Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres). Salah satu perubahan dalam RUU tersebut adalah hadirnya Dewan Pertimbangan Agung.

Persetujuan tersebut dilakukan dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil Penyusun RUU tentang Perubahan atas UU tentang Wantimpres di Ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (9/7/2024).

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa semua fraksi menyetujui untuk membawa RUU Wantimpres itu ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

Menurut Supratman, setidak ada tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama, perubahan nomenklatur atau tata nama.

"Yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," kata Supratman usai rapat.

Kedua, perubahan ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang maka kini diusulkan agar tidak dibatasi sehingga jumlahnya sesuai keinginan presiden.

Ketiga, perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Meski demikian, Supratman belum mendetailkan perubahan syarat tersebut.

"Cuma itu saja menyangkut soal kelembagaan, nanti itu statusnya sebagai pejabat negara," jelasnya.

Namun, Supratman membantah Dewan Pertimbangan Agung akan sejajar dengan presiden seperti sebelum era Reformasi. Menurutnya, amandemen UUD 1945 sudah menghapus istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara dan hanya menjadi lembaga negara.

"Dewan pertimbangan ada di Pasal 16 Undang-undang Dasar, itu menyebut fungsi. Nah, kita memberi nomenklaturnya yang dulunya Dewan Pertimbangan Presiden sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung," ujar Supratman.

Lebih lanjut, dia juga tidak menampik kembalinya Dewan Pertimbangan Agung ini akan berpengaruh ke anggaran pemerintah terlebih anggotanya tidak dibatasi.

Meski demikian, Supratman menyatakan keputusan nantinya ada di tangan presiden terutama terkait jumlah anggota Dewan Pertimbangan Agung yang akan mempengaruhi besaran anggaran.

Pada 11 Juli 2024, DPR menyepakati Rancangan perubahan UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu tujuan revisi beleid tersebut yaitu untuk mengembalikan lembaga Dewan Pertimbangan Agung.

"Apakah Rancangan Undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-undang DPR RI? Setuju," ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus diikuti ketukan palu.

Kini, DPR akan menyerahkan draf materi RUU Wantimpres kepada pemerintah. Nantinya, pemerintah akan membalas dengan menyusun daftar inventaris masalah (DIM).

Lalu, DPR dan pemerintah akan membahas DIM tersebut untuk dicari jalan tengah. Setelah materi disetujui oleh DPR dan pemerintah, baru RUU Wantimpres akan disahkan menjadi UU.

Sebulan Beres

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya akan mengebut pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) agar bisa selesai sebelum masa tugas DPR periode 2019–2024 berakhir pada Oktober mendatang.

"Jika memang dimungkinkan selesai [pada periode ini], jika dimungkinkan ya. Jika ada waktu satu bulan untuk kemudian presiden menandatangani Undang-undang tersebut sebelum masa jabatan presiden yang sekarang berakhir," jelas Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Adapun, DPR akan memasuki masa reses sebulan ke depan sehingga pembahasan RUU Wantimpres baru akan dimulai ketika masa persidangan baru dibuka pada 16 Agustus 2024.

Oleh sebab itu, pembahasan akan dikebut dalam 1 bulan. Dengan begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa langsung menandatangani beleid tersebut agar langsung berlaku.

Elite politik PDI Perjuangan (PDIP) ini tidak menampik muncul sejumlah kritik atas revisi UU Wantimpres tersebut, terutama karena Wantimpres ingin diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Padahal, DPA sebagai lembaga tinggi negara resmi dihapus usai amandemen UUD 1945.

Puan pun mengeklaim, DPR akan coba memastikan berbagai ketentuan yang diatur dalam RUU Wantimpres nantinya tidak akan bertentangan dengan UUD.

"Harapannya itu adalah penguatan dari Wantimpres. Jadi saya harapkan nanti seperti apa namanya bentuk dari lembaga tersebut ya kita lihat nanti pembahasannya," ujarnya.

Kursi Baru untuk Jokowi?

Berdasarkan catatan Bisnis, Wantimpres menjadi salah satu lembaga yang akan dirombak oleh presiden terpilih periode 2024–2029, Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, pihaknya sedang mempelajari lembaga-lembaga negara yang ada. Menurutnya, Prabowo ingin pemerintahannya berjalan efisien sehingga penyesuaian lembaga negara akan dilakukan sesuai kebutuhan.

"Ada beberapa lembaga yang mungkin sedang diperkuat, tapi ada beberapa kelembagaan yang sedang dipelajari untuk digabungkan dengan kementerian yang ada, atau dilebur, atau malah dilikuidasi [dibubarkan]," ungkap Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/5/2024).

Memang, beberapa waktu lalu, Prabowo menyatakan keinginan untuk membuat Presidential Club yang anggotanya berisi para mantan presiden yang akan memberikan masukan kepadanya.

Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan Prabowo mempunyai ide membentuk 'Presidential Club' sejak satu dasawarsa lalu.

"Ini serius sekali, gagasan tersebut sudah disampaikan Pak Prabowo, sering didiskusikan dengan kami, terutama kader-kader Partai Gerindra sejak bertahun-tahun lalu. Saya ingat betul mungkin sekitar tahun 2014 Pak Prabowo itu pernah sampaikan ide tersebut," ungkapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Jadi Lahan Bagi-bagi Jabatan

Anggota DPR RI Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang nomenklaturnya akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Alasannya adalah usulan RUU Wantimpres itu menempuh proses yang secepat kilat.

Oleh karena itu, Djarot mempersilakan kepada masyarakat agar menilai RUU yang diusulkan dan disetujui secepat kilat tersebut.

"Coba tanya kepada para ahli hukum tata negara dengan keberadaan DPA ini," kata Djarot di kompleks parlemen, Jakarta.

Menurut dia, DPA sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Untuk itu, dia meminta anggota DPR akan yang membahas untuk mengejawantahkan syarat-syarat dalam keanggotaan DPA.

"Apalagi, posisinya itu sejajar, apa betul seperti itu? Sejajarnya seperti apa? Terus bagaimana pengisian orangnya?" kata dia.

Djarot yang juga bertugas sebagai Ketua Badan Pengkajian MPR RI mengaku belum pernah membahas amendemen terkait dengan keberadaan DPA, khususnya yang sesuai dengan semangat Pasal 16 UUD 1945.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Dengan begitu, dia berharap RUU tersebut tidak justru dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan. Jika suatu jabatan tidak menempuh proses meritokrasi, akan berdampak buruk bagi sistem demokrasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Nasdaq (.IXIC) melemah tajam pada Jumat dini hari (12/7/2024), terpukul oleh kerugian di Nvidia, Apple dan Tesla karena investor beralih ke perusahaan-perusahaan kecil setelah data inflasi yang lebih lemah dari perkiraan memicu spekulasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada September.

S&P 500 (.SPX), juga melemah setelah laporan Departemen Tenaga Kerja menunjukkan harga konsumen AS turun secara tak terduga pada Juni dan kenaikan tahunan tersebut merupakan yang terkecil dalam satu tahun, sehingga membuat The Fed semakin dekat untuk menurunkan suku bunga pada September. Dow berakhir dengan kenaikan moderat.

Suku bunga berjangka menunjukkan bahwa para pedagang melihat peluang lebih dari 90% The Fed akan menurunkan suku bunga pada pertemuan pada September, naik dari sekitar 74% pada hari Rabu, menurut Fedwatch dari CME Group.

Meskipun ada tanda-tanda penurunan inflasi, perusahaan-perusahaan paling berharga di Wall Street melemah, dengan Microsoft (MSFT.O), dan Amazon (AMZN.O), masing-masing kehilangan lebih dari 2% dan Meta Platforms (META.O), turun sekitar 4%.

Tesla (TSLA.O), anjlok 8,4%, persentase penurunan satu hari terbesar sejak Januari, setelah Bloomberg News melaporkan perusahaan tersebut menunda peluncuran robotaxi sekitar dua bulan hingga Oktober.

Apple (AAPL.O), turun 2.3% setelah mencapai rekor tertinggi pada hari Rabu. BofA Global Markets menaikkan target harga untuk Apple, dengan mengatakan pihaknya memperkirakan penjualan iPhone yang kuat sebagian didorong oleh fitur-fitur AI baru.

Ketika saham-saham yang berhubungan dengan teknologi tinggi jatuh pada hari Kamis, saham-saham perusahaan kecil menguat.

Saham berkapitalisasi kecil Russell 2000 (.RUT), yang secara signifikan tertinggal dari indeks acuan pada tahun 2024, melonjak 3,6% dan ditutup pada level tertinggi sejak Maret 2022, dengan investor bertaruh bahwa penurunan suku bunga akan memperbaiki kondisi bagi perusahaan-perusahaan kecil.

"Apa yang saya pikir investor sekarang yakini adalah bahwa The Fed siap untuk mulai menurunkan suku bunganya. Jadi mereka berkata, 'Itu cukup baik bagi saya. Saya tidak perlu menunggu mereka benar-benar melakukannya'," kata dia. Sam Stovall, kepala strategi investasi di CFRA Research dikutip dari Reuters.

Volume di bursa AS sangat besar, dengan 12,6 miliar saham diperdagangkan, dibandingkan dengan rata-rata 11,5 miliar saham dalam 20 sesi sebelumnya.

S&P 500 turun 0,88% mengakhiri sesi di 5.584,54 poin.

Nasdaq turun 1,95% menjadi 18.283,41 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average naik 0,08% menjadi 39.753,75 poin.

Penurunan pada hari Kamis mengakhiri rekor penutupan tertinggi tujuh hari berturut-turut untuk Nasdaq dan enam hari berturut-turut untuk S&P 500. Ini merupakan persentase penurunan satu hari terbesar di Nasdaq sejak 30 April.

Indeks real estat S&P 500 (.SPLRCR), melonjak 2,7%, memangkas kerugian year-to-date menjadi 1%. Indeks layanan komunikasi (.SPLRCL), dan teknologi informasi (.SPLRCL), masing-masing turun lebih dari 2%.

Delta Air Lines (DAL.N), merosot 4% setelah memperkirakan laba yang lebih rendah dari perkiraan pada kuartal saat ini.

Saham maskapai penerbangan besar lainnya juga melemah, dengan indeks perusahaan penerbangan penumpang S&P 500 (.SPCOMAIR) turun 2,7%.

"Ini mungkin merupakan saat di mana konsumen terbebani oleh inflasi. Hal ini terlihat pada pendanaan diskresi untuk hal-hal seperti tiket pesawat," kata Scott Helfstein, kepala strategi investasi di Global X.

Investor sedang menunggu data Indeks Harga Produsen pada hari Jumat untuk mendapatkan wawasan mengenai lintasan inflasi, bersama dengan pendapatan kuartal kedua dari bank-bank besar.

Citigroup (C.N), tergelincir 1,9% setelah regulator bank AS mendenda pemberi pinjaman $136 juta.

Conagra Brands (CAG.N), turun 1,5% setelah pembuat makanan kemasan tersebut memperkirakan pendapatan dan laba tahunan di bawah perkiraan.

Saham-saham yang menguat melebihi jumlah saham-saham yang melemah dalam S&P 500 (.AD.SPX), dengan rasio 3,7 banding satu.

S&P 500 membukukan 51 titik tertinggi baru dan 2 titik terendah baru; Nasdaq mencatat 141 titik tertinggi baru dan 50 titik terendah baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya meningkatkan transaksi dan perkembangan Bursa Karbon di Indonesia supaya mengalam pertumbuhan penggunanya.

“OJK terus mendorong perkembangan Bursa Karbon melalui program edukasi, seminar dan FGD dengan inisiatif sendiri ataupun dalam memenuhi undangan pemangku kepentingan terkait,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi dikutip dari Antara, Jumat (12/7/2024).

Menurut Inarno, hingga saat ini perkembangan Bursa Karbon cukup baik. Hal ini tercermin dari jumlah pengguna jasa (PJ) yang naik 3 kali lipat menjadi 67 pengguna jasa.

“Jumlah pengguna jasa naik 3 kali lipat atau 300% dari awal peluncuran terdapat 18 pengguna jasa, dan sampai saat ini menjadi 67 pengguna jasa,” ujarnya.

Di samping itu, salah satu target terdekat OJK adalah memfasilitasi perdagangan allowance (PTBAEPU) pada subsektor pembangkit listrik di Bursa Karbon.

Kendati demikian, Inarno memahami bahwa masih perlu adanya penguatan kerangka peraturan perdagangan karbon di pasar primer sehingga perlu dukungan kementerian terkait dalam implementasinya.

“Kami berharap beberapa program pengembangan Bursa Karbon di pasar primer yang sedang diupayakan pemerintah dapat segera terwujud, sehingga target pemerintah dalam perdagangan karbon secara keseluruhan dapat tercapai,” jelas Inarno.

Adapun dari segi kinerja bursa karbon, OJK mencatat selama periode 26 September 2023 sampai dengan 28 Juni 2024, tercatat sudah ada 67 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume 608.740 ton CO2 equivalen dengan nilai Rp36,79 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih belum selesai menjelang pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. Lantas, apakah konstruksinya bakal rampung tepat waktu?

Salah satu pengerjaan infrastruktur yang tengah dikebut saat ini ialah konstruksi jaringan air minum. Belum tersedianya pasokan air di IKN ini juga sampai membuat rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di IKN pada Juli 2024 terpaksa dibatalkan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi, mengatakan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mempercepat masuknya pasokan air bersih ke IKN. Hal ini dilakukan demi memuluskan gelaran HUT ke-79 RI di ibu kota baru.

"Dengan rencana 17-an, kita minta ayo kapan air minum diselesaikan,” kata Imam dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Imam bercerita, Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan IKN mulanya menargetkan percepatan distribusi air bersih ke IKN pada 10 Juli 2024. Akan tetapi, target tersebut meleset karena terkendala masalah cuaca.

Pasalnya, wilayah Penajam Paser Utara belakangan waktu ini memiliki intensitas hujan yang tinggi. Alhasil, distribusi air bersih IKN ditargetkan molor ke 18 Juli 2024.

“Ternyata dalam pelaksanaannya kemarin kalau kita lihat, hujan hampir tidak berhenti lho di sana sehingga terpaksa mundur. Test and commissioning mundur juga,” imbuhnya.

Namun demikian, Imam optimistis test and commissioning air bersih di IKN dapat rampung menjelang HUT RI 17 Agustus 2024.

Kesiapan Infrastruktur IKN

Selain pasokan listrik dan air yang dipastikan siap menjelang 17 Agustus. Imam juga memastikan bahwa sebanyak tiga ruas Jalan Tol Akses IKN bakal mulai fungsional pada 17 Agustus 2024.

Iman mengatakan fungsional jalan tol itu dapat memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN menjadi 70 menit dari umumnya 2 jam.

“Reguler sih 2 jam, tetapi kita sedang siapkan. Nanti, 17-an itu siap untuk akses dari Balikpapan ke KIPP bisa ditempuh 70 menit,” jelasnya di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Untuk diketahui, saat ini Kementerian PUPR tengah fokus menyelesaikan tiga ruas Tol IKN, yakni seksi 3A, 3B dan 5A. Perinciannya, Jalan Tol IKN Seksi 3A membentang dari Karangjoang – KKT Karingau progresnya mencapai 80,2%.

Kemudian, seksi 3B pada segmen KKT Karingau – SP. Tempadung sebesar 88,8% dan seksi 5A SP. Tempadung – Jembatan Pulau Balang saat ini progres konstruksinya telah menyentuh 86,8%.

Adapun, infrastruktur lain yang juga siap digunakan pada 17 Agustus mendatang ialah rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di IKN. Imam melaporkan terdapat 14 rumah menteri yang sudah rampung dan siap dihuni.

Dari total tersebut, dia menyebutkan 4 rumah sudah lengkap dengan perabotannya. "Sedangkan yang 10, minggu ini perangkat dalamnya kita isi," jelasnya.

Lebih terperinci, Imam menjelaskan bahwa saat ini progres konstruksi rumah tapak jabatan menteri berjalan sesuai target yang ditetapkan, yakni sebesar 94,65%.

Pada kesempatan berbeda, Plt. Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni memastikan pemerintah terus mempercepat pembangunan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat siap mendukung terlaksananya upacara di Nusantara.

“Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PUPR berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan seluruh persiapan Upacara Kemerdekaan dengan baik. Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan,” ujar Raja Juli dalam keterangannya Rabu (10/7/2024).

Perbesar

Kendala Pembangunan

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut dirinya bakal bertolak ke IKN pada 18 Juli 2024 untuk mengecek progres pembangunan. Khususnya, terkait dengan kesiapan listrik dan distribusi air minum jelang penyelenggaraan Upacara 17 Agustus di Ibu Kota baru RI tersebut.

“Tanggal 15 [Juli] ada commissioning, nanti saya tanggal 18 [Juli] ke sana. Karena, tanggal 15 [Juli] saya ke Abu Dhabi bersama Presiden. Pulang tanggal 17, dan 18 [Juli] ke sana memastikan air insya Allah sudah oke," jelasnya.

Menteri Basuki mengungkapkan bahwa pekerjaan konstruksi di IKN menghadapi sejumlah kendala akibat kondisi cuaca, yakni hujan.

Basuki menyebut sempat terjadi macet total di IKN karena hujan. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur ibu kota baru.

"Semalam di IKN macet total semua, karena hujan. Mereka [pegawai] kerja 24 jam, kita atur supaya batching plant beroperasi malam, ternyata semalam macet," kata Basuki kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, kondisi cuaca turut memengaruhi pembangunan infrastruktur di Nusantara. Misalnya, pembangunan Bandara VVIP IKN.

Basuki menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) mengenai hal tersebut. Nantinya, landas pacu di bandara tersebut diharapkan bisa dibangun hingga 2.200 meter. Meski demikian, dia mengaku kondisi cuaca satu bulan belakangan turut menjadi tantangan.

"Masalahnya di sana hanya satu yaitu hujan. Dengan kemarin dari 30 hari hanya 8 hari yang terang, selebihnya hujan, sekarang mengaspal pun pakai tenda, supaya enggak kena hujan," ujar Basuki.

Kementerian PUPR sebelumnya menyatakan bakal menghentikan sementara kegiatan konstruksi di IKN pada 10 Agustus. Hal tersebut bertujuan untuk pembersihan kawasan jelang HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

"Sehingga memang tanggal 10 [Agustus] yang untuk outdoor kita hentikan. Untuk indoor itu interiornya nanti mesti jalan terus. Yang kita setop nanti kita lanjutkan setelah 17 Agustus," ujarnya. Dengan segala persiapan yang dilakukan, Basuki masih optimistis target Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli 2024 masih bisa terealisasi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menghadirkan promo Juleha atau Juli Lebih Hemat di mana masyarakat dapat membeli tiket kereta api dengan diskon hingga 20% dari tarif normal.

VP Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan dalam promo ini, KAI menyediakan hampir 22.000 tiket dengan tarif promo untuk kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi.

Promo ini berlangsung pada tanggal 13 Juli 2024 hingga 16 Juli 2024 untuk keberangkatan tanggal 15 Juli 2024 hingga 31 Juli 2024. Pembelian tiket Promo Juleha dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI.

“Promo ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momen pasca libur sekolah dengan tarif yang terjangkau. KAI berharap masyarakat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya karena jumlahnya terbatas,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (11/7/2024).

Dengan adanya promo Juleha ini, maka tiket-tiket KA di atas mendapatkan potongan harga 20%. Contohnya KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir – Surabaya Pasarturi dapat dibeli dengan hanya Rp496.000 dari tarif normalnya sebesar Rp620.000. Atau KA Menoreh relasi Pasarsenen – Semarang Tawang Bank Jateng dapat dibeli dengan hanya Rp152.000 dari tarif normalnya sebesar Rp190.000.

Namun, tegas Anne, tarif diskon ini tidak dapat digabungkan dengan tarif reduksi (kecuali reduksi infant), tarif khusus, atau diskon lainnya. Tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan atau diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut terkait promo tersebut, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai. id, atau media sosial KAI121.

“Diharapkan melalui promo ini, mampu meningkatkan animo masyarakat dalam melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi massal kereta api yang aman, nyaman, dan selamat,” kata Anne.

Berikut daftar kereta api yang mendapatkan tarif Promo Juleha:

1. Ambarawa Ekspres relasi Semarang Poncol – Surabaya Pasarturi pp (Kelas ekonomi)
2. Argo Bromo Anggrek relasi Gambir – Surabaya Pasarturi pp (Kelas eksekutif)
3. Argo Merbabu relasi Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng pp (Kelas eksekutif)
4. Argo Muria relasi Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng (Kelas eksekutif)
5. Argo Parahyangan relasi Gambir – Bandung pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
6. Argo Sindoro relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir (Kelas eksekutif)
7. Arjuno Ekspres relasi Surabaya Gubeng – Malang pp (Kelas eksekutif)
8. Banyubiru relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Solo Balapan pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
9. Blambangan Ekspres relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Ketapang pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
10. Blora Jaya relasi Semarang Poncol – Cepu pp (Kelas ekonomi)
11. Joglosemarkerto relasi melingkar Jawa Tengah (Kelas eksekutif dan ekonomi)
12. Kaligung relasi Tegal – Semarang Poncol pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
13. Kamandaka relasi Purwokerto – Semarang Tawang Bank Jateng pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
14. Kutojaya Utara relasi Jakarta Kota – Kutoarjo pp (Kelas ekonomi)
15. Lodaya relasi Bandung – Solo Balapan pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
16. Menoreh relasi Pasarsenen – Semarang Tawang Bank Jateng pp (Kelas ekonomi)
17. Pangandaran relasi Gambir – Banjar pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
18. Papandayan relasi Gambir – Garut pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
19. Purwojaya relasi Gambir – Cilacap pp (Kelas eksekutif)
20. Sancaka relasi Yogyakarta – Surabaya Gubeng pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
21. Sawunggalih relasi Pasarsenen – Kutoarjo pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
22. Senja Utama Yk relasi Pasarsenen – Yogyakarta pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
23. Sribilah Utama relasi Medan – Rantauprapat pp (Kelas eksekutif dan bisnis)
24. Tegal Bahari relasi Pasarsenen – Tegal pp (Kelas eksekutif dan bisnis)

Bisnis.com, JAKARTA- Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) meminta pemerintah untuk meningkatkan standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk obat menjadi 52%.

Sekjen Asosiasi Produsen Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) Irfat Hista mengatakan selama ini 62 molekul bahan baku obat dan vaksin yang memiliki TKDN di atas 52%, tetapi saat ini tender sektoral masih mempergunakan TKDN lebih dari 25% mengacu pada Peraturan Presiden No. 12/2021.

"Kami juga berharap diberlakukannya TKDN lebih dari 52% saat tender sektoral Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk obat dan vaksin," kata Irfat kepada Bisnis, dikutip Kamis (11/7/2024).

Padahal, Irfat menegaskan bahwa seluruh anggota asosiasi telah berpartisipasi memproduksi bahan baku obat baik dari bahan dasar kimia, biologi (biosimilar), vaksin serta juga garam farmasi.

Hal ini tak lain untuk mendukung pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Kesehatan dalam hal percepatan kemandirian bahan baku obat dan vaksin. Bahkan, pihaknya ada yang telah melakukan ekspor bahan baku obat keluar negeri.

"Hasil produksi bahan baku obat dan vaksin dalam negeri belum dapat diserap sepenuhnya oleh industri farmasi di Indonesia yang sebagian besar masih impor bahan baku dari 62 molekul tersebut," tuturnya.

Dalam hal ini, penyesuaian TKDN juga memberikan kepastian kepada industri bahan baku obat dan vaksin di dalam negeri dimana hasil produksi secara maksimal dapat terserap oleh industri farmasi di dalam negeri.

Irfat menuturkan, AB3O meminta dukungan pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan bahan baku obat yang telah diproduksi dalam negeri untuk digunakan oleh industri farmasi yang 90% masih impor bahan baku obat.

"Kami juga mengusulkan kepada pemerintah untuk bahan baku obat dan vaksin produk dalam negeri masuk dalam kategori komoditi strategis nasional sehingga bisa memperoleh insentif yang lebih menarik dan hal ini akan berdampak bagi tumbuhnya investasi bahan baku obat dan vaksin serta percepatan alih teknologi," jelasnya.

Lebih lanjut, dia meyakini bahwa Indonesia mampu untuk melakukan percepatan kemandirian bahan baku obat dan farmasi sesuai dengan Instruksi Presiden No 6/2016.

"Dengan dukungan regulasi/peraturan pemerintah, pada akhirnya kita dapat mengurangi ketergantungan impor dan terjaminan kesedian obat di dalam negeri dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan berbagai tantangan dalam pembuatan regulasi asuransi wajib.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK menyebutkan tantangan utama adalah harmonisasi kebijakan antara lembaga/instansi pemerintah yang menangani bidang keuangan dan yang menangani program yang diwajibkan, seperti kendaraan bermotor.

"Tantangan lainnya adalah sosialisasi kewajiban Program Asuransi Wajib yang memadai pada masyarakat luas, dan mekanisme penyelenggaraan program asuransi wajib yang harus mudah, efisien, dan tidak memberatkan masyarakat," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, Kamis (11/7/2024).

Ogi menjelaskan OJK terus berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai program asuransi wajib dapat diterbitkan sesuai target pemerintah.

Setelah program asuransi wajib terkait asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) untuk kecelakaan lalu lintas diberlakukan, setiap pemilik kendaraan bermotor wajib menambahkan risiko TPL dalam pembelian asuransi kendaraan bermotor. Sesuai Peraturan OJK (POJK) 69/2016, program asuransi wajib harus dilaksanakan secara kompetitif dan dapat diselenggarakan secara individual maupun konsorsium sesuai kebijakan pemerintah yang dikoordinasikan dengan OJK.

Sesuai UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK), pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai kebutuhan, sehingga cakupan program asuransi wajib tidak hanya terkait asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan kecelakaan lalu lintas, tetapi dapat mencakup area lain sesuai kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Untuk tahap awal, Ogi menegaskan PP program asuransi wajib akan difokuskan pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga pada kendaraan bermotor. "Implementasi Program Asuransi Wajib akan fokus pada tanggung jawab pihak ketiga atas kerusakan properti yang ditimbulkan dari kecelakaan kendaraan bermotor, baik tuntutan kerusakan kendaraan bermotor, maupun kerusakan fasilitas publik," kata Ogi.

PP program asuransi wajib awalnya diproyeksikan terbit tahun ini, namun aturannya akan mundur ke tahun depan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua AAUI untuk Bidang Teknik Wayan Pariama dalam Workshop Asuransi Wajib di Jakarta, Kamis (16/5/2024). "Awal tahun ini, saya dapat WA dari BKF, tahun ini sepertinya enggak bisa, karena belum menjadi agenda pemerintah tahun ini," katanya.

Wayan menyebut peraturan pemerintah terkait asuransi wajib harus menjadi agenda tahun depan. AAUI berusaha mendorong agar agenda tersebut bisa difinalisasi tahun depan. Setelah PP terbit, regulator dapat mengatur lebih detail terkait asuransi wajib melalui POJK.

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) telah berhasil mengurangi hampir 20 juta hektare lahan tumpang tindih di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan bahwa luas lahan tumpang tindih pada 2019 sebesar 77,36 juta hektare telah menurun menjadi 57,42 juta hektare pada 2024, menunjukkan penurunan sekitar 10,5% dalam kurun waktu lima tahun.

"Dengan demikian, telah terjadi penurunan tumpang tindih sebesar 10,5% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir," ujar Airlangga dalam konferensi pers One Map Policy Summit 2024 di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).

Airlangga menjelaskan bahwa OMP merupakan kebijakan penting karena mampu menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Kebijakan ini mencakup beberapa kegiatan utama, yaitu kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), serta sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai, menyampaikan bahwa data tersebut sebelumnya hanya dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga (K/L), tetapi dalam waktu dekat masyarakat umum juga dapat melihat peta tersebut melalui Portal 2.0 di https://onemap.big.go.id.

"Data milik kementerian dan lembaga yang sekarang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat tentu kita sudah menerapkan standar enkripsi untuk keamanannya," tutur Aris.

Setiap data yang diunduh melalui Geoportal KSP akan dilengkapi dengan kode keamanan validasi dalam bentuk digital signature, sehingga integritas dan keaslian data dapat dipertahankan. Selain itu, metode pengamanan lain juga diterapkan melalui mekanisme pemisahan dan pengamanan bertingkat untuk masing-masing jenis data IPT sesuai dengan peraturan aksesnya.

Setelah 2024, Airlangga dan Aris menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan Kebijakan Satu Peta. "Strategi keberlanjutan KSP pasca tahun 2024 menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama mengingat manfaat KSP yang begitu besar bagi penyelenggaraan pemerintah dalam kebijakan berbasis spasial," lanjut Airlangga.

Sejak awal digaungkan pada 2016, One Map Policy yang terdiri dari kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi pakai data hampir rampung. Kompilasi peta telah mencapai 100%, integrasi peta mencapai 98%, dan berbagi pakai data peta ini telah digunakan oleh 23 Kementerian/Lembaga di 38 provinsi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) telah berhasil mengurangi hampir 20 juta hektare lahan tumpang tindih di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan bahwa luas lahan tumpang tindih pada 2019 sebesar 77,36 juta hektare telah menurun menjadi 57,42 juta hektare pada 2024, menunjukkan penurunan sekitar 10,5% dalam kurun waktu lima tahun.

"Dengan demikian, telah terjadi penurunan tumpang tindih sebesar 10,5% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir," ujar Airlangga dalam konferensi pers One Map Policy Summit 2024 di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).

Airlangga menjelaskan bahwa OMP merupakan kebijakan penting karena mampu menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Kebijakan ini mencakup beberapa kegiatan utama, yaitu kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), serta sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai, menyampaikan bahwa data tersebut sebelumnya hanya dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga (K/L), tetapi dalam waktu dekat masyarakat umum juga dapat melihat peta tersebut melalui Portal 2.0 di https://onemap.big.go.id.

"Data milik kementerian dan lembaga yang sekarang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat tentu kita sudah menerapkan standar enkripsi untuk keamanannya," tutur Aris.

Setiap data yang diunduh melalui Geoportal KSP akan dilengkapi dengan kode keamanan validasi dalam bentuk digital signature, sehingga integritas dan keaslian data dapat dipertahankan. Selain itu, metode pengamanan lain juga diterapkan melalui mekanisme pemisahan dan pengamanan bertingkat untuk masing-masing jenis data IPT sesuai dengan peraturan aksesnya.

Setelah 2024, Airlangga dan Aris menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan Kebijakan Satu Peta. "Strategi keberlanjutan KSP pasca tahun 2024 menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama mengingat manfaat KSP yang begitu besar bagi penyelenggaraan pemerintah dalam kebijakan berbasis spasial," lanjut Airlangga.

Sejak awal digaungkan pada 2016, One Map Policy yang terdiri dari kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi pakai data hampir rampung. Kompilasi peta telah mencapai 100%, integrasi peta mencapai 98%, dan berbagi pakai data peta ini telah digunakan oleh 23 Kementerian/Lembaga di 38 provinsi.

Bisnis.com, JAKARTA— Selangkah lagi, proyek jumbo smelter katoda tembaga milik PT Amman Mineral Industri segera beroperasi. Proyek tersebut menjadi babak baru penghiliran konsentrat tembaga yang diproduksi oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Dalam kunjungan ke redaksi Bisnis Indonesia, Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) Rachmat Makkasau blak-blakan terkait dengan progres dan dampak proyek smelter Amman, serta rencana pengembangan tambang Elang di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai pembentukan kabinet pemerintahan mendatang lebih baik dirampingkan guna mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan performa ekonomi yang lebih baik.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyampaikan bahwa semakin gemuk kabinet pemerintahan yang dibentuk, maka belanja rutin juga berpotensi naik tinggi.

“Semakin gemuk kabinet ya semakin besar belanjanya. Jadi jangan gemoy-gemoy, kalau bikin kabinet-kabinet yang ramping saja,” katanya dalam acara diskusi publik, Kamis (11/7/2024).

Esther menyoroti, jumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju atau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua meningkat signifikan dengan total sebanyak 52 menteri, termasuk menteri koordinator dan wakil menteri.

Jumlah ini naik signifikan dibandingkan dengan periode pertama pemerintahan Jokowi yang hanya sebanyak 37 menteri, termasuk menteri koordinator dan wakil menteri.

Akibatnya, belanja pegawai naik sangat drastis, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja modal.

“Kabinetnya Indonesia Maju pada era Presiden Jokowi memang luar biasa peningkatannya, nanti diharapkan meskipun partai koalisinya besar, tapi jangan gemoi kabinetnya,” jelasnya.

Dia menilai, peningkatan belanja negara lebih baik jika difokuskan untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja, pendidikan, juga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Hal ini dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas pada 2045, untuk Indonesia dapat masuk ke kelompok negara berpendapatan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan dari saham BUMN Karya yakni WIKA, ADHI, dan PTPP diperkirakan cenderung terbatas, setelah pekan sebelumnya membukukan lonjakan. Namun, ada sejumlah skenario yang dapat digunakan untuk mencermati ketiganya.

Head Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas menyatakan rekomendasi untuk saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) cenderung netral untuk jangka pendek.