Pemerintah saat ini tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Revisi aturan tersebut ditargetkan bakal rampung pada Juli 2024.

"Ya [semoga bisa selesai Juli]. Kita harapkan mudah-mudahan bisa lebih cepat," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta di Bandung, Rabu (10/7).

Arif menjelaskan, PP Nomor 5 Tahun 2021 merupakan salah satu aturan turunan dalam Undang-undang Cipta Kerja. PP Nomor 5 Tahun 2021 mengacu tentang izin usaha berbasis risiko, baik untuk perizinan dasar atau lanjutan.

Arif mengungkapkan, dua poin penting revisi aturan tersebut yaitu terkait bangunan dan lingkungan. Poin-poin tersebut merupakan penyempurnaan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang saat ini memasuki tahap harmonisasi dan sinkronisasi antar kementerian, yang sekarang berada di tangan Kemenko Perekonomian.

Pembangunan Gedung dan Lingkungan

Arif mengungkapkan poin pertama mengenai perizinan dasar. "Ini menyangkut dua hal yang paling utama yakni persetujuan pembangunan gedung dan pembangunan lingkungan," ucap Arif.

Kehadiran aturan tersebut diharapkan dapat memberi kepastian usaha yang lebih cepat dan mudah. Baik dari proses dokumen pelengkap hingga waktu.

"Perizinan dasar ini pertama itu ada tata ruang dan kedua lingkungan, ketiga kalau ada gedung, maka ada perizinan pembangunan gedung. Kemudian yang lain-lain mengikuti seperti sertifikasi halal," kata Arif.

Kemudian poin yang menyangkut sektoral terutama bagi usaha dengan kategori risiko sedang dan tinggi. Dengan begitu, ke depan bakal ada perizinan usaha untuk menunjang kegiatan berusaha.

Meski demikian, Arief menekankan, bahwa revisi aturan ini hanya mengenai aspek teknikal untuk harmonisasi. Sehingga, prinsip dasar terkait perizinan usaha berbasis risiko tidak akan berubah.

"Ya contohnya terkait koordinasi antar lintas kementerian dalam rangka proses pengambilan keputusan. [Segingga revisi ini] lebih kepada bisnis prosedur yang lebih dimantapkan," jelas Arif.

Dengan adanya revisi aturan itu, Arif tetap berharap para pengusaha memiliki semangat yang sama dalam mendaftarkan aktivitas usahanya demi mendapatkan nomor induk berusaha (NIB).

"Tapi mungkin membutuhkan sosialisasi yang lebih gencar, bukan hanya oleh Satgas, tapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan di asosiasi dan pemerintah," kata Arif.

Di tengah ketidakpastian global dan iklim usaha saat ini, pemerintah meyakini perlu adanya revisi terkait PP Nomor 5 Tahun 2021. Hal bertujuan untuk mengantisipasi kondisi yang dihadapi saat ini.

Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2021 dilakukan terhadap substansi pengaturan yang dianggap belum optimal dalam tataran implementasi. Sehingga, pengaturan ini bisa dipertaham dengan melibatkan banyak pihaknya.

Beberapa aspek yang jadi fokus dalam penyempurnaan aturan ini, di antaranya dari aspek pengaturan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), persyaratan dasar, perizinan berusaha, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, pengawasan, serta sanksi yang lebih implementatif.

PT PLN (Persero) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) untuk anggaran 2025 sebesar Rp 3 triliun. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan anggaran tersebut untuk program listrik desa, membangun infrastruktur kelistrikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dia mengungkapkan bahwa anggaran tersebut dibutuhkan lantaran investasi yang diperlukan untuk membangun infrastruktur kelistrikan di daerah jauh lebih mahal dibandingkan daerah non-3T.

“Investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah 3T 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan daerah non 3T,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan direktur utama PLN, LEN, dan Danareksa, terkait usulan PMN tahun 2025, Rabu (10/7).

Darmo, sapaan akrab Darmawan, menjelaskan bahwa investasi untuk menyambung listrik di daerah non 3T per pelanggan sekitar Rp 2 juta-2,5 juta. Namun di daerah 3T Jawa-Bali investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 18,5 juta, 3T Sumatera-Kalimantan sekitar Rp 38,7 juta, dan 3T Sulawesi-Maluku-Papua sekitar Rp 35,3 juta.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai tanggung jawab dan dibiayai oleh negara.

Darmo menjelaskan bahwa hal itu diatur pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi: “penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah”, dan pasal 4 ayat 3d: “untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud, pemerintah dan pemda menyediakan dana untuk pembangunan listrik desa”.

“Jadi ini sudah disebut di UU Ketenagalistrikan yang menyebut bahwa pemerintah memang harus menyediakan dana untuk khusus yaitu listrik desa. Juga ada Perpres 14 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024,” ujarnya.

Darmawan mengatakan, pada 2023 dan 2024 PLN tidak mendapatkan PMN dari pemerintah. Hal ini mengakibatkan program lisdes terselenggara menggunakan anggaran PLN, berjumlah Rp 4,75 triliun pada 2023 dan Rp 1,47 triliun pada 2024.

“Jika 2025 tanpa PMN maka kami dengan terpaksa juga menyediakan pendanaan commercial loan dengan tambahan beban bunga Rp 1,55 triliun dan tambahan subsidi kompensasi sebesar Rp 1,57 triliun,” ujarnya.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memproyeksikan penjualan kendaraan berkarbon rendah atau LCEV akan meningkat pada tahun ini, terutama untuk mobil listrik berbasis baterai dan hybrid.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mencatat setidaknya dua pendorong peningkatan penjualan LCEV tahun ini. Pertama, peningkatan edukasi konsumen terkait emisi dan keekonomian LCEV.

"Misalnya, biaya bensin dengan mobil konvensional mencapai Rp 2 juta per bulan, sedangkan biaya listrik LCEV hanya Rp 150.000 sebulan. Perbedaannya kan lumayan besar," kata Kukuh di Kementerian Perindustrian, Rabu (10/7).

Gaikindo mendata total penjualan LCEV pada Januari-Mei 2024 mencapai 31.267 unit atau 9,3% dari total penjualan. Secara rinci, kontribusi kendaraan hybrid mencapai 6,4% atau 21.500 dan kendaraan berbasis baterai sebesar 2,9% atau 9.729 unit.

Kukuh menilai penjualan LCEV pada akhir tahun ini dapat melampaui capaian tahun lalu sejumlah 71.358 unit. Namun Kukuh mengakui produk LCEV yang dijual di dalam negeri belum sesuai dengan preferensi konsumen nasional.

Dia menilai konsumen lokal cenderung membeli mobil dengan harga di bawah Rp 300 juta yang mampu mengangkut tujuh orang. Selain itu, penjualan kendaraan emisi rendah masih terhambat kecemasan konsumen terkait performa LCEV.

"Kecemasan itu tidak akan hilang dalam waktu satu sampai dua tahun. Konsumen di Eropa saja masih banyak pertimbangan untuk membeli LCEV," katanya.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian berencana memperluas insentif pada kendaraan listrik berbasis baterai ke semua jenis LCEV. Dengan demikian, konsumen mendapatkan stimulus untuk membeli LCEV.

Insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 8 Tahun 2024. Beleid tersebut membuat pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% pada pembelian kendaraan listrik berbasis baterai dengan tingkat komponen dalam negeri 40%.

Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Putu Juli Ardika menilai insenti tersebut penting agar kontribusi penjualan LCEV ke total penjualan mobil setara dengan negara lain di Asia Tenggara.

Putu menilai kontribusi penjualan LCEV ke total penjualan mobil hanya 9,3% pada Januari-Mei 2024 karena total pajak pada LCEV mencapai 33%. Sementara itu, kontribusi LCEV ke total penjualan mobil di Thailand telah mencapai 23,8% lantaran pajak pada LCEV di Negeri Gajah Putih hanya sekitar 7,5%.

Oleh karena itu, Putu menilai pasar mobil di dalam negeri berpotensi dibanjiri LCEV dengan perluasan insentif kendaraan listrik berbasis baterai. Insentif tersebut akhirnya dapat mendorong produksi LCEV nasional dan menjadi sentra produksi di Asia Tenggara.

"Perluasan insentif ini langkah paling bagus untuk menekan kontribusi penjualan mobil konvensional, karena harga mobil hybrid dengan mobil konvensional berdekatan, sehingga insentif dapat membuat konsumen mobil konvensional migrasi ke mobil hybrid," katanya.

Bank Mandiri terus mempertegas komitmennya dalam mendukung industri kesehatan melalui penyediaan solusi perbankan yang komprehensif bagi nasabah rumah sakit.

Konsistensi ini diwujudkan Bank Mandiri lewat penandatanganan kerja sama terkait pemberian dan pemanfaatan Jasa Layanan dan Fasilitas Perbankan kepada rumah sakit, dokter, dan karyawan rumah sakit anggota ARSSI.

Adapun, penandatanganan untuk kerjasama tersebut dilakukan dalam kegiatan Seminar Nasional XI dan Healthcare Expo IX yang diselenggarakan oleh ARSSI di Jakarta, Rabu (10/7).

Berlangsung hingga 12 Juli 2024, seminar mengusung tema "Strategi Penguatan Digitalisasi dan Green Hospital dengan Berbasis Kearifan Lokal" serta dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Pejabat Eksekutif Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo, Ketua Umum ARSSI Iing Ichsan Hanafi, dan berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Menurut Totok Priyambodo, penandatanganan untuk kerja sama tersebut sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah melalui layanan digital yang handal dan reliable.

“Dengan hadirnya solusi perbankan yang kami tawarkan, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas operasional Rumah Sakit,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Rabu (10/7).

Totok menjelaskan, Bank Mandiri menawarkan berbagai solusi transaksi, mulai dari penerimaan pasien melalui Mandiri EDC, pemanfaatan Mandiri Virtual Account, hingga pembayaran rumah sakit kepada mitranya melalui Kopra by Mandiri.

Salah satunya lewat layanan khusus, Kopra Hospital Solution yang dilengkapi dengan fitur pelaporan dan dashboard yang memudahkan manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan pengambilan keputusan.

Selain itu, Bank Mandiri juga menyediakan solusi pembiayaan dan layanan perbankan lainnya untuk Rumah Sakit, dokter, petugas medis hingga karyawan.

Bank Mandiri hadir melalui berbagai solusi transaksi keuangan untuk mempermudah proses bisnis melalui KOPRA by Mandiri. Sebagai pelengkap Sistem Informasi Rumah Sakit, Bank Mandiri menyediakan Kopra Hospital Solution dengan fitur reporting dan dashboard yang dapat mempermudah manajemen rumah sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan mengambil keputusan.

Bank Mandiri turut hadir memberikan solusi pembiayaan dan solusi perbankan lainnya bagi rumah sakit, dokter, petugas medis dan karyawan rumah sakit.

Dalam mendukung tema Seminar Nasional ARSSI 2024, Bank Mandiri melalui Kopra turut memberikan solusi dengan berbagai fitur dan layanan transaksi digital untuk segmen wholesale yang membantu kegiatan transaksi rumah sakit.

Adapun saat ini, lebih dari 2.000 Rumah Sakit telah menggunakan solusi Bank Mandiri untuk berbagai kebutuhan transaksi dengan layanan digital untuk perusahaan melalui Kopra by Mandiri.

"Dengan adanya solusi inovatif yang ditawarkan Bank Mandiri, kami berharap Rumah Sakit di Indonesia, termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI, dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," imbuh Totok.

Sementara itu, Ketua ARSSI Iing Ichsan Hanafi dengan berbagai solusi inovatif yang disediakan Bank Mandiri diharapkan dapat membantu Rumah Sakit di Indonesia termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Ke depan pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi bersama dengan Bank Mandiri untuk dapat membangun sinergi dan memberikan solusi sesuai kebutuhan rumah sakit.

“Semua tantangan dan harapan menunjukkan pentingnya peran rumah sakit dalam menghadapi perubahan dan menjalankan tugas sebagai bagian dari sektor kesehatan. Mari kita jadikan momentum ini untuk bergerak maju, beradaptasi, dan berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit,” ujar Iing Ichsan.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menyebut, terdapat empat Agen Penjual Mobil atau APM yang mengincar pasar ekspor Amerika Selatan. Mereka meyakini daya saing mobil besutan Indonesia lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mencatat, tiga dari empat APM yang menyasar pasar Meksiko adalah Hyundai, Honda, dan Toyota. Meksiko merupakan pasar ekspor nomor dua setelah Filipina yang mencapai 56.483 uit pada tahun lalu.

"Pasar Meksiko itu lebih besar daripada Indonesia, mungkin hampir dua juta unit per tahun. Mereka baru tahu mobil buatan Indonesia lebih ekonomis daripada buatan Amerika Serikat. Itu yang membuat potensinya besar," kata Kukuh di Kementerian Perindustrian, Rabu (10/7).

Kukuh menyampaikan, model mobil yang dikirim ke Negeri Sombrero adalah kendaraan multiguna atau MPV. Dengan kata lain, selera pasar Meksiko serupa dengan Indonesia, yakni mobil keluarga dengan model MPV.

Di samping itu, menurut Kukuh, Amerika Selatan berpotensi menjadi pasar tujuan ekspor komponen otomotif lokal. Sebab, beberapa negara di Amerika Selatan kini mengembangkan kendaraan yang dapat menggunakan biofuel berbasis etanol.

"Mereka impor mesin mobil dari Indonesia, itu yang menarik pada pasar Amerika Selatan. Maka dari itu, pasar Amerika Latin tidak bisa diremehkan karena jarak pengiriman yang jauh tidak menjadi masalah bagi mereka," katanya.

Gaikindo mendata volume ekspor mobil utuh turun 12,72% secara tahunan pada Januari-Mei 2024 menjadi 179.764 unit. Sementara itu, volume ekspor mobil rakitan turun hingga 30,06% menjadi 17.191 unit.

Penjualan mobil di dalam negeri sepanjang paruh pertama konsisten lebih rendah secara tahunan. PT Astra International Tbk mendata, angka penjualan mobil secara keseluruhan turun 19% menjadi 408.012 unit.

Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyatakan, penurunan penjualan mobil pada paruh pertama tahun ini disebabkan oleh melebarnya daya beli masyarakat dengan harga mobil. Alhasil, tren peningkatan pembelian mobil bekas yang dimulai tahun lalu berlanjut hingga saat ini.

Berdasarkan data Kemenperin, total penjualan mobil bekas hanya 500.000 unit atau 29,27% dari total penjualan mobil 2014. Angka tersebut naik menjadi 1,4 juta unit atau 58,18% dari total penjualan mobil pada tahun lalu.

"Kenapa penjualan mobil belum meningkat selama paruh pertama 2024? Pertama adalah jurang antara daya beli masyarakat dan harga mobil," kata Putu di kantornya, Rabu (10/7).

Putu memaparkan, rata-rata harga mobil pada 2023 telah naik 20,96% selama 10 tahun terakhir menjadi Rp 255 juta. Pada periode yang sama, pendapatan rumah tangga per tahun naik 31,57% menjadi Rp 225 juta. Namun, menurut dia, jurang antara pendapatan rumah tangga dan harga mobil melebar pada 10 tahun terakhir dari Rp 15 juta pada 2013 menjadi Rp 30 juta pada tahun lalu.

Perusahaan rintisan (Startup) Magalarva berhasil mengembangkan pengolahan sampah organik dengan memanfaatkan belatung maggot. Bulan ini, perusahaan tersebut bahkan berencana untuk mengekspor maggot larva lalat yang dihasilkan.

"Kalau sekarang ini kita lagi fokus untuk ekspansi, karena untuk dalam waktu dekat tuh ini kita pengen ekspor ke luar negeri," ujar Rendria saat ditemui di Gunung Sindur, Bogor, pada Rabu (10/7).

Magalarva merupakan sebuah perusahaan rintisan yang menjadikan sampah organik atau sisa makanan untuk dapat menjadi pundi-pundi rupiah. Adapun sampah tersebut dimanfaatkan untuk makanan bagi larva lalat black soldier fly (BSF).

Nantinya, larva daripada lalat tersebut dapat dijual kembali sebagai salah satu pakan ternak mulai dari bebek, ayam, hingga penghobi ikan hias.

Rendria mengatakan, rencana ekspor tersebut dilakukan setelah perusahaan berhasil meningkatkan produksi maggot yang diberi makan sampah organik hingga mencapai angka 1 ton per hari.

"Sekarang kira-kira 1 ton sehari panen larvanya. Dulu jatuhnya kayak kita pinjam lahan temen gitu lah ibaratnya, terus kita bangun kayak ukurannya kecil mungkin setenda ini gitu, lebih setengahnya tenda ini kali," ujarnya.

Berdayakan Masyarakat

Dengan memanfaatkan sampah, Rendria menyebut telah memberdayakan masyarakat sekitar untuk dapat mengelola sampah sebagai bahan baku untuk pakan maggot. Saat ini, perusahaannya telah memberdayakan 25 sampai 30 orang.

"Tapi banyak juga tuh kita kayak memberdayakan beberapa masyarakat di sekitar area gitu," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Magalarva sendiri merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan bantuan dari DBS Foundation dengan kucuran dana hibah sebesar S$ 200.000 atau Rp 2,4 miliar (kurs Rp 12.041 per Dolar Singapura).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan belum ada keputusan dari pemerintah untuk memperketat distribusi BBM subsidi mulai 17 Agustus mendatang.

Dia menyebut rencana untuk menerapkan mekanisme seleksi konsumen BBM bersubsidi masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian dan lembaga. "Pemerintah akan rapatkan lagi. Sejauh ini belum ada keputusan," kata Airlangga di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).

Kendati demikian, dia menyatakan beleid rancangan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM telah rampung dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lewat revisi Perpres tersebut, pemerintah berencana mengatur pembelian BBM bersubsidi solar dan Pertalite. Perpres tersebut nantinya akan mengatur kriteria kendaraan mewah yang dilarang membeli BBM bersubsidi.

"Perpres sudah selesai, dan tentu butuh persetujuan. Nanti kami rapatkan. Setelah rapat, baru didorong," ujar Airlangga.

Lebih jauh, dia mengatakan kebijakan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi harus mempertimbangkan dampak terhadap keuangan negara dengan memperhitungkan konsekuensi fiskal negara atau anggaran pemerintah, seperti perubahan pendapatan, pengeluaran, defisit maupun utang.

"Revisi Perpres 191 masih harus dirapatkan dan dikoordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal," kata Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah bakal memperketat pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai 17 Agustus 2024. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut melalui akun instagramnya, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan terkait penggunaan bensin yang membuat defisit APBN naik. Namun ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Pemerintah sejatinya telah menetapkan aturan untuk membatasi distribusi BBM Solar melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020.

Dalam SK tersebut, kendaraan pribadi roda empat dibatasi pembelian maksimal 60 liter per hari. Selanjutnya, angkutan umum orang atau barang roda empat dibatasi 80 liter per hari dan angkutan umum orang atau barang roda enam maksimal 200 liter per hari.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus menggodok nama yang akan diusung untuk maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Timur. PDIP ingin menyiapkan lawan tanding untuk pasangan calon petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak (Khofifah-Emil).

"Tunggu akhir Juli ya," kata Sekretaris DPW PDIP Jatim Sri Untari Bisowarno saat acara Bincang Politik Pilgub Jatim 2024 bertema "Mencari Penantang Khofifah - Emil" di Surabaya, Rabu (10/7).

Untari mengatakan PDIP saat ini tidak kekurangan kader untuk maju di Pilkada 2024. Partai menurut dia hanya mencari waktu yang tepat untuk mengumumkan nama kader yang akan diusung. Ia pun tak menepis bahwa Tri Rismaharini yang saat ini menjabat menteri sosial sebagai calon potensial.

"Di PDIP itu tidak kurang figur. Saya ada banyak pertanyaan kok tidak Bu Risma? Memang dari 2018 surveinya tinggi. Tapi waktu itu beliau masih ingin meneruskan di Wali Kota Surabaya," ujarnya.

Saat ini nama Risma kembali muncul jelang Pilkada Jatim 2024. Bahkan, Wali Kota Surabaya periode 2010 - 2020 tersebut dikaitkan dengan mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, KH Marzuqi Mustamar.

Selain nama menteri dari PDIP yang memiliki potensi untuk maju Pilkada Jatim 2024, Untari juga menyebut nama anggota DPR RI seperti Krisdayanti dan Ahmad Basarah. Terlepas dari itu semua, Untari menyampaikan saat ini PDIP Jatim menunggu arahan langsung dari DPP PDIP.

Sesuai mekanisme internal partai, penentuan calon yang akan diusung di PIlkada sepenuhnya akan menjadi hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Terlebih Jawa Timur merupakan salah satu provinsi strategis bagi PDIP.

Dari sisi ekonomi ia menyebut Jawa Timur merupakan pemegang 14% ekonomi nasional dan menjadi yang kedua setelah DKI Jakarta. SElain itu Jawa Timur memiliki penduduk yang besar dengan pemilih 31 juta orang.

“Hal strategis ini perlu kajian, telaah, sounding, mendengarkan suara masyarakat, kalau harus diputuskan, kita tidak ingin salah pilih," kata Untari.

Pada acara yang sama, Wakil Ketua DPD Golkar Jatim HM Rofiq mengatakan bahwa sejak awal partainya sudah memutuskan mengusung Khofifah di Pilkada Jatim 2024. Meski begitu menurut dia Golkar akan tetap menghormati bila ada calon yang menjadi pesaing Khofifah dan Emil Dardak.

Pengamat Politik Unair Fahrul Muzaqqi berharap penantang petahana segera dimunculkan untuk kontestasi Pilkada Jatim. Ia mengingatkan waktu pendaftaran hanya tersisa sekitar satu bulan lagi, yakni pada akhir Agustus 2024.

Fahrul melihat peluang itu ada di PDIP dan PKB yang bisa berkoalisi. Terlebih ada pernyataan Untari yang menyebut bahwa akhir Juli ini PDIP akan mengumumkan Bakal Cagub-Cawagub yang akan diusung untuk Pilkada Jatim 2024.

Kementerian Perindustrian menyatakan penurunan penjualan mobil pada paruh pertama tahun ini disebabkan oleh melebarnya kesenjangan antara daya beli masyarakat dengan harga mobil. Kesenjangan tersebut mendorong tren kenaikan pembelian mobil bekas yang dimulai tahun lalu berlanjut hingga saat ini.

Berdasarkan data Kemenperin, total penjualan mobil bekas pada satu dekade silam atau 2014 hanya mencapai 500.000 unit atau 29,27% dari total penjualan mobil. Namun, angka tersebut naik menjadi 1,4 juta unit atau 58,18% dari total penjualan mobil pada tahun lalu.

"Kenapa penjualan mobil belum meningkat selama paruh pertama 2024? Pertama adalah jurang antara daya beli masyarakat dan harga mobil," kata Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Putu Juli Ardika di kantornya, Rabu (10/7).

Putu memaparkan, rata-rata harga mobil pada 2023 telah naik 20,96% selama 10 tahun terakhir menjadi Rp 255 juta. Pada periode yang sama, pendapatan rumah tangga per tahun hanya naik 31,57% menjadi Rp 225 juta.

Jurang antara pendapatan rumah tangga dan harga mobil melebar pada 10 tahun terakhir dai Rp 15 juta pada 2013 menjadi Rp 30 juta pada tahun lalu.

Di samping itu, Putu menilai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 memperburuk kondisi tersebut. Beleid tersebut mengatur penagihan kredit bermasalah, termasuk kredit kendaraan bermotor.

Putu menilai, beleid tersebut mengganggu penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Ini karena lembaga keuangan memperketat penyaluran kredit kendaraan bermotor pasca POJK No. 22 Tahun 2023.

"Sekitar 80% mobil di dalam negeri diperdagangkan dengan skema kredit. Ada perubahan dalam aturan penyaluran kredit tahun lalu, sehingga ini mengganggu penjualan kendaraan bermotor," ujarnya.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Kukuh Kumara mengakui POJK No. 22 Tahun 2023 didukung oleh mayoritas orang. Namun beleid tersebut berdampak pada pengetatan penyaluran kredit oleh lembaga keuangan.

Kukuh mengakui penjualan mobil sepanjang paruh pertama konsisten lebih rendah secara tahunan. PT Astra International Tbk mendata angka penjualan mobil turun 19% menjadi 408.012 unit.

"Jelang akhir 2023, OJK mengeluarkan POJK No. 22 Tahun 2023. Intinya kendaraan yang mengalami kesulitan cicilan kredit tidak boleh ditelepon setelah pukul 19.00 dan hari libur. Dampaknya pembelian kendaraan semakin turun pada Januari 2024," kata Kukuh di Kementerian Perindustrian, Rabu (10/7).

Namun, Kukuh melihat mulai ada perbaikan angka penjualan sepanjang kuartal kedua tahun ini. Total penjualan mobil per Juni 2024 naik hampir 50% dari 48.702 unit pada Mei 2024 menjadi 72.936 unit.

Kukuh menjelaskan, penurunan pembelian mobil di pasar lokal dimulai pada September 2023 akibat Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuannya pada Juli 2023. Hal tersebut berpengaruh lantaran industri otomotif domestik masih bergantung pada bahan baku impor sebesar 20%.

Kondisi tersebut diperburuk oleh meningkatnya data kredit bermasalah atau nonperforming loan pada penyaluran kredit kendaraan bermotor sepanjang Januari-Agustus 2023. NPL kredit bermasalah pada segmen kendaraan bermotor naik dari 1,82% capaian Agustus 2022 menjadi 1,99% pada Agustus 2023.

Ia menilai penjualan mobil membaik pada November 2023 sampai pertengahan Desember 2023. Capaian penjualan kembali susut akibat POJK No. 22 Tahun 2023 yang terbit pada 20 Desember 2023.

Kukuh mencatat, penjualan mobil belum membaik pada Februari 2024 akibat Pemilu 2024. "Pemilu membuat konsumen cenderung menahan pembelian atau wait and see," katanya.

Penjualan mobil di dalam negeri pada Maret 2024, turun hampir 50% secara bulanan. Selain hari kerja yang berkurang, konsumen mengubah alokasi pembelian mobil ke kebutuhan lain selama Bulan Suci Ramadan.

Kementerian Perindustrian menyatakan penurunan penjualan mobil pada paruh pertama tahun ini disebabkan oleh melebarnya kesenjangan antara daya beli masyarakat dengan harga mobil. Kesenjangan tersebut mendorong tren kenaikan pembelian mobil bekas yang dimulai tahun lalu berlanjut hingga saat ini.

Berdasarkan data Kemenperin, total penjualan mobil bekas pada satu dekade silam atau 2014 hanya mencapai 500.000 unit atau 29,27% dari total penjualan mobil. Namun, angka tersebut naik menjadi 1,4 juta unit atau 58,18% dari total penjualan mobil pada tahun lalu.

"Kenapa penjualan mobil belum meningkat selama paruh pertama 2024? Pertama adalah jurang antara daya beli masyarakat dan harga mobil," kata Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Putu Juli Ardika di kantornya, Rabu (10/7).

Putu memaparkan, rata-rata harga mobil pada 2023 telah naik 20,96% selama 10 tahun terakhir menjadi Rp 255 juta. Pada periode yang sama, pendapatan rumah tangga per tahun hanya naik 31,57% menjadi Rp 225 juta.

Jurang antara pendapatan rumah tangga dan harga mobil melebar pada 10 tahun terakhir dai Rp 15 juta pada 2013 menjadi Rp 30 juta pada tahun lalu.

Di samping itu, Putu menilai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 memperburuk kondisi tersebut. Beleid tersebut mengatur penagihan kredit bermasalah, termasuk kredit kendaraan bermotor.

Putu menilai, beleid tersebut mengganggu penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Ini karena lembaga keuangan memperketat penyaluran kredit kendaraan bermotor pasca POJK No. 22 Tahun 2023.

"Sekitar 80% mobil di dalam negeri diperdagangkan dengan skema kredit. Ada perubahan dalam aturan penyaluran kredit tahun lalu, sehingga ini mengganggu penjualan kendaraan bermotor," ujarnya.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Kukuh Kumara mengakui POJK No. 22 Tahun 2023 didukung oleh mayoritas orang. Namun beleid tersebut berdampak pada pengetatan penyaluran kredit oleh lembaga keuangan.

Kukuh mengakui penjualan mobil sepanjang paruh pertama konsisten lebih rendah secara tahunan. PT Astra International Tbk mendata angka penjualan mobil turun 19% menjadi 408.012 unit.

"Jelang akhir 2023, OJK mengeluarkan POJK No. 22 Tahun 2023. Intinya kendaraan yang mengalami kesulitan cicilan kredit tidak boleh ditelepon setelah pukul 19.00 dan hari libur. Dampaknya pembelian kendaraan semakin turun pada Januari 2024," kata Kukuh di Kementerian Perindustrian, Rabu (10/7).

Namun, Kukuh melihat mulai ada perbaikan angka penjualan sepanjang kuartal kedua tahun ini. Total penjualan mobil per Juni 2024 naik hampir 50% dari 48.702 unit pada Mei 2024 menjadi 72.936 unit.

Kukuh menjelaskan, penurunan pembelian mobil di pasar lokal dimulai pada September 2023 akibat Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuannya pada Juli 2023. Hal tersebut berpengaruh lantaran industri otomotif domestik masih bergantung pada bahan baku impor sebesar 20%.

Kondisi tersebut diperburuk oleh meningkatnya data kredit bermasalah atau nonperforming loan pada penyaluran kredit kendaraan bermotor sepanjang Januari-Agustus 2023. NPL kredit bermasalah pada segmen kendaraan bermotor naik dari 1,82% capaian Agustus 2022 menjadi 1,99% pada Agustus 2023.

Ia menilai penjualan mobil membaik pada November 2023 sampai pertengahan Desember 2023. Capaian penjualan kembali susut akibat POJK No. 22 Tahun 2023 yang terbit pada 20 Desember 2023.

Kukuh mencatat, penjualan mobil belum membaik pada Februari 2024 akibat Pemilu 2024. "Pemilu membuat konsumen cenderung menahan pembelian atau wait and see," katanya.

Penjualan mobil di dalam negeri pada Maret 2024, turun hampir 50% secara bulanan. Selain hari kerja yang berkurang, konsumen mengubah alokasi pembelian mobil ke kebutuhan lain selama Bulan Suci Ramadan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) masuk ke Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2033. Dengan demikian, program-program ketenagalistrikan yang menyinggung terkait nuklir dapat mulai dimaksimalkan.

“RUKN kita sudah mencantumkan bahwa nuklir bisa masuk tahun 2033,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam diskusi panel Leading Up To COP-29 yang digelar di Jakarta, Rabu (10/7).

Eniya mengungkapkan bahwa dirinya sudah beberapa kali membahas terkait tenaga nuklir bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pembahasan tersebut fokus pada masalah keselamatan, kesiapan teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) yang menangani Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tersebut.

“Pak Menko (Luhut) masih perlu diyakinkan untuk masalah keselamatan dan SDM yang menangani, tetapi regulasinya sudah kami siapkan,” kata Eniya.

Eniya mengatakan, pemerintah juga tengah membahas pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) guna mengawasi pengimplementasian PLTN.

Kementerian ESDM merilis regulasi baru mengenai Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 34.K/HK.02/MEM/2024.

Aturan ini sekaligus merevisi Kepmen ESDM 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang tim persiapan pembentukan NEPIO sebagai upaya pemenuhan syarat IAEA dalam membangun PLTN.

Sebelumnya, Eniya mengungkapkan nuklir, hidrogen, amonia dan sumber energi baru lainnya masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). RUU EBET telah disampaikan oleh DPR kepada pemerintah pada 14 Juni 2022.

RUU EBET merupakan RUU inisiatif DPR yang menjadi prioritas pembahasan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022 melalui Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022.

Presiden Joko Widodo menyetujui usulan untuk memperluas peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Lembaga tersebut nantinya tak hanya mengelola dana dari industri sawit, tetapi juga industri kakao dan kelapa.

Keputusan untuk memperluas peran BPDPKS merupakan keputusan hasil rapat terbatas antara Presiden Jokowi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).

Pejabat yang hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Selain itu, hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolni.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, Presiden Jokowi telah menyetujui penambahan satu kedeputian di BPDPKS untuk menjalankan tugas tambahan tersebut. "Jadi tidak perlu badan baru, tapi digabungkan ke BPDPKS. Karena kan kelapa sawit, kelapa dan kakao itu kan mirip-mirip," kata Zulhas usai ratas.

Dana pungutan BPDPKS saat ini memiliki fungsi untuk peremajaan perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, serta pemenuhan untuk kebutuhan pangan. Dana kelolaannya juga dapat digunakan untuk mendorong hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, hingga penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk campuran solar.

Adapun realisasi pungutan ekspor kelapa sawit yang dihimpun oleh BPDPKS sepanjang 2023 mencapai Rp 32,42 triliun, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sejumlah Rp 30,32 triliun. Penambahan tugas BPDPKS untuk mengelola dana kelapa dan kakao diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dari dua tanaman tropis tersebut.

Zulhas mengatakan, perluasan peran BPDPKS akan segera berjalan seiring adanya lampu hijau dari Presiden Jokowi. "Segera berjalan, sudah diputuskan kok," ujar Zulhas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sumber dana tambahan BPDPKS dari sektor kakao akan ditarik dari tarif bea keluar maksimal 15%. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar mengatur empat kategori tarif bea keluar atas barang ekspor biji kakao.

Kategori pertama mengatur harga rata-rata internasional biji kakao di level US$ 2.000 per ton dikenakan bebas bea keluar. Sementara kakao yang memiliki harga di rentang lebih dari US$ 2.000 - US$ 2.750 per ton dikenakan tarif pungutan 5%.

Adapun biji kakao dengan harga US$ lebih dari US$ 2.750 - US$ 3.500 per ton dikenakan bea ekspor 10% dan biji kakao harga tertinggi lebih dari US$ 3.500 per ton dibebankan bea keluar 15%.

Airlangga mengatakan, besaran pungutan bea keluar untuk kakao saat ini akan dikonversikan menjadi pajak ekspor yang dikelola oleh BPDPKS. Di sisi lain, pemerintah masih belum akan menarik bea keluar komoditas kelapa karena belum ada instrumen hukum yang mengatur.

Ia menjelaskan, lahan kakao dan kelapa di Indonesia masing-masing saat ini memiliki luas 1,3 juta hektar (ha) dan 3,3 juta ha. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi kakao pada 2023 mencapai 641,7 ribu ton. Volume ini turun 1,36% dibanding tahun sebelumnya.

Sulawesi Tengah menjadi provinsi penghasil kakao terbesar pada 2023, dengan volume produksi 130,8 ribu ton atau 20,38% dari total produksi nasional. Sementara itu, produksi kelapa secara nasional mencapai 2,89 juta ton pada 2023. "Nilai ekspor kakao adalah US$ 1,3 miliar dan kelapa US$ 1,2 miliar," ujar Airlangga.

Airlangga menuturkan, jumlah produksi kakao domestik saat ini belum bisa memenuhi permintaan pasokan dari 31 industri coklat dalam negeri. Dia mengatakan komposisi bahan baku produksi coklat domestik saat ini lebih banyak datang dari biji kakao impor sebesar 55%.

"Lokalnya hanya 45%, oleh karena itu penting untuk penanaman kembali kakao agar produksi bisa dua kali lipat. Oleh karena itu, arahan bapak presiden memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS untuk juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa," kata Airlangga.