Jakarta -

Badan Karantina Indonesia meminta persetujuan Komisi IV DPR RI untuk penambahan anggaran 2025 sebesar Rp 397,5 miliar. Demikian dikatakan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean.

"Total biaya yang kami harapkan kalau boleh ditambahkan Rp 397 miliar yang semuanya akan bisa cover. Sesungguhnya ini telah kita sampaikan di rapat sebelumnya," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Dalam paparannya, tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Rp 29,2 miliar, digitalisasi layanan Rp 43 miliar, dan revitalisasi laboratorium Rp 305 miliar.

Kemudian, akan digunakan dalam satu karantina untuk Kalimantan Rp 9,1 miliar, modeling twin port Tual Rp 6,2 miliar, dan modeling klinik karantina untuk UMKM/Koperasi mumpuni ekspor Rp 5,1 miliar.

Sementara anggaran 2025 yang didapat Badan Karantina Indonesia Rp 1,4 triliun. Pihaknya juga diberikan target oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mencetak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Alokasi anggaran program Barantin sebesar Rp 1,4 triliun. Ini adalah anggaran kami dan ini terdiri dari rupiah murni dan PNBP. Kami juga di-challenge Menteri Keuangan PNBP Rp 221 miliar, " pungkasnya.

(ada/ara)

Jakarta - Pemerintah berencana untuk mengembangkan bahan bakar untuk pesawat ramah lingkungan, bioavtur dari rumput laut. Hal ini salah satu langkah dari hilirisasi rumput laut.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melihat potensi pengembangan bioavtur dari rumput laut.

"Karena rumput laut ini memang tersebarnya hampir di seluruh Indonesia. Terutama di kawasan Bali, NTT, dan juga Timur," kata Rosan ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Rosan mengatakan pihaknya juga telah mendapatkan riset dari sejumlah asosiasi terkait dengan potensi rumput laut menjadi bioavtur.

"Ya risetnya yang terkait dengan KKP dan lain-lain. Tapi untuk riset awalnya dengan asosiasi juga sudah menyampaikan kepada kami," ucapnya.

Menurut Rosan potensi pengembangan itu sangat besar, apa lagi produksi rumput laut Indonesia menjadi yang terbesar. Jadi diyakini pasokan rumput laut dalam negeri cukup untuk dikembangkan menjadi bioavtur.

"Sangat cukup. Kita Untuk rumput laut ini, kita ini nomor 2 penghasil terbesar di dunia. Tetapi untuk rumput laut tropis, kita nomor 1 terbesar di dunia," ujar dia. (kil/kil)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sebagai junior di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil mengaku prihatin.

Tom Lembong lebih dulu menjabat sebagai Kepala BPKM pada tahun 2016 hingga 2019. Bahlil mulai menggantikan Tom sejak 2019 hingga tahun 2024.

"Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan Kepala BKPM jadi kami mendoakan yang terbaik," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Soal permasalahan impor gula yang menyeret Lembong, Bahlil mengaku tak tahu menahu karena dia juga tidak pernah menjabat di Kementerian Perdagangan.

"Saya sendiri nggak tahu apa masalah, apa segala macam apalagi saya kan tidak pernah di perdagangan. Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja lah," tegas Bahlil.

Ketua Umum Golkar tersebut juga meminta agar semua pihak menaruh kepercayaan kepada para aparatur hukum. Semua proses pasti berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Saya melihatnya kita harus percaya pada aparatur negara. Lihat proses aja," sebut Bahlil.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sebagai junior di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil mengaku prihatin.

Tom Lembong lebih dulu menjabat sebagai Kepala BPKM pada tahun 2016 hingga 2019. Bahlil mulai menggantikan Tom sejak 2019 hingga tahun 2024.

"Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan Kepala BKPM jadi kami mendoakan yang terbaik," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Soal permasalahan impor gula yang menyeret Lembong, Bahlil mengaku tak tahu menahu karena dia juga tidak pernah menjabat di Kementerian Perdagangan.

"Saya sendiri nggak tahu apa masalah, apa segala macam apalagi saya kan tidak pernah di perdagangan. Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja lah," tegas Bahlil.

Ketua Umum Golkar tersebut juga meminta agar semua pihak menaruh kepercayaan kepada para aparatur hukum. Semua proses pasti berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Saya melihatnya kita harus percaya pada aparatur negara. Lihat proses aja," sebut Bahlil.

(kil/kil)

Jakarta -

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang sekitar nanti lolos seluruh tahapan seleksi untuk menyiapkan dana darurat.

"Early warning buat pelamar #SeleksiCPNS2024 siapa tahu jadi salah satu yang lolos sampai tahap akhir. Siapkan dana darurat terutama awal-awal masuk kerja," tulis BKN dalam Instagram resminya (@bkngoidofficial).

Dana darurat ini menjadi penting mengingat para CPNS yang berhasil lolos seleksi ini masih harus menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun sebelum diangkat menjadi PNS.

Selama masa percobaan inilah para CPNS lolos seleksi ini hanya mendapat 80% dari gaji normalnya jika sudah resmi diangkat sebagai PNS. Sehingga dianggap belum stabil secara finansial. "Dianggap sudah mapan financial sama circle padahal baru diangkat CPNS, gaji masih 80%" terang BKN.

Sebagai informasi, aturan terkait pemberian gaji CPNS sudah tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024. Dalam aturan ini lah para Calon PNS diberikan gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok yang diberikan kepada PNS selama masa percobaan berlangsung.

"Penyesuaian gaji pokok calon pegawai negeri sipil dihitung 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan," tulis Pasal 10 aturan itu.

Sedangkan untuk aturan terkait para CPNS yang lolos seleksi harus mengikuti masa percobaan selama 1 tahun tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017.

"Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasat 33 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun," tulis Pasal 34 Ayat 1 PP 11 Tahun 2017.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Badan Kepegawaian Nasaional (BKN) wanti-wanti peserta yang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 agar tidak menyebarluaskan soal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS.

Kabarnya, isu penyebarluasan soal SKD ini terus diperbincangkan di media sosial. Melansir akun Instagram resmi BKN @bkngoidofficial pada (28/10/2024), pihaknya baru saja mengunggah peringatan ancaman bagi oknum yang menyebarluaskan soal tes SKD CPNS 2024.

BKN mengancam bagi peserta atau oknum yang menyebarluaskan soal tes SKD itu akan mendapatkan sanksi berupa diskualifikasi apabila terdapat pelaku yang menyebarluaskannya via sosial media apapun.

"Dilarang menyebarkan soal SKD CPNS! Karena terdapat sanksi diskualifikasi bagi pelaku penyebaran," tulis akun Instagram @bkngoidofficial.

Pasalnya, hal itu mutlak sesuai peraturan Badan Kepegawaian Negara No Tahun 2024 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode computer assisted test BKN.

Menyebarluaskan soal SKD CPNS 2024 tertuang dalam tata tertib pelarangan no 6 dalam peraturan tersebut. "Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j angka 6) dan angka 7) dikenakan sanksi diskualifikasi," tulis Sanksi peraturan tersebut.

Pihak BKN juga memperingati sekaligus mengajak untuk menjadi peserta SKD CPNS yang jujur dan tidak ikut melakukan penyebaran soal.

"Jangan sampai kehilangan kesempatan karena terdapat sanksi diskualifikasi pada seleksi mendatang. Jadi pelamar #SeleksiCPNS2024 yang keren tanpa ikut-ikutan tren yang bikin nama tercoreng," tulis BKN dalam unggahannya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan total ada sebanyak 229.901 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena dampak perubahan struktur di kabinet baru. Para ASN sejumlah tersebut akan dialihkan ke kementerian/lembaga (KL) lainnya.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, langkah tersebut merupakan imbas dari penambahan instansi yang dibentuk dalam Kabinet Merah Putih. Secara keseluruhan, total ada 48 kementerian, naik cukup besar dari pemerintahan Presiden 2014-2024 Joko Widodo yang hanya mencapai 34 kementerian.

Adapun rincian dari 48 kementerian itu antara lain terdiri atas 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan/atau pergeseran tugas, dan 2 kementerian yang hanya mengalami perubahan nomenklatur.

"Berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk Kabinet Merah Putih, maka dapat diprediksi jumlah ASN yang akan dialihkan sebanyak 229.901 pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK," kata Haryomo, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Lebih lanjut, Haryomo pun merincikan 229.901 pegawai ASN ini terdiri atas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebanyak 2.072 pegawai ASN, Kementerian Hukum dan HAM 64.879 ASN, Kemenko Marves 453, KemenKop UKM 710, Kementerian LHK 19.545, KemenParekraf 2.256, Kementerian PUPR 22.202, Kemendikbud Ristek sebanyak 117.784 pegawai ASN.

Untuk mendukung percepatan penataan ASN pada Kabinet Merah Putih, Haryomo mengatakan, BKN melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) telah membuat fitur pengalihan ASN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139 tahun 2024.

Haryomo menjelaskan, BKN melakukan pemetaan atau mapping pegawai eksisting pada instansi. Kemudian, akan dilakukan koordinasi antara BKN, Kementerian PANRB, dan instansi pemerintah.

"Terkait sistem dan integrasi ASN di Kabinet Merah Putih, mekanisme untuk proses pengalihan ASN, BKN akan mengeluarkan daftar ASN yang akan dialihkan berdasarkan unit eselon I, II, yang mengacu kepada nomenklatur Perpres instansi," ujarnya.

Selanjutnya, berdasarkan data ASN yang akan dialihkan, instansi melakukan verifikasi dan validasi by system pada SIASN. Data pegawai ASN yang akan dipindahkan berdasarkan data pegawai yang tersimpan dalam database BKN.

"Apabila ada pegawai yang datanya tidak tercatat dan belum terdata, maka instansi wajib melakukan update terlebih dahulu," kata dia.

Selain itu, BKN juga akan melakukan beberapa upaya untuk membantu dalam memastikan layanan kepegawaian dengan akan menerbitkan Surat Edaran (SE) BKN bahwa seluruh layanan kepegawaian BKN tetap dapat dilaksanakan oleh instansi lama pada masa transisi sampai terbentuknya Perpres kelembagaan, dan Permen tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) instansi baru.

(shc/kil)

Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengaku sudah 'dibooking' Presiden Prabowo Subianto dari 6 bulan sebelum pelantikan Kabinet Merah Putih. Sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo disebut telah mengumpulkan pakar dari semua universitas ternama termasuk dirinya.

Anggito mengatakan Prabowo sebelumnya telah mengadakan semacam retreat yang umumnya masih orang-orang di luar kabinet. Selain para pakar, tentara dan lulusan akademi militer (akmil) juga dikumpulkan.

"Dulu di Hambalang saya 2-3 hari cari pembicara-pembicara top dunia. Ini kelompok kecil, umumnya masih di luar kabinet semua. Maka saya bilang 6 bulan itu saya betul-betul nggak bisa bergerak karena sudah dibooking sama beliau. Tiket saya itu sudah 10 kali ganti karena begitu pulang suruh balik lagi, pulang suruh balik lagi," ungkap Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

Menurut Anggito, ide retreat Kabinet Merah Putih di Magelang sangat luar biasa dan patut ditiru oleh instansi yang mau menggembleng sumber daya manusia (SDM)-nya. Kegiatan itu disebut sebagai 'the military way', tetapi bukan militeristik.

"Jadi retreat di Magelang ini adalah game changer, ini bukan militerisme, tapi military way, cara militer untuk mendisiplinkan dan bonding di antara anggota kabinet. Selama 34 tahun karier, 30 tahun saya belum pernah merasakan bonding di antara anggota kabinet. Jadi ini lah yang membuat hati kita cair," tutur Anggito.

"Karena menurut dia (Prabowo), kelemahan bangsa kita adalah kelemahan dalam disiplin, tanggung jawab dan mengambil keputusan secara berani," tambahnya.

Saat ditunjuk masuk Kabinet Merah Putih oleh Prabowo, Anggito mengaku tidak banyak bertanya terkait alasan dan sebagainya. Menurutnya, hal itu adalah amanah yang harus dijalankan.

"Saya tidak pernah bertanya kenapa saya, why me? I never ask this kind of questions, menurut saya itu silly questions. Jadi kalau kita diberi amanah, jalankan saja amanah itu. Jadi nggak usah ditanyakan, yang penting kita amanah dari Allah dan pimpinan memberi kepercayaan," ucapnya.

Sebagai informasi, Anggito merupakan dosen sekaligus Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Pria kelahiran 1963 itu juga pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan periode 2006-2010.

(aid/das)

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menjalin sinergi strategis dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan di lingkungan BKN, serta memperluas akses terhadap berbagai layanan keuangan bagi seluruh pegawai BKN.

Penandatanganan perjanjian ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto dan Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dan Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah.

Melalui kerja sama ini, BRI berkomitmen untuk memberikan layanan yang tidak hanya mempermudah operasional BKN sebagai institusi, tetapi juga menyediakan berbagai solusi perbankan yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai BKN.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengungkapkan, kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap upaya BKN dalam meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawainya.

"Sinergi ini mencerminkan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi yang mendukung BKN dan seluruh pegawainya. Kami hadir dengan solusi inovatif seperti Cash Management System (CMS) dan QLOLA, yang memungkinkan BKN bertransaksi secara cashless, serta penyediaan kredit modal kerja dan Bank Garansi untuk mitrakerja BKN," tutur Agus.

BRI juga berupaya memberikan kemudahan bagi pegawai BKN dalam mengelola keuangan mereka, baik melalui pengelolaan rekening payroll, tunjangan kinerja, hingga penyediaan fasilitas pinjaman pegawai dan Kartu Kredit Pemerintah. Semua layanan ini dirancang untuk memastikan bahwa pegawai BKN dapat memanfaatkan fasilitas perbankan yang mudah, cepat, dan aman.

Haryomo Dwi Putranto menambahkan, kerja sama dengan BRI ini kembali membuktikan kepercayaan yang tinggi terhadap BRI sebagai mitra strategis.

"Terpilihnya BRI sebagai mitra kami merupakan bukti bahwa BRI dipercaya untuk mendukung peningkatan kinerja BKN. Peningkatan layanan ini tidak hanya fokus pada kebutuhan BKN sebagai institusi, tetapi juga untuk kesejahteraan dan kemudahan pegawai dalam mengakses fasilitas perbankan," ujarnya.

Jakarta -

Pemerintah melakukan penyesuaian tunjangan kinerja untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyesuaian itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 135 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Perpres itu ditetapkan oleh Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi), dua hari sebelum berakhirnya masa jabatannya sebagai presiden, tepatnya 18 Oktober 2024.

"Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia," tulis pasal 1 nomor 1, dikutip Selasa (22/10/2024).

Tunjangan kinerja itu diberikan setiap bulan dan mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu tertuang dalam pasal 2 nomor 1 dan 2.

"(2) Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis pasal tersebut.

Sebelumnya tukin pegawai DPR diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berikut Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

Kelas jabatan 1: Rp 2.575.000 sebelumnya Rp 1.968.000
Kelas jabatan 2 : Rp 3.154.000 sebelumnya Rp 2.089.000
Kelas jabatan 3: Rp 3.980.000 sebelumnya Rp 2.216.000
Kelas jabatan 4: Rp 4.179.000 sebelumnya Rp 2.350.000
Kelas jabatan 5: Rp 4.607.000 sebelumnya Rp 2.493.000
Kelas jabatan 6: Rp 4.837.000 sebelumnya Rp 2.702.000
Kelas jabatan 7: Rp 5.079.000 sebelumnya Rp 2.928.000
Kelas jabatan 8: Rp 6.349.000 sebelumnya Rp 3.319.000
Kelas jabatan 9: Rp 7.474.000 sebelumnya Rp 3.781.000
Kelas jabatan 10: Rp 8.458.000 sebelumnya Rp 4.551.000
Kelas jabatan 11: Rp 10.947.000 sebelumnya Rp 5.183.000
Kelas jabatan 12: Rp 12.370.000 sebelumnya Rp 7.271.000
Kelas jabatan 13: Rp 13.670.000 sebelumnya Rp 8.562.000
Kelas jabatan 14: Rp 21.330.000 sebelumnya Rp 11.670.000
Kelas jabatan 15: Rp 24.100.000 sebelumnya Rp 14.721.000
Kelas jabatan 16: Rp 32.540.000 sebelumnya Rp 20.695.000
Kelas jabatan 17: Rp 41.550.000 sebelumnya Rp 26.324.000
Non grade: Rp 41.550.000 sebelumnya Rp 26.324.000

Simak Video: Bawaslu soal Jokowi Teken Perpres Kenaikan Tukin Pegawai: Alhamdulillah

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Jakarta -

Honda mengumumkan recall atau penarikan kembali pada model Honda CR-V Hybrid di Amerika Serikat. Mobil SUV berteknologi hybrid Honda itu mengalami kendala di bagian baterai yang dapat berpotensi terbakar.

Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat (NHTSA) menerbitkan pemberitahuan recall terhadap Honda CR-V Hybrid. Terdapat risiko kebakaran dalam paket baterai lithium-ion dari beberapa model Honda CR-V Hybrid.

Dikutip Carscoops, Honda menjelaskan, masalahnya berasal dari variasi dalam proses pembuatan. Secara khusus, beberapa terminal negatif di dalam paket baterai diproduksi dengan ketebalan sisa pelapis tembaga yang tidak memadai.

Cacat produksi ini dapat menyebabkan pelapis retak, yang dapat mengekspos aluminium di bawahnya. Ketika aluminium berinteraksi dengan elektrolit baterai, maka dapat membentuk paduan yang membahayakan integritas sel baterai. Dalam skenario terburuk, ini dapat menyebabkan terminal di dalam baterai rusak.

Menurut Honda, jika kerusakan terjadi saat baterai diberi energi, ada kemungkinan percikan api, yang meningkatkan risiko kebakaran, tabrakan, atau cedera. Baterai lithium-ion yang dimaksud dipasok oleh Panasonic.

Secara total, 98 unit Honda CR-V Hybrid tengah ditarik kembali. Kendaraan ini diproduksi antara 6 Oktober 2022 dan 24 Januari 2023.

Panasonic memberi tahu Honda tentang masalah tersebut pada pertengahan Januari 2023. Panasonic menemukan kebocoran sel baterai selama inspeksi. Pada bulan Juni, produsen mobil Jepang tersebut melakukan evaluasi awal atas kesalahan tersebut, tetapi tidak menemukan adanya kekhawatiran tentang penyalaan oleh percikan dari sakelar, keracunan gas, atau sengatan listrik.

Awal tahun ini, Panasonic memberi tahu Honda bahwa terminalnya dapat pecah dan kebocoran dapat menyebabkan busbar terputus. Honda terus menyelidiki masalah tersebut dan menyimpulkan bahwa ada cacat sehingga diperlukan penarikan kembali atau recall.

Apakah ini berdampak pada CR-V Hybrid di Indonesia? Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) YusakBilly mengatakan belum ada informasi soal dampak recall tersebut di Indonesia.

"Saat ini belum ada informasi mengenai dampak recall tersebut di Indonesia. Tentunya kami akan terus memonitor dan meng-update jika ada perkembangan informasi ya," kata Billy kepada detikOto, Senin (21/10/2024).

(rgr/dry)

Jakarta -

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) bisa mengecek skor dengan dua cara. Pertama melalui live di YouTube resmi BKN dan kedua melalui siaran langsung regional Official CAT masing-masing official youtube Kantor Regional dan UPT BKN se-Indonesia.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan pelaksanaan SKD sendiri menggunakan standar berbasis Computer Assisted Test (CAT) sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN.

Sementara untuk komponen yang diujikan di tahap SKD meliputi: Tes Intelegensia Umum (TIU); Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan nilai ambang batas atau passing grade dan karakteristik masing-masing jenis materi.

"Tidak hanya itu, masyarakat umum kapan pun dan di mana pun tanpa datang ke lokasi ujian juga dapat memantau skor SKD para pelamar melalui layanan LIVE SCORE yang tersedia di tayangan kanal youtube BKN, yakni sesuai wilayah masing-masing titik lokasi," tulis keterangan resmi Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Ia meminta para pelamar untuk tidak coba-coba bertransaksi dengan oknum yang menawarkan kelulusan, termasuk yang mengaku apalagi mengatasnamakan pejabat atau pegawai instansi pemerintah.

"Memenuhi ambang batas SKD atau tidak sudah dapat kalian saksikan sendiri di layar komputer setelah ujian dan masyarakat umum juga dapat memantau sendiri live score para peserta," terangnya.

Berikut Cara Melihat Skor SKD

Pertama

-Buka Akun Resmi YouTube BKN
-Pilih opsi instansi atau daerah tujuan

Kedua

-Melalui YouTube Kantor Regional UPT BKN se Indonesia

(ada/fdl)