Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap dua kasus mafia tanah di Jawa Tengah, di mana total kerugian negara dan masyarakat ditaksir mencapai Rp 3,59 triliun.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, hari ini pihaknya mengungkap dua kasus mafia tanah yang saat ini statusnya P21 atau berkas perkara telah lengkap setelah dilakukan penyidikan tambahan.

“Khusus di provinsi Jawa Tengah, ada dua kasus mafia tanah yang akan kami ungkap hari ini, tentunya kami akan terus mengejar masalah-masalah lainnya, tetapi paling tidak hari ini kami laporkan dua kasus,” ujarnya dalam konferensi pers di Semarang, Senin (15/7).

AHY menjelaskan, kasus pertama terjadi di Kabupaten Gerobogan, Jateng yang dilakukan oleh tersangka berinisial DB 66 tahun, warga kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

Adapun modus operandi yang dilakukan tersangka adalah pemalsuan akta otentik tentang pengalihan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik yang sah, sehingga seolah-olah hilangnya hak pemilik yang sah dengan bantuan oknum notaris.

“Pada tahun 2016, tanpa dokumen kepemilikan yang jelas dan sah lahan tanah seluas 82,6 hektar ini tersangka DB selaku Direktur PT AAA telah menjual sebagian lahan tersebut seluas 10 hektar kepada PT DK Utama Mandiri,” jelasnya.

Tak hanya itu, lanjut AHY, pada tahun 2023 tersangka DB juga tanpa izin membangun kantor PT AAA, memasang pagar, menempatkan kontainer-kontainer dan memasang papan nama dengan tulisan tanah bekas HGB dalam penguasaan PT AAA.

Akibatnya, lahan tersebut jadi objek sengketa padahal lahan itu seyogyanya bakal dikembangkan sebagai lahan industri baik untuk pembangunan infrastruktur reservoir, jaringan pipa maupun pembangunan sejumlah pabrik.

“Dengan terungkapnya kasus ini maka kami menyelamatkan potensi kerugian masyarakat dan negara kurang lebih Rp 3,41 triliun nilai itu kami hitung berdasarkan terhambatnya rencana investasi termasuk rencana pembangunan kawasan industri,” terangnya.

AHY melanjutkan, kasus kedua berada di Kota Semarang yang dilakukan oleh tersangka DBB 34 tahun. Modus operandi yang dilakukan yaitu penipuan dan penggelapan jual beli tanah kavling yang terjadi pada 2019.

“Ketika itu korban melihat iklan jual beli rumah dengan luas 121 meter dan menghubungi nomor tersangka DBB. Korban bertemu dengan DBB untuk membahas lokasi dan harga perumahan, keduanya sepakat dan melakukan perjanjian jual beli di hadapan notaris,” imbuhnya.

Dia bilang, korban telah membayar uang muka sebesar Rp 250 juta di tahun berikutnya korban pun mengajukan KPR kepada Bank namun ditolak sebab belum memiliki Akta Jual Beli (AJB). Ketika korban meminta AJB tersebut kepada DBB dia diminta untuk menunggu prosesnya.

Tersangka mengakui bahwa rumah yang sudah dibeli korban telah dijual kepada pihak lain sehingga korban pun meminta uangnya dikembalikan. Namun, tersangka tak juga mengembalikan uang tersebut hingga dilaporkan kasus ini ke pihak berwajib.

“Dari pengungkapan kasus ini kami menyelamatkan potensi kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan negara senilai kurang lebih Rp 1,8 miliar termasuk hilangnya pendapatan negara dari BPHTB termasuk PPh,” tandas AHY.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. VinFast Automobile Indonesia resmi melakukan prosesi peletakan batu pertama untuk pembangunan pabrik mobil listrik di Subang, Jawa Barat. Di tahap awal, pabrik yang dibangun di aera seluas 170 hektar (Ha) ini menelan investasi sebanyak US$ 200 juta atau setara Rp 3,23 triliun (acuan kurs Rp 16.170 per dollar AS).

Chief Executive Officer (CEO) VinFast Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan, pihaknya telah mendapat izin tata ruang dan tengah memproses izin untuk pembangunan fisik pabrik VinFast di Subang.

VinFast memilih Subang karena lokasinya strategis dekat dengan jalan tol akses menuju Jakarta maupun Jawa Tengah. Subang juga tengah berkembang menjadi kawasan industri baru yang memiliki banyak sumber daya manusia terampil. Ditambah lagi, di sisi utara Subang sudah tersedia Pelabuhan Patimban yang bisa dimanfaatkan VinFast untuk pengiriman produknya.

“Pabrik ini ditargetkan bisa mulai produksi pada akhir tahun 2025,” kata Temmy dalam konferensi pers, Senin (15/7).

Nantinya, pabrik VinFast di Subang bakal memiliki kapasitas produksi 50.000 unit per tahun. Beberapa model mobil listrik yang akan diproduksi VinFast di Indonesia antara lain VF5, VF6, VF7, dan VF3. VinFast akan fokus terlebih dahulu menjual mobil listriknya di Indonesia.

Ada beberapa fasilitas penting yang dibangun VinFast di Indonesia, antara lain general assembly, welding, paint shop, hingga trek uji kendara.

Temmy juga memastikan VinFast akan memprioritaskan penggunaan komponen-komponen lokal dengan memanfaatkan rantai pasok yang ada untuk keperluan produksi mobil listriknya di Indonesia.

“Kami sudah berdiskusi dengan supplier terkati komponen-komponen apa saja yang bisa dipasok di Indonesia,” katanya.

Asal tahu saja, pembangunan pabrik di Indonesia merupakan bagian dari langkah strategis VinFast dalam rangka ekspansi global. Secara keseluruhan, pabrikan otomotif asal Vietnam ini menyiapkan investasi US$ 1,2 miliar untuk ekspansi ke Indonesia. Nilai ini dikucurkan secara bertahap yang tidak hanya untuk pengembangan pabrik, melainkan juga infrastruktur penunjang seperti charging station di kemudian hari.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan hingga pertengahan tahun 2024 pihaknya ada sebanyak 87 kasus mafia tanah yang menjadi target operasinya.

Menurutnya, ia bersama bersama aparat penegak hukum terus mengupayakan pemberantasan mafia tanah. Hal ini dalam rangka menjamin hak masyarakat, kepastian investasi dan keberlangsungan perekonomian.

Dari 87 tadi yang sedang berproses, baik tahap penetapan tersangka, masuk ke P19 sampai dengan P21, ada 47 target operasi dengan jumlah tersangka sebanyak 92 orang,” ujar Agus dalam konferensi pers dipantau dari Youtube Kementerian ATR/BPN, Senin (15/7).

Adapun jumlah kasus yang masuk tahap P21 atau berkas perkara sudah lengkap sebanyak 21 target operasi dengan jumlah tersangka 36 orang. Sedangkan luas objek tanah mencakup sekitar 198 hektar dengan total potensi kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 5,16 triliun.

Dari kasus yang diungkap tersebut, terdapat dua kasus tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang dan terbilang cukup besar menyebabkan potensi kerugian.

Para mafia tanah melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan. Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektare serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp 3,417 triliun.

Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pengungkapan kasus mafia tanah sama saja dengan menjamin kepastian hukum, sehingga meningkatkan keamanan investasi dan mendukung ekonomi nasional. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang telah membantu melaporkan kejahatan pertanahan yang dialami.

“Ini semua berkat komitmen kami, kerja sama yang kokoh dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah serta kejaksaan dan anggota sekalian, sehingga ini dapat kita laksanakan,” ujarnya.

Luthfi menambahkan bahwa pengungkapan kasus ini menjadi motivasi bagi Polda Jawa Tengah untuk ikut serta menegakkan hukum serta membangun perekonomian Indonesia.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal mendapatkan suntikan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) pada semester II-2024.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pemberian PMN bakal diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial Rp 1,9 triliun, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp 5 triliun dan PT Len Industri Rp 600 miliar.

Dalam hitungan KONTAN, total penyaluran PMN yang bakal dicairkan pada semester II-2024 mencapai Rp 7,5 triliun.

"PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) diperkirakan baru akan terealisasi seluruhnya pada semester II tahun 2024," tulis Kemenkeu dalam dokumen Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024, dikutip Senin (15/7).

Dalam dokumen itu juga disebutkan bahwa pemberian PMN kepada LPEI diproyeksikan terealisasi sebesar Rp 5 triliun dari pagu APBN Tahun 2024 sebesar Rp 10 triliun.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan injeksi modal tersebut kepada tiga perusahaan BUMN, antara lain PT Hutama Karya sebesar Rp 18,6 triliun, PT Wijaya Karya sebesar Rp 6 triliun dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 3,6 triliun pada semester I-2024.

Dalam hitungan KONTAN, keseluruhan dana PMN tersebut mencapai Rp 28,2 triliun hingga periode enam bulan pertama tahun ini.

Kemenkeu mengungkapkan selama semester I tahun 2024, muncul faktor risiko yang membayangi BUMN infrastruktur yaitu penguatan mata uang Dolar AS terhadap mata uang Rupiah serta peningkatan suku bunga jangka pendek.

"Namun demikian, faktor risiko tersebut tidak berdampak negatif secara signifikan pada BUMN infrastruktur," ungkap Kemenkeu.

Diproyeksikan pada semester II tahun 2024 tidak terdapat faktor risiko yang dapat menyebabkan dampak negatif pada BUMN infrastruktur secara signifikan.

Adapun mitigasi risiko yang dilakukan pemerintah adalah memberikan dukungan pemerintah kepada BUMN infrastruktur berupa pemberian PMN, subsidi dan kompensasi, serta penjaminan pemerintah atas pinjaman BUMN infrastruktur.

Dalam implementasinya, pemerintah telah melakukan penambahan PMN yang berasal dari APBN 2024 kepada dua BUMN di bidang konstruksi yaitu PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya.

Penambahan PMN diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan kedua BUMN dimaksud dalam rangka penyelesaian proyek prioritas dan proyek strategis nasional.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kali dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Raihan WTP ini merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Otorita IKN Tahun Anggaran 2023.

“Opini WTP ini merupakan pencapaian yang membanggakan karena sebagai lembaga negara yang baru terbentuk pada tahun 2022, atau terbilang masih bayi, Otorita IKN langsung mendapatkan opini WTP dari BPK RI,” ujar Plt. Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni dalam acara Serah Terima LHP atas Laporan Keuangan Otorita IKN Tahun 2023, Senin (15/7).

Raihan WTP pertama dari BPK RI ini, menurut Raja Juli, menunjukkan bahwa Otorita IKN telah memenuhi kewajibannya dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam seluruh aspek material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara telah disusun dan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Diperolehnya opini WTP ini juga menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Otorita IKN telah sesuai dengan tata kelola yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Raja Juli Antoni berpesan agar Otorita IKN terus mempertahankan komitmennya terhadap pengelolaan keuangan negara yang baik.

Ia bersyukur dan bangga atas opini WTP yang diberikan oleh BPK RI. Ini adalah bukti nyata dari komitmen Otorita IKN untuk selalu menjaga good governance dalam pengelolaan keuangan negara sejak dari awal.

"Kami juga akan terus berupaya untuk mempertahankan standar tinggi ini dalam setiap aspek operasional kami seperti yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa WTP adalah kewajiban,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak menyampaikan apresiasinya kepada Otorita IKN atas sinergi yang telah terjalin.

“Pada kesempatan baik ini kami haturkan terima kasih kepada Plt. Kepala Otorita IKN beserta jajarannya atas sinergi yang telah terjalin, sehingga BPK RI dapat mengoptimalkan pelaksanaan mandatnya sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah yang bebas dan mandiri dalam mengawal keuangan negara,” ujar Edward.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) buka suara terkait penambahan tugas baru terhadap Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bertanggung jawab terhadap komoditas kakao dan kelapa.

Ketua Umum Askindo, Arief Susanto, optimistis, kebijakan ini bisa menunjang produktivitas kakao dan meningkatkan daya saing secara global.

"Kami percaya bahwa langkah ini merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk mendorong upaya mengembalikan kejayaan kakao Indonesia," jelas Arief pada Kontan.co.id, Senin (15/7).

Arief menguraikan langkah yang diambil oleh pemerintah dengan menginisiasi pembentukan dua kedeputian baru, yakni Deputi Kakao dan Deputi Kelapa di BPDPKS bisa memacu daya saing melalui penyerapan produk di pasar domestik, mengingat 99% kakao Indonesia dibudidayakan oleh pekebun rakyat.

Ia berharap, regulasi teknis yang nantinya diterapkan bisa menjawab kebutuhan bahan tanam berkualitas yang dibutuhkan, serta dekat dengan sentra produksi pekebun kakao.

Selain itu, melalui BPDPKS ini, pihaknya berharap ada kepastian ketersediaan dan kemudahan akses pupuk bersubsidi dan penyediaan tenaga penyuluh lapangan yang lebih memadai di sektor ini.

"Kami menyambut baik rencana ini, dan dengan senang hati bekerjasama dengan BPDPKS serta pemangku kepentingan lain," tambahnya.

Sebelumnya, pemberian tugas tambahan kepada BPDPKS ini diputuskan melalui rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Rabu (10/7) lalu.

Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan alasan penambahan tugas kakao dan kelapa ini merupakan sektor yang terkait dengan perkebunan rakyat.

"Jadi, BPDPKS nantinya tidak hanya melakukan replanting kelapa sawit, tetapi juga replanting/revitalisasi perkebunan kakao dan kelapa," urai Airlangga.

Dia menjelaskan produksi kakao dalam negeri saat ini sekitar 180.000 ton dan produksi kelapa sekitar 2,8 juta ton. Adapun nilai ekspor kakao adalah US$ 1,3 miliar dan nilai ekspor kelapa US$ 1,2 miliar.

Kemudian, luas lahan perkebunan kakao saat ini 1,3 juta hektar dan luas lahan perkebunan kelapa 3,3 juta hektar.

Airlangga mengungkapkan, produksi kakao lokal memasok bahan baku sebanyak 45% dan 55% bahan baku berasal dari impor.

"Tadi arahan bapak presiden perlu dikelola memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS juga untuk bertanggungjawab untuk mereplanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa," ujar Airlangga.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi VI DPR akan memanggil direksi Perum Bulog, serta melakukan pengecekan gudang dan pelabuhan, untuk mendalami dugaan mark-up impor beras yang diduga membuat negara merugi.

“Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog,” kata anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron kepada wartawan, Senin (15/7/2024), dilansir Tribunnews.com.

Pengecekan gudang Bulog dan pelabuhan akan dilakukan saat Komisi VI DPR memasuki masa reses, yang dimulai 12 Juli 2024.

Dia berharap upaya tersebut dapat memberikan gambaran jelas atas permasalahan impor beras, yang juga sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ini.

“Sisa waktu di periode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” tandas dia.

Studi Demokrasi Rakyat (SDR) sebelumnya mengadukan dugaan kerugian negara akibat impor beras ke KPK pada Rabu (3/7/2024).

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto selaku pelapor mengatakan, jumlah beras yang diimpor itu 2,2 juta ton dengan selisih harga mencapai Rp 2,7 triliun.

“Harganya jauh di atas harga penawaran. Ini menunjukkan indikasi terjadinya praktik mark up,” kata Hari saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6/2024).

Selain itu, pihaknya juga menduga Bapanas dan Bulog merugikan negara karena harus membayar denda kepada pelabuhan senilai Rp 294,5 miliar.

Kerugian itu timbul karena 490.000 ton beras yang diimpor Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya tertahan pada pertengahan hingga akhir Juni 2024.

Berdasarkan informasi yang diterima, beras itu terlambat dibongkar karena Bapanas mewajibkan Bulog menggunakan peti kemas dalam mengirim beras impor.

“Ini dituding menyebabkan proses bongkar lebih lama dari cara sebelumnya yang menggunakan kapal besar tanpa kontainer," tutur Hari.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menuturkan, persoalan keterlambatan bongkar muat atau demurrage sudah pernah dijelaskan pihaknya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu.

Menurutnya, keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dan menjadi bagian dari risiko handling komoditas impor.

"Jadi misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya. Dalam mitigasi risiko importasi, demurrage itu biaya yang sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor, kata Bayu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Akan Panggil Dirut Bulog dan Cek Pelabuhan Terkait Dugaan "Mark Up" Impor Beras"

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia mencatat, utang luar negeri (ULN) pemerintah dan swasta turun pada Juni 2024.

Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Erwin Haryono menyampaikan, posisi ULN pemerintah pada Mei 2024 tercatat sebesar US$ 191,0 miliar, atau secara tahunan mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% year on year (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi sebesar 2,6% (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah,” tutur Erwin dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/6).

Sementara itu, posisi ULN swasta pada Mei 2024 tercatat US$ 197,6 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,4% yoy, melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8% (yoy).

Erwin menyampaikan, perkembangan ULN tersebut terutama bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6% yoy. Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) tumbuh sebesar 0,1% yoy.

“ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta,” jelasnya.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai wajar terkait menurunnya ULN pemerintah dan swasta, di tengah tren kenaikan biaya bunga utang global.

“Kami melihat baik pemerintah maupun swasta relatif berhati-hati menahan diri untuk melakukan aksi kebijakan utang luar negeri (berdenominasi valas),” tutur Myrdal kepada Kontan, Senin (15/7).

Ditengah tren kenaikan biaya bunga utang global, Myrdal melihat pemerintah dan swasta lebih banyak mengandalkan utang dari dalam negeri.

Untuk diketahui, posisi ULN Indonesia pada Mei 2024 tercatat sebesar US$ 407,3 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 1,8% yoy.

Pertumbuhan ULN Indonesia ini dipengaruhi ULN bank sentral yang tercatat sebesar US$ 18,78 miliar pada Juni 2024. ULN bank sentral naik lebih dari dua kali lipat dari periode sama tahun lalu sebesar US$ 9,26 miliar.

Myrdal menilai, secara umum perkembangan ULN Indonesia masih relatif terkendali karena masih tumbuh lambat dan rasionya masih rendah, yaitu 29,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan mayoritas didominasi utang jangka panjang sebesar 85,9% hingga Mei 2024.

“Jadi jika terjadi lonjakan utang luar negeri oleh BI, maka kami melihat kondisi tersebut masih wajar karena merupakan konsekuensi kebijakan moneter BI,” ungkapnya.

Kebijakan moneter BI, lanjutnya banyak dilakukan untuk pendalaman pasar keuangan domestik dalam rangka mendorong masuk likuiditas rupiah saat terjadi arus keluar dana asing yang deras di pasar keuangan emerging markets, sejalan dengan tren kenaikan suku bunga The Fed dalam setahun terakhir.

“Sejalan dengan sifat SRBI,SVBI,SUVBI yang berjangka pendek mudah dirollover dan merupakan produk dengan underlying SBN/SUN, maka kami melihat risiko dari kenaikan ULN oleh BI masih relatif minim,” jelas Myrdal.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Politik Amerika Serikat (AS) mendominasi perhatian investor akhir pekan lalu, terutama setelah upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump yang gagal. Pasar kripto, terutama Bitcoin (BTC) merespons dengan lonjakan harga yang signifikan.

Trader Tokocrypto, Fyqieh Fachrur mengatakan, peristiwa dramatis ini secara langsung mempengaruhi pasar kripto, mengirimkan harga Bitcoin naik 4% menjadi US$ 60.300 pada perdagangan Senin (15/7) pagi, mencapai level tertinggi dalam 10 hari terakhir.

Sedangkan berdasarkan CoinmarketCap, harga Bitcoin naik 4,56% ke level US$ 62.878 pada Senin (15/7) pukul 15.00 WIB. Menuru Fyqieh, lonjakan tajam ini tidak hanya membalikkan tren penurunan baru-baru ini, tetapi juga mengejutkan banyak trader dan investor.

Fyqieh menilai, lonjakan harga ini dipicu oleh sentimen positif terhadap Trump, yang baru-baru ini menunjukkan dukungan kuat terhadap industri kripto. Upaya pembunuhan tersebut dianggap sebagai berita pro-Trump, yang bersamaan dengan dukungannya terhadap Bitcoin, memicu reaksi positif di kalangan investor.

“Para pelaku pasar mulai mempertimbangkan kemungkinan kemenangan Trump dalam pemilihan presiden mendatang, yang bisa meningkatkan nilai Bitcoin,” kata Fyqieh kepada Kontan.co.id, Senin (15/7).

Dia menjelaskan bahwa Trump secara aktif mengejar suara dari komunitas kripto, yang berpotensi mempengaruhi hasil pemilu. Trump juga dijadwalkan untuk berbicara di konferensi Bitcoin di Nashville, Tennessee.

“Mungkin juga dengan hal ini, ada kemajuan dalam memperkenalkan kerangka regulasi kripto yang sangat dibutuhkan untuk mendorong inovasi sekaligus melindungi konsumen,” kata dia.

Sentimen Kripto Pekan Ini

Lebih lanjut, Fyqieh mengatakan bahwa pada Senin (15/7), Ketua The Fed, Jerome Powell berpidato. Dukungan terhadap pemangkasan suku bunga AS pada bulan September dapat memicu spekulasi tentang penurunan lanjutan pada bulan Desember.

Menurut dia, jika pemangkasan suku bunga Fed pada tahun 2024 dilakukan sebanyak dua kali atau lebih, maka dapat mendongkrak permintaan terhadap aset kripto. Selain itu, angka inflasi AS baru-baru ini juga meningkatkan taruhan investor pada pemangkasan suku bunga Fed pada bulan September.

“Meningkatnya taruhan pada pemangkasan suku bunga Fed pada bulan September mendorong permintaan pembeli untuk ETF BTC spot AS,” kata Fyqieh.

Dia menyebutkan, pada Jumat (12/7), pasar ETF BTC mencatat total arus masuk bersih sebesar US$ 1,05 miliar, tertinggi sejak minggu pertama bulan Juni yang sebesar US$ 1,83 miliar.

Tak hanya itu, Pemerintah Jerman baru-baru ini mengakhiri aksi jual Bitcoin secara besar-besaran, yang telah dimulai pada 19 Juni 2024, dan sentimen antisipasi persetujuan perdagangan ETF Ethereum spot di AS pada 18 Juli mendatang bisa menjadi pendorong positif bagi pasar kripto.

“Kemudian, SEC AS telah mengumumkan akan mengadakan pertemuan "tertutup" pada tanggal 18 Juli. Pertemuan tersebut dapat difokuskan pada penyelesaian potensial dalam gugatan Ripple vs SEC,” imbuhnya.

Fyqieh menilai, jika semua prediksi tepat dan Ketua The Fed yang bersikap dovish, maka dapat mendukung pergerakan Bitcoin menuju level US$ 70.000.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa investor harus tetap waspada akan adanya pembalikan tren mendadak, karena fluktuasi pasar kripto dapat terjadi dengan cepat dan tidak terduga

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah segera membentuk satgas pembrantasan impor ilegal guna melindungi industri dalam negeri.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna mengatakan satgas ini akan melibatkan banyak pihak termasuk penegak hukum seperti Kepolisan dan Kejaksaan Agung.

"Kami sedang koordinasi dengan mereka karena tanpa ada unsur penegakan hukum, satgat ini tidak bisa bekerja efektif," jelas Bara dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (15/8).

Menurutnya unsur penegak hukum sangat penting dalam pembentukan satgas ini. Penegak hukum ini nantinya yang akan melakukan identifikasi dan investigasi awal barang ilegal ini masuk ke Indonesia.

Selain penegak hukum, beberapa instansi lain juga dilibatkan termasuk Kementerian Perindustrian sebagai Kementerian yang bertugas melindungi industri dalam negeri hingga asosiasi yang diwakilkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Bara mengatakan saat ini proses pembentukan satgas tinggal menunggu persetujuan resmi dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Menurutnya dalam minggu ini satgas ini sudah bisa mulai bekerja.

"Ya mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini sudah dibentuk, ini tinggal persetujuan Menteri Perdagangan tanda tangan, nanti langsung bisa kerja," urai Bara.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meyebut pembentukan satgas ini juga menjadi usulan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), lantaran mendapatkan banyaknya keluhan dari pelaku industri terkait banjirnya produk impor ilegal.

Menurutnya maraknya impor ilegal menjadi isu serius yang harus dituntaskan. Pasalnya, ia menemukan adanya perbedaan data impor dalam negeri dengan data ekspor dari negara asal. Artinya, memang ada indikasi terjadinya impor yang tidak tercatat atau tidak resmi.

"Data impor milik kita dengan data milik luar (negara asal) ternyata jomplang. Misalnya di BPS tercatat impor kita US$ 100 juta dolar, tapi bunyi data di luar ekspor mereka (ke Indonesia) tercatat US$ 300 juta dolar," jelas Zulkifli, Selasa (9/7).

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap bahwa ide mengenai kebijakan family office jangan langsung diberikan penilaian negatif atau bahkan dimatikan.

"Jangan dulu dimatikan ide family office ini, biarkan dulu. Kita lihat positifnya gimana, negatifnya gimana, kita harus lihat negara-negara lain juga," ungkap Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid saat ditemui Kotan di Menara Kadin, Jakarta, Senin (15/06).

Ia menambahkan penerbitan kebijakan Family Office, memang masih harus dibarengi dengan kajian lebih lanjut. Ditambah lagi dengan mempelajari beberapa kasus serupa dari negara-negara tetangga yang telah menerapkan kebijakan ini, seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam.

"Jangan mengambil sesuatu secara negatif. Pertama bahwa, ide ini dikeluarkan untuk dieksplorasi dulu. Kita mempelajari dari negara-negara seperti Singapura. Sebagai negara juga kita harus ada produk-produk yang di keluarkan, supaya kompetitor juga bisa in-line," tambah Arsyad.

Menurut dia, Family office adalah salah satu yang bisa menjadi produk atau keunggulan yang bisa dikembangkan di Indonesia.

Ia menambahkan Indonesia pada tahun 2045 akan memiliki generasi muda dengan umur produktif dengan jumlah banyak. Sehingga, sektor Family Office juga memiliki kesempatan menyerap tenaga kerja.

Sebaga tambahan informasi, Family Office merupakan perusahaan swasta yang bertugas menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan milik orang-orang dengan kekayaan bersih sangat tinggi.

Adapun beberapa layanan yang bisa diberikan Family Office, seperti perencanaan keuangan, manajemen investasi, penganggaran, asuransi, penyaluran dana amal, perencanaan transfer kekayaan, layanan pajak, warisan, dan sebagainya.

Perlu diketahui, Family Office berbeda dari penasihat keuangan. Family Office dapat memberikan bantuan keuangan mendalam kepada individu atau keluarga kaya yang jumlah kliennya terbatas. Sebaliknya, penasihat keuangan memberikan layanan tertentu kepada banyak klien sesuai yang diharapkan.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (15/07/2024) pagi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas peningkatan kerja sama dalam beberapa bidang strategis.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia dan Papua Nugini fokus untuk meningkatkan kerja sama bilateral, terutama melalui perjanjian kerja sama pertahanan untuk memperkuat keamanan kedua negara.

Indonesia juga menyambut baik pelaksanaan Joint Business Forum yang kedua, serta penandatanganan dua Memorandum of Understanding (MoU) lintas batas darat untuk angkutan penumpang dan barang, yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan mempererat hubungan antarwarga di perbatasan.

Peningkatan kolaborasi di bidang kesehatan dan pendidikan juga menjadi fokus penting dalam pertemuan ini. Presiden menyampaikan pentingnya kelanjutan pembahasan Preferential Trade Agreement untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara.

Selain itu, Indonesia telah memulai kerja sama dalam pembangunan jaringan listrik di perbatasan Skouw dan Wutung, yang telah selesai dan telah memberikan manfaat langsung dengan listrik sudah menyala di Wutung.

Sebagai mitra strategis, Indonesia mengapresiasi peran Papua Nugini dalam memperkuat kerja sama di kawasan Pasifik, termasuk Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF).

Presiden berharap Papua Nugini terus memberikan dukungan dalam upaya peningkatan kerja sama regional ini.

Presiden juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap Papua Nugini dalam mengatasi dampak bencana alam, seperti tanah longsor.

Indonesia telah memberikan bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak dan berharap agar mereka dapat pulih dengan cepat.