Lampung Geh, Bandar Lampung - Baliho besar yang terletak di Jalan Raden Intan, Enggal, tepatnya depan Hotel Grand Mercure Lampung, sobek dan bahayakan pengendara, Senin (21/10).

Berdasarkan pantauan Lampung Geh, banner yang terpasang di Baliho sudah sobek dan berayun-ayun akibat tertiup angin. Bahkan, seng baliho juga tampak rusak.

Salah satu pengendara, Umar mengatakan baliho itu rusak diduga sejak Senin (21/10) sekitar pukul 10.00 WIB.

"Kurang tahu rusaknya sejak kapan, tapi dari pagi bannernya (baliho) udah terbang gitu, sengnya juga kayak mau lepas," katanya kepada Lampung Geh.

Umar berharap aparat terkait dapat segera memperbaiki baliho yang rusak tersebut agar tidak membahayakan pengendara yang melintas.

"Aparat terkait bisa segera menindaklanjuti, karena itu bahaya, apalagi disini anginnya kenceng banget, sengnya juga mau lepas, takutnya jatoh kena pengendara yang melintas," pungkasnya. (Yul/Put)

MANADO - Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), pada perhelatan Pilkada Sulut 2024, ada yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut.

APK dan bahan kampanye itu berupa pemasangan videotron, papan reklame, billboard, spanduk, baliho dan umbul-umbul, serta selebaran, brosur dan juga pamflet berisikan materi visi dan misi dari tiga paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

Jumlah APK dan bahan kampanye ini pun telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulut lewat Surat Keputusan nomor 192 tahun 2024 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi KPU Provinsi Sulut untuk setiap pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2024, yang ditandatangani langsung oleh Ketua KPU Sulut, Kenly Meydi Poluan pada 24 September 2024.

Dalam keputusan itu, bahan kampanye yang harus difasilitasi oleh KPU Sulut terhadap masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Sementara untuk Alat Peraga Kampanye (APK) masing-masing :

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut, sempat mempertanyakan kinerja dari KPU Sulut yang dinilai lambat, mengingat sesuai dengan aturan yang ada, hingga kini jumlah APK dan bahan kampanye memang belum terdistribusi dengan baik.

"Sudah lebih dua pekan, distribusi dari APK dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU itu belum terlihat masif. Ini kami pertanyakan, karena itu sudah menjadi keputusan dan harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku," ujar Anggota Bawaslu Sulut, Zulkifli Densi.

Sementara, Anggota KPU Sulut, Awaluddin Umbola, mengatakan jika pihaknya sudah memasang videotron dan billboard di beberapa titik strategis yang ada di di beberapa Kabupaten dan Kota.

Menurutnya, Videotron berada di Kota Manado tepatnya di jalan Boulevard depan kawasan Megamas, dan 12 titik Billboard tersebar di Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Kotamobagu, Kota Bitung dan Kota Tomohon.

Cagub Jakarta, Ridwan Kamil, mengaku menjual lukisan pribadinya untuk menambah baliho kampanyenya di Pilgub Jakarta 2024.

“Ya, saya jualan lukisan, jualan karya-karya, sedang dalam proses untuk menambahi baliho lah ya,” ujar Ridwan Kamil di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (9/10).

Selain itu, ia juga mengaku menggalang dana dari pendukungnya. Namun, lebih banyak dana yang keluar dari dompetnya.

“Tapi intinya penggalangan ada, tapi mayoritas saya pribadi menjual karya-karya kreatif saya,” tuturnya.

Dalam laporan pada KPU Jakarta, paslon Ridwan Kamil-Suswono memiliki dana awal kampanye sebesar Rp 1 miliar.

Dari keterangan KPU Jakarta, Senin (30/9), Ridwan Kamil dan Suswono menjadi pasangan dengan laporan tertinggi.

Berikut selengkapnya:

1. H. M. Ridwan Kamil dan H. Suswono melaporkan pada Selasa, 24 September 2024 17.30 WIB

Nilai awal: Rp 1.000.000.000

2. Komjen Pol. (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K, MM, M.Hum. dan Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T. melaporkan pada Selasa, 24 September 2024 15.10 WIB

Nilai awal: Rp 5.000.000

3. Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. dan H. Rano Karno, S.IP. melaporkan pada Selasa, 24 September 2024 23.45 WIB

Nilai awal: Rp 100.000.000

Ridwan Kamil mengatakan, Paslon RIDO diusung yang diusung 15 partai politik tentunya membutuhkan logistik yang besar. Menurutnya, akan terkesan aneh jika dukungan parpol yang besar dengan logistik yang kecil.

"Justru kalau kami kecil kelihatan tidak logis kan, kenapa besar? karena pasukannya besar," kata Ridwan Kamil kepada wartawan di DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/9).

RK menyebut, dengan besaran dana kampanye senilai Rp 1 miliar tersebut pihaknya memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang sangat ketat.

"Jadi kami ingin sejujur-jujurnya saja, dengan dana ini kami ada SOP yang sangat ketat oleh Pak Ariza, Pak Sekretaris bagaimana cara kita mengontrol laporan, kita akan sangat taat asas, mohon atensinya juga," ucap RK.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Jawa Tengah (Jateng) membenarkan arahannya kepada anggota agar membuat narasi positif terkait dengan video Cagub Jateng, Andika Perkasa tidak bersalaman dengan Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo.

Sebelumnya, beredar video yang dinarasikan bahwa seolah-olah Kapolda Jateng Ribut Hari menolak untuk bersalaman dengan Andika Perkasa di Media Sosial.

Kemudian, beredar juga seruan atau arahan Polda Jateng kepada anggota untuk membuat narasi positif terkait video salaman itu melalui pesan WhatsApp.

Berkaitan dengan ini, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto menyatakan bahwa narasi penolakan salaman itu keliru. Oleh sebabnya, dia meminta kepada anggota untuk membuat narasi untuk meluruskan hal tersebut.

"Iya saya memberikan literasi digital kepada anggota maupun elemen masyarakat agar membuat komen dengan cara positif," ujarnya saat dihubungi, Kamis (25/9/2024).

Dia mengatakan video viral soal Kapolda Jateng tolak salaman dengan Andika sudah dimanfaatkan pihak tertentu untuk tujuan memecah belah bangsa.

Padahal, kata Artanto, dalam video itu Kapolda Ribut tidak sengaja melewatkan salaman dengan Andika. Sebab, kondisi dalam video itu terjadi saat seusai acara KPU Jateng, dan Kapolda disebut tengah terpecah konsentrasinya.

"Oh itu kan framing, itu kan pas mau pulang. Di awal kegiatan, di awal itu pak Kapolda pak Andika, pak Gubernur kan salaman cipika cipiki panjang sekali. Sebelum acara mulai, nah pas pulang kan pak Kapolda menunduk mau keluar jadi kan konsentrasi kemana kita lihat sendiri dari Video itu," pungkasnya.

Cagub Jakarta Ridwan Kamil membeberkan strategi kampanye dari pasangan 01. Dia menjelaskan akan menggenjot kampanye di media sosial.

"Sosial media otomatis semua orang jakarta pegang HP karena kalau kampanyenya modal baliho tidak akan pernah cukup karena berbeda dengan daerah lain," ujar eks gubernur Jawa Barat itu kepada wartawan usai berziarah di TPU Karet Bivak, Jakpus, Rabu (25/9).

Selain dari pada itu, RK mengaku akan dirinya tak akan selalu berkampanye bersama-sama dengan duetnya Suswono, guna memaksimalkan jangkauan kepada ke seluruh masyarakat di Jakarta.

Pasangan yang diusung KIM Plus ini pun mengaku akan melibatkan istri mereka juga dalam berkampanye.

"Bahkan istri-istri kami juga nanti akan turun bersama dengan kami juga di waktu-waktu tertentu. Semata-mata untuk menyampaikan RIDO mencintai warga Jakarta dengan solusi-solusinya ya," sambungnya.

Dalam pilgub ini sendiri, pasangan RIDO, mengaku telah menyiapkan 70 solusi untuk 70 masalah di Jakarta yang telah mereka petakan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali gagal menerapkan wacana green election pada Pilkada 2024. Hal lantaran dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali ogah mengurangi pemasangan baliho.

Adapun dua paslon cagub dan cawagub Bali adalah nomor urut 1 Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (De Gadjah-PAS) dan nomor urut 2, Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri).

"Kita sampai saat ini hanya setelah kita dorong hanya bisa mengurangi sedikit saja. Jadi tidak seperti yang kita inginkan mereka mau mengubah (alat kampanye) semuanya ke dalam bentuk visual atau digital," kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di Gedung KPU Bali, Senin (23/9).

Berdasarkan PKPU tentang alat kampanye Pilkada 2024, kata Lidartawan, jumlah baliho maksimal 5 buah di setiap kabupaten, jumlah spanduk dua buah setiap desa. Paslon bisa menambah jumlah alat kampanye maksimal dua kali lipat.

Namun, tim pemenangan paslon hanya bersedia mengurangi jumlah spanduk di desa dari dua menjadi satu. Ukuran baliho 3x4 meter dan spanduk 1x4 meter. Paslon juga tidak memasang umbul-umbul.

Paslon juga nanti akan difasilitasi kampanye melalui billboard dan videotron. KPU masih menyusun titik-titik pemasangan alat kampanye tersebut.

Lidartawan berencana berkoordinasi dengan Bawaslu dan Satpol PP menertibkan alat kampanye bodong. Dia menyatakan, akan memperkenalkan komunikasi untuk pengawasan alat kampanye bodong.

"Paslon boleh mencetak 200 persen dari jumlah yang kami cetak, silakan tapi nanti baliho yang mereka pasang harus ada stempelnya KPU, yang tidak ada stempel KPU berarti bodong akan kita turunkan," katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Mulia-PAS, Rambo menegaskan mengikuti aturan PKPU. "Karena itu kan aturan dari pusat turun ke daerah ya kita sebagai peserta yang taat aturan ya kita ikuti aturan PKPU," katanya.

Sementara itu Ketua Tim Pemenangan Koster-Giri Alit Kelakan, menyatakan, jumlah pemasangan baliho telah disepakati dalam rapat pleno dengan KPU. Menurutnya, Tim Koster-Giri selalu mendukung Pilkada berjalan sejuk dan tidak merusak lingkungan.

”Telah disepakati semua baliho pertama yang ada sekarang harus cepat ditertibkan sebelum 28 september sudah bersih semua. Sehingga betul kampanye bersih dan tenang disepakati titik-titiknya,” katanya.

KPU Bali mengusung tema Green Election untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. KPU Bali mengimbau para calon kepada daerah menggelar kampanye tanpa baliho.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan seluruh kandidat calon kepala daerah dan partai politik membahas kampanye tanpa baliho ini.

"Saya ingin seluruh kandidat dikumpulkan termasuk kabupaten/kota, kita minta komitmennya terutama Denpasar dan Badung zero (kampanye dengan baliho)," kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan kepada wartawan, Kamis (29/8).

KPU berharap para kandidat berkampanye melalui media sosial, video tron, billboard dan lain sebagainya. Namun, untuk di sejumlah wilayah yang belum memiliki fasilitas penyediaan penyewaan video tron atau billboard bisa menggunakan baliho.

"Saya merencanakan ini tergantung mereka setuju enggak bagi yang melakukan pelanggaran supaya tidak lagi ditindak Pol PP, ditindak aja oleh KPU dan Bawaslu," katanya.

Bila kampanye tanpa baliho disetujui maka diberikan sanksi bagi kandidat yang melanggar. KPU akan mengumumkan secara terbuka sehingga masyarakat bisa menilai kandidat itu.

"Dan sanksi publiknya kita umumkan siapa yang melanggar di mana kepada teman-teman itu kalau mereka mau, niat kita bagus, tapi kalau enggak mau, ya itulah kualitas pemimpin kita sampe sekarang," katanya.

Merespons hal ini, dua pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bali 2024 kompak menyatakan akan kampanye tanpa baliho dalam kontestasi politik tersebut.

Adapun, kedua paslon tersebut yakni I Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta yang diusung PDI Perjuangan, PKB, Hanura, Gelora, Perindo, UMMAT, PBB, dan Partai Buruh.

Kemudian, Made Muliawan Arya alias De Gadjah dan Putu Agus Suradnyana (PAS), diusung partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus Bali. Yakni, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PAN, Garuda, PKN, dan PSI.

Komitmen ini disampaikan kedua paslon tersebut usai mendaftarkan diri ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Kota Denpasar, Bali, pada Kamis (29/8).

"Dalam konteks pilkada ini kami sangat mendukung agar dalam pelaksanaan pilkada ini kampanye ini mengurangi penggunaan baliho," kata Koster.

Menurutnya, kebijakan KPU Bali tersebut sejalan dengan program pemerintahan periode pertamanya sebagai gubernur Bali (2018-2024), yakni visi nangun sat kerthi loka Bali. Pembangunan harus berkualitas dan ramah lingkungan.

"Bali sebagai destinasi wisata harus menunjukkan tampilan yang ramah lingkungan yang, berbudaya yang indah dan yang bersih," kata dia.

Senada dengan Koster, Muliawan alias De Gadjah juga berkomitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut karena sesuai dengan visi dan misi mereka.

"Apa imbauan KPU kami tentunya akan ikuti dan akan lakukan. Karena bagaimana pun menjaga kebersihan dan lingkungan itu bagian dari visi dan misi kami," kata dia.

Pemilihan Wali Kota Kota Yogyakarta mulai menghangat. Meski pendaftaran pasangan calon baru akan dibuka KPU pada 27-29 Agustus nanti, namun sudah banyak tokoh masyarakat yang memasang sejumlah balihonya di pinggir jalanan Yogya. Padahal mereka belum tentu dicalonkan sebagai pasangan calon.

Satu-satunya yang sudah mendapat mandat pencalonan sebagai wali kota dari partai adalah Afnan Hadikusumo. Tapi, tokoh-tokoh lain seperti Singgih Raharjo, Wawan Harmawan, Heroe Poerwadi, Widya Supena, dan Krisma Eka Putra, juga sudah ikut pasang baliho.

Semuanya punya gaya tersendiri untuk memikat hati masyarakat lewat baliho.

Salah satu baliho yang cukup beda adalah milik Krisma Eka Putra, yang kini masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Yogyakarta dari fraksi Gerindra. Isi balihonya bukan minta doa restu atau dukungan, dia justru menulis ‘Katanya Kalau Mau Maju Pilkada Harus Pasang Baliho Gini Ya…?’ di balihonya.

Baliho itu hanya dipasang di Jl Kolonel Sugiono, Mergangsan, persis di sisi barat Rumah Sakit Pratama.

Dihubungi langsung oleh Pandangan Jogja, Krisma bilang jika ide baliho itu dia dapat dari perbincangan sehari-hari masyarakat.

“Kita mengaktualisasikan yang dibicarakan orang-orang di sekeliling kita ya. Banyak yang bilang kalau mau maju pilkada ya pasang baliho. Ya udah tak tulis aja di balihonya sekalian,” kata Krisma, Rabu (6/8).

Krisma memang mengakui bahwa dirinya siap jika Partai Gerindra mengusungnya di Pilkada Yogyakarta 2024. Tapi jika pun Gerindra memilih calon lain, ia mengaku akan tetap legowo.

“Saya rasa para senior dan pimpinan partai akan mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan data-data yang ada,” ujarnya.

Yang paling penting menurut dia adalah Pilkada Kota Yogya berjalan dengan baik dan damai sehingga menghasilkan pemimpin yang terbaik juga untuk Yogya.

“Kita harapkan Pilkada yang 2024 ini berjalan dengan baik. Kita harus menghindari isu SARA, fitnah, hoaks, dan hal-hal yang sifatnya black campaign. Banyak orang pintar di Jogja saya rasa. Kampanye kampanye yang model seperti itu juga sudah tidak lagi akan di-notice orang-orang. Jogja ini orangnya cerdas-cerdas, orang pintar semua,” paparnya.

kumparan bersama Liberty Society menjalankan proyek spesial untuk menyulap sampah baliho menjadi tas gym keren. Tak tanggung-tanggung, kumparan memberikan hampir 1 ton sampah baliho untuk diolah langsung oleh Liberty Society.

Di fase creating, tim kumparan bersama Satpol PP mengumpulkan baliho di daerah Jakarta Selatan saat masa tenang kampanye Februari lalu. Kemudian, baliho dipotong menjadi patchwork yang memiliki pola unik.

Pada tahap ini, patchwork yang digunakan tak lagi ada gambar wajah caleg maupun identitas partai. Liberty Society menjaga kualitas produknya dengan hanya memilih patchwork baliho yang tidak bolong, robek, atau terlalu kotor.

Pada 16 Juli 2024 kemarin, tas baliho reborn resmi diluncurkan oleh tim kumparan. Gio, salah satu member teman kumparan yang membeli tas tersebut mengaku puas dengan hasilnya.

Ia pun memberikan testimoni positif setelah menggunakan tas baliho reborn. Penasaran seperti apa? Yuk, simak cerita lengkapnya dalam artikel berikut.

Dari total ratusan kilogram baliho yang dikumpulkan kumparan, Liberty Society berhasil menyulapnya menjadi 100 tas gym yang keren. Sebelum di-launching, tas tersebut sudah melewati tahap quality control terlebih dahulu untuk memastikan jahitannya rapi dan bagus.

Gio, salah satu member teman kumparan, menilai tas Baliho Reborn sangat menarik. Ia pun membelinya lantaran ingin mengoleksi barang-barang yang memiliki value seperti tas tersebut.

"Simply karena menarik dan saya pribadi memang suka hal-hal yang memiliki makna atau arti yang powerful," kata Gio kepada kumparan.

Menurutnya, tas ini bukan hanya tahan lama, tetapi juga unik. "Pada saat memakai tas baliho bekas ini, beberapa teman-teman saya tidak ada yang sadar desain dan bahan tas ini dari baliho bekas yang tidak terpakai. Maka teman kumparan Baliho Reborn telah berhasil 'adding value' dan memberikan kehidupan baru pada baliho bekas ini," jelasnya.

Gio sering menggunakan tas ini untuk ke kantor dan tempat gym. Katanya, untuk melestarikan lingkungan, setiap orang harus mulai aktif mengurangi penggunaan barang sekali pakai seperti botol air, tas belanja, dan gelas kopi.

"Sebagai konsumen akhir, saya hanya bisa berpartisipasi melestarikan lingkungan dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Contohnya botol air, tas belanja, gelas kopi shop, dan lainnya," ungkap Gio.

Ia juga salut dengan komunitas teman kumparan yang peduli dengan lingkungan sekitar. Mereka berkontribusi dengan cara yang unik, yakni dengan mengolah baliho bekas.

Harapannya, komunitas ini bisa menjadi besar dan juga menyasar barang-barang lain yang memang sudah menjadi masalah di banyak negara, yaitu penggunaan barang sekali pakai yang rata-rata berbahan plastik.

Nggak hanya teman kumparan yang memuji tas Baliho Reborn, selebriti seperti Joko Anwar dan Raisa juga mengaku terpukau lho dengan produknya. Joko Anwar memuji tim kumparan yang sukses mengubah sampah menjadi sesuatu yang berguna.

“Dilihat dari desainnya, ini sama sekali tidak terlihat dari benda yang tadinya annoying dan menjubahkan (sampah baliho). Justru ini disulap menjadi sesuatu yang berguna banget. Nah ini kalau kita lihat fungsinya, bisa membawa apa saja ya dan bisa dimasukkan banyak hal,” kata Joko Anwar.

Sementara itu, Raisa mengaku super tertarik dengan produk dari kumparan ini. Katanya, ini bisa menjadi langkah konkret untuk mengurangi sampah di Indonesia.

“Uniknya, tas ini terbuat dari baliho caleg-caleg di daerah kita masing-masing. Aku juga sering sih mikir itu sampah baliho itu kalau udah diapain ya? Dan ternyata sama kumparan dijadikan tas yang berguna,” ungkap Raisa.

Tas eco-friendly ini diproduksi dalam jumlah terbatas, lho! Yuk, jadi salah satu dari 50 pemilik tas eksklusif ini. Gabung ke komunitas teman kumparan sekarang untuk bersama-sama melestarikan lingkungan di http://kum.pr/balihoreborn.

Walhi Sumsel menyampaikan masih ditemukan calon kepala daerah di Palembang menggunakan pohon sebagai tempat untuk menempelkan baliho. Akibatnya pohon mengalami kerusakan hingga pertumbuhan pohon terhambat.

Kepala Divisi Kampanye Walhi Sumatera Selatan Febrian Putra Sopah menyebutkan dari catatannya ada 219 pohon dengan 233 poster yang tersebar di 17 Kecamatan Kota Palembang digunakan untuk sosialisasi calon kepala daerah.

"Pohon tersebut akhirnya mengalami kerusakan hingga menyebabkan keanekaragaman hayati menjadi terganggu karena ekosistem yang rusak,"kata dia, Rabu 31 Juli 2024.

Tak hanya itu, Walhi Sumsel juga menyoroti banyaknya baliho yang menjadi sampah plastik membuat pengaruh buruk bagi polusi udara bagi kota Palembang.

"Selain itu limbah poster dan baliho juga menjadi sampah plastik yang buruk bagi polusi di perkotaan," jelas dia.

Febrian pun menegaskan Bawaslu Sumsel dapat mengeluarkan surat edaran untuk dipatuhi oleh calon kepala daerah dan tim agar tak merusak ekosistem pohon. Pihaknya pun mengaku harus ada sanksi bagi cakada agar aksi sosialisasi dengan menempel di poster tidak terus-terusan terjadi.

Dengan banyaknya pohon yang rusak, Walhi Sumsel pun meminta kepada Bawaslu untuk mengeluarkan surat edaran dan larangan kepada seluruh kandidat calon agar tidak menggunakan pohon sebagai tempat kampanye.

"Bawaslu harus memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai regulasi yang berlaku," beber dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan, mereka akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh partai politik agar tidak menggunakan pohon sebagai alat peraga kampanye. Surat itu akan diedarkan ke seluruh kabupaten dan kota di Sumsel.

"Jadi bukan hanya di Palembang, seluruh daerah akan kita surati agar tidak memasang spanduk atau baliho di pohon,"kata Kurniawan.

Kurniawan menjelaskan, jika pemasangan baliho dan poster saat ini masih berbentuk branding personal dari para calon. Belum ada muatan politik di dalamnya. Pihaknya pun akan berjanji menggandeng Pemda setempat untuk menertibkan baliho yang ada di pohon.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan titik titik mana saja yang boleh dipasang alat sosialisasi tersebut," kata dia.

Jelang Pilkada 2024, beredar baliho dan spanduk yang menyandingkan Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, dengan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DIY, Arief Darmawan atau Arda.

Sunaryanta mengaku tidak tahu-menahu terkait pemasangan baliho tersebut. Sedangkan Arda mengakui bahwa pemasangan baliho tersebut merupakan inisiatif para anggota Pemuda Muhammadiyah.

Saat dimintai tanggapannya, Sunaryanta tak mempermasalahkan beredarnya baliho tersebut meski tanpa seizinnya.

"Terus terang saja dipasangkan dalam baliho itu saya tidak tahu, tidak ada izin dan komunikasi sebelumnya. Ya terserah saja tidak masalah," kata Sunaryanta, Selasa (30/7).

Ketika disinggung mengenai persiapan menghadapi Pilkada Gunungkidul 2024 mendatang, ia tak banyak memberi jawaban. Ia menegaskan jika dirinya bukan anggota partai dan tetap menjalin komunikasi dengan partai politik manapun.

"Komunikasi tetap kami jalin dengan parpol manapun. Kita tunggu saja ya, nanti seperti apa," sambung Sunaryanta.

Sementara itu, Ketua PMPM DIY, Arief Darmawan, mengaku beredarnya baliho yang menyandingkan Sunaryanta dengan dirinya merupakan inisiatif Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

"Itu inisiasi teman-teman (PP Pemuda Muhammadiyah Gunungkidul) untuk kontestasi Pilkada, saya juga kurang paham apakah sudah izin atau belum," kata pria yang akrab disapa Arda itu.

Arief Darmawan sendiri masuk dalam bursa bakal calon wakil bupati Gunungkidul dan sudah mendaftarkan diri melalui partai PKB dan Golkar.

Terkait kesiapan menghadapi Pilkada, dirinya saat ini masih menunggu keputusan partai politik yang akan mengusungnya dalam Pilkada Gunungkidul mendatang. Namun ia memastikan terus menjalin komunikasi ke partai politik dan juga Sunaryanta.

"Masih menunggu keputusan partai, karena saya bukan orang partai. Kami tinggal menunggu partai saja," pungkasnya.

(Reporter dan Penulis: Fadli)

Jepara: Sebuah baliho bakal calon Bupati Jepara milik Syaiful Anam diturunkan paksa oleh Satpol PP setempat. Alat peraga kampanye tersebut disinyalir mengandung kalimat provokatif jelang pilkada.

Baliho Syaiful Anam berada di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara pada Kamis, 25 Juli 2024.

Berdasarkan pantauan, baliho #Karewox Jepara Wani dengan ukuran sekitar 8x4 meter baru terpasang di Billboard pada Rabu sore, 24 Juli 2024. Dalam baliho berisi tulisan 'Jepara sedang tidak baik-baik saja jangan biarkan Jepara jadi sarang Karaoke ++, Narkoba, Judi & Miras'.
Kepala Satpol PP Kabupaten Jepara, Trisno Santoso, mengatakan tulisan tersebut dinilai provokatif menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November mendatang.

"Iya hari ini kita turunkan, karena nadanya provokatif. Menjelang pilkada ini kan kita cari suasana yang kondusif, yang sejuk," jelasnya.

Baca juga: Bupati dan Wabup Sleman Maju Pilkada, Bawaslu Antisipasi Dampak Pecah Kongsi

Selain itu, pemasangan baliho tersebut menurutnya juga tidak memiliki izin. Pasalnya dalam memasang baliho harus mendapatkan ijin dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD). Meskipun dalam pemasangannya bekerjasama dengan vendor atau pihak ketiga.

Lebih lanjut ia mengatakan, tulisan dalam baliho yang dinilai provokatif itu juga melanggar Peraturan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).

"Selain provokatif, (baliho itu) juga melanggar Perda K3 kita karena dikhawatirkan bisa menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Baliho itu juga tidak berizin," jelasnya.

Penurunan baliho juga sesuai dengan instruksi dari Pj Bupati Jepara. Ia mengatakan, pemilik baliho boleh memasang kembali baliho asalkan tidak berisi ujaran yang bernilai provokatif.

"Iya (Instruksi Pj Bupati), dan sesuai pesan Pak Pk jika nanti pemilik baliho menanyakan pada kami, monggo dipasang lagi (balihonya) asalkan isi balihonya bisa membuat Pilkada Jepara berjalan aman dan kondusif," ucap dia.

Sementara itu, Syaiful menyatakan bahwa dirinya sudah membayar kepada vendor pemilik papan baliho tersebut. Sehingga, jika dinilai tak berizin oleh Satpol PP, menurutnya harus berkoordinasi lebih dulu dengan vendor dan tidak asal copot.

“Baliho baru kemarin saya pasang. Hari ini sudah dicopot. Padahal saya bayar. Mestinya saya diberitahu juga kalau mau dicopot. Lha wong tujuan saya membuat kalimat itu hanya untuk pengingat bersama seluruh masyarakat Jepara. Tidak ada niat lain,” jelas dia.

(MEL)