Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 32 tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan. Aturan ini resmi berlaku pada tanggal 4 Agustus 2024.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menjelaskan aturan PMK ini bertujuan untuk memberikan regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan proses bisnis dalam kegiatan importasi peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

“Dengan berlakunya PMK nomor 32 tahun 2024, maka aturan sebelumnya (PMK nomor 101/PMK.04/2007) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” ujar Nirwala dalam keterangan resminya, Kamis (8/8).

Nirwala mengungkapkan ada beberapa pokok perubahan yang harus diketahui oleh importir, antara lain objek dan subjek penerima fasilitas, adanya pihak ketiga, dan syarat permohonan penerbitan fasilitas.

Objek penerima fasilitas meliputi peralatan, yaitu instalasi, mesin dan permesinan, serta perlengkapan dan bagiannya untuk pemantauan, pemrosesan, atau pemanfaatan limbah; dan bahan, yaitu semua bahan fisika, bahan biologi atau bahan kimia habis pakai untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah.

“Sementara subjek penerima fasilitas merupakan badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Nirwala.

Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang proses produksinya menimbulkan limbah, seperti manufaktur, kegiatan usahanya menimbulkan limbah, kemudian rumah sakit atau laboratorium atau khusus mengusahakan pengolahan limbah.

Nirwala menambahkan bahwa impor peralatan atau bahan dari luar daerah pabean maupun melalui tempat penimbunan berikat (TPB), kawasan bebas, dan kawasan ekonomi khusus, dapat dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal badan usaha tidak dapat melakukan importasi langsung yang dibuktikan dengan perjanjian atau kontrak kerja sama pengadaan peralatan dan/atau bahan.

“Agar memperoleh pembebasan bea masuk, permohonan harus dilampiri rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dari pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” jelasnya.

Nirwala mengungkapkan syarat permohonan pembebasan bea masuk tersebut dapat disimak langsung ke PMK nomor 32 tahun 2024.

“Pembebasan bea masuk merupakan upaya Bea Cukai dalam mendukung upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian alam, diharapkan fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh badan usaha di Indonesia,” ucapnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel mempertanyakan efektivitas rencana penerapan bea impor tambahan berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk melindungi produk dalam negeri perlu kajian mendalam.

Rachmad mengingatkan pelaku industri dalam negeri untuk mewaspadai rencana penerapan bea impor tambahan terhadap sejumlah produk impor.

"Mekanismenya bisa rumit dan memberi pekerjaan tambahan kepada pelaku industri dalam negeri, sementara barang impor jalan terus masuk ke pasar dalam negeri," ungkap Gobel dalam keterangan yang diterima Kontan.co.id, Selasa (16/7).

Gobel mengatakan kebijakan bea tambahan ini nantinya akan memaksa pelaku industri di Indonesia mendaftarkan kasusnya ke Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

"Ini namanya pelaku industri harus bekerja di luar tugasnya membuat barang. Padahal pengaduannya belum tentu diterima dan prosesnya pun lama," katanya.

Alih-alih menerapkan kebijakan ini, menurutnya akan jauh lebih efektif jika pemerintah mengembalikan kebijakan impor kepada aturan perubahan ketiga yaitu Permendag Nomor 7 Tahun 2024.

Cara ini menurutnya jauh lebih efektif dalam menekan gempuran impor dan mengembalikan produktivas industri dalam negeri.

Diketahui, penerapan bea tambahan ini dilatarbelakangi oleh maju-mundurnya sikap pemerintah dalam mengatur impor dan perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Kebijakan impor mulanya diatur dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023. Permendag itu kemudian direvisi menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024 yang mengharuskan adanya pertimbangan teknis (pertek) untuk sejumlah produk yang sudah diproduksi di dalam negeri.

Namun, belum sempat berjalan, permendag itu kembali direvisi melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024, yang mengecualikan sejumlah produk dari persyaratan pertek, yaitu produk tekstil, pakaian jadi, elektronika, dan katup.

Perubahan aturan terakhir ini menuai protes dari pelaku usaha. Pasalnya, sejumlah pabrik tekstil bangkrut dan puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan. Sejumlah kontrak untuk Original Equipment Manufacture (OEM) di bidang elektronika juga dibatalkan.

Merespon hal itu, barulah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah mengenakan bea impor tambahan BMTP dan BMAD.

Ada tujuh komoditas yang akan terkena bea impor ganda tersebut yaitu tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronika, kosmetika, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Upaya pemerintah dalam menerapkan bea masuk tambahan berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk melindungi produk dalam negeri perlu kajian mendalam.

Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai upaya ini bisa berisiko menimbulkan tindakan retaliasi atau tindakan pembalasan dari negara yang menerima kebijakan tersebut, termasuk dari China.

"Belajar pengalaman perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina di 2018 silam, peluang terjadinya aksi retaliasi dari kebijakan yang ditempuh oleh suatu negara terhadap aktivitas perekonomian yang dilakukan negara lain itu mungkin terjadi," kaya Yusuf pada Kontan.co.id, Selasa (16/7).

Apalagi, Indonesia merupakan salah satu partai dagang utama dari China. Sehingga peluang adanya aksi 'balas dendam' sangat besar, ketika pemerintah China menemukan hambatan aktivitas ekonomi dari kebijakan ini.

Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi jika memang ada aksi retaliasi dari negara tirai bambu itu.

"Termasuk bukti dan alasan kenapa pemerintah kita melakukan kebijakan bea tambahahan BMTP dan BMAD," urainya.

Perlu juga menyiapkan negosiasi di tingkat perdagangan internasional yang melibatkan stakeholder terkait misalnya Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian Luar Negeri sebagai institusi yang dipercaya untuk melakukan negosiasi dagang internasional.

Sebelumnya, Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Franciska Simanjuntak tak khawatir jika bea impor double ini menimbukan tindakan reliasi dari negara yang menerima kebijakan tersebut.

Franciska menegaskan bahwa kebijakan ini sudah sesuai dengan aturan perdagangan dunia. Selain itu, pemerintah Indonesia sendiri juga memiliki landasan hukum yang jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Selain itu, menurutnya setiap negara anggota WTO juga berhak melakukan hal yang serupa apabila industri lokal mereka terancam gempuran produk impor.

"Jadi dengan ini maka kami mungkin bisa menyatakan kalau negara-negara lain juga melakukan dan mempunyai hak yang sama seperti yang kami lakukan apabila syarat-syarat terpenuhi untuk penerapan BMAD dan BMTP," jelasnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan beberapa strategi guna menggenjot kinerja ekspor dalam negeri.

Salah satunya adalah dengan mendorong bebas bea impor untuk industri berorientasi ekspor hingga mengambil kesempatan dengan meningkatkan transaksi di pasar non tradisional.

"Semestinya biaya impor itu nol kalau memang mau diekspor. Supaya kita kompetitif dan juga harus gampang masuknya. Kenapa? Karena ini rencana untuk diekspor," ungkap Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid di Menara Kadin, Jakarta, Senin (15/7).

Dengan relaksasi bea impor, Arsyad mengatakan hal ini akan menguatkan posisi industri Indonesia sehingga akhirnya berpengaruh pada peningkatan devisa negara.

"Bagaimanapun kita harus meningkatkan devisa, jadi kita harus meningkatkan ekspor kita. Jadi contoh apapun itu, walaupun ada barang impor, impor itu dipakai digunakan untuk value added devisa produk untuk kemudian diekspor," tambahnya.

Selain bea impor nol, strategi lainnya adalah melakukan optimalisasi pasar non-tradisional. Dua kawasan yang cukup berpotensi adalah hubungan pasar non-tradisional di kawasan Afrika dan Amerika Latin.

"Jadi yang namanya pasar non-traditional itu harus kita lakukan. Karena ternyata kan lebih banyak (peluang). Karena ada suatu pergeseran perputaran ekonomi yang berubah sekarang ini. Kita juga perlu berjaga-jaga, bukan negara maju saja," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kemaritiman Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Widaja Kamdani mengatakan kondisi geopolitik saat ini juga mempengaruhi permintaan di pasar global.

"Tentu saja dengan kondisi geopolitik sekarang ini sangat mempengaruhi ya. Jadi demand dari pasar global juga menurun, cukup signifikan," katanya.

Oleh karena itu Kadin mendorong adanya diversifikasi di pasar ekspor, serta pengembangan pasar di daerah-daerah potensial.

"Dan kami merasa dari Kadin, juga membantu pemerintah dalam diversifikasi pasar ekspor. Ya memang Afrika adalah salah satu kunci pasar juga yang sedang dikembangkan. Ini tidak hanya untuk kendaraan tapi juga investasi. Perusahaan-perusahaan Indonesia juga sudah mulai melihat peluang di Afrika," katanya.

Selain Afrika, pasar Amerika Selatan ungkapnya juga cukup menjanjikan.

"Pasar Amerika Selatan ini peluangnya besar. Tapi karena geografiknya jauh mungkin lebih sulit ya (untuk berdagang). Nah, tapi kita sudah memiliki Indonesia Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement, lewat ini mungkin kita utilisasi lebih banyak. Dan tadinya ini cuma trading goods sudah mulai kita kembangkan ke investasi dan services," tutupnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengenakan bea masuk tambahan demi melindungi produk lokal dari gempuran barang impor.

Direktur Ekonomi Digital of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda setuju dengan rencana penerapan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti dumping (BMAD) dalam melindungi produk lokal.

Meski begitu, Nailul meminta perapan pajak tambahan ini harus diperhitungkan secara hati-hati dan diperkuat dengan kajian dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) agar pelaksanaanya nanti efektif untuk menekan impor.

"Tinggal berapa tarif yang efektif dan bisa membuat produk dalam negeri bisa jadi bersaing secara harga. Apakah 50/100/200 persen? Itu harus ada tahapan kajian yang harus dilakukan," kata Nailul pada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Menurut Nailul, upaya melindungi produk dalam negeri dari gempuran barang impor khususnya dari China mutlak harus dilakukan.

Apalagi, Pemerintah China secara aktif memberikan insentif terhadap industri kecil menengah (IKM) mereka yang dapat melakukan ekspor. Hal itu dilakukan pemerintah China untuk bisa menyerap produksi dalam negeri yang oversupply.

"Sebagai upaya membendung impor dari produk China, pemerintah perlu memberikan hambatan melalui dua bea masuk ini yaitu BMTP dan BMAD. Jadi ya kalo mereka (China) berikan insentif, kita berikan hambatan tarif," tambah Nailul.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut setidaknya ada tujuh barang yang akan dikenai bea impor tambahan berupa BMTP dan BMAD.

"Tujuh komoditas itu di antaranya adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki," katanya Jumat (5/7).

Saat ini, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tengah melakukan uji mendalam terkait dampak pemberia bea masuk kepada tujuh komoditas yang dimaksud.

Meski begitu, Zulkifli tidak membenarkan besaran bea masuk tambahan ini akan sebesar 200% seperti berita yang beredar.

Hingga kini, besaran untuk BMTP dan BMAD masih dihitung dan besaran nanti akan mengacu kepada lonjakan volume impor ke dalam negeri selama tiga tahun terakhir.

"Nah itu akan dilihat, setelah itu baru akan ditentukan bea masuk tindakan pengamanan nanti akan dihitung," kata Zulkifli.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan menetapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTD) dan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk tujuh komoditas impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), diputuskan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian khusus untuk tujuh komoditas.

“Tujuh yang dapat perhatian khusus, TPT, pakaian jadi, keramik, elektronik, beauty/kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki,” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (5/7/2024).

Dia menyampaikan, keputusan itu diambil untuk mengendalikan perdagangan dalam negeri terhadap produk impor yang mengancam industri nasional. Mengingat, beberapa waktu terakhir, banyak pabrik yang tutup dan memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Ketua Umum PAN itu menuturkan, BMTD dan BMAD akan dikenakan kepada semua negara yang melakukan impor 7 komoditas ke Indonesia. Namun, dia belum bisa menentukan berapa besaran bea masuk untuk komoditas tersebut.

Pasalnya, pemerintah masih menunggu hasil perhitungan BMTD oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan BMAD oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

“Lagi dihitung [bea masuk],” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus untuk meluruskan wacana penerapan bea masuk barang impor di kisaran 100%-200%. Zulhas sekali lagi menegaskan, besaran bea masuk yang akan dikenakan masih dalam perhitungan.

Menurut catatan Bisnis, Jumat (28/6/2024), Zulhas sempat menyebut bahwa pemerintah akan menerapkan bea masuk barang impor 100%-200%. Tujuannya, untuk menekan masuknya barang impor di pasar dalam negeri yang mengancam sektor industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nasional.

Menurutnya, hampir seluruh barang impor siap pakai akan dikenakan bea masuk di atas 100% seperti produk kecantikan, alas kaki, pakaian jadi, TPT, dan keramik.

“1-2 hari ini sedang menyempurnakan aturannya, mudah-mudahan pekan depan selesai,” ungkap Zulkifli usai Opening Ceremony Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ) dan Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) 2024, di Trans Convention Center Bandung, Jumat (28/6/2024).