Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto menuturkan bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) masih berjalan sesuai dengan target (on track) untuk memenuhi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun ini.

"Dari sisi penerbitan SBN, alhamdulillah on track dalam konteks memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2024," kata Suminto di Jakarta, Selasa (9/7).

Berdasarkan outlook yang dilaporkan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia, target penerbitan SBN kini lebih rendah jika dibandingkan dengan target awal.

Hal tersebut, menurut dia, karena pemerintah memanfaatkan berbagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan belanja negara, tidak hanya dari penerbitan SBN.

Sebelumnya, Kemenkeu menyampaikan target penerbitan SBN ritel pada tahun ini mencapai Rp 140 triliun - Rp 160 triliun. Nilai itu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPPR Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, target penerbitan SBN pada 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai sekitar Rp 147 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp 107 triliun.

"[Penerbitan SBN ritel] tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 sekitar Rp 107 triliun. Maka di tahun 2024, kami targetkan bisa naik di kisaran Rp 140 triliun - Rp 160 triliun," kata Deni, Kamis (15/2).

Imbal Hasil SBN Terjaga

Suminto menilai kinerja pasar SBN saat ini cukup baik dengan level imbal hasil (yield) yang terjaga dan terkendali serta penawaran masuk (incoming bid) yang cukup kuat.

Hal tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah yang dinilai berhasil menjaga kredibilitas perekonomian nasional di tengah dinamika situasi global yang masih dipenuhi ketidakpastian sehingga meningkatkan kepercayaan investor.

"SBN itu instrumen yang tradable [bisa diperjualbelikan], maka aktivitas di pasar yang akan membentuk yield SBN," ujarnya.

Meskipun perkembangan yield SBN sangat dipengaruhi pasar, Suminto menuturkan bahwa pemerintah tetap berupaya untuk mengelola risiko suplainya sehingga level yield tetap dapat terkendali.

"Tentu pemerintah berkepentingan agar yield SBN itu rasional sehingga Pemerintah tentu dalam penerbitan SBN memiliki strategi penerbitan," ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat bersama DPR di Jakarta, Senin (8/7), memperkirakan yield SBN 10 tahun pada kisaran 6,9%—7,1% pada semester II 2024. Pada semester I 2024, realisasi tingkat imbal hasil SBN sekitar 6,85%, atau di atas asumsi APBN 2024 sebesar 6,7%.

CEO dan Chief Science Officer OceanX, Vincent Pieribone menyebut eksplorasi lautan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam menggali potensi biota laut. Eksplorisi ini juga berperan penting terhadap lingkungan dan kehidupan manusia.

Menurut Vincent, lautan sebagai sumber yang belum terungkapkan, yang memiliki potensi untuk merevolusi berbagai aspek kehidupan, termasuk kedokteran, industri, dan lingkungan.

"Laut memiliki manfaat bagi nilai ekonomi secara langsung dan jangka panjang dari eksplorasi lautan, serta tanggung jawab bersama dalam melestarikan sumber daya alam. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat ilmiah, melihat lautan sebagai aset berharga yang perlu dijaga," ujar Vincent dalam acara bertajuk “Deep Ocean Potential of Indonesia: How Deep Do You Explore?”, Selasa (9/7).

Vincent mengatakan, eksplorasi lautan tersebut tidak hanya tentang penelitian, tetapi juga tentang memahami dan memelihara keanekaragaman hayati yang esensial bagi masa depan bumi.

Selain itu, eksplorasi lautan akan memperluas pemahaman seseorang ataupun negara tentang lautan, mendorong kolaborasi global, dan mempersiapkan terobosan ilmiah yang akan membawa perubahan nyata bagi dunia.

"Kami percaya dengan kuat pada OceanX bahwa penelitian sains dasar dan penelitian lautan akan menyebabkan penemuan yang tidak diharapkan," ujarnya.

Misi Indonesia 2024

Sebagaimana diketahui, organisasi nirlaba eksplorasi laut global OceanX, bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia mengumumkan dimulainya misi eksplorasi penting bertajuk “Misi Indonesia 2024”.

Ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang untuk mengeksplorasi perairan di kawasan Asia Tenggara dan meningkatkan pemahaman global tentang salah satu kawasan laut dengan keanekaragaman hayati paling tinggi dan berpotensi terancam di dunia.

Misi ini dimulai pada 8 Mei di Batam, Kepulauan Riau dan akan berlanjut hingga 25 Agustus 2024, berakhir di Bitung, Sulawesi Utara. Sepanjang lima tahap misi, OceanX, Kemenko Marves, dan BRIN.

Mereka akan memanfaatkan teknologi generasi terbaru, ilmu pengetahuan, penyampaian cerita yang menarik, dan pengalaman yang mendalam untuk mendidik, menginspirasi, dan menghubungkan dunia dengan lautan.

PT Kereta Api Indonesia atau KAI sedang meminta keringanan penggunaan dan perawatan rel kereta api di dalam negeri. Sebab, biaya yang harus dikucurkan KAI untuk penggunaan rel per tahun mencapai Rp 5,2 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya mengungkapkan iuran penggunaan rel mencapai Rp 2,7 triliun ke Kementerian Perhubungan. Pada saat yang sama, KAI harus mengeluarkan biaya perawatan rel sebesar Rp 2,5 triliun pada 2023.

"Biaya perawatan prasarana rel kereta api tahun lalu sekitar Rp 3 triliun, tapi kami hanya mendapatkan penggantian dana Rp 500 miliar dari pemerintah. Kewajiban pajak dan perawatan rel ini menjadi masalah serius," kata Salusra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (9/7).

Untuk itu, Salusra mengaku KAI sedang mengajukan keringanan kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Menurut Salusra, langkah tersebut bukan langkah permanen.

Sebab, masalah beban perawatan dan pajak tersebut dapat diselesaikan melalui dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, KAI memiliki kejelasan atas tanggung jawabnya sebagai perusahaan pelayanan jasa.

Liabilitas KAI Naik Signifikan

Salusra mengatakan aset dan liabilitas KAI naik signifikan pada kuartal pertama tahun ini. Secara rinci, aset KAI naik 9,1% secara tahun berjalan hingga Maret 2024 menjadi RP 88,78 triliun, sementara liabilitas naik 12,08% menjadi Rp 56,56 triliun.

Alhasil, rasio utang terhadap ekuitas KAI naik dari 1,0 kali pada akhir 2023 menjadi 1,3 kali pada Maret 2024. Hal tersebut disebabkan pendanaan untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung atau KCJB dan LRT Jabodebek pada sepanjang 2024.

"Ini tentu saja disebabkan kenaikan utang tadi yang tidak proporsional dengan kenaikan ekuitas," katanya.

Di samping itu, Salusra menyampaikan bergabungnya KAI dalam konsorsium KCJB, telah menahan pembagian dividen sejak 2021 sampai tahun ini. Dengan kata lain, KAI berhenti memberikan dividen kepada negara sejak pandemi Covid-19 pada 2020.

Kereta Cepat Sumbang Kerugian KAI

Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk Agung Budi Waskito menilai proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung atau KCJB berkontribusi dalam kerugian perseroan yang mencapai Rp 7,12 triliun pada 2023. Sebab, emiten konstruksi berkode WIKA ini harus menerbitkan obligasi senilai Rp 12 triliun untuk memenuhi penyertaan modal proyek tersebut.

WIKA mendapatkan penugasan untuk menjadi bagian proyek kereta cepat melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. Saat itu, WIKA ditunjuk untuk memimpin proyek tersebut yang akhirnya harus menyertakan modal ke PSBI senilai Rp 6,1 triliun.

"Selain itu, kami memiliki utang yang belum dibayar senilai Rp 5,5 triliun. Jadi, untuk mendapatkan uang hampir Rp 12 triliun ini harus menerbitkan obligasi senilai Rp 11 triliun," kata Agung dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Senin (8/7).

Agung mengatakan total utang pada tahun lalu mencapai Rp 56 triliun secara konsolidasi. Hal tersebut diperburuk dengan total beban pencadangan piutang yang bermasalah maupun ditangguhkan. Namun ia tidak menjelaskan total nilai piutang yang ditangguhkan dan bermasalah tersebut.

Di hanya mengatakan, sumber kerugian WIKA pada tahun lalu adalah beban bunga tinggi dan beban lain-lain. Menurutnya, penyertaan modal pada PSBI menjadi bagian dari beban lain-lain lantaran KCJB mencatatkan kerugian yang cukup besar setiap tahunnya.

PT Kereta Api Indonesia atau KAI sedang meminta keringanan penggunaan dan perawatan rel kereta api di dalam negeri. Sebab, biaya yang harus dikucurkan KAI untuk penggunaan rel per tahun mencapai Rp 5,2 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya mengungkapkan iuran penggunaan rel mencapai Rp 2,7 triliun ke Kementerian Perhubungan. Pada saat yang sama, KAI harus mengeluarkan biaya perawatan rel sebesar Rp 2,5 triliun pada 2023.

"Biaya perawatan prasarana rel kereta api tahun lalu sekitar Rp 3 triliun, tapi kami hanya mendapatkan penggantian dana Rp 500 miliar dari pemerintah. Kewajiban pajak dan perawatan rel ini menjadi masalah serius," kata Salusra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (9/7).

Untuk itu, Salusra mengaku KAI sedang mengajukan keringanan kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Menurut Salusra, langkah tersebut bukan langkah permanen.

Sebab, masalah beban perawatan dan pajak tersebut dapat diselesaikan melalui dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, KAI memiliki kejelasan atas tanggung jawabnya sebagai perusahaan pelayanan jasa.

Liabilitas KAI Naik Signifikan

Salusra mengatakan aset dan liabilitas KAI naik signifikan pada kuartal pertama tahun ini. Secara rinci, aset KAI naik 9,1% secara tahun berjalan hingga Maret 2024 menjadi RP 88,78 triliun, sementara liabilitas naik 12,08% menjadi Rp 56,56 triliun.

Alhasil, rasio utang terhadap ekuitas KAI naik dari 1,0 kali pada akhir 2023 menjadi 1,3 kali pada Maret 2024. Hal tersebut disebabkan pendanaan untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung atau KCJB dan LRT Jabodebek pada sepanjang 2024.

"Ini tentu saja disebabkan kenaikan utang tadi yang tidak proporsional dengan kenaikan ekuitas," katanya.

Di samping itu, Salusra menyampaikan bergabungnya KAI dalam konsorsium KCJB, telah menahan pembagian dividen sejak 2021 sampai tahun ini. Dengan kata lain, KAI berhenti memberikan dividen kepada negara sejak pandemi Covid-19 pada 2020.

Kereta Cepat Sumbang Kerugian KAI

Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk Agung Budi Waskito menilai proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung atau KCJB berkontribusi dalam kerugian perseroan yang mencapai Rp 7,12 triliun pada 2023. Sebab, emiten konstruksi berkode WIKA ini harus menerbitkan obligasi senilai Rp 12 triliun untuk memenuhi penyertaan modal proyek tersebut.

WIKA mendapatkan penugasan untuk menjadi bagian proyek kereta cepat melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. Saat itu, WIKA ditunjuk untuk memimpin proyek tersebut yang akhirnya harus menyertakan modal ke PSBI senilai Rp 6,1 triliun.

"Selain itu, kami memiliki utang yang belum dibayar senilai Rp 5,5 triliun. Jadi, untuk mendapatkan uang hampir Rp 12 triliun ini harus menerbitkan obligasi senilai Rp 11 triliun," kata Agung dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Senin (8/7).

Agung mengatakan total utang pada tahun lalu mencapai Rp 56 triliun secara konsolidasi. Hal tersebut diperburuk dengan total beban pencadangan piutang yang bermasalah maupun ditangguhkan. Namun ia tidak menjelaskan total nilai piutang yang ditangguhkan dan bermasalah tersebut.

Di hanya mengatakan, sumber kerugian WIKA pada tahun lalu adalah beban bunga tinggi dan beban lain-lain. Menurutnya, penyertaan modal pada PSBI menjadi bagian dari beban lain-lain lantaran KCJB mencatatkan kerugian yang cukup besar setiap tahunnya.

PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengajukan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 1,8 triliun untuk tahun depan. Dana segar tersebut dibutuhkan untuk pengadaan 24 rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) baru dari dalam negeri.

KAI berencana mendatangkan total 37 kereta baru hingga 2027 dengan rincian 24 rangkaian KRL dari dalam negeri, 11 rangkaian dari Cina, dan dua rangkaian hasil retrofit. Total anggaran yang dibutuhkan untuk aksi korporasi tersebut mencapai Rp 9,18 triliun.

"Urgensi kebutuhan pengadaan kereta listrik ini,karena usianya yang sudah sangat tua atau di atas 30 tahun. Sementara pertumbuhan volume penumpang sangat cepat. Oleh karena itu, potensi overload akan sangat tinggi, saat jam-jam sibuk," kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (9/7).

Salusra menyebut manfaat pengadaan KRL tersebut cukup tinggi atau sesuai dengan rasio manfaat biaya hingga 4,8 poin. Dengan kata lain, nilai manfaat dari PMN tersebut ke masyarakat hampir lima kali lipat dari biaya yang dikeluarkan.

Selain itu, pengembalian investasi pada perekonomian masyarakat dari pengadaan kereta tersebut juga mencapai 23,5%. Angka tersebut lebih besar dari rata-rata pengembalian investasi secara ekonomi sebesar 10%.

Sebelumnya, KAI telah mengajukan PMN senilai Rp 2 triliun untuk tahun anggaran 2024 demi keperluan yang sama. Namun seluruh PMN tersebut digunakan untuk peremajaan armada rangkaian kereta KCI hingga 2027.

Alhasil, total PMN yang diajukan KAI untuk kebutuhan peremajaan armada rangkaian kereta mencapai Rp 3,8 triliun. Sulasra mengatakan kebutuhan dana lainnya akan bersumber dari pinjaman perbankan.

Kereta Impor Masuk RI

Sebelumnya, VP Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia Anne Purba menjelaskan, seluruh kereta impor tersebut akan tiba di Indonesiapada paruh pertama 2025. Waktu pengiriman juga dinilai penting, karena akan ada 19 rangkaian kereta yang tidak dioperasikan KCI pada tahun ini seiring masa pakainya yang telah habis.

"Krisis kebutuhan rangkaian terjadi dari paruh kedua tahun ini, sampai paruh pertama tahun depan. Jadi, rangkaian kereta yang berhenti dioperasikan harus sudah dipulihkan dengan rangkaian kereta baru sebelum paruh pertama tahun depan," kata Anne di Gedung DPR, Senin (1/7).

Anne mencatat, seluruh kereta impor tersebut berasal dari perusahaan yang sama yakni CRRC Sifang Co. Menurutnya, KCI memilih mengimpor dari satu perusahaan demi mempercepat waktu pengerjaan kereta karena tidak perlu membuat desain baru

Direktur Utama KCI Asdo Artriviyanto menilai pengadaan kereta anyar tersebut sudah sesuai dengan proyeksi kebutuhan pengguna Commuter Line Jabodetabek 2024-2025 yang mencapai 1 juta pengguna per hari. Asdo mencatat rata-rata penumpang harian pada 2023 sebanyak 850.00 pengguna.

Total pengguna Commuter Line Jabodetabek mencapai 290,89 juta sepanjang 2023. Angka ini naik 38% secara dari capaian 2022 sejumlah 239,25 juta orang. Asdo memprediksi pengguna Commuter Line Jabodetabek akan naik 16,98 juta orang atau 4% per tahun.

Perum Damri mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun untuk 2025. PMN tersebut akan digunakan untuk penyediaan 100 bus listrik Transjakarta dan peremajaan bus diesel angkutan perintis.

Direktur Utama Perum Damri, Setia N Milatia Moemin, mengatakan dari total PMN tersebut sebanyak Rp510 miliar akan dialokasikan untuk menyediakan 100 bus listrik perkotaan beserta infrastruktur listrik. Sementara Rp490 miliar akan digunakan untuk meremajakan 384 bus diesel angkutan perintis.

Setia memaparkan usulan tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan, seperti usia armada angkutan perintis yang rata-rata sudah lebih dari tujuh tahun dan kualitas bus yang kurang baik karena kondisi medan lapangan yang lebih berat.

Sementara itu, untuk armada angkutan perkotaan, usia bus yang beroperasi saat ini telah mendekati batas usia maksimal yang diperbolehkan beroperasi di Jakarta yaitu 10 tahun.

Sebagai operator bus, Damri memiliki kuota bus di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 467 bus. Saat ini Damri telah mengoperasikan 26 bus listrik pada segmen Transjakarta. Pengadaan listrik bekerja sama dengan PLN.

“Ekuitas perusahaan juga belum mampu untuk berinvestasi dalam penggantian alat produksi bus untuk dua segmen ini,” ucap Setia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (9/7).

Setia mengatakan, PMN itu diperlukan karena Damri menghadapi beberapa kendala dalam meremajakan angkutan perintis, di antaranya faktor biaya, infrastruktur, dan permintaan. Biaya operasi kendaraan angkutan perintis Damri belum memperhitungkan beberapa faktor, seperti biaya operasional yang tinggi di daerah dan medan yang sulit.

Selain itu, kelangkaan BBM di beberapa daerah Indonesia Timur juga membuat harga BBM lebih mahal daripada harga resmi eceran.

"Belum lagi, populasi penduduk di daerah layanan perintis yang umumnya rendah, serta tarif angkutan perintis yang diatur pemda juga rendah," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah bakal memperketat pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai 17 Agustus 2024. Hal ini demi mengurangi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut melalui akun instagramnya, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan terkait penggunaan bensin yang membuat defisit APBN naik. Namun ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah juga berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol mampu mengurangi kadar polusi udara.

Karena tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah. “Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” kata Luhut.

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur melalui penggunaan bioetanol, maka jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu bisa menghemat sampai Rp 38 triliun,” ucap dia.

Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

APBN 2024 Berpotensi Defisit Rp 609,7 Triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit Rp 609,7 triliun. Proyeksi ini berdasarkan pendapatan negara yang mencapai Rp 2802,5 triliun yang masih di bawah target.

"Kami Proyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% menjadi 2,7% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (8/7).

Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi pengeluaran (belanja) negara, di luar pembayaran bunga utang. Apabila total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan positif.

Meskipun begitu, penerimaan hibah masih cukup signifikan untuk belanja negara masih mengalami pertumbuhan. Dengan begitu, realisasi belanja negara pada tahun ini bisa mencapai Rp 3.412,2 triliun.

"Ini artinya tumbuh 9,3% dari tahun lalu dan belanja pemerintah pusat naik mencapai Rp 2.558 triliun atau 3,7% di atas pagu 103,7% dan tumbuh 14,2% dari tahun sebelumnya," ucap Sri Mulyani.

Selain itu, pendapatan negara masih sesuai target yang ditetapkan dalam APBN 2024. Namun penerimaan pajak hanya 96,6% dari target atau senilai Rp 1.921,9 triliun. Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 92,5% dari target atau senilai Rp 296,5 triliun.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih melampaui target APBN 2024 sebesar Rp 549,1 triliun atau 111,6% dari target penerimaan hibah mencapai 8.110,3% atau menjadi Rp 34,9 triliun.

Meskipun defisit, Sri Mulyani memastikan beban utang pemerintah tidak akan naik. Karena pemerintah akan memanfaatkan saldo anggaran lebih senilai Rp 100 triliun dari 2022 hingga 2023 serta penerbitan SBN akan lebih rendah dari pagu 2024.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah bakal memperketat pengawasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai 17 Agustus 2024. Hal ini demi mengurangi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut melalui akun instagramnya, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan terkait penggunaan bensin yang membuat defisit APBN naik. Namun ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah juga berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol mampu mengurangi kadar polusi udara.

Karena tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah. “Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” kata Luhut.

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur melalui penggunaan bioetanol, maka jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu bisa menghemat sampai Rp 38 triliun,” ucap dia.

Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

APBN 2024 Berpotensi Defisit Rp 609,7 Triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit Rp 609,7 triliun. Proyeksi ini berdasarkan pendapatan negara yang mencapai Rp 2802,5 triliun yang masih di bawah target.

"Kami Proyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% menjadi 2,7% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (8/7).

Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi pengeluaran (belanja) negara, di luar pembayaran bunga utang. Apabila total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan positif.

Meskipun begitu, penerimaan hibah masih cukup signifikan untuk belanja negara masih mengalami pertumbuhan. Dengan begitu, realisasi belanja negara pada tahun ini bisa mencapai Rp 3.412,2 triliun.

"Ini artinya tumbuh 9,3% dari tahun lalu dan belanja pemerintah pusat naik mencapai Rp 2.558 triliun atau 3,7% di atas pagu 103,7% dan tumbuh 14,2% dari tahun sebelumnya," ucap Sri Mulyani.

Selain itu, pendapatan negara masih sesuai target yang ditetapkan dalam APBN 2024. Namun penerimaan pajak hanya 96,6% dari target atau senilai Rp 1.921,9 triliun. Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 92,5% dari target atau senilai Rp 296,5 triliun.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih melampaui target APBN 2024 sebesar Rp 549,1 triliun atau 111,6% dari target penerimaan hibah mencapai 8.110,3% atau menjadi Rp 34,9 triliun.

Meskipun defisit, Sri Mulyani memastikan beban utang pemerintah tidak akan naik. Karena pemerintah akan memanfaatkan saldo anggaran lebih senilai Rp 100 triliun dari 2022 hingga 2023 serta penerbitan SBN akan lebih rendah dari pagu 2024.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan dampak fenomena La Nina kini sudah terasa. La Nina tersebut akan mencapai puncak pada Oktober atau November 2024 mendatang.

Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Eddy Hermawan mengatakan bulan ini La Nina belum menunjukkan eksistensinya, tetapi dampaknya sudah kemana-mana dan menyebabkan musim kemarau menjadi lebih pendek.

"Kita sekarang merasakan langit sering mendung dan turun hujan gerimis," ujarnya saat dihubungi di Mataram, Selasa.

Fenomena La Nina adalah pola iklim berulang yang melibatkan perubahan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik.
Selama La Nina berlangsung, suhu permukaan laut di sepanjang timur dan tengah Samudera Pasifik mengalami penurunan sebanyak 3 sampai 5 derajat Celcius dari suhu normal.

Suhu permukaan laut yang mendingin mengurangi pertumbuhan awan hujan di bagian timur dan tengah Samudera Pasifik, lalu meningkatkan curah hujan di wilayah khatulistiwa, terkhusus Indonesia.

Eddy menuturkan fenomena La Nina kali ini diprediksi berlangsung hingga akhir Februari atau awal Maret 2025.
Menurutnya, kemunculan La Nina membuat puncak musim kemarau di Indonesia yang terjadi pada Agustus dan September 2024 cenderung basah.

"Puncaknya kemarau pada Agustus dan September akan diimbangi dengan mulai menguatnya La Nina pada saat itu. Jadi, tidak ada efek kemarau yang panas," kata Eddy.

Lebih lanjut, dia mengingatkan berbagai dampak yang timbul akibat fenomena La Nina berupa limpahan air berlebihan ke lahan-lahan pertanian. Jika lahan pertanian terendam banjir bisa mempengaruhi angka produksi pangan.

Bahkan La Nina juga bisa membangkitkan awan-awan besar yang berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan. "Banyak efek yang ditimbulkan. Kalau ingin bepergian harus bebas dari awan-awan besar karena La Nina menyebabkan awan-awan besar gagal meninggalkan Indonesia," ujar Eddy Hermawan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu laporan pengelolaan dana investasi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Laporan tersebut diperlukan sebagai langkah penyehatan dana pensiun BUMN yang sakit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, tidak semua perusahaan BUMN dapat mengelola investasi seperti BUMN yang memang bergerak di sektor keuangan. Hal ini mejadi alasan BUMN untuk membentuk konsolidasi pengelolaan dana investasi.

Menurut Ogi, jika suatu perusahaan tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas di sektor keuangan, maka pengelolaan investasinya kurang optimal. Bahkan return atau imbal hasilnya bisa rendah dan nilai investasi juga bisa anjlok.

"Jadi ada upaya untuk menyatukan pengelolaan investasinya, jadi bukan holding. Dana nya (dapen BUMN) itu dikelola satu suatu lembaga," kata Ogi kepada Katadata.co.id di Yogyakarta, dikutip Selasa (9/7).

Saat ini, OJK masih menunggu hasil tinjauan final dana pensiun BUMN. Tetapi dia menyebut perusahaan BUMN mana telah mempresentasikan soal konsolidasi dana investasi tersebut. " Itu yang sedang dilakukan oleh kementerian [BUMN], tapi kami belum menerima final laporannya seperti apa," ujarnya.

Menyatukan Pengelolaan Investasi Dana Pensiun

Sejak empat tahun lalu, Kementerian BUMN memang berencana menyatukan pengelolaan dana pensiun di seluruh perusahaan pelat merah. Dengan begitu, dana itu bisa dikelola oleh satu pihak.

Saat itu, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, tujuan penyatuan dana pensiun tersebut agar bisa dikelola oleh kalangan profesional. Selain itu, pengawasannya juga dinilai lebih efisien. “Selama ini, satu BUMN punya sendiri [pengelolaan dana pensiun]. Ini disatukan jadi lebih efisien," kata Arya

Arya juga sempat mengatakan, 65% dana pensiun BUMN yang bermasalah disebabkan oleh para pengurus yang tidak paham dan ahli dalam bidang investasi. Pengurus dana pensiun BUMN tersebut didominasi oleh para pensiunan.

"Dapen-dapen banyak diisi pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Jadi sudah pensiun, mereka tidak punya kerjaan di Dapen," kata Arya dalam acara temu wartawan bersama Staf Khusus III BUMN, Jumat (3/2).

Untuk mengatasi masalah Dapen tersebut, pihaknya bakal menerjunkan direksi aktif BUMN untuk mengelola investasi Dapen. Salah satu peran mereka adalah sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan investasi dana pensiun.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR dan dibawa ke rapat paripurna terdekat. Persetujuan itu diambil melalui rapat yang digelar Baleg DPR Selasa (9/7).

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, beleid tersebut nantinya akan mengubah nomenklarur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Nomenklatur DPA sebelumnya sudah ada dalam struktur kenegaraan September 1945 dan dibubarkan pada 31 Juli 2003

Supratman mengatakan, perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi DPA didasari dari aspirasi juga keinginan seluruh fraksi di DPR. Kendati demikian, ia menegaskan tak akan ada perubahan kelembagaan untuk kembali seperti bentuk lama sebelum reformasi.

Menurut Supratman struktur organisasi dan kelembagaan DPA nantinya sama dengan Wantimpres. Selain itu, terdapat pula perubahan jumlah anggota. Supratman menjelaskan, nantinya jumlah anggota DPA tak dibatasi dan menyesuaikan kebutuhan presiden.

Pada Undang-Undang lama diatur bahwa anggota Wantimpres berjumlah 8. Dalam revisi tidak ada batasan baku mengenai jumlah orang yang akan duduk di DPA.

“Disesuaikan dengan kebutuhannya untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik yang bisa memberikan pertimbangan terbaik kepada presiden," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Terdapat pula perubahan ketiga, di mana RUU Wantimpres akan mengatur mengenai syarat menjadi anggota DPA. Baleg menyetujui DPA diisi oleh orang yang duduk atau pernah duduk sebagai pejabat negara.

Adapun, dalam rapat yang digelar Selasa (9/7), Supratman yang memimpin rapat meminta persetujuan dari anggota sidang untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Sebanyak 9 fraksi partai politik di DPR setuju revisi UU dibawa ke Paripurna DPR.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR dan dibawa ke rapat paripurna terdekat. Persetujuan itu diambil melalui rapat yang digelar Baleg DPR Selasa (9/7).

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, beleid tersebut nantinya akan mengubah nomenklarur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Nomenklatur DPA sebelumnya sudah ada dalam struktur kenegaraan September 1945 dan dibubarkan pada 31 Juli 2003

Supratman mengatakan, perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi DPA didasari dari aspirasi juga keinginan seluruh fraksi di DPR. Kendati demikian, ia menegaskan tak akan ada perubahan kelembagaan untuk kembali seperti bentuk lama sebelum reformasi.

Menurut Supratman struktur organisasi dan kelembagaan DPA nantinya sama dengan Wantimpres. Selain itu, terdapat pula perubahan jumlah anggota. Supratman menjelaskan, nantinya jumlah anggota DPA tak dibatasi dan menyesuaikan kebutuhan presiden.

Pada Undang-Undang lama diatur bahwa anggota Wantimpres berjumlah 8. Dalam revisi tidak ada batasan baku mengenai jumlah orang yang akan duduk di DPA.

“Disesuaikan dengan kebutuhannya untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik yang bisa memberikan pertimbangan terbaik kepada presiden," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Terdapat pula perubahan ketiga, di mana RUU Wantimpres akan mengatur mengenai syarat menjadi anggota DPA. Baleg menyetujui DPA diisi oleh orang yang duduk atau pernah duduk sebagai pejabat negara.

Adapun, dalam rapat yang digelar Selasa (9/7), Supratman yang memimpin rapat meminta persetujuan dari anggota sidang untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Sebanyak 9 fraksi partai politik di DPR setuju revisi UU dibawa ke Paripurna DPR.