Bank Investasi Eropa (EIB) telah melewati angka €100 miliar (Rp 1.721,35 triliun) dalam total penerbitan Climate Awareness Bonds (CAB) dan Sustainability Awareness Bonds (SAB) sejak menerbitkan obligasi hijau pertama di dunia pada 2007. EIB merayakan pencapaian ini di Bursa Efek Luksemburg, yang merupakan bursa acuan dunia untuk obligasi berkelanjutan, pada Jumat (4/10).

Nadia Calviño, Presiden Bank Investasi Eropa, mengunjungi Bursa Efek Luksemburg (Luxembourg Stock Exchange, LuxSE) untuk untuk menandai tonggak sejarah kontribusi perintis EIB terhadap keuangan berkelanjutan. Ia juga mendiskusikan masa depan pasar obligasi hijau dalam konteks agenda Uni Eropa untuk Keuangan Berkelanjutan, Serikat Tabungan, dan Investasi.

Di hadapan Menteri Keuangan Luksemburg Gilles Roth, EIB dan LuxSE menyoroti kontribusi unik EIB untuk memberikan kejelasan tentang keuangan berkelanjutan dan peran ekosistem keuangan yang lebih luas di Luksemburg dalam memajukan investasi berkelanjutan.

“Pencapaian EIB dalam melampaui €100 miliar dalam obligasi berkelanjutan adalah hal yang luar biasa dan menyoroti peran transformatif keuangan dalam mengatasi tantangan global," kata Menteri Keuangan Luksemburg Gilles Roth dalam pidatonya, Jumat (4/10).

Ia menilai obligasi hijau memiliki dampak yang nyata pada ekonomi riil, kehidupan masyarakat, dan planet ini. Kemitraan antara EIB dan LuxSE menetapkan standar yang tinggi untuk diikuti oleh komunitas keuangan global.

"Luksemburg tetap berkomitmen untuk membina kemitraan internasional untuk memperkuat keuangan berkelanjutan secara global,” ujarnya.

Presiden EIB Nadia Calviño menyebut tonggak sejarah ini mencerminkan perkembangan eksponensial pasar obligasi berkelanjutan, serta kemitraan yang kuat antara EIB dan Bursa Efek Luksemburg.

"Sejak memelopori pasar obligasi hijau pada tahun 2007, EIB telah membuka dukungan investor sebesar €100 miliar untuk aksi iklim dan keberlanjutan, dengan Luksemburg sekarang menjadi pusat global untuk keuangan berkelanjutan," kata Nadia Calviño.

Menurutnya, EIB akan terus mendukung transisi hijau juga dengan memimpin munculnya pasar obligasi hijau terstandardisasi dalam konteks pasar modal yang lebih dalam dan lebih kuat di Eropa.

Julie Becker, Chief Executive Officer LuxSE, mengatakan sejak memelopori pasar obligasi hijau 17 tahun yang lalu, EIB telah memelopori perkembangan pasar dan memimpin jalan menuju standarisasi, pelaporan, dan transparansi yang lebih baik bagi para investor. "Berkat peran utamanya, EIB telah menjadi mitra penting dan inspirasi bagi inisiatif keuangan berkelanjutan LuxSE,” tutur Becker.

EIB Penerbit Obligasi Hijau Terbesar di Dunia

Pada tahun 2007, EIB menerbitkan obligasi hijau pertama di dunia dan meresmikan pasar yang akan mengalami pertumbuhan eksponensial di tahun-tahun berikutnya. Menurut angka dari LGX DataHub, total pendanaan kumulatif yang dikumpulkan melalui obligasi hijau, sosial, keberlanjutan, dan obligasi terkait keberlanjutan yang diterbitkan secara global telah mencapai US$5,2 triliun.

Pada Agustus 2024, EIB melewati angka EUR €100 miliar untuk penerbitan CAB dan SAB. Hal ini menjadikan EIB sebagai penerbit obligasi hijau terbesar di dunia, serta obligasi berkelanjutan yang terjamin dengan penggunaan dana yang didedikasikan di antara bank-bank pembangunan multilateral.

Untuk memenuhi kebutuhan basis investor yang luas, EIB telah menerbitkan obligasi ini dalam 23 mata uang. Ini merupakan sebuah rekor pasar.

CAB perdana EIB terdaftar di LuxSE pada tahun 2007. Pada 2016, LuxSE mendirikan Luxembourg Green Exchange (LGX), platform pertama yang didedikasikan khusus untuk sekuritas berkelanjutan. Dengan menciptakan visibilitas dan transparansi seputar peluang investasi berkelanjutan, LGX membantu memajukan investasi untuk tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Emiten energi terintegrasi yang terafiliasi dengan keponakan Luhut Binsar Panjaitan PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) berencana untuk melakukan buyback saham senilai maksimal Rp474,58 miliar, atau sekitar USD 30,83 juta, dengan asumsi kurs USD 1 setara dengan Rp15.394.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia Senin (7/10), TOBA akan membeli kembali sebanyak 816,78 juta lembar saham, yang setara dengan 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat nilai sahamnya di pasar.

TOBA akan menggunakan dana internal untuk buyback saham, dengan total dana yang diperkirakan hanya 3,28% dari keseluruhan aset perusahaan, yang tercatat mencapai USD 938,7 juta berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terbaru. Nilai buyback ini dihitung berdasarkan harga penutupan saham pada 4 Oktober 2024, yaitu Rp 580 per saham.

"Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada hari Kamis, 14 November 2024 yang salah satu mata acara RUPSLB adalah permintaan persetujuan para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham perseroan," jelas Toba, dikutip Katadata.co.id, Senin (7/10).

Laba TOBA

TOBA membukukan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 26,49 juta atau Rp 410,21 miliar (kurs: 15.484 per dolar AS) pada semester pertama 2024. Laba tersebut meroket 208% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar USD 8,60 juta atau Rp 133,17 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dirilis Jumat (30/8), emiten tambang batu bara dan pembangkit listrik mandiri itu membukukan pendapatan USD 248,67 juta atau Rp 3,85 triliun sepanjang Januari–Juni 2024.

TBS membukukan kenaikan laba yang signifikan. Selama paruh pertama tahun 2024, ia menyebut TBS mencatatkan laba periode berjalan naik 128,8% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai USD 40,5 juta.

Pertumbuhan positif ini didorong oleh kenaikan EBITDA disesuaikan sebesar 67,1%, menjadi USD 83,7 juta (RP 1,29 triliun) pada semester pertama 2024.

Kinerja tersebut didukung oleh portofolio TBS melalui pembangkit listrik tenaga batu bara di Gorontalo dan Sulawesi Utara, meskipun ada fluktuasi harga batu bara. Selain itu, sektor pengelolaan limbah menyumbang USD 2,6 juta pada EBITDA setelah akuisisi terbaru. Dengan demikian, perolehan kinerja ini memperkuat komitmen perseroan untuk beralih ke praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

Sejumlah ekonom mengkritik rencana pemberian tunjangan rumah dinas untuk anggota DPR sebesar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Hal itu seakan-akan menujukan bahwa para anggota DPR tidak memiliki empati di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Selain itu, rencana ini juga tidak masuk akal karena di tenga daya beli masyarakat menurun dan jumlah kelas menengah juga semakin menyusut. Belum lagi, pemerintah bakal menarik iuran untuk program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini tengah menurun. Maka tidak bijak dan tidak layak jika muncul wacana pemberian tunjangan kepada wakil rakyat yang hidup dari uang pajak rakyat.

“Wacana ini menunjukkan ketidakempatian kesekretriatan maupun wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang melemah,” kata Huda kepada Katadata.co.id, Senin (7/10).

Seharusnya, penggunaan anggaran memprioritaskan rakyat terlebih dahulu karena anggaran negara sangat terbatas sehingga tidak bijak memunculkan usulan tunjangan rumah tersebut.

Saat ini sudah ada rumah dinas bagi anggota parlemen yang bisa ditempati dengan fasilitas lengkap. “Tentu akan menjadi pertanyaan, jika diberikan uang tunjangan rumah pengganti rumah dinas, rumah dinasnya buat siapa? Apakah buat kesekretariatan DPR/MPR?” ujar Huda.

Huda memperkirakan total tunjangan rumah anggota DPR bisa mencapai Rp 600 juta per tahun. Belum termasuk dengan penambahan gaji dan tunjangan lainnya yang mencapai Rp 50 juta per bulan. “Ditambah kehadiran dan uang lainnya. Janganlah jadi manusia tamak itu para anggota DPR,” kata Huda.

Beban APBN Makin Berat

Huda mengatakan usulan tunjangan ini dapat membenai membebani APBN. “ Karena APBN harus mengeluarkan uang untuk tunjangan rumah anggota dan perawatan rumah dinas. Memang bagi kesekretariatan DPR merupakan uang kecil, bagi rakyat kecil uang miliaran tersebut bisa berarti,” ujar Huda.

Padahal, uang tunjangan tersebut bisa menyokong program makan bergizi gratis yang layak dengan gizi seimbang bagi delapan ribu anak setiap hari dalam setahun. “Gizi anggota dewan sudah sehat semua. Tapi mereka tidak memikirkan dan tidak punya rasa empati buat berbagi ke masyarakat miskin,” kata Huda.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal juga menilai rencana tunjangan ini bakal membebani APBN. Karena kondisi fiskal sudah sangat terbatas untuk membiayai program-program pemerintah.

“Seharusnya pengeluaran APBN ini sangat selektif dan diprioritaskan untuk mengangkat pendapatan masyarakat,” ujar Faisal.

Dengan begitu, benefit apapun yang akan diberikan kepada ASN, pejabat tinggi, dan termasuk juga anggota DPR harus menyesuaikan kondisi APBN. Sehingga, benefit yang ada saat ini harus diarahkan kepada masyarakat kelas menengah dan bawah.

“Dari sisi besarannya menurut saya harus lebih adil. Harus ada sense of crisis gitu. Ada empati terhadap kelas menengah ke bawah,” kata Faisal.

Sementara Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai usulan tunjangan rumah DPR sangat tidak tepat di tengah deflasi lima bulan berturut turut.

“Pembagian tunjangan rumah Rp 50 juta, sebaiknya bisa dialokasikan untuk masyarakat yang sedang mengalami penurunan daya beli. Apalagi ada iuran Tapera dan kenaikan dana pensiun akan memperparah deflasi,” ujar Esther.

Tak berbeda dengan yang lain, Esther juga menilai tunjangan rumah DPR bakal membebani APBN. Oleh karena itu, Esther meminta pemerintah lebih berhati-hati mengelola belanja anggaran dan lebih fokus pada kegiatan produktif ketimbang konsumtif.

Tunjangan Rumah DPR untuk Ganti Rumah Dinas

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan surat bernomor B/733/RT.01/09/202. Dalam surat tertanggal 25 September 2024 itu disebutkan bahwa anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapat rumah.

Surat itu memuat tiga poin utama yang menjelaskan fasilitas baru sebagai pengganti rumah dinas. Pertama,anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Kedua, pemberian tunjangan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik. Adapun poin ketiga, anggota DPR yang mendapat tunjangan perumahan, maka tidak berhak menempati Rumah Jabatan Anggota.

Sekjen DPR Indra Iskandar membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan, anggota dewan akan mendapat tunjangan perumahan lantaran rumahnya dikembalikan ke Kemensetneg.

Indra menyebut riset awal pada hunian di sekitar kompleks parlemen, Senayan dengan tunjangan Rp 30 juta sampai Rp 50 juta per bulan. “Ini untuk hunian tiga kamar, kita cek di Senayan, Kebayoran, Sudirman harganya bagimana?. Kalau untuk kamar kos saja berapa?, enggak mungkin kalau Rp 5 juta atau Rp 10 juta," kata Indra.

Lalu saat ditanya wartawan terkait kisaran tunjangan rumah DPR pada angka Rp 30 sampai Rp 50 juta per bulan, Indra mengkonfirmasi hal itu. “Ya, sekitaran segitulah,” ujar Indra.

Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Hashim Djojohadikusumo memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada pemerintahan baru dapat mencapai 9%. Angka tersebut lebih tinggi dari target semula yang sebesar 7% sampai 8%.

Penambahan 1% akan berasal dari program 3 juta rumah per tahun. "Bukan hanya industri perumahan yang cerah pada pemerintahan selanjutnya, tapi juga industri penunjang perumahan. Jadi, multiplier effect-nya besar," kata Hashim di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta, Senin (7/10).

Industri penunjang konstruksi terdiri dari 175 jenis. Karena itu, ia optimistis peningkatan produksi rumah dapat menambah pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1% per tahun.

Pembangunan tiga juta rumah per tahun menjadi jawaban kebutuhan hunian yang tinggi di dalam negeri. Hashim mengatakan, saat ini ada 10,7 juta keluarga sedang mengantri ketersediaan rumah terjangkau dan 27 juta keluarga tinggal di rumah tidak layak huni.

Di samping itu, Badan Pusat Statistik mendata total kebutuhan atau backlog rumah mencapai 9,9 juta unit pada akhir tahun lalu. Dengan demikian, pasar perumahan nasional mencapai 47,6 juta unit.

"Prabowo menargetkan dapat membangun 10 juta unit apartemen di kawasan perkotaan dan 20 juta rumah di pedesaan. Totalnya 30 juta rumah. Impiannya kan dia memerintah dua periode," kata Hashim.

Bangun Apartemen di Perkotaan

Hashim berpendapat, program tiga juta rumah akan menjaga pertumbuhan populasi nasional di tengah kondisi generasi milenial dan Z yang enggan memiliki anak. Pilihan ini terjadi karena harga rumah di kawasan perkotaan sangat mahal.

"Ada anekdot generasi milenial dan Z hanya mampu membeli rumah di Purwakarta, Jawa Barat. Mereka sudah tidak bergairah saat bertemu pasangan di malam hari karena capek berjalan jauh dari Jakarta (untuk bekerja)," katanya.

Karena itu, pembangunan satu juta unit apartemen per tahun di kawasan perkotaan menjadi penting. Pengembang akan melakukannya harus memiliki kemampuan modal tinggi.

Untuk pembangunan dua juta unit rumah per tahun di pedesanaan, Hashim menyebut, akan dikerjakan oleh koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono optimistis target pembangunan tiga juta rumah per tahun dapat tercapai di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Optimisme ini muncul seiring rencana Prabowo memecah Kementerian PUPR dan membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan paparan Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menggunakan anggaran hingga Rp 53 triliun pada tahun depan. Angka tersebut diyakini dapat mengurangi backlog rumah yang mencapai 9,9 juta unit.

"Saya kira pemisahan antara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu bagus sekali. Jadi, Kementerian Perumahan dapat lebih fokus menekan angka backlog rumah," kata Basuki di kantornya,Jumat (4/10).

Presiden Jokowi memiliki program 1 juta unit rumah selama pemerintahannya. Kementerian PUPR mendata, total rumah yang terbangun pada 2015-2024 mencapai 10,2 juta unit. Dengan kata lain, rata-rata rumah yang terbangun pada periode tersebut adalah 1,02 juta rumah.

Namun, pemerintah membangun 1,6 juta unit rumah atau 15,68% dari total rumah terbangun 2015-2024 dengan anggaran negara. Mayoritas atau lebih dari 93% rumah yang dibangun pemerintah dilakukan melalui program Pembangunan Baru Rumah Swadaya.

Mayoritas pembangunan rumah tersebut dilakukan dengan menyalurkan bantuan tunai senilai Rp 35 juta per unit. Secara rinci, Rp 30 juta dipakai sebagai komponen pembangunan rumah, sementara itu Rp 5 juta digunakan sebagai upah pekerja konstruksi program tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpar RB Abdullah Azwar Anas belum dapat memastikan pemindahan tugas aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Azwar Anas mengaku belum dapat memastikan apakah pemindahan tugas ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat terlaksana sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada 20 Oktober mendatang.

Ia menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi khusus dari Presiden Jokowi terkait hal tersebut. “Sampai saat ini belum ada arahan. Kami masih menunggu arahan dari Kementerian Sekretariat Negara terkait dengan itu,” kata Anas saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Senin (7/10).

Anas mengatakan, Jokowi meminta penyempurnaan ekosistem dan infrastruktur digital untuk menunjang kerja-kerja ASN di ibu kota baru. Meski demikian, ia menjamin bahwa fasilitas perumahan dan tempat tidur ASN di IKN sudah siap dihuni sebelum pergantian presiden.

“Sebenarnya sebelum 20 Oktober di IKN sudah siap terkait dengan beberapa unit apartemen dan perkantoran sudah selesai. Tapi kami menunggu arahan,” ujarnya.

Pemerintah telah menyiapkan proyeksi jumlah ASN yang akan dipindahtugaskan ke IKN. Anas mengatakan angka tersebut kian menyusut dari awalnya sekira 6.000 ASN menjadi di 1.200 ASN sebagai kloter awal yang pindah ke IKN.

“Jadi semua sudah siap dan ini sudah rapat koordinasi teknis bersama para sekretaris jenderal di setiap kementerian dan lembaga," kata Anas.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengakui pemerintah terlambat dalam memulai prosesi pemindahan ASN ke IKN Nusantara.

Keterlambatan program migrasi pegawai pemerintah ke ibu kota baru ini disebabkan oleh belum siapnya infrastruktur primer seperti perumahan dan kantor ASN. Adapun rencana awal pemerintah menargetkan pemindahan ASN ke ibu kota baru dapat berjalan bertahap mulai September tahun ini.

“Sebenarnya rencananya kan sudah dimulai bulan Agustus, September, lalu Oktober. Tapi memang, ini ada keterlambatan,” kata Suharso saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (4/10).

Selain infrastruktur utama seperti perumahan dan kantor ASN, pemerintah saat ini juga sedang berupaya menyediakan fasilitas pendukung. Beberapa yang tengah dikebut adalah rumah sakit, sekolah, dan layanan publik seperti jaringan internet.

Jokowi juga sempat menguraikan beragam pertimbangan untuk menunda pemindahan tugas ASN, TNI dan Polri ke IKN Nusantara. Menurut Jokowi, masih ada sejumlah fasilitas dan infrastruktur penting yang belum dapat beroperasi.

Dia menjelaskan kebijakan untuk memutasi tugas ASN, TNI dan Polri ke ibu kota baru memerlukan kesiapan dari berbagai fasilitas layanan publik seluruhnya.

"Ya semuanya kan dilihat fasilitas yang ada sudah siap belum. Memang sebagian sudah siap, tapi sebagian juga belum," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meresmikan Fly over Djuanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (6/9).

PT United Tractors Tbk (UNTR) semakin serius menggarap bisnis energi baru terbarukan (EBT). Setelah berinvestasi di sektor geothermal (panas bumi), perusahaan melirik pengembangan energi surya.

Direktur United Tractors Edhie Sarwono mengatakan emiten alat berat itu menunjukkan komitmennya di sektor energi terbarukan lewat investasi besar di sektor panas bumi. Perusahaan menyiapkan investasi hingga triliunan rupiah untuk bisnis EBT.

“Kami tetap bekerja sama dengan Supreme Group dalam berbagai kegiatan. Kami melakukannya dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, jadi kami sangat serius,” kata Edhie kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/10).

Di samping potensi panas bumi, Edhie mengatakan, United Tractors juga melihat potensi energi surya. Namun, ia menegaskan transisi ini tidak akan langsung menggantikan seluruh bisnis yang ada saat ini.

Ia menyebut hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah mengenai porsi energi terbarukan di Indonesia, yang harus disesuaikan dengan investasi yang sudah dilakukan oleh PLN dan pihak lainnya. Karena itu, perusahaan berupaya mencari keseimbangan dengan mengikuti kebijakan pemerintah dan kondisi pasar yang ada.

“Tapi kalau soal serius, kami sangat serius,” kata Edhie.

Eksplorasi Bisnis Energi Terbarukan

Sebelumnya, perusahaan alat berat, konstruksi, dan energi Grup Astra itu agresif mengeksplorasi potensi bisnis baru. Yang terbaru, United Tractors menuntaskan proses akuisisi perusahaan di sektor pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal, PT Supreme Energy.

Masuknya Astra ke bisnis geothermal makin memanaskan bisnis pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) bersama perusahaan besar lainnya di sektor ini seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), hingga PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) melalui PT Medco Geopower Sarulla.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan Corporate Secretary UNTR, Sara K. Loebis, UNTR melalui perusahaan yang dikendalikannya, yakni PT Energia Prima Nusantara (EPN), telah menyelesaikan penandatanganan perjanjian pengambilan bagian saham dengan PT Supreme Energy dan PT Supreme Energy Sriwijaya (SES).

EPN mengambil sebanyak 984.127 lembar saham baru dalam SES yang setara dengan 49,6% kepemilikan dari total saham yang dikeluarkan oleh SES kepada EPN dengan nilai total transaksi US$ 51,87 juta atau sekitar Rp 805,48 miliar.

“Pada 27 Desember 2023, penutupan transaksi telah terjadi karena seluruh persyaratan pendahuluan dalam perjanjian telah terpenuhi oleh masing-masing pihak,” ujar Sara dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (5/1).

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih mengkaji kebijakan yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara. “Mengenai Keppres Pemindahan IKN itu masih dikaji untuk waktu yang tepat,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Dasco, saat ini Prabowo tengah disibukkan dengan rencana menyusun serta mengkaji Keppres tentang kementerian yang tak lama lagi akan diumumkan. Hal itu menurut Dasco membuat Prabowo belum terlalu berkonsentrasi pada IKN.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Keppres pemindahan ibu kota sepatutnya diteken oleh Prabowo selaku presiden terpilih. Jokowi menyebut Keppres bisa ditekan ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

“Seharusnya begitu. Presiden baru Prabowo yang menandatangani," kata Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Senada dengan Jokowi, Dasco menyampaikan bahwa Prabowo yang akan menandatangani Keppres tersebut. “Oh iya, itu kan memang begitu,” kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan strategis di penghujung masa jabatan yang tersisa tiga pekan lagi, termasuk pemindahan ibu kota ke IKN. Alasannya, pemindahan ibu kota ke IKN terkait dengan pembangunan infrastruktur fisik dan ekosistem.

Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung. Oleh karena itu, menurut dia semestinya Keppres ditandatangani saat semua hal itu siap yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan ada lima kontraktor kontrak kerja sama blok migas yang berminat mengubah skema kontrak menjadi gross split versi terbaru. Namun, Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto enggan menyebut nama KKKS tersebut.

“Siapa dan blok mana saja, sebaiknya menunggu formilnya. Tentunya senyaman KKKS saja untuk memilih skema kontrak yang sesuai dengan profil risiko,” kata Ariana dalam siaran pers, dikutip Senin (10/7).

Yang utama, menurut dia, adanya perbaikan iklim investasi migas agar lebih menarik dan mendorong temuan dan cadangan baru. "Pemerintah akan selalu berusaha memenuhi masukan stakeholders dengan tetap menjaga kepentingan negara," ujarnya.

Kementerian ESDM telah menerbitkan regulasi turunan terkait skema baru kontrak bagi hasil (PSC) gross split untuk bisnis hulu migas. Aturan baru ini tercantum Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM/2024.

Perubahan versi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan manfaat bagi kontraktor dalam menjalankan bisnis migas di Indonesia. Inti perubahannya adalah perbaikan skema bagi hasil dengan memberikan kepastian bagi hasil sekitar 75%-95% bagi kontraktor, membuat wilayah kerja (WK) migas nonkonvensional (MNK) lebih menarik, menyederhanakan parameter dari 13 menjadi lima poin, dan memberikan pilihan yang lebih fleksibel kepada kontraktor.

Terkait parameter, ESDM telah menyederhanakan komponen variabel dan komponen progresif. Simplifikasi ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split baru saja, tetapi memberikan fleksibilitas bagi kontraktor untuk memilih jenis kontrak sesuai kenyamanan kontraktor.

“Silakan kontraktor yang mau pindah ke cost recovery dari sebelumnya gross split maupun sebaliknya," ucapnya.

Dia mengatakan implementasi kebijakan tersebut berlaku bagi yang kontrak yang ditandatangani pasca Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Sedangkan untuk kontraktor migas eksisting yang kontraknya ditandatangani sebelum Peraturan Menteri tersebut terbit dapat beralih ke kontrak gross split baru dengan beberapa syarat.

Pertama, kontrak skema gross split lama untuk MNK, termasuk gas metana batubara dan shale oil/gas dapat beralih ke skema gross split baru. "Ini seperti proyek MNK Gas Metana Batubara di Tanjung Enim. Itu akan segera beralih ke skema baru agar bisa jalan karena keekonomiannya membaik," katanya.

Kedua, kontrak skema cost recovery dapat beralih ke skema gross split baru, sepanjang masih tahap eksplorasi dan belum mendapatkan persetujuan rencana pengembangan pertama atau PoD-I dari pemerintah.

"Untuk kontrak skema gross split lama atau eksisting yang sudah tahap produksi, tidak dapat berubah ke yang baru, namun dapat berubah ke kontrak skema cost recovery," ujar Ariana.

Sebagai informasi, dalam aturan ini disebutkan terdapat tiga komponen yang digunakan untuk penetapan dan penyesuaian gross split. Meliputi bagi hasil awal atau base split, komponen variabel (jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrastruktur), dan komponen progresif (harga minyak dan harga gas), masing-masing untuk MNK.

Base split merupakan acuan dasar dalam penerapan dan penyesuaian bagi hasil bagian kontraktor. Dalam aturan ini ditetapkan bahwa base split untuk minyak bumi sebesar 53% untuk negara dan 47% untuk KKKS. Kemudian untuk gas bumi sebesar 51% untuk negara dan 49% untuk KKKS.

Untuk proyek migas konvensional, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan base split mengacu pada komponen variabel dan komponen progresif. Untuk proyek MNK, besaran bagi hasil untuk base split hanya menyesuaikan komponen variabel saja.

Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di pinggiran selatan Beirut dari Sabtu (5/10/2024) hingga Minggu (6/10/2024), menjadikannya serangan paling dahsyat di ibu kota Lebanon sejak eskalasi konflik dengan kelompok Hizbullah yang didukung Iran.

Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya setelah serangan ratusan rudal Iran yang menghantam Israel, mendapat perhatian serius dari para pelaku pasar. Kekhawatiran semakin meningkat ketika Israel mengumumkan rencana untuk melancarkan serangan balasan yang menargetkan infrastruktur energi Iran.

Senior Investment Information dari Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menjelaskan bahwa jika pasokan minyak terganggu akibat eskalasi militer, harga minyak dunia berpotensi melonjak hingga mencapai level $100 per barel.

"Agresi militer ini dapat memengaruhi stabilitas pasar minyak secara signifikan," kata Nafan kepada Katadata.co.id, Senin (7/10).

Nafan menjelaskan hingga saat ini, Israel tampaknya belum memberikan respons terhadap serangan balistik yang telah menghantam wilayahnya, termasuk sekitar 200 rudal yang dilaporkan berasal dari Iran.

Jika ketegangan terus meningkat dan Israel memutuskan untuk melancarkan serangan balik, terutama terhadap instalasi minyak Iran, ada kekhawatiran bahwa harga minyak global akan melonjak.

Meski ketegangan di timur tengah tampak begitu santer, tampaknya pelaku pasar di dalam negeri belum memberikan respons yang cukup berarti tercermin dari laju pergerakan harga saham terutama di sektor minyak dan gas yang masih terbilang variatif.

Pada perdagangan siang ini dikutip dari RTI pukul 15.00 WIB, PT Silo Maritime Perdana Tbk. (SHIP) mengalami penurunan, dengan harga sahamnya turun 15 poin atau 1,09%, mencapai posisi 1.365. Sementara itu, PT Super Energy Tbk. (SURE) mencatatkan lonjakan positif, naik 90 poin atau 3,67%, menjadi 2.540 per saham.

Di sisi lain, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) mengalami penurunan sebesar 2 poin atau 0,83%, kini berada di harga 238 per saham. PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) tetap stagnan, bertahan di posisi 1.665.

Berita baik datang dari PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) yang berhasil naik 15 poin atau 0,93%, mencapai 1.630 per saham. Namun, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) harus menghadapi penurunan sebesar 15 poin atau 1,06%, menyusut menjadi 1.405.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), di sisi lain, mencatatkan kenaikan kecil, naik 10 poin atau 0,67%, dan berada di angka 1.510 per saham.

Secara keseluruhan, dinamika perdagangan saham di sektor ini mencerminkan ketidakpastian yang melanda pasar, dengan beberapa emiten merasakan dampak positif, sementara yang lain harus berjuang untuk mempertahankan posisinya.

"Jika harga minyak global naik, akan ada dampak pada harga komoditas lainnya seperti nikel dan batu bara, yang juga bisa mengalami kenaikan akibat potensi pembatasan pasokan," ujarnya.

Nafan menjelaskan, eskalasi konflik yang lebih parah bisa mengakibatkan terganggunya rantai pasokan, yang kemudian memicu lonjakan harga di berbagai sektor, terutama energi.

Keterbatasan suplai ini membuat saham-saham energi berpeluang besar mengalami kenaikan seiring meningkatnya ketidakpastian pasar. Selain itu, perusahaan di sektor lain yang bergantung pada energi juga bisa menghadapi kenaikan biaya produksi, yang pada akhirnya berdampak pada harga komoditas secara keseluruhan.

Bedasarkan pantauan pergerakan harga saham batu bara hari ini, saham di sektor energi menunjukkan tren yang beragam. Beberapa emiten mencatatkan kenaikan signifikan, seperti PT Bukit Asam Tbk yang melonjak 110 poin atau 3,68% menjadi Rp 3.100 per saham, dan PT Indika Energy Tbk (INDY) yang naik 70 poin atau 4,13% menjadi Rp 1.765 per saham.

Selain itu, saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk juga mengalami kenaikan sebesar 325 poin atau 1,25% ke level Rp 26.300 per saham, sementara PT Mitrabara Adiperdana Tbk naik 30 poin atau 0,89%.

Di sisi lain, PT TBS Energi Utama Tbk turut mencatatkan kenaikan sebesar 5 poin atau 0,86% ke posisi Rp 585 per saham, diikuti oleh PT Bumi Resources Tbk yang naik 5 poin atau 3,70% menjadi Rp 140 per saham.

Sementara itu, saham PT Harum Energy Tbk mengalami sedikit penurunan sebesar 5 poin atau 0,36% menjadi Rp 1.400 per saham, dan PT Bayan Resources Tbk (BYAN) naik tipis 25 poin atau 0,15% menjadi Rp 16.475 per saham.

PT PLN (Persero) dan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani nota kesepahaman pemanfaatan lahan milik perusahaan untuk pembangunan infrastruktur gas. Executive Vice President General Affairs PLN Arsyadhany Akmala Putri mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategi dua perusahaan untuk mengoptimalkan aset.

"Dengan jumlah aset yang sangat besar, termasuk lebih dari 100 ribu bidang tanah yang tersebar di seluruh Indonesia, kami siap mendukung rencana pembangunan infrastruktur gasifikasi ini," katanya dalam siaran pers, dikutip Senin (10/7).

Infrastruktur tersebut rencananya akan berupa fasilitas gasifikasi di darat (onshore), unti regasifikasi (ORU), dan saluran pipa (pipeline) untuk mendukung pembangkit listrik tenaga gas di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Direktur Bahan Bakar Minyak dan Gas PLN EPI Rakhmad Dewanto menyebut proyek gasifikasi ini merupakan salah satu langkah besar perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional. "Kami akan memanfaatkan lahan yang sudah ada untuk pembangunan infrastruktur gasifikasi di 22 titik strategis," ucapnya.

Target utamanya adalah mengganti penggunaan BBM menjadi gas alam cair atau LNG sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Langkah ini tidak hanya menghemat biaya operasional tapi juga memberi dampak signifikan dalam mengurangi polusi dan transisi energi bersih di Indonesia.

Kerja sama tersebut juga menjadi langkah untuk mendukung pengembangan industri lokal, terutama di wilayah Sulawesi, yang menjadi salah satu pusat kegiatan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di Indonesia. "Kami optimistis kolaborasi ini akan menjadi model bisnis yang berhasil di masa depan," kata Rakhmad.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,11% ke level 7.504 pada penutupan perdagangan Senin (7/10).

Kenaikan ini sejalan dengan bursa regional Asia yang juga menunjukkan penguatan. Pilarmas Sekuritas mengungkap sentimen positif datang dari respons pelaku pasar terhadap kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS), yang meredakan kekhawatiran setelah Presiden Joe Biden berhasil mencegah serangan Israel terhadap industri minyak Iran. Hal ini memberikan angin segar bagi pasar, mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan optimisme investor.

Biden menyampaikan langkah tersebut diambil untuk mencegah kenaikan atau lonjakan harga minyak dunia dengan membujuk Israel agar tidak menyerang fasilitas minyak Iran. Meskipun secara diplomatik tetap memberikan dukungan kepada Israel jika negara tersebut tidak menyerang target tertentu di Iran.

Di sisi lain, pasar juga masih yakin bahwa The Fed berpeluang memangkas suku bunga acuannya, meskipun tidak secara agresif. Hal ini didorong oleh data inflasi yang turun menjadi 4,1% dari 4,2% pada Agustus, yang menunjukkan gambaran solidnya ekonomi AS.

Sementara itu, dari dalam negeri, ketegangan di Timur Tengah masih membayangi pasar keuangan. Ancaman serangan terhadap infrastruktur minyak Iran dapat mengganggu pasokan dan memicu kenaikan harga minyak.

"Pada gilirannya akan membebani APBN akibat peningkatan harga minyak tersebut," tulis Pilarmas Sekuritas, Senin (7/10).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 11,68 triliun dengan volume 25,12 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.248.339 kali. Sebanyak 315 saham menguat, 240 saham terkoreksi, dan 241 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.569,8 triliun.

Bursa Asia bergerak menguat seiring dengan naiknya IHSG. Nikkei 225 naik 1,8%, Hang Seng Seng naik 1,6% dan Straits Times meningkat 0,17%. Sementara Shanghai Composite tidak melakukan perdagangan.

Saham top gainers:
- PT Bukalapak.com Tbk (BUKA)
- PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)
- PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK)
- PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI)
- PT Bumi Resources Minerals Tbk (BMRS)

Saham top losers:
- PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY)
- PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO)
- PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA)
- PT Kimia Farma Tbk (KAEF)
- PT Bank KB Bukopim Tbk (BBKP)

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan nilai perekonomian nasional saat ini mencapai Rp 28.000 triliun. Angkanya lebih tinggi sekitar 34% dari catatan terakhir Badan Pusat Statistik soal produk domestik bruto nasional pada 2023 yang mencapai Rp 20.892,4 triliun.

Halitu menunjukkan grey economy atau kegiatan bisnis ilegal masih banyak terjadi di negara ini. Angka selisih itu tidak jauh berbeda dengan persentase jumlah barang impor ilegal di dalam negeri yang mencapai 37%.

Pemerintahan Prabowo akan mengatasi masalah tersebut untuk menutup celah penyelewengan pajak dan mendorong penerimaan negara. Targetnya, rasio pendapatan negara dapat naik menjadi 23% dari perekonomian nasional.

Penerimaan negara dari pajak saat ini sekitar 10%, sedangkan rasio penerimaan negara terhadap perekonomian nasional hanya 12,7%. "Rasio penerimaan di Kamboja bisa sampai 18%. Di Vietnam bahkan 23% karena penegakan aturan," kata Hashim di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta, Senin (7/10).

Penertiban Barang Impor Ilegal

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan pengentasan barang impor ilegal dapat menggenjot pendapatan pajak hingga 35%."Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mengampanyekan pertumbuhan ekonomi nasional 7% sampai 8%. Salah satu caranya dengan menertibkan ekonomi bawah tanah ini," kata Zulhas pada 21 Agustus 2024.

Ia mendorong penguatan sinergi antara aparat penegak hukum untuk mengejar oknum importir barang ilegal itu. Produk-produk yang ia maksud adalah tidak memiliki dokumen impor yang menjadi dasar pembayaran pajak.

Penertiban tata niaga di pasar harus dibarengi dengan edukasi ke para peritel, terutama untuk pemilahan antara barang legal dan barang ilegal. "Para pedagang saat ini tidak tahu mana barang impor yang legal dan ilegal," katanya.

Satuan Tugas alias Satgas Impor Ilegal telah memusnahkan barang impor ilegal senilai Rp 116,36 miliar dalam 30 hari. Jenis barang impor ilegal dengan nilai tertinggi adalah tekstil dan produk tekstil (TPT) lebih dari Rp 50 miliar.

Secara rinci, pemusnahan barang impor ilegal dilakukan sebanyak tiga kali. Pemusnahan dengan nilai terbesar terjadi di Cikarang, Jawa Barat senilai Rp 49,45 miliar.

Zulhas mengatakan ketiga penindakan tersebut membuat sebagian kapal yang diduga mengangkut barang impor ilegal berbalik arah. Selain itu, pusat perbelanjaan yang menjajakan barang impor ilegal kini mulai tutup.