Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024—2029 diharapkan dapat memperkuat cakupan jaminan sosial di Indonesia, terutama bagi kelompok rentan yang seringkali terpinggirkan dari akses layanan jaminan sosial.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan bahwa perlu sinergi dan kontribusi optimal dari setiap anggota DJSN agar program jaminan sosial tidak hanya bisa menjangkau lebih luas, tetapi juga lebih efektif dalam meningkatkan kualitas layanan.

"Harapannya tentu adanya sinergi dan kontribusi optimal dari setiap anggota DJSN 2024—2029 untuk memperkuat pelaksanaan program jaminan sosial nasional, seperti cakupan jaminan sosial dapat diperluas pada kelompok rentan, peningkatan kualitas pelayanan misalnya akses dan transparansi klaim dan ketersediaan informasi yang akurat yang dapat diakses publik," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Selain itu, Wahyudin juga menyoroti keberlanjutan finansial bagi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sumber pendanaan dan penguatan pengelolaan investasi dana jaminan sosial. Dia juga menyoroti beberapa kebijakan yang mungkin dapat menjadi prioritas anggota DJSN 2024—2029.

Pertama reformasi pembiayaan JKN, mengingat besarnya biaya kesehatan yang cenderung meningkat. Menurutnya penting bagi DJSN untuk membuat kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan.

"Salah satunya dengan mendukung efisiensi operasional BPJS Kesehatan, termasuk mitigasi biaya yang berpotensi mengalami inflasi medis," kata Wahyudin.

Kedua, Wahyudin juga menekankan pentingnya kebijakan digitalisasi layanan untuk mempercepat proses pendaftaran, pembayaran, hingga klaim yang lebih transparan dan efisien melalui aplikasi teknologi terbaru yang terjangkau dan mudah digunakan. Ketiga, kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kebijakan dalam memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani dan meningkatkan kualitas layanan lokal," kata Wahyudin.

Terakhir, Wahyudin berharap DJSN dapat meningkatan sosialisasi dan edukasi jaminan sosial. Terutama kebijakan edukasi yang berkesinambungan dan bekerjasama dengan asosiasi perasuransian mengenai manfaat dan hak masyarakat dalam program jaminan sosial.

Pemerintah telah menetapkan Anggota DJSN periode 2024—2029. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlaku pada 19 Oktober 2024.

Berikut daftar lengkap Anggota DJSN periode 2024—2029:

Ketua merangkap anggota mewakili unsur pemerintah:

• Nunung Nuryartono
  

Anggota mewakili unsur pemerintah:

• Sudarto
• Kunta Wibawa Dasa Nugraha
• Indah Anggoro Putri
• Rubben Rico
  

Anggota mewakili unsur tokoh dan/atau ahli:

• Agus Taufiqurrohman
• Muttaqien
• Rudi Purwono
• Mahesa Paranadipa Maykel
• Syamsul Hidayat Pasaribu
• Mickael Bobby Hoelman
  

Anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha:

• Nikodemus Beriman Purba
• Paulus Agung Pambudhi
  

Anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh:

• Royanto Purba
• Hermansyah

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan agar Indonesia ikut serta dalam keanggotaan BRICS yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan). Pada saat yang sama, Indonesia sedang dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.

Rencana bergabungnya Indonesia dalam BRICS, organisasi yang sepakat untuk perlahan meninggalkan dolar, ini menjadi perbincangan hangat di dalam negeri. Lantas, akankah hal ini mengganggu proses aksesi OECD?

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi bahwa keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan mengganggu langkah Indonesia yang sejak tahun lalu telah memulai aksesi menjadi anggota OECD.

“Tidak, jadi kita kan negara nonblok dan itu sudah dipahami seluruh anggota OECD,” ujarnya kepada media massa di JCC, Rabu (30/10/2024).

Bersama BRICS, dapat memberikan Indonesia akses ke pendanaan alternatif dan kerja sama Selatan-Selatan yang lebih setara.

Sementara keterlibatan aktif Indonesia dengan OECD– yang beranggotakan 38 negara, termasuk di dalamnya Australia, Amerika Serikat, dan Inggris– dapat mendorong reformasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Airlangga menuturkan saat ini pemerintah masih dalam proses penilaian menjadi anggota OECD. Pada November mendatang, Sektretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann akan kembali ke Indonesia dan menemui Prabowo Subianto.

“November Sekjen OECD akan datang ke Indonesia. Kita akan mempersiapkan namannya initial momerandum, itu yang akan kita bahas. Sekjen OECD sudah bersurat ke Pak Prabowo, untuk beliau mohon waktu Pak Prabowo,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Misbakhun. Gabungnya Indonesia ke OECD sekaligus BRICS akan menjadi penyeimbang terhadap geopolitik dan kerja sama ekonomi internasional.

“Rata-rata Pak Menteri Luar Negeri [Sugiono] menyampaikan kalau ini memperkuat hubungan Selatan kan, dan Pak Sarto juga dulu menginisiasi hubungan Selatan-Selatan kan,” tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung dalam blok ini. Menurutnya, negara-negara anggota BRICS merupakan negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut.

Prabowo menilai, Indonesia perlu memiliki kehadiran dalam kelompok tersebut, sehingga dia memutuskan Indonesia bergabung dengan BRICS.

“Jadi, kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat lah,” terang Prabowo dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat dana pihak ketiga (DPK) perorangan terus melambat, bahkan pertumbuhannya tak lebih dari 1% per September 2024. Kondisi ini berbanding terbalik dengan simpanan korporasi yang justru tumbuh stabil di angka dobel digit.

Tercatat, berdasarkan golongan nasabah, DPK atau simpanan nasabah perorangan hanya tumbuh sebesar 0,6% yoy pada September 2024, lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang tumbuh 1%. Angka ini pun jauh di bawah pertumbuhan Januari 2024 yang sempat mencapai 5,4% yoy.

Sementara itu, pada periode yang sama, DPK korporasi tumbuh sebesar 13,5% yoy relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu 13,4% pada Agustus 2024. Bahkan, pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibanding Januari 2024 yang hanya 6,2%.

Menanggapi hal ini, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) Efdinal Alamsyah menyampaikan bahwa DPK korporasi cenderung lebih volatil dibandingkan DPK perorangan. Tercatat, per akhir September 2024 komposisi DPK terdiri dari 45% ritel dan 55% korporasi.

“Perusahaan dapat menarik dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba, yang dapat mempengaruhi likuiditas bank,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, menurutnya jika DPK bank terlalu terfokus pada segmen korporasi tertentu, bank berisiko terkena dampak negatif apabila sektor tersebut mengalami penurunan atau masalah atau risiko konsentrasi.

Bahkan, kata Efdinal dalam kondisi ekonomi yang lesu, banyak korporasi yang mungkin akan mengurangi simpanan mereka, sehingga mengakibatkan fluktuasi yang signifikan pada DPK bank.

Alhasil, untuk meminimalisir risiko, Bank Oke terus mengutak atik strategi demi menarik nasabah perorangan lewat beragam penawaran produk simpanan seperti bunga kompetitif atau layanan perbankan yang lebih baik.

Perbesar

Karyawan melayani nasabah di salah satu cabang PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) di Jakarta, Jumat (8/5/2020). Bisnis/Abdullah Azzam

Selain itu, Bank Oke juga terus memperkuat platform digital untuk memudahkan nasabah perorangan dalam melakukan transaksi dan manajemen keuangan, sehingga diharapkan dapat menarik lebih banyak nasabah.

“Bank juga mengembangkan program loyalitas untuk nasabah perorangan agar mereka lebih termotivasi untuk menyimpan dana dalam jangka panjang,” ujarnya.

Senada, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) Yuddy Renaldi mengatakan besarnya dana korporasi dalam portofolio DPK berdampak pada risiko konsentrasi apabila komposisi dana nasabah terlampau besar terhadap DPK yang dimiliki.

Namun demikian, kata Yuddy, nasabah korporasi juga dibutuhkan perbankan untuk sebagai dana pelampung untuk mengimbangi permintaan kredit yang tinggi juga menjaga maturity profil yang dimiliki.

“Jika konsentrasi nasabah korporasi terlampau besar, [maka] setiap penarikan dari nasabah tersebut akan berdampak terhadap kondisi likuiditas bank,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, sebagai bank daerah, pihaknya memiliki karakteristik tersendiri terhadap komposisi DPK untuk menopang likuiditas, di mana selain dana korporasi terdapat juga dana pemerintah daerah, sehingga dapat menyeimbangkan komposisi dana yang ada.

Tercatat, untuk komposisi DPK Bank BJB terdiri dari 40% dana korporasi, 30% dana pemda, dan 30% retail individu.

“Untuk dana perorangan di saat daya beli saat ini [yang sedang lesu] kami juga membidik nasabah-nasabah individu besar melalui layanan prioritas,” ujarnya.

Di sisi lain, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menilai pertumbuhan yang beda arah antara perorangan dan korporasi menandakan dari sisi DPK individu banyak terpakai untuk membiayai kebutuhan hidup.

Selain itu, kemungkinan juga terdapat indikasi penurunan income pada kelas middle low sehingga menggunakan tabungannya untuk membiayai kebutuhan hidup.

“Sedangkan, di sisi korporasi dengan semakin banyaknya simpanan menunjukkan adanya perlambatan ekspansi,” katanya.

Trioksa menuturkan bila hal ini terjadi terus menerus akan dapat berdampak pada likuiditas. Solusinya adalah perlu adanya investasi baru atau ekspansi dan memperbesar peluang kelas menengah untuk meningkatkan pendapatannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) mencetak peningkatan pendapatan dan kinerja operasional pada periode Januari-September 2024. Pada periode ini, PTBA membukukan laba bersih Rp3,23 triliun dan EBITDA Rp5,65 triliun didukung oleh penjualan batu bara yang meningkat.

Laba bersih PTBA ini tercatat turun 14,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp37,7 triliun. Corporate Secretary Bukit Asam Niko Chandra menjelaskan pencapaian laba bersih dan EBITDA tersebut didukung oleh pendapatan yang meningkat 11% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp30,66 triliun.

"Pencapaian tersebut tak lepas dari kinerja operasional PTBA yang tumbuh positif pada kuartal III/2024," kata Niko dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2024).

Dia melanjutkan total penjualan batu bara PTBA pada Januari-September tahun ini mencapai 31,28 juta ton, naik 16% secara tahunan.

Ekspor batu bara PTBA pada periode ini sebesar 14,29 juta ton, atau naik 27% secara tahunan. Sebagai pembanding, penjualan ekspor pada periode yang sama tahun lalu sebesar 11,25 juta ton.

Sementara itu, realisasi Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 16,98 juta ton, tumbuh 8% dibandingkan dengan kuartal III/2023 yang sebesar 15,76 juta ton.

Adapun sampai dengan September 2024, produksi batu bara PTBA mencapai 32,97 juta ton atau tumbuh 3% secara tahunan. Realisasi angkutan dengan kereta api 26,42 juta ton, meningkat 11% secara tahunan.

"Kinerja baik dapat dicapai meski terdapat berbagai tantangan, di antaranya koreksi harga batu bara dan fluktuasi pasar," tutur Niko.

Dia melanjutkan rata-rata indeks harga batu bara ICI-3 terkoreksi sekitar 14% secara tahunan dari US$86,32 per ton hingga kuaratal III/2023 menjadi US$74,59 per ton sampai dengan kuartal III/2024.

Sedangkan rata-rata indeks harga batu bara Newcastle terkoreksi 28% secara tahunan menjadi US$133,89 per ton sampai dengan kuartal III/2024, dari US$185,45 per ton hingga kuartal III/2023.

Niko melanjutkan PTBA terus berupaya memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri serta peluang ekspor untuk mempertahankan kinerja baik. PTBA juga konsisten mengedepankan cost leadership di setiap lini perusahaan, sehingga penerapan efisiensi secara berkelanjutan dapat dilakukan secara optimal.

Hal tersebut tercermin dari penurunan cash cost per ton secara tahunan dari Rp853.000 menjadi Rp835.000.

Selain itu, PTBA berharap agar pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat segera terealisasi dan memberikan dampak baik bagi kinerja keuangan PTBA.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengungkap pemerintah membutuhkan anggaran jumbo senilai Rp139,4 triliun pada 2025, demi menuju swasembada pangan pada 2028–2029.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran jumbo ini tersebar di setiap instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga kementerian/lembaga lainnya.

“Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan pada 2025 itu Rp139,4 triliun totalnya, tetapi tersebar,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi bidang pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Zulhas menyampaikan bahwa anggaran ketahanan pangan senilai Rp139,4 triliun ini menyebar ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang salah satunya diperuntukkan untuk membuat bendungan dan irigasi. Dari anggaran tersebut, senilai Rp44 triliun adalah untuk perusahaan pelat merah Pupuk Indonesia Holding Company.

“Pupuk, ada [anggaran] Rp44 triliun, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN,” ujarnya.

Anggaran ketahanan pangan lainnya juga diperuntukkan untuk penelitian bibit di Badan Riset dan Inovasi (BRIN). Sayangnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak merinci secara detail anggaran yang akan diterima BRIN.

Selain itu, Zulhas menyebut ketahanan pangan menuju swasembada pangan 2028–2029 ini juga mengalokasikan anggaran melalui dana desa senilai Rp16,25 triliun.

Dengan anggaran yang jumbo ini, Zulhas menyebut bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi untuk mencapai swasembada pangan.

“Harus betul-betul bisa terintegrasi, terarah, sehingga target yang kita ingin capai, swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan,” terangnya.

Di samping itu, Zulhas menyampaikan bahwa ada anggaran ketahanan pangan melalui pemerintah daerah hampir mencapai Rp20 triliun. “Ada juga [anggaran] yang melalui [pemerintah] daerah, ada Rp19 triliun lebih, selain dana desa, ada hampir Rp20 triliun,” imbuhnya.

Hadir pula dalam rapat koordinasi bidang pangan di antaranya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam dunia kripto keberadaan platform transaksi sangat penting terutama bagi Anda pemula. Dua jenis platform yang paling umum digunakan adalah Centralized Exchange (CEX) dan Decentralized Exchange (DEX). Masing-masing jenis platform ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

Namun bagi Anda yang baru memasuki dunia kripto platform CEX seperti Tokocrypto sering dianggap lebih aman dan mudah digunakan dibandingkan DEX. Selain itu, platform seperti Tokocrypto juga menyediakan akses yang lebih baik untuk memantau nilai aset seperti harga Ethereum secara real-time, sehingga memudahkan Anda dalam mengambil keputusan investasi.

Dengan memahami perbedaan antara CEX dan DEX Anda dapat membuat keputusan yang lebih bijak saat memulai perjalanan investasi Anda di dunia kripto. Mari kita bahas berbagai keunggulan lain yang dimiliki oleh CEX!

1. Sistem Keamanan Terpusat

CEX memiliki model keamanan yang terpusat di mana platform bertanggung jawab atas dana dan informasi pengguna. Berbeda dengan DEX yang memberikan kesempatan Anda sebagai pengguna untuk mengelola sendiri kunci privat.

CEX seperti Tokocrypto menyediakan keamanan berlapis yang dirancang untuk melindungi dana Anda. Ketika Anda menggunakan CEX dana yang disimpan dalam platform juga akan dilindungi oleh berbagai protokol keamanan termasuk enkripsi data, otentikasi dua faktor (2FA), dan pemantauan transaksi secara real-time.

Dalam DEX risiko kehilangan aset lebih tinggi karena sepenuhnya bergantung pada Anda sebagai pengguna dalam menjaga kunci privat dan frase pemulihan. Jika Anda tidak berhati-hati aset dapat hilang selamanya tanpa kemungkinan kembali.

2. Tampilan yang Mudah Dipahami Pemula

Tokocrypto seperti CEX lain yang didesain dengan tampilan yang mudah dipahami dan digunakan. Bagi Anda yang baru belajar tentang investasi kripto kemudahan navigasi menjadi kunci agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

CEX menyediakan tutorial dan panduan bagi pengguna baru yang membuat proses pembelian dan penjualan aset lebih sederhana. Sebaliknya DEX sering kali lebih rumit karena melibatkan banyak langkah teknis seperti koneksi wallet eksternal dan pengaturan manual jaringan blockchain.

3. Likuiditas yang Cukup Tinggi

Likuiditas merupakan faktor penting dalam transaksi kripto karena berpengaruh langsung pada kecepatan dan harga eksekusi transaksi. CEX seperti Tokocrypto biasanya memiliki likuiditas yang lebih tinggi karena melibatkan banyak pengguna dan mitra pasar. Koin atau token yang ada di CEX juga biasanya dipilih berdasarkan berbagai aspek tertentu sehingga memiliki likuiditas yang cukup tinggi.

Dengan likuiditas tinggi Anda bisa menjual atau membeli aset dengan lebih cepat dan harga yang kompetitif. Sebaliknya DEX seringkali mengalami masalah likuiditas rendah, yang dapat menyebabkan harga slippage lebih tinggi dan waktu eksekusi lebih lambat. Hal tersebut tentu saja menjadi kendala bagi Anda yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi dalam transaksi.

4. Dukungan Layanan Pelanggan

CEX seperti Tokocrypto menyediakan layanan pelanggan yang siap membantu Anda dalam berbagai situasi seperti kendala teknis atau masalah terkait akun. Anda bisa menghubungi tim dukungan melalui berbagai kanal komunikasi, seperti live chat atau email.

Sebaliknya DEX tidak memiliki layanan pelanggan karena bersifat terdesentralisasi dan tanpa otoritas pusat. Jika Anda mengalami masalah seperti kesalahan transaksi atau koneksi dompet Anda harus siap mencari solusi sendiri melalui komunitas. Bila disumpulkan Layanan pelanggan profesional di CEX memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemula.

5. Tersedia Fitur Tambahan

Beberapa CEX menawarkan fitur tambahan seperti program hadiah (rewards) serta edukasi tentang aset kripto. Di Tokocrypto Anda bisa memanfaatkan berbagai promosi dan program insentif untuk meningkatkan investasi Anda.

Selain itu CEX juga menyediakan akun demo atau fitur simulasi transaksi bagi Anda yang ingin belajar tanpa risiko kehilangan dana. Fitur-fitur seperti ini sangat membantu pemula untuk memahami pasar tanpa harus terburu-buru melakukan investasi nyata.

Di sisi lain DEX jarang menawarkan fasilitas seperti ini karena fokus utamanya adalah transaksi peer-to-peer tanpa perantara.

6. Proses Verifikasi

Meskipun beberapa pengguna mungkin merasa proses verifikasi atau Know Your Customer (KYC) di CEX seperti Tokocrypto sedikit merepotkan, langkah ini sebenarnya memberikan keamanan tambahan.

Verifikasi identitas mencegah penyalahgunaan akun dan memastikan bahwa platform tidak digunakan untuk aktivitas ilegal. Di DEX proses transaksi anonim menjadi risiko tersendiri karena tidak ada jaminan keamanan dan tidak ada mekanisme untuk melacak pelaku indikasi penipuan.

Bagi Anda yang baru belajar tentang investasi kripto keamanan yang ditawarkan oleh proses verifikasi di CEX tentu memberikan rasa aman yang lebih besar.

7. Risiko Lebih Rendah terhadap Kehilangan Aset

Salah satu risiko terbesar di DEX adalah kehilangan kunci privat atau frase pemulihan. Jika Anda kehilangan akses ke dompet aset kripto di dalamnya akan hilang secara permanen. DEX tidak memiliki mekanisme pemulihan karena setiap pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas asetnya sendiri.

Tokocrypto sebagai CEX memungkinkan Anda untuk mendapatkan bantuan jika lupa kata sandi atau mengalami kendala akses. Dukungan pemulihan ini sangat membantu bagi pemula yang masih belajar tentang manajemen aset kripto.

Memasuki dunia kripto bisa menjadi tantangan, terutama bagi pemula. Memilih platform yang tepat adalah langkah awal yang penting agar Anda bisa berinvestasi dengan aman dan nyaman.

CEX seperti Tokocrypto menawarkan keamanan terpusat, antarmuka yang ramah pengguna, likuiditas tinggi, layanan pelanggan profesional, dan fitur tambahan yang mendukung proses belajar Anda.

Sementara DEX menawarkan lebih banyak kebebasan dan anonimitas sehingga risiko yang menyertainya lebih tinggi terutama bagi investor baru yang belum terbiasa dengan pengelolaan mandiri aset. Oleh karena itu jika Anda baru mulai berinvestasi, menggunakan CEX akan memberikan lebih banyak manfaat dan perlindungan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI (BRIS) mencatatkan pertumbuhan pembiayaan emas secara signifikan sebesar 60,52% secara tahunan (year on year/YoY) ke angka Rp10,85 triliun per September 2024.

Direktur Penjualan & Distribusi BSI Anton Sukarna mengatakan bahwa produk cicil emas menjadi pendorong utama capaian tersebut dengan pertumbuhan tahunan 143,41%, dengan rasionon-performing finance(NPF) yang berhasil ditekan pada angka 0,00%.

“Artinya dari semua pembiayaan yang kita salurkan, tidak ada satu pun yang kemudian bermasalah,” katanya dalam paparan kinerja BSI kuartal III/2024 secara virtual, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, produk gadai emas BSI juga mengalami pertumbuhan positif dengan persentase 24,37% YoY dan nilai Rp5,85 triliun hingga bulan kesembilan tahun ini.

Anton mengungkapkan bahwa perseroan mematok target pembiayaan emas bisa mencapai Rp11 triliun sepanjang 2024. Seiring dengan laju pertumbuhan yang signifikan, dia menyebut bahwa jumlah itu telah berhasil dicapai pada penghujung Oktober ini.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pembiayaan berbasis emas ini merupakan produk yangpruden, tak lain karena emas berfungsi sebagai jaminan. Tren kenaikan harga emas juga dinilai menjadi pendorong meningkatnya investasi logam mulia tersebut.

“Saat ini Gen Z dan milenial juga sudah mulai banyak, kita lihat nasabah kita banyak di dua grup ini, melakukan investasi emas. Di BSI, hampir 33% nasabah pembelian emas kita adalah Gen Z dan milenial,” sambungnya.

Itu sebabnya, Anton optimistis bahwa pembiayaan emas ke depan akan terus tumbuh. BSI, menurutnya, juga mengupayakan agar masyarakat mampu mengakses instrumen investasi ini dengan memberikan harga terjangkau.

Adapun, BSI membukukan laba bersih Rp5,1 triliun pada kuartal III/2024. Capaian ini naik 21,6% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp4,2 triliun.

BRIS mencatatkan pendapatan setelah distribusi bagi hasil tumbuh 4,56% YoY menjadi Rp13,46 triliun per September 2024 dari Rp12,87 triliun per September 2023. Net Operating Margin (NOM) Bank pun naik menjadi 2,81% dari 2,57%.

Laba BSI juga terdorong dari pendapatan berbasis komisi (fee based income) yang tumbuh 23,28% YoY menjadi Rp1,54 triliun dari Rp1,25 triliun. Pendapatan lainnya turut naik 14,07% YoY menjadi Rp987,32 miliar dari Rp865,53 miliar.

Pada fungsi intermediasi, pembiayaan BSI naik 15,32% YoY menjadi Rp266,46 triliun per September 2024. Alhasil, aset bank syariah terbesar di Tanah Air ini terkerek naik 15,91% YoY menjadi Rp370,72 triliun dari angka Rp319,85 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Performa reksa dana selama pekan lalu terimpit oleh aksi jual besar-besaran yang dilakukan oleh investor asing di pasar saham. Di sisi lain, manajer investasi global terus menggiatkan potensi cuan dari reksa dana berbasis keberlanjutan atau environmental, social, governance (ESG) sebagai bagian dari pengelolaan risiko.

Berdasarkan data Infovesta periode 18 - 25 Oktober 2024, mayoritas indeks reksa dana terpantau melemah. Pelemahan itu dipimpin oleh indeks reksa dana saham yang anjlok 0,76%. Pada saat bersamaan, IHSG sebagai indeks acuannya turun 0,84%.

Bisnis.com, BANDUNG---Delegasi Provinsi Heilongjiang, China menyatakan minatnya untuk bekerja sama dalam banyak bidang di Jawa Barat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Noneng Komara Nengsih mengatakan salah satu sektor yang diminati adalah kerja sama pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produksi pangan di Jabar serta memasarkannya di kancah global.

"China memang ahlinya dalam memanfaatkan teknologi di pertanian, misal meminimalkan dampak negatif akibat cuaca buruk. Kita perlu belajar dari mereka, terutama untuk produksi padi," ujar Noneng Komara Nengsih dalam business matching pengusaha Provinsi Heilongjiang dan pelaku usaha di Jabar, Selasa (29/10/2024) malam.

Provinsi Jabar sangat membuka kesempatan investasi apalagi sebelumnya sudah ada kerja sama dengan China, baik dalam bidang perdagangan dan pariwisata.

"Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar terutama dalam menembus pasar global bagi pelaku UMKM di Jawa Barat," tambahnya.

Diharapkan setidaknya pelaku UMKM di Jabar bisa memasarkan produk UMKM ke wilayah Heilongjiang.

Menurut Noneng, masyarakat di Heilongjiang sangat berminat pada produk fashion, terutama tas rotan sintetis, kopi, herbal, dan makanan ringan.

West Java - Heilongjiang Business Matching berlangsung di Hotel Pullman, Kota Bandung, menghadirkan 32 pelaku usaha dari Heilongjiang dan 45 pelaku usaha Jawa Barat.

Delegasi bisnis dari Heilongjiang mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan, infrastruktur, teknologi informasi (IT) hingga pariwisata, dan manufaktur.

Provinsi Heilongjiang dikenal sebagai produsen pangan utama dari China untuk komoditas seperti beras, jagung, dan kedelai.

Wakil Gubernur Yu Jian mengisyaratkan akan membuka peluang transfer teknologi pertanian dari Heilongjiang ke Jabar.

Dengan teknologi maju di bidang pembenihan, pengolahan hingga pemasaran hasil pertanian, Heilongjiang menawarkan pelatihan dan program magang untuk meningkatkan kapasitas petani di Jabar.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi kehilangan hasil panen, meningkatkan kualitas produk, serta mengoptimalkan strategi pemasaran produk pertanian Jabar.

Bisnis.com, JAKARTA — Unit usaha syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) atau CIMB Niaga Syariah mencatatkan laba bersih Rp1,63 triliun pada kuartal III/2024, naik 18,91% yoy dari periode yang sama tahun lalu Rp1,37 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pertumbuhan laba CIMB Niaga Syariah tersebut didorong oleh pendapatan berbasis komisi atau fee based income sebesar Rp341,01 miliar, tumbuh 10,49% yoy dari sebelumnya Rp308,63 miliar.

Selain itu, pendapatan lainnya juga naik signifikan menjadi Rp148,46 miliar pada September 2024, atau tumbuh 84,91% yoy dari sebelumnya Rp80,29 miliar pada September 2023.

Di samping itu, kinerja laba juga terdorong dari penyusutan kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) sebesar 30,27% yoy menjadi Rp390,87 miliar pada September 2024 dari sebelumnya Rp560,52 miliar pada September 2023.

Selanjutnya, total pembiayaan CIMB Niaga Syariah mencapai Rp60,73 triliun pada kuartal III/2024, tumbuh 14,8% yoy dibanding sebelumnya Rp52,89 triliun pada kuartal III/2023.

Alhasil, kondisi ini mendorong pertumbuhan aset unit syariah BNGA menjadi Rp65,99 triliun pada September 2024, naik 7,37% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan aset Rp61,46 triliun.

Kemampuan penyaluran pembiayaan CIMB Niaga Syariah itu ditopang oleh kemampuan pendanaan, di mana capaian dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp53,23 triliun pada kuartal III/2024, naik 24,6% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp42,72 triliun.

Sebagaimana diketahui, raupan aset CIMB Niaga Syariah yang mencapai Rp65,99 triliun pada sisa akhir tahun ini telah memenuhi ketentuan spin off, mengacu aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS), bank yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50% dan/atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp50 triliun wajib untuk melakukan spin off.

Sebelumnya, Direktur Syariah CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara mengatakan spin off ini ditargetkan akan rampung pada awal 2026.

Pandji mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam proses mengurus perizinan yang berkaitan dengan peralihan status UUS menjadi bank umum syariah (BUS) sekaligus menganalisa model bisnis ketika transisi dari UUS menjadi BUS.

Dirinya menjelaskan alasan CIMB Niaga Syariah mendirikan perusahaan baru daripada melakukan akuisisi lantaran kecukupan aset yang sudah mumpuni dan proses mendirikan perusahaan baru yang justru lebih sederhana dibandingkan dengan harus melalui akuisisi.

"Kenapa kita enggak akusisi bank baru? Karena begitu kita nanti spin off, rencananya kita sudah akan melebihi modal minimum daripada yang ditetapkan oleh OJK. Kalau modalnya mungkin masih minimum, ya kita cari bank lain. Tapi modalnya cukup lah," tegasnya.

Sejauh ini, OJK juga telah melaporkan terkait progres spin off UUS perbankan, di mana terdapat dua bank yang wajib menjalankan spin off UUS mereka dengan batas waktu permohonan izin pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan saat ini terdapat dua UUS yang telah terkena kewajiban spin off sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Tercatat, selain, CIMB Niaga Syariah, berdasarkan laporan keuangan terakhir, aset UUS BTN atau BTN Syariah juga telah menembus Rp56 triliun pada semester I/2024.

Dian mengatakan kedua bank pun telah mempersiapkan aksi korporasi spin off UUS-nya. Kedua bank itu juga telah melakukan komunikasi serta koordinasi dengan OJK untuk pelaksanaan spin off.

"Kedua UUS tersebut tentunya dalam proses melakukan berbagai persiapan mulai dari penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya," ujar Dian dalam jawaban tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Dengan munculnya bank syariah berskala besar hasil spin off, maka diharapkan setidaknya dua bank syariah baru sekaliber PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI di pasar.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat 51 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan masalah di pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyebut 51 rekomendasi BPK terkait IKN itu sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan BP RI Semester II/2023.

“Kemudian ada satu laporan hasil pemeriksaan atas pekerjaan di IKN ada total 51 rekomendasi,” jelasnya di hadapan Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan rekomendasi penanganan masalah di pembangunan IKN itu pada umumnya hanya merupakan masalah administrasi serta peneguran terhadap proses prosedur yang tidak sesuai.

Namun demikian, Dody memastikan bahwa rekomendasi tersebut saat ini tengah ditindaklanjuti oleh Kementerian PU.

Di samping itu, dirinya juga menegaskan 51 rekomendasi tersebut tak berdampak pada adanya inefisiensi pada proyek pembangunan IKN.

“Tapi Alhamdulillah di sini tak ada ditemukan inefisiensi untuk proyek IKN. Atas 2 laporan hasil tersebut kementerian kami telah menindaklanjutinya walau memang belum 100%,” tegasnya.

Sebelumnya, BPK juga sempat meluncurkan hasil pemeriksaannya terhadap pemerintah soal pembangunan IKN dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II/2023.

Pertama, BPK melihat pembangunan infrastruktur yang berlangsung tersebut belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

Sementara perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD yang belum dapat terlaksana.

Kedua, fakta yang terjadi di lapangan bahwa persiapan pembangunan infrastruktur IKN belum memadai yang ditunjukkan oleh adanya kendala mekanisme pelepasan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan [HPL], serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” tulis BPK dalam dokumen tersebut, dikutip Selasa (4/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat 51 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan masalah di pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyebut 51 rekomendasi BPK terkait IKN itu sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan BP RI Semester II/2023.

“Kemudian ada satu laporan hasil pemeriksaan atas pekerjaan di IKN ada total 51 rekomendasi,” jelasnya di hadapan Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan rekomendasi penanganan masalah di pembangunan IKN itu pada umumnya hanya merupakan masalah administrasi serta peneguran terhadap proses prosedur yang tidak sesuai.

Namun demikian, Dody memastikan bahwa rekomendasi tersebut saat ini tengah ditindaklanjuti oleh Kementerian PU.

Di samping itu, dirinya juga menegaskan 51 rekomendasi tersebut tak berdampak pada adanya inefisiensi pada proyek pembangunan IKN.

“Tapi Alhamdulillah di sini tak ada ditemukan inefisiensi untuk proyek IKN. Atas 2 laporan hasil tersebut kementerian kami telah menindaklanjutinya walau memang belum 100%,” tegasnya.

Sebelumnya, BPK juga sempat meluncurkan hasil pemeriksaannya terhadap pemerintah soal pembangunan IKN dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II/2023.

Pertama, BPK melihat pembangunan infrastruktur yang berlangsung tersebut belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

Sementara perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD yang belum dapat terlaksana.

Kedua, fakta yang terjadi di lapangan bahwa persiapan pembangunan infrastruktur IKN belum memadai yang ditunjukkan oleh adanya kendala mekanisme pelepasan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan [HPL], serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” tulis BPK dalam dokumen tersebut, dikutip Selasa (4/6/2024).