Bisnis.com, JAKARTA - M2M dikabarkan akan menggelar konser reuni mereka di Indonesia pada 25 April 2025.

Konser ini masuk dalam rangkaian tur "The Better Endings Tour 2025", yang akan digelar di Ecovention Hall Ancol, Jakarta Utara.

"Jakarta! We’re coming to see you on April 26th! Tickets are available from November 6th", tulis akun Instagram @marit2marion.

Harga tiket konser M2M dibanderol dengan Harga mulai Rp1,2 juta hingga yang termahal Rp2,1 juta.

Profil M2M

M2M merupakan grup duo yang cukup terkenal bagi generasi milenial. Mereka menjadi idola para remaja di awal tahun 2000-an.

Grup musik ini memulai karier mereka saat masih di usia belia. Sebelum menjadi M2M, grup ini mulanya diberi nama Hubba Bubba dengan jumlah personel 3.

Namun setelah itu, grup tersebut hanya memiliki 2 anggota saja. Kemudian Marion dan Marit membentuk M2M.

Grup ini mulai terkenal setelah mengeluarkan single "Don't Say You Love Me" pada 1999. Setelah itu, album pertama "Shades of Purple" yang berada di label Atlantic Record sukses besar.

Banyak orang mulai mengenal mereka. Beberapa lagu yang paling terkenal yakni "The Day You Went Away", "Mirror Mirror" dan "Pretty Boy".

Kemudian album kedua mereka berjudul "The Big Room" akhirnya rilis di tahun 2001.

Tak lama, Marion memutuskan untuk bersolo karier dan meninggalkan M2M. Sedangkan Marit berhenti bermusik dan memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Oslo.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengumpulkan para CEO kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk membahas proyeksi lifting minyak.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pekan lalu itu, Dwi mengingatkan agar KKKS untuk getol menggenjot lifting minyak. Apalagi, pemerintah sebelumnya menitipkan pesan agar lifting minyak tak turun seliterpun.
Oleh karena itu, Dwi meminta seluruh pimpinan KKKS memiliki sense of crisis dan sense of urgency terkait situasi lifting minyak yang masih belum mencapai target.
Dia menekankan bahwa peningkatan lifting migas bisa terlaksana jika semua kegiatan-kegiatan utama yang berkontribusi dalam menambah produksi bisa dijalankan.
"Jika hingga sekarang ini pencapaian kegiatan pemboran sumur pengembangan, workover dan well service masih dibawah target, maka akan sulit untuk bisa meningkatkan produksi minyak dan gas”, ujar Dwi melalui keterangan resmi dikutip Rabu (23/10/2024).
Dwi menjelaskan pihaknya terus melakukan terobosan dan langkah-langkah out of the box untuk mendorong peningkatan lifting migas. Dia menyebut, terdapat empat kegiatan utama hulu migas yang berdampak langsung terhadap penambahan produksi migas yaitu kegiatan pemboran sumur pengembangan, well service, workover serta proyek-proyek hulu migas.
Dia pun meminta para CEO KKKS untuk ikut mendukung dan menjalankan visi tersebut. Untuk 2024, SKK Migas dan KKKS telah menetapkan work, program and budget (WPnB) kegiatan pemboran sumur pengembangan, well service dan workover secara masif dan agresif.
Menurut Dwi, hal ini terlihat dari target pemboran sumur pengembangan yang meningkat sebesar 17%, kegiatan workover ditargetkan meningkat 43% dan kegiatan well service ditargetkan meningkat 40%.
Dia pun menyampaikan bahwa program dan dana yang sudah disetujui di WPnB 2024 harus bisa dilaksanakan secara optimal. Pasalnya, target produksi dan lifting tersebut dapat dicapai jika seluruh program di WPnB dilaksanakan.
Lebih lanjut, Dwi mengajak para pimpinan KKKS untuk melakukan best effort dan kerja cerdas agar program-program yang sudah disetujui SKK Migas dalam WPnB 2024 bisa seoptimal mungkin dikerjakan hingga akhir tahun.
“Kita tahu bahwa tahun 2024 tinggal 2 bulan dan sekian hari, tetapi hal ini bisa kita kompensasi dengan pelaksanaan kegiatan pemboran, well service dan workover dengan lebih baik, dari sisi proses, penggunaan teknologi, memperbanyak SDM yang dilibatkan, waktu kerja yang ditambah dan lainnya," kata Dwi.
"Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan bisa selesai lebih cepat dari pekerjaan di waktu normal”, imbuhnya.
Di sisi lain, Dwi pun memberikan apresiasi kepada KKKS yang hingga September 2024 telah menyelesaikan kegiatan sumur pengembangan, workover dan well service dengan jumlah lebih banyak dibandingkan capaian yang sama tahun lalu.
Lebih terperinci, kegiatan pemboran sumur pengembangan secara year-on-year (yoy) mencapai 109%, workover 120% dan well service 110%.
Dwi lantas minta agar di sisa tahun ini kecepatan penyelesaian kegiatan ditingkatkan. Hal ini agar semua sumber daya yang ada dapat dioptimalkan. Dengan begitu, produksi minyak dan gas bisa meningkat demi mencapai target lifting yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data SKK Migas, hingga September 2024, kegiatan pemboran sumur pengembangan sudah mencapai 634 sumur. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 583 sumur.
Adapun, untuk kegiatan work over telah diselesaikan 765 sumur. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 635 sumur.
Sementara itu, untuk well service hingga September 2024 sudah diselesaikan 27.868 kegiatan. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 25.406 kegiatan

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha empat penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending sepanjang tahun ini.

Beberapa penyelenggara P2P lending atau yang akrab disebut pinjaman online (pinjol) yang dicabut izinnya pada tahun ini yaitu TaniFund, Jembatan Emas, Dhanapala, dan Investree.

Langkah tersebut diambil karena ketidakmampuan perusahaan-perusahaan tersebut dalam memenuhi persyaratan modal minimum dan ketentuan pengawasan.

Berikut ulasan beberapa penyelenggara fintech P2P lending yang dicabut izinnya oleh OJK pada 2024:

• PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund)

OJK mencabut izin TaniFund pada 3 Mei 2024 karena tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan dari OJK. Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 tanggal 3 Mei 2024.

“Pencabutan ini dilakukan karena TaniFund telah dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Aman Santosa.

Aman memastikan regulator telah melakukan langkah-langkah pengawasan (supervisory actions) dan memberikan sanksi administratif secara bertahap sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU).

OJK juga telah melakukan komunikasi dengan pengurus dan pemegang saham secara intens untuk memastikan komitmen penyelesaian permasalahan TaniFund.

Namun demikian, lanjut Aman, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak dapat menyelesaikan permasalahan. “Sehingga TaniFund dikenakan sanksi pencabutan izin usaha,” katanya.

Terbaru, OJK menyebut tim likuidasi untuk proses pembubaran Tanifund sudah terbentuk. Pembentukan tim likuidasi diperlukan sebagai upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi pengguna serta pihak lain yang terkait TaniFund.

Perusahaan wajib melakukan likuidasi dan menyediakan pusat informasi dan layanan pengaduan masyarakat/pengguna.

"Perusahaan telah menyelenggarakan RUPS [rapat umum pemegang saham] untuk memutuskan pembubaran dan menunjuk empat orang sebagai tim likuidasi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman pada 2 Oktober 2024.

• PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas)

Pada 30 September 2023, Jembatan Emas mengumumkan penutupan bisnis. Kabar tersebut pertama kali terungkap dari pengumuman resmi platform fintech P2P lending tersebut dalam laman resminya.

“Dengan berat hati, kami sampaikan bahwa sejak 30 September 2023 Jembatan Emas resmi berhenti melakukan kegiatan transaksi pendaftaran pengguna dan penyaluran pinjaman,” tulis manajemen Jembatan Emas dikutip dari laman resminya, Jumat (24/11/2023).

Manajemen Jembatan Emas menyebut tutupnya platform sehubungan dengan proses pengembalian izin usaha kepada OJK.

Mereka memastikan bahwa apabila ada hak dan kewajiban pembayaran pengguna termasuk kegiatan penagihan yang belum terselesaikan sebelum 30 September 2023 akan tetap berjalan dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang berlaku.

Kemudian pada Juli silam, OJK menyetujui pengembalian izin usaha Jembatan Emas. Persetujuan penjabutan izin ini ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-33/D.06/2024 tertangga 3 Juli 2024.

OJK mencatat Jembatan Emas mengajukan permohonan pengembalian izin usaha karena belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah direksi,

• PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala)

OJK menyetujui pengembalian izin Dhanapala melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-35/D.06/2024 tanggal 5 Juli 2024.

Dhanapala, sebelumnya mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai langkah strategis pemegang saham untuk melakukan sentralisasi kegiatan usaha Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) pada satu entitas, karena saat ini grup pemegang saham dari PT Semangat Gotong Royong memiliki dua entitas yang menjalankan kegiatan usaha LPBBTI.

• PT Investree Radika Jaya (Investree)

OJK mencabut izin usaha Investree berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 pada 21 Oktober 2024.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengungkapkan pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang LPBBTI, serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

“Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat," kata Ismail dalam keterangan resminya dikutip pada Senin (21/10/2024).

Sebelum mencabut izin, Ismail memastikan OJK telah meminta pengurus dan pemegang saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) pemegang saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Selain itu, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan pencabutan izin usaha.

Namun demikian, Ismail menyebut hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Sehingga Investree dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku," kata Ismail.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan logistik, J&T Express membeberkan rencana ekspansi untuk memperluas jangkauan layanan ke berbagai negara, termasuk rencana melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Key Account Manager J&T Express, Iwan Senjaya mengatakan sejauh ini layanan perseroan telah menjangkau 13 negara. Di antaranya termasuk China, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Singapura, UEA, Arab Saudi, Brasil, Meksiko, dan Mesir.

“Rencana ekspansi ke depannya kami masih akan lihat, karena kan total sekarang sudah 13 negara, dan kami lihat masing-masing negara ini memiliki tantangan yang berbeda-beda," ujar Iwan kepada Bisnis saat ditemui pada Selasa (22/10/2024).

Perlu diketahui, jaringan J&T Express telah memiliki lebih dari 300.000 personel layanan di seluruh dunia. Iwan mengatakan J&T akan fokus mengembangkan layanan logistik sambil melihat peluang negara baru untuk dijajaki.

"Ya, kami akan lihat negara mana, nanti kami akan coba lihat yang memang possible untuk menuju ke sana,” katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis, tahun lalu, J&T Global Express telah menggelar penawaran umum perdana atau IPO saham di Bursa Hong Kong dengan target dana hingga 3,92 miliar dolar Hong Kong (US$500,97 juta) atau Rp7,95 triliun. Saham perseroan resmi diperdagangkan pada Jumat, 27 Oktober 2023.

Mengacu prospektus IPO, J&T yang berbasis di Shanghai ini menawarkan sekitar 326,6 juta saham dengan harga 12 Dolar Hong Kong per saham.

Berdasarkan penilaian tersebut, J&T akan memiliki kapitalisasi pasar pasca-penerbitan sebesar 105,75 miliar Dolar Hong Kong (US$13,5 miliar). Dana IPO akan digunakan untuk memperluas jaringan logistik, meningkatkan infrastruktur, memperkuat kapasitas dan kemampuan penyortiran dan gudang di Asia Tenggara serta pasar lainnya.

Setelah menggelar IPO di Bursa Hong Kong, santer beredar kabar bahwa J&T Express juga akan menggelar IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) alias dual listing.

Menurut Iwan, rencana IPO di Indonesia itu belum akan dilakukan dalam waktu dekat ini, karena J&T memiliki beberapa pertimbangan sebelum menjadi perusahaan terbuka di Indonesia. Namun, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan J&T Express akan melantai di BEI ke depannya.

“Kalau dibilang IPO, siapa sih perusahaan yang tidak ingin IPO? Tentu kami ingin, karena menunjukkan bahwa suatu perusahaan tersebut bisa dibilang sudah matang. Namun kami ada beberapa pertimbangan,” jelas Iwan.

Dia pun mengakui bahwa setelah melakukan pencatatan saham di Bursa Hong Kong, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) siap memberikan dukungan bagi J&T Express untuk menggelar IPO di Indonesia.

“Waktu itu setelah kami listing di Hongkong pada Oktober 2023 lalu, kami langsung ditanya oleh Kemenkominfo terkait kapan rencana IPO di Indonesia, dan pihak Kemenkominfo menyatakan akan mendukung,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) melejit 9,76% pada perdagangan hari ini, Rabu (23/10/2024), seiring rencana perseroan yang akan melakukan konversi utang menjadi saham melalui skema private placement.

Berdasarkan data RTI, saham BNBR naik 9,76% atau 4 poin ke level Rp45 pada penutupan perdagangan sesi I hari ini. Sejak awal sesi, saham BNBR langsung tancap gas ke level Rp45 yang merupakan level harga tertinggi untuk hari ini. Dalam sebulan terakhir, saham Grup Bakrie tersebut telah melonjak 25%. Meski begitu, sepanjang tahun berjalan 2024, saham BNBR masih terkoreksi 10%.

Pada perdagangan hari ini, tercatat 23,86 juta saham BNBR ditransaksikan dengan nilai Rp1,07 miliar dan frekuensi transaksi 190 kali. Price to earnings ratio (PER) BUMI berada di 25,75 kali, sedangkan price to book value (PBVR) 2,36 kali. Kapitalisasi pasar perseroan mencapai Rp7,20 triliun.

Lompatan saham BNBR terjadi seiring rencana perseroan yang akan menjalankan konversi utang menjadi saham kepada Eurofa Capital Investment Inc. dan Silvery Moon Investment Ltd. atau SMIL melalui skema private placement Rp855 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi, konversi utang menjadi saham dilakukan dengan cara penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) alias private placement. Manajemen BNBR menjelaskan Europa dan SMIL selaku kreditur telah menyetujui perjanjian penyelesaian utang BNBR dengan menerima saham-saham baru setelah dilakukannya private placement.

Secara rinci, utang jangka panjang BNBR di Europa mencapai US$50 juta atau setara Rp770,8 miliar. Lalu, pos pinjaman jangka pendek BNBR kepada SMIL dengan jumlah tagihan sebesar Rp465,11 miliar.

Adapun, total utang BNBR di Eurofa dan SMIL yang akan dikonversi mencapai Rp855 miliar. Dengan harga konversi Rp64 per saham, maka kreditur akan memiliki saham biasa Seri E total sebesar 7,7% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah dilakukannya PMTHMETD.

Eurofa akan menggenggam 11,71 miliar (11.718.750.000) lembar saham BNBR. Sementara, SMIL menggenggam 1,64 miliar (1.640.625.000) lembar saham BNBR.

Pelaksanaan PMTHMETD untuk menjalankan konversi saham itu akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada bulan depan, 28 November 2024.

Manajemen BNBR menjelaskan bahwa dengan dilakukannya transaksi konversi utang menjadi saham-saham baru melalui mekanisme PMTHMETD, perseroan dapat memperbaiki posisi keuangannya.

"Perseroan akan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan yang berkurang, dan arus kas yang lebih kuat di masa yang akan datang," tulis Manajemen BNBR di keterbukaan informasi pada Selasa (22/10/2024).

Setelah rencana PMTHMETD, total liabilitas perseroan diproyeksikan akan menurun menjadi Rp3,62 triliun, dari posisi liabilitas per semester I/2024 sebesar Rp3,73 triliun.

Di sisi lain, dengan dilakukannya konversi utang melalui private placement, kepemilikan saham pemegang saham lama BNBR akan mengalami penurunan yaitu terdilusi sebesar 7,7%.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan seluruh proyek strategis nasional (PSN) akan berada di bawah pemantauan agar selesai tepat waktu.

Gibran menegaskan bahwa dirinya sudah berbagi tugas dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu tugas yang diberikan Prabowo kepada Gibran yaitu memastikan semua pembangunan PSN berjalan sesuai timeline.

"Kita ini kan pembantunya Presiden, kita harus pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan ini bisa tereksekusi dengan baik, sesuai timeline yang ada," tuturnya usai meninjau makan gratis di SMAN 270 Jakarta Timur, Rabu (23/10).

Gibran mengatakan bahwa pihaknya juga sudah meninjau sejumlah PSN antara lain MRT, LRT serta Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC) di Cibubur Jakarta Timur setelah dirinya dilantik.

"Kemarin kita ngecek MRT, LRT, lalu ada tempat ini apa, sport center yang ada di Cibubur. Nanti kita akan cek tempat-tempat lain juga," katanya.

Dia menegaskan tidak akan berhenti untuk meninjau semua PSN di Indonesia sebelum diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto nanti.

"Yang jelas kita pastikan lokasi-lokasi ini terutama yang proyek strategis nasional ini agar bisa berjalan dengan baik sebelum diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo. Terima kasih ya. Terima kasih," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru dari Inventure bertajuk Indonesia Industry Outlook 2025 menunjukkan bahwa 2 dari 3 kelas menengah dari generasi Z alias Gen Z pesimistis bisa membeli rumah untuk tiga tahun ke depan.

Founding Chairman Indonesia Industry Outlook Yuswohady menjelaskan, survei menanyakan kepada kelas menengah Gen Z: dengan tingkat pendapatan saat ini, apakah yakin dalam tiga tahun ke depan bisa membeli (menyicill/tunai) rumah pertama? Hasilnya, 65% merasa tidak yakin dan 35% merasa merasa yakin.

"2 dari 3 Gen Z itu pesimis punya rumah," jelas Yuswohady dalam acara Indonesia Industry Outlook 2025 Conference di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Kepada 65% Gen Z yang pesimis, kembali ditanyakan: apa alasan Anda tidak mampu membeli (menyicil/tunai) rumah pertama dalam tiga tahun ke depan?

Hasilnya, tiga alasan terbesar yaitu harga rumah semakin tinggi (80%), pendapatan terlalu kecil (45%), dan pekerjaan yang tidak tetap (34%).

Secara khusus, Yuswohady menyoroti alasan yang ketiga. Ketika ditanya, sambungnya, Gen Z lebih memilih bekerja sebagai content creator/dropshipper/reseller/entrepreneur daripada kerja di kantor atau pabrik.

"Mereka lebih memilih pekerjaan yang sifatnya gig worker karena fleksibel waktu dan segala macam. Bagus ya, tapi jeleknya adalah pendapatan tidak tetap, jadi rentan," ujarnya.

Lebih lanjut, survei juga menemukan bahwa mayoritas Gen Z merasa mampu membeli rumah secara kredit dengan tenor cicilan berdurasi 15—20 tahun (54%). Sementara itu, ada 36% Gen Z yang merasa mampu membeli rumah dengan tenor 20—30 tahun dan hanya 10% dengan tenor di bawah 15 tahun.

Lalu, Gen Z juga merasa skema kepemilikan rumah yang paling memungkinkan adalah sewa dengan opsi beli (38%) dan sewa/kontrak (34%). Sementara itu, yang merasa mampu memiliki rumah dengan skema KPR bank hanya 14%, bangun sendiri bertahan hanya 8%, dan pindah ke daerah yang lebih murah harga propertinya hanya 6%.

Sebagai informasi, riset ini dilakukan terhadap 450 responden yang terdiri dari kelas menengah generasi Milenial dan Gen Z dengan metode wawancara tatap muka pada September 2024. Survei dilakukan di lima kota besar yaitu Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Beleid yang diteken oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober ini mengatur bahwa perkebunan dan komoditas perkebunan yang akan diatur oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Dalam pasal 20 ayat 1, Badan Pengelola Dana dibentuk oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara membentuk Badan Pengelola Dana di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara,” bunyi beleid itu, dikutip Rabu (23/10/2024).

Secara terperinci, Badan Pengelola Dana Perkebunan ini dibentuk untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Melalui pasal 11 ayat 1, dijelaskan bahwa dana yang dihimpun akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

“Penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan,” bunyi dokumen tersebut.

Lantas, bagaimana dengan nasib Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS)?

Pasal 33 Perpres 132/2024 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun demikian, Pasal 31 beleid tersebut menyatakan bahwa BPDPKS tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Badan Pengelola Dana oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Adapun penetapan organisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan paling lambat dilakukan tiga bulan, terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan, sempat membahas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Pengelolaan dana perkebunan, sebelumnya hanya diperuntukkan untuk kelapa sawit. Pemerintah berencana untuk memperluas pengelolaan dana perkebunan untuk komoditas lain seperti kakao dan kelapa.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi di sektor perkebunan, bukan hanya kelapa sawit saja.

“Makanya kemarin BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP. Pembiayaan perkebunan, termasuk di dalamnya kakao, kelapa, dan karet,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono telah mendarat di Kazan, Rusia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-16 BRICS yang dibuka Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia mengonfirmasi tibanya Menlu Sugiono di Rusia pada Selasa (22/10/2024) malam waktu setempat (Rabu pagi WIB).

Dalam unggahan di akun resmi X (Twitter) Kedubes Rusia yang diposting pada Rabu (23/10/2024), Sugiono terlihat disambut oleh sejumlah pejabat Rusia.

Kunjungan ke RUsia ini merupakan yang pertama kali bagi Sugiono usai dilantik menjadi Menlu di kabinet merah putih oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam KTT BRICS ini, Sugiono akan bertemu dengan sejumlah kepala negara anggota BRICS serta negara undangan lainnya, termasuk Presiden China Xi Jinping.

"Menlu Sugiono hari ini bertolak ke Kazan, Rusia, untuk memenuhi undangan KTT BRICS Plus 2024 yang akan diselenggarakan oleh Presidensi Rusia pada tanggal 23-24 Oktober 2024," dalam siaran pers Kemlu, Rabu (23/10/2024).

Dalam keterangan resmi, kehadiran Sugiono di KTT itu merupakan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum internasional dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk anggota BRICS.

Nantinya di KTT BRICS 2024, Sugiono akan menyerukan terkait soal pentingnya perdamaian, persatuan negara berkembang yang berpengaruh untuk menciptakan tatanan dunia yang adil dan setara.

"Indonesia menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, [hingga] meningkatkan solidaritas," tambah Kemlu.

Selama di Rusia, Sugiono tak hanya menghadiri KTT, namun juga diagendakan bertemu dengan sejumlah negara sahabat untuk membahas soal isu bilateral.

Sebagai informasi, BRICS merupakan forum kerja sama yang dibentuk Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan untuk membahas isu-isu global terkini.

Pada awal tahun 2024, sejumlah negara seperti UAE, Iran, Mesir, Ethiopia telah bergabung menjadikan keanggotaannya kini 9 negara.

Adapun, kelompok BRICS itu menyumbang 45% populasi dunia dan 35% perekonomian dunia, berdasarkan kemampuan daya beli.

Bisnis.com, JAKARTA – Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari posisi Komisaris Independen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) atau SIG usai dilantik sebagai Menteri Agama oleh Presiden Prabowo Subianto.

Melansir keterbukan informasi di Bursa Efek Indonesia, Rabu (23/10/2024), Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia Vita Mahreyni mengatakan perseroan telah menerima surat pengunduran diri Nasaruddin Umar pada 21 Oktober 2024.

“Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Nasaruddin Umar, selaku Komisaris Independen sejalan dengan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Menteri Agama Republik Indonesia periode 2024 – 2029,” ucap Vita.

Dia menambahkan perseroan akan mengikuti dan menjalankan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, serta perundang-undangan. Hal ini termasuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Nasaruddin Umar menjabat Komisaris Independen Semen Indonesia sejak 2017. Kini, pria kelahiran Sulawesi Selatan pada 23 Juni 1959 itu resmi menjabat sebagai Menteri Agama menggantikan Yaqut Cholil Qoumas.

“Saya betul-betul sangat surprise ya. Saya enggak menyangka dan saya kaget, saya enggak pernah membayangkan,” ujar Nasaruddin usai dipanggil Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, 14 Oktober 2024.

Nasaruddin meraih gelar doktorandus bidang syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang atau yang sekarang dikenal sebagai Universitas Islam Negeri atau UIN Makassar-Sulawesi Selatan pada 1984.

Dia kemudian meraih gelar magister dan doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau sekarang UIN Syarif Hidayatullah masing-masing pada 1992 dan 1998.

Diketahui, Nasaruddin pernah menjabat Komisaris PT Balai Pustaka selama 2008-2012, pakar pemikiran Islam pada Komite Perbankan Syariah 2008-2013, Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia pada 2012-2013, dan Dewan Pengawas Perum Jaminan Kredit Indonesia 2014 - 2016.

Di dunia akademis, dia pernah mengemban tugas sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN Syarif Hidayatullah pada 2000 dan menjabat Rektor Institut Perguruan Tinggi Al-Qur’an, Jakarta pada 2005-2013.

Sementara itu, di pemerintahan, Nasaruddin sempat dipercaya sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia 2006-2011 dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia pada 2012-2014.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Koordinator bidang PerekonomianAirlangga Hartartomengungkapkan Indonesia terbuka dalam menjajaki keanggotaan bersama kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau dikenal denganBRICS.

Airlangga menuturkan bahwa Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait hal tersebut. Di mana akan menjajaki semua blok yang ada.

“BRICS kan salah satu dari arahan bapak presiden, karena jelas dalam pidatonya, kita non blok, maka semua blok kita monitor dan kita jajaki,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Rabu (22/10/2024).

Dirinya tidak dapat memastikan kehadiran Prabowo dalam BRICS. Namun, akan ada perwakilan Indonesia yang terbang menuju Kota Kazan, Rusia, yang menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS. KTT tersebut digelar pada 22—24 Oktober 2024.

Terbukti pada pagi hari ini, Menteri Luar Negeri Sugiono telah berangkat ke Kaza, Rusia untuk menghadiri KTT BRICS Plus 2024 yang dibuka oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, kehadiran menteri yang baru beberapa hari sejak dilantik tersebut, merupakan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum internasional dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk anggota BRICS.

"Indonesia menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, [hingga] meningkatkan solidaritas," tulis Kemenlu.

Dari mulanya 4 negara, kini puluhan negara berbondong-bondong mendaftar untuk bergabung dengan BRICS.

Pada awal tahun 2024, sejumlah negara seperti UAE, Iran, Mesir, Ethiopia telah bergabung menjadikan keanggotaannya kini 9 negara.

Adapun pada pertengahan tahun lalu, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi kandidat kuat untuk masuk organisasi tersebut.

Meski demikian, pemerintah Indonesia lebih memilih melakukan aksesi keanggotaan dengan anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).

Bisnis.com, JAKARTA -- Mabes Polri menyampaikan telah mengajukan perwira menengah (Pamen) Kombes Ahrie Sonta untuk menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menggantikan Mayor Teddy Indra Wijaya.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunojoyudo Wisnu Andiko mengatakan Ahrie Sonta dinilai menjadi salah satu pejabat kombes terbaik yang diajukan Polri untuk jadi ajudan Prabowo.

"Ahrie Sonta yang diajukan sebagai salah satu calon untuk ajudan presiden republik Indonesia saat ini bapak presiden Prabowo Subianto," ujarnya kepada wartawan, Rabu (23/10/2024).

Hanya saja, Trunoyudo tidak menjelaskan lebih rinci terkait pencalonan Ahrie Sonta dan anggota lainnya yang telah diajukan untuk menjadi Prabowo itu.

Sebelumnya, Mabes TNI juga telah menyampaikan sejumlah nama yang akan menjadi ajudan Prabowo. Salah satunya, Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto.

Kolonel Wahyo merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) Tahun 2001 yang saat ini berdinas sebagai Komandan Grup 2 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat.

Selanjutnya, kolonel Pnb Anton Palaguna. Dia merupakan penerbang pesawat tempur TNI AU lulusan Akademi Angkatan Udara Tahun 2000.

Selain itu, dia juga sempat menjadi Asisten Operasi Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I dan Komandan Skadron Udara 11 Lanud Hasanuddin.

Adapun, Letkol Laut (P) Romi Habe Putra juga telah diajukan untuk menjadi ajudan Prabowo. Romi ini merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Tahun 2002, dan saat ini berdinas Komandan KRI Sultan Hasanuddin-366.