Bisnis.com, JAKARTA — Tiga investor kakap kompak balik arah di saham emiten Grup Pertamina PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) alias PGN jelang akhir 2024.

Saham PGAS ditutup stagnan di level Rp1.500 hingga Senin (28/10/2024), yang juga mencerminkan koreksi 5,06% dalam tiga bulan terakhir dan return positif 32,74% secara year to date (YtD).

Bisnis.com, BANDA ACEH - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan karakteristik perbankan syariah melalui pengembangan produk perbankan syariah yang memiliki kekhasan syariah atau yang disebut shari’ah-based product sehingga mempunyai unique value proposition yang tidak dapat dilakukan oleh perbankan konvensional.

Untuk mendukung upaya tersebut, OJK menerbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah yang meliputi: Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Buku pedoman produk perbankan syariah tersebut diluncurkan dalam agenda puncak Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 dengan tema “Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun Negeri” oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Banda Aceh, Jum’at (25/10).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Pj. Gubernur Aceh, KNEKS, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia dan diikuti oleh seluruh industri perbankan syariah yang melibatkan Komisaris Utama, Direktur Utama, Ketua Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan Direksi dari Bank Umum Konvensional yang merupakan induk dari BUS maupun UUS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae menyampaikan penerbitan pedoman ini merupakan salah satu bentuk komitmen OJK dalam penguatan karakteristik perbankan syariah dengan strategi pengembangan keunikan produk syariah sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.

“Pedoman Produk yang telah disusun OJK ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi industri dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan produk perbankan syariah sehingga memberikan kesamaan pandang dan pemahaman dalam implementasi,” kata Dian.

Ketiga pedoman produk perbankan syariah tersebut diharapkan dapat melengkapi Peraturan OJK (POJK) sebelumnya dengan penjelasan yang lebih rinci dan teknis serta dilengkapi berbagai macam contoh dan pembukuan sehingga memudahkan bagi pelaku industri dalam implementasinya.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah Perbankan Syariah merupakan pedoman ketiga setelah sebelumnya OJK telah menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah dan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah, yang disusun bersama DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya.

Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang memiliki keunikan dan dapat menjadi alternatif bagi industri perbankan syariah untuk diversifikasi produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil selain dari pembiayaan musyarakah.

Dian menegaskan karakteristik pembiayaan mudarabah yang berbasis bagi hasil dan dapat dinilai memberikan konsep keadilan bagi bank dan nasabah.

“Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang unik dan memiliki daya saing tinggi karena mengusung konsep bagi hasil berdasarkan kinerja usaha yang dibiayai. Potensi fluktuasi pendapatan yang diperoleh dinilai lebih memenuhi konsep keadilan bagi bank dan nasabah,” ujar Dian.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah memuat beberapa hal, antara lain:

1. Ketentuan pembiayaan mudarabah secara umum
2. Para pihak yang terlibat dalam pembiayaan mudarabah
3. Ketentuan terkait modal dan cakupan/ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dibiayai serta metode dan mekanisme distribusi hasil usaha
4. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan mudarabah
5. Mekanisme pelunasan dipercepat
6. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah
7. Pengakuan hasil usaha dalam pembukuan pembiayaan mudarabah
8. Skema-skema yang dapat dilakukan menggunakan akad pembiayaan mudarabah dilengkapi dengan ilustrasi dan pencatatan sehingga pedoman ini menjadi lebih komprehensif dan memudahkan industri dalam implementasi pembiayaan musyarakah.

Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah

Perbankan syariah memiliki potensi untuk mengembangkan produk dengan kekhasan syariah sebagai bentuk diferensiasi model bisnis dari perbankan konvensional, terutama transaksi yang berbasis investasi. Untuk memberikan acuan komprehensif dan terstruktur bagi industri perbankan syariah dalam mengimplementasikan SRIA, maka disusun Pedoman Implementasi SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah.

Dian menyampaikan bahwa SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah membedakan antara produk Investasi dan produk Simpanan pada perbankan syariah.

“Sebagai respons terhadap UU P2SK tersebut, OJK memperkenalkan produk SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah yang merupakan skema investasi dengan risiko ditanggung oleh Investor. Upaya ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam penguatan karakteristik perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027,” lanjut Dian.

Pedoman Implementasi SRIA ini disusun oleh OJK bekerja sama dengan DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola, dan pelindungan konsumen.

Pedoman Implementasi SRIA memuat beberapa hal, antara lain:

1. Struktur produk SRIA meliputi ketentuan umum, para pihak, kepatuhan syariah, asesmen, minimum jumlah dan tenor investasi, distribusi bagi hasil, biaya operasional, dan pengembalian investasi
2. Kontrol internal dan manajemen risiko SRIA meliputi kontrol internal, manajemen risiko konsentrasi dan manajemen risiko likuiditas
3. Perilaku pasar (market conduct) dari transaksi SRIA
4. Transparansi dan pengungkapan SRIA meliputi prinsip umum, lembar informasi produk, syarat dan ketentuan perjanjian dan laporan kinerja
5. Ketentuan prudensial SRIA yang meliputi aspek prudensial dan investasi SRIA melalui valuta asing
6. Skema, mekanisme dan pembukuan SRIA yang meliputi skema, mekanisme, pelaporan dan ilustrasi pencatatan.

Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

RP3SI mendorong perbankan syariah melakukan transformasi melalui sinergi dengan ekosistem ekonomi syariah, khususnya sinergi dengan keuangan sosial syariah untuk memberikan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat. Salah satu inovasi produk perbankan syariah yang dikembangkan oleh OJK dan memiliki karakteristik yang tidak dapat diimplementasikan perbankan konvensional adalah Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

CWLD merupakan produk berbasis wakaf uang temporer yang melibatkan peran Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam menyusun program wakaf yang dapat meningkatkan potensi perwakafan dan juga meningkatkan kinerja perbankan syariah.

Dian menekankan diferensiasi dan keunikan yang dimiliki oleh CWLD yang berbasis berbeda dengan produk konvensional serta memberikan dampak sosial-ekonomi.

“Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan salah satu produk yang memiliki keunikan, karakteristik, dan daya saing tinggi dengan mengintegrasikan antara fungsi komersial dan fungsi sosial bank syariah secara bersamaan (creating shared value). Hal ini diharapkan menjadi sebuah terobosan baru dalam operasional bank syariah, sehingga dapat berdampak pada masyarakat luas dan meningkatkan kinerja Bank Syariah,” jelas Dian.

Untuk memberikan acuan yang jelas dan bermanfaat bagi seluruh pelaku industri perbankan syariah dalam mengembangkan dan menerapkan CWLD, maka dilakukan penyusunan Pedoman Implementasi CWLD oleh OJK bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta industri perbankan syariah yang telah menjadi LKS-PWU dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola, dan pelindungan konsumen.

Pedoman Implementasi CWLD ini disusun untuk memberikan kerangka yang terstruktur dan acuan yang komprehensif dalam proses implementasi CWLD bagi Bank Syariah sebagai LKS-PWU dan Nazhir Wakaf Uang.

Pedoman Implementasi CWLD memuat beberapa hal, antara lain:

1. Aspek Hukum Wakaf Uang Temporer
2. Konsep CWLD yang mencakup pembahasan mengenai pengertian, fitur-fitur dan format nama program CWLD, serta pihak-pihak dalam CWLD dan manfaat CWLD bagi masing-masing pihak
3. Skema CWLD mencakup skema CWLD Tanpa Pembiayaan dan CWLD dengan pembiayaan
4. Dokumentasi CWLD mencakup dokumen-dokumen terkait dengan CWLD yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS), Mini Prospektus, Formulir Kepesertaan, Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) CWLD
5. Laporan program CWLD mencakup Laporan Penerbitan Program CWLD dan Laporan Realisasi Program CWLD.
6. Contoh program CWLD berupa simulasi dan ilustrasi program CWLD.

Penerbitan tiga pedoman produk perbankan syariah diharapkan dapat menjadi bagian penting bagi perbankan syariah dalam mengembangkan shari’ah-based products lebih beragam, inovatif, dan berdaya saing tinggi, serta pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan telah rampung diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, pemanggilan pejabat tinggi lembaga antirasuah itu oleh polisi itu dilakukan terkait dengan penyelidikan kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Eko Darmanto. Pahala mengatakan dirinya diperiksa terkait dengan prosedur pemeriksaan LHKPN hingga penerbitan surat tugas untuk nantinya diputuskan penyelidikan suatu perkara.

"Pemeriksaannya hari ini seputar prosedur pemeriksaan LHKPN. Mulai dari apa dasar penerbitan surat tugas, sampai langkah apa saja yang diambil sesudah surat tugas terbit," ujar Pahala di Polda Metro Jaya, Senin (28/10/2024).

Dia menambahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah mencarinya dengan 20 pertanyaan terkait penerbitan surat tugas terhadap perkara Eko Darmanto.

"Pertanyaan sekitar 20-an. Tapi umumnya itu, kenapa surat tugas Eko diterbitkan, kita terangin. Kan ada prosedurnya standar saja itu semua," pungkasan.

Sebagai informasi, Alexander Marwata telah membenarkan pertemuannya dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Alex mengatakan bahwa pertemuannya dengan Eko terjadi pada enam bulan yang lalu atau Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan lantaran Eko ingin melaporkan soal kasus dugaan korupsi di Bea Cukai.

Adapun, Alex juga mengatakan bahwa pertemuan itu sudah diketahui oleh internal KPK termasuk pimpinan lainnya.

Bahkan, hasil pertemuannya itu telah dilaporkan ke pimpinan KPK hingga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Alhasil, menurut Alex, pertemuannya dengan Eko itu sudah sesuai prosedur.

"Apa yang saya komunikasikan dengan eko darmanto dalam pertemuan itu, saya sampaikan ke Dumas, orng Dumas tahu, orang pencegahan pak Pahala yang melakukan klarifikasi dan staffnya LHKPN," tutur Alexander.

Bisnis.com, JAKARTA -- Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan telah rampung diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, pemanggilan pejabat tinggi lembaga antirasuah itu oleh polisi itu dilakukan terkait dengan penyelidikan kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Eko Darmanto. Pahala mengatakan dirinya diperiksa terkait dengan prosedur pemeriksaan LHKPN hingga penerbitan surat tugas untuk nantinya diputuskan penyelidikan suatu perkara.

"Pemeriksaannya hari ini seputar prosedur pemeriksaan LHKPN. Mulai dari apa dasar penerbitan surat tugas, sampai langkah apa saja yang diambil sesudah surat tugas terbit," ujar Pahala di Polda Metro Jaya, Senin (28/10/2024).

Dia menambahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah mencarinya dengan 20 pertanyaan terkait penerbitan surat tugas terhadap perkara Eko Darmanto.

"Pertanyaan sekitar 20-an. Tapi umumnya itu, kenapa surat tugas Eko diterbitkan, kita terangin. Kan ada prosedurnya standar saja itu semua," pungkasan.

Sebagai informasi, Alexander Marwata telah membenarkan pertemuannya dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Alex mengatakan bahwa pertemuannya dengan Eko terjadi pada enam bulan yang lalu atau Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan lantaran Eko ingin melaporkan soal kasus dugaan korupsi di Bea Cukai.

Adapun, Alex juga mengatakan bahwa pertemuan itu sudah diketahui oleh internal KPK termasuk pimpinan lainnya.

Bahkan, hasil pertemuannya itu telah dilaporkan ke pimpinan KPK hingga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Alhasil, menurut Alex, pertemuannya dengan Eko itu sudah sesuai prosedur.

"Apa yang saya komunikasikan dengan eko darmanto dalam pertemuan itu, saya sampaikan ke Dumas, orng Dumas tahu, orang pencegahan pak Pahala yang melakukan klarifikasi dan staffnya LHKPN," tutur Alexander.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap pemerintah masih menunggu hasil dari kasasi yang tengah diajukan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex atas putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Adapun, putusan pailit lantaran pembatalan homologasi tersebut tertuang dalam putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya telah membahas kebijakan yang akan diambil untuk dua kemungkinan menang atau kalah atas hasil kasasi tersebut.

"Langkah kalau opsi kasasi menang dan opsi kasasi kalah itu nanti langkahnya berbeda. Tapi, masih ada bisa langkah hukum yang diambil oleh Sritex walaupun kalah kasasi kan masih bisa PK [peninjauan kembali]," kata Agus kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Kendati demikian, dia belum dapat memberikan detail terkait opsi yang akan dilakukan pemerintah dari dua kemungkinan tersebut.

Agus juga telah memanggil SRIL pagi ini untuk mengetahui latar belakang permasalahan yang tengah dihadapi perusahaan. Dia juga mulai merumuskan langkah ke depan yang dapat diambil.

Di samping itu, dia menegaskan pemerintah memiliki komitmen yang sama terkait pengamanan tenaga kerja yang mencapai 50.000 pekerja di SRIL, serta memastikan perusahaan tetap berproduksi dan beroperasi.

Terkait dengan masalah pembiayaan yang dialami Sritex terhadap kreditur nya, Agus berharap bahwa masalah tersebut dapat disepakati bersama penyelesaiannya.

“Saya berharap kembali lagi kepada holomogasi itu yang sudah disepakati oleh berbagai pihak yang didalamnya ada restrukturisasi utang, baik itu untuk Tier 1, Tier 2, Tier 3 itu jalan keluar yang paling baik,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sritex menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal serta konsolidasi dengan para stakeholder terkait.

“Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder,” tulis Manajemen Sritex dalam keterangan yang diterima bisnis, Jumat (25/10/2024).

Pihak Sritex mengatakan, langkah hukum ini merupakan bentuk tanggungjawab Sritex kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang telah bersama-sama mendukung usaha tekstil selama lebih dari setengah abad.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong intensifikasi guna mencapai swasembada gula pada 2028.

Plt Dirjen Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto mengatakan bahwa swasembada gula ini bisa segera dicapai melalui intensifikasi, mulai dari kualitas bibit hingga pengelolaan lahan.

Di samping itu, Heru mengungkap bahwa pemerintah melalui Kementan juga akan menggenjot produksi lahan eksisting

“Jadi dengan peningkatan produksi eksisting lahan yang ada, itu insya Allah di 2028 bisa swasembada gula konsumsi,” kata Heru saat ditemui di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Heru menekan bahwa untuk sementara ini, tidak ada perubahan lahan untuk memproduksi gula konsumsi.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa Indonesia tercatat masih mengimpor gula. Sepanjang Januari—September 2024, Indonesia mengimpor gula sebesar US$2.145 juta, dengan tiga negara asal impor adalah Brasil, Thailand, dan Australia.

Merujuk Berita Resmi Statistik, nilai impor Indonesia pada September 2024 mencapai US$18,82 miliar. Angkanya naik 8,55% dibandingkan September 2023.

Jika dirinci, impor migas mencapai US$2,53 miliar, atau turun 24,04% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sedangkan impor nonmigas mencapai US$16,30 miliar, meningkat 16,29% yoy.

Lebih lanjut, dari sepuluh golongan barang utama nonmigas 2024, mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya mengalami penurunan terbesar senilai US$342,1 juta (14,48 persen) dibandingkan Agustus 2024. Di sisi lain, golongan instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis mengalami peningkatan terbesar senilai US$33,5 juta (9,21 persen).

Adapun, tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari—September 2024 adalah China US$51,38 miliar (35,65 persen), Jepang US$10,53 miliar (7,31 persen), dan Australia US$7,32 miliar (5,08 persen). Sementara itu, impor nonmigas dari ASEAN US$25,67 miliar (17,81 persen) dan Uni Eropa US$9,43 miliar (6,54 persen).

Data BRS juga mengungkap bahwa seluruh nilai impor menurut golongan penggunaan barang selama Januari—September 2024 mengalami peningkatan terhadap periode yang sama tahun sebelumnya. Golongan bahan baku penolong meningkat tertinggi senilai US$4.726,5 juta (3,94 persen), diikuti barang modal US$953,5 juta (3,31 persen), dan barang konsumsi US$667,9 juta (4,26 persen).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN membukukan laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp25,13 triliun sepanjang kuartal III/2024, turun 3,3% dari periode yang sama tahun lalu yaitu Rp25,98 triliun.

Melansir laporan keuangan akhir September 2024, yang dirilis Senin (25/10/2024), PLN bersama entitas anak membukukan pendapatan usaha sebesar Rp402,56 triliun atau meningkat 12,42% dari kuartal III/2023 yang meraih Rp358,07 triliun.

Pendapatan usaha PLN disuplai oleh penjualan tenaga listrik yang mencapai Rp261,58 triliun, tumbuh 6,91% year on year (YoY) dari realisasi tahun lalu Rp244,66 triliun.

Selanjutnya, penyambungan pelanggan berkontribusi sebesar Rp1,26 triliun, subsidi listrik pemerintah mencapai Rp58,04 triliun, pendapatan kompensasi menyumbang Rp72,62 triliun, dan lain lain senilai Rp9,04 triliun.

Meski pendapatan meningkat, beban usaha entitas pelat merah ini mencapai Rp358,35 triliun atau naik 14,69% YoY. Kenaikan dipicu oleh pos bahan bakar dan pelumas yang membengkak 14,80% secara tahunan menjadi Rp133,33 triliun.

Capaian tersebut membuat PLN menorehkan laba usaha sebesar Rp44,2 triliun sepanjang periode Januari – September 2024. Kinerja ini melemah 3,10% dibandingkan dengan capaian laba usaha tahun lalu yang meraih Rp45,61 triliun.

Sementara itu, setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lain, PLN meraih laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk senilai Rp25,13 triliun hingga kuartal III/2024 atau terkoreksi 3,30% secara tahunan.

Dari sisi neraca keuangan, PLN membukukan total aset Rp1.699,05 triliun hingga akhir September 2024 atau naik 1,70% year to date (YtD). Liabilitas juga naik 1,79% YtD menjadi Rp666,71 triliun, sedangkan ekuitas tumbuh 1,65% YtD ke Rp1.032,34 triliun.

Arus kas setara kas PLN pada akhir periode September 2024 mencapai Rp28,07 triliun, turun 25,25% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp37,55 triliun.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Fajar menyingsing untuk industri properti usai Presiden Prabowo Subianto resmi duduk di puncak tertinggi pemerintahan Indonesia. Sinyal gairah sektor properti pun mulai terlihat dari realisasi prapenjualan atau marketing sales yang meningkat hingga akhir kuartal III/2024.

Adapun, tren marketing sales yang membaik itu diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun ini. Hal itu seiring dengan perpanjangan stimulus properti dan potensi era suku bunga rendah di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Pertanian untuk melakukan percepatan cetak sawah di sejumlah Provinsi di Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa sejumlah wilayah telah memulai komando yang hilirnya untuk mewujudkan target swasembada pangan di akhir periode pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2029.

“Saat ini, [cetak sawah] posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kami sudah mulai, InsyaAllah dalam waktu dekat Kalimantan Selatan, kemudian Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kami melakukan percepatan untuk cetak sawah,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/10/2024).

Tak hanya cetak sawah, Amran melanjutkan bahwa Prabowo juga meminta Kementerian Pertanian (Kementan) lebih memberi perhatian pada petani dari segi hulu mulai dari sarana produksi, termasuk pupuk.

Prabowo, kata Amran, memerintahkan mengecek tambahan pupuk kepada petani dapat 100 persen terealiassi

“Kami diminta dicek apa benar sudah sampai ke tingkat petani. Kemudian Oplah, kami tindaklanjuti optimalisasi lahan dan seterusnya,” pungkas Andi Amran.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengeluhkan minimnya anggaran di tengah cita-cita besar membangun tiga juta rumah di Tanah Air.

Ara menjelaskan, pagu anggaran 2025 yang didapat untuk Kementerian Perumahan saat ini hanya sebesar Rp5,078 triliun.

“Ini anggaran kami Rp5 triliun [untuk tahun anggaran 2025] dan diminta [bangun] 3 juta rumah,” jelasnya di Kantor Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Ara membandingkan dengan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen) pada 2024 yang mendapat alokasi mencapai Rp14 triliun.

Ara menegaskan, hingga saat ini total unit rumah rakyat yang terbangun dari alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun hanya sekitar 200.000 unit. Pasalnya, kala itu anggaran Ditjen Perumahan banyak yang fokus dikucurkan untuk pembangunan hunian di IKN.

“2024 dikasih Rp14 triliun tapi yang terbangun 200.000-an, itu anggaran Rp14 triliun. Saya anggarannya Rp5 triliun dan dari Rp5 triliun itu kita breakdown [menjadi tiga juta rumah],” tambahnya.

Dalam perincian yang dipaparkan, sebesar Rp3,53 triliun akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Perinciannya, untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal bagi personal TNI di IKN sebanyak 240 unit, pembangunan lanjutan rusun ASN dan Hankam (MYC) sebanyak 2.820 unit, hingga renovasi rusun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Anggaran paling besar kedua bakal digunakan untuk pengadaan Rumah Swadaya senilai Rp747 miliar. Di mana program ini bakal direalisasikan lewat program padat karya menggunakan skema BSPS sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, dukungan manajemen dan teknis senilai Rp575 miliar, dukungan rumah umum dan komersial senilai Rp121 miliar dan terakhir untuk rumah khusus senilai Rp105 miliar.

Kendati demikian, alokasi anggaran untuk Kementerian Perumahan tersebut terindikasi bakal meningkat.

Pasalnya, sebelumnya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo sempat memberi sinyal bahwa anggaran Kementerian Perumahan bakal mencapai Rp51 triliun.

"Ya mendekati itu lah anggaran perumahan Rp51 triliun,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) komoditas batuan peridotit dan tanah merah.

Hal ini sebagaimana tertulis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2024. Adapun keempat pemegang WIUP itu terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

BPK menyebut penambangan ilegal itu berpotensi membuat negara kehilangan pendapatan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan royalti komoditas nikel.

"Akibatnya, terdapat potensi kehilangan pendapatan negara dari PPN dan royalti komoditas nikel yang ditambang tanpa izin pada areal IUP Batuan," tulis BPK seperti dikutip pada Senin (28/10/2024).

Kendati, BPK tak merinci berapa besar kerugian negara yang dimaksud. Lembaga itu juga tak menyebut nama perusahaan yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut.

BPK pun lantas merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan penyalahgunaan perizinan.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan penertiban dan/atau pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan perizinan," tulis BPK.

Lebih lanjut, hasil pemeriksaan BPK juga menemukan masalah pada pengelolaan izin pertambangan.

Menurut BPK, proses penerbitan perizinan atas IUP mineral logam yang telah terdaftar pada Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Kementerian ESDM belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

BPK menyebut ada dua masalah penerbitan IUP. Pertama, ketidaklengkapan persyaratan perizinan atas 61 IUP dari aspek administrasi, kewilayahan, teknis, finansial, dan lingkungan.

Kedua, ketidakjelasan dokumen yang dilampirkan pada proses pendaftaran 27 IUP, seperti dokumen IUP persetujuan pencadangan wilayah, eksplorasi, maupun operasi produksi tidak terdapat dalam database pemda atau berbeda peruntukan dari yang tercantum pada SK Bupati.

"Akibatnya, IUP yang diterbitkan berpotensi menimbulkan permasalahan sengketa perizinan, tumpang tindih kewilayahan, pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan merusak lingkungan, serta bermasalah dalam pemenuhan kewajiban finansial kepada negara," tulis BPK.

Selain itu, kata BPK, validitas dokumen legalitas 27 IUP yang terdaftar di aplikasi MODI kurang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bahlil agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk melengkapi dokumen pengajuan dan pendaftaran atas 61 IUP mineral logam yang kurang lengkap.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan Bahlil melakukan rekonsiliasi data terhadap 27 IUP dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

"Serta melakukan tindakan penertiban dan/atau sanksi administratif terhadap perizinan usaha pertambangan sesuai kewenangan yang dimiliki," sambung BPK.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja cemerlang emiten properti yang tecermin dari realisasi marketing sales kuartal III/2024 diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun, seiring bergulirnya stimulus dan potensi penurunan suku bunga acuan.

Emiten properti seperti PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), dan PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) kompak menorehkan pertumbuhan marketing sales sepanjang Januari-September 2024.

Perolehan tertinggi marketing sales alias prapenjualan dipegang oleh CTRA yang meraih Rp8,7 triliun pada kuartal III/2024, tumbuh 11% dari tahun lalu yakni Rp7,7 triliun. Realisasi itu juga mencerminkan 78% dari target 2024 yakni Rp11,1 triliun.

Sementara itu, BSDE memperoleh prapenjualan Rp6,84 triliun sepanjang 9 bulan pertama tahun ini atau tumbuh 1% year on year (YoY). Kontribusi terbesar berasal dari segmen residensial yang mencatatkan penjualan Rp3,85 triliun.

PANI sendiri mencatatkan prapenjualan senilai Rp4,7 triliun, melesat 168% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini membuat perseroan meningkatkan target prapenjualan dari Rp5,5 triliun menjadi Rp6 triliun pada 2024.

Seiring kinerja tersebut, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Vicky Rosalinda memandang prospek emiten properti hingga akhir 2024 akan cenderung positif, seiring bergulirnya insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 100%.

Faktor lain yang berpotensi mendorong kinerja emiten properti adalah rencana penghapusan PPN dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintahan Prabowo – Gibran.

“Adapun tantangannya yaitu ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan perlambatan ekonomi, serta perubahan perilaku pasar,” ujar Rosalinda saat dihubungi Bisnis pada Senin (28/10/2024).

Dihubungi terpisah, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyoroti faktor krusial yang akan mendorong kinerja emiten properti adalah potensi besar penurunan suku bunga acuan BI alias BI Rate pada kuartal akhir 2024.

Bank sentral saat ini menetapkan suku bunga acuan di level 6% dengan bunga deposit facility 5,25% dan suku bunga lending facility 6,75% hingga Oktober 2024.

“Kebijakan ekspansif moneter BI akan mendorong likuiditas sektor properti dan berpeluang meningkatkan kinerja pertumbuhan KPR [Kredit Pemilikan Rumah] ataupun juga performa KPA [Kredit Pemilikan Apartemen],” kata Nafan.

Menurutnya, penurunan suku bunga acuan akan berdampak jangka panjang bagi emiten properti, khususnya yang memiliki cadangan lahan atau land bank melimpah.

Mirae Asset Sekuritas memilih CTRA, PANI, dan BSDE sebagai saham pilihan di sektor properti dengan rekomendasi beli. Target saham CTRA diproyeksikan mencapai level Rp1.515, PANI sebesar Rp13.450, dan BSDE Rp1.340 per saham.

Di lantai bursa, saham CTRA kini bertengger di level Rp1.320 atau meningkat 12,82% secara year to date (YtD). Adapun saham PANI tumbuh 202,04% YtD menjadi Rp14.800, sementara BSDE terapresiasi 13,43% YtD menuju posisi Rp1.225.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.