Prabowo Subianto akan memiliki kabinet tambun saat resmi menjabat Presiden mulai 20 Oktober nanti. Jumlah kementerian di kabinet Prabowo bakal lebih besar daripada jumlah kabinet saat ini.

Sebagai perbandingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya punya 34 kementerian saat ii, sementara Prabowo diprediksi memiliki 49 Kementerian/lembaga.

Lalu bagaimana dengan penganggaran kementerian di era Prabowo, apakah anggaran akan membengkak? Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal hal ini, dia mengaku masih mempelajari hal ini.

"Nanti kita pelajari dulu ya," ungkap Sri Mulyani ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Jumlah kementerian tambun Prabowo sendiri terungkap ketika sang presiden terpilih itu memanggil tokoh-tokoh yang bakal jadi menterinya. Para calon Menteri itu datang ke kediaman Prabowo di Kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan.

49 orang dipanggil Prabowo pada Senin 14 Oktober 2024 yang lalu. Prabowo mengatakan semua tokoh yang diundang ke kediamannya telah menyatakan kesediaannya menjadi menteri. Pemanggilan para calon menteri itu disebut Prabowo untuk konfirmasi.

"Mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi, saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup," ujar Prabowo

Selain calon Menteri, sehari kemudian yaitu 15 Oktober, Prabowo memanggil para calon Wakil Menteri.

Berikut ini 49 nama yang dipanggil Prabowo:

1. Prasetyo Hadi
2. Natalius Pigai
3. Widiyanti Putri Wardhana
4. Yandri Susanto
5. Fadli Zon
6. Nusron Wahid
7. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8. Maruarar Sirait
9. Teuku Riefky Harsya
10. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
11. Satryo Soemantri Brodjonegoro
12. Arifatul Choiri Fauzi
13. Yassierli
14. Zulkifli Hasan atau Zulhas
15. Tito Karnavian
16. Bahlil Lahadalia
17. Yusril Ihza Mahendra
18. Abdul Mu'ti
19. Iftitah Sulaiman
20. Sugiono
21. Muhaimin Iskandar
22. Wihaji
23. ⁠Abdul Kadir Karding
24. Agus Andrianto
25. Raja Juli Antoni
26. Agus Gumiwang Kartasasmita
27. Pratikno
28. Maman Abdurrahman
29. Ribka Haluk
30. Dudy Purwagandhi
31. Sakti Wahyu Trenggono
32. Budi Santoso
33. Rachmat Pambudy
34. Dodi Hanggodo
35. Hanif Faisol Nurofiq
36. Nasaruddin Umar
37. Amran Sulaiman
38. Sultan B Najamudin
39. Erick Thohir
40. Dito Ariotedjo
41. Budi Gunadi Sadikin
42. Airlangga Hartarto
43. Sri Mulyani
44. Veronica Tan
45. Supratman Andi Agtas
46. Rosan Roeslani
47. M Herindra
48. Donny Ermawan
49. Meutya Hafid

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) mencatat pembengkakan rugi bersih sepanjang semester I/2024. Rugi yang membengkak akibat adanya lonjakan beban, khususnya bahan bakar serta pemeliharaan dan perbaikan.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, GIAA mencatatkan kenaikan di beberapa pos beban sepanjang semester I/2024. Beban operasional penerbangan membengkak 15,02% menjadi US$839,12 juta dibandingkan dengan semester I/2023 yang sebesar US$729,49 juta.

Beban operasional terdiri dari beberapa segmen yaitu bahan bakar atau avtur menyumbang sebesar US$535,51 juta, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$439,20 juta.

Kemudian secara berturut-turut adalah beban penyusutan US$168,86 juta, gaji, tunjangan dan imbalan kerja US$79,47 juta, sewa dan charter pesawat sebesar US$47,37 juta, asuransi sebesar US$7,07 juta dan lainnya sebesar US$821.893.

Kemudian beban pemeliharaan dan perbaikan meningkat 61,49% menjadi sebesar US$257,57 juta dibandingkan dengan semester I/2024 yang hanya sebesar US$159,49 juta.

Terdapat lonjakan pada segmen beban penyusutan menjadi US$108,25 juta, pemeliharaan dan perbaikan sebesar US$67,52 juta dari sebelumnya hanya US$15,12 juta.

GIAA sendiri juga masih mencatatkan utang usaha bahan bakar yaitu sebesar US$16,62 juta per Juni 2024. Angka ini meningkat dibandingkan dengan periode akhir 2023 yang hanya sebesar US$7,05 juta.

Secara keseluruhan, GIAA menanggung beban usaha sebesar US$1,53 miliar sepanjang semester I/2024. Beban ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar US$1,24 miliar.

Beban tersebut menekan pendapatan usaha yang sebenarnya meningkat menjadi US$1,27 miliar sepanjang semester I/2024.

Alhasil rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk membengkak menjadi US$101,65 juta dibandingkan dengan posisi semester I/2023 yang hanya sebesar uS$76,50 juta.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mencatat rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan pada semester I/2024 membengkak ke level 107,9%. Artinya, dana yang dikeluarkan untuk membayar klaim JKN lebih besar dari pendapatan iuran yang diterima BPJS Kesehatan.

Pada 2023, pendapatan iuran DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp151,69 triliun, lebih kecil dari beban jaminan kesehatan sebesar Rp158,85 triliun. Tren tersebut berlanjut sampai semester I/2024.

"Rasio klaim pada 2023 telah mencapai 104,7%. Adapun, sampai dengan bulan Juni 2024 juga telah mencapai 107,9%," kata Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN Muttaqien kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Muttaqien menegaskan tren negatif tersebut harus menjadi perhatian untuk memastikan kesehatan dan ketahanan DJS ke depan.

"BPJS Kesehatan harus melakukan best effort untuk meningkatkan pendapatan, seperti melakukan reaktifasi peserta nonaktif maupun melakukan kendali mutu dan kendali biaya dari sisi pengeluaran," kata Muttaqien.

Pemerintah sendiri telah membentuk tim bersama lintas kementerian untuk menghitung penyesuaian tarif dan manfaat program JKN untuk diterapkan ketika Kelas Rawat Inap (KRIS) diterapkan tahun depan.

Muttaqien mengatakan dalam pembahasan yang sedang berlangsung tersebut setidaknya dalam regulasi yang terbit nantinya perlu mengakomodir 3 hal.

"Tiga opsi kebijakan yang dapat dilakukan yaitu pertama penyesuaian iuran, kedua penyesuaian manfaat, atau ketiga melalui bantuan pemerintah. Ketiga opsi ini tentu harus disimulasikan dengan baik," tandasnya.

IDXChannel - Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata membeberkan alasan membengkaknya anggaran peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI).

Menurut Isa, anggaran untuk perayaan 17 Agustus 2024 naik menjadi Rp87 miliar karena dilakukan pada dua tempat yakni di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan DKI Jakarta.

“Mengenai biaya perayaan HUT RI di IKN, jadi tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN," kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8/2024).

Dia menambahkan, angka ini naik dari pada perayaan tahun 2023 lalu yang hanya mencapai Rp53 miliar.

"Kalau dibandingkan tahun lalu di Jakarta itu Rp53 miliar,” kata Isa.

Menurut Isa, kenaikan anggaran memang terkendala pengadaan alat-alat perayaan di IKN yang berada di Kalimantan Timur serta jamuan yang memang terbatas.

"Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat-alat perencana yang baru di sana, terutama yang biaya serta rinciannya itu dengan biaya besar itu alat pelaksanaannya, penyiapan sarana fisiknya memang perlu dilakukan di tempat yang terpisah,” kata Isa.

“Kemudian jamuan juga lebih besar karena memang yang di Jakarta tersedia cukup sarana prasarana untuk jamuan,” katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menampik adanya kenaikan beban pengeluaran yang disiapkan pemerintah untuk penyelenggaraan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.

Menurutnya, dengan melaksanakan HUT Ke-79 RI di dua lokasi yakni di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Istana Merdeka, Jakarta. Maka, tentunya akan berdampak pada kenaikan anggaran.

Hal ini disampaikannya usai membuka agenda penyerahan SK TORA dan Peninjauan Expo Festival LIKE 2, Hall A, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jumat (9/8/2024).

“Iya, namanya dulu hanya di satu tempat. Ini karena ada transisi [pemindahan Ibu Kota] sehingga menjadi di dua tempat. Namun, kan bukan lompatan [anggaran] yang anu [besar]. Saya kira anggaran biasa, wajar dan juga anggarannya di Kemensetneg,” kata Jokowi kepada wartawan.

Sekadar informasi, pemerintah sedang mempersiapkan pesta megah hari ulang tahun alias HUT ke 79 Republik Indonesia (RI) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ketika tren ekonomi stagnan. Ekonomi RI pada kuartal 2/2024 masih tumbuh di bawah ekspektasi yakni di angka 5,05%.

Di sisi lain, penyelenggaran upacara yang rencananya berada di dua tempat, IKN Nusantara dan Jakarta itu juga berlangsung ketika kas negara semakin sempit. Defisit anggaran pada semester 1/2024 tercatat sebesar Rp77,32 triliun atau 0,34% dari produk domestik bruto (PDB).

Tren defisit anggaran itu kembali muncul karena seretnya setoran negara. Pendapatan negara tercatat terkontraksi di angka 6,19%. Kontraksi pendapatan negara itu dipicu oleh kinerja penerimaan pajak yang tercatat turun 7,02% akibat harga komoditas yang melorot. Alhasil, hingga tutup buku defisit anggaran diperkirakan mencapai 2,29 dari PDB.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno mengakui bahwa anggaran penyelenggaraan HUT Ke-79 RI membengkak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Meski begitu, akademisi yang kini telah menjadi birokrat penting di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, memastikan bahwa kenaikan biaya penyelenggaraan HUT Ke-79 RI tidak signifikan.

“Ya karena upacara sekarang diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya, tetapi tidak signifikan,” katanya kepada wartawan di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono buka suara soal penyebab biaya Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia yang lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dia menyatakan, biaya itu bertambah karena pelaksanaan HUT RI 2024 dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta.

Heru mengaku, tak hapal persis rincian biaya yang digunakan untuk perayaan HUT RI tahun ini. Dia juga tak mau membandingkan dengan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan HUT RI pada tahun lalu. Namun, menurut dia, biaya itu bertambah karena tahun ini HUT RI tak hanya dilakukan di satu tempat.

"Yang jelas tahun ini kan kegiatannya ada di dua kota, Jakarta dan IKN. Otomatis pembiayaannya juga bisa bertambah," kata Heru di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dia menyebutkan, rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-79 RI di Jakarta antara lain adalah hiburan. Sementara di IKN juga akan dilaksanakan tata upacara militer (TUM) dan sejumlah hiburan. "Dua ini memerlukan tadi, pembiayaan. Kalau jumlahnya saya enggak hapal," ujar Heru.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pelaksanaan HUT RI tahun ini merupakan rangkaian yang paling istimewa. Pasalnya, untuk pertama kalinya, kegiatan itu diselenggarakan di dua lokasi.

"Temanya, Nusantara Baru Indonesia Maju, yang sudah dirilis pada tanggal 24 Juni yang lalu dan ini sekaligus menunjukkan transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, dan sekaligus juga ini adalah transisi untuk keberlanjutan pemerintahan ke pemerintah yang baru nanti," kata Pratikno yang dikutip dari situs Kementerian Sekretariat Negara.

Seperti peringatan HUT RI sebelumnya, agenda Bulan Kemerdekaan Tahun 2024 diawali dengan Zikir dan Doa Kebangsaan yang akan diadakan di Istana Merdeka petang nanti. Acara tersebut akan dihadiri para ulama dan pemuka agama serta diikuti lebih dari 3.000 peserta.

Agenda berikutnya diikuti dengan pengukuhan Paskibraka oleh Presiden Joko Widodo di IKN, upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Pidato Kenegaraan di Gedung DPR/MPR RI. Juga istimewa, acara Apel Kehormatan dan Renungan Suci tahun ini rencananya dilakukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan di Taman Kusuma Bangsa IKN oleh Presiden Jokowi.

"Nah, upacaranya, tata upacara militer itu dilaksanakan di IKN dengan Inspektur Upacara Bapak Presiden, sedangkan upacara di Istana Merdeka, Jakarta itu mengikuti tata upacara militer di IKN," ujar Pratikno.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 6 Agustus 2024 dimulai dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui bahwa anggaran perayaan HUT RI ke-79 lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebab perayaan digelar di dua tempat, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta.

Disusul, tarif hotel dan sewa mobil untuk keperluan undangan yang menghadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN, 17 Agustus 2024, melonjak.

Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut terdapat 32.064 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Juni 2024.

Berikutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan merespons tudingan ke instansinya karena dinilai tak transparan soal data muatan 26.415 kontainer impor yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Terakhir, Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan nilai belanja pemerintah pusat meningkat dari target tahun ini. Selain belanja negara yang memang naik, belanja APBN 2024 juga diprediksi membengkak akibat asumsi kurs yang berbeda.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pratikno Akui Perayaan HUT RI ke-79 di IKN dan Jakarta....

<!--more-->

1. Pratikno Akui Perayaan HUT RI ke-79 di IKN dan Jakarta Bikin Anggaran Membengkak

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui bahwa anggaran perayaan HUT RI ke-79 lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebab perayaan digelar di dua tempat, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta.

“Ya, karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya,” kata Pratikno usai rapat di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Pratikno tidak memberikan rincian anggaran berlebih yang dia maksud. Namun, dia menegaskan bahwa jumlahnya, “tidak signifikan.” Tempo belum bisa memastikan besaran anggaran HUT RI setiap tahunnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Tarif Hotel dan Sewa Mobil untuk Upacara 17 Agustus di IKN Melonjak, Toyota Alphard Rp 25 Juta per Hari

Tarif hotel dan sewa mobil untuk keperluan undangan yang menghadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN, 17 Agustus 2024, melonjak.

Menurut laporan Antara, tarif sewa mobil normal untuk jenis Toyota Fortuner sekitar Rp 2,5 juta per hari, dan saat ini menjadi Rp 5 juta per hari. Kemudian minibus Toyota Hi-Ace Rp 3,5 juta per hari menjadi Rp 15 juta per hari, Toyota Alphard dari Rp 7 juta per hari, naik menjadi Rp 25 juta per hari.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kaltim, Damun Kiswanto, menyebut Kementerian Sekretariat Negara telah memesan sekitar 1.000 unit mobil untuk memenuhi kebutuhan pergerakan tamu negara dan VVIP pada HUT RI ke-79 RI di IKN.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. 10 Daerah dengan PHK Massal Tertinggi per Juni 2024....

<!--more-->

3. 10 Daerah dengan PHK Massal Tertinggi per Juni 2024, Jakarta Teratas

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut terdapat 32.064 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Juni 2024.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat PHK tertinggi, yaitu 7.649 orang atau sekitar 23,49 persen dari total keseluruhan laporan kasus yang diterima Kemnaker.

Dilansir dari laporan Kemnaker yang dipublikasikan di portal Satu Data pada Kamis, 25 Juli 2024, 10 provinsi dengan tingkat PHK tertinggi per Juni 2024 adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulwesi Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Kemenperin Tuding Data Muatan 26.415 Kontainer Impor Tak Transparan, Bea Cukai: Yang Mananya?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan merespons tudingan ke instansinya karena dinilai tak transparan soal data muatan 26.415 kontainer impor yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian atau Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif sebelumnya menyebut data itu tak bisa digunakan untuk memitigasi dampak pelolosan kontainer.

Menanggapi hal itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengaku bingung dengan tudingan Kemenperin. Menurut dia, data muatan kontainer itu telah dijelaskan Bea Cukai secara lebih rinci dalam lampiran surat. Namun, dia enggan mengungkapkan isi lampiran itu.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kepala BKF Perkirakan Subsidi dan Kompensasi Bakal Naik Rp 70 Triliun....

<!--more-->

5. Kepala BKF Perkirakan Subsidi dan Kompensasi Bakal Naik Rp 70 Triliun Imbas Pelemahan Kurs

Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan nilai belanja pemerintah pusat meningkat dari target tahun ini. Selain belanja negara yang memang naik, belanja APBN 2024 juga diprediksi membengkak akibat asumsi kurs yang berbeda.

Anak buah Sri Mulyani itu mengatakan dalam APBN tahun ini, kurs rupiah ditetapkan Rp 15 ribu. Sementara itu, prediksi atau outlook tahun 2024 sudah menyentuh angka Rp 16 ribu per dolar AS. Sehingga, ia memaparkan, perbedaan Rp 1.000 dalam kurs saja sudah mencerminkan perubahan belanja.

“Khususnya dari subsidi dan kompensasi yang akan meningkat Rp 60 hingga Rp 70-an triliun,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 6 Agustus 2024.

Febrio menerangkan, sesuai laporan semester I 2024, belanja negara diprediksi akan membengkak Rp 87 triliun dari yang ditargetkan di APBN. Karena itu, ia mengatakan, belanja pemerintah sudah tidak perlu digenjot lagi.

Berita selengkapnya baca di sini.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko turut merespons kritik mengenai rencana pemerintah menyewa sedikitnya 1.000 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very-very important person (VVIP) pada perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN Nusantara.

Menurutnya, meskipun harga sewa mobil di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melonjak jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI, tetapi pemerintah masih dapat mengontrol penggunaan anggaran Negara.

“Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan menurut saya tidak ada yang mahal, karena itu adalah hari kita. Namun bukan berarti terus penggunaan anggaran negara itu apa, suka-suka kami. Semuanya bisa dikontrol,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Bahkan, kata Moeldoko, beban pengeluaran tak hanya beralokasi di sisi transportasi tetapi juga untuk akomodasi para tamu Negara untuk bermalam di Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa pengeluaran yang besar merupakan hal yang situasional mengingat kondisi IKN masih penuh dengan keterbatasan sehingga wajar ada beban anggaran cukup besar untuk menyelenggarakan HUT Ke-79 RI di sana.

“Ya bagi saya untuk kepentingan hari ulang tahun negara itu tidak ada yang mahal. Di sana [IKN] adalah case situasional yang mana semua penuh keterbatasan, akomodasi terbatas, sehingga ada saya dengar harga hotel juga cukup mahal. Hal yang wajar lah,” pungkas Moeldoko.

Menurut catatan Bisnis, Harga sewa mobil di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melonjak hingga 100% jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto mengatakan bahwa permintaan mobil rental semakin banyak dan terjadi kenaikan harga sewa mobil sejak memasuki Agustus 2024.

Harga sewa mobil normal untuk Fortuner sekitar Rp2,5 juta per hari, katanya, menjadi Rp5 juta per hari, kemudian Hi-Ace Rp3,5 juta per menjadi Rp15 juta per hari.

"Bahkan untuk Alphard yang biasanya Rp7 juta per hari naik cukup signifikan menjadi Rp25 juta per hari," ujar Damun, Senin (5/8/2024).

Adapun, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyewa sedikitnya 1.000 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very-very important person (VVIP) pada perayaan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara.

"Kami dan Kemensetneg tanda tangani nota kesepahaman pengadaan 1.000 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan," ujar Damun.

Kemensetneg, sambungnya, sudah membayar uang muka 50 persen dari nilai kontrak yang disepakati. Namun, untuk memenuhi permintaan Kemensetneg, DPD Asperda Kaltim harus menambah unit mobil dari luar daerah karena keterbatasan unit mobil rental di wilayah itu.

Dalam memenuhi keterbatasan unit mobil tersebut DPD Asperda Kaltim melakukan koordinasi dengan DPP Asperda Indonesia yang sepakat memberikan dukungan sejumlah unit mobil untuk dikirimkan ke Kalimantan Timur.

"Unit mobil didatangkan dari Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu, dan diperjalanan menuju Kaltim," jelasnya.

Dengan biaya pengiriman untuk satu unit mencapai Rp13 juta, kata Damun, lonjakan harga sewa mobil tidak bisa dihindari.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 menjadi 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) atau mencapai Rp609,7 triliun.

Proyeksi tersebut melebar dari target awal yang direncanakan sebesar 2,29% dari PDB atau hanya sebesar Rp522,8 triliun dalam APBN 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keuangan negara atau APBN sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang masih lemah, masih berlanjutnya tensi geopolitik, dan tren suku bunga global yang tinggi seiring dengan kebijakan higher for longer.

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih terjaga baik, sejalan dengan laju inflasi yang terjaga rendah.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah mengalami deviasi pada level Rp15.901 per dolar Amerika Serikat (AS) secara rata-rata pada semester pertama 2024.

Tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga mengalami tekanan, yang tercatat pada level 6,85% secara rata-rata pada semester pertama 2024 akibat kebijakan suku bunga higher for longer di global.

Banggar DPR RI menyetujui sejumlah tambahan belanja pemerintah untuk semester kedua 2024, salah satunya alokasi anggaran Rp11 triliun untuk bantuan beras untuk periode 3 bulan, Agustus, Oktober, dan Desember.

Penambahan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk juga disetujui senilai Rp24 triliun, serta realisasi pinjaman luar negeri yang meningkat.

Lebih lanjut, Banggar DPR RI menyetujui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun untuk menutup defisit anggaran akibat penambahan berbagai belanja tersebut.

“Untuk itu, akan digunakan SAL tahun sebelumnya Rp100 triliun dan tambahan defisit yang berasal dari pinjaman luar negeri tentu tidak membutuhkan pembiayaan dalam bentuk SBN, sehingga penerbitan SBN justru bisa ditekan menurun,” kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, Banggar DPR memberikan catatan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan relaksasi kebijakan automatic adjustment atau blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L) pada semester kedua tahun ini.

Dalam hal ini, Sri Mulyani menyampaikan bahwa relaksasi kebijakan tersebut akan dilakukan, tetapi tetap secara selektif dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara hingga akhir tahun.

“Relaksasi tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara, dan saya rasa ini sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami bendahara negara mengelola keuangan negara,” katanya.

Belanja Bengkak, Penerimaan Negara Seret

Pemerintah memperkirakan memperkirakan anggaran belanja negara akan mencapai Rp3.412,2 triliun hingga akhir 2024, meningkat Rp 81 triliun dari rencana awal dibandingkan dengan pagu awal yang direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun.

Belanja negara yang meningkat hingga akhir tahun ini terutama didorong oleh kenaikan belanja pemerintah pusat senilai Rp90,7 triliun dari awalnya Rp2.467,5 triliun menjadi Rp2.558,2 triliun.

Selain tambahan belanja yang telah disebutkan di atas, pemerintah juga menambahkan anggaran untuk kebutuhan pajak ditanggung pemerintah (DTP) rumah tapak dan rumah susun sebesar Rp500 miliar, serta tambahan belanja yang bersumber dari penerimaan hibah Rp32,3 triliun, antara lain untuk pelaksanaan Pilkada.

“Kemudian beberapa akselerasi dari proyek-proyek yang ingin diselesaikan, serta realisasi dari pinjaman luar negeri dari K/L, jadi kombinasi itu tadi,” jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, terdapat juga potensi penambahan belanja untuk subsidi dan kompensasi energi, akibat dari pergerakan harga minyak yang masih tinggi dan nilai tukar rupiah yang melemah.

“Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar,” kata dia.

Di sisi lain, pendapatan negara secara total diperkirakan hanya naik tipis Rp200 miliar, dari target awal Rp2.802,3 triliun menjadi Rp2.802,5 triliun.

Dalam hal ini, penerimaan perpajakan diproyeksikan tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp2.218,4 triliun, dari target dalam APBN 2024 yang sebesar Rp2.309,9 triliun.

Perkiraan ini disebabkan oleh baik penerimaan pajak maupun penerimaan kepabeanan dan cukai yang diperkirakan tidak mencapai target, yang masing-masing hanya mencapai Rp1.921,9 triliun dan Rp296,5 triliun, dari target awal masing-masing Rp1.988,9 triliun dan Rp321 triliun.

Sepanjang semester pertama 2024, Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi penerimaan pajak telah tertekan akibat penurunan realisasi PPh badan hingga 34,5% akibat profitabilitas perusahaan yang menurun sebagai dampak dari moderasi harga komoditas.

Selain itu, tekanan juga dipicu dari restitusi yang mengalami kenaikan, baik PPh maupun PPN dalam negeri, yang mencapai 70,3%.

DPR RI dan pemerintah pun telah menyetujui defisit anggaran tahun anggaran 2025 yang akan dijalankan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada kisaran 2,29% hingga 2,82% dari PDB.

Belanja negara ditetapkan sebesar 14,5% hingga 15,18% dari PDB, sementara pendapatan negara ditetapkan pada kisaran 12,30% hingga 12,36%.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tim pemerintahan mendatang berencana mempertimbangkan penghapusan batasan defisit APBN sebesar 3% dari PDB.

Melansir Bloomberg, rencana penghapusan batas defisit APBN 3% dikarenakan pemerintahan yang akan datang berupaya untuk mencari kelonggaran yang lebih luas untuk melakukan belanja.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa pemerintah mendatang atau presiden terpilih sejauh ini masih menyatakan komitmennya untuk menjaga tingkat defisit APBN di bawah batas 3% dari PDB.

“Setahu saya dari tim Pak Prabowo, sebagai Presiden terpilih, khusus untuk UU Keuangan Negara, defisit commit tetap 3%, belum ada perubahan apapun, dan itu interaksi saya dengan Pak Prabowo,” katanya.

Dia menegaskan, batas maksimum defisit APBN sebesar 3% dari PDB penting untuk tetap dijaga dalam rangka menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal. Hal ini juga mengingat tantangan yang dihadapi APBN ke depan semakin berat.