Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani resmi terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Usai mengambil sumpah, Muzani menyatakan fokusnya saat ini yakni pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Agenda kenegaraan yang penting setelah ini adalah kita akan segera melakukan tugas konstitusional kita yang penting yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024 tanggal 20 Oktober," kata Muzani, Kamis (3/10).

Selaku pimpinan, Muzani meminta MPR beserta pimpinan partai politik dan seluruh fraksi DPD bekerja sama mensukseskan pelantikan. "Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah bukti kita telah melangkah maju melaksanakan demokrasi yang baik," kata dia.

Muzani resmi terpilih sebagai Ketua MPR RI yang disepakati lewat paripurna yang dipimpin oleh Ketua MPR RI. Rapat gabungan yang digelar sehari sebelumnya telah menyepakati Muzani sebagai Ketua MPR lima tahun mendatang.

"Apakah hasil rapat gabungan terkait pimpinan MPR periode 2024-2029 dan keputusan penetapan Ahmad Muzani sebagai ketua MPR 2024-2029 dapat disetujui?" kata pimpinan sementara MPR Guntur Sasono diikuti kesepakatan anggota lainnya.

Selain Muzani, disepakati pula 8 Wakil Ketua MPR yang terdiri dari 7 fraksi dan 1 perwakilan DPD. Salah satu nama yang menjadi Wakil Ketua MPR adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Nama lain yang menjadi wakil ketua adalah putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Edhy Baskoro alias Ibas hingga bos Lio Air Group Rusdi Kirana. Berikut susunan lengkap pimpinan MPR 2024-2029:

Ketua MPR: Ahmad Muzani

Wakil Ketua MPR: Bambang Wuryanto (PDIP)

Wakil Ketua MPR: Kahar Muzakir (Golkar)

Wakil Ketua MPR: Lestari Moerdijat (Nasdem)

Wakil Ketua MPR: Rusdi Kirana (PKB)

Wakil Ketua MPR: Hidayat Nur Wahid (PKS)

Wakil Ketua MPR: Eddy Soeparno (PAN)

Wakil Ketua MPR: Edhy Baskoro Yudhoyono (Demokrat)

Wakil Ketua MPR: Abcandra Muhammad Akbar Supratman (DPD)

Pemerintah belum dapat memastikan kelanjutan program Kartu Prakerja pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasannya masih dilakukan.

“Masih perlu dibicarakan,” kata Airlangga di Gedung Kemenko Ekonomi, Jakarta, Kamis (3/10).

Pemerintah mengupayakan agar program terus dapat terus berjalan. Manfaat Prakerja sudah dirasakan oleh kelompok rentan, seperti perempuan, anak muda, keluarga miskin, pensiunan TNI, penyandang difabel, maupun yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

“Hampir seluruh program itu akan dibahas kemudian karena memang dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut,” ujar Airlangga.

Kartu Prakerja Dinikmati 18,9 Juta Penerima

Airlangga mengatakan program Prakerja saat ini sudah dinikmati oleh 18,9 juta penerima di 514 kabupaten dan kota. Tidak ada institusi pendidikan manapun yang bisa melakukan pelatihan kepada belasan juta orang dalam waktu empat tahun.

“Prakerja pada saat diberikan penugasan tidak ada definisinya. Sesudah perjalanan empat tahun, nah ini sekarang ada definisinya,” kata Airlangga.

Direktur Eksekutif Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menuturkan sebelumnya 39% peserta Kartu Prakerja merupakan pekerja dan sisanya % merupakan pengangguran. Setelah melakukan pelatihan, porsi peserta Kartu Prakerja berubah.

“Dua bulan setelah menyelesaikan pelatihan, persentase yang bekerja naik dari 39% menjadi 55%,” ujar Denni.

Penerima Perempuan Prakerja Naik

Berdasarkan Riset Presisi Indonesia 2021, peserta perempuan program Prakerja mengalami peningkatan pendapatan 33% lebih tinggi dibanding non-penerima perempuan. Sedangkan Studi Svara Institute 2023 menunjukkan peningkatan pendapatan penerima Prakerja bisa mencapai 17,6% lebih tinggi dibanding non-penerima.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan program tersebut juga sangat positif jika dilanjutkan karena saat ini terdapat sejumlah isu yang terjadi. Beberapa di antaranya terkait masalah pembukaan lapangan kerja dan penurunan kelas menengah.

"Keputusan akan ada di pemerintahan baru. Kami berharap ada keberlanjutan,” kata Susiwijono.

Menteri Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan sudah berdiskusi dengan aplikator seperti Gojek, Grab, dan Shopee terkait tuntutan ribuan pengemudi ojek online alias ojol mengenai tarif.

“Kami sudah bahas. Ini terkait hubungan antara platform dan mitra pengemudi ojek online atau ojol yang harus diharmonisasi,” kata Budi Arie di kantornya, Jakarta, Kamis (3/10).

Dia menyatakan proses mediasi masih berlangsung. Namun ia enggan memerinci hasilnya.

Mediasi itu terkait tuntutan ribuan pengemudi ojek online yang berdemonstrasi di depan kantor Kominfo pada 29 Agustus. Daftar tuntutan sebagai berikut:

• Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia
• Kominfo wajib mengevaluasi dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia
• Hapus Program Layanan Tarif Hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online
• Penyeragaman Tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator
• Tolak Promosi Aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver
• Melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama alias SKB beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojol sebagai angkutan sewa khusus

Pada September, Budi Arie menekankan pentingnya mendengarkan keluhan dan masukan dari para pengemudi ojek online alias ojol untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan mereka.

Mengenai kebijakan tarif, Budi Arie menjelaskan bahwa isu tersebut tidak hanya melibatkan Kementerian Kominfo, tetapi juga sejumlah kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah.

"Jangan salah. Tarif itu juga persoalan pemerintah daerah. Bisa berbeda satu tempat dengan tempat yang lain," kata Budi Arie.

Dalam kaitannya dengan kemungkinan perubahan Peraturan Menteri Kominfo terkait tarif pengantaran barang dan makanan, Budi Arie menyatakan bahwa kebijakan itu memerlukan harmonisasi. Sebab, pembahasan aturan ini mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk pengemudi ojol, aplikator, serta masyarakat pengguna layanan.

Budi Arie menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengupayakan yang terbaik bagi para pekerja pengemudi ojek online alias ojol di Indonesia. "Dalam waktu dekat ini, kami akan konsolidasi terus semua, supaya harmonisasi bisa berjalan," ujar dia.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto menyampaikan, penanganan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pengemudi ojek online alias ojol membutuhkan pembahasan lintas-sektor.

Kominfo sedang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dan aplikator untuk membahas penanganan persoalan penyelenggaraan layanan pemesanan ojek online alias ojol.

"Prinsipnya, Kominfo membangun komunikasi, berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, pemda, dan aplikator untuk mencarikan solusi terbaik seperti apa," kata Wayan pada Agustus (30/8).

Terkait tuntutan pengemudi ojek online alias ojol agar Kominfo yang menentukan tarif pengantaran barang dan makanan, Wayan menyampaikan bahwa hal ini tetap menjadi kewenangan perusahaan.

"Kewenangan menentukan tarif itu mereka dengan kompetisinya, sebagaimana mereka berkompetisi mencari uang. Sementara itu, kami mengawasi," katanya.

Tarif pengantaran barang dan makanan memang diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan, tarif layanan ditentukan oleh penyelenggara layanan berdasarkan formula yang meliputi komponen biaya, margin, dan kondisi pasar.

Pasal 4 menguraikan komponen formula tarif yang meliputi biaya operasional, margin keuntungan, dan kondisi pasar. Perusahaan wajib menginformasikan penyesuaian tarif kepada publik dan melaporkannya kepada Kominfo. Sementara itu, Kominfo hanya berwenang mengawasi tarif yang diterapkan oleh perusahaan.

Aktris Prilly Latuconsina mendapatkan kesempatan dari Konservasi Indonesia untuk ikut memasang penanda satelit (satellite tag) pada hiu paus di Teluk Saleh, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemasangan penanda satelit pada satwa laut yang dilindungi dan berstatus terancam punah (endangered) ini merupakan bagian dari kerja Konservasi Indonesia untuk mendukung target pembentukan kawasan konservasi.

Wilayah Teluk Saleh, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pun akan menjadi kawasan konservasi perairan pertama berbasis spesies, khususnya hiu paus.

“Pemasangan penanda satelit langsung dengan peneliti dari KI ini menjadi pengalaman pertama yang menegangkan dan mengharukan bagi saya. Tegang karena biasanya ketika diving saya harus berjarak beberapa meter dari hiu paus, dan kali ini saya menyentuh dan memasangkan alat langsung di sirip ikan raksasa itu,” ujar Prilly dalam keterangan tertulis, Kamis (3/10).

Pada Agustus lalu, Prilly dinobatkan menjadi Kawan Hiu Paus oleh Konservasi Indonesia. Sebelum memasangkan penanda satelit tersebut, perempuan berdarah Ambon-Sunda ini telah mendapatkan pengarahan langsung dari para peneliti Konservasi Indonesia. Prilly menyebut pengalaman kali ini membuat dia bisa lebih memahami lagi pentingnya penelitian untuk satwa karismatik ini.

“Menjadi Kawan Hiu Paus membuat saya belajar lebih banyak lagi tentang ikan menakjubkan ini. Para peneliti dari Konservasi Indonesia mengajarkan saya tentang tujuan penting dari penanda satelit, sampai pentingnya berwisata hiu paus yang ramah lingkungan,” tutur Prilly.

Meizani Irmadhiany, Senior Vice President & Executive Chair Konservasi Indonesia, mengatakan keberadaan hiu paus di area-area wisata harus dipahami dengan baik oleh masyarakat yang ingin merasakan sensasi bermain bersama hiu paus.

“Wisata ramah lingkungan bukan hanya tidak membuang sampah sembarangan ke laut, tetapi juga memahami jarak yang harus dibuat antara penyelam dengan hiu paus. Selain itu, masyarakat juga harus tahu dampak yang akan dialami oleh hiu paus jika wisatawan ramai-ramai menyentuh ataupun terlalu berdekatan dengan mereka,” ujar Meizani.

Meizani mengatakan kunjungan ke Teluk Saleh, Sumbawa, merupakan salah satu cara berbagi pengalaman langsung agar Prilly dapat membagi ilmu yang didapatnya kepada publik maupun sesama penyelam yang ingin tahu lebih banyak tentang hiu paus.

“Tentunya kami sangat senang ketika Prilly mau terjun langsung dalam pemasangan salah satu alat penelitian kami ke badan hiu paus yang kami namai dengan namanya,” ujar Meizani.

Penanda Satelit Memantau Mobilitas Hiu Paus

Iqbal Herwata, Focal Species Conservation Senior Manager Konservasi Indonesia, yang mendampingi Prilly saat pemasangan penanda satelit, menuturkan penanda satelit hiu paus ini menjadi sangat penting karena spesies ini memiliki kebiasaan migrasi dan mobilitas yang tinggi. Dengan alat ini, para peneliti dapat mengetahui kemana hiu paus bergerak, mengetahui habitat pentingnya, hingga berapa lama mereka menetap di satu wilayah.

“Dalam pengelolaan kawasan konservasi, pergerakan hiu paus dari penanda satelit ini dapat menjadi data untuk kami membuat strategi dalam melindungi habitat kritis mereka secara efektif," kata Iqbal.

Selain memiliki global positioning system (GPS), penanda satelit ini juga dilengkapi dengan sensor suhu dan kedalaman. "Artinya, kami dapat mengetahui seberapa dalam mereka menyelam dan seberapa lama mereka di kedalaman tertentu,” ungkap Iqbal.

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) kini resmi beroperasi sebagai Central Counterparty Pasar Uang dan Valuta Asing (CCP PUVA) di Indonesia, setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia pada 28 Juni 2024.

Selain itu, KPEI juga mendapatkan status qualifying CCP (QCCP) dari Bank Indonesia, yang menegaskan bahwa semua prosedur, pengaturan, dan mekanisme yang diterapkan oleh KPEI sudah memenuhi standar internasional.

Direktur Utama KPEI, Iding Pardi menjelaskan, pengembangan CCP PUVA, akan membuat pasar keuangan Indonesia dapat lebih terlindungi dari risiko sistemik di tengah dinamika ekonomi global yang semakin terkoneksi.

KPEI, yang sebelumnya telah menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) untuk transaksi efek di pasar modal, kini memperluas cakupan layanannya sebagai CCP bagi sektor pasar uang dan valuta asing.

Transformasi ini menjadi langkah signifikan dalam memperkuat peran KPEI sebagai pilar penting dalam mendukung integrasi dan pendalaman pasar keuangan nasional.

KPEI akan memberikan layanan kliring, penjaminan, manajemen risiko, serta manajemen agunan yang andal guna mendukung implementasi CCP dan pengembangan pasar uang serta valuta asing.

Sebagai bagian dari implementasi CCP PUVA, Bank Indonesia bersama delapan bank besar nasional telah resmi menjadi pemegang saham KPEI pada 26 September 2024. Bank-bank tersebut meliputi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank Maybank Indonesia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tergerus 40,15 poin atau 0,53% ke level 7.523 pada penutupan perdagangan saham sesi pertama hari ini, Kamis (3/10). Saham-saham sektor teknologi menjadi pemberat IHSG setelah sektor ini mencatat penurunan terdalam di antara sebelas sektor yang ada di BEI, yakni mencapai 1,47%.

Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham siang ini Rp 6,12 triliun, dengan volume 11,85 miliar saham dan frekuensi sebanyak 728.954 kali. Sebanyak 267 saham menguat, 285 saham terkoreksi, dan 235 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG sesi pertama siang ini mencapai Rp 12.591 triliun.

Dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, sembilan sektor terpantau melemah. Saham-saham teknologi mencatat penurunan terbesar, yakni 1,47%. Saham teknologi yang berada di zona merah, misalnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) yang turun 1,54% ke Rp 64 per lembar saham.

Di sisi lain, indeks bursa utama Asia bergerak variatif. Indeks Nikkei naik 2,08% dan Straits Times menguat 0,02%. Adapun Hang Seng turun 2,20% dan Shanghai Composite stagnan.

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):

• PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) naik 3,33% menjadi Rp 4.030
• PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) naik 3,31% menjadi Rp 935
• PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik 2,61% menjadi Rp 1.575
• PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) naik 2,35% menjadi Rp 2.610
• PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) naik 2,15% menjadi Rp 380

Saham yang turun paling dalam (top losers):

• PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) turun 1,54% menjadi Rp 64
• PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) turun 2,87% menjadi Rp 6.775
• PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) turun 1,4% menjadi Rp 8.800
• PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) turun 1,62% menjadi Rp 1.520
• PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) turun 1,75% menjadi Rp 11.250

Izin penyedia pinjolTaniFund dicabut sejak 3 Mei atau sudah lima bulan. Bagaimana nasib uang pemberi pinjaman alias lender startup fintech lending ini?

Pencabutan izin usaha TaniFund ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 tanggal 3 Mei.

Setelah itu, TaniFund wajib menggelar Rapat Umum Pemegang Saham alias RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk tim likuidasi. Ini berdasarkan pasal 85 POJK nomor 10 tahun 2022.

Ketentuan itu juga mengatur pembentukan tim likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya atau PVML Agusman menyampaikan, TaniFund sudah menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran perusahaan.

“TaniFund telah menunjuk empat orang sebagai tim likuidasi. Tim ini sudah dapat menjalankan tugas sesuai rencana kerja, serta diharapkan bisa bertindak adil, objektif, dan independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Agusman dalam keterangan pers, Rabu (2/10).

Likuidasi merupakan tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban penyelenggara sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran. Pelaksanaan likuidasi oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi.

Berdasarkan laman resmi TaniFund, total pinjaman yang disalurkan Rp 520,9 miliar dan yang sudah dibayarkan Rp 398,5 miliar. Dengan begitu, nilai kredit yang belum dibayarkan oleh peminjam Rp 122,4 miliar.

Dana tersebut disalurkan kepada 295 peminjam. Jumlah lender atau pemberi pinjaman yang berinvestasi di TaniFund sebanyak 7.096.

Agusman menyampaikan, berdasarkan neraca penutupan inhouse pasca-pencabutan izin usaha, TaniFund memiliki aset Rp 3 miliar.

Meski begitu, Agusman tidak memerinci bagaimana proses pengembalian dana kepada para lender TaniFund.

Sementara itu, proses hukum oleh aparat penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana TaniFund masih berjalan. “Berdasarkan pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan, OJK menemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana umum,” kata dia.

Agusman menegaskan, pencabutan izin usaha terhadap TaniFund merupakan proses penegakan kepatuhan karena penyelenggara tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Pada 2022, Tris Yulianta yang saat itu menjabat direktur pengaturan, perizinan, dan pengawasan fintech lending OJK menyampaikan bahwa lender memang menanggung risiko jika peminjam telat atau gagal bayar. Hal ini tertuang dalam perjanjian.

“Jadi, tidak ditanggung oleh platform peer to peer lending,” kata Tris kepada Katadata.co.id, pada September 2022 (27/9/2022). Startup pinjol seperti TaniFund hanya berkewajiban menagih cicilan kepada peminjam.

Izin penyedia pinjolTaniFund dicabut sejak 3 Mei atau sudah lima bulan. Bagaimana nasib uang pemberi pinjaman alias lender startup fintech lending ini?

Pencabutan izin usaha TaniFund ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 tanggal 3 Mei.

Setelah itu, TaniFund wajib menggelar Rapat Umum Pemegang Saham alias RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk tim likuidasi. Ini berdasarkan pasal 85 POJK nomor 10 tahun 2022.

Ketentuan itu juga mengatur pembentukan tim likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya atau PVML Agusman menyampaikan, TaniFund sudah menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran perusahaan.

“TaniFund telah menunjuk empat orang sebagai tim likuidasi. Tim ini sudah dapat menjalankan tugas sesuai rencana kerja, serta diharapkan bisa bertindak adil, objektif, dan independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Agusman dalam keterangan pers, Rabu (2/10).

Likuidasi merupakan tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban penyelenggara sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran. Pelaksanaan likuidasi oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi.

Berdasarkan laman resmi TaniFund, total pinjaman yang disalurkan Rp 520,9 miliar dan yang sudah dibayarkan Rp 398,5 miliar. Dengan begitu, nilai kredit yang belum dibayarkan oleh peminjam Rp 122,4 miliar.

Dana tersebut disalurkan kepada 295 peminjam. Jumlah lender atau pemberi pinjaman yang berinvestasi di TaniFund sebanyak 7.096.

Agusman menyampaikan, berdasarkan neraca penutupan inhouse pasca-pencabutan izin usaha, TaniFund memiliki aset Rp 3 miliar.

Meski begitu, Agusman tidak memerinci bagaimana proses pengembalian dana kepada para lender TaniFund.

Sementara itu, proses hukum oleh aparat penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana TaniFund masih berjalan. “Berdasarkan pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan, OJK menemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana umum,” kata dia.

Agusman menegaskan, pencabutan izin usaha terhadap TaniFund merupakan proses penegakan kepatuhan karena penyelenggara tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Pada 2022, Tris Yulianta yang saat itu menjabat direktur pengaturan, perizinan, dan pengawasan fintech lending OJK menyampaikan bahwa lender memang menanggung risiko jika peminjam telat atau gagal bayar. Hal ini tertuang dalam perjanjian.

“Jadi, tidak ditanggung oleh platform peer to peer lending,” kata Tris kepada Katadata.co.id, pada September 2022 (27/9/2022). Startup pinjol seperti TaniFund hanya berkewajiban menagih cicilan kepada peminjam.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) memperkirakan kebutuhan investasi senilai US$ 2,5 miliar atau setara dengan Rp 38,4 triliun untuk membangun kilang yang mampu memproduksi bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur. Produksi BBM rendah sulfur merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi polusi udara.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) Dirjen Migas No. 447.K/2023 dan No. 110.K/2022 menetapkan BBM jenis Solar/Gasoil dan Bensin/Gasoline dengan batasan sulfur maksimum 50 parts per million (ppm). Aturan ini akan berlaku pada 1 Desember 2027 untuk solar dan 1 Januari 2028 untuk bensin.

Hermansyah Y Nasroen, Corporate Secretary KPI, mengatakan saat ini produk KPI yang kandungan sulfurnya di bawah 50 ppm adalah Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Untuk mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah, Pertamina telah dan akan membangun beberapa proyek Diesel Hydrotreated (DHT) dan Gasoline Sulfur Hydrotreater (GSH) di beberapa kilang.

"Secara keseluruhan, perkiraan nilai investasi untuk proyek GSH dan DHT tersebut mencapai lebih dari US$ 2,5 miliar," ujar Hermansyah saat dikonfirmasi Katadata.co.id, Kamis (3/10).

Hermansyah menjelaskan, beberapa proyek yang telah dilaksanakan Kilang Pertamina salah satunya adalah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek RDMP Balikpapan akan menghasilkan produk BBM dengan kualitas setara Euro5 dan ditargetkan rampung pada 2025.

Selain itu, KPI tengah menggarap proyek pembangunan unit DHT untuk memproduksi BBM jenis solar dengan kadar sulfur maksimum 50 ppm di Kilang Cilacap dan Kilang Dumai. Selanjutnya, proyek Pembangunan unit GSH untuk memproduksi bensin atau gasoline dengan sulfur maksimum 50 ppm di Kilang Plaju dan Kilang Balongan.

"Saat ini, untuk proyek DHT Kilang Cilacap sudah memasuki tahap Final Investment Decision (FID) sedangkan proyek GSH Kilang Plaju dan Kilang Balongan sedang pada tahap Front End Engineering Design (FEED)," ujarnya.

Proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari kontribusi KPI untuk ikut mengurangi emisi dan jg bagian dari implementasi prinsip environment, social, and governance (ESG) untuk menjadi perusahaan yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab sosial serta mempunyai tata kelola yang baik.

Startup teknologi finansial pembiayaan atau fintech lendingInvestree digugat oleh pemberi pinjaman alias lender sejak tahun lalu. Meski begitu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK belum juga mencabut izin platform pinjol ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan, otoritas terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen pengurus Investree atas rencana tindak lanjut alias action plan yang telah disampaikan.

Pada akhir Februari, Investree menyampaikan sudah mendapatkan commitment letter dari JTA Holdings Qatar. Commitment letter ini merupakan bagian dari pendanaan seri D atas pendirian perusahaan patungan alias joint venture dengan JTA Holdings Qatar.

Dalam pendanaan seri D, startupfintech lending Investree akan mendapatkan lebih dari 220 juta Euro atau sekitar Rp 3,6 triliun. Putaran pendanaan itu dipimpin oleh JTA International Holding. Investor terdahulu yakni SBI Holdings disebut-sebut berpartisipasi.

“Namun hingga saat ini belum terdapat laporan realisasi penyuntikan modal dan penyelesaian permasalahan di Investree,” kata Agusman dalam keterangan pers, Rabu (2/10).

OJK akan mengambil langkah-langkah pengawasan atau supervisory concern yang diperlukan dan mengenakan sanksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, otoritas belum mencabut izin usaha Investree.

“Berdasarkan korespondensi terakhir, alamat kantor Investree masih aktif dan masih dapat menerima kunjungan pengaduan walk in customer,” kata Agusman.

Pada Mei 2023, beberapa warganet mengeluhkan dana yang belum kembali dari platform pinjaman online Investree. Lima bulan kemudian atau Oktober 2023, Adrian Gunadi yang saat itu menjabat CEO mengatakan induk usaha Investree Singapore Pte Ltd meraih pendanaan seri D melalui pendirian joint venture di Doha, Qatar.

Namun ternyata pinjol Investree dikenakan sanksi administratif oleh OJK karena melanggar ketentuan yang berlaku, berdasarkan konferensi pers otoritas pada Januari 2024. Sanksi administratif bisa berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha ataupun pencabutan izin usaha.

Namun Agusman tidak memerinci pelanggaran yang dimaksud.

Pada bulan yang sama, Adrian Gunadi mengundurkan diri dari posisi CEO. Perusahaan juga mengumumkan bantahan klaim bahwa PT Putra Radhika Investama, PT Radhika Persada Utama, atau perusahaan maupun perorangan lainnya sebagai terafiliasi, anak perusahaan atau subsider.

Bantahan disampaikan lantaran ada yang menyebut perusahaan-perusahaan tersebut terafiliasi dengan Investree.

Startup pinjol itu menyampaikan, perusahaan-perusahaan tersebut yang menyebut Investree sebagai penjamin atau pengelola dana/investasi adalah tidak benar, tidak pernah dilakukan, dan tidak pernah ada persetujuan oleh Pemegang Saham dan Direksi Investree.

"Pernyataan ini bertujuan meluruskan berita-berita yang berkembang belakangan ini sekaligus memberikan informasi kepada para pihak yang mungkin terkena dampak," kata Investree.

Di satu sisi, Investree juga menghadapi lima gugatan sejak akhir tahun lalu. Tiga di antaranya menyatakan kerugian dari sisi nilai pendanaan, imbal hasil, dan bunga berjalan total Rp 5,3 miliar.

Startup pinjol itu menyampaikan perusahaan akan mendapatkan modal dari investor. “Kami berharap dapat segera menyelesaikan rencana restrukturisasi dengan penyuntikan ekuitas baru dari investor," kata Co-Founder/Director Investree Singapore Pte. Ltd. Kok Chuan Lim dalam keterangan pers yang diterima oleh Katadata.co.id, pada Januari (31/1).

Kepada para lender, Investree menyatakan akan terus melakukan proses penagihan kepada peminjam.

“Selain itu, memantau secara intens untuk memastikan borrower bisa melakukan pelunasan dan membayar seluruh kewajibannya,” kata Investree dalam email kepada lender, yang dilihat oleh Katadata.co.id, pada Januari (25/1). “Sekali lagi, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.”

Pada Februari, pinjol Investree dikabarkan meraih dana talangan US$ 7 juta atau sekitar Rp 110 miliar dari investor terdahulu yakni SBI Holdings. Dana ini digunakan gaji karyawan hingga biaya asuransi kredit dan penagihan.

Katadata.co.id mengonfirmasi kabar tersebut kepada Investree. Namun belum ada tanggapan.

DealStreetAsia melaporkan, Investree sudah mengalokasikan US$ 4,5 juta dari dana talangan tersebut untuk gaji karyawan, yang mencakup gaji terutang, tunjangan, pajak, utang, dan biaya terkait lainnya.

Dana US$ 1,15 juta dialokasikan untuk biaya hukum dan audit. Lalu US$ 750 ribu untuk biaya penghematan, US$ 500 ribu untuk biaya asuransi kredit dan penagihan, dan US$ 100 ribu untuk sewa.

Akan tetapi, OJK menyatakan belum ada laporan tambahan modal dari Investree hingga September.

Harga saham sejumlah emiten sektor energi mengalami kenaikan di tengah fluktuasi harga minyak global. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya tensi di Timur Tengah, yang memicu kekhawatiran akan gangguan pasokan minyak mentah.

Kondisi ini menyebabkan harga minyak dunia kembali merangkak naik. Mengutip laporan Reuters, pada perdagangan Kamis (3/10), harga minyak mentah berjangka Brent mengalami kenaikan 64 sen, atau 0,87%, menjadi U$74,54 per barel.

Kondisi pasar yang positif ini turut mendorong harga saham-saham di sektor migas. Mengutip aplikasi RTI, saham PT Medco Energi International Tbk (MEDC), yang mengalami penguatan sebesar 20 poin atau 1,43%, membawa harga sahamnya ke level Rp1.420 per lembar. Kenaikan ini sejalan dengan sentimen positif yang berkembang di pasar energi, di mana pelaku pasar bereaksi terhadap potensi kenaikan harga minyak.

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) juga turut mengalami penguatan, meskipun lebih moderat, dengan kenaikan 5 poin atau 0,32% yang membawa sahamnya ke posisi Rp1.585 per saham. Di sisi lain, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) terpantau stagnan di level Rp238 per saham, tanpa perubahan harga dalam perdagangan terkini.

Harga saham Rukun Raharja Tbk (RAJA) mengalami lonjakankan sebesar 120 poin atau 8,89%, menjadikannya salah satu yang mencatatkan kenaikan tertinggi pada hari ini dengan harga saham mencapai Rp1.470 per lembar. PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) juga mengalami kenaikan sebesar 2 poin atau 1,60%, sehingga sahamnya diperdagangkan pada Rp127 per lembar.

Sementara itu, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) turut menunjukkan tren positif dengan penguatan sebesar 20 poin atau 1,39%, membawa harga sahamnya ke level Rp1.460 per saham.

Sebelumnya, Konflik Timur Tengah semakin memanas lantaran Israel menyerang daerah Bochoura, Beirut. Serangan ini menyebabkan dua orang tewas dan 11 lainnya terluka. Memanasnya konflik juga dipicu oleh serangan Iran pada Selasa lalu yang menembakkan lebih dari 180 rudal balistik ke Israel.

Meski konflik kian meluas di Timur Tengah, kekhawatiran pasokan minyak sempat mereda pada Rabu (2/10) karena didukung data peningkatan persediaan minyak mentah AS secara tak terduga.

Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat mencatat persediaan minyak mentah mereka naik 3,9 juta barel menjadi 417 juta barel dalam seminggu terakhir. “Bertambahnya persediaan minyak ini menambah bukti bahwa pasokan pasar dalam keadaan baik dan dapat bertahan dari gangguan apapun,” kata para analis ANZ dikutip dari Reuters pada Kamis (10/3).

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) menyalurkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin. Penyerahan hak pensiun ini dilakukan langsung oleh jajaran komisaris dan direksi TASPEN, di Jakarta, Selasa (17/9).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi langkah-langkah perbaikan dari TASPEN. Dirinya berharap, TASPEN bisa memberikan dana kepada para pensiun secara optimal.

“Karena pada hari tua, memang tabungan pensiun itu yang diharapkan, cuma itu andalannya,” ucap Ma’ruf melalui keterangan tertulis, Kamis (3/10).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan memasuki masa purnatugas sebagai Wakil Presiden periode 2019- 2024, setelah menjalankan amanah selama lima tahun, sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2024.

Komisaris Utama TASPEN Suhardi Alius menuturkan, pemberian manfaat program Tabungan Hari Tua dan Pensiun serta Kartu Peserta TASPEN, seperti yang dilakukan kepada wakil presiden, memang kewajiban yang selalu ditunaikan kepada pejabat negara pada masa akhir jabatan.

Pada kesempatan tersebut, Suhardi juga menyerahkan kartu peserta TASPEN secara simbolis kepada Ma’ruf Amin sebagai tanda kepesertaannya dalam program TASPEN. Perseroan membayarkan THT Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin terhitung mulai 1 November 2024.

Manfaat THT akan dibayarkan satu kali selama masa jabatan Ma’ruf sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu, TASPEN juga memberikan manfaat Program Pensiun Wakil Presiden Republik Indonesia mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama.

Manfaat Program Pensiun tersebut mencakup Pensiun Bulanan, Pensiun ke-13, dan Tunjangan Hari Raya (THR). Program Pensiun juga meliputi Program Terusan, Pensiun untuk Janda dan Yatim Piatu, serta Uang Duka Wafat jika peserta meninggal dunia.

Sebagai pengelola program jaminan sosial untuk ASN dan Pejabat Negara, TASPEN senantiasa berupaya menjaga kepercayaan dengan memberikan layanan yang andal dan proaktif. TASPEN akan terus memperkuat perannya dalam mengelola program jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara dengan berkomitmen pada prinsip 5T dalam penyelenggaraan program pensiun, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.

Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir, yang menekankan pentingnya perusahaan BUMN untuk mendorong produktivitas bisnis yang lebih efisien, melakukan perbaikan, dan berorientasi pada layanan.