IDXChannel - China International Capital Corp (CICC) berencana memperluas bisnisnya di Asia Tenggara. Bank investasi tersebut bakal membuka kantor di Indonesia dan Malaysia.

Dilansir dari Reuters pada Kamis (4/7/2024), bank investasi yang sebagian dimiliki pemerintah tersebut baru saja membuka kantor perwakilan di Vietnam bulan lalu.

“CICC berencana memperluas kehadirannya di pasar (Asia Tenggara) lainnya pada masa mendatang,” kata Kepala Departemen Perbankan Investasi Wang Shuguang, kepada Reuters.

Didirikan pada 1995, CICC merupakan bank investasi tertua di China dan salah satu firma keuangan terbesar di Negeri Tirai Bambu tersebut.

“CICC melihat peluang bisnis di negara-negara dan pasar-pasar ini dan ingin membuka kantor agar bisa lebih dekat dengan klien lokal,” kata Wang, yang mengepalai lebih dari 2 ribu bankir investasi di CICC.

Wang tidak mengungkapkan berapa banyak CICC berencana untuk berinvestasi atau berapa banyak orang yang akan dipekerjakan untuk memperluas jangkauannya ke Asia Tenggara. Dia juga tidak menyebutkan target pendapatan atau kesepakatan apa pun dari wilayah tersebut.

Sektor bank investasi China saat ini tertekan lesunya aktivitas pembuatan kesepakatan. Negeri Tirai Bambu tersebut juga menghadapi lambatnya perekonomian dan meningkatnya ketegangan geopolitik. (WHY)

KOMPAS.com - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Teddy Anggoro menyampaikan pandangannya mengenai kompleksitas kasus hukum yang salah satunya melibatkan ahli waris PT Krama Yudha dalam web seminar (webinar) bersama Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMMH)-Universitas Indonesia (UI) pada Kamis (27/6/2024).

Dalam webinar bertajuk “Mengungkap Sisi Gelap Dunia PKPU dan Kepailitan di Indonesia” itu, Teddy menyoroti berbagai aspek kontroversial dan menarik perhatian terkait kasus tersebut.

Teddy mengkritisi banyak hal dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran (PKPU), termasuk peran kurator dan hakim pengawas, serta masalah judicial review atau hak uji materi terhadap undang-undang (UU) kepailitan dan PKPU.

"Sisi gelapnya sudah mulai di situ, ditambah lagi banyaknya judicial review terhadap UU kepailitan dan PKPU,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (2/7/2024).

Pandangan Teddy sangat relevan dalam kasus yang melibatkan warga negara asing (WNA) sebagai ahli waris PT Krama Yudha.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Heneng Pujadi dan Betsji Siske Manoe sebagai Hakim Anggota I memutuskan untuk menyatakan pailit terhadap Rozita dan Ery, ahli waris Eka Said, yang berkewarganegaraan Singapura.

Putusan tersebut menghadapi dissenting opinion dari Hakim Anggota II, Darianto, yang menganggap bahwa debitur tidak pantas untuk diurus dalam PKPU karena hanya berperan sebagai ahli waris.

Adapun putusan dengan nomor perkara PKPU NO.226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST yang dijatuhkan pada 31 Mei 2024 ini telah menimbulkan berbagai pandangan dan perdebatan dalam masyarakat hukum.

Teddy menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam proses hukum, terutama dalam kasus kepailitan dan PKPU.

"Bayangkan jika isu integritas ini masih ada, ketika pihak seperti kurator dan hakim pengawas memiliki kekuasaan besar. Jika mereka tidak berintegritas, hal ini bisa menimbulkan masalah yang serius," ucapnya.

Menurutnya, dengan banyaknya kasus yang ada, terutama masalah ahli waris PT Krama Yudha kali ini, menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia tidak memiliki integritas dan keadilan yang cukup dalam menangani perkara, terutama yang berkaitan dengan bisnis besar.

"Seolah-olah penerapan UU kepailitan ini diinterpretasikan secara sembarangan, sehingga hakim bisa memutuskan tanpa pertimbangan yang matang. Hal ini sangat fatal, dan UU ini perlu direvisi secara mendasar," imbuhnya.

Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa pembuktian sederhana atas keberadaan utang dan jatuh tempo adalah hal yang umum dalam proses kepailitan.

Di sisi lain, kuasa hukum ahli waris Krama Yudha, Damian Renjaan, juga mengungkapkan kejanggalan dalam proses PKPU dan menekankan pentingnya transparansi dalam proses tersebut.

"Pembuktian sederhana atas keberadaan utang dan jatuh tempo memang sudah menjadi hal lazim dalam proses kepailitan, tetapi masalahnya muncul ketika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, tetapi tetap dipaksakan," jelasnya.

Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Jane Aprilyani

KONTAN.CO.ID - Wacana pemberlakuan peraturan tersebut tertuang dalam pasal-pasal aturan pertembakauan yang tengah difinalisasi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan tentang peraturan pelaksanaan UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 menjadi polemik bagi pengusaha rokok di tanah air. Pedagang toko kelontong dan warung cemas dengan rencana pelarangan zonasi penjualan rokok 200 meter dari fasilitas pendidikan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunawan Sadikin menyebutkan bahwa RPP Kesehatan rencananya akan disahkan pada bulan Juni dimana dalam rancangan tersebut juga termasuk larangan zonasi 200 meter jual rokok.

Sebelumnya, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dr Ali Mahsun menegaskan penolakannya terhadap aturan zonasi penjualan rokok 200 meter seperti yang didorong dalam RPP Kesehatan sebagai peraturan pelaksana atas UU Kesehatan No 17 tahun 2023. Menurut Ali, ini adalah bentuk peraturan yang tidak adil, diskriminatif, dan menzolimi rakyat kecil.

Padahal para pedagang kecil ini berusaha untuk cari makan, memenuhi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak, “Pedagang, baik PKL, asongan, warung kelontong, dan UMKM lain berharap tidak terus-menerus disudutkan karena mereka sama sekali tidak bersalah. Rokok itu tidak dilarang di Indonesia!,” tegas Ali dalam keterangan yang diterima KONTAN, Kamis (4/7).

Para pelaku usaha rokok tanah air pun merasa cemas dengan aturan tersebut. Zae Janto, pedagang kelontong di Johar Baru menyebutkan bahwa aturan tersebut akan sangat merugikan. “Kapan aturan ini mau disahkan? Jelas sangat merugikan. Masa depan pedagang kecil seperti saya makin nggak jelas. Bisa tutup jualan kami, bisa mati usaha kami,” sebut pria yang berjualan di kawasan Jakarta Pusat ini.

Ia memaparkan selama menekuni usaha ini, penjualan rokok-lah yang menggerakkan pembeli untuk berbelanja produk lainnya seperti makanan dan minuman. Selain itu, penjualan rokok memberikan porsi sumbangsih total pendapatan yang cukup besar.

“Pedagang kecil seperti saya ini kan hanya berusaha memenuhi kemauan konsumen. Lagipula, konsumen membeli rokok itu juga dibarengi dengan belanja lain seperti makanan dan minuman," terangnya.

Zae pun berharap pemerintah seharusnya memberdayakan pedagang kecil bukan justru menghalang-halangi upaya mereka untuk mencari nafkah secara mandiri. “Kami ini perantau, kalau peraturannya sulit dan tidak adil seperti ini, sangat besar efeknya,” tegasnya.

Senada, Nunung, pedagang kelontong di kawasan Jalan Kawi-Kawi Bawah, Jakarta Pusat juga beranggapan pemberlakuan zonasi 200 meter penjualan rokok, juga akan menyulitkan usahanya. Ia membayangkan kesulitan ketika nantinya harus berhadapan dengan petugas keamanan. “Jangan sampai lagi harus berurusan sama Satpol PP. Kami cuma pedagang kecil. Sekarang barang-barang kebutuhan serba mahal, pendapatan juga tidak sebesar dulu. Janganlah dipersulit,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai melangsungkan serah terima 1.000 unit kendaraan listrik (EV) BYD batch pertama kepada pelanggan di Indonesia, Chairman BYD Wang Chuanfu dan timnya mengunjungi diler baru BYD Harmony di Sudirman.

Diler baru ini memiliki lokasi strategis di kawasan inti Jalan Sudirman, dikelilingi oleh gedung perkantoran kelas atas, bank, hotel mewah, pusat perbelanjaan, dan apartemen kelas atas.

Lokasinya yang berdekatan dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan Fortune 500, menjadikannya pusat merek mobil ternama internasional di Jakarta.

Dengan luas area 4.000 meter persegi, diler BYD Harmony Sudirman 4S dilengkapi dengan tempat parkir yang luas dan fasilitas pengisian daya canggih.

Dok. BYD Harmony Chairman BYD Wang Chuanfu kunjungi Dealer Harmony Sudirman

Diler ini juga memiliki bengkel purna jual seluas 2.000 meter persegi, dengan delapan stasiun pemeliharaan, serta layanan body and paint, yang memberikan pelanggan layanan komprehensif dari pemeliharaan rutin hingga perbaikan ahli.

Wang Chuanfu mengapresiasi lokasi unggul, fitur-fitur unggulan, dan filosofi layanan 'BYD City Lounge' dari Dealer Sudirman 4S.

BYD berharap diler Sudirman 4S menjadi oasis perkotaan bagi pemilik mobil BYD di Jakarta. Ini memungkinkan mereka melepaskan diri dari hiruk pikuk kehidupan kota, dan menikmati Happy Hour di ruang nyaman yang dirancang dengan cermat.

Diler Sudirman 4S menyediakan tidak hanya produk dan layanan mobil, tetapi juga pengalaman budaya dan gaya hidup baru bagi konsumen BYD.

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) membantah isu pegawai Lintasarta diduga sebagai 'orang dalam' yang turut berperan menjadi penyebab server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) terenkripsi.

SVP Head of Corporate Communications IOH, Steve Saerang, mengatakan oknum yang dikabarkan sudah bukan lagi karyawan Lintasarta.

Lintasarta sendiri merupakan anak usaha Indosat. Perusahaan bergerak di bidang penyedia jasa komunikasi data, internet, dan IT Services.

Jaringan Lintasarta disewa oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam penyelenggaraan PDNS, dengan infrastrukturnya dari Telkomsigma.

Steve menambahkan, IOH Group bersama seluruh anak usahanya, termasuk Lintasarta, menjunjung integritas tinggi dan menjaga kepercayaan yang diberikan pelanggan dalam menjalankan pekerjaannya.

"Hal ini merupakan bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik demi menjaga kualitas layanan dan pengalaman bagi seluruh pelanggannya," kata Steve dalam pernyataan resmi yang diterima kumparan, Kamis (4/7).

Info 'orang dalam' ini diunggah oleh akun @kafiradikalis di media sosial X (dulu Twitter). Oknum berinisial DPA disebut membocorkan akses VPN dari PDN ke internet.

Dia bahkan me-mention Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam unggahannya. Komisi I adalah mitra kerja Kominfo, BSSN, dll.

Sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo ditandai dengan program penyaluran dana transfer fiskal untuk desa yang dikenal dengan Dana Desa. Dana desa adalah mandatorybudgeting dari UU No 6 tahun 2014 yang telah mengalami 2 kali perubahan. Secara total sejak tahun 2015 sampai sekarang, pemerintah telah mengucurkan Rp609,7 triliun Dana Desa untuk 75.265 desa, yang peruntukannya untuk pembiayaan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa menurut PP 8/2016 merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Penggunaannya diatur untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Output implementasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
1. Dana desa untuk membiayai proyek infrastruktur desa dan kawasan antar desa.
Sepanjang tahun 2015-2022, dana desa telah digunakan untuk membangun prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, berupa:
- Jalan desa sepanjang 308.490 kilometer
- Jembatan sepanjang 1.583.215 meter
- Pasar desa sebanyak 12.244 unit
- BUM Desa sebanyak 42.317 unit kegiatan
- Tambatan perahu sebanyak 7.384 unit
- Embung sebanyak 5.371 unit
- Irigasi sebanyak 80.120 unit
- Penahan tanah sebanyak 247.686 unit

2. Dana desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Menurut Menteri Desa Halim Iskandar, dana desa sepanjang 2015-2021 digunakan untuk pembangunan sarana olahraga, prasarana air bersih, prasarana MCK, Polindes, drainase, PAUD, Posyandu, serta membangun sumur sebanyak 74.289 unit.

3. Dana Desa menjadi support system kemajuan desa. Jumlah desa dengan status maju terus meningkat hingga mencapai angka tertinggi pada 2023, yaitu 23.030 desa. Kemudian, jumlah desa yang berstatus “mandiri” di Indonesia pada 2019 hanya ada sebanyak 819 desa. Angkanya juga konsisten terus meningkat hingga mencapai 11.456 desa pada 2023.

4. Dana Desa menjadi anggaran penyelamat jaminan sosial masyarakat di era pandemi.
Melalui kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa, masyarakat desa yang tidak bisa bekerja optimal saat pandemi COVID-19 mendapatkan alokasi bantuan untuk pemenuhan kebutuhan mendasar.

Kebijakan Dana Desa untuk BLT dan Moral Hazard

Besaran dana desa yang akan dialokasikan untuk BLT disesuaikan dengan jumlah total dana desa yang diperoleh masing-masing desa. Untuk desa yang memperoleh dana desa di bawah Rp800 juta, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 25% dari total dana desa yang diperoleh pada 2020.

Selanjutnya, untuk desa yang memperoleh dana desa Rp800 juta – Rp1,2 miliar, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 30%. Sedangkan untuk desa yang memperoleh dana desa di atas Rp1,2 miliar, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 35%.

BLT Dana Desa diberikan kepada penerima sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut sehingga total BLT Dana Desa yang akan diberikan selama tiga bulan berjumlah Rp1,8 juta untuk desa yang memperoleh dana desa Rp800 juta – Rp1,2 miliar, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 30%.

Yang perlu dicatat, pendataan penerima BLT Dana Desa yang transparan dengan mekanisme berjenjang serta termonitoring, mendorong desa semakin profesional dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa secara langsung berperan dalam menjaga inflasi di desa.

Meskipun demikian, patut menjadi catatan kritis bahwa Dana Desa selama hampir 10 tahun atau di era pemerintahan Presiden Joko Widodo memunculkan moral hazard dalam implementasinya. Banyak kasus pemborosan Dana Desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau menyimpang dari regulasi.

Lebih buruk lagi, grafik kasus korupsi Dana Desa mengalami peningkatan secara signifikan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa selama 2023 terdapat 187 kasus korupsi di desa, termasuk kasus korupsi Dana Desa di dalamnya.

Dilihat dari jumlah desa sebagai penerima Dana Desa yang mencapai angka 75.252 desa, kasus korupsi yang bermuara dalam peradilan tipikor memang relatif kecil. Namun hal tersebut menunjukkan gejala puncak gunung es kasus korupsi yang terjadi di perdesaan.

Kecenderungan Mematikan Inovasi Pengembangan Ekonomi Asli Desa

Dana Desa dalam pelaksanaannya menimbulkan efek negatif secara sosiologis, karena menjadikan desa menjadi "tergantung" dan tidak mendiri dalam menggali sumber pendapatan asli desa. Inovasi dalam pengembangan ekonomi desa yang berimbas pada output peningkatan pendapatan asli desa sangat jarang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa dimanjakan Dana Desa sebagai wujud transfer fiskal pemerintah pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai transfer fiskal daerah sebagai konsekuensi dana perimbangan pusat-daerah, dan juga alokasi dana bagi hasil pajak daerah. Sehingga banyak desa yang memiliki aset yang bisa dikelola optimal untuk menguatkan sumber pendapatan asli desa diabaikan.

Padahal desa yang inovatif yang bersungguh-sungguh mendorong kemajuan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan mampu mengoptimalkan tata kelola aset desa dan aktivitas ekonomi di desa. Banyak best practice desa yang bekerja keras mengembangkan BUMDes akhirnya berhasil meraup Pendapatan Asli Desa yang volumenya jauh lebih besar dibanding Dana Desa (DD).

Bumdes Panggung Lestari Desa (Kalurahan) Panggung Harjo, Bantul, misalnya, pendapatan asli desa dari hasil usaha BUMDes mencapai angka Rp2,5 miliar, jauh melebihi alokasi DD setiap tahunnya. Desa Wunut Klaten dengan mengembangkan aset desa yang dikelola BUMDes, berhasil mengumpulkan PADes hampir Rp3 miliar di tahun 2023 dan bisa memberikan dana sosial bagi warganya. Demikian pula dengan Desa Janti, melalui pengembangan Janti Park yang dikelola BUMDes juga menghasilkan pendapatan asli desa di tahun 2023 sebesar Rp1,5 miliar, hampir setara dengan DD yang ditransfer oleh pemerintah pusat.

Sayangnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tidak menjadikan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam indikator penetapatan status perkembangan desa. Sehingga pada 70% desa berstatus mandiri, pembiayaan pemerintahan desa tergantung pada DD, ADD, dan dana bagi hasil.

Sebanyak 80% desa berstatus mandiri juga bukan desa yang kreatif dalam program pemberdayaan ekonomi desa, pengembangan masyarakat, dan juga program out-of-the-box yang memacu perkembangan kawasan perdesaan.

Mengurai Makna Filosofis Dana Desa

Sebenarnya, jika ditelaah secara filosofis, Dana Desa tidak akan pernah membawa "kemandirian" bagi desa maupun pemerintah desa. Mengingat peruntukannya selalu diatur dalam skala prioritas yang ditentukan pemerintah pusat.

Skala prioritas penggunaan Dana Desa mencerminkan bahwa desa tidak memiliki "otonomi" penuh dalam pembelanjaan Dana Desa. Desa harus melakukan sinkronisasi program pembangunan, program pemberdayaan dengan program pemerintah pusat c.q. pemerintah daerah.

Isu prioritas maupun kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa acapkali tidak sejalan dengan skema rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang akhirnya membuat desa membuat review atau penyesuaian RPJMDes secara periodik. Contoh isu prioritas maupun kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa yang lebih mencerminkan kepentingan menyukseskan program pemerintah pusat adalah skema penggunaan DD tahun 2024.

DD tahun 2024, penggunaan dana desa diprioritaskan: (1) Pengentasan kemiskinan ekstrem, (2) Intervensi percepatan eliminasi TBC, (3) Ketahanan pangan nabati dan hewani, (4) Pencegahan narkoba, (5) Penurunan stunting, (6) Dana operasional pemerintah Desa, dan (7) Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Saat ini, Dana Desa membuat pemerintah desa menjadi pragmatis dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dalam forum musyawarah pembangunan desa. Dalam praktiknya, RKPDes yang menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes), sangat tergantung pada jatah alokasi DD dan ADD.

Dengan adanya fenomena ini, desa yang memiliki volume pendapatan asli desa (PADes) minim tidak akan berdaya mengembangkan inovasi program pembangunan desa. Kecuali, desa dipimpin oleh sosok kepala desa yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat dan memiliki visi pembangunan yang bagus, yang dapat ngotot menggunakan DD untuk program pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, sehingga menghasilkan pembangunan yang inovatif, dan meningkatkan grafik ekonomi desa.

Karena itu, diperlukan sosok kepala desa yang cerdas, inovatif, dan menjunjung tinggi kejujuran, untuk dapat memberikan terobosan kreatif dalam penggunaan Dana Desa. Prioritas program ketahanan pangan, misalnya, oleh kepala desa yang cerdas, digunakan untuk mengembangkan program peternakan terpadu, pertanian komunal, dan juga aktivitas produktif ekonomi yang dikelola secara profesional oleh BUMDes.

Desa yang mandiri dan ingin berkembang dengan progresif tidak akan menggantungkan diri pada Dana Desa, namun berani dan cakap menggali pendapatan asli desa dengan mengembangkan sektor ekonomi produktif. Itulah desa yang benar-benar memiliki otonomi atas dirinya, bukan yang bergantung terhadap transfer fiskal pemerintah pusat yang pengaturannya berdasar optik pembangunan nasional.

Drama penyanderaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) boleh jadi memasuki babak akhir. Ini lantaran kelompok peretas di balik ransomeware Brain Cipher memberikan kode dekripsi untuk membuka akses PDNS 2 Surabaya pada Rabu malam, 3 Juli. Namun, drama pembenahan sistem keamanan di lumbung data nasional tersebut masih panjang.

Penyanderaan PDNS telah membongkar lubang-lubang dalam sistem keamanan siber negara. Kelompok peretas mengejek sistem terlalu lemah. “Serangan yang lalu itu sangat mudah, kami hanya membutuhkan sangat sedikit waktu untuk memindahkan data dan meng-enkripsi (mengunci) ribuan terabit informasi,” begitu bunyi pernyataan tertulis di situs resmi kelompok peretas.

Selama kurang lebih dua pekan penyanderaan PDNS berlangsung, rapat-rapat digelar di Istana Negara hingga Gedung DPR membahas tragedi memalukan yang melumpuhkan layanan publik serta membahayakan keamanan negara dan warga tersebut. Sekarang, pemerintah tengah merancang langkah untuk menutup lubang-lubang pada sistem keamanan pusat data, termasuk lewat audit proyek PDNS.

Instansi-instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pusat data dan keamanan siber nasional berada dalam posisi terpojok, dari mulai Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga penyedia jasa pusat data PT Telkom Indonesia Tbk. Satu pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mundur dari jabatannya, yaitu Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.

Fakta-Fakta Terungkap di Parlemen: Peretasan PDNS Kecelakaan atau Kebodohan?

“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional?” Pertanyaan itu terlontar dari mulut anggota Komisi I DPR Tubagus Hassanudin dalam rapat dengan pemerintah, Kamis, 27 Juni lalu. Ia tak habis pikir dengan tragedi penyanderaan PDNS yang terjadi mulai 20 Juni dini hari. Padahal, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN selalu melaporkan gempuran serangan siber setiap tahun seraya telah siap siaga.

“Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu, atau melakukan upaya-upaya agar insiden itu tidak terjadi?” ujarnya. Tahun lalu, BSSN selaku penyusun kebijakan dan pemantau keamanan siber nasional, merilis laporan komprehensif bertajuk Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023. Dari hasil pantauan, terdapat 403 juta trafik tidak normal alias anomali yang mengindikasikan serangan siber, 4 juta serangan terorganisir yang didanai pemerintah asing, dan 1 juta aktivitas ransomeware alias program jahat yang mengunci data.

Menurut laporan itu, BSSN telah mengirimkan ribuan notifikasi indikasi insiden dan melakukan puluhan kegiatan asistensi kepada para korban. Bahkan, sudah disusun juga lesson learned alias panduan untuk mengantisipasi dan mencegah insiden siber untuk kasus terbanyak yaitu pengambilalihan situs, pembobolan data, dan ransomeware. Namun, setengah tahun berjalan dari sejak laporan dirilis, kelompok hacker berhasil menembus jantung pusat data nasional dengan ransomeware.

Dalam rapat yang menghadirkan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika serta BSSN tersebut terkuak beberapa informasi penting. Informasi tersebut antara lain penyimpanan data di pusat data nasional bersifat wajib bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun, BSSN ternyata tidak sepenuhnya terlibat dalam perancangan hingga penyelenggaraan pusat data nasional. Selain itu, fasilitas pencadangan data alias backup di pusat data nasional bersifat opsional atau tergantung inisiatif pengguna. Alhasil, ruang backup kosong karena hanya diisi data dari 2 persen pengguna. “Saya sudah lihat (masalah backup opsional) ini enggak benar, harus mandatory,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie.

Menurut Pakar Digital Forensik Ruby Alamsyah, backup adalah satu dari setidaknya dua masalah fatal yang menyebabkan tragedi PDNS. Yang fatal lainnya adalah sistem pemantauan yang tidak mumpuni. Dia menganalogikan sistem pemantauan atau Security Operation Center pusat data layaknya sistem di mini market yang mengandalkan pengecekan CCTV sehabis kejadian pencurian. Padahal, sekelas pusat data nasional harusnya memiliki sistem pemantauan real time alias terus-menerus untuk mendeteksi ancaman sesegera mungkin.

Lebih jauh, ia menjelaskan ada cara untuk mengamankan berbagai data instansi meski ditempatkan dalam satu pusat data. Artinya, pengelola pusat data bisa mencegah penguncian total PDNS oleh ransomeware. “Kalau yang terkena ransomeware Ditjen Imigrasi saja, oke-lah itu masih honest mistake, kalau yang terkena satu ekosistem, satu gelondongan, ini menurut saya dari sisi IT (teknologi informasi), ada perencanaan yang tidak tepat,” kata dia kepada Katadata, Kamis, 28 Juni.

Ruby yang kerap menjadi saksi ahli forensik digital dalam berbagai kasus di meja hijau menyambut baik pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo soal arah penyelidikan pidana dalam tragedi PDNS. “Saya percaya ini bukan hanya menyasar peretas, tapi hingga ke pengadaan. Ini penting untuk memberikan efek jera yang proper (sesuai),” ujarnya.

Sektor Pemerintahan Rentan Serangan Siber (Ajeng I Katadata)

Rencana-Rencana Jokowi

Sehari setelah Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie dan Kepala BSSN Hinsa Siburian dicecar Komisi I DPR, Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas membahas peretasan dan penyanderaan pusat data tersebut. Dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, terungkap, Jokowi meminta audit. "Disuruh audit tata kelola dan finansial PDN," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 28 Juni.

Selama ini, BPKP belum pernah mengaudit proyek yang dimulai sekitar lima tahun lalu tersebut. “Karena kasus ini (jadi diminta audit),” ujarnya. Ia berjanji mengaudit sesegera mungkin. Dari segi finansial, beberapa konsultan siber menjelaskan kepada Katadata, tidak ada biaya standar untuk penyelenggaraan pusat data. Sebab, biaya tergantung banyak hal, antara lain spesifikasi layanan. Yang menjadi pertanyaan misalnya apakah ada layanan yang seharusnya ada tapi tidak ada, atau harganya tidak sesuai.

Berdasarkan data pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada 16 tender terkait perencanaan, konsultasi, hingga penyediaan pusat data nasional, dengan nilai total kontrak lebih dari Rp 1 triliun. Kontrak terbesar yaitu penyediaan layanan komputasi awan PDNS. Pengadaan proyek ini untuk tahun 2021 dan 2022 dipegang PT Aplikanusa Lintasarta, dengan nilai kontrak total Rp 296,78 miliar. Kemudian, PT Telkom Indonesia menangani untuk pengadaan tahun 2023 dan 2024 dengan nilai kontrak total Rp 610,23 miliar.

Sedangkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah membelanjakan Rp 700 miliar pada periode Januari hingga Mei untuk kebutuhan yang terkait pusat data.

Selain audit oleh BPKP, rencana lainnya adalah peningkatan status fasilitas pusat data cadangan di Batam dari situs dingin atau cold site menjadi situs panas atau hot site. Rencana ini dibahas dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Hadi Tjahjanto, beberapa hari setelah rapat di Istana. “Situs dingin di Batam akan mem-back up dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site, khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis,” ujarnya, Senin, 1 Juli.

Rencana ini sebagai upaya untuk mencegah lumpuhnya layanan publik bila terjadi lagi serangan siber atau bencana di pusat data utama. Sebagai gambaran, pusat data cadangan cold site biasanya hanya berupa ruang fisik tanpa perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan data. Maka itu, pemulihan di cold site bisa memakan waktu beberapa hari hingga minggu karena perlu pemasangan berbagai perangkat hingga transfer data.

Ini berbanding terbalik dengan pusat data cadangan hot site yang berupa ruangan yang siap beroperasi karena perangkat sudah terpasang dan data sudah tersedia melalui pembaharuan berkala. Perbedaan ini membuat investasi yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara hot site lebih mahal dari cold site. Jika mengacu pada dokumen tender penyediaan layanan komputasi awan PDNS, selama ini pemerintah hanya menyiapkan cold site.

Presiden Jokowi telah memberikan pernyataan publik terkait problem PDNS. Ia mengatakan sudah melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menyisipkan pembelaan bahwa serangan siber tidak hanya menyerang Indonesia. "Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," ujarnya di sela-sela peresmian ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Karawang, Rabu, 3 Juli.

Namun, apakah langkah ini cukup? Mengacu pada pandangan beberapa pakar siber dan intelijen, perlu ada pembenahan besar. Banyaknya peristiwa kebobolan fatal pada sistem yang mengelola data penduduk dan negara dianggap sebagai bukti lemahnya kemampuan sumber daya manusia yang mengurusi hal tersebut. Kebijakan pemerintah menempatkan data kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di pusat data nasional pun banyak diragukan karena mengandung risiko besar.

Pakar intelijen yang pernah menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2012-2013 Soleman Ponto menyatakan kontra terhadap kebijakan tersebut. Dalam beberapa kesempatan wawancara oleh media, ia mengatakan penyatuan tersebut telah meningkatkan risiko terhadap data-data penting pemerintahan. “Jangan satukan telur di satu keranjang. Kita satukan semua dalam PDN, begitu PDN bobol, bobol semua,” ujarnya.

Sejauh ini, belum ada tanda-tanda pemerintah bakal memikirkan ulang kebijakan PDN. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, pembangunan PDN permanen di Karawang yang merupakan PDN permanen pertama Indonesia diharapkan selesai pada Oktober -- bulan penutup sepuluh tahun masa jabatan Presiden Jokowi.

Ganti Menteri Komunikasi dan Informatika Jadi Opsi?

Drama penyanderaan PDNS membuat Presiden Jokowi hujan kritik dari publik karena menempatkan ketua umum kelompok loyalisnya “Projo” Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Sejumlah pakar keamanan siber menekankan pentingnya menghadirkan sosok-sosok di pemerintahan yang tidak gagap teknologi informasi dan paham keamanan siber, apalagi pada instansi pemegang kunci keamanan data nasional.

Setelah memplot sosok profesional di industri telekomunikasi Rudiantara pada periode pertama pemerintahan, Jokowi memilih memberikan posisi tersebut kepada sosok non-profesional atau politisi di periode kedua. Pada 2023, Budi Arie naik menggantikan Politikus Partai Nasdem Johnny Plate yang mundur dari jabatannya setelah terjerat kasus korupsi pengadaan stasiun pemancar dan penerima sinyal komunikasi selular BTS.

Sejumlah pihak mendesak Budi Arie agar mundur secara sukarela saja. Desakan salah satunya datang dari organisasi masyarakat sipil yang fokus memperjuangkan hak-hak digital Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet). Safenet membuat petisi publik mengenai hal tersebut di situs change.org dan sudah ditandatangani lebih dari 23 ribu orang per Kamis pagi, 4 Juli.

Budi Arie sempat menjawab pertanyaan soal desakan mundur tersebut saat dikerubungi wartawan usai dicecar dalam rapat di Komisi I DPR pada Kamis, 27 Juni lalu. "No comment, itu haknya masyarakat untuk bersuara,” ujarnya dengan suara pelan.

Presiden Jokowi tak merespons secara gamblang ketika ditanya wartawan soal desakan tersebut. “Sudah evaluasi semua,” ujarnya, Rabu, 3 Juli. Ia justru memberikan pernyataan bernuansa pembelaan yaitu Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami serangan siber. Maka itu, yang terpenting adalah mencari solusi atas berbagai masalah keamanan siber yang terjadi.

Beberapa pakar keamanan siber dan anggota DPR menilai drama peretasan PDNS juga membuktikan bahwa kementerian dan lembaga yang mengelola data pribadi tidak bisa sekaligus menjadi pengawas. Anggota Komisi I DPR Sukamta menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak lagi berkeras meminta terlibat dalam Komisi Perlindungan Data Pribadi yang akan dibentuk Presiden.

Komisi Perlindungan Data Pribadi bakal memegang peran sentral dalam mengawasi pengelolaan data pribadi dan akan mengaktifkan sanksi jika ada pelanggaran oleh pribadi maupun instansi. “Kominfo tidak bisa menegur dirinya sendiri. Badan pengelola data jangan minta jadi pengawas, sekarang terbukti tidak berhasil dengan baik,” ujarnya.

Melihat banyaknya catatan perbaikan dari berbagai pihak, sedangkan pengambilan keputusan oleh pemerintah berdimensi politik, pembenahan sistem keamanan siber negara tampaknya akan melalui drama panjang.

Kebocoran Data (Ajeng I Katadata)

Jakarta (ANTARA) - Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2024 dengan menekankan pentingnya semangat kolaborasi antara serikat pekerja dengan direksi demi tujuan bersama perusahaan dalam bidang energi yang berkelanjutan dan keadilan sosial.

Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan, melalui forum kolaborasi ini diharapkan terus terjalin dialog yang produktif dan solutif untuk memperkuat posisi PLN sebagai pelaku utama dalam sektor energi nasional yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.

Abrar Ali juga menilai penting dan perlunya dukungan dari pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja PLN sebagai BUMN untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan negara.

”Jangan biarkan kami sendiri, PLN bukan perusahaan swasta, PLN merupakan milik negara. Pemerintah harus berpihak kepada PLN dengan tidak mendukung power wheeling,” kata Abrar Ali menambahkan.

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Yusuf Didi Setiarto yang hadir pada acara tersebut, menyampaikan bahwa PLN memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan transisi global menuju energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Terkait dengan tema ini, PLN sebagai tulang punggung dan sekaligus jantung Indonesia tidak berada di ruang hampa. PLN berada dari suatu ekosistem baik dari bagian republik ini atau bagian dari komunitas global khususnya dalam menghadapi transisi global yang akan datang cepat atau lambat,” ujar Yusuf Didi Setiarto.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat membuka kegiatan Rakernas SP PLN berpesan agar forum tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan berkolaborasi secara optimal antara SP PLN dengan Direksi PT PLN untuk mendukung Indonesia lebih baik.

”Rakernas tentunya bagian dari program agenda sebuah organisasi, tentunya dalam pelaksanaannya bisa merumuskan apa yang menjadi program dan target jangka pendek hingga panjang sesuai dengan temanya yang luar biasa agar dapat memberikan manfaat bersama dari kolaborasi SP PLN dengan jajaran direksi PLN untuk membangun kekuatan keekonomian negeri ini," tegas Afriansyah Noor.

Rakernas SP PLN berlangsung pada 3-4 Juli 2024 dihadiri oleh 779 peserta dengan mengusung tema "Mengawal Visi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial dengan Semangat Kolaborasi antara SP PLN dan Direksi PT PLN (Persero)".

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Dengan terbukanya akses (ke provinsi tetangga) sesungguhnya inilah yang bisa mendinamisasi ekonomi di Bengkulu.

Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berupaya membangun sejumlah jalan yang mempersingkat akses ke provinsi tetangga Sumatera Selatan (Sumsel).

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Saya sangat optimistis penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI di IKN Agustus mendatang akan berjalan dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita IKN (OIKN) Raja Juli Antoni optimistis pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 akan berjalan dengan baik.

“Saya sangat optimistis penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI di IKN Agustus mendatang akan berjalan dengan baik,” kata Raja dalam keterangan, di Jakarta, Kamis.

Menurut Raja, pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI di IKN bakal berjalan lancar, tidak terlepas dari tangan dingin Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

"Bagi saya, Pak Bas (Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono) akan meletakkan pijakan yang solid bagi siapa pun yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan di Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, insya Allah,” ujarnya pula.

Raja mengungkapkan, setelah satu bulan bekerja sama dengan Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, sosok pria yang akrab disapa Pak Bas merupakan seorang pembelajar yang sangat cepat.

Bahkan menurut Raja, Basuki merupakan salah satu orang yang dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan visi besar Indonesia.

“Dalam waktu singkat, beliau mampu mengidentifikasi, memetakan dan memformulasikan solusi terhadap persoalan yang ada,” ujar Raja.

Selain itu, menurut Raja, Pak Bas yang juga merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bersedia mendengarkan seluruh keluh kesah dan berdiskusi dengan sangat humanis tanpa ada batasan antara atasan dan bawahan.

“Pak Bas selalu berorientasi pada langkah solutif. Meski memiliki gelar doktor, beliau sangat menikmati diskusi. Namun sebagai pembuat kebijakan, beliau menyadari keputusan harus diambil, dijalankan dan dihasilkan. orientasinya pada penyelesaian masalah, mendorong yang macet dan mengurai yang kusut,” ujarnya lagi.

Dengan pola kepemimpinan Pak Bas, Raja optimistis rencana pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana.

Sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan persiapan untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN secara keseluruhan dinyatakan siap.

"Secara keseluruhan sudah bisa dinyatakan siap, saya kira 90 persen. Nanti Juli Bapak Presiden RI akan ke IKN lagi untuk melakukan pengecekan final," ujar Basuki.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pengecekan satu per satu seperti lokasi dan tata urutnya terkait perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN. Selain itu, sutradara untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN yakni Wishnutama Kusubandio dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Sudah dicek satu per satu oleh Bapak Presiden RI, satu per satu dicek karena sutradaranya itu Bapak Wishnutama dengan Bapak Menteri Sekretaris Negara. Jadi semua sudah siap, panggungnya kayak apa, tendanya kayak apa supaya kelihatan istana dan kantor presiden, di mana tata urutannya insya Allah sudah siap," katanya pula.

Basuki juga menyampaikan bahwa pada Agustus nanti 12 tower rumah susun (rusun) ASN di IKN sudah fully furnished untuk ditempati para peserta upacara. Sedangkan rumah tapak jabatan menteri juga nanti sudah selesai, sehingga bisa ditempati. Kemudian istana presiden sudah selesai.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Itu kami memutuskan sudah dengan hati-hati sekali, tidak asal memutuskan, bahkan kalau effort (upaya) pemerintah bisa penerimaan negara itu 12,3 persen (dari PDB), itu sudah kan luar biasa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), dan Bank Indonesia beserta Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati defisit APBN 2025 sebesar 2,29-2,82 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisitnya sudah diputuskan 2,29 persen. Dan hitungan prediksi saya, untuk pemerintahan baru menjaga kesinambungan fiskal, hitungan saya (defisit) paling maksimal sekitar 2,4-2,5 persen,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah di Jakarta, Kamis.

Terkait pendapatan negara, lanjutnya, ditargetkan mencapai 12,30-12,36 persen dari PDB dengan proyeksi penerimaan negara sebesar Rp2.900-3.000 triliun.

Said Abdullah mengatakan, target tersebut diputuskan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi global, termasuk geopolitik dan rantai pasok (supply chain), yang masih belum stabil, sehingga kondisi perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih dari dampak perlambatan akibat pandemi.

“Itu kami memutuskan sudah dengan hati-hati sekali, tidak asal memutuskan, bahkan kalau effort (upaya) pemerintah bisa penerimaan negara itu 12,3 persen (dari PDB), itu sudah kan luar biasa,” ujar Said.

Ia menilai bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat menjadi sumber pendapatan negara yang yang lebih dapat diandalkan daripada pajak dan cukai.

Selain itu, menurut dia, diperlukan reformasi perpajakan serta implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang efektif agar dapat mewujudkan target penerimaan tersebut.

Said juga menyoroti diperlukannya langkah yang efektif dalam penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk memperkuat pengelolaan belanja dan penerimaan negara.

“Pemerintah bisa mencari terobosan yang bersifat terstruktur dan institusional, menghilangkan ego sektoral antarkementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan TKD. Perlu kebijakan untuk menerbitkan pedoman dan peraturan terkait yang terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan lainnya sebelum tahun anggaran dimulai,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga disepakati belanja negara sebesar 14,59-15,18 persen dari PDB, belanja pemerintah pusat 10,92-11,17 persen dari PDB, TKD 3,67-4,01 persen dari PDB, keseimbangan primer -0,14 hingga -0,61 persen dari PDB, pembiayaan investasi 0,3-0,5 persen dari PDB, serta rasio utang 37,82-38,71 persen dari PDB.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Makassar (ANTARA) - Pemanduan kapal Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM), bagian dari Pelindo Group menembus 625.012 gerakan atau meningkat 4,04 persen secara yar on year (yoy).

"Pertumbuhan itu sejalan dengan pertumbuhan kinerja keuangan SPJM grup yang ditunjang dengan kinerja operasional yang trennya," kata Direktur Utama Pelindo Jasa Maritim. Arief Prabowo di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, untuk penundaan kapal tercatat 30,58 persen secara yoy, atau tercapai sebesar 4,97 Miliar Gt-Jam. Distribusi BBM meningkat 25,61 yoy dan juga melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 dengan mencapai 101,98 persen atau sebanyak 49.686 KL.

Demikian pula dengan kinerja distribusi gas 103,53 persen dari RKAP 2023 atau 49,86 persen yoy, dengan mencapai 13.188.848 MMBTU.

Untuk kinerja air bersih, lanjut Arief, SPJM Group menembus sebesar 893.883 ton atau naik 15,98 persen dari tahun lalu. Demikian pula layanan listrik mencapai 177.961.668 KWH atau 12,88 persen meningkat secara yoy.

Kinerja peralatan juga menunjukkan performa yang positif. Availabilitas atau kesiapan peralatan meningkat 0,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Capaian tersebut juga menunjukkan efektivitas dari pengelolaan operasional yang tersentralisasi dan terstandarisasi di setiap pelabuhan.

Hal itu tercapai karena dukungan teknologi terbaru Phinnisi yang merupakan platform sistem operasi layanan kapal end-to-end. Platform ini yang menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan tujuan National Logistic Ecosystem (NLE), sehingga berhasil memberikan dampak signifikan terhadap industri pelayaran dan logistik, efisiensi biaya dan waktu pelayanan yang signifikan.

Dengan terus menjaga availlabilitas peralatan, pelabuhan dapat berperan penuh untuk menurunkan port stay (lamanya waktu menunggu kapal di pelabuhan) dan cargo stay (lamanya waktu yang dibutuhkan muatan ketika di pelabuhan).

"Dua hal ini sangat berkontribusi pada performansi logistik nasional yang tentu saja berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi bangsa," ujar Arief.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024