Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS) yang belum memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar untuk segera melakukan merger.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tenggat waktu bagi perbankan terkait untuk melaksanakan hal tersebut sebelum 31 Desember 2024.

“Apabila sampai akhir 31 Desember 2024 belum memenuhi ketentuan, BPR/BPRS wajib melakukan penggabungan, merger, peleburan, diambil alih, akuisisi dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (2/11/2024).

Dian menjelaskan, OJK telah memberikan waktu yang cukup panjang bagi BPR/BPRS untuk melakukan pemenuhan modal inti minimum di atas Rp6 miliar itu.

Menurutnya, BPR telah diberi waktu sejak 2015, yang dalam hal ini diatur melalui Peraturan OJK (POJK) No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Sementara itu, BPRS juga telah diberi waktu sejak satu tahun setelah beleid pemenuhan modal inti BPR itu terbit, yakni melalui POJK No. 66/POJK.03/2016.

“Kemudian OJK tentu saja akan terus melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka mendorong BPR/BPRS melakukan konsolidasi untuk memperkuat kondisi permodalan,” tukas Dian.

Berdasarkan catatan Bisnis, terjadi lonjakan jumlah BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK pada 2024.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK, yang seluruhnya merupakan BPR.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan soal Bank Perekonomian Rakyat (BPR) banyak yang tumbang. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memprediksi jumlah BPR yang ditutup bisa tembus 20 bank.

Sampai September 2024, jumlah BPR/BPRS yang telah dicabut izin usahanya mencapai 15 bank. Artinya kemungkinan lebih dari 5 bank akan tutup lagi jika jumlahnya lebih dari 20 bank.

"Sampai ke angka 20 (BPR) itu mungkin. Kalau dalam beberapa bulan ini ada yang masih setor modal. Itu bisa mungkin bisa selesai. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu," kata dia usai acara Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024) kemarin.

Dia mengungkap salah satu penyebab banyak BPR harus ditutup karena ada kendala penyuntikan modal oleh pemerintah daerah sebagai pemilik BPR. Dian menyebut, selama ini penyuntikan modal untuk BPR yang bermasalah keuangannya selalu terkendala proses politik pemerintah daerah.

"Tentu saja kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kalau mau meng-inject modal itu memerlukan waktu yang sangat lama, proses politiknya ada. Sementara kalau BPR sebagai bank itu tentu saja memerlukan rescue yang sangat cepat," kata dia.

Itu sebabnya banyak BPR yang tidak terselamatkan. Untuk itu pula, guna mencegah bertambahnya jumlah BPR yang tutup, OJK membuat kebijakan baru bahwa bank tersebut tidak boleh dimiliki oleh berbagai kepala pemerintah daerah. Namun, ke depan akan diinduki oleh Bank Pembangunan Daerah.

"Jadi, artinya tidak boleh lagi nanti di kabupaten misalnya contohnya itu dimiliki oleh berbagai bupati, tapi ini akan dikonsentrasikan di bawah pemerintah provinsi dan tentu ada juga keperluan sahamnya kabupaten, tetapi di bawah pengendalian BPD," jelasnya.

Untuk diketahui, Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 BPR dan BPRS.

Dian menjelaskan, pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. atau Bank Jatim (BJTM) merespons wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bakal mengalihkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan sebagai pemain di sektor keuangan, Bank Jatim harus dapat memberikan kontribusi positif terhadap program Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, langkah ini juga merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan, terutama dalam hal akselerasi bisnis BPR.

"[Terkait BPD yang harus menyuntik modal ke BPR] itu bisa dikaji permasing-masing daerah kan setiap provinsi ya, enggak sama," ujarnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan yang bakal mengalihkan BPR milik Pemda kepada BPD juga berkaitan dengan ketentuan dengan single presence policy itu, di mana otoritas melarang pemerintah mengendalikan lebih dari satu bank, seperti yang berlaku untuk bank umum.

"Sudah dikeluarkan oleh kita [single presence policy, kebijakan satu pemilik itu harus memiliki satu BPR], dan ini juga akan ada waktu dua tahun untuk bisa menyelesaikannya," ucap Dian.

Nantinya, kata Dian, keberadaan BPR sendiri masih akan tetap dimiliki oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten secara tidak langsung dan kepemilikannya dilakukan melalui BPD sebagai institusi.

Alasannya adalah karena BPD dianggap sebagai lembaga keuangan yang lebih kuat dibandingkan dengan BPR, baik dari segi permodalan serta tata kelola (governance).

"Nah, sehingga ke depannya, kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, itu BPR itu di-rescue lebih cepat. Tidak lagi mengandalkan proses politik di DPRD dan lain sebagainya. Tapi ini lebih cepat diselesaikan oleh BPD yang sebetulnya [jika] dilihat skalanya, BPR itu sangat kecil, kalau dibandingkan kekuatan BPD," ungkapnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum selesai kewajiban terkait pemenuhan modal inti, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi pengendali Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. Artinya, suntikan modal perlu kembali dilakukan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa sebagai bagian dari ketentuan Single Presence Policy (SPP), BPR yang dimiliki pemerintah daerah perlu dikendalikan oleh BPD. Di mana, masih ada waktu dua tahun untuk memenuhi hal tersebut.

“Kan BPD jadi pemilik nantinya, tentu saja sebagai pemilik, kewajibannya adalah menyuntik modal kalau terjadi sesuatu,” ujar Dian di Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Ia pun menjelaskan bahwa nantinya keberadaan BPR tetap dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten dan kota tetapi melalui BPD. Dian bilang BPD ini diasumsikan lebih kuat dalam segala hal, termasuk dalam permodalan, governance dan lain sebagainya.

Ke depan, Dian juga berharap kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, bisa ada penyelamatan yang lebih cepat. Artinya, tidak lagi mengandalkan proses politik di DPRD dan lain sebagainya.

“Tapi ini lebih cepat diselesaikan oleh BPD yang sebetulnya kalau kita lihat skalanya BPR itu sangat kecil, kalau dibandingkan kekuatan BPD,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan sebagai pemain di sektor keuangan, Bank Jatim selalu mendukung secara positif terhadap program OJK. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan, terutama dalam hal akselerasi bisnis BPR.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum selesai kewajiban terkait pemenuhan modal inti, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi pengendali Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. Artinya, suntikan modal perlu kembali dilakukan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa sebagai bagian dari ketentuan Single Presence Policy (SPP), BPR yang dimiliki pemerintah daerah perlu dikendalikan oleh BPD. Di mana, masih ada waktu dua tahun untuk memenuhi hal tersebut.

“Kan BPD jadi pemilik nantinya, tentu saja sebagai pemilik, kewajibannya adalah menyuntik modal kalau terjadi sesuatu,” ujar Dian di Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Ia pun menjelaskan bahwa nantinya keberadaan BPR tetap dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten dan kota tetapi melalui BPD. Dian bilang BPD ini diasumsikan lebih kuat dalam segala hal, termasuk dalam permodalan, governance dan lain sebagainya.

Ke depan, Dian juga berharap kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, bisa ada penyelamatan yang lebih cepat. Artinya, tidak lagi mengandalkan proses politik di DPRD dan lain sebagainya.

“Tapi ini lebih cepat diselesaikan oleh BPD yang sebetulnya kalau kita lihat skalanya BPR itu sangat kecil, kalau dibandingkan kekuatan BPD,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan sebagai pemain di sektor keuangan, Bank Jatim selalu mendukung secara positif terhadap program OJK. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan, terutama dalam hal akselerasi bisnis BPR.

"(Terkait BPD yang harus menyuntik modal ke BPR) itu bisa dikaji per masing-masing daerah kan setiap provinsi ya , enggak sama," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPD DIY Santoso Rohmad bilang tak terlalu bermasalah jika memang harus kembali menyuntik modal untuk menjadi pemilik dari BPR-BPR tersebut.

“Kita tidak masalah dengan itu karena modal minimum mereka juga kecil kan ya, Rp 6 miliar kan,” ujar Santoso.

Lebih lanjut, ia bilang bahwa memang perlu melihat lagi ketentuannya nanti seperti apa. Di mana, perlakuan setiap BPR milik Pemda pun perlu dilakukan berbeda-beda dengan adanya due diligence nantinya.

“Kalau bisnis secara irisan itu pasti ada, tetapi kan kita tidak mungkin melayani semua masyarakat ya, pasti ada hal-hal yang bisa ditangani oleh BPR maupun BPD,” tandasnya.

Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Dian Ediana Rae menjelaskan pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Dian mengatakan, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR/S dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

"Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR/S terus memburuk maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR/S sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR/S tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR/S tersebut." terang Dian.

Daftar 15 BPR/BPRS yang Izinnya Dicabut OJK:

1. PT BPR Nature Primadana Capital
2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo
3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
4. PT BPR Bank Jepara Artha
5. PT BPR Dananta
6. PT BPRS Saka Dana Mulia
7. PT BPR Bali Artha Anugrah
8. PT BPR Sembilan Mutiara
9. PT BPR Aceh Utara
10. PT BPR EDCCASH
11. Perumda BPR Bank Purworejo
12. PT BPR Bank Pasar Bhakti
13. PT BPR Madani Karya Mulia
14. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
15. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang merencanakan penerapan sistem teknologi informasi (IT) kepada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang akan mulai diimplementasikan pada tahun 2025, dengan anggaran mencapai Rp100 miliar.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan untuk saat ini pihaknya sedang melakukan studi untuk memahami kebutuhan dari BPR.

“Tahun ini sudah dilakukan studinya, tahun depan kita akan mulai membeli hardware-nya dan melakukan piloting untuk 100 BPR yang dipilih untuk kita lihat apa yang mereka butuhkan,” ujarnya dalam Konferensi Pers yang dikutip Rabu (2/10/2024).

Adapun, program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing BPR dalam menghadapi persaingan dengan bank umum dan layanan pinjaman online (pinjol) yang makin menjamur di kalangan masyarakat daerah.

Selain itu, melalui sistem yang terintegrasi, LPS juga ingin mengadakan program manajemen BPR jarak jauh, hal ini dimaksudkan agar BPR lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan dalam industri keuangan yang terus berkembang.

"Jadi, kami sedang kembangkan. Itu [anggaran] sekitar Rp100 miliar lebih untuk tahun 2025. Jadi, kita mencoba membantu BPR," ucapnya.

Adapun, mengenai BPR yang ditutup, LPS menargetkan agar dalam waktu 5-7 hari setelah izin usaha BPR dicabut, setidaknya 50% dari simpanan nasabah sudah dibayarkan.

Hal ini, kata Purbaya, dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah tetap merasa aman dan percaya kepada perbankan bahwa dana mereka akan dikembalikan dengan cepat meskipun BPR tersebut mengalami penutupan.

Sebagai informasi, cakupan penjaminan simpanan LPS juga berada pada level yang memadai, di mana sesuai amanat UU, LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga Rp2 miliar per nasabah per bank

Berdasarkan data Agustus 2024, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan sampai dengan Rp2 miliar) sebesar 99,27% dari total rekening atau setara dengan 592,42 juta rekening.

Pada BPR/BPRS, jumlah rekening yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan sampai dengan Rp2 miliar) sebesar 99,78% dari total rekening atau setara dengan 15,81 juta rekening.

“Cakupan simpanan perbankan tersebut nilainya berada di atas amanat UU LPS sekurang-kurangnya sebesar 90% di atas rata-rata negara-negara anggota International of Deposit Insurers atau IADI yang berkisar di 80%,” tambahnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan, sampai September 2024, dari 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang telah dicabut izin usahanya, terhitung sebanyak Rp 889,37 miliar dana simpanan dari 108.288 rekening nasabah akan dibayarkan oleh LPS.

"LPS sudah melakukan dropping terhadap simpanan tersebut, dan kemudian dilakukan rekonsiderasi verifikasi dan dinyatakan proses rekonsiderasi verifikasi itu mungkin sudah hampir 90% atau 85% selesai," ungkap Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono dalam konfrensi Pers, Senin (30/9).

Lebih jauh Didik menyebut, dari 108.288 rekening yang dinyatakan layak bayar sebanyak 99,23% atau 107.457 rekening, dengan jumlah nilai simpanan sebanyak Rp 719,37 miliar atau sekitar 80%-an. Dengan kata lain, Didik menyebut hampir semuanya layak bayar.

"Nah dari dasar itu kita sudah melakukan dropping pembayaran sebesar Rp658,79 miliar. Jadi tadi sudah di-dropping dari simpanan layak bayar Rp 719 miliar tadi," terang Didik.

Adapun LPS telah menganggarkan Rp 1,2 triliun di tahun 2024 untuk menjamin dana simpanan nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya.

"Jadi baru terpakai sekitar 50%-nya. Sekitar segitu. Jadi masih cukuplah. Jadi nasabah jangan khawatir, Simpanannya akan segera dibayar dan selama ini juga rata-rata setelah dicabut izin usahanya usahanya itu kira-kira 5 hari kerja itu untuk simpanan yang clean and clear sekitar 80% sudah bisa mengambil simpanannya," ungkap Didik.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank perekonomian rakyat (BPR) mencatatkan pemburukan kualitas kredit, tecermin dari rasio kredit bermasalah alias NPL yang membengkak pada tujuh bulan pertama 2024 alias hingga Juli 2024.

Adapun, seiring memburuknya kualitas kredit, sudah ada 15 bank yang dicabut izin usahanya oleh otoritas.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) membengkak menjadi 11,49% per Juli 2024 dengan nominal NPL Rp16,71 triliun. Total kredit macetnya pun mencapai Rp11 triliun, naik 25,12% (year on year/YoY).

Pada periode yang sama tahun sebelumnya atau Juli 2023, NPL BPR sendiri masih berada pada level 9,79% dengan nominal NPL Rp13,35 triliun. Adapun, saat itu, total kredit macet sebesar Rp8,87 triliun.

NPL BPR juga telah merangkak secara perlahan sejak awal tahun 2024, di mana pada Januari 2024 di level 10,25%, kemudian Februari pada level 10,55% dilanjutkan pada Maret, April, Mei dan Juni 2024 yang masing-masing berada di level 10,7%; 11,2%; 11,37% dan 11,39%.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan rasio NPL yang mengalami kenaikan imbas dampak dari pandemi yang terjadi beberapa waktu lalu. Bahkan, beberapa BPR, kata Tedy, baru menyesuaikan kebijakannya pada akhir periode masa berlaku relaksasi.

"Saya lihat ini akan sebentar, seiring dengan naiknya kredit, tentu rasio NPL akan mengalami perbaikan," ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Menurutnya, seluruh pelaku industri BPR memiliki semangat yang sama untuk terus memperbaiki kinerjanya baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitasnya. Bahkan, dirinya optimistis rasio NPL di industri BPR dapat ditekan di bawah 8%.

Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memproyeksikan tahun depan BPR akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global dan domestik hingga adopsi teknologi informasi yangmakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR/S.

"Selain itu, BPR juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM]," ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

Alhasil, untuk menghadapi perubahan dan tantangan tersebut, BPR/S diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya.

Dalam mengembangkan industri BPR/BPRS, OJK sendiri telah menerbitkan peta jalan yang di dalamnya terdiri dari empat pilar utama yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR, penguatan peran BPR di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut masih akan ada bank perekonomian rakyat (BPR) yang tutup pada tahun ini. OJK telah mencabut izin usaha 14 BPR sepanjang semester I-2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, OJK sudah beberapa kali melakukan pertemuan mengenai arah pengembangan dan arah penyelesaian persoalan BPR.

"Terkait dengan apakah BPR ini akan ada yang tutup, ya saya harus akui memang masih akan ada yang ditutup karena masih ada yang bermasalah," ungkap Dian dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juli 2024 secara virtual, Senin (5/8).

Menurut Dian, OJK tengah berupaya meningkatkan segala aspek BPR, mulai dari sumber daya mineral, governance, permodalan dan aspek lain yang diperlukan termasuk IT.

"Oleh karena itu, untuk bank-bank, untuk BPR-BPR yang memang sudah tidak bisa kita selamatkan tentu harus diselesaikan, tentu saja termasuk diselesaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," ujar Dian.

Sebelumnya, Dian sempat memperkirakan total ada 20 BPR tutup pada 2024. Dengan demikian, masih ada 6 BPR hingga sisa tahun berjalan yang akan tutup. Namn, Dian mengatakan bahwa angka tersebut masih bisa berubah.

Terbaru, OJK telah mencabut izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri pada 23 Juli 2024 dan PT BPR Sumber Artha Waru Agung pada 24 Juli 2024.

Adapun konsolidasi BPR menjadi agenda prioritas OJK. Saat ini, jumlah BPR masih terbilang besar atau lebih dari 1.500 perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), BPR diberikan tambahan kekuatan untuk dapat menawarkan layanan perbankan.

(Fiki Ariyanti)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup dua Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang telah bangkrut dalam satu bulan di Juli 2024. Langkah ini menjadi cara OJK menegakkan di bidang perbankan.

"OJK telah mencabut izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri pada 23 Juli 2024 dan PT BPR Sumber Artha Waru Agung 24 Juli 2024 sebagai bagian dari upaya OJK untuk memperkuat BPR dan menegakkan integritas di kalangan BPR," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

Untuk meningkatkan kinerja perbankan, OJK sedang menyusun dan membuat finalisasi beberapa ketentuan, pertama adalah RPOJK atau Rancangan POJK tentang kegiatan usaha perbankan yang mengatur kegiatan penyertaan modal oleh bank umum dan BPR.

Selain itu, RPOJK itu juga mengatur pengalihan piutang oleh perbankan, penjaminan bank, kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh bank, serta pemanfaatan tanda tangan elektronik dan perjanjian elektronik dalam penyelenggaraan produk bank umum.

"Yang kedua adalah RPOJK terkait rahasia bank yang mengatur pengecualian rahasia bank untuk kebutuhan peradilan, kebutuhan moneter dan sistem pembayaran pelaksanaan tugas di bidang penjaminan simpanan dan resolusi serta kerja sama otoritas antar negara," lanjutnya.

Ketiga adalah tengah disusun RPOJK pelaporan melalui sistem pelaporan OJK dan transparansi kondisi keuangan BPR dan BPRS. Hal ini sebagai upaya mendukung digitalisasi untuk laporan keuangan yang masih disampaikan secara luring, serta pengaturan bagi BPR dan BPRS mengumumkan laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi.

"Terakhir OJK menyusun terkait dengan rancangan surat edaran OJK panduan akuntansi perbankan bagi BPR sebagai penjabaran lebih detail dari standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BPR sehubungan dengan diterbitkannya standar akuntansi keuangan entitas privat oleh AI," jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank bangkrut yang dicabut izin usahanya di Indonesia bertambah lagi, menjadi total 14 bank. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan ada kabar baik di balik lonjakan jumlah bank bangkrut itu.

Jumlah bangkrut di Indonesia memang kian banyak. Terbaru, PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK.

Pencabutan izin usaha BPR Sumber Artha Waru Agung mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024.

Sepanjang 2024, telah terdapat 14 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan bank perekonomian rakyat (BPR).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan sebenarnya ada pembelajaran bagus dari lonjakan bank bangkrut itu.

"Penutupan BPR bisa menjadi indikasi yang baik, karena BPR sekarang hampir 20 yang tutup, tapi tidak menimbulkan goncangan di masyarakat," ujarnya dalam acara virtual seminar yang digelar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada Jumat (26/7/2024).

Menurutnya, ada indikasi masyarakat sudah semakin paham terkait dengan keselamatan simpanannya saat dilakukan proses likuidasi bank bangkrut oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Jadi, LPS datang bisa diselesaikan dengan cepat, masyarakat jadi tidak ragu menyimpan dananya di bank," kata Dian.

Menurutnya OJK sendiri mencabut izin usaha bank bangkrut dalam rangka bersih-besih.

"Ini langkah penting yang mesti diambil untuk memperkuat [BPR]. Dengan terpaksa OJK menutup BPR yang memiliki kelemahan struktural serta terjadi fraud," ujar Dian.

Sebelumnya, Dian pun mengatakan bahwa sepanjang tahun ini akan ada 20 bank bangkrut di Indonesia.

"Kemungkinan [tahun ini] sampai 20 BPR, tapi kan itu sudah tutup, tinggal likuidasinya saja," ujarnya saat ditemui awak media di Hotel Kempinski Jakarta pada Maret lalu (22/3/2024).

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 136 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.