IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi meninjau progres pembangunan kereta api (KA) Trans Sulawesi rute Makassar-Parepare. Saat ini, sedang dibangun jalur ke pabrik semen milik PT Semen Tonasa, anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR).

Menhub mendorong agar kereta Makassar-Parepare tak hanya digunakan sebagai angkutan penumpang, melainkan juga sebagai moda transportasi barang. Oleh karena itu, jalur cabang (siding track) dari Stasiun Mangilu, Kabupaten Pangkep menuju pabrik semen Tonasa tengah dipercepat.

"Tentu ada upaya-upaya yang dilakukan sehingga konektivitas barang atau semen dari pabrik Semen Tonasa sampai ke pelabuhan, bisa diangkut menggunakan kereta api," kata Menhub melalui keterangan resmi yang dikutip Minggu (21/7/2024).

Saat ini, kata Menhub, KA Makassar-Parepare telah terbangun sepanjang 118 kilometer (km), termasuk Stasiung Mangilu-Stasiun Garongkong 56,7 km. Siding track antara Stasiun Mangilu ke pabrik semen Tonasa akan memakan jarak 15,7 km.

Menhub berharap, kehadiran siding track tersebut dapat mempercepat arus barang dari pabrik semen Tonasa menuju Stasiun Garongkong yang lokasinya dekat dengan pelabuhan. Dengan begitu, jalur kereta api ini dapat berkelanjutan.

Direktur Utama Semen Tonasa Asruddin menambahkan, kehadiran KA Trans Sulawesi memiliki manfaat yang positif baik bagi pelaku industri maupun masyarakat luas. Dia berharap KA ini berdampak secara ekonomi khususnya di Kabupaten Pangkep dan umumnya Sulawesi.

Saat ini, KA Makassar-Parepare telah beroperasi melewati tujuh stasiun dari Stasiun Mangilu di Pangkep dan Stasiun Garongkong di Kabupaten Barru. Lima stasiun lainnya yang dilewati yakni Stasiun Barru, Stasiun Tanete Rilau, Stasiun Mandelle, dan Stasiun Labakkang.

Operasional kereta tersebut menggunakan KA Andalan Celebes dan KA Lontara. KA ini melayani empat perjalanan setiap hari dengan kapasitas 270 kursi. Sejak beroperasi pertama kali hingga Juli 2024, total penumpang mencapai 377.456 dengan tingkat keterisian (load factor) 76,24 persen.

(RFI)

IDXChannel - Kepulauan Seribu tak hanya menjadi lokasi pariwisata. Salah satu bagian Provinsi DKI Jakarta itu disiapkan menjadi pusat ekonomi dan bisnis.

"Nantinya di beberapa pulau akan ada pusat ekonomi dan bisnis, bukan hanya pariwisata saja," kata Bupati Kepulauan Seribu Juanedi, Sabtu (20/7/2024).

Dia menambahkan, saat ini Kepulauan Seribu sedang dalam pengembangan. Nantinya akan menjadi Maldivenya Indonesia.

"Kepulauan Seribu sedang dikembangkan untuk dijadikan Maldive-nya Indonesia. Semoga pada tahun ini juga akan di-grounbreaking pembangunan Negeri Seribu Pulau di Pulau Panggang," katanya.

Dia berharap pembangunan Negeri Seribu Pulau tersebut tentunya bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu.

"Ke depan Kepulauan Seribu akan sama dengan daratan, akan setara dengan daratan karena mempunyai kawasan ekonomi khusus," katanya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Kabupaten Kepulauan Seribu bisa menjadi teladan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Indonesia dalam usianya yang ke-22 tahun.

"Saya berharap bisa semakin maju dan menjadi teladan dalam pembangunan berkelanjutan bagi wilayah pesisir," kata dia.

Heru mengingatkan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu agar memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memajukan wilayah termasuk di bidang kesehatan masyarakat.

(NIY)

IDXChannel - Penetapan harga eceran tertinggi (HET) baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.

Hal ini terjadi lantaran produsen dan pedagang lebih yakin lantaran MinyaKita sudah memilik kepastian harga.

"Itu karena produsen dan pedagang sekarang memiliki kepastian harga baru," ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara, Arif Mandu lewat keterangannya, Sabtu (20/7/2024).

Arif menambahkan, keterbatasan suplai MinyaKita di pasar akhir-akhir ini salah satunya diakibatkan belum naiknya HET.

Dia menambahkan, pihaknya memiliki kendala dalam menyimpan stok MinyaKita tersebut.

"Bisa karena suplai ditahan menunggu HET baru atau bisa juga karena faktor lain," kata dia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan HET terbaru minyak goreng rakyat atau MinyaKita sebesar Rp15.700 per liter dari harga sebelumnya Rp14 ribu per liter.

(NIY)

IDXChannel - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyalurkan dana kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp18,97 miliar di Sumatera Selatan (Sumsel).

"Penyerahan itu merupakan salah satu upaya mengakselerasi penyaluran KUR pada semester II/2024 di Sumsel," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekomonian Ferry Irawan, Sabtu (20/7/2024).

Dia menambahkan, debitur penerima KUR ini terdiri dari pelaku usaha, wanita, dan juga penyandang disabilitas.

Kemenko Perekonomian mencatat realisasi penyaluran KUR di Sumsel sampai dengan periode Juni 2024 telah mencapai Rp4,34 triliun.

"Dengan mempertimbangkan kondisi socio economic status (SES) di wilayah itu penyaluran KUR dapat dioptimalkan lagi," kata dia.

Sementara itu, dari data Kemenko Perekonomian, penerima KUR terbesar di Pulau Sumatra, salah satunya adalah Provinsi Sumsel.

Namun, pihaknya berharap realisasi penyerapan KUR di wilayah itu dapat ditingkatkan.

“Program KUR maupun PSR di Sumsel diharapkan dapat ditingkatkan lagi,” katanya.

(NIY)

IDXChannel - Bonus demografi hingga fenomena teknologi robotik menjadi perhatian para praktisi human capital agar tidak menjadi bencana bagi Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan digital mumpuni.

Hal itu dituangkan dalam cetak biru atau blueprint yang dirumuskan praktisi human capital Tanah air untuk menuju Indonesia Emas 2024.

Chairman of Steering Committee Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK), Yunus Triyonggo mengatakan, kemajuan teknologi menjadi hal yang tak bisa dihindari generasi muda. Karena membanjirnya imaging technology ke semua negara dengan adanya teknologi robotik menjadi tantangan buat Indonesia.

"Bagaimana mempersiapkan kita untuk tidak menjadi korban dari hadirnya perkembangan teknologi tersebut. Dan di situlah terkandung makna bagaimana kita punya peluang untuk melakukan intervensi. Intervensi yang memberikan dampak eksponensial mengenai bagaimana memengaruhi kehidupan kita, cara kita bekerja, cara kita berinteraksi, dan sebagainya," ujar Yunus dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (20/7).

Dia menambahkan, dalam pengembangan SDM seharusnya concern kepada digital talent dengan mempercepat program yang berkontribusi untuk masa depan Indonesia. Menurut Yunus, manusia harus menguasai secepatnya kemajuan teknologi sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Kemampuan SDM, sambungnya, penting untuk mengejar bonus demografi yang akan dialami Indonesia. Jepang yang menyadari bonus demografi pada 1970 berusaha mengejarnya selama 20 tahun sebelum akhirnya menjadi negara maju.

"Nah ini adalah salah satu ilustrasi ya bagaimana 2045 itu kita akan diproyeksikan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 5 di dunia. Tentunya proyeksi ini harus kita sambut dengan gegap gempita untuk bisa mewujudkannya," tutur Yunus.

Dia menuturkan, dependensi rasio Indonesia diperkirakan akan terendah di 2030. Artinya, 64 persen sampai 70 persen penduduk Indonesia di tahun itu berada di usia produktif, yaitu 15 tahun sampai 64 tahun.

"Maka dari itu, kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita abai, kita lalai, kita bisa menjadi bencana demografi karena akan banyak unemployment (pengangguran). Ketika banyak orang yang unskill, maka kriminalitas akan meningkat secara drastis," kata Yunus.

Untuk itu, para praktisi human capital akan membuat blueprint untuk pemerintahan baru.

Inisiatif tersebut akan dijelaskan secara detail dalam event Indonesia Human Capital & Beyond Summit (IHC-BS) yang akan digelar pada 13-15 November 2024 di Jakarta.

Indonesia Emas 2045 adalah visi untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia dengan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas hidup, kemajuan teknologi, dan keunggulan di berbagai sektor. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan.

Kualitas sumber daya manusia yang adaptif dan inovatif adalah kunci. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan penting untuk membentuk tenaga kerja yang kompeten. Semangat kewirausahaan dan kreativitas juga harus didorong agar mampu bersaing secara global.

(FAY)

IDXChannel - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjuk Bank Mandiri (BMRI) sebagai Bank Pembayaran dan Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk pasar modal.

Periode kerja sama yang berlaku dari 2024 hingga 2029 ini resmi ditandatangani oleh Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat dan Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria mengatakan, Bank Mandiri telah mengemban peran sebagai bank pembayaran sejak tahun 1995.

"Sejak tahun 2011, Bank Mandiri telah aktif sebagai Bank Administrator RDN, dengan total RDN yang dikelola kini mencapai lebih dari 500 ribu rekening per Mei 2024," kata Eka lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (20/7/2024).

Dia menambahkan, Bank Mandiri bersama Mandiri Sekuritas pun telah melakukan integrasi aplikasi Mandiri Online Securities Trading (MOST) di Livin’ by Mandiri. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akses layanan investasi digital bagi nasabah.

"Melalui kolaborasi ini, sekarang nasabah dapat lebih cepat dan mudah membuka RDN serta memantau portofolio investasi, transfer dan tarik saldo dari RDN melalui Livin’ by Mandiri," katanya.

Serangkaian inovasi ini, kata dia, diharapkan akan semakin mendorong minat berinvestasi masyarakat.

"Penunjukan ini menegaskan komitmen Bank Mandiri dalam memberikan layanan keuangan terbaik kepada nasabah. Kami juga telah mengintegrasikan layanan digital dari Mandiri Group untuk menghadirkan solusi finansial lengkap melalui platform Livin’ dan Kopra by Mandiri," kata dia.

Bank Mandiri bersama Mandiri Group saat ini telah menawarkan rangkaian produk dan layanan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan transaksi pasar modal nasabah.

Layanan tersebut mencakup jasa pengelolaan aset, kustodian, penyelesaian transaksi, tindakan korporasi, penyediaan infrastruktur investasi, hingga layanan lainnya seperti initial public offering (IPO) dan penawaran tender.

"Dengan berbagai inisiatif dan inovasi, Bank Mandiri terus berupaya untuk menjadi mitra utama bagi para pelaku pasar modal dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang efisien dan berdaya saing tinggi," kata Eka.

(NIY)

IDXChannel - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendorong pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Yogyakarta terus berinovasi dan berkarya.

Mereka harus mampu membangun jejaring untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

“Kota Yogyakarta memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar, khususnya pada subsektor aplikasi, kuliner, fesyen, kriya serta film, animasi dan video yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku ekraf,” kata Sandiaga pada Workshop Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) Kreatif Indonesia di Kota Yogyakarta, Sabtu (20/7/20204).

Dia menambahkan, pelaku ekraf juga harus lebih melek teknologi digital. Mereka harus mampu memanfaatkan untuk memasarkan produknya yang lebih luas.

“Perlu kreativitas dan inovasi dalam menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi,” katanya.

Kemenparekraf terus berupaya mendorong kebangkitan ekonomi kreatif, salah satunya melalui Penyelenggaraan Workshop KaTa Kreatif Indonesia, seperti yang dilaksanakan di Ndalem Ngabean Resto, Kota Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti 150 pelaku ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta.

Workshop ini memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan pengusaha UMKM dalam mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif sehingga memiliki nilai tambah dan memberikan penguatan branding dari produk-produknya.

Kemenparekraf akan terus melakukan penguatan terhadap ekosistem ekonomi kreatif secara komprehensif di Kota Yogyakarta yang terus mengembangkan simpul kabupaten/kota kreatif berdasarkan subsektor ekonomi kreatifnya.

(NIY)

IDXChannel - Wakil Menteri (Wamen) Investasi/BKPM Yuliot membeberkan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas impor bagi perusahaan pertanian untuk pengadaan mesin dan peralatan pertanian.

"Kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi seperti yang sedang berjalan di Merauke melalui pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik," kata Yuliot dalam keterangan resminya, Sabtu (20/7/2024).

Bahkan, kata dia, pemerintah juga siap untuk memberikan fasilitas pembebasan bea masuk pada sektor pertanian tersebut diberikan terutama bagi mekanisasi pertanian perkebunan dalam rangka ketahanan pangan dan energi.

"Fasilitas importasi mesin peralatan untuk sektor pertanian itu kan tidak ada. (Saat) ini harus melalui mekanisme normal, bayar bea masuk," katanya.

"Padahal kebutuhan kita ke depan khususnya untuk pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan energi itu, perlu sektor pertanian kita masukkan sebagai sektor yang mendapatkan fasilitas," kata dia.

Yuliot juga membeberkan perkembangan investasi perkebunan tebu dan industri gula di Merauke. Diungkapkannya, saat ini pengembangan klaster 3 dari lahan tebu dengan luas 2 juta hektare di Kabupaten Merauke terus berjalan.

"Pembangunan industri gula klaster 3 ini direncanakan ada lima pabrik yang akan dibangun dan terintegrasi dengan bioetanol. Saat ini sudah disiapkan infrastruktur dan pendanaan oleh pelaku usaha di Kabupaten Merauke," katanya.

"Selain itu, juga telah dibangun Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama dengan Sugar Research Australia (SRA)," kata dia.

Rencana total investasi perkebunan tebu terintegrasi pada swasembada gula dan bioetanol klaster 3 di Merauke, Papua Selatan ini mencapai USD5,62 miliar atau setara Rp83,27 triliun.

Investasi tersebut terdiri dari perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian sebesar Rp29,2 triliun, pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol sebanyak Rp53,8 triliun, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia senilai Rp120 miliar, dan pembangunan fasilitas riset dan inovasi mencapai Rp150 miliar per tahun.

(NIY)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024.

Kepmendag ini merupakan wujud langkah gerak cepat pemberantasan impor ilegal serta untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.

Zulhas mengatakan, Kepmendag tersebut ditandan tangani pada Kamis lalu (18/7/2024) dan mulai berlaku di hari sejak penandatanganan hingga 31 Desember 2024.

"Gerak cepat Kemendag tersebut menuntaskan permasalahan banjir impor ilegal yang mempengaruhi ketahanan industri dalam negeri dan stabilitas perdagangan dalam negeri," kata Zulhas lewat keterangannya, Sabtu (20/7/2024).

Zulhas melanjutkan, Satgas Pengawasan Impor barang tertentu tersebut dibentuk dalam kondisi urgensi yang tinggi. Kondisi terparah yang terdampak saat ini yaitu industri tekstil dengan banyaknya pabrik yang terpaksa tutup.

"Hal itu mengakibatkan. banyaknya pabrik tekstil yang tutup, tingginya angka PHK para pekerjanya, hingga turunnya pemasukan negara," kata Zulhas.

Lebih lanjut, Mendag Zulhas mengatakan impor ilegal tersebut merugikan banyak pihak di dalam negeri. Salah dua imbasnya, lanjut Zulhas, yakni predatory pricing dan kondisi produk yang tidak bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan standar nasional Indonesia (SNI).

"Ada keluhan dari berbagai pemangku kepentingan tentang maraknya produk-produk yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara Standar Nasional Indonesia (SNI) serta pemenuhan standar-standar lainnya," kata dia.

(NIY)

IDXChannel - Pemerintah akan mewajibkan kendaraan bermotor untuk menggunakan asuransi third party liability (TPL). Targetnya penerapan asuransi kendaraan tersebut akan berlaku efektif pada 2025.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, jika kebijakan iuran asuransi TPL ini bersifat wajib untuk seluruh pemilik kendaran, maka diproyeksikan uang yang terkumpul dari iuran asuransi itu lebih dari Rp6,3 triliun per tahun. Bahkan angka tersebut baru hasil hitung-hitungan pengenaan iuran dari kendaraan bermotor.

Menurutnya, berdasarkan data dari Korlantas Polri, jumlah populasi kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2023 lalu sebanyak 153.400.392 unit. Angka tersebut terdiri dari 127,97 juta unit sepeda motor, 19,17 juta mobil pribadi, dan sisanya angkutan barang dan orang.

Irvan mengambil sampel dari total jumlah kendaraan roda dua yang ada di Indonesia sebanyak 127,97 juta unit. Sedangkan premi yang biasa dibayarkan untuk nasabah asuransi TPL sebesar 1 persen dari nilai tanggungan.

"Premi 1 persen saja dari nilai tanggungan, misalnya nilai tanggungan Rp5 juta berarti Rp50 ribu setahun," kata Irvan dalam diskusi Polemik Trijaya secara virtual, Sabtu (20/7/2024).

Jika rerata nilai tanggungan asuransi TPL sebesar Rp5 juta untuk satu kali insiden, maka premi yang dikenakan sebesar Rp50 ribu per tahun. Sehingga jika dikalikan dengan total jumlah kendaraan roda dua, maka potensi dana yang dihimpun sebesar Rp6,3 triliun per tahun.

"Saat ini saja jumlah kendaraan roda dua sudah sekitar 127 juta, kalau dikali Rp50 ribu, itu sekitar Rp6,3 triliun. Ini baru roda dua saja," kata dia.

Lebih lanjut, Irvan menjelaskan asuransi TPL tidak menanggung pemilik kendaraan, melainkan pihak ketiga yang menjadi korban atas kelalaian pengendara, semisal tertabrak.

"TPL ini nanti untuk menanggung risiko yang tertabrak atau pihak ketiga, misalnya tabrak warung, kendaraan, tabrak bus, dan sebagainya, jadi bukan kendaraan sendiri," katanya.

Irvan menjelaskan, selama ini asuransi TPL memang sudah ada, namun hanya bersifat sukarela. Biasanya pengguna asuransi ini adalah pemilik mobil mewah, sebab para owner mobil mewah rentan menghadapi gugatan atas kelalaian yang dilakukan di jalan.

Sehingga asuransi TPL akan bekerja untuk menghadapi potensi gugatan-gugatan tersebut melalui ganti rugi yang dibayarkan oleh penyedia asuransi. Sebab selama ini, beban ganti rugi masyarakat tergolong cukup besar jika terjadi atas kelalaian berkendara.

"Kalau misalnya itu mobil mewah yang menabrak orang, atau rumah orang tentu gugatan pihak ketiga itu besar, itulah sebabnya mobil mewah itu biasanya mengambil TPL besar karena dia khawatir menghadapi gugatan pihak ketiga yang menganggap pengendara ini mobil mewah," kata Irvan.

(NIY)

IDXChannel - Menteri Pariwisata Ekonomi Dan Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Uno, membentuk satgas khusus untuk mengatasi mahalnya tiket pesawat domestik.

Sebab, Sandiaga menilai mahalnya tiket pesawat domestik di Indonesia secara tidak langsung bisa mempengaruhi kemajuan pariwisata di tanah air

“Mahalnya harga tiket pesawat domestik tentunya membawa dampak pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah segera membentuk satuan tugas khusus,” ujar Sandiaga, melansir dari postingan di akun Instagram-nya, @sandiuno.

Sandiaga juga memastikan pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi harga tiket pesawat rute domestik yang dinilai mahal.

“Kami telah melakukan koordinasi yang menghasilkan beberapa langkah untuk mengatasi harga tiket pesawat, terutama rute domestik yang mahal,” ujarnya.

Dia melanjutkan, langkah-langkah tersebut tengah dikaji oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemenparekraf, Kemenhub, Kemenko Perekonomian, Kemenkomarves, serta kementerian atau lembaga terkait lainnya.

Kajian tersebut dilakukan untuk membuat komponen harga tiket pesawat domestik lebih efisien. “Sehingga harga tiket pesawat bisa kembali turun dan terjangkau,” tuturnya.

Sebelumnya, Sandi juga berharap harga tiket pesawat sudah turun sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir. Karena itu ia mengklaim Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat sudah bekerja.

“Satgas sudah mulai bekerja dan nanti akan disampaikan pada Agustus hasil kerja bulan pertama,” ujar Sandi di sela kunjungan ke Desa Wisata Jatimulyo, Kulonprogo dalam rangkaian Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, Jumat (19/7/2024).

Satgas ini kata Sandi telah melaksanakan beberapa kegiatan. Mulai dari membedah harga avtur, berbagai jenis pajak dan bea yang selama ini dibebankan pada industri penerbangan termasuk biaya perawatan pesawat.

Seperti diketahui, belakangan ini ramai soal isu terkait harga tiket pesawat domestik lebih mahal daripada harga tiket pesawat ke luar negeri atau internasional.

Bahkan, harga tiket pesawat di Indonesia disebut-sebut menjadi yang termahal kedua di Dunia, setelah Brazil di peringkat pertama.

(FRI)

IDXChannel - Pemerintah berencana untuk mewajibkan kendaraan bermotor untuk menggunakan asuransi third party liability (TPL). Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Asuransi TPL berbeda dengan asuransi kendaran lainnya, seperti all risk dan total lost only (TLO). Asuransi TPL tidak menanggung pemilik kendaraan, melainkan pihak ketiga yang menjadi korban atas kelalaian pengendara, semisal korban yang tertabrak.

"TPL ini nanti untuk menanggung risiko yang tertabrak atau pihak ketiga, misalnya tabrak warung, kendaraan, tabrak bus, dan sebagainya, jadi bukan kendaraan sendiri," kata Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo, dalam diskusi Polemik Trijaya secara virtual, Sabtu (20/7/2024).

Irvan menjelaskan selama ini asuransi TPL memang sudah ada, namun hanya bersifat sukarela. Biasanya pengguna asuransi ini merupakan pemilik mobil mewah, sebab para owner mobil mewah rentan menghadapi gugatan atas kelalaian yang dilakukan di jalan.

Sehingga asuransi TPL akan bekerja untuk menghadapi potensi gugatan-gugatan tersebut melalui ganti rugi yang dibayarkan oleh penyedia asuransi TPL. Itu lantaran beban ganti rugi masyarakat tergolong cukup besar jika terjadi atas kelalaian berkendara.

"Kalau misalnya itu mobil mewah yang menabrak orang, atau rumah orang tentu gugatan pihak ketiga itu besar, itulah sebabnya mobil mewah itu biasanya mengambil TPL besar karena dia khawatir menghadapi gugatan pihak ketiga yang menganggap pengendara ini mobil mewah," kata Irvan.

"Selama ini yang tidak mempunyai TPL akibatnya mereka harus menanggung sendiri, misalnya gojek tabrak ferrari misal, itu akan menjadi tanggungan sendiri atau pribadi, itu yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, Irvan menjelaskan, beda asuransi TPL dan All Risk serta TLO. Asuransi All Risk menyangkut kendaraan fisik saja, seperti kerusakan minor, seperti baret halus, penyok, atau kerusakan kecil lain, hingga kerusakan besar, seperti tabrakan yang mengakibatkan bodi mobil berubah bentuk atau pencurian mobil, semuanya itu dapat ditanggung asalkan sesuai dengan yang tertulis di dalam polis.

Sementara itu, TLO merupakan asuransi yang memberikan perlindungan kepada kendaraan atas risiko kehilangan atau kerusakan melebih 75 persen. Asuransi tersebut biasanya diberikan oleh perbankan atau leasing.

"Kalau all risk itu hanya menyangkut kendaran fisik saja, kalau TLO itu hanya untuk hilang atau kerusakan besar sekitar 75 persen itu dikatakan TLO," ujar Irvan

(FRI)