Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan indeks baru dengan nama IDX Cyclical Economy 30 pada 13 Juli 2024. Sejumlah saham sektor perbankan hingga saham emiten milik taipan Prajogo Pangestu masuk dalam IDX Cyclical Economy 30 tersebut.

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A. mengatakan, indeks ini terhitung efektif pada Senin (15/7) pekan depan. Pande menyebut IDX Cyclical Economy 30 merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham cyclical berdasarkan sub-sektor dari IDX Industrial Classification (IDXIC).

"Saham yang masuk (ke dalam indeks ini) memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik," kata Pande dalam pengumuman BEI, Jumat (12/7).

Ia mengatakan metode penghitungan Indeks IDX Cyclical Economy 30 menggunakan metode capped adjusted free float market capitalization weighted, dengan menerapkan pembatasan bobot saham paling tinggi sebesar 25%, yang disesuaikan pada saat evaluasi.

Sebagai informasi metode capped adjusted free float market capitalization weighted average, adalah metode penghitungan indeks dengan bobot berdasarkan kapitalisasi pasar saham beredar atau free float. Jadi, dengan penghitungan ini, selain market cap atau nilai kapitalisasi pasar, saham beredar juga menjadi poin dalam penghitungan indeks.

Indeks IDX Cyclical Economy 30 telah dihitung sejak hari dasarnya pada 1 Maret 2019 dengan nilai dasar 100. Pande mengungkapkan akan selalu adanya evaluasi atas Indeks IDX Cyclical Economy 30 terdiri atas evaluasi mayor dan evaluasi minor.

"Daftar saham yang masuk sebagai konstituen awal berlaku periode perdagangan 15 Juli sampai 30 Agustus 2024," tulisnya.

Berikut ini daftar saham yang masuk Indeks IDX Cyclical Economy 30 :
1. PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)
2. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
3. PT Bank Jago Tbk (ARTO)
4. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
5. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)
6. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
7. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN)
8. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)
9. PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA)
10. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)
11. PT Bumi Resources Minerals Tbk (BUMI)
12. PT Barito Pacific Tbk (BRPT)
13. PT BTPN Syariah Tbk (BTPS)
14. PT Capital Financial Indonesia Tbk (CASA)
15. PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT)
16. PT Ciputra Development Tbk (CTRA)
17. PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA)
18. PT Essa Indstries Indonesia Tbk (ESSA)
19. PT MD Pictures Tbk (FILM)
20. PT Vale Indonesia Tbk (INCO)
21. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP)
22. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP)
23. PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI)
24. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)
25. PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)
26. PT Panin Financial Tbk (PNLF)
27. PT Surya Citra Media Tbk (SCMA)
28. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR)
29. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)
30. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan kapasitas air minum di IKN yang saat ini baru mencapai 50% bukan dipengaruhi oleh kemampuan resapan air. Pemerintah akan menyesuaikan debit air minum yang masuk ke Ibu Kota Nusantara.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR mengatakan debit air minum yang mengalir di IKN bulan depan baru 150 liter per detik dari kapasitas terpasan 300 liter per detikg. Endra menegaskan, utilisasi kapasitas air minum yang baru 50% tersebut tidak berkaitan dengan daerah resapan air di IKN yang buruk

"Debit 300 liter per detik itu bisa menghidupi 300.000 orang. Jadi, debit 150 liter per detik cukup untuk melayani penghuni IKN pada bulan depan. Tidak ada hubungannya dengan daerah resapan air, karena sumber air minum dari bendungan," kata Endra di kantornya, Jumat (12/7).

Bendungan yang dimaksud adalah Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas air bersih ke IKN sebesar 2.000 liter per detik. Anggaran konstruksi bendungan tersebut mencapai Rp 836 miliar yang rampung pada awal tahun ini.

Air bersih dari Bendungan Sepaku Semoi akan dikirimkan ke Instalasi Pengolahan Air Sepaku untuk menjadi air minum. Setelah itu, air minum tersebut akan dikirim ke reservoir di belakang Istana Presiden IKN sebelum disalurkan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

Endra mengatakan, pemerintah sedang memeriksa jalur pipa tersebut dari kebocoran. Pada saat yang sama, pemeriksaan tersebut akan menunjukkan skema pengaliran yang optimal dari IPA Sepaku ke KIPP.

Ia menargetkan uji coba tersebut rampung pada pekan depan, Kamis (18/7). Adapun air minum secepatnya mengalir pada pekan yang sama setelah uji coba rampung.

"Semua alat dicoba hingga operator di IPA Sepaku. Uji coba akna selesai pada 18 Juli 2024 dan kalau ada yang kurang kami akan perbaiki," ujarnya.

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam S Ernawi sebelumnya mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan hingga tiga tahap. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah memverifikasi opsi pengoperasian SPAM di IKN dalam setiap kondisi.

Imam menjelaskan, kapasitas 150 liter per detik sangat cukup untuk peringatan Upacara HUT Indonesia ke-79. Secara rinci, air dari Sungai Sepaku maupun Bendungan Sepaku Semoi akan diolah menjadi air minum dan dikirimkan ke reservoir di belakang Istana Presiden sebelum dinikmati masyarakat Nusantara.

"Kalau kualitas air sudah bagus, ada tahap saluran yang bisa dilewati. Kalau kualitas kurang baik, volume air yang dimanfaatkan menjadi separuh. Dengan pengujian skema ini kami bisa menjamin air minum akan beroperasi di IKN," kata Imam dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/7).

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga sebelumnya mengatakan, keran yang menghubungkan Bendungan Sepaku Semoi dan Instalasi Pengolahan Air Sepaku akan dinyalakan pada pekan ini.

IKN akan mulai diairi air minum secepatnya pada pekan depan. Jeda waktu antara pembukaan keran dan pengaliran air di IKN dibutuhkan untuk memeriksa seluruh pipa yang menghubungkan sumber air dan IKN.

Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan tidak akan ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus mendatang seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Tidak ada batas-batas 17 Agustus. Masih belum diputuskan,” ujarnya saat ditemui di kantornya pada Jumat (12/7).

Arifin mengatakan pemerintah saat ini masih dalam upaya mempertajam pendataan untuk program BBM subsidi yang lebih tepat sasaran. “Kami sedang memperdalam pendataan untuk semua jenis BBM subsidi,” ujarnya.

Setelah mengantongi data yang diinginkan, Arifin menyebut pemerintah akan menentukan skema pembatasan pembelian BBM subsidi.

“Nanti kami ajukan melalui peraturan menteri. Tapi memang harus tepat sasaran, mana saja jenis kendaraan yang bisa mendapat BBM subsidi,” ucapnya.

Selain tidak adanya pembatasan, Arifin mengatakan bahwa harga BBM untuk 17 Agustus juga tidak akan berubah. “Tidak ada yang berubah, harganya tidak naik,” kata dia.

Sebelumnya, Luhut mengatakan pembatasan BBM subsidi sedang dipersiapkan oleh PT Pertamina (Persero) yang ditargetkan berjalan mulai 17 Agustus 2024.

“Kami berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai pembatasan, dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kami kurangi,” kata Luhut dalam akun instagramnya, dikutip Rabu (10/7).

Luhut mengatakan langkah ini diambil dalam rangka menyikapi kondisi penerimaan pajak tahun ini yang diproyeksi tidak akan mencapai target, sementara belanja negara melebihi rencana.

Tidak hanya pembatasan BBM subsidi, Luhut menyebut Pertamina tengah menyiapkan masuknya bioetanol sebagai pengganti bensin. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengurangan polusi udara dengan cepat.

“Karena sulfurnya ini kan sampai 500 ppm ya, kami ingin sulfurnya itu 50 ppm. Dari situ bisa menghemat pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya,” ujarnya.

Karena tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah, maka diharapkan dapat mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut).

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur melalui penggunaan bioetanol, maka jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu bisa menghemat sampai Rp 38 triliun,” ucap dia.;

Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) memutuskan untuk menghentikan penerbitan penawaran umum obligasi berkelanjutan (PUB) IV karena kelebihan dana. Ini merupakan anak perusahaan Barito Pasific Group, perusahaan milik Prajogo Pangestu.

Direktur Chandra Asri Pacific Andre Khor Kah Hin menjelaskan bahwa perusahaan masih memiliki batas waktu sampai dengan 29 Juli 2024 untuk melaksanakan penerbitan PUB IV ke tahap selanjutnya.

"Pertimbangannya terkait kelebihan dana dari kebutuhan yang kami miliki, dukungan keuangan yang kuat dari berbagai sumber, dan juga kumpulan likuiditas yang kuat," kata Andre dalam keterangan resmi, Jumat (12/7).

Menurut catatan perusahaan, selama periode PUB IV, telah diterbitkan PUB IV tahap I 2022 sebesar Rp 2 triliun. Lalu PUB IV tahap II 2023 senilai Rp 1,25 triliun. Serta PUB IV tahap III 2023 yakni Rp 1 triliun dan tahap IV 2024 yaitu Rp 1,5 triliun.

Total nilai realisasi PUB IV yang dihimpun Rp 5,75 triliun. Adapun TPIA menargetkan dana PUB IV yang dihimpun sebesar Rp 8 triliun. Jika dikalkulasikan sisa target dana PUB IV yang dihimpun senilai Rp 2,25 triliun.

Emiten solusi kimia dan infrastruktur dari Grup Barito ini sebelumnya mengatakan dana yang terkumpul dari obligasi ini digunakan untuk mendanai modal kerja Chandra Asri Group. Hal ini seiring dengan pertumbuhan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pasar domestik Indonesia.

Sebagai informasi obligasi TPIA mendapat peringkat idAA- dari lembaga pemeringkatan kredit yakni Pefindo. Lembaga itu menilai komitmen keuangan Chandra Asri Group sangat kuat untuk pembayaran surat utangnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan implementasi biodiesel 40% atau B40 akan berlangsung pada 2025. Pemerintah telah melakukan beberapa tahap uji coba untuk implementasi B40.

B40 adalah biodiesel yang mengandung fatty acid methyl ester atau FAME minyak kelapa sawit sebesar 40% dalam komposisi bahan bakar minyak (BBM) solar.

"Iya (Implementasi B40 tahun 2025). Tunggu lah (pelaksanaanya)," ujar Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/7).

Arifin menyebut, Implementasi B40 hanya tinggal menunggu waktu pelaksanaanya. Pasalnya, beberapa tahap telah dilaksanakan sebelum B40 siap untuk digunakan oleh masyarakat.

Tahapan yang telah dilakukan sebelum diluncurkan yaitu kesiapan bahan pendukung, pendanaan, dan uji coba produk. "Tinggal di launching saja," ujarnya.

Selain melaksanakan implementasi B40, Kementerian ESDM juga tengah mendorong pengurangan emisi dari kendaraan yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kandungan sulfur tinggi.

"Kami cari bahan pencampur yang memang bisa mengurangi sulfur konten. Kalau sekarang kita kan masih 500 BPM-an. Kalau standarnya EURO 5 sudah harus di bawah 50 BPM," ucapnya.

Uji Coba B40

Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas Kementerian ESDM mulai menguji coba penggunaan biodiesel B40 pada mesin genset gedung dan kendaraan berat industri.

Pengujian difokuskan pada startability, atau apakah mesin genset dapat dinyalakan dengan menggunakan bahan bakar B40 yang merupakan campuran solar dengan 40% biodiesel.

“Sekarang Kementerian ESDM melalui Lemigas sebagai pelaksana pengujian melakukan pengujian bahan bakar B40 pada mesin genset dan kendaraan berat industri,” kata Kepala Lemigas Mustafid Gunawan di Jakarta, Selasa (21/5).

Sebelumnya pada 2022 Kementerian ESDM telah melaksanakan uji jalan B40 di 12 kendaraan roda empat atau mobil, enam di antaranya merupakan kendaraan dengan berat di bawah 3,5 ton dengan target jarak tempuh harian 560 kilometer (km) dari target 50.000 km.

Uji startability mesin genset tersebut dibuka Kepala Balai LEMIGAS, yang diwakili Koordinator Kelompok Pengujian Aplikasi Produk LEMIGAS Cahyo Widodo dan dihadiri perwakilan Ditjen EBTKE, Aprobi, BPDPKS, Ditjen Migas, PT PLN (Persero), PT PLN Puslitbang, dan BRIN.

Acara diawali dengan pembukaan dan pemaparan tentang persiapan uji startability dan dilanjutkan dengan kunjungan ke beberapa genset, yang sudah disiapkan untuk pengujian dan berada di lingkungan kompleks perkantoran LEMIGAS.

Pengujian dilakukan di empat genset pembangkit gedung dengan empat merk yang berbeda di kawasan BBPMGB LEMIGAS. Pengujian dimulai pada Senin (20/5) dan akan selesai pada 16 Oktober 2024.

“Parameter pengujian yang dilakukan meliputi temperatur lingkungan genset, kelembaban lingkungan genset, temperatur bahan bakar B40 genset, temperatur oli genset, dan tegangan aki genset,” kata Mustafid.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menjadi usul inisiatif DPR dan akan dibahas pada masa sidang berikutnya yang dibuka pada 16 Agustus 2024.

Beleid tersebut nantinya akan mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Nomenklatur DPA sebelumnya sudah ada dalam struktur kenegaraan September 1945 dan dibubarkan pada 31 Juli 2003.

Dalam pasal 8 RUU tersebut dituliskan syarat menjadi anggota DPA. Namun, salah satu syarat yang saat ada di UU Wantimpres dihilangkan yakni memiliki keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara.

Keharusan anggota Wantimpres memiliki keahlian khusus sebelumnya termuat dalam Pasal 8 bagian h. "Memiliki keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara," demikian bunyi ketentuan UU sebelum revisi.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai Revisi UU Wantimpres tidak menguntungkan publik. Alih-alih berpihak pada kepentingan masyarakat, revisi menurut dia justru untuk menguntungkan para elit politik.

DPR sudah mengesahkan revisi undang-undang ini sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna Kamis (11/7) kemarin. Hal yang berbeda dari pengesahan ini adalah hanya butuh waktu singkat untuk menyusun rancangan undang-undang Wantimpres hingga dibawa ke rapat paripurna.

Padahal, revisi UU Wantimpres ini tidak masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2020–2024. Bivitri menyatakan revisi undang-undang ini berada dalam kategori yang sama dengan UU Kementerian Negara.

Dengan dua undang-undang ini, akan ada berbagai jabatan baru yang muncul dan bisa diisi oleh konfigurasi politik yang memenangkan Pemilu 2024 lalu. “Saya rasa ini ada kaitannya dengan Presidential Club (yang digagas oleh Prabowo Subianto),” kata Bivitri.

Tidak hanya terkait bagi-bagi jabatan, Bivitri juga menyoroti perubahan nomenklatur dari Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Menurutnya ini ganjil, karena setelah amandemen keempat UUD 1945, DPA digantikan dengan sebuah dewan bernama Wantimpres.

Dalam amandemen keempat UUD 1945, Wantimpres sendiri bukanlah sebuah lembaga. Bivitri mengatakan presiden tidak butuh lembaga penasihat khusus karena ia sudah punya menteri dan staf khusus dengan tugas sebagai penasihat.

“Ini mau dibalikin lagi, seperti Orde Baru lagi,” ujar Bivitri.

Bila dilihat dari kualifikasi, draft revisi Undang-undang memberi kesempatan lebih luas untuk menjadi anggota DPA lantaran tidak ada aturan yang ketat. Berikut syarat menjadi anggota DPA seperti tertuang dalam Pasal 8 Revisi Undang-Undang Wantimpres:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. warga negara Indonesia;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai sifat kenegarawanan;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
7. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah melontarkan rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan akar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menanggapi pernyataan Luhut. Dia menegaskan bahwa saat ini tidak pembatasan pembelian BBM bersubsidi. "Tidak ada pembatasan, yang dibahas kemarin adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (11/7).

Airlangga menyebut pembahasan BBM bersubsidi tersebut baru sebatas upaya mengatasi polusi udara di Jakarta. Selain itu juga mengenai kualitas udara yang mengkhawatirkan dan membahayakan kesehatan."Tentu langkah-langkah ini akan disiapkan pemerintah," tutur Airlangga.

Revisi Perpres 191

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah saat ini masih merevisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Aturan tersebut berkaitan dengan penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.

Dalam aturan yang berlaku saat ini, masyarakat luas dan siapa pun masih bisa mendapatkan BBM bersubsidi khususnya Pertalite (RON 90) yang seharusnya didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan.

Airlangga memastikan salah satu langkah yang disiapkan dalam menghadapi persoalan kualitas udara dengan menurunkan penggunaan BBM yang tinggi sulfur. Dan hingga saat ini, pembahasan revisi aturan tersebut masih dalam proses. "Jadi terkait PP Nomor 191 ini masih dalam pembahasan," ujar Airlangga.

Bantah Harga BBM Naik

Airlangga juga menampik kabar naiknya harga BBM. Dia menegaskan bahwa pemerintah hanya ingin mengupayakan distribusi pertalite lebih jelas dan tepat sasaran. Sementara harga pertamax disesuaikan dengan kondisi pasar.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah bakal memperketat pembelian subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024. Hal ini demi mengurangi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut melalui akun instagramnya, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan terkait penggunaan bensin yang membuat defisit APBN naik. Namun ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah juga berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol mampu mengurangi kadar polusi udara.

Karena tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah. “Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” kata Luhut.

Produsen nikel Australia, BHP, mengumumkan akan menghentikan produksi mulai Oktober 2024 hingga Februari 2027. Presiden Direktur BHP Geraldine Slattery mengatakan bahwa keputusan ini didasari oleh kondisi kelebihan pasokan global yang membuat harga nikel anjlok.

“Seperti perusahaan lain di sektor nikel Australia, kami belum mampu mengatasi tantangan ekonomi substansial yang didorong oleh kelebihan pasokan nikel global,” kata Slattery seperti dikutip dari mining.com, pada Jumat (12/7).

Nikel merupakan mineral penting yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik, tetapi membanjirnya nikel murah dari Indonesia telah menekan harga dan meningkatkan tekanan pada operator berbiaya tinggi di Australia.

Harga nikel global rata-rata lebih dari US$ 25.000 per ton dalam 18 bulan sejak awal 2022 dan sekarang berada pada US$ 16.725 per ton. Hal ini membuat biaya operasional menjadi tidak ekonomi. Pada tahun keuangan hingga 30 Juni 2024, BHP melaporkan kerugian sekitar A$ 450 juta atau sekitar Rp 4,9 triliun di divisi nikelnya.

Perusahaan yang menambang bijih besi, batu bara, tembaga, dan nikel ini akan menangguhkan operasi penambangan dan pemrosesan di kilang nikel Kwinana, peleburan nikel Kalgoorlie, dan operasi Mt Keith dan Leinster serta menangguhkan pengembangan proyek West Musgrave.

Sekitar 2.500 pekerja terdampak penghentian produksi ini. Naun BHP mengatakan akan menawarkan peluang penempatan kembali pekerja nikel garis depan ke operasi lain perusahaan atau pembayaran pesangon.

“Setiap karyawan garis depan akan ditawari peran lain di BHP dan upaya terbaik juga akan dilakukan untuk mengidentifikasi peluang penempatan kembali bagi karyawan lain yang terlibat dalam operasi sehari-hari Western Australia Nickel,” kata perusahaan itu.

Perusahaan akan membentuk dana komunitas sebesar A$ 20 juta atau Rp 218,4 miliar untuk mendukung masyarakat dan bisnis lokal yang terkena dampak penangguhan produksi tersebut.

Diperkirakan sekitar 400 pekerja akan tetap berada di divisi nikel untuk memulai kembali operasi jika kondisi pasar membaik. Perusahaan akan menginvestasikan $450 juta setahun ke divisi tersebut untuk memungkinkan dimulainya kembali operasi.

Menteri Sumber Daya Australia Madeleine King menyebut keputusan BHP mengecewakan. ”Pemerintah bekerja sama dengan BHP dan sektor nikel yang lebih luas dalam tanggapan kebijakan yang akan mendukung produksi nikel Australia yang sedang berlangsung,” katanya.

King menjelaskan bahwa pemerintah telah menambahkan nikel ke daftar mineral penting pada Februari lalu agar proyek nikel memenuhi syarat untuk dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan senilai A$ 4 miliar.

Austraia juga mengumumkan insentif pajak produksi mineral penting dalam Anggaran Mei. “Namun, jelas bahwa skala kesulitan komersial yang dihadapi Nickel West akibat perkembangan di pasar nikel global telah menyebabkan penangguhan sementara yang diumumkan oleh BHP,” kata King.

Startup belanja kilat atau quick commerce marak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK dan tutup, setelah sempat tren saat Pandemi Covid-19. Sektor ini kini menjadi tren di India.

Yang terbaru, Tokopedia menutup layananTokopedia NOW! pada 15 Juli. Tokopedia NOW! menyediakan layanan pesan – antar hitungan jam hingga menit, yang dirilis pada November 2021.

“Tokopedia NOW! izin pamitan ya,” demikian dikutip dari notifikasi pada aplikasi Tokopedia, dikutip Rabu (10/7). “Kamu masih bisa belanja sampai hari terakhir operasional 15 Juli.”

Katadata.co.id telah menghubungi GoTo sebagai pemilik fitur ini dan Tokopedia, namun belum ada tanggapan.

Tokopedia NOW! menggunakan teknologi geo-tagging yang membantu masyarakat mendapatkan produk kebutuhan harian, dalam waktu maksimal dua jam pengiriman setelah pembayaran. termasuk produk sembako seperti daging, sayuran, buah-buahan, makanan ringan dan lainnya, dalam waktu maksimal dua jam pengiriman setelah pembayaran.

Dikutip dari laman resmi, pengguna dapat memanfaatkan fitur Tokopedia NOW! dengan layanan pengiriman satu jam tiba, pengiriman terjadwal maupun konvensional di seluruh Indonesia. Fitur ini tersedia saat Pandemi Covid-19.

Tokopedia, Bukalapak hingga Shopee merambah layanan belanja kilat atau quick commerce pada saat Pandemi Covid-19. Dikutip dari Statista, quick commerce merupakan istilah yang menggambarkan bentuk e-commerce dengan pengiriman pesanan dalam jumlah kecil namun cepat.

Produk di platform quick commerce biasanya harus cepat diantar, seperti bahan makanan segar atau produk-produk rumah tangga. Tokopedia NOW! memungkinkan pengiriman kebutuhan pokok termasuk sembako dalam 15 menit sampai.

Saat itu, Shopee meluncurkan layanan kilat bernama Shopee Express Instant dengan durasi pengiriman maksimal tiga jam setelah diterima kurir. Layanan itu tersedia hingga saat ini.

Sementara itu, Bukalapak menggaet Transmart dari CT Group dan Growtheum Capital Partners meluncurkan platform belanja kebutuhan sehari-hari secara online bernama AlloFresh pada Februari 2022. AlloFresh menawarkan lebih dari 150 ribu stock keeping unit (SKU) dari sekitar 10 ribu pemasok.

Pada tahun yang sama, beberapa startup sejenis menutup layanan seperti penyedia e-grocery Brambang pada Mei dan quick commerce Bananas pada Oktober 2022.

Grab juga menutup GrabMart Kilat, layanan pesan-antar dalam 30 menit di Bandung pada Juli 2022 atau hanya dalam lima bulan setelah rilis.

Lalu HappyFresh menutup layanan di Jakarta pada awal September 2022 dan kembali membuka operasional pada akhir September atau setelah meraih pendanaan pada tahun yang sama.

Pada 2022, sejumlah startup quick commerce atau yang menyediakan layanan sejenis juga melakukan PHK seperti TaniHub, Bananas, dan Sayurbox.

Belanja Kilat Tren di India

Layanan quick commerce tren di India saat ini. Para startup di bidang ini menyediakan layanan pengiriman hingga 10 menit sampai.

Goldman Sachs baru-baru ini memperkirakan valuasi Blinkit melampaui Zomato, yang mengakuisisi startup quick commerce ini pada 2022 kurang dari US$ 600 juta. Valuasi Zomato lebih dari US$ 10 miliar.

Pada awal tahun ini, Blinkit menguasai 40% pangsa pasar quick commerce di India. Diikuti oleh Instamart dan Zepto milik Swiggy, menurut HSBC.

Flipkart milik Walmart berencana masuk ke pasar quick commerce India paling cepat Juli.

Menurut data Statista, pasar quick commerce di India diperkirakan menghasilkan pendapatan US$ 3,4 miliar tahun ini. Pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR diprediksi 24,33% selama 2024 – 2029.

Jumlah pengguna layanan quick commerce di India diproyeksikan 60,6 juta pada 2029. Penetrasinya diprediksi naik dari 1,8% tahun ini menjadi 4% pada 2029.

Dalam perspektif global, pendapatan quick commerce tertinggi yakni Cina US$80,84 miliar tahun ini. Tingkat penetrasinya 21,4%.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau Asaki mendorong pemerintah menerapkan aturan kewajiban pasar domestik atau DMO produksi gas pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Energi Nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan agar 60% produksi gas di dalam negeri wajib dipasarkan di dalam negeri dengan harga US$ 6 per MMBTU.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, kebijakan DMO gas akan membuat utilisasi industri keramik nasional dapat pulih ke rentang 75% sampai 80% pada tahun ini. Angka tersebut diproyeksi meningkat dengan kebijakan DMO menjadi 90% pada tahun depan.

"Dengan catatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk sektor manufaktur diimplementasikan dengan benar tanpa kebijakan alokasi gas untuk industri tertentu dari PT Perusahaan Gas Negara," kata Edy kepada Katadata.co.id, Jumat (12/7).

Edy menegaskan, proyeksi peningkatan utilisasi industri keramik hanya dapat terjadi jika HGBT untuk industri US$ 6 per MMBTU. Edy menyatakan harga gas yang diterima mayoritas industri keramik saat ini rata-rata US$ 6,5 per MMBTU.

Peningkatan harga gas diperburuk dengan implementasi Alokasi Gas untuk Industri Tertentu atau AGIT oleh PGN. Industri keramik di Pulau Jawa bagian timur terkena kebijakan AGIT sejak 2021, sedangkan industri keramik di Jawa Barat sejak tahun lalu.

Edy menilai, kebijakan DMO memberikan industri keramik yang baru berdiri mendapatkan gas dengan HGBT. Dengan demikian, industri keramik nasional dapat lebih agresif menyasar pasar global, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Peningkatan daya saing akibat kebijakan DMO dinilai dapat meningkatkan konsumsi keramik di dalam negeri. Namun Edy mengingatkan bahwa kebijakan DMO harus dibarengi dengan implementasi Bea Masuk Anti Dumping terhadap keramik impor, khususnya dari Cina.

Ia mencatat konsumsi keramik per kapita nasional saat ini di bawah rata-rata global ata hanya 2,3 meter persegi. Adapun konsumsi keramik per kapita global mencapai 2,5 meter persegi. "Konsumsi keramik per kapita negara-negara seperti Malaysia dan Thailand sudah sebesar 3 meter persegi, bahkan Vietnam sudah 5 meter persegi," katanya.

Edy sebelumnya mengatakan, keramik dari Cina terbukti melakukan praktik dumping di pasar domestik. Dengan kata lain, harga keramik dari Negeri Panda terbukti jauh lebih rendah dengan tujuan melemahkan industri keramik nasional dan menguasai pasar keramik di Indonesia.

Bukti itu tercantum dalam surat hasil penyelidikan Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) beberapa waktu lalu. Dalam surat yang diterima Asaki tertulis, produk keramik Cina melakukan dumping antara 100,12% sampai 199,88% dari harga normal.

Harga keramik impor dari Tiongkok lebih murah hingga dua kali lipat dari harga sebenarnya. Praktik curang ini telah menggerus industri keramik nasional hingga menyebabkan penurunan kapasitas produksi dan laba.

Asaki mendata utilisasi industri keramik pada paruh pertama tahun ini hanya 63%. Angka tersebut lebih rendah dari capaian Januari hingga Juni 2023 sebesar 69%.

"Kami tidak anti dan tidak melarang impor keramik dari Cina tapi kami melawan praktik unfair trade, yakni tindakan dumping yang disertai predatory pricing," kata Edy.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Meyer Simanjuntak mengatakan tim jaksa menyoroti putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada PN Jakarta Pusat yang memerintahkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) membayar uang pengganti Rp 14,1 miliar dan US$30.000 terkait perkara korupsi dan dugaan pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan).

Nilai uang pengganti yang diputuskan hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam persidangan jaksa sebelumnya menuntut SYL untuk membayar uang pengganti senilai Rp 44,26 miliar dan US$30.000. Jaksa menilai SYL telah terbukti korupsi dan menguntung diri sendiri.

"Terbukti ada unsur memaksa. Hanya ada perbedaan antara majelis hakim dan penuntut umum,” ujar Meyer seperti dikutip usai persidangan yang berlangsung Kamis (11/7).

Dalam putusannya, hakim telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan penjara. Hakim Rianto Adam Pontoh yang memimpin sidang mengatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.

Putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara. Selain pidana utama, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan yaitu uang pengganti yang nilainya di bawah tuntutan jaksa.

Atas putusan tersebut, jaksa KPK belum menyatakan sikap lanjutnya. “Kami pikir-pikir dulu,” ujar Jaksa Meyer usai pembacaan putusan oleh hakim.

Dalam pertimbangannya, anggota Majelis Hakim, Fahzal Hendri menjelaskan hukuman uang pengganti yang diperoleh SYL lebih rendah lantaran uang korupsi tersebut tak seluruhnya ia nikmati bersama keluarga. Hakim menjabarkan penggunaan uang yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat maupun kedinasan.

"Acara keagamaan, bantuan-bantuan yang diberikan ke ponpes dalam acara keagamaan telah diterima sepenuhnya oleh masyarakat bersangkutan merupakan bagian dari kegiatan sosial keagamaan, dan kementerian yang tidak dinikmati oleh terdakwa SYL maupun keluarganya," kata Hakim Fahzal.

Adapula keperluan menyewa pesawat yang dinilai hakim untuk keperluan dinas Kementan ke daerah pelosok. "Charter pesawat, penggunaan pesawat atau charter pesawat yang digunakan dalam rangka kedinasan berupa kunker menteri beserta jajarannya, ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau," kata Hakim Fahzal.

Selain itu, terdapat pula aliran dana ke Partai Nasdem yang digunakan untuk dibagikan sebagai bantuan saat bencana alam di Cianjur, Jawa Barat. Serta pembagian sembako saat pandemi Covid-19 yang dinilai untuk kepentingan masyarakat.

Perjalanan dinas ke luar negeri pun dinilai hakim termasuk keperluan pekerjaan di Kementan. Selain itu, terdapat pembelian hewan kurban yang kemudian dibagikan ke 34 provinsi di Indonesia dinilai untuk kepentingan masyarakat.

“Pemberian hewan kurban berupa sapi kurban kepada masyarakat di 34 provinsi indonesia yang membutuhkan merupakan kegiatan sosial dari kementerian yang rutin dilakukan yg mana hewan kurban tersebut benar diberikan dan diterima dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan," kata Hakim Fahzal.

Dalam perkara ini SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. Pemerasan diduga dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan 2023, Muhammad Hatta.

Dalam perkara itu Kasdi dan Muhammad Hatta menjadi koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya. Uang tersebut antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Dalam perkara tersebut, SYL dituntut jaksa penuntut umum pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 subsidair pidana kurungan selama 6 bulan dan membayar Uang Pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan U$ 30.000 yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Beleid tersebut mengatur terkait pembebasan lahan hingga insentif bagi investor di IKN.

Jokowi menjelaskan Perpres No. 75 Tahun 2024 dibutuhkan untuk membentuk ekosistem layak huni di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN. Oleh karena itu, KIPP IKN membutuhkan penyediaan layanan dasar dan fasilitas komersial.

"Penyediaan layanan dasar maupun sosial serta fasilitas komersial dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara perlu didukung pelaku usaha pelopor," tulis Jokowi dalam Perpres No. 75 tahun 2024 yang dikutip Jumat (12/7).

Kepala Negara menimbang keterlibatan pelaku usaha perlu didukung oleh kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Perpres No. 75 Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan kepastian usaha pada investor.

Pasal 7 beleid tersebut mengatur bahwa pelaku usaha pelopor akan mendapatkan dua insentif, yakni pembebasan tarif dan skema mengangsur tarif terhadap investasi yang dilakukan di IKN. Namun belum dijelaskan apa bentuk tarif yang dimaksud dalam aturan tersebut.

Pelaku usaha pelopor adalah investor yang telah menyatakan minat dan meneken surat minat investasi atau letter of intent ke Otorita IKN. Pelaku usaha pelopor juga harus merealisasikan investasinya paling lambat 2028.

Perpres No. 75 Tahun 2024 juga memastikan ketersediaan tanah di IKN dengan membuat skema pembebasan tanah dari masyarakat. Beleid tersebut menawarkan empat bentuk penggantian tanah kepada masyarakat yang kini berdiam di sana, yakni uang, tanah pengganti, permukiman kembali, serta bentuk lainnya.

Namun, beleid tersebut menekankan bahwa Otorita IKN memilih jalur konsinyasi dengan masyarakat jika tidak ada bentuk penggantian yang disetujui. Perpres No. 75 Tahun 2024 tidak menjelaskan apakah konsinyasi akan dilakukan secara paksa atau sukarela.

Terakhir, Perpres No. 75 Tahun 2024 memastikan penggunaan lahan di IKN melalui hak guna usaha dan hak guna bangunan selama dua siklus. Satu siklus hak guna usaha mencapai 95 tahun dan satu siklus hak guna bangunan setara dengan 80 tahun.

Pemerintah akan mengevaluasi penggunaan tahan investor pada tahun kelima setelah investor mendapatkan hak guna bangunan maupun hak guna usaha. Berikut hal yang akan dievaluasi oleh pemerintah:

• Tanah masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;
• Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
• Syarat pemberian hak dipenuhi oelh pemegang hak;
• Pemanfaatan tanah masih sesuai dengan rencana tata ruang; dan
• Tanah tidak terindikasi terlantar.