Menteri Koordinator Bidang Perekonomuan Airlangga Hartarto menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Tenaga Kerja sejak Senin (30/9). Dengan tugas barunya, Airlangga tengah mengevaluasi status mitra pengemudi ojek online atau ojol.

Meskipun begitu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono belum bisa memastikan status mitra tersebut akan dihapus atau tidak. Kemenko Perekonomian masih meninjau status mitra, yang selama ini menjadi tuntutan para pengemudi ojol.

“Justru itu kan akan kita review. Mereka kan punya perjanjian kerjanya antara mitra dengan pemberi aplikasi. Dengan posisi seperti itu, ada catatan-catatan (tidak memiliki jaminan hak ketenagakerjaan),” kata Susiwijono di Gedung Kemenko Ekonomi, Rabu (2/10).

Dengan status mitra, pengemudi ojol tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga hai ini akan dievaluasi lebih lanjut. "Apa yang dibutuhkan? Kalau pemerintah perlu hadir, perlu membantu, pemerintah akan bantu,” ujar Susiwijono.

Pada dasarnya, Susiwijono memastikan pemerintah menginginkan semua pekerja mempunyai hak jaminan perlindungan ketenagakerjaan dan kesehatan. Lalu saat ini, Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Organization (ILO) sudah mengakui pengemudi ojol selayaknya platform worker.

“Singapura juga mengakui. Tapi, pekerja gig (pekerja tidak tetap) itu kan punya karakteristik sendiri. Kita pengennya diakui, tapi kan punya karakteristik sendiri. Pasti ada penyesuaian di sana. Tidak akan murni sama pekerja yang lain,” kata Susiwijono.

Nantinya, kepastian status pengemudi ojol akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker. Jika menggunakan Peraturan Pemerintah (PP), akan membutuhkan waktu lama.

“Akan kita tuangkan di Permenaker. Intinya kita akan mengarah idealnya. Itu juga bagian dari pekerjaan kita. Ini kan sekarang yang respons cepat. Kalau bisa di Permenaker ya Permenaker,” ujar Susiwijono.

Formalitas Pengemudi Ojol Bisa Jadi Jebakan

Salah satu tuntutan ribuan pengemudi ojol yang berdemo di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo pada Agustus 2024 yakni legalitas. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau Celios Nailul Huda menilai tuntutan ini dapat berdampak negatif bagi para pekerja itu sendiri.

Alasannya, ojek online merupakan bagian dari pekerja tidak tetap atau gig workers sangat menitikberatkan pada fleksibilitas waktu dalam bekerja.

"Saya paham tuntutan mereka juga akan mengarah kepada status pekerja bagi driver ojek online, di mana bisa mendapatkan hak yang mereka tuntut. Akan tetapi, masalahnya yakni ketika status menjadi pekerja, maka bentuk kontraknya bukan sebagai pekerja gig lagi. Mereka dapat kehilangan fleksibilitas pekerjaan dan sebagainya," ujar Nailul, Jumat (30/8).

Formalisasi pekerja itu bisa menjebak para pengemudi ojol dengan jebakan pekerjaan dengan kualitas rendah karena tidak ada kesepakatan untuk mengembangkan kemampuan. Sebab, masalah sebenarnya bukan status sebagai angkutan umum.

Sejak awal, tidak ada permasalahan tentang status angkutan umum atau bukan di ojek pangkalan. Selain itu, isu legalisasi ojol tersebut sudah bergulir sejak 2023, ketika Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mengajukan draf Permenaker Ojek Online. Saat itu mayoritas pengemudi ojol menolak pembatasan jam kerja maksimal 12 jam.

"Pembatasan jam kerja akan merugikan kami, karena tidak fleksibel," kata Ketua Umum Gograber Indonesia Ferry Budhi saat melakukan aksi demo di depan Gedung Kemenaker di Jakarta beberapa waktu lalu.

Terjadi penembakan massal di Tel Aviv, Israel pada Selasa malam (1/10), beberapa menit sebelum Iran menembakan rentetan rudal balistik. Polisi Israel menyebutkan tujuh orang tewas dalam serangan penembakan.

Polisi Israel mengatakan penembakan dilakukan oleh dua pria yang diduga berkewarganegaraan Palestina. Keduanya ditembak dan dibunuh oleh petugas keamanan dan pejalan kaki bersenjata.

Polisi dan paramedis merawat 16 orang lainnya yang terluka dalam penembakan tersebut. Beberapa menit kemudian, orang-orang berhamburan ke tempat perlindungan ketika Iran melancarkan serangan.

Iran meluncurkan roket salvo dengan sekitar 200 rudal balistik yang menyasar lokasi militer Israel. “Ini merupakan serangan terbesar yang pernah dilakukan oleh Iran,” demikian dikutip dari CNN Internasional, Rabu (2/10).

Para pemimpin Iran mengatakan serangan itu dimaksudkan sebagai peringatan bagi Israel agar tidak terlibat dalam perang langsung dengan musuh lama. Mereka menyatakan akan membalas lebih kuat dan menyakitkan, jika Israel kembali menyerang.

Eskalasi itu terjadi sekitar 24 jam setelah Israel melancarkan perang darat di Lebanon untuk mengejar Hizbullah. Serangan Iran ini juga terjadi beberapa hari setelah Israel membunuh pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dalam serangan di Beirut.

Iran memberikan pemberitahuan 72 jam sebelum serangan tersebut guna meminimalkan korban jiwa.

Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan pada Rabu, serangan Iran itu mengakibatkan beberapa pangkalan udara rusak. “Tidak ada korban luka yang dilaporkan di Israel, tetapi satu orang tewas di Tepi Barat,” kata pihak berwenang dikutip dari The Guardian.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban penembakan massal dan serangan rudal Iran. Dia mengancam akan menyerang balik Iran.

"Iran membuat kesalahan besar malam ini dan akan membayarnya," kata Netanyahu.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat peningkatan aset dana pensiun pada tahun ini. Peningkatan aset paling besar berasal dari program pensiun wajib.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menyebut aset dana pensiun pada periode tersebut tumbuh 9,07% secara tahunan (yoy).

“Nilai aset dana pensiun mencapai Rp 1.485,43 triliun pada Agustus 2024. Nilai ini meningkat dari posisi Agustus 2023 sebesar Rp 1.361,87 triliun,” kata Ogi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK September 2024, Selasa (2/10).

Aset terbesar berasal dari pensiun sukarela. Untuk program pensiun sukarela, total asetnya mengalami pertumbuhan 4,83% secara tahunan dengan nilai mencapai Rp 378,45 triliun.

Lalu program pensiun wajib terdiri atas program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan Polri. Total aset program ini mencapai Rp 1.106,97 triliun. “Angka ini tumbuh sebesar 10,60% secara tahunan,” ujar Ogi.

Sementara aset perusahaan penjaminan meningkat 7,26% secara tahunan menjadi Rp 47,90 triliun pada Agustus 2024. Nilai itu meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 44,66 triliun.

Manfaat Pensiun Bisa Cair Setiap Bulan

OJK juga memberi kejelaskan mengenai dana pensiun yang tidak bisa cair sampai dengan 10 tahun program berjalan. Ogi menegaskan bahwa dana pensiun tetap bisa dicairkan manfaatnya setiap bulan. “Yang tidak boleh dicairkan itu adalah pokok keseluruhannya," kata Ogi.

Sebelumnya, produk anuitas memang bisa dicairkan bahkan kurang dari satu bulan meskipun dikenakan penalti yang cukup besar. Tapi setelah adanya Peraturan OJK (POJK), proses pencairan pokok keseluruhan tidak bisa dilakukan dalam periode 10 tahun, namun peserta masih bisa merasakan manfaat anuitas setiap bulan.

Anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada peserta yang mencapai usia pensiun, janda/duda dan anak untuk jangka waktu tertentu atau secara berkala.

Ogi menyebut tujuan dari pelaksanaan program pensiun yaitu untuk menjaga kesinambungan penghasilan setelah memasuki usia pensiun. Jadi seluruh peserta program pensiun tetap menikmati manfaatnya sampai dengan berakhirnya usia pensiun.

Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengajukan pindah ke Solo, Jawa Tengah sejak September, bersamaan dengan masuknya masa pensiun sebagai kepala negara.

“Presiden Jokowi, terkait kependudukan, sudah mengajukan pindah ke Solo sejak September," kata Budi Murtono di Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/10).

Ketika ditanya soal ada tidaknya rencana penyambutan dari Kota Solo untuk Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Budi menyarakan belum.

Terkait Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, Budi menyatakan putra sulung Presiden Jokowi ini masih tercatat sebagai warga Kota Surakarta. Ia belum menerima informasi terkait rencana kepindahan Gibran ke Jakarta.

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober. Hal ini tertuang dalam Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 6 Tahun 2024.

Presiden Jokowi sudah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju saat memberikan arahan dalam sidang kabinet terakhir di Istana Garuda, Kompleks Istana Kepresidenan IKN Nusantara, Kalimantan Timur, bulan lalu (13/9).

Jokowi secara terbuka mengakui ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam interaksi atau yang belum maksimal selama sepuluh tahun kepemimpinannya. “Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya," kata Jokowi.

Musyawarah kabinet itu merupakan sidang kabinet terakhir di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi menyampaikan terima kasih kepada para menteri yang menjalankan instruksi presiden dan melaksanakan program serta visi misi pemerintah.

Ia meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju mendukung penuh proses transisi pemerintahan kepada Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Jokowi, hal itu merupakan bagian dari strategi agar program presiden terpilih dapat lansung berjalan efektif. Dia pun menginstruksikan jajaran menteri menyusun sekaligus menyetujui usulan regulasi atau kebijakan yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kita semua harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif, agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang," ujar Jokowi kepada para menteri.

Daya beli masyarakat Indonesia dinilai turun seiring terjadinya deflasi atau penurunan harga barang selama lima bulan berturut-turut. Kondisi ini berdampak terhadap transaksi e-commerce TikTok Shop Tokopedia?

Fashion Apparel and Campaign Senior Director Tokopedia and TikTok E-commerce Desey Muharlina Bungsu mencatat volume dan nilai transaksi lima bulan terakhir masih tumbuh.

“Selain itu, selalu ada penambahan jumlah konsumen yang berbelanja di Tokopedia maupun TikTok Shop Tokopedia dalam acara Hari Batik Nasional 2024 Tokopedia dan ShopTokopedia Bicara Tren Batik di kantor Tokopedia, Jakarta, Rabu (2/10).

Transaksi produk kategori fashion di Tokopedia misalnya, naik dua kali lipat dibandingkan kuartal II. Kenaikan tertinggi terutama terjadi di Tulungagung, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara dengan rata-rata peningkatan transaksi tiga kali lipat.

Penjualan kategori fesyen di TikTok Shop Tokopedia juga naik lebih dari 300%, terutama di Lampung, Yogyakarta, dan Bali.

Salah satu cara TikTok Shop Tokopedia mendorong transaksi yakni dengan menggelar kampanye promosi. Kampanye ‘Melokal dengan Batik’ misalnya, menggaet lebih dari 550 pengrajin batik di Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan. Penjual yang berpartisipasi dalam kampanye ini rata-rata mencatatkan kenaikan transaksi lebih dari 90%.

TikTok Shop Tokopedia juga menggelar kampanye ‘Tokopedia Fashion’ dengan diskon hingga Rp 500 ribu dan flash sale 90%. Ada juga kampanye ‘Beli Lokal’ dan ‘Pasar Berdaya Digital’ untuk memudahkan masyarakat mengakses produk dari para pedagang di pasar, seperti Pasar Tanah Abang Jakarta dan Pasar Beringharjo Yogyakarta.

E-commerce itu juga menggelar kampanye 'Selasa Bergaya' yang mendorong kenaikan transaksi
mukena, tas selempang, dan tote bag rata-rata lebih dari tig kali lipat pada September dibandingkan Juli.

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat deflasi secara bulanan alias month to month (mtm) pada September 0,12% dan secara tahunan atau year on year (yoy) 1,84%. Deflasi mtm terjadi sejak Mei atau lima bulan berturut-turut, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mei: 0,03%
2. Juni: 0,08%
3. Juli: 0,18%
4. Agustus: 0,03%
5. September: 0,12%

“Ini bukan kesuksesan dalam mengendalikan inflasi, melainkan tanda masyarakat sedang menahan belanja,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Selasa (1/10).

Selain itu, menurut dia data deflasi lima bulan berturut-turut bisa menandakan penurunan jumlah kelas menengah. “Mereka rentan dan sulit mencari pekerjaan. Sementara kelas menengah atas memilih menahan belanja, karena khawatir situasi ekonomi memburuk,” ujar Bhima.

Akan tetapi, Bank Indonesia atau BI menilai deflasi beruntun bukan menandakan pelemahan ekonomi. Deputi Gubernur BI Juda Agung justru menilai inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat stabil sekitar 2%.

“Itu inflasi masih di dalam kisaran BI. Kami tidak melihat itu sebuah pelemahan dalam perekonomian,” kata Juda di Gedung BI, Rabu (2/10).

Dalam pernyataan berbeda, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso juga menyatakan indeks harga konsumen atau IHK menurun dan terjaga dalam sasaran 2,5% plus minus 1% per September.

Menurut dia, inflasi yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter. Selain itu, ini merupakan hasil sinergi pengendalian inflasi antara BI dengan pemerintah pusat dan daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah alias TPIP dan TPID melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah,” kata Denny dalam pernyataan tertulis.

Hal senada disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Alasannya, inflasi inti tetap tumbuh pada Januari - September.

“Inflasi inti tumbuh, yang berarti perekonomian tumbuh. Pemerintah memerangi volatile food atau harga komoditas pangan yang bergejolak, yang akhirnya membuat adanya deflasi," kata Airlangga di Menara Kadin, Rabu (2/10).

Sejumlah pihak memberikan kritik terkait 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh Panitia Seleksi (Pansel) pada Selasa (1/10). Salah satunya Indonesia Corruption Watch atau ICW.

ICW mengkritik hasil seleksi terkait komposisi kandidat yang banyak berasal dari unsur penegak hukum aktif. Menurut ICW, kecenderungan ini bisa membuka ruang bagi konflik kepentingan serta loyalitas ganda.

Peneliti Kajian Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Diky Anandya, khawatir situasi tersebut dapat berdampak pada kinerja KPK. Ia juga mengkhawatirkan komisi antirasuah akan sulit independen ketika harus menangani kasus yang melibatkan instansi asalnya.

“Dari komposisi kandidat yang lolos ini tidak ideal, dari sepuluh nama yang lolos, ada lima kandidat dari unsur penegak hukum,” kata Diky saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (2/10).

ICW pun meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperhatikan aspek integritas, kompetensi, dan rekam jejak calon pimpinan KPK saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test. Hasil tes menjadi seleksi akhir sekaligus mementukan lima pimpinan KPK dalam lima tahun ke depan.

ICW juga menyoroti lolosnya nama Johanis Tanak ke dalam sepuluh kandidat capim KPK. Menurut Diky, Johanis Tanak merupakan sosok bermasalah, karena dugaan pelanggaran etik karena berkomunikasi dengan pihak yang sedang berperkara dalam kasus du=i Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2022.

“Kami menilai Pansel gagal untuk menggali lebih dalam mengenai tindakan yang bersangkutan. Termasuk saat Johanis menghapus bukti berupa pesan singkat dengan pihak yang berperkara,” ujar Diky.

Lebih jauh, ICW juga memberi perhatian khusus terkait proses seleksi capim KPK yang kurang transparan dan akuntabel. Diky mengatakan masukan dari masyarakat, termasuk ICW, tidak dihiraukan Pansel. Selain itu, wawancara calon pimpinan KPK tidak disiarkan secara terbuka, yang mengurangi transparansi proses seleksi.

Sedangkan Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada juga memberikan kritik yang sama. Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman mengatakan sebaiknya calon pimpinan dan dewan pengawas KPK diisi profesional dan sipil.

Zaenur mengatakan jika KPK didominasi penegak hukum lain, maka lembaga tersebut berpotensi tak independen. Ia juga mengatakan kondisi tersebut juga bisa menyebabkan loyalitas ganda calon pimpinan dan dewas KPK.

"Di situ ada polisi, jaksa, hakim, auditor, baik yang masih menjabat maupun yang sudah pensiun; atau pejabat-pejabat dari komisi lain negara," kata Zaenur pada Rabu (2/10) dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Pansel Capim KPK mengumumkan 10 nama peserta seleksi calon Pimpinan KPK periode 2024-2029 yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan tersebut dipublikasikan melalui pengumuman Pansel Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Nomor 85/PANSEL-KPK/10/2024 tertanggal 1 Oktober 2024.

Wakil Ketua Pansel Capim KPK, Arif Satria mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan beberapa hal dalam seleksi. Salah satu faktor yang disebutkan adalah kapabilitas, integritas, serta penerimaan dari masyarakat.

"Pertimbangan itu pun juga atas masukan berbagai kalangan," kata Arif di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Selasa (1/10).

Adapun lima kandidat Capim KPK yang berasal dari unsur penegak hukum sebagai berikut:

1. Djoko Poerwanto

Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Pol Djoko Poerwanto adalah seorang perwira tinggi (pati) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia saat ini menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), jenderal bintang dua itu menjabat Sejak Desember 2021.

2. Ibnu Basuki Widodo

Ibnu merupakan capim dari kalangan hakim. Ia memiliki catatan hitam dengan memvonis bebas terdakwa korupsi, Ida Bagus Mahendra Jaya Mart pada Oktober 2014. Ida bagus saat itu terjerat kasus pengadaan alat laboratorium IPA MTs di Kementerian Agama tahun 2010.

3. Setyo Budiyanto

Selain sempat menjadi Kapolda Sulawesi Utara, Setyo juga cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua.

4. Fitroh Rohcahyanto

Fitroh sempat menjadi Direktur Penuntutan KPK pada 2023. Ia kemudian mengundurkan diri dan kembali ke Kejaksaan Agung saat pengusutan kasus formula E.

5. Johanis Tanak.

Ia pernah bekerja di Kejaksaan Agung dengan menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung dan menjadi Direktur B Intelijen pada Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejaksaan Agung pada 2019. Ia lalu kemudian kembali menjabat sebagai kepala Kejaksaan Tinggi di Jambi pada 2020. Saat ini, Tanak merupakan salah satu pimpinan lembaga antirasuah.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan gelaran Southeast Asia Business Event Forum (SEABEF) in Conjunction with Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2024 turut membahas transformasi penyelenggara kegiatan yang mengedepankan aspek keberlanjutan.

"Kita akan bicara soal transformasi penyelenggaraan event ke sustainability," ujar Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Event) Kemenparekraf Vinsensius Jemadu, di Jakarta, Rabu (2/10).

Vije optimistis berbagai event di Indonesia bisa mengarah ke konsep yang lebih ramah lingkungan dengan mengusung isu keberlanjutan. "Termasuk SEABEF WITF 2024 ini betul-betul berbasis green event. Jadi, pilar-pilar keberlanjutan seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan itu betul-betul menjadi perhatian utama dari setiap penyelenggaraan event," ujarnya.

Hingga kini, Kemenparekraf telah menyiapkan panduan penyelenggaraan green event yang bekerja sama dengan Jejakin.com untuk merekam carbon footprint offset di beberapa wilayah yang meliputi Jakarta, Bali, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Jejak karbon tersebut akan dikompensasi dengan penanaman pohon, mangrove, dan lain-lain.

Sebelumnya, Kemenparekraf meluncurkan kampanye bertajuk "Keep The Wonder" untuk menggarap lebih serius pariwisata berkualitas dan ekonomi kreatif berkelanjutan.

“Di tengah tren global pariwisata berkelanjutan, Indonesia menekankan bahwa pariwisata berkelanjutan bukan sekadar tren, melainkan bentuk kepedulian nyata terhadap keberlangsungan alam dan lingkungan,” kata Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya.

Kampanye ini hadir untuk menghadapi tantangan di sektor pariwisata Indonesia yang semakin mengedepankan kualitas, pengalaman yang lebih baik, kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pembangunan ekonomi lokal, serta pengembangan sosial budaya yang inklusif.

Lebih dari 16 ribu pelari akan mengikuti wondr Jakarta Running Festival 2024 yang digelar di Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta pada 12 – 13 Oktober. PT KLAB atau Kelompok Lari Anak Bangsa menginisiasi acara ini.

“Acara ini bisa diikuti semua orang, mulai dari pelari profesional, komunitas hingga masyarakat umum dari anak-anak hingga lansia,” kata Chief Executive Officer KLAB, Dickie Widjaja saat konferensi pers, di Jakarta pada Rabu (2/10).

Ada lima kategori lari dalam wondr Jakarta Running Festival 2024 yakni:

• Taro Junior Dash: 100 meter, 200 meter, dan 400 meter
• wondr 5 kilometer atau km
• Electrum 10 km
• Jakarta Half Marathon 21,1 km
• Le Minerale Marathon 42,2 km

Selain lomba lari, wondr Jakarta Running Festival 2024 dimeriahkan dengan pameran pakaian, peralatan olahraga, festival musik, talkshow, dan tentang kuliner di Istora Senayan selama 10 - 13 Oktober.

KLAB menyediakan 21 posko kesehatan, 400 kru kesehatan, dan 15 ambulans selama acara wondr Jakarta Running Festival 2024.

Festival dirancang untuk menyatukan komunitas dan mempromosikan gaya hidup sehat bagi setiap peserta. Selain peserta lokal, pelari dari luar negeri akan turut ambil bagian dalam acara ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang memeriksa transaksi saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) secara mendalam. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini mencakup potensi perdagangan semu atau manipulasi pasar.

"Apabila terbukti ada pelanggaran, OJK akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Inarno dalam jawaban tertulis, Selasa (2/10).

Selain tindakan pemeriksaan, dalam kegiatan pengawasan transaksi saham, termasuk di antaranya BREN, Inarno menyebut OJK melakukan analisis atas pergerakan harga saham sesuai prosedur. Adapun prosedur yang dimaksud berlaku untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran dalam perdagangan saham.

Harga Saham BREN Melonjak Sampai 700%

Menurut catatan Katadata.co.id, saat initial public offering (IPO) atau penawaran umum perdana tanggal 9 Oktober 2023, harga saham emiten Prajogo Pangestu BREN ditutup di level Rp 975 per saham.

Harganya kemudian terus berfluktuasi dengan kecenderungan naik, hingga mencapai Rp 8.225 pada penutupan perdagangan 31 Mei 2024. Jika diakumulasikan, sejak IPO sampai 31 Mei 2024 harga saham BREN sudah melonjak sekitar 8 kali lipat atau melejit 744%.

Sampai 31 Mei 2024, BREN tercatat memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp 1.100 triliun, menempatkannya di peringkat ke-2 setelah BCA.

Menanggapi kenaikan harga saham perusahaan, manajemen BREN sudah pernah menyampaikan keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Direktur dan Corporate Secretary BREN Merly mengatakan sektor usaha di bidang energi baru terbarukan merupakan sektor yang tengah mendapat perhatian luas secara global dan sangat diminati.

Selain itu, saat ini tidak banyak saham di sektor usaha energi terbarukan yang mencatatkan sahamnya di BEI. Faktor-faktor tersebut menjadi pendorong kenaikan harga saham perusahaan.

Merly juga mengungkapkan, investor memiliki keinginan untuk menjadi pemegang saham BREN dalam jangka karena kepercayaan terhadap Prajogo Pangestu, orang terkaya nomor satu di Indonesia.

Sejalan dengan itu, meningkatnya harga dan volume transaksi yang terjadi pada periode April-Mei ditengarai akibat masuknya saham BREN ke dalam S&P Global Clean Energy Index & iShares Clean Energy pada 19 April 2024. Hal itu menyebabkan arus dana masuk dari ETF sebesar US$ 75 juta hingga US$ 150 juta saham.

“Kepemilikan ETF mengalami peningkatan sampai dengan US$ 187 juta saham pada 20 Mei 2024,” tulis Merly dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (28/5).

Saham BREN Anjlok Usai Keluar dari Indeks FTSE

Saham BREN sempat masuk indeks bergengsi Financial Times Stock Exchange (FTSE) Global Equity Series. Namun, saham emiten energi terbarukan itu kemudian dikeluarkan dari indeks tersebut karena dianggap jumlah saham beredar (free float) tidak memenuhi syarat. Saham emiten dengan kode BREN ini pun langsung jeblok pada perdagangan 20 September dan menyentuh level Auto Reject Bawah (ARB).

Berdasarkan data RTI Business, saham BREN anjlok 19,95% atau 2.200 poin ke Rp 8.825 per saham pada pukul 10.00 WIB 20 September 2024. Volume yang diperdagangkan tercatat 10,65 juta dengan nilai transaksi Rp 93,98 miliar dan kapitalisasi pasarnya Rp 1.180 triliun saat itu.

Mengutip pengumuman FTSE Russell, pada Kamis (19/9), emiten energi terbarukan ini dikeluarkan dari indeks FTE karena tidak memenuhi ketentuan free float. Free float adalah jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan secara publik di pasar sekunder. Salah satu syarat saham perusahaan publik masuk di FTSE Global Equity Index adalah memiliki jumlah saham beredar di atas 5%.

FTSE Russell menyebut saham BREN dikuasai empat pemegang saham dengan kepemilikan mencapai 97%. “Penghapusan akan efektif sejak pembukaan perdagangan pada Rabu, 25 September 2024,” demikian tertulis dalam pengumuman FTSE.

Manajemen BREN telah mengirimkan surat kepada FTSE Russell untuk memprotes keputusan tersebut. Legal & Corporate Secretary Department BREN, Randika Pratama, mengatakan saham BREN dikeluarkan dari indeks FTSE Global Equity karena klaim yang salah, yang menyebut empat pemegang saham menguasai 97% saham Barito Renewables Energy.

Menurutnya, pernyataan tersebut tidak benar. “Akibat dari publikasi ini, saham kami mengalami volatilitas signifikan, menyebabkan gangguan yang tidak perlu di pasar,” tulis Randika dalam suratnya, dikutip Senin (23/9).

Manajemen BREN juga meminta agar informasi yang dikutip segera ditinjau ulang. Perusahaan mendesak FTSE Russell untuk mencabut pernyataan tersebut dan segera menerbitkan koreksi resmi untuk memperbaiki situasi.

Usai didepak dari indeks FTSE, investor asing melego saham Barito Renewables Energy bahkan sampai Rp 822,1 miliar dalam sehari yaitu pada perdagangan Selasa (25/9).

Selama sepekan perdagangan yaitu dari 17 September sampai dengan 20 September dengan total nilai saham BREN yang dijual investor asing yakni Rp 1,1 triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang memeriksa transaksi saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) secara mendalam. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini mencakup potensi perdagangan semu atau manipulasi pasar.

"Apabila terbukti ada pelanggaran, OJK akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Inarno dalam jawaban tertulis, Selasa (2/10).

Selain tindakan pemeriksaan, dalam kegiatan pengawasan transaksi saham, termasuk di antaranya BREN, Inarno menyebut OJK melakukan analisis atas pergerakan harga saham sesuai prosedur. Adapun prosedur yang dimaksud berlaku untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran dalam perdagangan saham.

Harga Saham BREN Melonjak Sampai 700% dari 9 Oktober 2024 - 31 Mei 2024

Menurut catatan Katadata.co.id, saat initial public offering (IPO) atau penawaran umum perdana tanggal 9 Oktober 2023, harga saham emiten Prajogo Pangestu BREN ditutup di level Rp 975 per saham.

Harganya kemudian terus berfluktuasi dengan kecenderungan naik, hingga mencapai Rp 8.225 pada penutupan perdagangan 31 Mei 2024. Jika diakumulasikan, sejak IPO sampai 31 Mei 2024 harga saham BREN sudah melonjak sekitar 8 kali lipat atau tumbuh 744%.

Sampai 31 Mei 2024, BREN tercatat memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp 1.100 triliun, menempatkannya di peringkat ke-2 setelah BCA.

Anjloknya Saham BREN Usai Keluar dari Indeks FTSE

Namun demikian, Barito Renewables Energy dikeluarkan dari indeks bergengsi Financial Times Stock Exchange atau FTSE. Saham emiten dengan kode BREN ini pun langsung jeblok pada perdagangan 20 September dan menyentuh level Auto Reject Bawah (ARB).

Berdasarkan data RTI Business, saham BREN anjlok 19,95% atau 2.200 poin ke Rp 8.825 per saham pada pukul 10.00 WIB 20 September 2024. Volume yang diperdagangkan tercatat 10,65 juta dengan nilai transaksi Rp 93,98 miliar dan kapitalisasi pasarnya Rp 1.180 triliun saat itu.

Mengutip pengumuman FTSE Russel pada Kamis (19/9), emiten energi terbarukan ini dikeluarkan dari indeks FTE karena tidak memenuhi ketentuan free float.

Free float adalah jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan secara publik di pasar sekunder. Salah satu syarat saham perusahaan publik masuk di FTSE Global Equity Index adalah memiliki jumlah saham beredar di atas 5%.

Sementara itu, BREN saat ini dikuasai empat pemegang saham dengan kepemilikan mencapai 97%.

“Penghapusan akan efektif sejak pembukaan perdagangan pada Rabu, 25 September 2024,” demikian tertulis dalam pengumuman FTSE.

Asing Lego Saham BREN Hingga Rp 1 Triliun

Usai didepak dari indeks FTSE, investor asing melego saham Barito Renewables Energy bahkan sampai Rp 822,1 miliar dalam sehari yaitu pada perdagangan Selasa (25/9).

Selama sepekan perdagangan yaitu dari 17 September sampai dengan 20 September dengan total nilai saham BREN yang dijual investor asing yakni Rp 1,1 triliun

Macquarie Australia melibatkan para penasihat untuk menjajaki potensi penjualan anak perusahaannya, Corio Generation. Corio merupakan pengembang pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) lepas pantai terbesar kedua di dunia.

Corio mengawasi proyek-proyek angin lepas pantai berkapasitas 30 gigawatt yang tersebar di Eropa, Asia Pasifik, dan Amerika. Proyek-proyek tersebut termasuk 5 Gigawatt (GW) proyek-proyek di seluruh Inggris, seperti West of Orkney di Skotlandia dan Outer Dowsing di lepas pantai timur Inggris.

Menurut sumber Reuters yang mengetahui transaksi ini, Macquarie berencana untuk mengukur minat dari beberapa investor strategis dan investor keuangan akhir tahun ini untuk penjualan saham penuh atau minoritas di Corio. Juru bicara Macquarie dan Corio menolak berkomentar mengenai kabar ini.

Pergeseran penggunaan energi bahan bakar fosil telah memicu peningkatan investasi di ladang angin lepas pantai. Alhasil, PLTB lepas pantai menghasilkan output daya yang lebih tinggi daripada instalasi darat.

Namun, meningkatnya biaya material, kebutuhan infrastruktur yang signifikan, gangguan rantai pasokan, dan kekurangan desain menambah biaya pembangunan proyek.

Menurut salah satu sumber, valuasi Corio akan bergantung pada bagaimana calon investor memandang proyek-proyek perusahaan, yang membutuhkan investasi miliaran dolar untuk dapat beroperasi. Rencana penjualan saham Corio ini menyusul kesepakatan Macquarie pada 2022 dengan Dana Pensiun Guru Ontario untuk memfasilitasi pengembangan beberapa proyek PLTB lepas pantai.

Eropa Memimpin Pengembangan PLTB Lepas Pantai

Berdasarkan data dari Global Wind Energy Council, Eropa saat ini memimpin dalam hal pembangkit listrik tenaga angin terapung lepas pantai.

Eropa kehilangan statusnya sebagai pasar pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai terbesar di dunia pada 2022 dengan Amerika Serikat dan Tiongkok yang menyalipnya dalam hal penambahan kapasitas.

Namun, Eropa masih memegang posisi teratas untuk pembangkit listrik terapung, yang merupakan 79% dari penambahan baru tahun lalu. Secara keseluruhan, kapasitasnya mencapai 208 megawatt atau 88% dari instalasi global.

Sebagian besar berasal dari proyek-proyek demo kecil, namun beberapa negara mulai mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi ke tingkat komersial.

Prancis sedang dalam proses mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin terapung komersial pertama di dunia. Proyek Pennavel akan dibangun di lepas pantai Brittany dan dijadwalkan mulai beroperasi pada 2031.

Proyek ini diharapkan dapat menghasilkan 250 Megawatt (MW). Kapasitas proyek ini cukup untuk menyediakan listrik bagi 450.000 orang setiap tahunnya.

Inggris menargetkan produksi hingga 5 Gigawatt (GW) di tahun 2030 dan berkembang dengan dukungan pemerintah. Norwegia juga menjadi incaran para pengembang PLTB lepas pantai yang telah memiliki proyek percontohan.

Gaji pekerja bakal kembali dipotong untuk iuran program pensiun. Rencana tersebut sejalan dengan amanat dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK.

Namun rencana iuran pensiun tambahan itu mendapat protes dari banyak pihak. Karena iuran bersifat wajib bakal membebani pekerja karena potongan gaji makin besar. Kebijakan ini akan menggerus daya beli masyarakat hingga akhirnya menekan ekonomi.

Apalagi, gaji mereka sudah dipotong untuk iuran jaminan hari tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian potongan gaji untuk iuran BPJS Kesehatan, Pajak Penghasilan (PPh) 21, dan adanya rencana iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan iuran pensiun wajib tersebut dapat semakin melemahkan daya beli masyarakat. “Soal dana pensiun wajib ini memang kontraproduktif terhadap daya beli,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Rabu (2/10).

Jika dilihat dari sisi pekerja, tambahan potongan iuran pensiuna dapat menurunkan daya beli. Karena pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income para pekerja menjadi semakin berkurang.

Kebijakan ini bisa semakin berbahaya jika tanpa dibarengi dengan peningkatan gaji pekerja. Apalagi dalam 10 tahun terakhir, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) masih rendah. “Adanya dana pensiun wajib, akan makin memperburuk jumlah pendapatan yang bisa dibelanjakan,” ujar Bhima.

Padahal, pungutan pekerja juga sudah terlalu banyak dibebankan kepada pekerja seperti iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan membayar PPh 21. Belum lagi, adanya rencana pungutan Tapera. Berbagai iuran itu bakal menggerus belanja dan tabungan pekerja.

“Efeknya juga ke perputaran ekonomi bisa melambat, industri terpukul dan akhirnya PHK. Jadi ada korelasi rencana dana pensiun wajib ke pendapatan pekerja yang makin rendah ke depannya,” kata Bhima.

Berdampak Pada Kelas Menengah

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menyebut permasalahan iuran pensiun tambahan ini karena bersifat wajib dan bisa berdampak kepada kelas menengah. “Kalau ini menjadi wajib, maka akan menjadi masalah, karena kondisi masyarakat kelas menengah sangat bervariasi,” kata Faisal.

Faisal menilai kebijakan tersebut tidak tepat bagi pekerja yang berpenghasilan kecil. Karena mereka akan kesulitas untuk menabung dan memenuhi kebutuhan hidupnya.“Bahkan untuk menabung susah. Apalagi kalau masih harus meminjam dan dikurangi lagi pendapatan mereka untuk iuran pensiun,” ujar Faisal.

Pada akhirnya, kelas menengah bakal kesulitan untuk memikirkan masa depannya. Sebab pendapatan mereka makin berkurang karena harus menanggung banyak iuran, termasuk dari pensiun wajib tersebut.

“Untuk sekarang saja, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ini yang perlu dipikirkan dampak dari kebijakan iuran pensiun wajib. Kalau diwajibkan ke semua kelompok akan mempengaruhi daya beli mereka,” kata Faisal.

Faisal menyarankan, sebaiknya kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap terhadap kelompok pekerja tertentu. Misalnya diterapkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) terlebih dahulu.

Hal itu bisa dilakukan sekaligus untuk membuktikan bahwa pengelolaan dana pensiun aman. “Jangan sampai ada kasus penyalahgunaan dana pensiun yang akan menjadi mengikis kepercayaan masyarakat," ujarnya.

Rasio Pendapatan Pekerja Bisa Ideal

Ekonom Celios Nailul Huda mengilai kebijakan iuran pensiun ini dapat meningkatkan replacement ratio income atau rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan nilai gaji yang diterima saat masih aktif bekerja.

Namun replacement ratio income ini harus mencapi 40%. “Replacement ratio income yang lebih tinggi juga semakin menurunkan beban anak dalam membiayai kebutuhan orang tua ketika pensiun dan tidak menjadi sandwich generation,” kata Huda.

Menurut Huda, replacement ratio saat ini masih di angka 15%. Rasio ini masih kecil di tengah anggapan bahwa biaya hidup orang tua ketika pensiun dibiayai oleh anak-anaknya. “Ini yang harus diubah agar tidak menjadi beban anak-anaknya ke depan,” ujar Huda.

Untuk meningkatkan replacement ratio perlu beberapa strategi. Salah satunya melalui peningkatan tambahan iuran wajib yang disesuaikan dengan peningkatan pendapatan atau gaji. Kedua, melalui placement dana pensiun yang ditempatkan pada portofolio yang menguntungkan serta aman.

Selain itu, ada baiknya program dana pensiun pemerintah ini diukur dengan iuran yang naiknya secara gradual. “Jangan tetiba langsung naik secara signifikan yang akan membebani masyarakat,” ujar Huda.

Pertumbuhan pendapatan tenaga kerja juga harus ditingkatkan, dengan mengerek kenaikan UMP sebesar inflasi, ditambah pertumbuhan ekonomi sekitar 8% per tahun. “Jika ada kenaikan gaji yang layak, saya rasa lebih pas ketika mau dikenakan iuran wajib dana pensiun,” kata Huda.