Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan, ada 23 ribu pekerja asing yang dipekerjakan di bidang judi online di Filipina yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang alias TPPO.

“Sebagian besar itu warga Indonesia. Mereka korban. Satgas TPPO yang menangani,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di kantornya, Jakarta, Jumat (26/7).

Usman bercerita, keponakan temannya meminta bantuan untuk dipulangkan dari Filipina ke Indonesia, karena merasa ditipu dan dipekerjakan di bidang judi online. Ia pun berkoordinasi dengan Kedutaan di Filipina dan Kementerian Luar Negeri.

“Kedutaan saa itu segera turun tangan. Memang ada kendala,” ujar Usman. Kendala yang dimaksud yakni tidak ada alasan memulangkan orang tersebut, karena tidak ada tindak kekerasan, gaji sesuai, pembayaran upah lancar, dan bisnis judi online legal di Filipina.

Oleh karena itu, akan dikenakan biaya jika memulangkan pekerja tersebut.

“Mungkin yang menipu itu pengarah tenaga kerja di sini (Indonesia) yang mengatakan mereka akan kerja di pabrik ternyata judi online. Keponakan teman saya ini perempuan,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan dua aktor pengendali judi online di Indonesia, salah satunya berinisial T.

“Yang kedua, saya tidak perlu sebut,” kata dia saat Pengukuhan Kawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dikutip dari YouTube, Selasa (23/7).

Benny menyampaikan, informasi mengenai aktor inisial T di balik judi online itu sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Panglima TNI, dan Kapolri. “Saat itu, ya Presiden kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu,” katanya.

Menurut dia, sebenarnya sangat mudah menangkap aktor inisial T di balik judi online itu. Akan tetapi, ia curiga bahwa dalang ini kemungkinan tidak bisa disentuh oleh hukum.

"Mohon maaf dengan segala hormat, saatnya negara mengambil tindakan tegas. Tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan tapi hukum mampu menyentuh para bandar," ujar dia.

Menurut dia, para aktor judi online itu merupakan penjahat yang menjual anak bangsa demi keuntungan bisnis haram dan perdagangan manusia. Ia pun menyinggung soal penempatan ilegal pekerja migran.

Rata-rata korban penempatan ilegal pekerja migran yakni lulusan SMA. “Bahkan ada lulusan Sarjana 1 atau S1 dan S2,” ujar dia.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan akan menindaklanjuti konten judi online di Indonesia, meskipu server berada di luar negeri.

“Yang jelas judi dilarang. Di Indonesia misalnya, bikin situs atau konten di luar negeri, tetap ditindak. Dari luar kami tutup, dari dalam kami ambil tindakan,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di kantornya, Jakarta, Jumat (26/7).

Salah satu caranya yakni menutup akses internet dari Kamboja dan Filipina ke Indonesia. Kominfo mencatat server judi online yang beroperasi di Indonesia berada di Filipina dan Kamboja.

Selain itu, Filipina sudah membuat kebijakan meminta pekerja asing di bidang judi online untuk pergi dari negara ini maksimal 59 hari sejak ditetapkan. Kominfo akan bekerja sama dengan Kamboja untuk mengatasi maraknya pekerja judi online yang menyasar pasar Indonesia.

Dari dalam negeri, Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah memblokir 2.645.081 konten judi online selama periode 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024.

Selain itu, Kominfo mengajukan pemblokiran 573 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia atau BI.

Ditjen Aptika Kominfo juga menangani 23.616 sisipan halaman judi online pada situs lembaga pemerintah dan 22.205 di lembaga pendidikan.

Kominfo juga memberikan 20.595 kata kunci atau keyword terkait judi online kepada Google sejak November 2023 hingga Juli 2024. Selain itu, memberikan 3.961 keyword kepada induk Facebook Meta sejak 15 Desember 2023 hingga 23 Juli 2024.

"Kominfo mengajukan permohonan pemblokiran 6.199 rekening bank terkait judi online kepada OJK sejak september 2023 hingga 23 juli 2024," kata kata Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Budi Arie Setiadi dalam acara Konferensi Pers terkait Perkembangan Terbaru Pemberantasan Judi Online, di Press Room Kominfo di Jakarta, Kamis (25/7).

Inisial T marak diperbincangkan dua hari ini karena disebut-sebut mengendalikan judi online di Indonesia. Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan kepolisian sudah menyelidiki hal ini.

“Bandar judi online, kepolisian yang melakukan penelusuran dan penangkapan. Terkait inisial T, upaya itu sudah ada,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di kantornya, Jakarta, Jumat (26/7).

Usman menegaskan bahwa Kominfo bertugas mengatasi konten terkait judi online. Sementara itu, penegakan hukum termasuk kepada bandar dilakukan oleh kepolisian.

Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan dua aktor pengendali judi online di Indonesia, salah satunya berinisial T.

“Yang kedua, saya tidak perlu sebut,” kata dia saat Pengukuhan Kawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dikutip dari YouTube, Selasa (23/7).

Benny menyampaikan, informasi mengenai aktor inisial T di balik judi online itu sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Panglima TNI, dan Kapolri. “Saat itu, ya Presiden kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu,” katanya.

Menurut dia, sebenarnya sangat mudah menangkap aktor inisial T di balik judi online itu. Akan tetapi, ia curiga bahwa dalang ini kemungkinan tidak bisa disentuh oleh hukum.

"Mohon maaf dengan segala hormat, saatnya negara mengambil tindakan tegas. Tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan tapi hukum mampu menyentuh para bandar," ujar dia.

Menurut dia, para aktor judi online itu merupakan penjahat yang menjual anak bangsa demi keuntungan bisnis haram dan perdagangan manusia. Ia pun menyinggung soal penempatan ilegal pekerja migran.

Rata-rata korban penempatan ilegal pekerja migran yakni lulusan SMA. “Bahkan ada lulusan Sarjana 1 atau S1 dan S2,” ujar dia.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengomentari soal inisial T tersebut. “Inisial T kan banyak. Masa mayor Teddy, kan nggak mungkin. Begini, soal penegakan hukum, kami serahkan kepada aparat penegak hukum,” kata dia dikutip dari video yang diunggah oleh Liputan6.

Sementara itu, Budi Arie pernah menyampaikan bahwa pengendali judi online di Indonesia diperkirakan lima orang. “Semua orang sudah tahu. Di Indonesia yang mengatur judi online hanya lima orang,” kata dia dalam podcast Gultik Katadata.co.id pada Juni.

Budi Arie Setiadi menyampaikan, aparat penegak hukum yang berwenang menangkap kelima bandar judi online tersebut. “Bukan urusan Kominfo. Kami sudah mencegah dan berbuat maksimal sesuai kewenangan kami,” kata dia.

Di satu sisi, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan alias PPATK memproyeksikan transaksi judi online di Indonesia Rp 900 triliun tahun ini, jika tidak ada upaya pemberantasan.

Rincian transaksi judi online di Indonesia setiap tahunnya menurut data PPATK sebagai berikut:

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali menguji program makan bergizi gratis hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga memastikan anggaran makan gratis tak akan dipatok kecil.

Pengujian dilakukan di SDN Tugu, Solo, Jawa Tengah. Menu yang diberikan adalah nasi, sayuran, ayam, pisang, dan susu dengan nilai Rp 14.900 per kotak.

"Biaya (sekitar) Rp 15 ribu, tidak ada namanya anggaran Rp 7.500. Sekali lagi, untuk generasi muda, tidak boleh pelit," kata Gibran di SDN Tugu, Solo, Jumat (26/7) dikutip dari Antara.

Gibran mengatakan perbedaan biaya makan bergizi gratis bisa saja berbeda tergantung lokasinya. "Ada penyesuaian, diganti menunya, tergantung komoditas," katanya.

Gibran juga mengatakan uji coba akan terus dilakukan secara luas. Ia akan membidik uji makan bergizi gratis di wilayah tertinggal, terluar, terdepan (3T).

"Karena yang di Solo dan Sentul berjalan lancar, akan kami tambah daerah lain," katanya.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga akan mencoba berbagai skema pengadaan makan bergizi gratis. Dalam pengujian, ia menggandeng Gojek gua mengajak UMKM memasak makanan bagi siswa.

"Besok bisa saja kami coba central kitchen (dapur terpusat), bisa juga orang tua gotong royong masak, anggaran kami serahkan ke sekolah," katanya

Gibran juga membuka kemungkinan pemakaian kemasan yang bisa digunakan berulang kali. Hal ini untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik.

"Kalau menimbulkan dampak negatif karena kemasan plastik, akan kami coba dengan piring atau stray stainless," katanya.

Pembagian makanan dilakukan di tengah isu anggaran program makan gratis. Tim ekonomi Prabowo-Gibran sebelumya dikabarkan mengkaji ulang dana program ini dari Rp 15 ribu menjadi Rp 9.000 atau Rp 7.500 per anak.

Namun Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menyatakan, pihaknya belum menetapkan anggaran makan siang bergizi gratis turun menjadi Rp 7.500 per anak.

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengatakan masih ini masih mempertimbangkan tiga aspek sebelum mengambil keputusan terkait pengelolaan tambang yang ditawarkan pemerintah.

Tiga aspek ini berkaitan dengan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang akan diberikan pemerintah untuk dikelola oleh Muhammadiyah.

“Karena pemerintah sampai hari ini masih belum menentukan titik mana yang akan diberikan kepada kami. Jadi kami harus tahu dulu titik yang mana,” kata Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pengurus Pusat Muhammadiyah Azrul Tanjung saat ditemui di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah pada Jumat (26/7).

Pemberian WIUPK ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang terbit pada 30 Mei lalu. Dalam penjelasannya, Kementerian ESDM menyebut telah menyiapkan enam wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang tersebar di Indonesia.

“Kedua, titik ini berada di daerah mana? Ketiga, titik ini ada isinya tidak? Ada batu baranya tidak? Karena yang diberikan ini terbatas,” ujarnya.

Azrul menyebut dengan keterbatasan wilayah yang tersedia, membuat Muhammadiyah harus memastikan tiga aspek diatas, sebelum akhirnya mengambil keputusan akan mengelola WIUPK yang ditawarkan atau tidak.

“Mudah-mudahan akhir pekan ini kita sudah ada gambaran titik mana yang akan diberikan. Kami beranggapan ini niat baik negara atau niat baik pemerintah memberikan kepada ormas konsesi khusus,” ucapnya.

Meski disebut niat baik, Azrul menyebut keterbatasan pilihan wilayah yang tersedia untuk ormas ini menjadi dilema. “Jangan-jangan yang diberikan itu sudah tidak ada batu baranya, karena bekas wilayah yang sudah dikelola enam perusahaan itu kan,” kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan keputusan resmi tentang pengelolaan tambang batu bara akan disampaikan pada akhir pekan ini usai gelaran konsolidasi nasional.

“Secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” kata Abdul melalui akun instagram miliknya, dikutip Jumat (26/7).

Dia menjelaskan, pengelolaan tambang ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat Pleno pada 13 Juli lalu. Pada saat rapat tersebut, ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. “Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah,” ujarnya.

Sejumlah bank asing mulai meninggalkan Indonesia. Di antaranya Citibank, N.A., yang menutup bisnis consumer banking di Indonesia pada 18 November 2023. Kemudian, Commonwealth yang menjual seluruh sahamnya di PT Bank Commonwealth Indonesia kepada PT OCBC NISP Tbk (OCBC).

Apa alasan bank-bank asing tersebut meninggalkan Indonesia?

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menjelaskan bahwa penutupan Citibank dan Bank Commonwealth di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Di negara-negara asalnya, kinerja bank-bank asing tersebut tidak sebaik bank-bank lokal di Indonesia, khususnya bank Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV, yang memiliki likuiditas sangat memadai.

Bank-bank yang masuk ke dalam KBMI IV, misalnya PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

Selain itu, Nafan menyebut bank-bank asing sering kali menghadapi tantangan likuiditas yang terbatas, terutama dari bank-bank sentral di negara asalnya. Keterbatasan ini membuat mereka kesulitan dalam ekspansi bisnis dan penyaluran kredit di Indonesia. Akibatnya, bank seperti Commonwealth dan Citibank tidak dapat beroperasi secara optimal di pasar Indonesia.

“Lalu ada beberapa kasus di mana bank-bank non-KBMI IV itu kalau secara non-performing loan (NPL) relatif tinggi,” kata Nafan kepada Katadata.co.id, Jumat (26/7).

Nafan menyatakan keterbatasan likuiditas dan non-performing loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah pada bank asing yang rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan bank KBMI IV menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Di Indonesia, para investor cenderung mencari bank yang lebih likuid dan memiliki kinerja fundamental yang solid.

Analis Kiwoom Sekuritas Miftahul Khaer menyatakan bahwa keputusan Citibank dan Bank Commonwealth untuk menutup sebagian besar operasional mereka di Indonesia merupakan bagian dari tren global. Bank-bank besar sedang melakukan penyesuaian strategi bisnisnya. Meskipun pasar Indonesia memiliki potensi besar, persaingan di sektor perbankan ritel sangat ketat.

“Margin keuntungan yang tipis dan biaya operasional yang tinggi membuat beberapa bank asing memilih untuk mundur,” ujar Miftahul kepada Katadata.co.id, Kamis (25/7).

Selain masalah persaingan dan strategi bisnis, keluarnya beberapa bank asing dari pasar Indonesia juga disebabkan oleh tantangan regulasi. Salah satu faktor utamanya adalah persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia mengatakan demi memenuhi persyaratan tersebut, bank harus menginvestasikan dana yang cukup besar, yang mungkin tidak sejalan dengan strategi bisnis mereka. Meskipun keputusan ini akan memberikan dampak tertentu bagi konsumen dan industri perbankan, hal ini juga membuka peluang bagi bank-bank lokal untuk tumbuh dan berkembang.

Peneliti Yayasan Indonesia Cerah, Sartika Nur Shalati, berharap pemerintah atau DPR perlu menghilangkan unsur energi baru dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Energi Terbarukan (EBET). Energi baru dinilai bukan solusi energi bersih karena masih menggunakan energi fosil.

"Karena energi baru sendiri kan adalah solusi palsu untuk transisi energi," ujar Sartika dalam diskusi "Satu Dekade Presiden Jokowi : Sejauh Mana Transisi Energi Indonesia?", Jumat (26/7).

Menurutnya, energi baru dan energi terbarukan merupakan dua hal berbeda yang tidak bisa disatukan dalam satu konsep. Energi terbarukan berasal dari alam yang tidak akan habis seperti angin, matahari, dan air.

Sementara energi baru sebenarnya masih menggunakan energi fosil yang kemudian dimodifikasi dengan teknologi. Energi baru tersebut misalnya proyek gasifikasi batubara atau mengubah batubara menjadi gas yang diklaim mampu menekan emisi.

Selain itu, terdapat juga teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCS), juga Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) untuk menangkap emisi yang dihasilkan oleh PLTU. Dia mengatakan, penggunaan CCUS dan CCS menyebabkan penggunaan energi fosil terus berlanjut. Padahal untuk menekan emisi, penggunaan energi fosil perlu disetop.

"Kenapa ini berbahaya? Karena ini akan meningkatkan penggunaan energi fosil," ujarnya.

Pembahasan RUU EBET

Saat ini, pemerintah mengebut penyelesaian draf Rancangan Undang-undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) yang saat ini tengah digodok bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan RUU EBET tersebut diharapkan rampung tahun sebelum pergantian presiden yang baru.

"Kita lagi dorong terus, mudah-mudahan clear lah (pembahasannya). Ini rapat terus supaya tahun ini bisa diundangkan dan turunan regulasinya dipercepat," kata Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hendra Iswahyudi, di Jakarta, Rabu (3/7).

Dia mengatakan, saat ini masih ada satu pembahasan yang belum mendapatkan titik temu antara Kementerian ESDM dan DPR yaitu pemanfaatan bersama jaringan listrik. Hal itu diharapkan dapat mengoptimalkan utilitas jaringan sehingga bisa mendorong penyaluran listrik EBT.

Hendra mengatakan, Kementerian ESDM mendorong power wheeling ada di RUU EBET. Hal itu terutama untuk melayani perusahaan yang sepenuhnya ingin menggunakan energi terbarukan secara penuh.

Dalam kesempatan itu, Hendra juga menegaskan jika bauran energi baru terbarukan (RUU EBET) belum berubah yaitu sebesar 23 persen pada 2025. Dia mengakui target tersebut sulit dicapai karena realisasi bauran EBT hingga akhir 2023 baru mencapai 13 persen. Namun, pemerintah berupaya untuk mengejar target bauran tersebut.

Menurut laporan Kementerian ESDM, batu bara dan minyak bumi masih mendominasi bauran energi Indonesia. Pada 2023, bauran batu bara dalam energi primer nasional mencapai 40,46%, dan minyak bumi 30,18%.

Sementara bauran gas bumi 16,28%, dan energi baru terbarukan (EBT) paling kecil, yakni 13,09%. Kementerian ESDM mencatat, bauran EBT sebenarnya ditargetkan naik menjadi 17,9% pada 2023. Namun, target ini belum berhasil tercapai.

"Peningkatan (bauran EBT) ada, tapi belum signifikan," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers, Senin (15/1).

"Perlu upaya keras untuk bisa mendekati target capaian (bauran EBT). Tahun 2025 itu kita targetkan 23% bauran EBT," kata Arifin.

Kementerian ESDM juga menyatakan telah menyiapkan strategi untuk menaikkan bauran EBT, yaitu: Pelaksanaan pembangunan pembangkit EBT dengan target 10,6 gigawatt (GW) pada 2025; Implementasi program PLTS Atap, dengan target 3,6 GW pada 2025; Konversi pembangkit diesel ke EBT; Program mandatori B35, dengan target 13,9 juta kiloliter pada 2025; Program co-firing biomassa pada PLTU, dengan target 10,2 juta ton pada 2025; Penyediaan akses EBT di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); Eksplorasi energi panas bumi; dan Pemanfaatan EBT off-grid dan langsung.

Emiten pengelola jaringan Alfamidi, PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) meraup laba bersih Rp 324,70 miliar pada semester I 2024. Perolehan tersebut naik 25,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp 259,25 miliar pada 2023.

Dengan capaian ini, laba bersih MIDI yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga tumbuh dari Rp 9,71 menjadi Rp 8,99 per lembar. Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan keterbukaan informasi BEI, tercatat kenaikan laba seiring dengan kenaikan pendapatan bersih MIDI yang tumbuh 13,1% menjadi Rp 9,78 triliun.

Kinerja positif MIDI ditopang dari kenaikan penjualan makanan sebesar 12,9% menjadi Rp 5,99 triliun. Kemudian penjualan makanan segar juga naik 13,4% menjadi Rp 1,34 triliun. Begitu juga dengan penjualan selain makanan yang mampu tumbuh 13,6% menjadi Rp 2,44 triliun.

Di samping itu, hingga akhir Juni 2024, seluruh beban Midi Utama Indonesia juga membengkak. Beban pokok pendapatan melambung 12,2% menjadi Rp 7,18 triliun dan beban penjualan dan distribusi naik 14,9% menjadi Rp 2,04 triliun.

Tak hanya itu, beban umum dan administrasi naik 14,7% menjadi Rp 223,95 miliar dan beban lainnya juga naik menjadi Rp 10,69 miliar per Juni 2024. Sepanjang semester I 2024 ini, liabilitas Midi Utama Indonesia naik tipis 1,6% menjadi Rp 3,93 triliun dari Rp 3,87 triliun dibanding akhir tahun lalu.

Sementara itu, ekuitas naik 3,5% menjadi Rp 4,12 triliun dari Rp 3,91 triliun di akhir tahun lalu. Hingga Juni 2024, aset perusahaan tercatat sebesar Rp 8,05 triliun, naik 3,5% dari Rp 7,78 triliun pada akhir 2023.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan telah menemukan modus impor ilegal baru, yakni warga negara asing mengimpor barang dari negara asalnya tanpa memiliki dokumen resmi.

Barang tersebut langsung disimpan di gudang umum dan dijual secara daring ke konsumen lokal. Mendag menyampaikan importir ilegal tersebut tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia dan tidak mendaftarkan barangnya dalam pos tarif apapun.

Dia mengatakan sedang mendalami modus tersebut lebih jauh untuk menemukan titik kebocoran di sistem importasi nasional.

"Kami sedang terus menyelidiki kasus ini agar bisa menangkap oknum tersebut. Sebab, kalau sudah tercium jejaknya, oknumnya bisa langsung pulang ke negara asal," ujarnya di Pergudangan Umum kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (26/7).

Zulhas mengatakan negara asal barang impor ilegal tersebut tidak terpusat dari negara tertentu. Namun dia masih enggan mengumumkan negara yang dimaksud.

Berdasarkan pengamatan Katadata.co.id, mayoritas barang impor ilegal memiliki karakter bahasa mandarin. Adapun mayoritas bentuk barang impor ilegal tersebut adalah elektronik dan pakaian jadi.

Zulhas telah mengarahkan Satgas Pengawasan Barang Tertentu agar menciptakan langkah-langkah cerdas dalam menangani impor ilegal. Sebab, impor ilegal dinilai menjadi salah satu hal yang merusak perekonomian nasional.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum akan tegas memproses kasus importasi ilegal dalam waktu dekat. Di samping itu, Zulhas mengaku telah menemukan gudang umum lain yang menyimpan barang impor ilegal.

Namun dia tidak memerinci lebih lanjut lokasi gudang umum tersebut. "Kemendag mendata satu provinsi bisa memiliki puluhan gudang umum yang menyimpan barang impor ilegal," ujarnya.

Untuk diketahui, Satgas Pengawasan Barang Tertentu atau impor ilegal hanya akan berlaku hingga 31 Desember 2024. Sebab, pemerintah harus mengevaluasi kinerja satgas sebelum memutuskan apakah Satgas Impor Ilegal dilanjutkan atau tidak.

Tugas utama Satgas Impor Ilegal adalah memberantas barang impor ilegal di dalam negeri. Tugas tersebut telah diemban Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga.

Mendag sebelumnya menjelaskan, Satgas Impor Ilegal memiliki wewenang lebih hingga menindak oknum importir ilegal di tempat. Tim ini juga akan terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

"Tugas utama Kemendag adalah diplomasi. Maka dari itu, kami harus menggandeng Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam Satgas Impor Ilegal," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang hari ini. Selain itu, Jokowi juga diagendakan untuk melakukan pelepasan perdana 16 ribu pasang sepatu buatan PT Yih Quan Footwear Indonesia yang beroperasi di kawasan industri tersebut.

Jokowi tiba di Pangkalan TNI AD Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (26/7), sekira pukul 14.40 WIB. Presiden dan rombongan kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Batang dengan menggunakan mobil.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan, Presiden Jokowi akan meresmikan operasional Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.

"Sebelum peresmian, Presiden juga akan meninjau sejumlah pabrik yang ada di KIT Batang," kata Yusuf dalam keterangan pers, Jumat (26/7).

Salah satu pabrik yang berada di kawasan tersebut adalah PT Yih Quan Footwear Indonesia. Perusahaan ini merupakan produsen sepatu berkualitas untuk olahraga, kasual, formal hingga sepatu safety.

KIT Batang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya telah rampung pada akhir 2023. Pembangunan KIT Batang fase I dengan 14 penyewa tempat atau tenant telah terisi dengan total realisasi investasi mencapai Rp 6,8 triliun. Adapun estimasi serapan tenaga kerja sebesar 14.880 orang.

Kawasan industri yang terletak di wilayah Pantai Utara (Pantura) ini dikelola oleh PT Kawasan Industri Terpadu Batang, yang merupakan konsorsium dari BUMN dan terdiri dari PT Pembangunan Perumahan, PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, serta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Batang,

KIT Batang dibangun dengan nilai total investasi sebesar Rp 13,3 triliun di atas lahan seluas 4.300 ha dan telah siap beroperasi di tahun 2024 ini. Kawasan Industri ini direncakanan terintegrasi dengan fokus pada industri berbasis petrokimia dan energi.

Usai kegiatan di Kabupaten Batang, Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Surakarta untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Jawa Tengah adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin.

(Judul berita ini diubah pada Jumat (26/7) untuk mencegah pengulangan berita yang sama)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang hari ini. Selain itu, Jokowi juga diagendakan untuk melakukan pelepasan perdana 16 ribu pasang sepatu yang dipusatkan di PT Yih Quan Footwear Indonesia.

Jokowi tiba di Pangkalan TNI AD Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (26/7), sekira pukul 14.40 WIB. Presiden dan rombongan kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Batang dengan menggunakan mobil.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan, Presiden Jokowi akan meresmikan operasional Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.

"Sebelum peresmian, Presiden juga akan meninjau sejumlah pabrik yang ada di KIT Batang," kata Yusuf dalam keterangan pers, Jumat (26/7).

Salah satu pabrik yang berada di kawasan tersebut adalah PT Yih Quan Footwear Indonesia. Perusahaan ini merupakan produsen sepatu berkualitas untuk olahraga, kasual, formal hingga sepatu safety.

KIT Batang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya telah rampung pada akhir 2023. Pembangunan KIT Batang fase I dengan 14 penyewa tempat atau tenant telah terisi dengan total realisasi investasi mencapai Rp 6,8 triliun. Adapun estimasi serapan tenaga kerja sebesar 14.880 orang.

Kawasan industri yang terletak di wilayah Pantai Utara (Pantura) ini dikelola oleh PT Kawasan Industri Terpadu Batang, yang merupakan konsorsium dari BUMN dan terdiri dari PT Pembangunan Perumahan, PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, serta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Batang,

KIT Batang dibangun dengan nilai total investasi sebesar Rp 13,3 triliun di atas lahan seluas 4.300 ha dan telah siap beroperasi di tahun 2024 ini. Kawasan Industri ini direncakanan terintegrasi dengan fokus pada industri berbasis petrokimia dan energi.

Usai kegiatan di Kabupaten Batang, Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Surakarta untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Jawa Tengah adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkirakan total nilai barang impor ilegal di dalam negeri saat ini menembus Rp 1 triliun. Sebab, setiap provinsi disinyalir memiliki 30 sampai 40 gudang yang menyimpang barang impor tidak sah.

"Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan pangsa pasar barang ilegal bisa mencapai 30%. Namun, menurut saya, angka itu bisa lebih," kata Zulhas di Gudang Umum sekitar Kapuk Kamal, Jakarta Utara, Jumat (26/7).

Karena itu, ia mendorong semua kepala daerah untuk ikut menginvestigasi semua kawasan gudang di daerahnya masing-masing. Gudang yang menyimpang barang impor ilegal umumnya mengeluarkan barangnya melalui lokapasar.

Para importir ilegal itu memasarkan barangnya secara daring dan tanpa ditutupi. Zulhas berargumen praktik impor ilegal adalah masalah utama tutupnya banyak pabrik di dalam negeri.

"Pertimbangan teknis (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024) betul membatasi impor tapi yang paling memukul ternyata barang-barang yang masuk ilegal," ucapnya.

Siang tadi, Zulhas bersama Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal menyita barang impor tidak sah senilai Rp 40 miliar di salah satu gudang sekitar Kapuk Kamal. Kegiatan penanganan produk melawan hukum tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo.

Ia menargetkan akan mengkaji lebih dalam dan lengkap terkait kegiatan importasi ilegal di dalam negeri pada akhir tahun ini. Satgas Pengawasan Barang Tertentu atau impor ilegal hanya berlaku hingga 31 Desember 2024.

Pemerintah wajib mengevaluasi kinerja satgas sebelum memutuskan apakah Satgas Impor Ilegal dilanjutkan atau tidak. Tugas utama Satgas Impor Ilegal adalah memberantas barang impor tidak sah di dalam negeri.

Zulhas sebelumnya menjelaskan, Satgas Impor Ilegal memiliki wewenang lebih hingga menindak oknum importir ilegal di tempat. Tim ini juga akan terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya mengatakan, keberadaan Satgas Impor Ilegal penting untuk mendukung sektor manufaktur nasional. Sektor ini menjadi fokus pemerintah dalam menopang kekuatan ekonomi nasional.

"Kami sudah tahu modusnya, maka kata kunci terkait pengoperasian Satgas Impor Ilegal adalah penegakan hukum. Semua peraturan untuk mengentaskan impor ilegal sudah ada," ujar Agus pada 19 Juli 2024.