REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Situasi terkini pembangunan Ibu Kota Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), mendapat sorotan. Banyak pihak yang ingin mengetahui progres pembangunan di lapangan.

Pasalnya, pemerintah menargetkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia ke-79 di sana. Artinya pada 17 Agustus 2024 akan ada beberapa gelaran termasuk apel bendera yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di IKN. Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik/Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Troy Pantouw menjelaskan, saat ini pembangunan sedang tahapan finalisasi.

Para pekerja di lapangan dan petugas maupun pihak terkait terus bekerja keras demi memberikan hasil terbaik. Menurut Troy, OIKN pun mengapresiasi usaha tersebut.

"Terima kasih dan apresiasi kami kepada semua pihak dan terutama bagi para pekerja di lapangan. Kami optimistis untuk sarana dan prasarananya sebelum acara peringatan HUT Kkmerdekaan sudah siap," ujar Troy kepada Republika.co.id di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Sebelumnya, dalam sebuah siaran pers OIKN, pemerintah terus berkomitmen dalam menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk pelaksanaan HUT ke-79 RI di IKN tersebut. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah kesiapan lapangan upacara. Pembangunan sarana dan prasarana itu ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Pembangunan lapangan upacara yang merupakan pusat dari perayaan HUT Kemerdekaan telah memasuki tahap akhir. Pemerintah terus mempercepat pembangunan demi memastikan seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat siap mendukung terlaksananya upacara di IKN

"Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PUPR berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan seluruh persiapan upacara kemerdekaan dengan baik. Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan," kata Plt Wakil Kepala OIKN, Raja Juli Antoni.

REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Kekejian tentara penjajah Israel kembali terlihat di Tepi Barat yang diduduki saat menewaskan seorang anak berusia 13 tahun. Anak Palestina bernama Ghassan Zahran tersebut dilaporkan meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya ditembak oleh pasukan pendudukan Israel di desa Deir Abu Mash'al dekat Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, demikian dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Palestina yang dikutip Al-Mayadeen, Rabu (10/7/2024).

Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa pasukan penjajah telah melakukan penyergapan di jalan pemukiman yang berdekatan dengan desa tersebut. Mereka menembakkan peluru tajam ke arah sekelompok anak-anak, melukai Zahran di bagian perut. Anak itu dibawa ke Kompleks Medis Ramallah, di mana para dokter mengumumkan kesyahidannya.

Kementerian Kesehatan juga melaporkan bahwa seorang pemuda Palestina terluka kritis di bagian lehernya akibat tembakan pasukan penjajah Israel saat menyerbu kota Tulkarm.

Pasukan penjajah menyerbu empat kota di Tepi Barat, termasuk Areeha, Ramallah, Tulkarm, dan Salfit, selain desa Ya'bad, barat daya Jenin, Thanaba, dan Anabta di dekat Tulkarm, serta kamp-kamp pengungsian Nur Syam di Tulkarm dan Tal Sultan di Areeha.

Perlawanan Palestina menghadapi serangan Israel, dengan Brigade al-Quds - Brigade Tulkarm mengonfirmasi bahwa para pejuangnya menyerang pasukan penyerang dari berbagai arah.

Dengan sejumlah besar kendaraan militer dan buldoser, pasukan penjajah menyerbu kamp Nur Syam dalam operasi militer yang berlangsung selama lebih dari enam jam. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan signifikan pada infrastruktur, rumah, dan kendaraan.

Pasukan penjajah Israel melanjutkan genosida mereka dalam waktu dekat.

Brigade pejuang menyerukan kepada penduduk kamp Nur Syam untuk melawan penjajah Israel, yang berusaha mematahkan kehendak rakyat Palestina dengan penghancuran rumah, mata pencaharian, dan berbagai fasilitas infrastruktur.

Pasukan Perlawanan menargetkan beberapa kendaraan militer Israel di kamp Nur Syam dengan alat peledak improvisasi (IED). Mereka memaksa pasukan pendudukan untuk mundur setelah menghancurkan sebuah rumah dan memberlakukan pengepungan yang ketat di sana.

Demikian dengan para pejuang Perlawanan Palestina di kota Ya'bad menghadapi pasukan penjajah Israel dengan bom rakitan. Sumber-sumber lokal juga mengkonfirmasi bahwa pasukan penjajah Israel menembakkan peluru tajam ke arah warga Palestina selama konfrontasi yang meletus setelah serbuan ke kota Salfit di Tepi Barat bagian tengah.

Selain itu, pasukan penjajah menyita pupuk pertanian dari kota Attil dekat Tulkarm dan Surda di utara Ramallah menyusul keputusan pelarangan pupuk di Tepi Barat.

Pasukan penjajah Israel menahan dua warga Palestina dari sebuah toko pupuk pertanian di kota Illar, sebelah utara Tulkarm. Mereka juga menggerebek sebuah toko komersial yang menjual bahan-bahan pertanian dan pupuk di daerah Thanaba dan menyita sejumlah barang. Pasukan penjajah juga menyita pupuk dan bahan-bahan pertanian dari beberapa toko di kota Salfit dan daerah al-Sha'rawiya di utara Tulkarm.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Subholding Refinery & Petrochemical Pertamina, terus melaju menyelesaikan Green Refinery Cilacap sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target kapasitas produk Biofuel hingga 6.000 barrel. Proyek ini merupakan salah satu program unggulan dalam energi transisi, guna mewujudkan target pemerintah untuk bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 persen pada tahun 2025.

Corporate Secretary KPI, Hermansyah Y Nasroen menjelaskan, Green Refinery Cilacap dapat menjawab tantangan produk yang lebih ramah lingkungan, karena kilang ini dapat memproduksi Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), atau bahan bakar dengan komponen nabati. Selain itu, juga memproduksi produk bionafta dan bioavtur/Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang berbahan baku minyak inti kelapa sawit (yang telah melalui proses Refined, Bleached, and Deodorized) yang diolah bersamaan dengan avtur fosil melalui metode co-processing.

“Dengan kemampuan untuk mengolah sumber energi nabati, proyek Kilang Cilacap ini dapat memberikan nilai tambah bagi bangsa. Hal ini semakin diperkuat oleh pengalaman dan keahlian KPI di bisnis kilang, sejalan dengan perannya sebagai induk usaha kilang dan petrokimia Pertamina,” ujar Hermansyah.

Kilang Cilacap sendiri merupakan contoh kilang terintegrasi yang sejalan dengan transisi energi. Proyek ini ditargetkan dapat menambah kapasitas produksi dari 3.000 barrel per hari menjadi 6.000 barrel produk HVO, SAF, dan Bionafta yang berasal dari Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

Unit baru dari Green Refinery Cilacap ini juga akan dilengkapi dengan insfrastruktur termasuk Palm Oil Treater, Faractionator, dan fasilitas Offsite.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Green Refinery Cilacap memiliki peran besar dalam energi transisi di Indonesia sejalan dengan produk ramah lingkungan yang akan diproduksinya. “Proyek green refinery ini akan berdampak positif mendukung program bauran energi Pemerintah, serta tercapainya pengurangan emisi menuju Net Zero Emission,” jelas Fadjar.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) merupakan anak perusahaan Pertamina yang menjalankan bisnis utama pengolahan minyak dan petrokimia sesuai dengan prinsip ESG (Environment, Social & Governance).

KPI juga telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) dan berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi operasional sebagai bagian dari penerapan aspek ESG.

KPI akan terus menjalankan bisnisnya secara professional untuk mewujudkan visinya menjadi Perusahaan Kilang Minyak dan Petrokimia berkelas dunia yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab sosial serta memiliki tata Kelola perusahaan yang baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak empat terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) Japek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat, masing-masing dituntut pidana penjara selama empat tahun hingga lima tahun.

Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan hukuman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/7/2024), menilai para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

"Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata Jaksa.

Jaksa membeberkan, keempat terdakwa dimaksud, yakni Direktur Utama PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC) periode 2016—2020 Djoko Dwijono, Ketua Panitia Lelang JJC Yudhi Mahyudin, Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama Tbk. (BUKK) Sofia Balfas, serta tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganesatama Consulting, Tony Budianto Sihite.

Secara perinci, Djoko dan Yudhi dituntut pidana penjara selama empat tahun, sedangkan Sofiah dan Tony dituntut pidana lima tahun penjara. Selain hukuman penjara, Jaksa juga menuntut keempatnya agar dikenakan pidana denda masing-masing senilai Rp 1 miliar subsider enam bulan pidana kurungan.

Jaksa mengungkapkan hal yang memberatkan tuntutan keempat terdakwa, yakni perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara hal yang meringankan, yaitu keempat terdakwa dinilai bersikap sopan selama persidangan. Khusus Yudhi, penyakit ginjal yang dideritanya serta pengakuannya merasa bersalah turut menjadi hal yang meringankan tuntutan hukuman itu.

Adapun dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ, keempat terdakwa diduga telah memperkaya suatu korporasi atau menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya suatu korporasi, yakni kerja sama operasi (KSO) Waskita-Acset senilai Rp 367,33 miliar dan KSO Bukaka-Krakatau Steel sebesar Rp 142,75 miliar.

Akibat perbuatan tersebut, keempatnya didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 510,08 miliar dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan air, listrik, hingga jaringan internet akan siap digunakan saat pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. "Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke (saat 17 Agustus)," kata Basuki dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu.

Basuki mengatakan, sejumlah bangunan kementerian koordinator di IKN juga akan ada yang bisa dioperasikan dan dimanfaatkan sebagai tempat untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), petugas upacara, hingga tamu lain. Sedangkan untuk penginapan, Hotel Nusantara di IKN dengan kapasitas 190 kamar juga akan siap untuk digunakan Agustus nanti.

Untuk infrastruktur jalan tol menuju IKN, kata Basuki, sementara hanya terbangun hingga Pulau Balang. Pembangunan tol hingga ke IKN, sebelumnya sempat terkendala pembebasan lahan.

"Tol (Seksi) 6A, 6B baru bisa dibebaskan (lahan) sekarang ini. Sudah disosialisasikan ke warga, kami sudah boleh bekerja. Sekarang sedang bekerja, makanya (pembangunan tol) baru sampai Pulau Balang," ucap Basuki

Sedangkan pembangunan bandara di IKN, dengan landasan sepanjang 2.200 meter diupayakan dapat segera selesai dan bisa digunakan saat 17 Agustus 2024. "Masalah di sana hanya satu, hujan. Bulan kemarin dari 30 hari, hanya delapan hari yang terang, selebihnya hujan. Sekarang kita mengaspal pun memakai tenda, kita gunakan upaya-upaya," terangnya.

Adapun untuk mempersiapkan pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN, Basuki akan menghentikan sementara kegiatan pembangunan luar ruang di IKN mulai tanggal 10 Agustus 2024, guna membersihkan jalan. "Tanggal 10 yang outdoor kita hentikan. Tapi interior itu mesti jalan terus. Yang kita setop lalu lalang di jalan," ujar Basuki.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tim advokasi hukum tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky melaporkan dua saksi inisial A dan D ke Bareskrim Mabes Polri, Rabu (10/7/2024). Pelaporan pidana tersebut, terkait dengan dugaan pengakuan palsu dari kedua saksi tersebut, yang menjerumuskan tujuh terpidana ke penjara seumur hidup, dan satu terpidana dihukum delapan tahun penjara.

Pengacara Jutek Bongso mengatakan, pengakuan saksi A dan D tersebut yang selama ini menjadi biang masalah serius dalam pengusutan kasus pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat (Jabar) 2016 lalu itu. “Kenapa kami melaporkan saksi Aep, dan saksi Dede ini? Karena kedua orang saksi inilah yang menjadi cikal-bakal, menjadi dasar masalah yang membuat klien kami ditangkap, dan dihukum penjara seumur hidup,” kata Jutek di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Jutek menerangkan, pelaporan terhadap saksi A dan saksi D atas pengakuan palsu tersebut, sebagai respons terbukanya gerbang hukum baru pascaputusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Kota Bangdung, Jabar yang membebaskan status tersangka Pegi Setiawan, Senin (8/7/2024) kemarin.

Putusan praperadilan itu menguatkan argumentasi dan fakta hukum, bahwa kesaksian A dan D tentang siapa-siapa pelaku pembunuhan Vina dan Eky adalah orang-orang yang asal tunjuk. Masalahnya, kata Jutek, dari pengakuan A dan D itu pula, dalam penyidikan Polda Jabar 2016 lalu, berujung pada nasib hidup delapan orang yang diyakini tak bersalah, namun dihukum ke sel penjara.

Tujuh di antaranya, Jaya, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana dihukum penjara seumur hidup, dan Saka Tatal dihukum penjara selama delapan tahun. Jutek melanjutkan, pelaporan saksi A dan saksi D ke Bareskrim Polri itu, pun sebagai respons atas pengusutan tuntas proses hukum serampangan dalam penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki.

Menurut Jutek, ragam penyimpangan dalam kasus tersebut, tak bisa serta merta menjadi institusi kepolisian sebagai satu-satunya pihak yang disalahkan. Karena dikatakan dia, hasil penyidikan kepolisian itu, juga berawal dari kesaksian-kesaksian yang dijadikan salah-satu bukti. Namun dalam pengumpulan kesaksian-kesaksian tersebut, kata Jutek terdapat pengakuan-pengakuan palsu yang berujung pada fatalisme penegakan hukum.

“Perlu saya sampaikan, bahwa pelaporan kami ini, bukan untuk menyalah-nyalahkan institusi-institusi tertentu saja. Terutama dalam hal ini adalah kepolisian sebagai penyidik. Akan tetapi, kami juga membawa bukti-bukti bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Aep dan Dede itu, patut diduga tidak benar. Makanya kita uji dengan meminta kepolisian untuk memproses hukum kedua saksi tersebut,” kata Jutek.

Mantan Bupati Indramayu Dede Mulyadi yang turut menjadi bagian tim advokasi tujuh terpidana kasus kematian Vina dan Eky, pun menyampaikan pelaporan terhadap saksi A dan saksi D tersebut, sebagai usaha untuk membebaskan orang-orang yang dipidana atas perbuatan yang tak pernah dilakukan.

“Untuk itu, ini (pelaporan) adalah upaya kami bersama, untuk kami bisa membebaskan tujuh terpidana yang sampai hari ini masih mendekam di penjara,” kata dia.

Saksi A dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon ini, belakangan memang menjadi pihak yang disalahkan banyak orang. Sosok saksi A ini merupakan seorang kuli cuci kendaraan yang mengaku mengetahui kasus pembunuhan Vinda dan Eki. Ayah Eky, Iptu Rudiana menjadikan pengakuan saksi A ini sebagai dasar penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 2016. Dalam pengakuannya itu, saksi A yang membeberkan tentang siapa-siapa saja yang melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eky.

REPUBLIKA.CO.ID, MADINAH -- Penyakit jantung, paru-paru, dan stroke menjadi musuh utama jamaah haji Indonesia. Karena itu, jamaah haji diminta untuk menerapkan hidup sehat selama berada di Kota Madinah agar tetap sehat sehingga bisa pulang ke Tanah Air sesuai jadwal.

Kabid Kesehatan, Dokter Indro di Kota Madinah, menyampaikan, penyakit jantung banyak diderita jamaah haji. Apabila tidak diantisipasi dari awal apa saja yang harus dilakukan dan diantisipasi, bisa menyebabkan jamaah sakit dan harus dirawat di rumah sakit, bahkan bisa menjadi fatal.

"Secara umum, jamaah banyak yang sakit jantung, hipertensi, dan gula. Hal itu menyebabkan kondisi kesehatan jantung menjadi lemah," kata dia saat menghadiri “Ngobrol Gerakan Jantung Sehat Jemaah Haji” di Madinah, Senin (8/7/2024). Acara ini digelar oleh Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) bekerja sama dengan Sektor 3 Madinah.

Dari banyak kasus yang paling banyak wafat adalah karena serangan penyakit jantung, secara persentase mencapai 70 persen, disusul sakit paru, stroke. Jamaah haji harus menjaga kesehatannya menjelang kepulangan. Mereka bisa pulang sesuai jadwalnya.

Ketika jadwal pulang ternyata jamaah sakit, menurut dokter Indro malah jadi harus dirawat dan tertunda kepulangannya. “Oleh karena itu agar jemaah haji menyesuaikan aktivitas sesuai dengan kondisi masing-masing,” imbuhnya.

Jamaah haji diminta juga menerapkan gaya hidup sehat dengan menjaga pola makan dan asupan yang dimakan. Menurut Dokter Kelly, SpPJ makanan yang harus dihindari adalah makanan tinggi lemak, hindari makanan tinggi garam, serta harus mengkonsumsi sayur dan buah-buahan.

"Jamaah haji juga harus rutin menjaga kebugaran," kata dia.

Karena itu, menurut Dokter Kelly, salah satu hal yang harus dilakukan jamaah adalah senam haji atau sering berjalan. Idealnya dilakukan 3-5 kali dalam sepekan dengan durasi ideal selama 30 menit.

"Selain itu, jamaah haji juga harus melakukan pencegahan yang lain yaitu menghindari rokok," kata dia.

Bagi jamaah haji yang memiliki tekanan darah tinggi harus rutin minum obat darah tinggi dengan target kurang dari 140/90. Jika jemaah haji memiliki kencing manis agar selalu kontrol supaya kadar gulanya tidak lebih dari 200 ml/desiliter dan yang paling penting adalah menghindari asap rokok.

Dari semua itu, upaya yang paling penting adalah jemaah haji bisa menilai diri sendiri. Jadi yang tahu tentang kondisi kesehatan jemaah haji adalah jemaah sendiri.

“Jika bapak ibu jemaah haji sudah merasakan capek atau kelelahan maka jangan dipaksakan, lakukan aktivitas sesuai dengan kapasitas kemampuan diri sendiri,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah serius memperkuat keamanan pusat data nasional sementara (PDNS). BUMN, lanjut Erick, mendukung penuh upaya pemerintah, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dalam mengantisipasi kejadian serupa terulang lagi di masa mendatang.

"Kan kemarin sudah mundur dirjennya dari Kominfo. Saya mendukung kebijakan yang dipakai Pak Hadi untuk mengoreksi semua pihak yang tidak kompeten," ujar Erick usai meresmikan peluncuran TikTok | Pos Aja! Creator House di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Erick menilai langkah-langkah penguatan keamanan PDNS selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Erick juga akan memastikan perbaikan dari Telkom dalam meningkatkan data milik pemerintah dan masyarakat.

"Itu sudah sesuai arahan Bapak Presiden dan Pak Budi Arie (Menkominfo) sudah melakukan. Yang pasti, kita mendukung. Kalau ada yang tidak kompeten, ya kita copot juga," sambung mantan Presiden Inter Milan tersebut.

Erick belum bisa menyampaikan soal adanya indikasi kelalaian yang dilakukan pegawai Telkom. Erick menyebut hal ini memerlukan proses investigasi lebih lanjut.

"Kan baru indikasi, saya mendorong yang namanya investigasi audit, tapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional. Kita terus mendorong pembersihan individu yang korup atau individu yang tidak baik," kata Erick.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan kepada masyarakat untuk bersikap bijak apabila melakukan pinjaman melalui produk buy now, pay later (BNPL). OJK mengimbau penggunaan paylater harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali serta diupayakan berutang untuk sesuatu yang produktif.

“Perlu diingat bahwa setiap utang harus dilunasi secara tepat waktu dan tepat jumlah. Apabila pembayaran tidak sesuai ketentuan maka dapat menyebabkan kredit macet dan membuat riwayat kredit buruk,” Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Friderica mengamini bahwa produk paylater memang memberikan kemudahan transaksi dan tawaran promo. Namun, ujar dia, perlu diperhatikan bahwa masyarakat harus mampu melunasi pinjaman yang dimanfaatkan beserta biaya lainnya seperti administrasi, bunga, denda, dan lain-lain.

“Saat ini pinjaman paylater juga sudah masuk dalam pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK – OJK Checking). Hal tersebut diartikan bahwa riwayat pembayaran cicilan paylater dapat memengaruhi riwayat kredit konsumen,” jelas dia.

Friderica menegaskan, konsumen paylater harus bertanggung jawab terhadap utang dan menjaga riwayat kredit. Sebab, pinjaman dan riwayat kredit menggambarkan karakter pribadi.

Selain itu, riwayat kredit juga dapat berdampak pada aspek kehidupan lain seperti proses lamaran kerja atau pengajuan pinjaman di sektor jasa keuangan.

Riwayat kredit yang buruk, jelas Friderica, mengindikasikan karakter yang tidak mampu mengelola uang sehingga dianggap rentan melakukan kecurangan/fraud, berisiko merusak perusahaan, atau mengalami non-performing loan atau gagal bayar dalam pinjaman jangka panjang seperti KPR.

“Masyarakat perlu membekali dirinya dengan kemampuan pengelolaan keuangan agar dapat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, sehingga mampu mengendalikan diri dari perilaku konsumtif dan terjebak dalam hutang yang tidak produktif,” kata Friderica.

Di samping membayar sesuai nilai yang disepakati, OJK juga mengingatkan bahwa konsumen paylater memiliki kewajiban lainnya seperti mendengarkan petunjuk informasi; membaca, memahami dan melaksanakan perjanjian baku; beritikad baik; memberikan informasi/dokumen yang benar; serta mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Di sisi lain, konsumen paylater juga memiliki hak antara lain memilih produk dan layanan keuangan, mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan keuangan, mendapat edukasi keuangan, diperlakukan/dilayani secara benar, serta mendapat pelindungan dan upaya penyelesaian sengketa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan kepada masyarakat untuk bersikap bijak apabila melakukan pinjaman melalui produk buy now, pay later (BNPL). OJK mengimbau penggunaan paylater harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali serta diupayakan berutang untuk sesuatu yang produktif.

“Perlu diingat bahwa setiap utang harus dilunasi secara tepat waktu dan tepat jumlah. Apabila pembayaran tidak sesuai ketentuan maka dapat menyebabkan kredit macet dan membuat riwayat kredit buruk,” Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Friderica mengamini bahwa produk paylater memang memberikan kemudahan transaksi dan tawaran promo. Namun, ujar dia, perlu diperhatikan bahwa masyarakat harus mampu melunasi pinjaman yang dimanfaatkan beserta biaya lainnya seperti administrasi, bunga, denda, dan lain-lain.

“Saat ini pinjaman paylater juga sudah masuk dalam pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK – OJK Checking). Hal tersebut diartikan bahwa riwayat pembayaran cicilan paylater dapat memengaruhi riwayat kredit konsumen,” jelas dia.

Friderica menegaskan, konsumen paylater harus bertanggung jawab terhadap utang dan menjaga riwayat kredit. Sebab, pinjaman dan riwayat kredit menggambarkan karakter pribadi.

Selain itu, riwayat kredit juga dapat berdampak pada aspek kehidupan lain seperti proses lamaran kerja atau pengajuan pinjaman di sektor jasa keuangan.

Riwayat kredit yang buruk, jelas Friderica, mengindikasikan karakter yang tidak mampu mengelola uang sehingga dianggap rentan melakukan kecurangan/fraud, berisiko merusak perusahaan, atau mengalami non-performing loan atau gagal bayar dalam pinjaman jangka panjang seperti KPR.

“Masyarakat perlu membekali dirinya dengan kemampuan pengelolaan keuangan agar dapat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, sehingga mampu mengendalikan diri dari perilaku konsumtif dan terjebak dalam hutang yang tidak produktif,” kata Friderica.

Di samping membayar sesuai nilai yang disepakati, OJK juga mengingatkan bahwa konsumen paylater memiliki kewajiban lainnya seperti mendengarkan petunjuk informasi; membaca, memahami dan melaksanakan perjanjian baku; beritikad baik; memberikan informasi/dokumen yang benar; serta mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Di sisi lain, konsumen paylater juga memiliki hak antara lain memilih produk dan layanan keuangan, mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan keuangan, mendapat edukasi keuangan, diperlakukan/dilayani secara benar, serta mendapat pelindungan dan upaya penyelesaian sengketa.

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM -- Pemerintah terus berkomitmen dalam menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di ibu kota baru Nusantara di Sepaku, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah kesiapan lapangan upacara yang pembangunannya ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Pembangunan lapangan upacara yang merupakan pusat dari perayaan HUT Kemerdekaan telah memasuki tahap akhir. Pemerintah terus mempercepat pembangunan demi memastikan seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat siap mendukung terlaksananya upacara di IKN

"Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PUPR berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan seluruh persiapan Upacara Kemerdekaan dengan baik. Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan," kata Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Raja Juli Antoni, dalam keterangan resminya, Rabu (10/07/2024).

Dengan realisasi pembangunan lapangan upacara yang baik tersebut, ia optimistis Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN dapat terlaksana dengan lancar. Artinya proyek yang sedang dikerjakan dapat siap tepat waktu. Kemudian dengan kualitas yang baik.

Peringatan HUT Kemerdekaan yang ke-79 ini diharapkan dapat menjadi momentum yang membangkitkan semangat kebangsaan dan mempererat persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia. Otorita IKN dan Pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan upacara ini dengan sebaik-baiknya.

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Saudi dilaporkan melayangkan gertakan ke negara-negara Eropa bahwa mereka akan menjual sejumlah surat utang negara di Benua Biru itu. Mengapa Saudi mengeluarkan langkah untuk membalas tindakan G-7 yang menyita hampir 300 miliar dolar AS aset Rusia yang dibekukan itu?

Salah satu titik terangnya ada pada Februari lalu. Saat itu, Rusia dan Arab Saudi merayakan peringatan 98 tahun terjalinnya hubungan bilateral. Pada 1926, Uni Soviet menjadi negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Kerajaan Hijaz dan Najd.

Saat ini, dengan Presiden Vladimir Putin yang menegaskan kekuasaannya selama enam tahun ke depan dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman juga ditunjuk sebagai perdana menteri oleh Raja Salman pada tahun 2022, kepemimpinan kedua negara terlihat stabil.

Merujuk tulisan Dr Diana Galeeva dari Universitas Oxford di Arab News, meskipun hubungan antara Rusia modern dan Arab Saudi terjalin pada tahun 1992, hubungan bilateral mencapai tingkat baru pada tahun 2017, di bawah kepemimpinan Raja Salman dan Putin.

Kunjungan pertama raja Saudi ke Moskow diakui secara luas sebagai kunjungan bersejarah. Surat kabar The Guardian menyatakan bahwa hal ini menandakan pergeseran struktur kekuasaan global. Kunjungan tersebut menghasilkan penandatanganan lebih dari 15 perjanjian kerja sama bernilai miliaran dolar yang mencakup bidang militer, minyak, dan eksplorasi ruang angkasa.

Pada saat itu, Kerajaan Arab Saudi ingin membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia, meskipun kesepakatan tersebut belum selesai, karena kemudian mereka membeli sistem Pertahanan Area Ketinggian Tinggi Terminal Amerika seharga 15 miliar dolar AS. Dengan melakukan hal ini, negara ini mengikuti kebijakan keseluruhan “lindung nilai” dan mengembangkan hubungan dengan semua kekuatan.

Meskipun demikian, pengingkaran ini tidak merusak perkembangan positif antara Rusia dan Arab Saudi. Putin mengunjungi Arab Saudi pada 2019 – kunjungan pertamanya sejak 2007. Kunjungan tersebut diakhiri dengan perjanjian minyak. Putin juga mengunjungi UEA dan Arab Saudi pada 2023.

Apa manfaat interaksi tersebut bagi kedua negara? Menurut Galeeva kepetingan ekonomi tidak diragukan lagi merupakan faktor pendorong di balik hubungan Saudi-Rusia. Sebagai hasil dari persaingan geopolitiknya saat ini dengan negara-negara Barat, Moskow menganggap Riyadh sebagai mitra penting dalam membentuk sektor energi global dan dengan demikian meningkatkan produk domestik bruto (PDB), yang merupakan hal penting mengingat pembatalan kontrak energi dengan negara-negara Barat dan sanksi yang dikenakan terkait serangan ke Ukraina.

Pada saat yang sama, Saudi telah mengikuti kebijakan luar negeri nasionalis baru, dengan mengutamakan prioritas mereka sendiri, terutama prioritas ekonomi. Hal ini memungkinkan terbentuknya hubungan yang saling menguntungkan dengan Moskow.

Kesepakatan OPEC+, yang dipimpin oleh Rusia, Arab Saudi, dan UEA pada Oktober 2022 serta April dan Juni 2023, telah membantu meningkatkan pendapatan energi. Hasil dari kesepakatan ini – yang landasannya dinegosiasikan selama kunjungan resmi kedua pemimpin – menjadi sangat penting bagi Rusia.

Pada Januari 2023, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak menyatakan bahwa pendapatan dari minyak dan gas telah meningkat sebesar 28 persen pada 2022. Kompleks bahan bakar dan energi juga mengambil peran utama dalam pembentukan PDB Rusia pada 2023 (lebih dari 27 persen) . PDB Arab Saudi juga meningkat, dari 874 miliar dolar AS pada 2021 menjadi 1,1 miliar dolar AS pada 2022 dan 1,3 miliar dolar AS pada tahun lalu.

Arab Saudi berperan penting dalam diversifikasi ekonomi Rusia di bawah sanksi Barat. Bagi Riyadh, perjanjian tersebut sesuai dengan inisiatif diversifikasinya. Misalnya, ekspor produk pertanian Rusia ke Kerajaan Arab Saudi meningkat sebesar 49 persen pada tahun 2022, mendekati 1 miliar dolar AS.

Arab Saudi telah diundang untuk bergabung dengan kelompok BRICS, di mana Rusia memainkan peran penting bersama dengan Cina, Brasil, India, dan Afrika Selatan. Daripada mempertimbangkan keputusan untuk bergabung dengan blok tersebut sebagai keputusan politis, tampaknya Arab Saudi lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi. Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan bahwa BRICS adalah “saluran yang bermanfaat dan penting” untuk memperluas kolaborasi ekonomi.

Para pejabat Rusia pun mengapresiasi posisi ini. Dalam pidatonya di Majelis Federal pada bulan Februari, Putin mencatat: “Negara-negara BRICS, dengan mempertimbangkan negara-negara yang baru-baru ini menjadi anggota asosiasi ini (Argentina, Mesir, Iran, Ethiopia dan UEA), akan menyumbang sekitar 37 persen pendapatan global. PDB (pada tahun 2028), sedangkan angka G7 akan turun di bawah 28 persen.”

Singkatnya, landasan yang dibangun oleh para pemimpin saat ini dalam beberapa tahun terakhir akan membawa dinamika positif lebih lanjut dalam hubungan Saudi-Rusia, dan hal ini akan menimbulkan diversifikasi. Selain hard power, kedua negara juga bisa mendapatkan manfaat dari soft power sebagai mekanisme kolaborasi.

Rusia dapat lebih diintegrasikan ke dalam program diversifikasi ekonomi Saudi yang dikenal sebagai Visi 2030. Misalnya, Rusia dapat menjadi tuan rumah forum bilateral “Rusia dalam Visi Saudi 2030” bagi para pemangku kepentingan bisnis dan investasi, dengan pameran mengenai potensi industri di wilayah Rusia dan Arab Saudi.

Selain itu, penggunaan soft power agama juga bisa berperan. Ini adalah salah satu tujuan Visi 2030 untuk menjadikan dunia Muslim sebagai pusat perhatian. Lebih banyak hal yang bisa dilakukan oleh wilayah Muslim Rusia dalam membangun hubungan. Rusia tahun lalu meluncurkan program percontohan perbankan dan keuangan Islam, sehingga bank-bank Saudi bisa mendapat izin untuk melaksanakan operasi ini.

Demi mencapai tujuannya untuk mendiversifikasi perekonomiannya, Riyadh merasa tidak terlalu terikat dengan Washington melalui perjanjian 'minyak untuk perlindungan' yang dimulai pada 1945, dan pada saat yang sama menuntut pakta bantuan, Jean-Michel Bezat mencatat dalam kolomnya di Le Monde.

Sebagai bagian dari rencana Visi 2030 Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang dikenal sebagai MBS, ambisi ini memerlukan biaya yang sangat tinggi, dan dibiayai oleh sumber daya utamanya. Minyak, yang telah dieksploitasi sejak tahun 1938, menjadi sangat penting. Riyadh akan melakukan segala daya untuk memperluas produksi selama mungkin.