Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terpantau membukukan kinerja pendapatan yang kurang memuaskan hingga kuartal III/2024.

Berdasarkan analisis yang dilakukan Bisnis terhadap Laporan Keuangan milik 30 emiten CPO, terlihat PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN), PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) dan PT Gozco Plantations Tbk. (GZCO) menempati posisi terbawah alias membukukan pendapatan paling rendah.

Lebih rinci, penjualan bersih PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN) anjlok 36,92% dengan pendapatan Rp387,8 miliar hingga kuartal III/2024, turun dari sebelumnya Rp614,7 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Penurunan penjualan emiten berkode saham PGUN itu terjadi akibat berkurangnya penjualan minyak kelapa sawit (MKS) yang sebesar Rp355,2 miliar hingga kuartal III/2024, anjlok 36,7% dari Rp561,9 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, penjualan inti kelapa sawit (IKS) juga menurun 37% menjadi Rp30,3 miliar hingga kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp48,2 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Lalu, penjualan cangkang ikut merosot menjadi Rp2,2 miliar dari sebelumnya Rp4,6 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan itu, laba bersih PGUN ambrol 82,9% menjadi Rp18,4 miliar hingga kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp108,5 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selanjutnya, pendapatan PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) juga anjlok 23,88% menjadi Rp3,19 triliun hingga kuartal III/2024, dari Rp4,20 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan Mahkota Group ambrol 97,4% akibat penurunan penjualan minyak sawit mentah dan turunannya menjadi Rp2,4 miliar hingga kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp95,7 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Adapun pendapatan dari pihak berelasi merosot tajam 97,3% menjadi Rp2,54 miliar hingga kuartal III/2024 dari Rp96,14 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan itu, MGRO mencatat rugi bersih sebesar Rp91,96 miliar hingga kuartal III/2024 susut 36,1% dari sebelumnya rugi Rp143,96 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Kemudian, emiten ketiga, top line PT Gozco Plantations Tbk. (GZCO) longsor sebesar 21,70% menjadi Rp438,3 miliar hingga kuartal III/2024, dari sebelumnya Rp559,8 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Penjualan bersih GZCO dari pihak ketiga untuk Crude Palm Oil menurun 39,1% menjadi Rp302,3 miliar hingga kuartal III/2024, dari Rp497,2 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, penjualan Kernel juga menurun 15,7% menjadi Rp37,9 miliar hingga kuartal III/2024, dari Rp45 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Alhasil, laba bersih GZCO merosot 34,56% menjadi Rp6,4 miliar hingga kuartal III/2024, dari sebelumnya Rp9,8 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berisiko lanjut koreksi menuju level 7.355-7.366 pada perdagangan hari ini, Selasa (5/11/2024). Sejumlah saham turut direkomendasikan analis hari ini.

Tim analis MNC Sekuritas menyatakan IHSG melemah 0,34% ke level 7.479 pada penutupan perdagangan Senin (4/11/2024), disertai dengan adanya peningkatan volume penjualan, koreksi dari IHSG pun sempat menembus support di 7,449 dan telah mencapai area koreksi minimal yang diberikan yakni di level 7.444.

MNC memperkirakan, posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave v dari wave (c) dari wave [iv] pada skenario hitam, atau wave (c) dari wave [ii] pada skenario merah.

"Hal tersebut berarti, IHSG masih rawan terkoreksi ke 7.355-7.366 sekaligus menutup area gap," kata Tim Analis MNC Sekuritas dalam riset, Selasa (5/11/2024).

Adapun, pada perdagangan hari ini, MNC sekuritas menyebut level support IHSG akan berada di kisaran 7.366, 7.207, sedangkan level resistansi berada pada rentang 7.595, 7.675.

Saham-saham yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas pada perdagangan hari ini adalah BMRI, INCO, JPFA dan ARTO.

Sentimen Pilpres AS

Sementara itu, Associate Director of Research and Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan IHSG pekan ini akan terdampak oleh pemilu Amerika Serikat (AS), dengan investor yang diperkirakan akan melakukan untuk wait and see pekan ini menjelang pemilu AS dan pertemuan FOMC The Fed.

Dia menjelaskan pemilihan presiden Amerika Serikat akan memberikan dampak terhadap Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilu AS menurutnya selalu meningkatkan volatilitas pasar ekuitas di Amerika dan dunia.

"Oleh sebab itu, wait and see menjadi salah satu pilihan bagi pelaku pasar dan investor yang tidak ingin masuk ke dalam volatilitas tersebut. Apalagi hari ini, IHSG kita juga turun hampir 1%, menembus batas psikologis di bawah 7.500," ujar Nico, Senin (4/11/2024).

Yang menarik, lanjutnya, apabila menghitung rata-rata sejak tahun 1964-2020, setiap US Election berakhir maka bursa Dow Jones mengalami kenaikan dalam kurun waktu satu tahun dengan rata-rata kenaikan 9,3%.

Hal ini menurutnya memberikan sentimen positif bagi pelaku pasar dan investor global, karena juga akan mendorong katalis positif bagi pasar global.

Dia mencermati calon Presiden Trump saat ini memiliki kebijakan Make America Great Again, yang akan mengutamakan Amerika sebagai porosnya. Menurut Nico, hal ini memiliki dampak negatif bagi perekonomian global karena Trump akan menjalankan kebijakan proteksionisme.

Di satu sisi, Harris memiliki agenda sendiri seperti Joe Biden sebelumnya. Oleh sebab itu, pasar akan mengalami volatilitas yang jauh lebih tinggi apabila Trump yang memenangkan pemilu dibandingkan dengan Harris.

Selain Pemilu AS, pekan ini pasar juga menantikan pertemuan The Fed yang akan terjadi berselang tiga hari setelah pemilu AS terjadi. Hingga saat ini, kata dia, potensi pemangkasan tersebut cukup terbuka, terutama setelah data yang keluar pada hari Jumat malam pekan lalu.

"Namun, apabila volatilitas dianggap terlalu tinggi setelah pemilu AS, ada kemungkinan The Fed akan mengurungkan niatnya dan mengeluarkan pemotongan yang jauh lebih besar pada bulan Desember mendatang," pungkas Nico.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya keterlibatan pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berinisial dalam perkara dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tannur.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar menyampaikan awalnya R diperkenalkan oleh eks petinggi MA sekaligus tersangka Zarof Ricar kepada pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR).

Dalam hal ini, Lisa Rahmat meminta diperkenalkan dengan R itu untuk mengurus perkara kasus penganiayaan kliennya di PN Surabaya.

"Tersangka LR meminta kepada Tersangka ZR agar diperkenalkan kepada oknum pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya saudara R dengan maksud untuk memilih Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara Terdakwa Ronald Tannur," ujar Abdul di Kejagung, Senin (4/11/2024).

Abdul menambahkan Lisa mendapatkan suntikan dana dari ibu Ronald Tannur, yakni Meirizka Widjaja untuk biaya kepengurusan perkara Ronald Tannur.

Total biaya yang telah digelontorkan oleh Meirizka di kasus Ronald Tannur ini sebesar Rp1,5 miliar. Selain itu, Lisa juga diduga telah mengeluarkan dana talang Rp3,5 miliar untuk "mengurus" vonis bebas kliennya.

"Selain itu, Tersangka LR juga telah menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan total biaya seluruhnya adalah Rp3,5 miliar," tambahnya.

Abdul mengungkapkan bahwa uang miliaran itu mengalir ke tiga tersangka sekaligus oknum hakim PN Surabaya, di antaranya Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul.

Di samping itu, Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyatakan bahwa pihaknya juga saat ini tengah mendalami sosok R dalam kasus Ronald Tannur ini.

"[Oknum pejabat PN Surabaya R] didalami oleh penyidik Kejagung," ujar Harli.

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Komunikasi Kepresidenan mengungkap alokasi anggaran yang akan digunakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan di 2028-2029.

Swasembada pangan sendiri merupakan salah satu program strategis Prabowo Subianto untuk memastikan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit yakni sebesar Rp146,25 triliun.

“Dengan alokasi anggaran yang sudah ditentukan ini, mari kita bangun optimisme dalam mencapai target, memperkuat kemandirian pangan nasional, dan mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera,” tulis Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam unggahannya di instagram @pco.ri, dikutip Selasa (5/11/2024).

Dalam infografis yang dibagikan Kantor Komunikasi Kepresidenan, total anggaran senilai Rp146,25 triliun itu akan dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional dan program pendukung lainnya.

Secara terperinci, anggaran senilai Rp15 triliun dialokasikan untuk program cetak sawah. Kemudian, Rp16,25 triliun diperuntukan untuk ketahanan pangan dari Dana Desa.

Untuk penyediaan pupuk untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp44 triliun, sedangkan untuk Badan Gizi Nasional Prabowo menggelontorkan sebesar Rp71 triliun.

Total anggaran yang disampaikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan nyatanya sedikit berbeda dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Dalam catatan Bisnis, Zulhas mengungkap bahwa pemerintah memerlukan anggaran senilai Rp139,4 triliun pada 2025 untuk mencapai swasembada pangan. Anggaran ini tersebar di setiap instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga kementerian/lembaga lainnya.

“Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan pada 2025 itu Rp139,4 triliun totalnya, tetapi tersebar,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi bidang pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dia menuturkan, dari total Rp139,4 triliun, sebesar Rp44 triliun akan digunakan untuk Pupuk Indonesia Holding Company dan Rp16,25 triliun untuk dana desa.

Anggaran juga diperuntukkan untuk membuat bendungan dan irigasi hingga penelitian bibit di Badan Riset dan Inovasi (BRIN). Kendati begitu, dia tidak menjabarkan nominal yang akan dialokasikan untuk program tersebut.

Dengan anggaran yang jumbo ini, Zulhas menyebut bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi untuk mencapai swasembada pangan.

“Harus betul-betul bisa terintegrasi, terarah, sehingga target yang kita ingin capai, swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal III/2024 tumbuh 4,91%. Angka tersebut lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III/2024 yang sebesar 4,95%.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa seluruh komponen pengeluaran dalam produk domestik bruto (PDB) mencatatkan pertumbuhan positif pada kuartal III/2024.

Secara rinci, dia menjabarkan bahwa konsumsi rumah tangga mencatatkan pertumbuhan 4,91% (year on year/YoY) pada kuartal III/2024. Menurut Amalia, hal tersebut mengindikasikan terjaganya tingkat konsumsi masyarakat.

"Komponen yang memberikan kontribusi terbesar [terhadap PDB] adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,08%," ujar Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/11/2024).

Meskipun demikian, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu rupanya melambat dari periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. BPS melaporkan bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh 5,05% pada kuartal III/2023 dan bahkan mencapai 5,40% pada kuartal III/2022.

Hal itu mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan konsumsi masyarakat pada kuartal III/2024 atau akhir era pemerintahan Presiden Jokowi.

Amalia menjelaskan bahwa pertumuhan konsumsi rumah tangga tertinggi terjadi pada konsumsi untuk restoran dan hotel. Lalu, sektor transportasi dan komunikasi juga tumbuh tinggi, tercermin dari peningkatan penjualan sepeda motor serta penumpang angkutan rel, laut, dan udara.

BPS juga melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III/2024 sebesar 4,95%. Lajunya lebih lambat dari kuartal II/2024 sebesar 5,05% tetapi sedikit lebih tinggi dari kuartal III/2023 sebesar 4,94%.

PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal III/2024 mencapai Rp5.638,9 triliun. Adapun, PDB berdasarkan harga konstan mencapai Rp3.279,6 triliun.

"Ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% sepanjang periode Januari—September 2024," ujar Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih mengkaji opsi skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran. Salah satu pilihannya, mengubah subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Dengan konsep BLT, maka BBM akan dipasarkan di harga pasar. Masyarakat tak mampu akan membeli BBM dengan harga pasar ditambah uang BLT.

Adapun harga BBM subsidi jenis Pertalite besutan PT Pertamina (Persero) saat ini dipatok Rp10.000 per liter. Namun, harga BBM beroktan (RON) 90 itu bukan harga asli karena telah disubsidi pemerintah.

Jika dibandingkan dengan harga BBM Vivo dengan nilai oktan yang sama, yakni 90, harga BBM setara Pertalite dipatok Rp12.090 per liter per November 2024 ini. Dengan kata lain, sebagai gambaran harga asli Pertalite berada di level Rp12.000-an per liter.

Lantas, berapa sebenarnya besaran BLT ideal jika skema subsidi BBM diubah?

Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menuturkan total anggaran untuk BLT BBM biasanya akan lebih kecil dari anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak tersebut.

Pasalnya, target penerima BLT sangat spesifik, hanya untuk kalangan terbatas yang dianggap layak. Ini berbeda dengan subsidi BBM yang saat ini berlaku, yakni cenderung umum.

Dalam Buku II Nota Keuangan 2025, outlook subsidi energi pada 2024 adalah sebesar Rp192,75 triliun. Angka tersebut terdiri dari subsidi BBM, LPG, dan Listrik. Untuk subsidi BBM dan LPG 3 kg angkanya diperkirakan mencapai Rp112,02 triliun. Sementara, Rp80,72 triliun sisanya untuk subsidi listrik.

Sementara terkait besaran ideal BLT subsidi BBM, Ronny mengatakan hal itu tergantung pada kebijakan pemerintah nantinya.

"Soal besaran, saya kira, tergantung political will pemerintah di satu sisi dan kalkulasi pemerintah atas pertambahan beban biaya hidup masyarakat pasca pencabutan BBM di sisi lain," kata Ronny kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Kendati, berdasarkan hitungannya, BLT subsidi BBM paling sedikit bisa mencapai Rp180.000 per bulan per penerima manfaat. Angka tersebut didapat dari asumsi pengembalian harga BBM sesuai keekonomiannya menggerus pendapatan masyarakat sekitar Rp3.000 per liter.

Lalu, dengan asumsi satu orang mengonsumsi 2 liter per hari, maka ada pertambahan beban biaya Rp6.000 per hari. Kemudian, angka itu dikali 30 hari, hasilnya setara dengan Rp180.000 per bulan.

Namuna, kata Ronny, itu adalah hitungan terbatas. Sebab, kenaikan harga BBM berpotensi mentriger melambungnya harga bahan pokok dan barang lain.

"Sehingga pertambahan beban pengeluaran masyarakat akibat multiplier effect dari kenaikan harga BBM juga perlu dihitung. Sehingga angka ideal BLT bisa lebih dari Rp180.000, mungkin Rp250.000 per bulan per kepala," jelas Ronny.

Setali tiga uang, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan subsidi energi diganti ke BLT di satu sisi bisa hemat impor BBM sekaligus memangkas signifikan anggaran subsidi. Ini juga memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.

Meski demikian, perlu diperhatikan fakta bahwa pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin. Oleh karena itu, jika mekanismenya mau diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class juga.

Apalagi, Bhima menyebut aspiring middle class atau orang yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi penduduk Indonesia.

"BLT kan cuma menyasar ke orang miskin, sementara kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi bbm karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin," kata Bhima.

Dia khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan. Selain itu, inflasi bisa naik karena pengguna BBM subsidi faktanya juga pelaku usaha UMKM.

"Perlu dikaji implikasi ke naiknya beban biaya operasional pelaku usaha kecil dan mikro. Jika tidak hati-hati khawatir konsumsi rumah tangga bisa tumbuh dibawah 4% year on year tahun depan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperkirakan volume impor barang tekstil dan sepatu yang masuk secara ilegal ke pasar domestik mencapai 2 juta pasang per hari. Hal ini lantaran ada berbagai motif importir yang memanfaatkan celah regulasi Indonesia.

Wakil Ketua Umum API, Ian Syarif mengatakan Indonesia memiliki sejumlah aturan pembatasan dan perlindungan industri, kendati implementasinya masih disalahgunakan oleh oknum.

“Kami mencatat justru jumlah ilegal ini bisa mencapai 2 juta piece per hari dari sepatu dan tekstil, jumlah PPN yang bisa diraup kalau ilegal ini ditutup itu cukup signifikan sekitar 30 triliun per tahun," kata Ian dalam RDPU Baleg DPR RI, dikutip Rabu (5/11/2024).

Di samping itu, jumlah trade remedies atau instrumen perlindungan perdagangan Indonesia masih jauh lebih rendah ketimbang negara-negara produsen tekstil besar lainnya, seperti China, Amerika Serikat, maupun Uni Eropa.

Misalnya, Indonesia hanya memiliki 350 non tarifd barriers, sedangkan di AS mencapai 6.665 instrumen perlindungan, China sebanyak 2.223 instrumen dan Uni Eropa sebanyak 2.822 instrumen.

"Indonesia memiliki regulasi yang lemah di mana izin impor untuk pakaian jadi kita itu jauh lebih mudah dibanding ketika kita mau impor bahan baku tekstil, misalnya," tuturnya.

Di samping itu, Ian menerangkan sejumlah motif oknum yang memanfaatkan lemahnya regulasi perdagangan Indonesia. Pertama, terkait kehadiran pedagang langsung China tanpa izin tinggal yang memasarkan produknya di pasar dalam negeri, baru-baru ini telah dideportasi oleh Dirjen Imigrasi.

Pedagang asal China disebut banyak membuka tokonya di pusat perbelanjaan tekstil di Mangga Dua Jakarta, Cigondewah Bandung, Pekalongan hingga Tegal.

"Ini terjadi di Pasar Bandung, saat itu di demo oleh para pemilik toko dan mereka komplain ke Dirjen Imigrasi dan orangnya sudah dipulangkan, ketika tertangkap pasport nya itu milik orang yang sudah meninggal," jelasnya.

Tak hanya itu, berbagai cara yang dilakukan oknum lainnya yaitu dengan memasukkan barang ke Indonesia dengan borongan, barang kiriman, under voice, jual beli PI, dan menjual barang tanpa PPN.

"Instagram blogger dari Indonesia itu pergi kesana dan mereka memakai loop hole yang ada di beberapa PMK kita tentang barang bawaan sekitar US$500 untuk barang bawaan penumpang dan US$1.500 untuk pengiriman oleh pekerja luar negeri," tuturnya.

Lewat motif dan celah tersebut, volume impor ilegal pun makin melimpah dengan harga yang kelewat murah. Ian menerangkan bahwa industri tidak dapat menghadapinya karena IKM menjual baju misalnya dengan harga Rp25.000 per pasang.

Sementara, barang impor ilegal dijual dengan harga 50.000 per kilo sehingga per pasang bisa dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp5.000 per pasang.

"Jauh di bawah harga produksi kita bahkan harga produksi yang sudah di IKM pun yang di mana para IKM itu menggaji karyawannya itu mungkin sekitar Rp80.000-Rp100.000 per hari," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor kawakan Lo Kheng Hong buka-bukaan soal nasib kepemilikan saham DILD dan pandangannya soal insentif sektor properti.

Rapor saham emiten properti PT Intiland Development Tbk. (DILD) tengah memerah dalam 5 hari terakhir. Banderol Rp181 pada akhir perdagangan Senin (4/11/2024) mencerminkan koreksi 5,73% sepanjang periode tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 tercatat mencapai 4,95% (year-on-year/YoY).

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal III/2024 mencapai Rp5.638,9 triliun. Adapun, PDB berdasarkan harga konstan mencapai Rp3.279,6 triliun.

Dia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi RI kuartal III/2024 tumbuh 4,95% dari pergerakan kuartal II/2023. Namun, pada kuartal II/2024 pertumbuhan ekonomi masih lebih tinggi, yakni 5,05% (YoY).

"Industri pengolahan menjadi sumber terbesar [pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024]," ujar Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/11/2024).

Menurut BPS, seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Sejumlah kontributor pertumbuhan di antaranya adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan.

Sebelumnya, konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg menghasilan nilai tengah (median) proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5%. Berdasarkan proyeksi itu, terdapat peluang pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024 lebih rendah dari kuartal sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu.

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang memperkirakan produk domestik bruto (PDB) akan tumbuh 5% (YoY) pada kuartal III/2024.

Sementara secara kuartalan hanya akan tumbuh 1,56% terhadap kuartal II/2024, jauh lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang sebesar 3,79% terhadap kuartal I/2024.

Lemahnya ekonomi Indonesia ini akibat tak ada momen pendorong seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) selayaknya kuartal pertama dan kedua tahun ini. Alhasil, konsumsi masyarakat berpotensi lebih rendah.

Di sisi lain, investasi yang tumbuh melambat pada kuartal III/2024 akan berdampak pada kontribusi pertumbuhan PDB.

"Pertumbuhan tertekan karena konsumsi dan PMTB. Tidak ada momen hari besar lagi, sementara ada musim tahun ajaran baru sekolah yang mana daya beli agak melambat," ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Bisnis.com, MUARA ENIM - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) memberikan bantuan iuran untuk perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 500 pekerja rentan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Pekerja rentan adalah pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal dengan kondisi kerja jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim.

Penyerahan kartu peserta yang mendapat bantuan iuran dilaksanakan di Balai Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan pada Kamis (31/10/2024). Sebanyak 357 pekerja rentan berasal dari Kecamatan Lawang Kidul dan 143 pekerja rentan dari Kecamatan Muara Enim.

H. Henky Putrawan, Pj Bupati Muara Enim, menyambut baik inisiatif PTBA yang telah memberikan dukungan sosial-ekonomi kepada masyarakat rentan di Kabupaten Muara Enim.

Perbesar

"Saya berterima kasih kepada Bukit Asam dan berharap lebih banyak perusahaan yang terlibat, baik BUMN maupun swasta, turut mendukung perlindungan sosial bagi pekerja rentan di wilayah kita," ujarnya.

Henky berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan keterlibatan lebih banyak perusahaan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Muara Enim, sehingga masyarakat dapat bekerja dengan rasa aman.

Hartono, VP Sustainability PT Bukit Asam Tbk (PTBA), menyampaikan bahwa program ini telah dirancang sejak Mei 2024 melalui komunikasi intensif dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintahan setempat untuk menentukan penerima manfaat di wilayah tersebut.

"Kami berharap program ini dapat memberikan ketenangan dan perlindungan yang memadai bagi para pekerja rentan, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang," ujar Hartono.

Sonny Alonsye, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim, mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan PTBA, serta dukungan dari Pemkab Muara Enim dalam pelaksanaan program ini.

Perbesar

"Semoga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para pekerja dan menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut serta dalam meningkatkan jaminan sosial bagi para pekerja," ucap Sonny Alonsye.

Program ini merupakan kolaborasi antara PTBA, Kejaksaan Negeri Muara Enim, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sejalan dengan Surat Edaran Bupati Muara Enim tentang pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk mendukung pekerja rentan di Kabupaten Muara Enim.

Turut hadir dalam acara ini, antara lain Deddy Arianto, Ketua DPRD Muara Enim; Kompol Roy Arpian Tambunan, Wakil Kepala Polres Muara Enim; perwakilan Kodim 404 Muara Enim, serta sejumlah kepala dinas terkait, camat, dan kepala desa.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono bakal dilantik hari ini sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Melansir laman YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan Basuki bakal dilakukan pada pukul 11.00 WIB.

Adapun, Basuki bakal dilantik bersama dengan pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Sisa Masa Jabatan 2022 – 2027, pelantikan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi nasional, serta Keanggotaan komisi Kepolisian asional Masa Jabatan Tahun 2024 – 2028.

Sebelumnya, Basuki memang sempat menjelaskan bahwa dirinya bakal menjadi pejabat definitif Kepala Badan Otorita IKN (OIKN), menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

"Saya masih di OIKN, tapi sekarang Plt-nya sudah berhenti. Sekarang [surat keterangan bakal menjadi pejabat definitif] diurus oleh Bapak-Bapak Setneg," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Namun demikian, Basuki belum dapat memastikan kapan surat keputusan (SK) penetapan dirinya sebagai Kepala OIKN definitif bakal keluar. Yang jelas dia menegaskan bahwa hal itu bakal dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya.

Di sisi lain, Basuki menyebut bahwa Presiden Prabowo memang berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di IKN. Adapun, fokus pembangunan selanjutnya yakni pembangunan gedung-gedung parlemen dan lembaga yudikatif.

"Jadi dalam berapa tahun, dua tahun nanti bangunan Yudikatif dan Legislatif harus dibangun, seperti gedung DPR hingga gedung MPR," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan Bhumandala Award 2024. Kali ini, Muba mendapatkan Bhumandala Rajata (Medali Perak) dalam kategori Kabupaten Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan IG.

Penghargaan ini melengkapi keberhasilan Muba yang sebelumnya juga meraih Bhumandala Award, yakni Bhumandala Rajata pada 2020 dan Bhumandala Ariti pada 2022. Pada tahun 2024 ini, Muba kembali meraih Bhumandala Rajata.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Antonius Bambang Wijanarto di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Senin malam (4/11/2024).

Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai menjelaskan bahwa penyelenggaraan Penghargaan Bhumandala 2024 memasuki tahun kesepuluh sejak pertama kali digelar pada 2014.

“Tahun ini, evaluasi tidak hanya dilakukan pada kinerja simpul jaringan informasi geospasial, tetapi juga mencakup penyelenggaraan nama rupabumi, informasi geospasial tematik, serta batas desa/kelurahan. Proses evaluasi telah mencapai tahap akhir, dan kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Muba atas pencapaian ini,” tutunya dalam keterangan pers Dinkominfo Muba.

Sementara itu, Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi yang menerima langsung penghargaan ini, menyampaikan rasa terima kasih kepada Badan Informasi Geospasial atas kepercayaan yang diberikan.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi bagi kami karena dianggap telah berhasil dalam mengembangkan dan memanfaatkan simpul jaringan IG dari seluruh OPD secara optimal,” ujarnya.

Dengan prestasi ini, lanjut Sandi, Muba semakin menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan informasi geospasial yang berkualitas, mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

Sandi juga menekankan harapannya agar Pemkab Muba secara berkelanjutan terus mengembangkan informasi geospasial ke depan yang lebih baik, karena merupakan salah satu dukungan untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik untuk masa depan Muba.

“Kami berkomitmen untuk menyediakan informasi geospasial yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat perkembangan informasi geospasial (IG) nasional dari tahun ke tahun semakin pesat. IG banyak dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, seperti perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, hingga mitigasi bencana. Melihat tingginya kebutuhan IG, pemerintah meluncurkan sistem pengelolaan data geospasial yang kolektif, terukur, dan terintegrasi melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang diatur dalam Perpres No. 27/2014,” tambahnya.