Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap Presiden Prabowo Subianto siap melanjutkan konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sembari merintis pembangunan proyek giant sea wall.

AHY menjelaskan, Presiden Prabowo bahkan membidik pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dapat rampung dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun.

“Targetnya 4 - 5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11/2024).

Pada tahap awal tersebut, AHY menyebut pemerintahan Prabowo bakal mempercepat pembangunan sarana dan prasarana IKN sebagai pusat legislatf dan juga yudikatif.

Serta bakal melakukan dukungan percepatan pembangunan ekosistem IKN yang ramah bagi para pejabat dan ASN yang bakal mulai berkantor di IKN.

"Bukan hanya [mempercepat pembangunan] kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan," tegasnya.

Di sisi lain, pembangunan IKN itu bakal dibarengi dengan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang bakal membentang di seluruh pesisir utara pulau Jawa mulai dari Banten hingga Gresik.

AHY menegaskan, komitmen pembangunan giant sea wall itu juga dilakukan guna memastikan kelayakan hidup para masyarakat Indonesia di sekitar pesisir, khususnya nelayan.

"Lebih jauh kita harap akan ada tanggul yang lebih kokoh, lebih tinggi dan bisa mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir Utara. Jadi itu dua highlight selain proyek-proyek yang kita lanjutkan untuk dibangun ke depan,” tambah AHY.

Pada saat yang sama, AHY mengakui bahwa pembangunan dua proyek tersebut bakal memakan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karenanya, dirinya mengimbau kepada Kementerian PU untuk dapat kembali mengkurasi proyek-proyek lain di luar proyek tersebut.

Dia juga mengimbau agar nantinya proyek IKN dan Giant Sea Wall dapat dilaksanakan melalui skema pembiayaan kreatif dan tak hanya mengandalkan suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

“Karena memang semangatnya kita lebih hemat, tapi lebih tepat sasaran. Jadi nanti tak semua proyek Infrastruktur itu bersumber dari APBN ada yang bersumber dari yang lain," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalisasi aset negara dalam pengadaan gedung-gedung kementerian baru yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald SIlaban, menuturkan fokus penentuan gedung-gedung untuk kementerian/lembaga baru pada era Kabinet Merah Putih adalah dengan mengoptimalkan aset yang ada.

"Pada dasarnya kita mengutamakan optimalisasi aset. Misalnya kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Dari situ, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," kata Rio seusai Media Briefing PLTP Patuha, dikutip Jumat (8/11/2024).

Selain itu, dia mengatakan Kemenkeu juga terus melakukan monitoring pada aset-aset yang ada untuk digunakan kementerian/lembaga baru. Rio menuturkan, pengadaan gedung baru untuk kementerian/lembaga harus dilakukan dengan tepat guna sesuai kebutuhan masing-masing instansi.

"Kita punya data mengenai tingkat idle dari sebuah aset, kan kita punya ukuran yang dinamakan SBSK (Standar Barang Sesuai Kebutuhan). Berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," lanjut Rio.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah memecah 9 kementerian/lembaga menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Hal tersebut berimbas pada penambahan atau perpindahan lokasi kementerian/lembaga yang juga berdampak ke bertambahnya gedung kementerian.

Salah satu kementerian yang dipecah ialah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Prabowo memecah kementerian ini menjadi dua kementerian koordinator baru yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Masyarakat.

Selain itu, Prabowo juga memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tiga kementerian baru, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia serta Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.

Kementerian lain yang dipecah adalah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).

Bisnis.com, JAKARTA — Lo Kheng Hong mengungkap alasan mengapa kembali melancarkan aksi borong saham ABMM pada awal November 2024.

Emiten batu bara PT ABM Investama Tbk. (ABMM) menjadi salah satu portofolio saham jumbo investor kawakan Lo Kheng Hong.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks LQ45 yang berisi 45 emiten berkapitalisasi besar masih mencatatkan kinerja lesu sepanjang tahun berjalan. Saham-saham seperti PT Telkom Indonesia Persero (TLKM) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) menjadi pemberat kinerja indeks.

Berdasarkan data Bloomberg, indeks LQ45 turun 0,32% pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (8/11/2024) ke level 884,14. Indeks LQ45 juga melemah 3,12% dalam sepekan perdagangan terakhir dan melemah 5,87% dalam sebulan perdagangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan BUMN hingga anak usahanya diprediksi bakal meramaikan lantai bursa melalui penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada 2025 usai banyak sentimen negatif yang mempengaruhi pasar modal dalam negeri pada tahun ini.

Sebagai informasi, sejumlah BUMN dan anak usaha BUMN dikabarkan berminat untuk melantai di Bursa. BUMN dan anak usaha BUMN tersebut seperti PT Pertamina Hulu Energi, PT Pupuk Kalimantan Timur, hingga PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PalmCo.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana asing sebanyak Rp4,5 triliun keluar dari pasar saham Indonesia dalam sepekan perdagangan terakhir seiring dengan kemenangan Donald Trump di kontestasi Pilpres Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam sepekan perdagangan sejak 4 November 2024 sampai 8 November 2024, tercatat nilai jual bersih atau net sell asing sebesar Rp4,5 triliun di pasar saham Indonesia.

Net sell asing pekan ini lebih besar dibandingkan net sell asing pekan sebelumnya atau dari 28 Oktober 2024 sampai dengan 1 November 2024 sebesar Rp2,64 triliun.

Dua pekan sebelumnya atau sepekan setelah pemerintahan baru Prabowo Subianto yakni 21 Oktober 2024 sampai dengan 25 Oktober 2024, terjadi juga net sell asing sebesar Rp3,62 triliun. Alhasil, dalam tiga pekan pemerintahan baru Prabowo Subianto bergulir, terjadi net sell asing secara berturut-turut di pasar saham Indonesia.

Meski begitu, pasar saham Indonesia masih mencatatkan nilai pembelian bersih atau net buy asing sebanyak Rp35,97 triliun sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd).

Seiring dengan catatan net sell asing dalam sepekan ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) pun melemah 2,91% dalam sepekan perdagangan ke level 7.287,19 pada hari ini, Jumat (8/11/2024).

Adapun, dalam sepekan perdagangan ini, sejumlah saham bank jumbo mencatatkan net sell asing paling tinggi. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) misalnya mencatatkan net sell asing mencapai Rp1,25 triliun dalam sepekan.

Selain itu, net sell asing PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) mencapai Rp722,61 miliar dalam sepekan. Lalu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatatkan net sell asing Rp670,21 miliar dalam sepekan terakhir.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan outflow asing dari pasar saham Indonesia dalam sepekan terakhir dipengaruhi oleh sentimen kemenangan Trump dalam Pilpres AS. Namun, ke depan masih ada harapan dana asing masuk kembali ke pasar saham Indonesia.

"Kebijakan pelonggaran moneter The Fed ke depan, setidaknya sampai Trump dilantik Januari 2025 memberikan dorongan. Jadi masih ada harapan sampai akhir tahun. Ini sebenarnya bagus dalam memperkuat inflow," ujar Nafan, Jumat (8/11/2024).

Selain itu, proyeksi adanya window dressing pada akhir tahun ini memberikan sentimen positif selain kebijakan pelonggaran The Fed.

Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata mengatakan kemenangan Trump memang membawa pengaruh larinya dana asing dari emerging market. "Trump akan mengutamakan investasi dan pembangunan ke dalam negaranya sendiri," ujarnya, Rabu (6/11/2024).

Alhasil, menurutnya Indonesia harus lebih kompetitif untuk menjadi atraktif. "Di masa Trump pertama, FDI [foreign direct investment] Indonesia juga tidak meningkat signifikan, dibandingkan masa Biden," ujar Liza.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Seuntai harapan para buruh kepada pemerintahan baru untuk menaikkan upah pada 2025 terus dipanjatkan, meski Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) hingga kini belum menerbitkan skema pengupahan dengan formula baru.

Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang (UU) No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti PP No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk perihal pengupahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kunjungan perdanaPresiden ke-8 RI Prabowo Subianto ke Beijing, China, mendapat sambutan hangat dari Warga Negara Indonesia (WNI).

Sejumlah WNI tampak bertegur sapa dengan Presiden Prabowo di depan hotel lokasi penginapannya selama kunjungan di Beijing pada 8–11 November 2024.

"Kamu belajar apa?" tanya Prabowo kepada salah satu WNI yang menyambut di depan hotel, seperti dilansirAntara, Jumat (8/11/2024).

"Saya belajar bikin biola di sini," jawab Patricia Benita," mahasiswi S2 di Central Conservatory of Music (Sekolah Konservatorium Musik Pusat atau CCOM) Beijing.

"Belajar yang baik ya," balas Prabowo.

Di barisan lain, seorang pelajar Indonesia pun berteriak, "Pak Presiden, foto Pak, foto."Mendengar teriakan tersebut, Prabowo pun bergerak menuju arah suara dan mereka kemudian melakukan swafoto.

Meski suhu udara di Beijing mencapai 11 derajat, para pelajar tampak tetap bersemangat mengibarkan bendera kecil merah putih.

Perbesar

Sementara itu,di dalam ruangan, sudah menunggu sejumlah anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Beijing yang dipimpin oleh Ketua DWP KBRI Beijing Sih Elsiwi Handayani Oratmangun, istri Duta Besar RI untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun.

Selain itu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah dan pejabat terkait lainnya.

Di lokasi yang sama pun ada Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Garibaldi Thohir, pengusaha yang juga adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie dan para pengusaha Indonesia lain.

Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Capital Beijing, China sekitar pukul 18.25 waktu setempat dengan pesawat bernomor PK-GRD berjenis Boeing 737-700BBJ bertuliskan “Republik Indonesia” dengan lambang Burung Garuda dan logo merah putih di bagian buntut pesawat. Pesawat tersebut merupakan pesawat pribadi Prabowo.

Di bandara, Prabowo disambut Menteri Pertanian dan Pedesaan China Han Jun, Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong, Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun, Atase Pertahanan RI di Beijing Brigjen (TNI) Mar. Benny P. Nadeak.

Pada Sabtu (9/11/2024), Prabowo diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping yang akan digelar di Great Hall of the People, Beijing.

Selain itu, Kepala Negara juga diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) RRT Zhao Leji. Kedua pertemuan tersebut rencananya juga akan digelar di Great Hall of the People, Beijing.

Turut mendampingi Prabowo dalam kunjungan ini adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

Bisnis.com, MANGUPURA — Harga minyak sawit ataucrude palm oil(CPO) diproyeksi masih berada di posisi tinggi, tembus di kisaran RM5.400 per metrik ton pada tiga bulan pertama tahun depan.

Founder/Managing Director Transgraph Consulting Pvt Ltd. Nagaraj Meda mengatakan dalam periode awal tahun baru, harga CPO masih stagnan dan akan turun pada bulan-bulan selanjutnya.

"Kami merasakan bahwa harga pada Maret akan mencapai 5.400 ringgit per metrik ton dalam tiga bulan pertama 2025," kata Meda dalam agenda IPOC 2024, Jumat (8/11/2024).

Secara teknis harga tersebut akan kembali bergantung pada produksi tahun depan. Merujuk harga tersebut, harga CPO Spot Belawan (KPBN) atau harga di Indonesia sebesar Rp17.000–Rp17.500 per kg hingga Februari atau Maret 2025.

Sementara itu, secara teknis pada 2026, harganya diproyeksi dapat menunjukkan potensi kenaikan bahkan hingga ke level RM7.000 per metrik ton.

“Harga CPKO mungkin akan mencapai harga Malaysia pada Februari dan Maret dan kemudian, mungkin mencapai US$1.500 per metrik ton setelah Ramadan,” tuturnya.

Director, Godrej International Ltd Dorab Mistry mengatakan prediksi harga CPO di bursa Malaysia juga dapat mencapai RM5.000 hingga Juni 2025, bahkan bisa lebih tinggi.

“Saya akan mengatakan bisa mencapai atas jangka panjang. Kita harus bersiap-siap untuk harga yang lebih tinggi,” jelasnya.

Dia juga memperkirakan produksi CPO Indonesia masih mengalami tekanan hingga akhir tahun ini, stagnan cenderung lebih rendah daripada tahun lalu 50 juta ton. Namun, produksi tahun depan disebut akan meningkat.

Sementara itu, harga CPO tercatat menembus rekor tertinggi sebesar RM4.952 per ton pada Kamis, (7/11/2024). Hal ini didorong lonjakan impor CPO oleh India sehingga harga menguat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) berharap agar tren impor produk yang membanjiri pasar dalam negeri bisa berkurang, seiring dengan upaya pemerintah yang bertekad menjadikan produk UMKM memiliki kualitas ekspor.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (9/11/2024).

Bahkan, Budi pun mengeklaim produk yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan. “Tren impornya ya turun, kita harapkan turun,” kata Budi.

Menurut Budi, jika produk UMKM memiliki kualitas untuk diekspor, maka berdaya saing pula di pasar dalam negeri.

“Kita itu berpikirnya begini, kalau produk UMKM itu punya kualitas ekspor, berarti dia punya daya saing juga di dalam negeri,” tuturnya.

Kendati demikian, Budi mengaku bahwa menjual produk agar bisa ekspor bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, lanjut dia, Kemendag memberikan fasilitas agar produk UMKM lokal bisa mendunia.

“Ketika dia belum bisa ekspor, berarti dia akan masuk ke pasar dalam negeri. Kalau sudah masuk ke pasar dalam negeri, itu bisa untuk mengurangi barang impor,” terangnya.

Adapun, Kemendag akan memfasilitasi para pelaku UMKM dengan mengadakan pertemuan rutin berupabusiness matchingsebagai ajang mempromosikan produk UMKM agar bisa tembus ke pasar internasional.

Melaluibusiness matching, Kemendag akan secara berkala membahas akar permasalahan UMKM yang kesulitan menembus pasar luar negeri.

Kemendag di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) juga akan melakukan penjadwalan keikutsertaan pameran produk dalam negeri untuk bisa masuk ke pasar luar negeri. Namun, pameran ini juga harus tetap melalui proses kurasi produk.

Di samping itu, Kemendag juga akan memfasilitasi UMKM dengan membahas terkait proses perizinan, promosi, hingga perpajakan. “Karena teman-teman di UMKM kan problemnya macam-macam,” imbuhnya.

Budi menjelaskan pembinaan ini juga dilakukan untuk mengukur daya saing yang dimiliki pasar UMKM dalam negeri. Sebab, jika suatu produk akan diekspor, maka produk tersebut dipastikan harus bernilai tinggi.

Namun, Budi menyebut bahwa daya saing tidak sekadar produk, melainkan juga dari sisi manajemen perusahaan. “Kalau perusahaannya nggak tahu cara ekspor dan sebagainya kan juga itu dari daya saing. Nah itu kamiajarinsemua, kita ada pelatihan,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia diyakini bakal memainkan peran aktif dalam percaturan politik internasional dengan bergabung ke dalam kelompok negara-negara Brics.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa kebijakan internasional Indonesia itu adalah bebas dan aktif. Artinya, bebas dari berbagai tekanan atau juga tidak bergabung kepada salah satu blok.

“Kita juga harus aktif memberikan kontribusi kepada perdamaian dunia, kepada kestabilan dunia, yang juga diamanatkan sebenarnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya dalam siaran di kanal YouTubeBisniscom.

Menurutnya, pada masa-masa yang akan datang, Indonesia tampak akan lebih aktif lagi memainkan peran di pentas internasional. Brics, tuturnya, menjadi salah satu wadah bagi Indonesia untuk memainkan peran aktif tersebut.

Untuk bergabung ke dalam Brics, menurutnya Indonesia harus melihat dari sisi kacamata geopolitik atau stratejik, serta tentunya dampak ekonominya pula. Secara strategis, lanjutnya, Indonesia akan mendapatkan posisi yang lebih baik, sedangkan secara ekonomi membawa banyak keuntungan saat bergabung dengan Brics.

“Brics itu juga walaupun awalnya adalah satu platform atau satu forum yang ditujukan untuk forum ekonomi, kelihatannya sekarang-sekarang ini sudah tidak terlalu lagi membicarakan mengenai permasalahan-permasalahan ekonom. Yang lebih banyak malah kita dengar sekarang-sekarang ini bahwa BRICS banyak membicarakan isu geopolitik ataupun isusecurityyang lebih banyak.”

“Bahkan banyak negara-negara anggota Brics atau ada beberapa negara anggota yang memposisikan diri sebagaicounter narrativedaripada tatanan dunia yang dibawa saat ini,” bebernya.

Jadi, sambung Yose, meski ada dampak ekonomi dengan bergabung ke dalam Brics, Indonesia masih harus mendiskusikan lagi niatnya itu. Hal itu diperlukan untuk melihat secara jernih keuntungan bagi Indonesia.

Langkah tersebut, menurutnya, wajar karena kondisi wadah tersebut sudah berbeda misalnya dari 10 atau 15 tahun lalu ketika didirikan.

Perang Kepentingan di Brics

Dia menjelaskan, pada mulanya Bric merupakan satu kumpulan dari negara-negara yang dianggap pasar berkembang atauemerging marketsdan bisa mempunyai kontribusi lebih tinggi lagi. Negara-negar tersebut juga mempunyai aspirasi yang lebih tinggi lagi atas perkumpulan itu sehingga mereka bisa menyuarakan aspirasinya.

“Permasalahannya adalah apakah negara-negara anggota BRICS ini memang mempunyai aspirasi yang sama. Sekarang kita lihat bahwa ternyata masing-masing itu juga berbeda-beda,” ungkapnya.

Rusia saat ini membawa aspirasi mengenai geopolitik yang nampak sekali dalam konferensi tingkat tinggi terakhir. Isu itu tidak terlalu diterima oleh negara-negara anggota lainnya. Di samping itu, di dalam Brics pun terdapat rivalitas misalnya antara China dan India yang kerap bersitegang soal wilayah perbatasan.

Di sisi lain, isu mengenai dedolarisasi menjadi agenda yang kuat bagi negara-negara Brics selama beberapa tahun belakangan. Bila nantinya memutuskan untuk bergabung dalam perkumpulan negara-negara itu, maka Indonesia bisa membawa agenda penggunaan mata uang lokal ataulocal currency settlementdalam transaksi perdagangan.

“Jadilocal currency settlementini menurut saya mempunyai potensi yang lebih besar dibandingkan dengan agenda dedolarisasi yang datangnya dari Brics. Jadi masing-masing negara punya agendanya sendiri-sendiri yang tentunya kalau dibawa ke Brics harapannya mendapat dukungan dari negara-negara lain dan agenda Brics kadang memang tidak didukung oleh sebanyak negara-negara seluruhnya ini,”katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan memastikan penerapan pajak minimum global sebesar 15% akan berlaku pada 2025.

Pajak minimum global merupakan konsensus Pilar 2 Organisation for Economic Cooperation and Development atau OECD.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, Pilar 2 OECD tersebut akan segera diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Kami siapkan bagaimana pengaturannya secara rinci bersama Pak Suryo di DJP [Direktorat Jenderal Pajak] agar memberikan kepastian di pelaku usaha dan investor ini," jelas Febrio dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia menjelaskan, secara implisit penerapan pajak minimum global tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2024. PMK itu sendiri mengatur tentang pengurangan dan/atau pembebasan pajak korporasi alias tax holidayyang akan berlaku hingga 31 Desember 2025.

Karena penerapan pajak minimum global juga akan diberlakukan pada tahun depan, harus ada penyesuaian dengan aturantax holiday. Nantinya, perusahaan multinasional tidak akan menerima pembebasan pajak secara maksimal karena pemberlakuan pajak minimum global 15%.

Meski demikian, Febrio menyatakan pemerintah masih merancang berbagai macam insentif lain agar perusahaan-perusahaan asing tetap mau berinvestasi di Indonesia.

"Kami sudah kolaborasi erat terutama dengan Kementerian Investasi," ujarnya.

Sebelumnya, Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) takut para investor asing tidak berminat menanamkan modalnya ke Tanah Air usai pemerintah berencana menerapkan pajak minimum global 15% untuk perusahaan multinasional.

Ketua Umum Gamma Dadang Asikin menjelaskan masih banyak permasalahan ihwal ketidakpastian hukum, birokrasi perizinan investasi, dan beban biaya untuk berusaha yang masih perlu dibenahi pemerintah Indonesia. Kini, investor asing akan ditambahkan beban pajak minimum global 15%.

"Kita tahu pemerintah sedang berbenah dalam hal perizinan ini, walaupun di lapangan masih sering terjadi terkendala dengan perizinan dan kebijakan masing-masing sektor atau kementerian/lembaga," jelas Dadang kepadaBisnis, Senin (4/11/2024).

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah lebih giat mensosialisasikan kepada calon investor asing ihwal berbagai insentif termasuk pengurangan pajak korporasi atau tax holiday usai resmi diperpanjang hingga akhir 2025 melalui PMK No. 69/2024.