Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengakui bahwa saat ini untuk mengurus perizinan terkait pembangunan perumahan dan permukiman masih membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tinggi.

"Untuk perizinan selama ini masih rentang panjang, waktu lama dancost yang tinggi. Harus ada terobosan untuk menyelesaikan masalah ini semua," ungkap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi Junaidi Abdillah saat dihubungi Kontan, Kamis (17/10).

Menurutnya salah satu cara untuk memecah masalah tersebut adalah denganmemisahkan Kementerian PUPR menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

"Salah satu usulan Apersi yaitu berdirinya Kementerian yang fokus, mengingat sektor Perumahan adalah sektor yang strategis.Kita butuh perumahan ini ada yangngurusinlebih fokus terkait perumahan," tambah Junaidi.

Meski begitu, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, pemisahan Kementerian PUPR seperti mengulang sejarah pada masa orde baru.

Di mana, pada zaman orde baru kementerian ini sudah sempat dipisah dan hasilnya tidak memuaskan.

“Begitu banyak tanah subur, tanah pertanian yang dijadikan perumahan, makanya dulu Perumahan Rakyat ini kementeriannya dihapus,” tuturnya.

Ia menambahkan, menurutnya selama ini Kementerian PUPR sudah berjalan baik terbukti dari target-target yang mampu dicapai olehMenteri PUPR Basuki Hadimuljono selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi.Pemisahan ini menurutnya, lebih condong pada kepentingan politik atau bagi-bagi kue.

“Nggak efektif, lebih cenderung ke bagi-bagi kue,” ujarnya.

Sebelumnya, pemisahan Kementerian PUPR tercetus dari pernyataanKetua MPR RI Bambang Soesatyo yang setuju jika presiden terpilih Prabowo Subianto memisahkan Kementerian PUPR menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Ia beralasan, kebutuhan rumah tinggal semakin meningkat setiap tahun. Baru sekitar 70% lebih penduduk Indonesia yang memiliki rumah dengan hak milik. Sebanyak 36,8 persen dari penduduk Indonesia tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Makanya saya setuju bahwa ke depan kalau memang ada rencana presiden terpilih hari ini Pak Prabowo memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umumnya," kata Bambang di Gedung Nusantara V MPR/DPR RI, dikutip Kamis (17/10).

Jakarta, Investor.id- Pengembang rumah subsidi berharap pencairan kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terealisasi pekan ini.

"Semoga bisa cair minggu ini karena kita Apersi sudah menunggu-nunggu kuota tambahan FLPP ini," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah dalam siaran pers dikutip Rabu (9/10/2024).

Dia menambahkan, dengan cairnya tambahan dana kuota FLPP ini akan memberikan manfaat besar dan mendorong perekonomian karena sektor properti memberikan dampak ikutan yang besar.

Isyarat pencairan tambahan kuota FLPP termuat di dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 3 Oktober 2024.

Berdasarkan KMK tersebut, alokasi anggaran investasi pemerintah untuk FLPP dinaikkan menjadi Rp17,02 triliun dari sebelumnya Rp13,72 triliun.

Dengan tambahan anggaran ini, target kuota program FLPP bertambah sebanyak 34.000 unit rumah, sehingga total kuota untuk tahun 2024 meningkat dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit rumah.

"Apersi mengucapakan terimakasih kepada pemerintah yang telah melakukan penambahan kuota FLPP ini,” kata Junaidi.

Dia menegaskan, tambahan kuota ini membantu konsumen atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah.

“Selain itu, juga membantu pelaku industri perumahan yang tergabung dalam Apersi," tutur Junaidi.

Dia menerangkan, total unit ready stock rumah subsidi yang dikembangkan anggota Apersi saat ini mencapai 25 ribu unit.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut baik penambahan dana kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 34 ribu unit atau senilai Rp4,3 triliun. Diharapkan bisa segera cair paling lambat akhir pekan ini.

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdilah mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait hal tersebut sudah ditandatangai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pekan lalu.

"Semoga bisa cair di minggu ini karena kita Apersi sudah menunggu-nunggu kuota tambahan FLPP ini," kata Junaidi kepada awak media di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dengan telah cairnya tambahan dana kuota FLPP ini, jelas dia, akan memberikan manfaat besar dan mendorong perekonomian dalam negeri. Sebab, sektor properti memberikan dampak ikutan yang besar.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi bersama Dewan Perwakilan Daerah DPD) Apersi pada akhir September 2024 lalu melakukan audiensi ke perwakilan Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di kantor BP Tapera di kawasan SCBD, Jakarta.

"Alhamdulillah, perjuangan Apersi yang melakukan audiensi dan lainnya akhirnya berujung dengan ditandatanganinya Keputusan Menteri keuangan (KMK) nomor 380 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 3 Oktober 2024," ujar Junaidi.

Junaidi menambahkan, info yang diterima Apersi per hari ini terkait revisi DIPA kuota FLPP sudah selesai di Kemenkeu, selanjutnya proses penetapan dan dilanjutkan proses di Tapera untuk diedarkan kepada bank penyalur.

"Estimasi saya pada Jum'at mendatang sudah bisa realisasi akad KPR FLPP," katanya.

Berdasarkan KMK tersebut, alokasi anggaran investasi pemerintah untuk FLPP dinaikkan menjadi Rp17,02 triliun dari sebelumnya Rp13,72 triliun.

Dengan tambahan anggaran ini, target kuota program FLPP bertambah sebanyak 34 ribu unit rumah. Sehingga, total kuota untuk tahun 2024 meningkat dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit rumah.

"Apersi mengucapakan terima kasih kepada pemerintah yang telah melakukan penambahan kuota FLPP ini. Dengan tambahan ini tak hanya membantu konsumen atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah. Selain itu juga membantu pelaku industri perumahan yang ergabung dalam Apersi," kata Junaidi.

(Dhera Arizona)

Jakarta, Investor.id- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meyakini bahwa pencairan kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) segera cair.

Keyakinan itu mencuat dalam audiensi antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apersi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) serta dihadiri wakil Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

"Percepatan (pencairan) penambahan kuota tahun 2024 sebanyak 34 ribu rumah segera dilakukan. Jawaban dari perwakilan Kemenkeu dalam pertemuan hari ini menyebutkan bahwa pencairan kuota tambahan FLPP dilakukan pada minggu depan," jelas Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdilah kepada awak media seusai audiensi.

Dia menambahkan, kabar bagus tentang pencairan kuota itu segera diinfokan kepada seluruh anggota Apersi yang tidak hadir ke Jakarta.

Selain itu, tambahnya, pencairan kuota tambahan FLPP akan meredakan gejolak-gejolak di lapangan akibat ketidakjelasan yang terjadi belakangan ini.

Ketua Satgas Darurat Kuota FLPP Apersi Bambang Setiadi, menambahkan, info yang diperoleh pihaknya, saat ini tahap administrasi tambahan kuota FLPP dalam proses.

“Kami melihat prosesnya perlu dipercepat mengingat kondisi di lapangan sudah tidak kondusif bagi para pengembang rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur dia kepada Investor Daily, di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Menurut Bambang, kondisi ini tidak hanya menghambat gerakan ekonomi di sektor perumahan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada program perumahan ini.

“Semestinya, penambahan kuota FLPP sudah cair pada awal September, tapi faktanya meleset. Hal ini memberatkan para pengembang rumah subsidi yang harus bergelut dengan pembayaran bunga kepada perbankan,” tutur Bambang.

Sebelumnya, Menko Ekuin Airlangga Hartato menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menambah kuota FLPP tahun 2024 dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit. Penambahan, kata dia, mulai berlaku pada 1 September 2024.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa pihaknya telah mengawal proses penambahan kuota FLPP.

“Saat ini dalam proses teknis pencairan DIPA oleh Kementerian Keuangan. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh mitra kerja BP Tapera khususnya pihak perbankan dan juga asosiasi pengembang untuk terus bersinergi bersama dalam membantu mewujudkan perumahan yang layak huni dan terjangkau untuk masyarakat,” harap Heru.

Data BP Tapera menyebutkan, untuk kuota FLPP 2024, pihaknya telah menyalurkan dana FLPP sebanyak 151.902 unit rumah senilai Rp18,56 triliun.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia ( Apersi ) Junaidi Abdilah menyatakan, pencairan kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akhirnya menemukan titik terang.

Hal ini diungkapkan Junaidi Abdillah bersama perwakilan DPD Apersi lainnya datang melakukan audiensi dengan perwakilan Kementerian Keuangan dan BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) di kantor Tapera di kawasan SCBD, Jakarta pada Jum'at (27/9/2024).

Menurut Junaidi sebanyak 34.000 unit tambahan kuota FLPP akan cair minggu depan. "Percepatan penambahan kuota ini akan segera dilakukan dan jawaban dari perwakilan Kemenkeu akan segera mencairkan kuota tambahan FLPP minggui depan," jelas Junaidi.

Sebelumnya pada akhir Agustus 2024 lalu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa kuota FLPP akan ditambah 34.000 unit dari yang sebelumnya 166.000 unit menjadi 200.000 unit. Ketentuan itu berlaku mulai 1 September 2024, namun hingga saat ini belum terealisasi.

Dari audiensi ini menurut Junaidi penambahan kuota FLPP akan cair dalam 7 hari dari sekarang. Dia berharap dalam 7 hari dari sekarang pencairan kuota tambahan FLPP bisa terealisasi, jangan meleset jadwalnya.

"Sehingga gejolak-gejolak di lapangan dengan ketidakjelasan yang terjadi akan mereda. Dan kita akan segera informasikan kabar bagus ini kepada anggota Apersi yang hari ini tidak bisa datang ke Jakarta," imbuhnya.



Sebelumnya, anggota Apersi tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait pencairan dana untuk tambahan kuota FLPP dari pemerintah sebelum akhirnya melakukan audiensi hari ini.

Junaidi menegaskan, dari ketidakjelasan pencairan dana tambahan FLPP ini banyak pengembang yang sudah mengajukan pinjaman ke bank-bank yang bunganya tinggi agar usahanya bisa tetap berlanjut. Selain itu, para pekerja tukang bangunan pun menurut Junaidi banyak yang diberhentikan bekerja di proyek perumahan yang dikembangkan anggota Apersi.

Sementara itu Ketua Satgas Darurat Kuota FLPP Apersi Bambang Setiadi menyampaikan, kondisi penyaluran pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ke depannya harus segera diperhatikan.

Sebab, imbas dari belum berlanjutnya penyaluran pembiayaan FLPP dirasakan juga oleh pengembang perumahan subsidi di berbagai daerah. ?Kondisi saat ini sangat memprihatinkan, terutama bagi rekan-rekan pengembang di daerah. Mereka merasakan dampak langsung dari stagnasi dalam realisasi akad, yang menyebabkan penumpukan stok rumah,? imbuhnya.

Menurut Bambang, kondisi ini tidak hanya menghambat gerakan ekonomi di sektor perumahan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada program perumahan ini.

IDXChannel - Tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dipastikan cair pekan depan.

Hal ini diketahui setelah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) melakukan audiensi dengan perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di kantor Tapera kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdilah mengatakan, nantinya 34.000 unit tambahan kuota FLPP cair pekan depan.

"Percepatan penambahan kuota ini akan segera dilakukan dan jawaban dari perwakilan Kemenkeu akan segera mencairkan kuota tambahan FLPP minggui depan," kata Junaidi.

Junaidi menambahkan, penambahan kuota FLPP akan cair dalam tujuh hari. Dia berharap dalam tujuh hari ini pencairan kuota tambahan FLPP bisa terealisasi.

"Jangan meleset jadwalnya sehingga gejolak-gejolak di lapangan dengan ketidakjelasan yang terjadi akan mereda. Dan kita akan segera informasikan kabar bagus ini kepada anggota Apersi yang hari ini tidak bisa datang ke Jakarta," katanya.

Dia melanjutkan, anggota Apersi tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait pencairan dana untuk tambahan kuota FLPP dari pemerintah sebelum akhirnya melakukan audiensi hari ini.

Dari ketidakjelasan pencairan dana tambahan FLPP ini banyak pengembang yang sudah mengajukan pinjaman ke bank-bank yang bunganya tinggi agar usahanya bisa tetap berlanjut. Selain itu, para pekerja tukang bangunan pun banyak yang diberhentikan bekerja di proyek perumahan yang dikembangkan anggota Apersi.

Sementara itu Ketua Satgas Darurat Kuota FLPP Apersi Bambang Setiadi mengatakan, kondisi penyaluran pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ke depannya harus segera diperhatikan.

Sebab, imbas dari belum berlanjutnya penyaluran pembiayaan FLPP dirasakan juga oleh pengembang perumahan subsidi di berbagai daerah.

"Kondisi saat ini sangat memprihatinkan, terutama bagi rekan-rekan pengembang di daerah. Mereka merasakan dampak langsung dari stagnasi dalam realisasi akad, yang menyebabkan penumpukan stok rumah," kata dia.

Kondisi ini, kata dia, tidak hanya menghambat gerakan ekonomi di sektor perumahan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada program perumahan ini.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA, investor.id - Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi ), Suhendro menilai edukasi lebih efektif untuk cegah prevalensi perokok. Dia mengatakan, pihaknya siap mendukung upaya pemerintah dalam mencegah prevalensi perokok melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi bahaya merokok kepada masyarakat luas sehingga pemahaman terkait hal tersebut semakin baik.

Batas umur pembelian rokok hanya bisa dilakukan oleh konsumen berumur 18 tahun ke atas merupakan aturan terbaik tanpa harus menghambat usaha masyarakat yang juga tengah berjuang mendorong gerakan ekonomi kerakyatan melalui perdagangan di pasar tradisional.

Menurut dia, edukasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas dengan menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko merokok.

“Pentig untuk menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi dalam mengatasi isu kesehatan masyarakat. Hidup harus bahagia, dan edukasi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat," tegas Suhendro.

Sebagai informasi, menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun.

Kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang merokok sebesar 28,62% pada 2023. Mayoritas perokok adalah pria, mencapai 95%, sementara perempuan menyumbang 5%. 

Suhendro mengaku prihatin terhadap dampak ekonomi dari PP 28/2024. Ia menilai larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak akan membebani pedagang, terutama di pasar tradisional yang sudah tertekan oleh perdagangan online.

"Kami mengikuti standar yang ada, tetapi jika larangan itu diterapkan, keberlangsungan hidup pedagang akan terancam," ujarnya.

Suhendro juga menyoroti kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang akan menyulitkan konsumen dalam membedakan rokok legal dan ilegal. Ia berpendapat bahwa perubahan ini dapat merugikan merek-merek tertentu yang memiliki konsumen loyal.

Efektivitas kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dan zonasi larangan penjualan produk tembakau ini perlu dipertanyakan. Menurut Suhendro, untuk mencapai tujuan pemerintah soal kesehatan masyarakat perlu kajian mendalam dan peran semua pihak. “Perlu kajian yang mendalam dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan,” jelas dia.

Menurutnya, masyarakat perlu diberikan edukasi lebih mengenai perbedaan antara produk legal dan ilegal, bukan hanya sekadar menerapkan kebijakan yang membingungkan.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku belum dilibatkan secara resmi dalam perumusan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024. Kemendag juga menekankan pentingnya penelitian yang solid dalam mengimplementasikan aturan tersebut di Indonesia.

Negosiator Perdagangan Ahli Madya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Angga Handian Putra menegaskan bahwa pihaknya belum terlibat resmi dalam perumusan RPMK. Sejalan dengan itu, Kemendag juga tengah memberikan perhatian khusus terhadap aturan tersebut, utamanya mengenai kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

Angga berpandangan kemasan rokok polos tanpa merek tidak hanya mengatur tampilan produk, tetapi juga dapat berdampak pada hak-hak pengusaha, pedagang dan perdagangan internasional. "Kemasan rokok polos tanpa merek ini dapat menyinggung perdagangan dan mengganggu hak-hak pedagang," tegasnya.

Ia turut memandang bahwa masih dibutuhkan studi ilmiah lebih jauh terhadap upaya menurunkan prevalensi perokok melalui kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dengan mengacu pada Convention on Tobacco Control (FCTC), di mana Indonesia sendiri belum meratifikasi aturan global tersebut.

Kendati Australia menerapkan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek, kata Angga, hal ini tidak bisa langsung diadopsi oleh Indonesia tanpa kajian mendalam.

 "Kami membutuhkan studi ilmiah untuk mendukung efektivitas kebijakan ini. Struktur perdagangan Indonesia berbeda dengan negara lain," ungkap Angga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak boleh asal-asalan dalam mengikuti tren kebijakan dunia, termasuk soal FCTC. "Saya tidak ingin kita sekedar ikut-ikutan, atau mengikuti tren atau karena sudah banyak negara yang sudah ikut sehingga kita juga latah ikut," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden pada tahun 2016 lalu.

Jokowi menambahkan, ikut atau tidaknya Indonesia kedalam FCTC akan terlebih dulu dikaji secara mendalam terutama terkait dampaknya pada tenaga kerja.

Presiden juga memikirkan nasib petani tembakau yang terancam kehilangan lapangan kerja jika ratifikasi dilakukan.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Angin segar yang dihembuskan pemerintah pada akhir Agustus lalu ternyata belum dirasakan oleh pengembang rumah subsidi. Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit.

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 27 Agustus 2024 saat mengumumkan kebijakan ini menegaskan, penambahan kuota ini berlaku pada 1 September 2024. Airlangga menambahkan, untuk bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan bisa mendorong kemampuan kelas menengah di sektor konsumsi, khususnya di bidang perumahan.

Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan. Junaidi Abdillah Ketua Umum Aosisasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan, hingga saat ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota.

?Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum bisa terlaksana. Kami telah kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang belum ada kejelasan. Jadinya belum bisa akad kredit dan realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan bukan tertunda,? tegas Junaidi dalam keteranganya, Kamis (12/09/2024)

Junaidi menambahkan, semoga kebijakan ini bukan janji manis karena kita pengembang rumah subsidi, dan khususnya yang tegabung dalam APERSI yang mencapai 3 ribuan anggota berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan.

?Dan seharusnya, di penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang tinggal hitungan bulan ini, bisa menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait program pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum direalisasikan. Jangan sampai program yang selama ini sudah baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi,? imbuh Junaidi.

Selain itu, dampak belum direalisasikannya kebijakan ini membuat pengembang lebih berhati-hati terkait cash flow, jangan sampai kolaps usahanya karena banyak pengembang memiliki kewajiban pembayaran di perbankan yang tak bisa ditunda. Bahkan para pekerja bangunan atau tukang saat ini banyak yang menganggur karena tak ada pembangunansejak beberapa bulan ini.

Junaidi berharap, pemerintah segera merealisasikan janjinya karena dalam pembangunan properti atau perumahan, selalu menggerakkan sektor lainnya. Ada sekitar 180 sektor industri yang juga akan bergerak jika ada pembangunan perumahan.

?Tak hanya itu, masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima rumah subsidi juga menunggu realisasi ini,? tegas Junaidi.

Jakarta, Investor.id- Fungsi anggaran yang diemban Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki peran penting untuk menjaga kepastian dan besaran kuota rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"DPR punya peran penting agar kepastian kuota rumah subsidi dapat terjaga sehingga para developer dapat berusaha dengan tenang," tutur Bambang Setiadi, direktur utama Parahyangan Super Abadi (PSA) kepada Investor Daily, di Bekasi, baru-baru ini.

Dia menambahkan, kepastian itu juga akan diperoleh para MBR yang membutuhkan rumah layak huni.

"Masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan rumah, jika ada kepastian kuota tentu saja harapan mereka memiliki hunian peluangnya akan lebih besar terwujud," kata dia.

Parlemen punya peran memastikan besaran anggaran yang diperlukan oleh pengembang. Selain, tentu saja berkolaborasi dengan eksekutif, yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR.

"Kami (Apersi) akan menginisiasi agar para legislator turut membantu mengawal besaran kuota rumah subsidi sehingga seluruh pihak akan mendapat faedah," tegas Bambang yang juga Kabid Perizinan dan Pertanahan DPP Apersi ini.

Faedah rumah subsidi bagi para pemangku kepentingan sangat besar. Bagi pemerintah, realisasi rumah subsidi menjadi wujud pengejawantahan Pasal 28 H ayat ( 1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

"Pemerintah yang memiliki wawasan kebangsaan dan nasionalisme tinggi pasti melaksanakan amanat konstitusi, bukan sebaliknya," tegas Bambang.

Di tingkat praktik, tambahnya, wujud kebangsaan dan nasionalisme itu terukur dari besaran anggaran yang berpihak kepada MBR. "Karena itu, besaran anggaran atau kuota rumah subsidi jangan dikurangi. Justru kalau bisa ditambah. Contoh, tahun lalu, kuota rumah subsidi setara 229 ribu rumah, kini justru hanya 166 rumah. Ini harus ditambah," harap Bambang.

Manfaat rumah subsidi tak sebatas memangkas backlog hunian yang saat ini menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai sekitar 9,9 juta unit.

Pembangunan rumah subsidi juga sudah pasti menggulirkan perekonomian masyarakat yang berujung pada pertumbuhan ekonomi nasional. "Pembangunan rumah subsidi menggairahkan ekonomi masyarakat, baik lokal maupun nasional. Contoh, menyumbang pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak pemerintah pusat," ujar dia.

Bahkan, tambahnya, penerimaan pajak itu dimunculkan juga oleh pembelian material bangunan. "Sumbangsih ini akan terus meningkat manakala pembangunan rumah subsidi terus bergulir dan bertambah," papar Bambang.

Karena itu, dia berharap ada tambahan kuota rumah subsidi menjelang penghujung tahun 2024, mengingat kuota 166 ribu akan segera habis. "Kami berharap tambahan itu bisa menyamai total kuota tahun lalu," tutur Bambang.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banten meminta agar pemerintah menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.

Permintaan penambahan kuota ini karena kuota KPR FLPP pada tahun 2024 sebanyak 166.000 unit.

Angka tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 229.000 unit.

Ketua DPD Apersi Banten Safran Edi Harianto Siregar menyatakan, pemerintah seharusnya bukan mengurangi kuota subsidi tahun ini, melainkan ditambah.

Dalam catatan Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) selaku penyalur FLPP hingga 23 Juli lalu sudah mencapai 98.564 unit.

“Pertanyaannya, kenapa tahun ini kuotanya diturunkan dan diperkirakan hanya untuk 166.000 unit? Turun 30-an persen dari tahun lalu yang realisasinya mencapai 229.000 unit. Seharusnya, pencapaian tahun lalu jadi catatan karena peminatnya banyak,” jelasnya dalam rilis, Kamis (1/8/2024).

Dengan kondisi saat ini yang tidak pasti terkait kuota rumah subsidi, maka konsumen atau masyarakat akan dirugikan.

Apalagi, rumah susbidi ini untuk masyarakat kelas bawah yakni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memang membutuhkan.

Selain angka backlog yang akan bertambah, pengembang yang membangun rumah subsidi juga akan terganggu bisnisnya.

"Industri properti sangat besar dampaknya bagi perekonomian, karena dari sebuah perumahan yang sedang dikembangkan akan menggerakkan sektor lainnya. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, produk material, furnitur hingga bisnis ikutan lainnya," tegas Safran.

TANGERANG - Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia ( Apersi ) Banten meminta pemerintah menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024. Permintaan penambahan kuota ini karena kuota KPR FLPP 2024 sebanyak 166.000 unit.

Angka tersebut lebih rendah dari 2023 yang sebesar 229.000 unit. Ketua DPD Apersi Banten Safran Edi Harianto Siregar menyatakan, seharusnya pemerintah bukan mengurangi kuota subsidi tahun ini, seharusnya ditambah. Catatan di BP Tapera selaku penyalur FLPP hingga 23 Juli lalu, penyaluran FLPP sudah mencapai 98.564 unit.

?Pertanyaannya kenapa tahun ini kuotanya diturunkan dan diperkirakan hanya untuk 166 ribu unit, turun 30-an persen dari tahun lalu yang realisasinya mencapai 229.000 unit, seharusnya pencapaian tahun lalu jadi catatan karena peminatnya banyak,? katanya dalam siaran pers, Rabu (31/7/2024).

Dengan kondisi saat ini yang tidak pasti terkait kuota rumah subsidi , maka konsumen ataua masyarakat akan dirugikan. Apalagi, rumah susbidi ini untuk masyarakat kelas bawah yakni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memang membutuhkan.

Selain angka backlog yang akan bertambah, pengembang yang membangun rumah subsidi juga akan terganggu bisnisnya. "Industri properti sangat besar dampaknya bagi perekonomian, karena dari sebuah perumahan yang sedang dikembangkan akan menggerakkan sektor lainnya. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, produk material, furniture hingga bisnis ikutan lainnya," jelasnya.

Menurutnya, Kemenkeu harus segera mengambil langkah cepat untuk melakukan penambahan kuota rumah subsidi. Safran meyakini di akhir Agustus 2024 ini kemungkinan kuota rumah subsidi akan habis.

"Kebutuhan rumah subsidi di Banten cukup tinggi, dan Apersi Banten adalah salah satu produsen rumah yang banyak berkontribusi membangun rumah subsidi. Tahun lalu kami memproduksi rumah subsidi hingga 9573," terangnya.

Safran berharap pemerintahan baru mendatang memiliki solusi pembiayaan untuk rumah subsidi. "Seharusnya ada dana pendamping atau lainnya yang tak semuanya menggunakan dari APBN,? ujarnya.

Hal senada ditegaskan Zaenal Abidin, pengembang lokal dari Tangerang. Direktur PT Bangun Prima Putra itu mengaku sangat menunggu penambahan kuota rumah subsidi.

"Sebagai pelaku industri perumahan yang fokus pada pembangunan rumah subsidi kami sangat menunggu adanya kepastian penambahan kuota. Seharusnya tahun ini lebih besar dari tahun 2023 lalu jumlah kuotanya. Apalagi kebutuhan rumah subsidi Banten cukup tinggi," katanya.

Zaenal menambahkan, masalah di rumah subsidi ini setiap tahunnya selain masalah yang ada, selalu berkutat pada jumlah kuota. Hal ini harus ada jalan keluar dan diperlukan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikannya.

"Kami pelaku industri berharap pemerintahan baru mendatang agar lebih aware dengan urusan perumahan. Untuk itu harus ada terobosan-terobosan, apalagi terkait pembiayaannya," harapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto untuk dapat membentuk Kementerian Perumahan. Hal itu dilakukan untuk memfokuskan program-program perumahan agar tak dianaktirikan.

Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, menjelaskan urgensi pembentukan Kementerian Perumahan kian nyata usai usulan penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak digubris oleh Kementerian Keuangan.

“Ketika isu perumahan terkait kuota jadi problem, kita wajar saja menuntut berdirinya kementerian yang fokus ke perumahan,” kata Junaidi saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Junaidi menegaskan, pembentukan kementerian khusus perumahan itu penting untuk memperlancar pembentukan regulasi yang lebih berpihak pada sektor properti.

Di samping itu, Junaidi juga mendukung penuh wacana pemerintahan selanjutnya untuk membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

“Ada dua hal yang berbeda, kalau kementerian itu kan bicara regulasi, nah kalau badan ini kan bicara eksekusinya. Jadi badan percepatan pembangunan perumahan (BP3) itu penting dan kementerian penting, karena tugasnya berbeda, eksekutor dan regulator,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap telah memberikan usulan tambahan kuota FLPP ke Kementerian Keuangan. Akan tetapi, hingga kini belum mendapat jawaban dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Triono Junoasmono (Yongki), menjelaskan hingga kini usulan tersebut masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan.

“Ini sedang dibahas sama mereka [Kementerian Keuangan], kita belum bisa [statement] karena itu domainnya di Kemenkeu ya, intinya sudah kita ajukan,” jelasnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP 2024 yang digulirkan pemerintah sebanyak 166.000 unit. Posisinya turun bila dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 229.000 unit.

Adapun saat ini, serapan kuota FLPP dilaporkan mencapai 22.000 unit per bulan. Oleh arena itu bila pemerintah tak segera menginjeksi tambahan kuota FLPP dikhawatirkan posisinya akan habis pada September 2024.