Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) meyakini diberlakukannya bea masuk antidumping (BMAD) keramik asal perusahaan China dapat mendorong investasi dan perluasan kapasitas produksi.

Penerapan BMAD keramik telah disahkan melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/2024 yang berlaku pada 28 Oktober 2024 hingga lima tahun ke depan.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan kehadiran BMAD dapat menjadi awal kebangkitan bagi industri keramik nasional yang mengalami tekanan 10 tahun terakhir akibat praktik dumping.

“Industri keramik telah tercidera berat hampir 10 tahun terakhir ini akibat praktik dumping dan telah mengakibatkan sejumlah pabrik berhenti produksi serta tingkat utilisasi produksi nasional mengalami penurunan,” kata Edy dalam siaran pers, Kamis (17/10/2024).

Tingkat utilitas kapasitas produksi nasional saat ini masih dalam tren penurunan di level 63% pada semester I/2024, turun dari tahun 2023 sebesar 69% dan tahun 2022 di level 75%.

Kehadiran BMAD dinilai dapat memulihkan tingkat utilisasi produksi keramik nasional ke level 67-68% di akhir tahun 2024.

“Kami memasang target tingkat utilisasi produksi nasional tahun 2025 di level 80% dan tahun 2026 di level 90%,” ujarnya.

Untuk diketahui, besaran BMAD yang resmi ditetapkan berkisar 14%–94%. Meski masih di bawah harapan produsen lokal namun tarifnya serupa dengan negara-negara lain seperti Mexico dan Amerika Serikat dengan besaran di atas 100%.

Selain itu, Indonesia saat ini merupakan produsen keramik terbesar ke-4 di dunia dengan kapasitas terpasang sebesar 675 juta meter² per tahun. Posisinya berada di bawah China, India dan Brazil.

Namun secara kapasitas produksi aktual Indonesia tertinggal berada di peringkat ke 8 terbesar dunia. Pihaknya menargetkan pada 2025 bisa masuk sebagai Top 5 negara produsen manufaktur keramik terbesar dunia.

“Kesempatan untuk ekspansi terbuka lebar di mana tingkat komsumsi keramik per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata komsumsi keramik dunia per kapita yang berada di level 2,5 meter² per kepala,” ujarnya.

Sementara itu, rata-rata konsumsi keramik per kapita di Malaysia dan Thailand berada di atas 3 meter² per kapita, bahkan Vietnam dan China di atas 5 meter² per kapita.

Dia juga meyakini salah satu yang dapat mendorong penyerapan keramik lokal yakni program pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pembangunan rumah rakyat 3 juta per tahun.

“Yang tentunya membutuhkan produk-produk bahan bangunan seperti ubin keramik, genteng keramik dan sanitary ware,” tuturnya.

Pihaknya juga mengapresiasi kehadiran dan keberpihakan pemerintahan era Presiden Jokowi yang masih berupaya melindungi industri keramik nasional melalui BMAD dan penerapan SNI Wajib lewat Permenperin 36/2024.

Ke depannya, produsen keramik juga berharap perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard dapat diberlakukan pada November mendatang agar dapat melengkapi persentase tarif BMAD yang dinilai belum maksimal.

“Kehadiran BMAD, kebijakan SNI Wajib dan BMTP diyakini akan menarik investasi-investasi baru baik dari domestik maupun luar negeri terutama investor dari China,” jelasnya.

Pihaknya menyambut kehadiran pemain-pemain baru yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptkan lapangan kerja baru.

“Mari kita bersaing secara fair, kita adu efisiensi dan innovasi. Saya yakin kita pemain lokal tidak akan kalah bersaing,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, merespons soal besaran bea masuk antidumping (BMAD) produk ubin keramik impor yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yaitu sekitar 45%-50%.

Menurut Edy, besaran BMAD tersebut masih jauh di bawah ekspektasi Asaki. Adapun, Asaki sebelumnya mendukung usulan besaran BMAD yang disampaikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk produk ubin keramik impor asal China di kisaran 100% -199,9%.

"Lalu dari angka yang tadi itu, menurut kami ya di bawah harapan dan ekspektasi kami," ujar Edy usai menghadiri Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Kendati begitu, Edy mengapresiasi pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang telah berupaya menerapkan BMAD untuk melindungi industri ubin keramik dalam negeri.

Namun, diakuinya besaran BMAD perlu memadai untuk mengadang produk ubin keramik impor asal China. Pasalnya, dari segi harga, produk ubin keramik impor asal China jauh lebih murah dibandingkan harga pokok produksi (HPP) pabrik lokal.

"Karena harga impor itu US$2,3 [per meter] sedangkan cost production kami itu di range US$4,5-5 [per meter persegi], harusnya hitungan matematikanya sudah jelas mesti berapa persen," tuturnya.

Edy membeberkan, pihaknya mempercayai hasil penyelidikan dan perhitungan KADI ihwal BMAD produk ubin keramik impor. Musababnya, menurut dia, penyelidikan anti dumping dilakukan secara komprehensif dengan waktu yang cenderung panjang.

Dia menyebut, Asaki pertama kali mengajukan anti dumping kepada KADI pada Desember 2022. Kemudian, setelah KADI mulai melakukan penyelidikan pada Maret 2023 setelah data-data dan bukti dikumpulkan.

Adapun, penyelidikan tersebut berlangsung hingga Juli 2024 dan mendapati hasil bahwa terbukti adanya dumping pada produk ubin keramik asal China.

Laporan KADI mengusulkan besaran BMAD di kisaran 100% - 199,9%. Menurut Edy, besaran BMAD itu telah diperhitungkan dengan baik oleh KADI dengan berbagai data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan di World Trade Organization (WTO).

"Sampai Juli 2024, ini [penyelidikan] setahun lebih makanya saya sampaikan kita mesti percaya ke KADI, nyatanya kan sudah terbukti ini ada dumping," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (7/8/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bahwa Kemendag melalui Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah menyelesaikan hasil perhitungan besaran BMAD untuk produk ubin keramik. Menurutnya, rata-rata BMAD yang ditetapkan untuk ubin keramik di kisaran 45%-50%.

"Yang keramik, kami sudah dapat, sudah selesai. Rata-rata itu 45%-50%," ujar Zulhas, Selasa (6/8/2024).

Sebelumnya, Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prasta Danial menyebut, terdapat 11 kode HS produk ubin keramik yang akan dikenakan BMAD. Nantinya, besaran BMAD tidak akan dipukul rata untuk seluruh 11 kode HS produk ubin keramik itu.

"BMAD ini bukan per negara, tapi ke produsen atau eksportir di negara asal," ucapnya.

Danang pun menjelaskan, sejumlah parameter digunakan untuk penetapan besaran BMAD kepada tiap produsen yang terbukti melakukan dumping. Di antaranya seperti kerugian industri yang ditimbulkan, selisih harga jual antar negara, dan keterkaitan antara selisih harga jual dengan kerugian industri.

"Beda-beda besaran BMAD, tergantung hasil penyelidikan, banyak parameter sebelum ditetapkan berapa persennya," jelasnya.

JAKARTA, Investor.id -Kegiatan industri manufaktur Indonesia terpantau dalam level kontraksi Hal ini Berdasarkan data Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia yang dirilis S&P Global yang menunjukkan manufaktur berada di level 49,3, turun dibandingkan Juni 2024 yang berada pada angka 50,7. Meskipun marginal, posisi ini menunjukkan kontraksi pertama kalinya sejak Agustus 2021 atau setelah 34 bulan berturut-turut terus ekspansi.

Melihat hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menilai pemerintah harus segera mengimplementasikan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), sebagaimana akan diterapkan terhadap industri keramik. "Kebijakan BMAD untuk keramik impor China itu cukup relevan sebagai upaya memperkuat sektor industri tanah air, hanya saja implementasi kebijakan tersebut harus segera dilakukan," ucap dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Kendati demikian, Darmadi memandang, kebijakan BMAD dan langkah penegakkan hukum dalam menyelamatkan sektor industri belumlah cukup memadai dalam menyelesaikan persoalan ini. Dia menjelaskan, pemerintah harus segera melakukan transformasi di sektor industri. “Contoh positif dengan adanya transformasi bisa kita lihat di mana ketika para importir keramik bertransformasi menjadi industri terbukti bisa menarik investasi-investasi baru," kata dia.

Sekali lagi, Darmadi menegaskan, penegakkan hukum barang-barang illegal dan kebijakan BMAD harus cepat dilakukan "Tidak boleh berlarut-larut saat ini saja sudah terlambat," ucap dia.

Penyebab Kontraksi Darmadi menerangkan, ada beberapa faktor yang membuat PMI terkontraksi. Pertama, banyak industri dalam negeri yang sudah terlanjur gulung tikar Ini karena buruknya iklim usaha, banyaknya pungli dan rendahnya produktivitas produksi serta infrastruktur yang tidak memadai.

Kedua, anjloknya PMI imbas bertumbangannya industri dalam negeri karena derasnya barang-barang impor yang masuk tanpa prosedur yang jelas. Dia mengatakan, meski sebagian barang sudah termasuk barang larangan terbatas atau lartas impor, namun barang tersebut masih bisa diimport oleh sebagian pengusaha dengan memakai berbagai jasa yang ditawarkan. “Tentu dengan harus membayar mahal, untuk mendapatkan kuota impor. Sebagian barang yang dilarang impor juga bisa menggunakan jasa borongan/under name untuk dimpor. Tentu hal ini diduga melibatkan oknum Bea Cukai," kata Politikus PDIP tersebut.

Darmadi menguraikan, faktor-faktor tersebut juga menyebabkan banyak industri yang produksinya menurun. "Tak hanya menururn, PHK terjadi di mana-mana karena utilisasi turun. Akibatnya PMI pun turun," terang dia.

Kondisi itu, kata Darmadi sebenarnya sudah dirasakan oleh sejumlah industri tanah air. Dia mengungkapkan, hampir 80%~90 % pabrik textil, pakaian, alas kaki dan keramik yang sudah bangkrut. “Selain industri-industri tersebut, masih banyak sederetan industri-industri yang sedang bergumul untuk survive," ujar dia.

Darmadi memandang, langkah penyelamatan yang dilakukan pemerintah saat ini juga sudah tidak efektif atau sulit menolong kondisi sektor industri. "Karena para pengusaha industri sudah pada trauma dan supply chain sudah rusak parah," ungkap dia.

Tak hanya itu, Darmadi juga menilai, sidak di lapangan semakin meresahkan pengusaha dan tidak bisa menolong apa-apa. "Barang-barang impor tersebut sudah terlanjur masuk ke Indonesia melalui jalur tidak benar. Barang-barang tersebut telah membanjiri Indonesia, sulit dimusnahkan seluruhnya, paling-paling jadi sasaran pemerasan oknum saja," terang dia.

Darmadi mengungkapkan, para pelaku usaha cemas atas kondisi yang carut-marut seperti ini  "Sekarang banyak pedagang di toko-toko dan mall, tidak berani buka toko, karena tidak jelas barang yg didagangkan ditoko yang dibeli dari importir, apakah melalui jalur benar atau tidak?" ungkap da.

Darmadi menyarankan, pembenahan harus segera dilakukan mulai sekarang dengan memperbaiki sistem dan pengawasan yang ketat. "Agar tidak banyak lagi industri lokal yang ambruk, dan PHK massal tidak terjadi," tegas dia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, pihaknya mengharapkan Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan (Menkeu) segera memutuskan dan menerapkan kebijakan BMAD untuk keramik impor dari China setelah sebulan dikeluarkannya Laporan Hasil Akhir Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia(KADI).

”Ini menyebabkan para importir memanfaatkan celah waktu tersebut dengan melakukan importasi dalam jumlah yang sangat besar untuk menghindari pengenaan BMAD. Hal tersebut tentunya sangat merugikan industri keramik nasional,” ucap dia.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons soal kekhawatiran adanya permainan produsen lokal menaikkan harga ubin keramik saat bea masuk anti dumping (BMAD) yang tinggi diterapkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso mengatakan bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap industri ubin keramik bakal terus dilakukan pemerintah saat nantinya BMAD diterapkan. Menurutnya, industri tidak bisa serta-merta untuk memainkan harga dan pasar di dalam negeri.

"Tapi kita bisa mengontrol, jadi BMAD itu dikasihnya tiga tahun nanti dievaluasi. Jadi kita bukan tidak terkontrol," ujar Budi, Rabu (17/7/2024).

Sebaliknya, Budi menjelaskan risiko lebih besar bisa terjadi apabila saat ini pemerintah tidak menerapkan tarif proteksi terhadap industri keramik dalam negeri. Saat keramik impor membanjiri pasar dalam negeri tanpa kontrol berisiko mematikan industri lokal.

Alhasil saat Indonesia seutuhnya mengandalkan ubin keramik impor, kata Budi, lonjakan harga keramik impor secara tak terukur memungkinkan terjadi hingga sulit dikendalikan. Dia pun memastikan, tindakan Kemendag dalam kebijakan proteksi lewat tarif masuk itu tidak dilakukan secara asal-asalan yang menguntungkan kelompok industri tertentu.

"Kalau industri dalam negeri tidak dilindungi masa kita mau impor aja, jangan curiga dulu, kan kita ada mekanisme kontrol. KPPU semua juga akan mengawasi," jelasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan mengatakan, dalam ketentuan World Trade Organization (WTO) pengenaan BMAD maupun BMTP atau safeguard tidak bisa diterapkan secara permanen. Menurutnya, BMAD dan BMTP bisa dievaluasi dan diperpanjang hingga batas tertentu.

"BMTP dan BMAD itu bisa diterapkan satu negara tetapi enggak bisa selamanya," ujar Bara.

Menurut Bara, industri dalam negeri punya kesempatan untuk melakukan perbaikan selama BMAD dan BMTP diterapkan. Dengan begitu, produk yang dihasilkan nantinya juga bisa semakin kompetitif.

Faktor preferensi konsumen terhadap harga yang murah, kata dia, perlu menjadi perhitungan bagi industri untuk menghasilkan produk yang lebih berdaya saing dengan produk impor.

"Industri kita harusnya juga bisa kompetitif, jangan terlalu banyak dimanjakan dengan proteksi. Ini kan tindakan sementara [BMAD dan BMTP], dikasih waktu tiga tahun, industri harus berubah dong," ucap Bara.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (16/7/2024), Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho menilai pasar pesaingan akan semakin kecil kala BMAD ubin keramik diterapkan sehingga opsi konsumen semakin sedikit.

Alhasil, harga keramik semakin mahal. Pihaknya pun menduga ada risiko perang harga yang dilakukan produsen lokal. Pasalnya, dalam kajian KADI terdapat keluhan dari perusahaan lokal yang mengeluhkan harga jual keramik yang tidak bisa tinggi di tengah maraknya impor murah dari China.

"Kecurigaan kami ini memang ada price war di dalam domestic producer, apakah ini memang memperbesar kuenya sehingga domestic price-nya akan meningkat untuk memfasilitas produsen tersebut? Kita tidak tahu," ujarnya.

Pemberlakuan BMAD akan membuat produsen tersebut meningkat margin keuntungannya dengan menaikkan harga jual. Sebab, harga impor keramik akan meningkat tajam.

"Praktis semakin rendah kuantitas atau volume di pasar di saat permintaan meningkat, maka harga yang diterima konsumen akan semakin mahal," terangnya.

JAKARTA, Investor.id -Membludaknya impor keramik membuat defisit US$ 1,5 Milyar selama 2019-2023. Untuk itu rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) kemarik seharusnya didukung, bukan ditentang.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangkan, sangat disayangkan terjadi defisit yang besar hanya karena keramik impor yang seharusnya tidak perlu terjadi. Sebab, industri keramik nasional sejatinya mampu memproduksi. "Namun karena praktek dumping tersebut, pemerintah dan rakyat jelas yang dirugikan," ucap dia di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Harga keramik lokal diprediksi naik signifikan apabila penerapan bea masuk antidumping (BMAD) berdasarkan hasil investigasi Komite Antidumping (KADI) diterapkan dengan tarif sekitar 100%-200%.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan berdasarkan pemantauan di lapangan, rata-rata harga keramik porselen B1a (daya serap air antara 0-0,5%) asal China dengan ukuran 60x60 sebesar Rp75.000-Rp80.000 per meter persegi.

"Dengan adanya BMAD itu naiknya bisa sampai Rp150.000-Rp225.000 per meter persegi," kata Andry dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Sementara itu, Andry menyebutkan bahwa harga keramik porselen yang diproduksi dalam negeri pun cukup setara di kisaran Rp75.000 hingga Rp90.000 per meter persegi. Artinya, jenis produk ini masih cukup bersaing dari sisi harga.

Menurutnya, BMAD keramik dari perusahaan asal China akan memicu expected inflation atau kenaikan harga keramik porselen di masa depan yang telah terprediksi. Hal ini lantaran produsen akan menaikkan harga jual dan margin keuntungan akan meningkat.

"Kenaikan dari harga ini di bawah BMAD kenaikannya sekitar Rp80.000 - Rp120.000 permeter persegi. Tinggal dikalikan luas ruangan. Jika kita biasanya mengeluarkan tidak sampai puluhan juta, sekarang harus mengeluarkan besaran tersebut kalau produknya tetap masuk ke Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, pihaknya mengungkap kekhawatirannya terkait dampak kebijakan ini terhadap konsumen dan industri secara keseluruhan. Indef menilai ada ketidakseimbangan antara tujuan melindungi produsen lokal dan kepentingan konsumen.

Selain itu, Indef juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas produksi domestik sebagai solusi jangka panjang. Terlebih, Andry melihat adanya potensi ancaman impor ilegal yang kemungkinan besar terjadi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

"Daripada menerapkan BMAD, sebaiknya pemerintah fokus pada upaya peningkatan daya saing produsen dalam negeri melalui berbagai program dan insentif," ujarnya.

Dampak negatif lainnya juga dapat menanti industri nasional, seperti retaliasi atau balasan dari China dengan membatasi perdagangan hingga peningkatan impor dari negara lain yang justru dapat merugikan menyebabkan kerugian bagi negara.

Lebih lanjut, Andry menyatakan bahwa pengajuan pemohon BMAD belum merepresentasikan keseluruhan produsen domestik karena hanya merepresentasikan 26% dari produksi ubin keramik secara nasional.

"Hal ini bertentangan dengan Perjanjian Anti Dumping WTO yang mensyaratkan adanya major proportion dari total produksi domestik untuk pengajuan tersebut," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menganalisa bahwa temuan penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) belum dapat merepresentasikan industri keramik secara keseluruhan karena hanya terdapat tiga pemohon. Dimana investigasi dilakukan berdasarkan permohonan yang tidak menggambarkan suara mayoritas atau hanya 26% dari total produksi nasional.

“Karena kalau kita berbicara mengenai peraturan anti dumping WTO harus dimohon oleh majority producer. Nah, ini salah satu tantangan tersendiri untuk hasil dari KADI mengenai BMAD ini apakah sudah representatif ataukah hanya tiga perusahaan tersebut yang merasa bahwa mereka terdampak oleh produk-produk impor,” ujar Head of Center Industry, Trade and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho dalam kanal Youtube Indef, Selasa (16/7/2024).

Indef pun mempertanyakan hal tersebut, hanya saja, perwakilan dari KADI belum dapat hadir dalam diskusi publik bertajuk Menguji Rencana Kebijakan BMAD terhadap Keramik itu. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat memberikan klarifikasi terkait hal ini.

Sebelumnya, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah merilis hasil laporan akhir penyelidikan antidumping pengenaan BMAD terhadap impor produk ubin keramik yang berasal dari China.

Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangkan, pihaknya mendapat info dari Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) akan menerapkan besaran BMAD mulai dari 100,12% sampai dengan 155% untuk kelompok berkepentingan yang kooperatif dan 199% untuk mereka yang tidak kooperatif.

“Kelompok yang dimaksud tersebut adalah para importir. Asaki memohon atensi dan gerak cepat dari Mendag dan Menkeu untuk segera mengeluarkan PMK BMAD untuk produk ubin keramik impor dari China,” kata dia kepada Investor Daily, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Rencana itu mencuat saat Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkap pengenaan tujuh jenis barang impor yang akan dikenakan BMAD, di Yogyakarta, Sabtu (6/7/2024). Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan memerinci ketujuh item itu, yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

“Kemarin ratas (rapat terbatas) yang dipimpin Pak Presiden, maka kita putuskan ada tujuh item (penerapan dua bea masuk),” ucapnya pada Sabtu (6/7/2024).

Ia menambahkan bahwa pengenaan BMAD dan BMTP atas tujuh komoditas impor tersebut akan dilihat oleh lembaga pemerintah berwenang, yaitu Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) membeberkan perkembangan proses penetapan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk keramik impor asal China.

Ketua KADI, Danang Prasta Danial mengatakan telah mengeluarkan hasil penyelidikan antidumping terhadap produk keramik impor sejak 2 Juli 2024. Berdasarkan PP No. 34/2011, Menteri Perdagangan memiliki waktu 14 hari sejak surat rekomendasi KADI untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

"Ini jadi belum masuk masa 14 hari, tapi sebelum 14 hari akan ada pembahasan oleh Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional," ujar Danang di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (15/7/2024).

Danang menjelaskan, penyelidikan anti dumping terhadap produk keramik impor asal China itu telah dilakukan selama kurang lebih 1,5 tahun. Meskipun pihak China telah terbukti melakukan dumping, KADI belum bisa memastikan besaran DMAD yang akan ditetapkan pemerintah.

Menurut Danang, besaran BMAD akan diputuskan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan hasil pembahasan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional. Selanjutnya, usulan besaran BMAD itu akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Adapun, kata dia, besaran BMAD yang ditetapkan terhadap produk keramik impor asal China itu bisa saja lebih kecil, sama atau bahkan lebih besar dari yang diusulkan KADI.

"Untuk besaran kita tunggu ya dihasilnya aja Tim PKN, namun untuk rekomendasi [pengenaan BMAD] waktunya lima tahun," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (3/7/2024), laporan hasil akhir KADI yang dilihat Bisnis, atas produk keramik impor asal China menyebutkan bahwa terjadi dumping atas impor barang yang diselidiki yang dilakukan oleh perusahaan yang berasal dari China sebesar 100,12% - 199,88%.

KADI menyebut perusahaan Indonesia mengalami kerugian material yang dapat dillhat dari menurunnya laba, harga dalam negeri, utilisasi kapasitas dan ROI. Terdapat hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dinyatakan dengan adanya dampak volume baik secara absolut dan relatif dan adanya dampak harga secara price undercutting, price depression dan price suppression.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto Edy meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan untuk segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) BMAD untuk produk unin keramik impor dari China.

Menurut dia, besaran bea masuk antidumping (BMAD) mulai dari 100,12% - 155% untuk kelompok berkepentingan yang kooperatif dan 199% untuk perusahaan tidak kooperatif selama penyelidikan telah mencerminkan bentuk keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap keberlanjutan industri keramik nasional yang sudah babak belur.

"Karena sudah bisa dipastikan masa tenggang sejak dikeluarkan surat KADI tersebut sampai dikeluarkannya PMK BMAD akan dimanfaatkan oleh importir untuk melakukan importasi secara masif guna menghindari bea masuk yang baru," jelasnya.

Selain itu, pihaknya meyakini semakin cepat diberlakukan PMK BMAD tersebut maka akan mendongkrak kembali tingkat utilisasi produksi yang semester I/2024 ini jatuh ke 63% dari tahun sebelumnya 69% dan pada 2022 di level 75%.