IDXChannel - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengatakan wacana kebijakan bea masuk impor belum tentu akan diterapkan sebesar 200 persen.

Dia mengatakan, diperlukan peninjauan untuk menentukan produk impor yang masuk dan merusak industri dalam negeri selama tiga tahun terakhir.

Besaran jumlah produk impor akan ditinjau oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Sedangkan untuk produk impor yang ditengarai masuk dengan metode dumping, akan ditinjau terlebih dahulu oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

"Jadi tergantung nanti lihat seberapa beratnya produk impor itu ditinjau hasil KADI dan KPPI. 200 persen bisa, 100 (persen) bisa, 50 (persen) bisa, 150 (persen) bisa," ujar Zulhas dalam jumpa pers di kantor Kemendag RI, Jumat (5/7/2024).

Zulhas menjelaskan besaran lonjakan produk impor tersebut dilihat berdasarkan dampak terganggunya pula terhadap industri dalam negeri.

"Jadi dilihat berdasarkan lonjakannya, yang memengaruhi industri dalam negeri. Biasanya kita impor 10 produk, tiba-tiba menjadi 100 ya bubar di sini, semuanya tutup (Industrinya)," kata Zulhas.

Zulhas pun menyebutkan produk impor yang dipantau ini terdapat tujuh jenis. Dia mengatakan tujuh produk yang diimpor tersebut yaitu Teksil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik dan kecantikan, serta alas kaki.

Kendati demikian, peninjauan produk impor ini diungkapkan Zulhas, tidak menyasar kepada salah satu negara saja. Dia mengatakan kebijakan ini nantinya diarahkan kepada semua negara yang melakukan impor.

"Produknya dari mana saja, bisa jadi dari Eropa, bisa jadi dari Australia, bisa jadi dari mana saja. Dari Amerika, dari China, kita tidak hanya satu negara karena ini aturan boleh dilakukan oleh semua negara," kata Zulhas.

(NIA)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantah jika suntikan penyertaan modal negara (PMN) untuk perseroan pelat merah yang sakit-sakitan. Dia mengatakan, dana segara itu dipakai untuk penugasan pemerintah.

Dia mencatat, 70 persen BUMN mendapat PMN karena penugasan. Misalnya, membangun proyek strategis nasional (PSN) di sejumlah sektor. Sebagian dari anggaran yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk restrukturisasi perusahaan.

"Periksa dulu BUMN yang mana? Ada juga, ingat lho, waktu saya ketemu dengan Komisi VI (DPR RI), itu jelas hampir 70 persen BUMN yang disuntik itu karena penugasan, ada juga restrukturisasi," kata Erick saat ditemui di gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Untuk PMN 2024, Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI sudah sepakat bahwa nilai dana yang digelontorkan kepada perusahaan pelat merah mencapai Rp26,79 triliun. Angka itu diberikan dalam bentuk tunai maupun non-tunai.

Adapun BUMN yang memperoleh PMN tunai tahun ini terdiri dari PT Sarana Multigriya FInansial sebesar Rp1,891 triliun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp2 triliun, PT Industri Kereta Api Indonesia (INKA) Rp965 miliar, PT Hutama Karya (Persero) Rp1 triliun, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni Rp1,5 triliun.

Lalu, PMN non-tunai 2024 diberikan kepada Hutama Karya berupa barang milik negara (BMN) dengan nilai wajar Rp1,93 triliun, PT LEN Industri (Persero) berupa konversi utang Rp649,22 miliar, PT Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp68 miliar.

Lalu, PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar Rp1,22 triliun, PT Varuna Tirta Prakasya berupa BMN dengan nilai wajar Rp24,12 miliar, PT ASDP Indonesia Ferry berupa BMN dengan nilai wajar Rp367,53 miliar, Perum Damri berupa BMN dengan nilai wajar Rp460,72 miliar.

Perum LPPNPI-Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar Rp301,89 miliar, PT Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp4,18 triliun, PT Perkebunan Nusantara III berupa BMN dengan nilai wajar Rp826,36 miliar, Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar Rp1,1 triliun, PT Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp3,34 triliun.

(NIA)

IDXChannel - Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) angkat bicara terkait wacana penerapan kebijakan bea masuk barang impor yang rencananya sebesar 200 persen.

Hippindo menilai, dibandingkan menerapkan kebijakan bea masuk tersebut, lebih baik pemerintah meninjau praktik impor ilegal yang mengancam penjualan produk dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, mengatakan permasalahan yang terjadi di pasar domestik kali ini adalah maraknya produk impor ilegal. Dia sepakat jika produk impor harus dipantau, namun perlu diperhatikan jenis impor seperti apa yang harus ditindak.

"Yang mengganggu adalah impor produk-produk yang sangat murah meriah di dalam negeri. Kita melihat barang-barang impor yang murah itu tidak jelas masuknya dari mana," kata Haryanto saat jumpa pers, Jumat (5/7/2024).

Haryanto mengatakan produk impor yang murah tersebut tidak memenuhi regulasi yang disyaratkan pemerintah, seperti membayar pajak dan teknis lainnya.

Itulah yang menyebabkan selisih harga dengan barang impor resmi sebesar tiga sampai empat kali lipat.

"Ini yang mengganggu industri dalam negeri, jadi kita mesti clear dulu bahwa impor ilegal ini yang bermasalah," katanya.

Haryanto melanjutkan selain mengganggu produk-produk kelas atas, barang impor ilegal juga mendisrupsi segmen menengah ke bawah. Dia mengatakan barang sektor menengah ke bawah yang notabene didominasi produksi industri dalam negeri, turut terdampak.

"Permasalahannya tidak ada penindakan apapun terhadap barang-barang impor ini. Karena sampai ada yang menjual produk impor ilegal ini terang-terangan, ini keterlaluan sekali," kata Haryanto.

Oleh sebab itu, Haryanto memandang solusi pemerintah atas impor tersebut dengan mewacanakan kenaikan bea masuk 200 persen dan Safe Guard, tidak tepat sasaran.

Dia menekankan hal itu tak akan membuat produk impor ilegal menaati regulasi.

"Jadi yang kena adalah legal importir, yang mereka membayar pajak, bayar bea masuk, rata-rata punya ritel offline yang menyerap tenaga kerja besar. Jadi solusinya tidak tepat sasaran jika itu yang dilakukan," kata Haryanto.

(NIA)

IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan perlunya penyelamatan terhadap bisnis PT Indofarma Tbk (INAF). Sejumlah langkah akan ditempuh pemegang saham.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan anggota Holding BUMN Farmasi itu harus dikelola secara profesional. Dia pun memastikan, bakal menindak tegas oknum-oknum tertentu yang terlibat kasus fraud atau korupsi di internal perusahaan.

“Bagaimana Indofarma-nya sendiri harus kita kelola dengan baik, ya kita harus melakukan penyelamatan,” ujar Erick saat ditemui di gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Erick mengaku punya strategi untuk menyelamatkan anak usaha PT Bio Farma (Persero) ini. Namun, soal ini belum mau merinci lebih jauh.

“Banyak strategi yang bisa kita lakukan. termasuk utang vendor dan macam-macamnya tentu kita harus selesaikan,” kata dia.

Adapun, dugaan kasus korupsi di Indofarma membuat cash flow perusahaan tertekan berat. Struktur keuangan yang ‘berdarah-darah’ ini membuat perusahaan menyedot anggaran dari induk usahanya, Biofarma, dengan nilai fantastis.

BUMN farmasi itu tidak hanya mengalami kesulitan keuangan hingga tidak sanggup bayar gaji karyawan, tetapi juga sampai terjerat pinjaman online (pinjol). Permasalahan pinjol yang menjerat Indofarma terungkap dalam rapat bersama dengan Komisi VI DPR.

(NIA)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, mengatakan bahwa modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai yang paling banyak digunakan adalah penipuan berkedok online shop.

Berdasarkan data yang dihimpun Bea Cukai pada 2023, terdapat 4.614 pengaduan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, dengan tiga modus tertinggi berturut-turut, penipuan berkedok online shop (50,3 persen), penipuan berkedok kirim hadiah (27,9 persen), dan penipuan berkedok pengiriman barang melalui penumpang diplomatik (16,6 persen).

Encep mengatakan, dalam penipuan berkedok online shop, pelaku sengaja menyasar pembeli barang secara online, baik pembelian dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

"Modus ini cukup variatif, penipu biasanya mulai menawarkan barang bermerek, menawarkan jasa titipan (jastip), menjual barang yang berasal dari black market, atau menawarkan barang yang diperoleh dari lelang," kata Encep dalam keterangan resminya, Jumat (5/7/2024).

Encep menyebutkan ciri-ciri penipuan yang patut diwaspadai masyarakat, yaitu adanya pungutan yang tidak wajar, menghubungi korban menggunakan nomor pribadi, penipu mengintimidasi korban, penipu meminta pembayaran menggunakan rekening pribadi, dan penipuan marak terjadi di akhir pekan atau menjelang hari libur nasional.

Encep menekankan, hal penting yang perlu diketahui masyarakat adalah Bea Cukai tidak meminta pungutan untuk dikirimkan ke nomor rekening pribadi. Jika ada permintaan untuk dikirimkan ke rekening pribadi, dapat dipastikan hal tersebut merupakan tindak penipuan.

Encep memberi beberapa tips yang dapat dilakukan agar terhindar dari penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, yaitu berbelanja di market place atau online shop tepercaya, jika berbelanja dari luar negeri aktif cek status barang kiriman pada www.beacukai.go.id/barangkiriman, dan mengonfirmasi kebenaran informasi ke Bea Cukai.

"Kondisi liburan seringkali dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksi, untuk itu, masyarakat diminta waspada dan jangan sampai lengah. Apabila menyadari ada indikasi penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, silakan mengonfirmasi ke Bea Cukai. Masyarakat dapat menghubungi pusat kontak Bravo Bea Cukai pada 1500225 atau menghubungi kanal media resmi Bea Cukai," kata Encep.

(NIA)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) BBN jenis Biodiesel untuk Juli 2024 sebesar Rp12.161 per liter.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan bahwa HIP BBN Biodiesel sebesar Rp12.161 per liter tersebut, berlaku efektif mulai 1 Juli 2024.

"HIP BBN Biodiesel Bulan Juli 2024 mengalami kenaikan sebanyak Rp429 per liter, apabila dibandingkan dengan HIP Biodiesel Juni lalu yang sebesar Rp11.732 per liter," ungkap Agus di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Adapun besaran HIP BBN jenis Biodiesel dihitung berdasarkan ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

Agus mengatakan cara perhitungan HIP BBN biodiesel menggunakan formula sebagai berikut, HIP = (Harga CPO KPB Rata-rata + 85 USD/ton) x 870 kg/m3 + Ongkos Angkut.

"Besaran ongkos angkut mengacu kepada Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024, dengan konversi nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia pada periode 25 Mei-24 Juni 2024 sebesar Rp16.254," kata dia.

(NIA)

IDXChannel – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau BMRI meraih delapan penghargaan bergengsi di ajang Asian Banking & Finance (ABF) Awards 2024.

Penghargaan tersebut mencakup berbagai kategori, termasuk Digital Transformation of the Year, Domestic Retail Bank of the Year, Mobile Banking & Payment Initiative of the Year, AI & Machine Learning Initiative of the Year, Data Governance Initiative of the Year, Private Bank of the Year, Domestic Trade Finance Bank of The Year, dan Domestic Cash Management Bank of The Year.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto mengatakan, penghargaan ini merupakan komitmen Bank Mandiri dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah serta kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

Keandalan bisnis Wholesale dan Retail Bank Mandiri tercermin dalam pencapaian ini, menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.

Keberhasilan Bank Mandiri dalam kategori Digital Transformation of the Year menurut Aquarius, menunjukkan inisiatif digital yang inovatif. Ini termasuk pengembangan platform mobile banking yang memudahkan transaksi keuangan sehari-hari bagi nasabah.

“Penghargaan ini juga mencerminkan dedikasi Bank Mandiri untuk terus berinovasi dalam menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan zaman,” ujar Aquarius saat menerima penghargaan di Singapura, Kamis (4/7/2024) malam.

Di samping itu, penghargaan ini merupakan pengakuan atas upaya perseroan dalam mentransformasi layanan perbankan melalui teknologi digital. Ke depan, Bank Mandiri akan terus berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah dan masyarakat

Keunggulan dalam Layanan Ritel dan Perbankan

Penghargaan Domestic Retail Bank of the Year menunjukkan keunggulan bank berkode emiten BMRI dalam memberikan layanan perbankan ritel yang handal dan terpercaya. Melalui berbagai produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, Bank Mandiri berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia.

Bila merujuk pada kinerja perseroan, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit segmen ritel terus positif. Tercatat, sampai dengan akhir Maret 2024 total penyaluran kredit segmen retail banking Bank Mandiri berhasil tumbuh 10,9 persen secara year on year (YoY) menjadi sebesar Rp363 triliun secara bank only.

Bukan cuma itu, Penghargaan Mobile Banking & Payment Initiative of the Year yang diraih Bank Mandiri juga menegaskan posisinya sebagai pelopor dalam menyediakan solusi pembayaran yang mudah dan lewat kehadiran Livin’ by Mandiri. Dengan fitur-fitur yang user-friendly dan keamanan yang andal, Bank Mandiri terus berupaya memberikan kemudahan akses layanan perbankan bagi seluruh nasabah.

Hingga Mei 2024, tercatat pengguna aplikasi Livin' by Mandiri telah menembus 25,4 juta, naik 37 persen secara tahunan. Dari jumlah tersebut, total nilai transaksi Livin' by Mandiri hingga Mei 2024 secara year to date (ytd) telah mencapai Rp1.552 triliun dengan volume transaksi 1,45 miliar transaksi.

Livin’ by Mandiri tidak hanya menawarkan solusi keuangan komprehensif yang memadukan pengalaman perbankan dengan kebutuhan gaya hidup dalam satu aplikasi, tetapi terus memperkenalkan layanan terbaik dan inovatif dalam setiap aspek kehidupan, termasuk fitur terbaru Livin’ KPR yang memudahkan nasabah ritel dalam mengajukan KPR.

Fitur Livin' KPR hadir sebagai solusi inovatif untuk merampingkan proses pembiayaan KPR menjadi lebih seamless, dengan memastikan proses pengajuan KPR yang cepat dan efisien. Mulai dari pilihan properti yang variatif, suku bunga yang kompetitif, diskon biaya provisi, hingga formulir pengajuan dan proses KPR yang mudah dan simpel, menjadi keuntungan yang dapat dinikmati nasabah Bank Mandiri dengan Livin’ KPR.

Kehadiran fitur Livin’ KPR diharapkan dapat mengoptimalkan akuisisi KPR dan meningkatkan portfolio Mandiri KPR di tahun 2024. Saat ini, pencairan KPR Bank Mandiri telah meningkat sebesar 31,4 persen YoY.

“Kami percaya, sekarang inovasi dan kualitas adalah kunci dalam menghadirkan pengalaman perbankan terbaik bagi nasabah kami. Sudah menjadi komitmen kami di Bank Mandiri untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan melalui inovasi-inovasi terdepan,” tutur dia.

Bank berlogo pita emas ini juga mendapatkan pengakuan dari internasional dalam kategori AI & Machine Learning Initiative of the Year, berkat inisiatif Bank Mandiri dalam mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan nasabah.

Pada saat yang sama, penghargaan Data Governance Initiative of the Year menunjukkan komitmen Bank Mandiri dalam menjaga integritas dan keamanan data nasabah, yang merupakan salah satu prioritas utama dalam operasional bank.

Pengakuan sebagai Private Bank of the Year mencerminkan kepercayaan nasabah terhadap layanan Private Banking yang ditawarkan oleh Bank Mandiri kepada para nasabah utama. Hal ini sejalan dengan terus meningkatnya Asset Under Management (AUM) lebih dari Rp15 triliun sampai dengan Maret 2024.
Layanan ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nasabah kelas atas dengan berbagai solusi keuangan, investasi dan bisnis yang eksklusif dan personal.

Dominasi Pasar Wholesale

Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri kembali membuktikan dominasinya di pasar wholesale dengan menyabet gelar Indonesia Domestic Trade Finance Bank of The Year. Pengakuan ini mencerminkan layanan Trade Finance yang menyeluruh, serta mampu mendukung nasabah di setiap tahap operasional bisnis secara maksimal. Baik menggunakan metode documentary credit, documentary collection, maupun open account, Bank Mandiri memastikan transaksi berjalan dengan lancar.

Lebih lanjut Aquarius menjelaskan, Bank Mandiri juga menawarkan solusi pembiayaan yang komprehensif, meliputi tahap pre-shipment, in-transit, dan post-shipment. Secara konsisten diakui di panggung internasional, Bank Mandiri telah dinobatkan sebagai Indonesia Domestic Trade Finance Bank of the Year di ajang Asian Banking & Finance (ABF) Wholesale Banking Awards setiap tahun sejak 2015. Hingga kuartal I 2024, kredit segmen wholesale banking Bank Mandiri mencatat pertumbuhan sebesar 25,1 persen secara YoY.

Di bidang layanan wholesale, keunggulan Bank Mandiri semakin tercermin lewat penghargaan Indonesia Domestic Cash Management Bank of The Year. Pencapaian ini menegaskan keunggulan bank dalam menyediakan produk dan layanan Cash Management untuk nasabah korporasi.

Aquarius menilai, pengakuan ini didukung oleh inovasi digital Kopra by Mandiri, yang diluncurkan pada Oktober 2021. Kopra by Mandiri telah secara signifikan meningkatkan transaksi nasabah wholesale, dengan jumlah pengguna meningkat dua kali lipat menjadi 200.000 nasabah korporasi pada kuartal I-2024. Selain itu, platform ini telah mampu mengelola lebih dari Rp 4.800 triliun transaksi wholesale, dengan total 302 juta transaksi pada kuartal I-2024.

Bukan sekedar platform digital biasa, Kopra by Mandiri menawarkan berbagai fitur dan layanan yang dapat digunakan oleh nasabah korporasi, untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan dan aktivitas perbankan selama 24/7. Tidak hanya korporasi di dalam negeri, lewat fitur Kopra Beyond Borders kini nasabah wholesale dapat mengakses Kopra by Mandiri di mancanegara seperti Dili, Singapura, Hongkong dan Shanghai.

Lewat fitur andalan termasuk Centralized Account Management, Consolidated Financial Dashboard, dan Multiple Company IDs Soft Token, nasabah wholesale Bank Mandiri kini dapat mengelola dan memantau transaksi secara real-time secara mudah.

“Inovasi yang berkelanjutan, solusi terstruktur, layanan unggul, serta peningkatan kompetensi advisor yang luas telah menjadikan Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar. Semua inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, efisiensi operasional, dan pengalaman transaksi tanpa batas kepada seluruh pelaku ekosistem bisnis melalui satu platform digital,” ujar Aquarius.

Seluruh penghargaan yang diterima oleh Bank Mandiri di ajang ABF Awards 2024 lanjut Aquarius, ini merupakan bukti nyata dari dedikasi perseroan dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah yang berkontribusi terhadap masyarakat serta perekonomian Indonesia. Bank Mandiri akan terus berkomitmen untuk mengembangkan layanan dan produk yang inovatif serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim di Bank Mandiri. Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi nasabah kami dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Terima kasih kepada seluruh nasabah dan mitra bisnis atas kepercayaan dan dukungannya,” kata Aquarius.

(DES/ ADV)

IDXChannel- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno berharap, perhelatan Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2024 bisa memicu peningkatan omzet pelaku UMKM ekonomi kreatif (ekraf) di Danau Toba.

Hal tersebut ia ungkapkan usai membuka perhelatan program unggulan Kemenparekraf yang berlangsung di Kaldera Resort, Danau Toba, pada Jumat (5/7/2024).

“Bismillahirohmanirohim, pameran AKI Danau Toba 2024 resmi kami buka. Semoga semua bisa meningkat secara kualitas dan bisa meningkat penjualannya, omzetnya juga meningkat,” ujar Sandiaga.

“Sesuai dengan destinasi prioritas, ini produk-produknya juga memiliki kualitas dan bisa menembus pasar global,” tuturnya.

Sejak 2021, kegiatan AKI telah berhasil menjadi wadah untuk saling berkolaborasi tidak hanya di antara peserta namun juga dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif.

Sandiaga menyebut, melalui kegiatan ini peserta memiliki kesempatan untuk dipertemukan dengan potensial buyer, bahkan investor sehingga diharapkan produk-produk yang dihasilkan semakin dikenal oleh masyarakat luas.

“Selama tiga hari berlangsung, saya harap teman-teman menambah pengetahuan karena nanti ada bootcamp, ada juga yang akan berbagi pengalaman yang juga akan berikan selama kegiatan ini,” katanya.

Sandiaga juga mendorong pemerintah daerah berkolaborasi dengan Badan Otorita Danau Toba (BODT) untuk memperbanyak event di Danau Toba.

“Jadi saya memberikan arahan kepada Pak Jimmy (Dirut BODT) agar lebih banyak event-event diadakan di sini sehingga masyarakat ke sini punya pengalaman yang berbeda,” ujar dia.

“Karena menurut data, walaupun naik 10 kali lipat kunjungan ke Toba, tapi ke Kaldera ini harus kita tingkatkan, jangan sampai ada kunjungan stuck di sini,” katanya.

(SAN)

IDXChannel- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menghentikan kegiatan investasi yang dilakukan oleh influencer ARR.

ARR terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pada 4 Juli 2024, Satgas PASTI telah memanggil ARR melalui pertemuan virtual untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait pemberitaan permasalahannya dalam melakukan pengelolaan dana sebesar Rp71 miliar," ujar Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto dalam siaran pers Jumat (5/7/2024).

Permintaan keterangan tersebut dilakukan bersama dengan satuan kerja pengawasan pasar modal dan penyidikan OJK, untuk memastikan aspek legalitas dan model bisnis yang dilakukan oleh ARR.

Berdasarkan permintaan keterangan tersebut diketahui bahwa:

1. ARR adalah pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham.

2. PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

3. ARR memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Perantara Pedagang Efek. Kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.

4. ARR menyatakan bahwa telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.

5. ARR menyatakan bahwa dalam penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening Efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Memperhatikan keterangan yang telah disampaikan, Satgas PASTI memutuskan memerintahkan ARR untuk menghentikan kegiatannya dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Serta bertanggung-jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan oleh para pihak dan bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas kegiatan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin tersebut.

"ARR telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tertanggal 4 Juli 2024," ujarnya.

Tindaklanjut dari penanganan tersebut adalah sebagai berikut: Satgas PASTI merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pemblokiran situs dan media sosial terkait dengan ARR dan PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi.

OJK juga menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada ARR berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama ARR sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

"OJK akan melakukan proses penanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tutur dia.

Saat ini OJK sedang mengembangkan pasar modal yang semakin kredibel dan terpercaya. Masyarakat yang ingin melakukan investasi di pasar modal diimbau agar selalu memastikan aspek legalitasnya dan menghindari penawaran investasi dengan menitipkan dana serta menjanjikan keuntungan fantastis.

Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat melakukan pengecekan kelengkapan perizinan yang dimiliki oleh orang perseorangan, maupun perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal. Kelengkapan perizinan tersebut meliputi, WMI, WPPE, Penasihat Investasi, Manajer Investasi, serta Perusahaan Efek. Daftar tersebut dapat ditanyakan dan dipastikan ke OJK.

Masyarakat yang mengetahui informasi tentang penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana yang mencurigakan atau diduga ilegal serta memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) untuk melaporkan kepada Satgas PASTI.

(SAN)

IDXChannel- PT ASABRI (Persero) terus berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas layanan dengan mitra pembayaran.

Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan digitalisasi dan terus menjalin kolaborasi bersama mitra pembayaran untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam pelayanan asuransi sosial.

Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Wahyu Suparyono mengatakan, ASABRI juga melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh mitra pembayaran.

"Feedback dari peserta menjadi dasar penting dalam evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas layanan," ujarnya dalam siaran pers Jumat (5/7/2024).

Evaluasi yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari kecepatan dan ketepatan pembayaran manfaat, kemudahan akses layanan, hingga kualitas pelayanan dari para pihak.

Hal ini dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tetapi juga untuk memberikan kepercayaan kepada para peserta bahwa hak-hak mereka dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas komitmennya tersebut, ASABRI menggelar Ajang Penghargaan Mitra Pembayaran Terbaik 2023.

Acara yang berlangsung di Kantor Pusat ASABRI ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerja sama serta mengakui kontribusi luar biasa dari jaringan mitra bayar ASABRI guna memberikan layanan terbaik kepada Peserta.

Ajang penghargaan yang diusung dengan tema "Digital Driven: Enhancing Service Quality For Ultimate Customer Satisfaction" ini dibuka langsung oleh Direktur Utama PT ASABRI (Persero), Wahyu Suparyono, dan juga dihadiri oleh Direktur Investasi, Jeffry Haryadi P. Manullang serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko , Helmi Imam Satriyono.

Ajang Penghargaan Mitra Pembayaran Terbaik, terbagi menjadi empat mitra terbaik yang diakui atas kinerja mereka yang luar biasa dalam berbagai penghargaan, yaitu: Penghargaan Top Performer Partner: Diberikan kepada Bank BTPN atas kinerja luar biasa dalam mendukung misi ASABRI secara keseluruhan. Penghargaan Kecemerlangan Laporan dan Validitas Data: Diberikan kepada Bank Mandiri Taspen atas keunggulan dalam pelaporan yang akurat dan integritas data.

Penghargaan Dukungan Inovasi Digital: Diberikan kepada Bank Woori Saudara atas solusi digital inovatif yang meningkatkan kemampuan layanan ASABRI. Penghargaan Kecemerlangan Pembayaran Klaim Tepat Waktu: Diberikan kepada KB Bank atas rekam jejak yang luar biasa dalam pembayaran klaim tepat waktu dan akurat.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh para Direksi Mitra Pembayaran yang dihadiri oleh Direktur Utama Bank Mandiri Taspen, Elmamber Petamu Sinaga, Direktur Bisnis Bank Mandiri Taspen, Maswar Purnama, Wakil Direktur Utama Bank BTPN, Darmadi Sutanto, Direktur Konsumer Bank Woori Saudara, Abdurachman Hadi Sutanto, serta, Retail Business Director Kb Bank, Helmi Fahrudin.

(SAN)

IDXChannel - Pemberian penyertaan modal negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia. Namun seharusnya hanya BUMN yang mempunyai kinerja baik saja yang bisa menerima PMN.

"Prinsip simbiosis mutualisme juga harus diterapkan sehingga hanya BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN dan telah memberikan kontribusi kepada negara berupa dividen yang bisa menerima PMN," kata Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh, Jumat (7/6/2024).

Dia menambahkan, perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik dengan melihat dari peningkatan kontribusi dividen BUMN yang sudah jauh lebih besar dari anggaran yang dikeluarkan.

"Jadi PMN diberikan untuk mendukung program pemerintah bukan untuk bayar utang, atau kredit macet. Pemberian PMN 90 persen itu untuk penugasan. Makanya, syarat pertama itu penugasan, sisanya sekitar 15-20 persen untuk aksi korporasi," kata dia.

Sementara itu, pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto mengatakan, pengelolaan BUMN harusnya satu pintu. Hal ini untuk memaksimalkan koordinasi dan sinergi.

Menurutnya, integrasi pengelolaan BUMN satu pintu harusnya dilakukan dan menjadi prioritas. Jika dilakukan maka akan banyak manfaatnya untuk pengelolaan BUMN.

"Ada banyak manfaat jika satu pintu, yakni koordinasi untuk mendapatkan sinergi yang optimal agar dijalankan dengan lebih baik. Kemudian pola pembinaan dan pengawasan BUMN bisa dalam satu SOP, sehingga penilaian dan monitoring kinerja bisa lebih terkelola dengan baik," kata dia.

Hal ini berkaca dari kasus kredit macet yang dialami BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI (Indonesia Eximbank).

Lebih lanjut dia mengatakan, berkaca dari kasus kredit macet di PT LPEI, hal itu sama dengan kasus-kasus fraud lainnya yang sempat menerpa di beberapa BUMN.

"Hal itu menunjukkan bahwa kualitas pengawasan masih bermasalah. Artinya dewan pengawas yang mewakili owner yaitu Kemenkeu juga dianggap kurang kompeten," katanya.

Untuk diketahui, LPEI membukukan kredit macet (non-performing loan) gross yang mencapai 43,5 persen atau Rp32,1 triliun dari pinjaman yang disalurkan Rp73,8 triliun.

Namun, Kemenkeu malah mengajukan penyertaan modal negara (PMN) Rp10 Triliun untuk LPEI yang bermasalah itu. Hal itu terungkap ketika Rapat Kerja Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Saat itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban meminta kucuran modal untuk membiayai penugasan khusus ekspor (PKE) kepada LPEI untuk peningkatan dari kapasitas delapan PKE dan juga penambahan empat PKE baru.

(NIY)

IDXChannel- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menyerahkan sertifikat tanah wakaf untuk Makan Sunan Giri, Masjid Ainul Yakin Sunan Giri, Gresik, Jawa Timur. Lalu ada dua Pesantren Darul Insan dan Mushola Baitur Rahman.

Penyerahan itu dilakukan di hari pertama kunjungannya ke Surabaya, pada Jumat (5/7/2024). Setelah Makam Sunan Giri, AHY segera menargetkan sejumlah tanah wakaf bisa segera disertifikasi oleh BPN.

"Kami terus lagi menginventarisir, saya juga tadi mendengar ada yang perlu kami urus di tempat lainnya, jadi saya juga berharap bisa dipercepat pengurusannya, karena bagi kami untuk urusan surat wakaf ini benar benar sudah diprioritaskan dan disegerakan," kata AHY usai ziarah di Makam Sunan Giri, Jawa Timur, Jumat (5/7/2024).

Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu juga menegaskan bahwa membuat sertifikat tanah wakaf ini tidak dipungut biaya sepeser pun.

"Termasuk juga kita yakinkan tidak ada biaya apapun, jadi harus bisa tuntas dan mudah-mudahan semakin banyak tanah-tanah wakaf yang bisa disertifikat," tutur AHY.

Dengan diserahkannya sertipikat tanah wakaf, diharapkan dapat memberikan rasa aman karena saat ini tanah wakaf/rumah ibadah memiliki kepastian hukum atau legalitas yang diakui secara sah, sehingga pengurus atau juga pembina yayasan.

(SAN)