPO) nilainya mencapai US$37 miliar, sementara pada 2023 turun menjadi US$29 miliar. ”Dahulu ekspor kita 21 persen sekarang tinggal kurang dari 10 persen,” kata dia.

Secara kuantitatif, pada 2019 ekspor dalam bentuk CPO mencapai 7,4 juta ton, kemudian pada 2022 menurun menjadi 3,4 juta ton atau tersisa 10 persen dalam bentuk bahan baku selebihnya dalam bentuk hasil refinery.

Lalu pada 2023, ekspor CPO hanya 2,6 juta ton, sementara refinery palm oil 19,7 juta ton, oleochemical sebanyak 3,8 juta ton.

Permasalahan lain yang harus dihadapi untuk mencapai hilirisasi industri sawit adalah terlalu banyaknya regulasi. Mukti mengatakan saat ini ada 37 instansi yang terlibat dalam bisnis kelapa sawit. Hal ini menyebabkan peraturan menjadi tumpang tindih.

Mukti mengungkapkan, saat ini Kementerian Agama pun ikut terlibat dalam sertifikasi halal produk CPO. Hal ini diakui Mukti cukup menjadi kendala.

Sebagai pengusaha, Mukti berharap pemerintah baru nanti dapat lebih memberikan solusi konkret terhadap kendala-kendala di industri sawit. Sebab, konsumsi diprediksi akan terus naik sementara dari segi ekspor nilainya terus menurun.

Diskusi seputar industri kelapa sawit di dalam Katadata SAFE 2024 ini berlangsung pada 7-8 Agustus 2024 di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta. SAFE 2024 menjadi konferensi kelima yang melibatkan 50 pembicara di berbagai bidang keberlanjutan. Acara ini juga menyajikan enam sesi lokakarya dan klink pelatihan oleh Kadin hingga Association of Carbon Emission Experts Indonesia.

Katadata SAFE 2024 turut menyajikan pameran ekonomi sirkular, pameran pekerjaan hijau, promosi perusahaan rintisan hijau, dan pameran kendaraan listrik. Ada pula Malam Penghargaan Katadata ESG Index 2024, penghargaan ini sebelumnya bernama Katadata Corporate Sustainable Index digelar sejak 2021.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) akan on grid atau masuk ke sistem jaringan listrik utama pada 2033. Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah memberikan kuota sebesar 250 megawatt (MW) untuk PLTN perdana di Indonesia tersebut.

Eniya mengatakan,pemerintah Indonesia tengah menyusun Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) sebagai salah satu syarat pembangunan PLTN. Organisasi tersebut diketuai oleh Presiden RI Joko Widodo.

"Nah struktur di bawahnya ini yang sekarang sedang didiskusikan, nanti kita konsolidasikan di dalam perpres," ujar Eniya dalam dalam acara Katadata Sustainability Action For The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Kamis (8/8).

Eniya mengatakan, pemerintah membuka pintu kepada siapa saja yang ingin menanamkan dananya untuk pembangunan PLTN di Indonesia. Hal itu termasuk perusahaan asal Amerika, Thorcon yang saat ini sudah melakukan penelitian nuklir di Indonesia.

Menurut Eniya, pembangunan PLTN juga menghadapi tantangan sosial karena mendapatkan sejumlah penolakan dari warga. Namun, ia meyakini isu negatif terkait PLTN sudah mulai memudar di Indonesia. Pasalnya, berdasarkan data yang ada terdapat peningkatan penerimaan masyarakat akan penerapan energi nuklir di Indonesia.

"Jadi setiap tahun ada perhitungan untuk penerimaan masyarakat (akan nuklir) itu sudah naik sampai 75%," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, PLTN masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang sedang digodok Dewan Energi Nasional (DEN).

Di draf RPP KEN kapasitas PLTN yang beroperasi di 2032 sebesar 200 megawatt (MW). Nantinya, Kapasitasnya (PLTN) akan ditingkatkan hingga 9 gigawatt (GW) pada 2060 oleh pemerintah.

Dalam pembaruan PP KEN DEN menyebut pembangkit nuklir akan setara dengan energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya, bukan sebagai pilihan terakhir.

Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons perihal maraknya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) “sakit” yang tercatat di pasar modal Indonesia.

Di sektor farmasi ada PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indofarma Tbk (INAF) yang kondisinya kurang baik karena laporan keuangan menunjukkan kedua perusahaan membukukan rugi yang signifikan tahun lalu.

Kemudian diikuti oleh dua BUMN Karya dengan utang jumbonya, yakni PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Bahkan pemerintah berencana memangkas jumlah BUMN Karya dari tujuh perusahaan menjadi tiga melalui konsolidasi.

Menanggapi hal itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan bahwa BEI memiliki Nota Kesepahaman (MOU) dengan BUMN untuk mendukung BUMN dalam meningkatkan skala usaha dan memperbaiki tata kelola perusahaan.

Ia juga menegaskan MOU tersebut juga telah ditandatangani oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama BEI Iman Rachman. Nyoman menyebut hal itu bertujuan untuk membantu BUMN dan anak perusahaannya dalam mempersiapkan diri.

Pertama, untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan kedua untuk mempersiapkan diri agar siap masuk ke pasar publik atau melakukan penawaran umum melalui initial public offering (IPO).

“Nah itu kita bantu dan lewat subsidiaries kita namanya Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo),” kata Nyoman kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (8/8).

Selain itu, Nyoman mengatakan BEI sudah mendukung dan memberikan layanan untuk membantu perusahaan-perusahaan tersebut demi mempersiapkan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Hal itu terutama meningkatkan level mereka agar siap mengeluarkan instrumen di pasar modal. Namun, Nyoman mengatakan hingga kini hal itu membutuhkan proses.

“Untuk perusahaan di pasar modal, kita reguler melaporkan kinerja semua dari subsidiaries dan enterprise perusahaan BUMN yang tercatat di bursa ke Kementerian BUMN,” kata Nyoman.

Penyehatan BUMN Karya

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan rencana penyehatan BUMN karya melalui merger atau konsolidasi. Rencana konsolidasi ini sudah mengantongi restu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun skema merger BUMN Karya tersebut, Erick berencana menggabungkan PT PP dengan PT Wijaya Karya Tbk yang akan fokus pada pembangunan pelabuhan, bandara, pabrik, dan perumahan.

Kemudian PT Hutama Karya akan digabungkan dengan PT Waskita Karya Tbk. Entitas ini nantinya akan fokus membangun jalan tol, jalan non-tol, bangunan institusi, dan perumahan komersial.

Erick kemudian akan meleburkan tiga BUMN Karya, yakni PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Adhi Karya. Perusahaan ini akan fokus menerima proyek seputar sumber daya air dan rel kereta api.

"BUMN Karya yang terlebur bukan tiba-tiba hilang, masing-masing kan ada keahlian masing-masing," kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Maret lalu.

Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diperkirakan berkontribusi US$ 366 miliar atau Rp 5.816 triliun (kurs Rp 16.293 per US$) terhadap produk domestik bruto alias PDB Indonesia pada 2030.

Kontribusi AI terhadap perekonomian ASEAN diprediksi US$ 1 triliun dan global US$ 15,7 triliun pada 2030.

Akan tetapi, Menteri Komunikasi Budi Arie Setiadi menyebut masih ada ketimpangan dalam penggunaan AI di kawasan negara bagian utara dengan selatan. Hal ini terlihat dari besaran investasi pihak swasta terhadap pengembangan AI dan persentase pertumbuhan talenta global yang mayoritas tumbuh di negara kawasan utara.

Rincian investasi AI oleh swasta pada 2023 menurut kajian Universitas Standford sebagai berikut:

• Amerika Serikat US$ 67,22 miliar
• Cina US$ 7,76 miliar
• Inggris US$ 3,78 miliar

Begitu juga dengan persentase pertumbuhan talenta AI global. Rinciannya sebagai berikut:

• India 263%
• Siprus 229%
• Denmark 213%
• Kanada 188%
• Singapura 172%
• Jerman 169%

"Perkembangan AI Global menujukkan kemajuan sangat signifikan pada 2030. Namun saat ini penggunaan AI masih didominasi oleh negara utara, seperti Amerika Serikat dan Inggris," kata Budi Arie saat memberikan sambutan pemukaan IBM AI Summit Indonesia 2024 di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada Kamis (8/8).

Budi Arie menyampaikan faktor penyebab belum meratanya pengembangan AI di negara bagian selatan, yaitu:

• Keterbatasan infrastruktur AI dan pendanaan
• Minimunya platform untuk menjembatani kolaborasi dengan negara bagian utara
• Belum adanya kesepakatan dan forum bersama yang menfasilitasi diskusi negara global south mengenai model tata kelola AI yang lebih mengakomodasi nilai-nilai negara berkembang
• Ketiadaan transfer pengetahuan dari negara pengembang AI

"Mereka membatasi pengembangan model tata kelola AI yang sesuai dengan nilai budaya masing-masing negara," kata Budi Arie.

Teknologi AI kini dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan bisnis. Menurut laporan survei McKinsey bertajuk The State of AI in 2022, sektor industri yang paling banyak menggunakan AI untuk pengembangan produk yakni jasa keuangan. Sebanyak 31% dari mereka memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.

Sektor lain yang masif menggunakan AI seperti jasa, telekomunikasi, layanan kesehatan, dan retail. Porsinya kurang dari 10%.

Perusahaan yang mengadopsi AI juga meningkat dari 20% pada 2017 menjadi 50% pada 2022 dengan total 1.492 responden.

PT Astra International Tbk (ASII) menyerap anggaran belanja modal atau capital expenditure sebesar Rp 12,3 triliun hingga semester pertama 2024. Nilai tersebut sekitar 33 % dari total anggaran belanja modal Astra sebesar Rp 37 triliun sepanjang 2024.

Presiden Direktur Astra International Djony Bunarto mengatakan penggunaan untuk beragam lini bisnis. “Lalu dialokasikan untuk pertambangan dan sisanya tentunya tersebar terutama di bisnis perkebunan kami di agribisnis dan di sales operation,” kata Djony dalam konferensi pers, Kamis (8/8).

Astra International mencatatkan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 15,85 triliun pada semester I 2024. Perolehan ini turun sebanyak 9,12% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 17,44 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis perusahaan, pendapatan bersih ASII juga turun 1,5% menjadi Rp 159,96 triliun per Juni 2024. Padahal sebelumnya Astra membukukan Rp 162,39 pada periode yang sama 2023.

Djony sebelumnya mengatakan kinerja grup ASII pada semester pertama 2024 turun terutama merefleksikan penurunan kinerja dari bisnis alat berat dan pertambangan akibat harga batu bara yang lebih rendah. Ia mengatakan terlepas dari tantangan tersebut, dengan bisnis yang terdiversifikasi, ASII memperkirakan kinerja untuk sisa tahun ini akan kembali pulih.

Secara rinci, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diselesaikan pada waktu tertentu turun 3,1% menjadi Rp 139,55 triliun dan kontrak sepanjang waktu Rp 2,03 triliun. Kemudian pendapatan dari sumber lainnya dari pendapatan dari jasa keuangan naik 11,5% menjadi Rp 15,79 triliun pada semester I 2024.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 40 nama capim dan calon dewas KPK yang lolos tes tertulis.

Tes tersebut dilakukan pada 31 Juli 2024 dan diikuti 230 capim serta 142 calon dewan pengawas KPK. Adapun, nama-nama peserta yang lolos dibacakan Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (8/8).

Yusuf mengatakan masyarakat bisa memberikan tanggapan terhadap nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK hingga 24 Agustus 2024. Sedangkan tahapan berikutnya adalah profile assesment pada 28 hingga 29 Agustus 2024.

"Kami mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta," kata Yusuf dikutip dari Antara.

Sejumlah nama yang lolos tes capim KPK antara lain mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Johan Budi, hingga mantan Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho.

Sedangkan dari internal KPK, nama yang lolos antara lain Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Nurul Ghufron, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan.

Sedangkan nama yang lolos seleksi tertulis calon dewas KPK antara lain Sekretaris/Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto, hingga Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus.

Berikut nama-nama peserta yang lolos:

Calon pimpinan KPK

1. Achmad Zubair (PNS)
2. Agung Setya Imam Effendi (PNS)
3. Agus Joko Pramono (Akademisi)
4. Ahmad Alamsyah Saragih (BUMN/BUMD)
5. Albertus Usada (Hakim),
6. Andi Herman (Jaksa)
7. Andi Pangerang Moenta (PNS)
8. Dadang Herli Saputra (Akademisi)
9. Didik Agung Widjanarko (Polri)
10. Djoko Poerwanto (Polri)
11. Erdianto (Akademisi)
12. Fitroh Rohcahyanto (Jaksa)
13. Giri Suprapdiono (PNS)
14. Gunarwanto (PNS)
15. Harli Siregar (Jaksa)
16. I Nyoman Wara (PNS)
17. Ibnu Basuki Widodo (Hakim)
18. Ida Budhiati (akademisi)
19. Imron Rosyadi Hamid (akademisi)
20. Johan Budi Sapto Pribowo (lembaga negara)
21. Johanis Tanak (lembaga negara)
22. Michael Rolandi Cesnanta Brata (PNS)
23. Minanoer Rachman (Hakim)
24. Muhammad Yusuf (PNS)
25. Nurul Ghufron (lembaga negara)
26. Nuryanto (PNS)
27. Pahala Nainggolan (PNS)
28. Poengky Indarti (lembaga negara)
29. R Benny Riyanto (PNS)
30. R Z Panca Putra S (PNS)
31. Rakhmad Setyadi (Polri)
32. Rios Rahmanto (Hakim)
33. Sang Made Mahendrajaya (lain2)
34. Setyo Budiyanto (Polri)
35. Subagio (akademisi)
36. Sudirman Said (akademisi)
37. Sugeng Purnomo (Jaksa)
38. Vera Diyanty (akademisi)
39. Wawan Wardiana (PNS)
40. Yanuar Nugroho.

Calon dewan pengawas KPK

1. Achmed Sukendro (TNI)
2. Ardilafiza (PNS)
3. Benny Jozua Mamoto (lembaga negara)
4. Binsar M Gultom (Hakim)
5. Bobby Hamzar Rafinus (lembaga negara)
6. Chisca Mirawati (praktisi)
7. Dody Eko Wijayanto (lain2)
8. Eddy P Nasution (lain2)
9. Eddy Yusuf (swasta)
10. Edy Karim (BUMN/BUMD)
11. Elly Fariani (PNS)
12. Elthaf (swasta)
13. Gatot Darmasto (PNS)
14. Gusrizal (Hakim)
15. Hamdi Hassyarbaini (swasta)
16. Hamidah Abdurrachman (akademisi)
17. Heru Kreshna Reza (BUMN/BUMD)
18. Imam Suharjo (PNS)
19. Iskandar MZ (BUMN/BUMD)
20. John Dista (praktisi)
21. Kaspudin Nor (akademisi)
22. Khairul Rizal (lain2)
23. Liberti Sitinjak (PNS)
24. Maria Margareta Rini Purwandari (lembaga negara)
25. Matheus Samiaji (Hakim)
26. Mirwazi (Polri)
27. Padma Dewi Liman (akademisi)
28. Panutan Sakti Sulendrakusuma (lembaga negara)
29. Rodjai S Irawan (Hakim)
30. Sarwono Sutikno (akademisi)
31. Soeherman (praktisi)
32. Sri Hadiati Wara Kustriani (praktisi)
33. Sugiono Eksantoso (PNS)
34. Suhartanto (PNS)
35. Sumartoyo (praktisi)
36. Sumpeno (Hakim)
37. Suryo Sularso (Jaksa)
38. Tony Hartono (lembaga negara)
39. Wisnu Baroto (Jaksa)
40. Yeni Andriani (Jaksa).

PT Pertamina (Persero) terus berupaya hadir untuk negeri melalui optimalisasi kilang minyak di beberapa wilayah operasionalnya.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri terus memberikan dukungan kepada seluruh unit-unit bisnis Pertamina, yang terbaru yakni mengunjungi PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit IV Cilacap pada 6 Agustus 2024.

Dalam kesempatan itu, Simon menyampaikan untuk tetap memberikan dukungan dan dorongan kepada manajemen dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan operasional di lapangan.

"Tujuannya agar unit bisnis Pertamina berjalan sesuai dengan good corporate governance dan tentunya sesuai target-target yang sudah ditetapkan dan akan dicapai oleh perusahaan. Selain itu, bahwa ini adalah bagian penting dari usaha kita untuk terus memperjuangkan ketahanan energi nasional," ungkap Simon dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8).

Ia melanjutkan bahwa tidak hanya ketahanan saja, lebih dari itu kita juga harus memperjuangkannya agar bisa swasembada, yang tentunya akan berpengaruh ke semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Di bidang energi dalam perjalanan transisi menuju ke energi hijau, maka kita terus berinovasi dengan melibatkan seluruh stakeholder perusahaan, seperti pemerintah itu sendiri dan akademisi. Kita harus menyatukan semua kekuatan agar dapat terus mendorong karya-karya anak bangsa supaya dapat ikut memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan nasional," jelas Simon.

Tak hanya itu, Simon menyampaikan, untuk mencapai kebutuhan tersebut dibutuhkan komitmen kerja keras dan kebersamaan. "Hal itu akan membuat KPI RU IV Cilacap menjadi lebih kuat, mandiri, dan mendapatkan banyak nilai tambah sehingga bisa mengurangi impor," terangnya.

Mendukung hal tersebut, Komisaris Independen PT KPI Prabu Revolusi menyampaikan bahwa perlunya membangun ekosistem energi hijau tersebut.

"Intinya adalah supaya ini bukan hanya kita yang pakai, ke depan nantinya kita ingin ada kemerdekaan energi itu roadmap-nya. Bagaimana kita membangun ekosistem, kita siapkan juga ekosistemnya, karena yang paling punya kompetensi untuk hal ini adalah Pertamina," ungkap Prabu.

Selain itu, menurut Prabu, regulasi di pemerintahan juga harus segera diselesaikan atau dipastikan. "Ketika kilangnya sudah siap dan selesai, regulasinya jelas, maka semua produk yang dihasilkan oleh KPI dapat terserap dengan baik oleh masyarakat," tutur Prabu.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan Pertamina hadir untuk negeri melalui optimalisasi peran hulu-hilir energi dalam mendukung ketahanan energi nasional. Diantaranya dengan optimalisasi kilang Pertamina dan operasional bisnis lainnya.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) Condro Kirono, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT KPI Tenny Elfrida, serta General Manager KPI RU IV Cilacap Edy Januari Utama.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian sustainable development goals (SDG’s).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social & governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini telah melakukan kajian awal untuk implementasi biodiesel 50% atau B50. Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengatakan kemungkinan terdapat sejumlah perbedaan kandungan antara B50 dengan B35 dan B40.

"Kita harapkan nanti sebelum Oktober kita sudah punya hasil studi B50," ujar Eniya dalam dalam acara Katadata Sustainability Action For The Future Economy (SAFE) 2024, Kamis (8/8).

Namun demikian, Eniya mengatakan, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi B50. Pasalnya, Indonesia masih kekurangan sekitar 4 juta kiloliter (kl) minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) jika ingin mengimplementasikan B50.

Sebagai informasi, biodiesel yang digunakan di Indonesia merupakan campuran dari Fatty Acid Methyl Esters (FAME) dan solar. Komposisi untuk B35 terdiri dari 35% FAME dan 65% solar. Sementara komposisi B40 nantinya terdiri dari 40% FAME dan 60% solar, Adapun FAME menggunakan bahan baku CPO.

Eniya mengatakan, komposisi B50 kemungkinan akan berbeda dengan B35 dan B40 imbas kekurangan bahan baku CPO tersebut. B50 kemungkinan tidak akan menggunakan komposisi 50% FAME dan 50% solar, melainkan menggunakan tambahan campuran lain.

Selain itu, Eniya juga akan berkoordinasi dengan kementerian lain untuk menambah pasokan CPO. Salah satunya dengan Kementeria Pertanian untuk menggenjot produksi sawit.

"Skenario-skenarionya juga lagi dikaji. Jadi apakah dengan ekspornya dikurangin, lalu harganya juga bisa lebih tinggi, bisa nutup tetap subsidi-nya, ini sedang dikaji oleh Kementerian Pertanian," ucapnya.

Dia mengatakan, pemerintah juga tengah berupaya menggenjot produksi biodiesel. Pasalnya, saat ini hanya 23 industri yang aktif memproduksi biodiesel dari 34 yang terdaftar di Kementerian ESDM. Guna mencapai kekurangan produksi yang ada, Kementerian ESDM berusaha untuk memaksimalkan kapasitas produksi 23 industri yang telah terdaftar.

Implementasi B40 Mulai Januari 2025

Sementara itu, Eniya memastikan implementasi biodiesel 40% atau B40 dilaksanakan mulai 1 Januari 2025. Progres implementasi tersebut saat ini sudah mencapai 50%.

Eniya mengatakan, pemerintah telah selesai melakukan uji coba B40 pada sektor otomotif. Sementara uji coba lima sektor lainnya yaitu alat dan mesin pertanian (alsintan), alat berat pertambangan, kereta api, pembangkit listrik, serta angkutan laut akan rampung pada Desember 2024.

Saat ini, Eniya mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan mandatori untuk implementasi B40. Pemerintah juga telah berkomunikasi dengan produsen biodiesel di Indonesia.

"Kemarin sudah ada izin untuk mandatori B40 itu Januari 2025. Jadi sekarang saya sudah persiapkan untuk mandatori B40 dalam dua bulan kedepan," ujar Eniya.

Eniya mengatakan, pemerintah sudah berhasil mengimplementasikan B35. Hingga Agustus 2025, konsumsi B35 bahkan sudah mencapai mencapai target lebih dari 50%.

"Konsumsi perlu didorong lebih lagi karena target di akhir tahun mungkin tidak 100 persen tapi 90 persen. Kita pengen dorong lebih lagi pemanfaatanya," ujarnya.

Pemerintah memastikan akan mendukung industri tekstil nasional yang saat ini menghadapi ketatnya persaingan baik di kancah global atau domestik dengan memperpanjang aturan pengenaan bea masuk tambahan.

“Pemerintah mendorong transformasi industri tekstil nasional dengan memanfaatkan rantai pasok global,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (8/8).

Sebagai wujud untuk mendukung daya saing sektor industri tekstil nasional, Febrio mengatakan pemerintah sebelumnya sudah menerbitkan beberapa kebijakan trade remedies yang masih berlaku hingga saat ini.

Kebijakan tersebut yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.010/2022 tentang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor produk Serat Pakaian (Polyester Staple Fiber) yang berlaku selama 5 tahun hingga Desember 2027.
2. PMK Nomor 46/PMK.101/2023 tentang pengenaan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) atas impor produk Benang dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial yang berlaku selama 3 tahun hingga Mei 2026.
3. PMK Nomor 45/PMK.010/2023 tentang pengenaan BMTP atas impor Tirai, Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya yang berlaku selama 3 tahun hingga Mei 2026.
4. PMK Nomor 142/PMK.010/2021 tentang pengenaan BMTP atas impor produk Pakaian dan Aksesori pakaian yang berlaku selama 3 tahun hingga November 2024.

Selain itu, sebagai upaya perlindungan dan peningkatan daya saing industri tekstil dalam negeri, pemerintah melanjutkan kebijakan pengenaan BMTP terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun.

Hal tersebut diatur dalam PMK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain dan PMK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lainnya.

“Penerbitan kebijakan trade remedies untuk industri tekstil tersebut dilakukan dengan memperhatikan keselarasan rantai industri agar sesuai dengan arah pengembangan industri nasional serta dapat menjaga daya saing industri tekstil di dalam negeri,” ujar Febrio.

Dia menuturkan, penyusunan dua PMK tersebut juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian.

Lalu Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Asosiasi dan Pelaku Usaha, serta Perwakilan Negara Mitra Dagang sesuai dengan ketentuan domestik yang sejalan dengan pengaturan trade remedies pada World Trade Organization (WTO).

Melalui sinergi kebijakan pemerintah tersebut, Febrio mengharapkan industri tekstil nasional mampu menjadi industri yang tangguh dan berdaya saing.

“Industri tekstil diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja, serta pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” kata Febrio.

Untuk penciptaan nilai tambah dan daya saing industri tekstil di dalam negeri, dukungan diberikan melalui dukungan kebijakan insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, super tax deduction vokasi, dan research and development.

Begitu juga dengan insentif kawasan seperti kawasan ekonomi khusus atau kawasan berikat, maupun kebijakan trade remedies berupa pengenaan BMTP dan BMAD.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, BMTP dan BMAD dikenakan pada suatu produk impor dengan tujuan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita industri dalam negeri.

Hal itu akibat lonjakan jumlah barang impor atau adanya praktik dumping dari negara pengekspor.

Kepala Center of Industry Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio mengungkapkan data pemutusan hubungan kerja atau PHK yang meningkat per Juni 2024 merupakan sinyal atau tanda bahaya.

“Tentunya kita melihat bahwa capaian tenaga kerja ter PHK pada Januari hingga Juni 2024 ini capaiannya cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Andry dalam diskusi Indef berjudul Industri Tekstil Menjerit, PHK Melejit, Kamis (8/8).

Andry mengatakan diantaranya wilayah PHK terbesar berada di pusat sentra industri. Lalu salah satu diantaranya yang menyumbang cukup besar adalah industri tekstil dan pakaian jadi.

Andry menegaskan, insentif perlu diberikan kepada industri tekstil nasional. “Tidak perlu bicara tax holiday. Harga gas bumi tertentu atau HGBT perlu diberikan khususnya untuk hulu tekstil tanpa adanya kuota tanpa gimmick macam-macam,” ujar Andry.

Selain itu, Andry juga mendorong adanya insentif diskon listrik dan cashback investasi mesin yang perlu diperbesar untuk industri tekstil. Begitu juga dengan pemberian kredit modal kerja yang perlu dipermudah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan proyek pipa gas bumi Dumai-Sei Mangkei saat ini sedang dalam proses perencanaan untuk basic design.

“Targetnya nanti di akhir 2024 akan segera dilelangkan pelaksanaan pembangunannya, lelang pra-DIPA,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Maompang Harahap dalam webinar Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Percepatan Transisi Energi dan Sirkular Ekonomi yang dipantau secara daring pada Kamis (8/8).

Maompang menyebut, proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei ini bermanfaat untuk mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan toll fee yang lebih rendah, termasuk juga memenuhi kebutuhan gas untuk industri, pembangkit listrik, komersial dan rumah tangga.

“Ini panjangnya kurang lebih 550 km, ini nanti pelaksanaan fisiknya ditargetkan dari 2025, 2026 dan 2027 nanti bisa diselesaikan,” ujarnya.

Pipa gas Dumai-Sei Mangkei ini akan mengalirkan gas jangka panjang yang berasal dari produksi wilayah kerja (WK) Andaman di utara menuju sisi selatan Pulau Sumatra.

Pembangunan pipa ini memiliki dua urgensi yakni pertama menjadi kunci integrasi pipa gas sepanjang Sumatra dan integrasi Sumatra-Jawa. Kedua, proyek ini dapat menyalurkan potensi gas bumi dari WK Andaman Aceh untuk dimanfaatkan di Sumatra dan Jawa.

“Proyek ini nanti akan mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan tol pengangkutan yang lebih murah, sehingga nanti bisa meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih bersih, menuju net zero emission 2060,” kata Maompang.

Untuk diketahui, pipa gas Dumai-Sei Mangkei ini masuk dalam Program Strategis Nasioanl dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Pembangunan proyek ini diproyeksikan akan menelan anggaran senilai Rp 6,6 triliun.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, bahwa penyelesaian proyek pipa gas Dumai - Sei Mangkei ini menjadi bagian dari upaya antisipasi kelebihan gas bumi, di mana ada potensi gas besar di Laut Andaman.

Sehingga bisa dimanfaatkan untuk industri-industri yang membutuhkan gas bumi. "Jadi nanti kalau ada gas itu, selain nanti untuk bikin pabrik pupuk dan juga petrochemical di Lhokseumawe," kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (5/1).