Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memaparkan kinerja perusahaan ke Komisi IX DPR RI. Salah satu yang dibahas adalah pencairan sejumlah program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Berdasarkan data tahun ini hingga bulan September, tercatat 37.223 pekerja mengajukan klaim JKP kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nominal yang dicairkan mencapai Rp 292 miliar.

"Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ini program yang paling baru 37.223 tenaga kerja sebesar Rp 292 miliar. Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima oleh para pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," ujar Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Kemudian jumlah klaim untuk JHT mencapai 2,3 juta atau setara Rp 35 triliun. Sementara klaim manfaat beasiswa sebanyak 89.621 anak pekerja atau Rp 347 miliar.

"Untuk Jaminan Hari Tua (JHT), ada 2,3 juta klaim atau Rp 35 triliun, para pekerja yang sudah mencairkan jaminan hari tuanya. Ini yang dalam beberapa waktu yang lalu, ingin diluluskan kembali agar JHT ini kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan setiap saat setelah PHK," bebernya.

Sementara itu klaim terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tembus 318.696 kasus atau Rp 2,4 triliun. Menurut Anggro manfaat JKK dibayarkan jika ada kecelakaan kerja, yang perlindungannya diberikan sejak keluar rumah, berangkat ke tempat kerja, di tempat kerja, dan kembali ke rumah, itu dilindungi oleh program jaminan sosial kerjaan.

Lalu, klaim Jaminan Kematian ada 188.847 kasus dengan nilai Rp 2,8 triliun. Klaimnya diberikan kepada ahli waris pekerja sebesar Rp 42 juta.

"Lalu jaminan pensiun ada 123.665 kasus atau yang menerima pensiun dengan manfaat pensiun Rp 1,4 triliun," tutupnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama atau Uya Kuya mempertanyakan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi potensi PHK massal di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Saat ini raksasa tekstil itu berstatus pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Sebagai informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

"Ada potensi 30 ribu karyawan kehilangan pekerjaan secara terpaksa, walaupun Sritex belum melakukan PHK massal karena mereka masih mengajukan kasasi. Apa siasat dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal," tanya Uya Kuya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Jawaban Bos BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memastikan ketahanan dana perusahaan sudah cukup untuk meng-cover jika terjadi PHK massal di Sritex. Menurutnya ketahanan dana JKP BPJS Ketenagakerjaan saat ini mencapai Rp 13 triliun.

"Apakah dananya cukup? Saat ini untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dana kita adalah 99% hampir 100%. Jadi kalau semuanya klaim, semua bisa terbayarkan. Untuk JKP saat ini ketahanan dana Rp 13 triliun," jelas Anggoro.

Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan memastikan para buruh harus terdaftar pada layanan mereka. Tujuannya adalah agar peserta bisa mendapatkan haknya berupa JHT dan JKP.

BPJS Ketenagakerjaan juga sudah berkoordinasi dengan Sritex melalui kantor cabangnya di Solo. Anggoro juga memastikan pihaknya siap melakukan pendampingan.

"Langkah konkretnya, karena perusahaan tersebut berlokasi di Solo maka Cabang Solo sudah berkoordinasi langsung dengan Sritex, untuk memastikan apa langkah-langkah yang akan dilakukan Sritex terkait dengan pekerja. Sehingga jika memang langkah-langkahnya terkait dengan PHK maka kita sudah melakukan seperti biasanya, kita koordinasi untuk memastikan pendampingan proses klaimnya," bebernya.

Nantinya proses klaim akan dilakukan secara massal sehingga verifikasi lebih cepat, khususnya untuk JHT. Sementara untuk JKP harus melalui portal SIAPkerja Kemnaker yang harus diisi oleh para peserta.

"Untuk JKP karena mereka harus isi di aplikasi di portal SIAPkerja Kemnaker dan Disnaker setempat maka kita harus pastikan bahwa mereka harus mengisi portal SIAPkerja dan didampingi mengisinya dengan benar," tuturnya.

"Poinnya adalah, karena itu adalah hak pekerja maka kita harus pastikan mereka tidak satu persatu prosesnya, sekaligus bersama-sama dengan human capital atau SDM, seberapa pun jumlahnya akan PHK dan ini kota lakukan seperti itu kalau ada informasi perusahaan akan PHK yang jumlahnya besar, kita akan dampingi prosesnya," tutupnya.

Saksikan juga Sosok: Agustinus Wibowo, Menemukan Identitas di Garis Batas

[Gambas:Video 20detik]

BPJS Ketenagakerjaan memiliki dua jaminan apabila terdapat pekerja yang tengah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Dan Jaminan Hari Tua (JHT). Begini cara mencairkan JKP dan JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua opsi ini menjadi langkah bagi para pekerja untuk mengamankan arus keuangan sebagai solusi dana darurat guna menutup penghasilan bulanan yang hilang setelah PHK.

Berikut Cara Klaim JKP dan JHT BPJS Ketenagakerjaan :

Cara Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Bagi peserta yang ingin mengajukan klaim wajib memiliki akun SIAPKerja dan syaratnya yakni peserta sudah memiliki masa iur sedikitnya 12 bulan dalam 24 bulan serta telah membayar iuran paling sedikit 6 bulan setiap bulan sebelum terkena PHK.

Peserta akan menerima manfaat berupa yang tunai sejumlah (45% x upah x 3 bulan) + ( 25% x upah x 3 bulan). Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp. 5.000.000,00. Adapun, manfaat lainnya berupa pelatihan kerja, informasi pasar kerja dan konseling karier.

Melansir website resmi JKP berikut tahapannya :

1. Tahap Pemberitahuan PHK

Perusahaan wajib menyerahkan perubahan data peserta PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan maksimal 7 hari kerja melalui https://wajiblapor.kemnaker.go.id/. Bagi peserta juga dapat mengisi formulir Lapor PHK secara mandiri melalui portal aplikasi SIAPKerja yang dapat diakses pada laman https://siapkerja.kemnaker.go.id/

2. Pengajuan Klaim Manfaat JKP

Peserta yang mengalami PHK dapat mengajukan klaim manfaat JKP melalui portal aplikasi SIAPKerja yang dapat diakses pada laman https://siapkerja.kemnaker.go.id/

3. Verifikasi Data Oleh BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data peserta.

4. Penerimaan Manfaat

Peserta akan menerima manfaat JKP pada bulan pertama dengan mengikuti assessment diri pada akses informasi pasar kerja yang tertera. Uang tunai bulan ke-2 sampai ke-6 harus diajukan maksimal 5 hari setelah tanggal acuan pengajuan manfaat, yakni pada tanggal pengajuan manfaat uang tunai bulan ke-1.

Cara Klaim Jaminan Hari Tua (JHT)

Terdapat 2 cara mudah bagi detikers yang ingin klaim JHT yakni melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan. Agar klaim JHT dapat dicairkan dengan cepat, pastikan Anda telah memenuhi syarat dan mengikuti tata cara berikut.

1. Klaim JHT via Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

Bagi peserta yang memiliki saldo di bawah Rp 10 juta dapat melakukan klaim melalui aplikasi JMO yang dapat diunduh di App Store maupun Playstore. Pertama, peserta wajib melakukan registrasi dan pengkinian data. Selanjutnya, lakukan klaim dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Buka aplikasi JMO di smartphone Anda, kemudian pilih menu Jaminan Hari Tua.

- Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu Klaim JHT.

- Jika memenuhi syarat, muncul 3 centang hijau pada persyaratan pengajuan Klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik Selanjutnya.

- Pilih salah satu Sebab Klaim, kemudian klik Selanjutnya.

- Lakukan Pengecekan Data Kepesertaan. Jika data sudah benar, silakan pilih Sudah.

- Lakukan pengambilan biometrik dengan klik Ambil Foto dengan ketentuan seperti pada layar.

- Lengkapi Data NPWP dan Rekening yang aktif, kemudian klik Selanjutnya.

- Pada halaman Rincian Saldo JHT ditampilkan rincian saldo yang akan dibayarkan, kemudian klik Selanjutnya.

- Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data sudah benar sebelum data tersimpan, Jika data sudah benar, silakan klik Konfirmasi.

- Selamat pengajuan klaim JHT anda diproses. Untuk melihat proses klaim dapat membuka menu Tracking Klaim.

2. Kantor Cabang

Peserta maupun ahli waris dapat melakukan klaim manfaat JKM dan JHT ke kantor cabang terdekat untuk mendapatkan layanan langsung dari petugas. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- Pastikan Anda membawa dokumen asli

- Mengisi data formulir pengajuan klaim JHT

- Ambil nomor antrian

- Wawancara dengan petugas

- Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, Anda akan menerima tanda terima

- Berikan penilaian kepuasan layanan melalui e-survey

- Saldo JHT akan ditransfer ke rekening

Mengutip dari kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta diimbau untuk menjaga privasi data pribadinya dengan tidak menggunakan jasa calo. BPJS Ketenagakerjaan menjamin bahwa seluruh proses klaim tersebut tidak dipungut biaya.

Demikian cara lengkap untuk mencairkan JKP dan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Semoga berhasil.

Jaminan Hari Tua (JHT) selalu dijadikan jaring penyelamat bagi para pekerja saat berhenti bekerja atau tergulung gelombang PHK. Manfaat JHT dapat dibayarkan apabila pekerja memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, termasuk saat mereka berhenti bekerja.

Klaim JHT sangatlah mudah. Agar klaim JHT dapat dicairkan dengan cepat, pastikan Anda telah memenuhi syarat dan mengikuti tata cara berikut:

1. Klaim JHT via Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

Bagi peserta yang memiliki saldo di bawah Rp 10 juta dapat melakukan klaim melalui aplikasi JMO yang dapat diunduh di App Store maupun Playstore. Pertama, peserta wajib melakukan registrasi dan pengkinian data. Selanjutnya, lakukan klaim dengan langkah-langkah sebagai berikut:

• Buka aplikasi JMO di smartphone Anda, kemudian pilih menu Jaminan Hari Tua.
• Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu Klaim JHT.
• Jika memenuhi syarat, muncul 3 centang hijau pada persyaratan pengajuan Klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik Selanjutnya.
• Pilih salah satu Sebab Klaim, kemudian klik Selanjutnya.
• Lakukan Pengecekan Data Kepesertaan. Jika data sudah benar, silakan pilih Sudah.
• Lakukan pengambilan biometrik dengan klik Ambil Foto dengan ketentuan seperti pada layar.
• Lengkapi Data NPWP dan Rekening yang aktif, kemudian klik Selanjutnya.
• Pada halaman Rincian Saldo JHT ditampilkan rincian saldo yang akan dibayarkan, kemudian klik Selanjutnya.
• Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data sudah benar sebelum data tersimpan, Jika data sudah benar, silakan klik Konfirmasi.
• Selamat pengajuan klaim JHT anda diproses. Untuk melihat proses klaim dapat membuka menu Tracking Klaim.

Untuk mencegah kegagalan dalam proses verifikasi biometrik, pastikan Anda melakukan hal-hal berikut saat melakukan foto:

• Wajah menghadap kamera dan terlihat jelas
• Pencahayaan cukup
• Menggunakan latar belakang polos
• Buka mata dengan lebar
• Jangan bergerak
• Tidak menggunakan filter
• Tidak menggunakan kacamata, masker, atau topi

2. Klaim JHT via Lapak Asik

Bagi yang memiliki saldo JHT di atas Rp 10 juta, peserta juga tidak perlu datang ke kantor cabang. Peserta dapat memanfaatkan Layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK) dengan mengikuti langkah berikut:

• Kunjungi Portal Layanan di Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan melalui laman https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Isi data diri berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan -Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal ukuran file adalah 6 MB
• Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan
• Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email.
• Petugas BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi data melalui wawancara via video call
• Setelah proses wawancara dan verifikasi selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan.

3. Kantor Cabang

Selain melalui layanan digital, peserta juga bisa datang ke 324 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Peserta maupun ahli waris dapat melakukan klaim manfaat JKM dan JHT ke kantor cabang terdekat untuk mendapatkan layanan langsung dari petugas. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

• Pastikan Anda membawa dokumen asli
• Mengisi data formulir pengajuan klaim JHT
• Ambil nomor antrian
• Wawancara dengan petugas
• Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, Anda akan menerima tanda terima
• Berikan penilaian kepuasan layanan melalui e-survey
• Saldo JHT akan ditransfer ke rekening

Mengutip dari kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta diimbau untuk menjaga privasi data pribadinya dengan tidak menggunakan jasa calo. BPJS Ketenagakerjaan menjamin bahwa seluruh proses klaim tersebut tidak dipungut biaya.

Itu untuk menjawab tantangan masifnya fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan membuat grand design penciptaan lapangan kerja sektor usaha mikro

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan menaikkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Besarannya akan disesuaikan dengan insentif yang diberikan kepada penerima program Prakerja.

"Kita minta insentif pelatihan JKP disesuaikan dengan Prakerja. Sekarang kan Prakerja sekitar Rp 3,5 juta, sedangkan pelatihan JKP lebih rendah dari itu, jadi JKP akan dinaikkan," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Untuk diketahui, penerima program Prakerja memperoleh manfaat senilai Rp 4,2 juta per individu. Rinciannya terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Berbeda dengan JKP yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK dengan manfaat saat ini 45% (dari upah terakhir maksimal Rp 5 juta) selama 3 bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya. Kebijakan itu dinilai belum optimal dan akan direvisi.

"Dari dana sekitar Rp 1,2 triliun, pemanfaatannya masih sangat kecil. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di masyarakat karena jumlah PHK yang terdaftar di dinas relatif lebih rendah dari yang disampaikan di masyarakat," jelasnya.

Sebelumnya, Airlangga menyebut manfaat JKP akan diubah menjadi sebesar 45% dari gaji selama enam bulan berturut-turut. Saat ini landasan aturan sedang disiapkan.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% untuk 3 bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya, itu disamakan semua 45%," sebut Airlangga di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Jumat (13/9).

BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah mencairkan Rp 264,61 miliar kepada lebih dari 37 ribu pekerja untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang Januari-Agustus 2024. Jumlah itu meningkat 13% seiring adanya peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Selama 2024, hingga 31 Agustus BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sejumlah lebih dari 37 ribu pekerja ter-PHK dengan total nominal mencapai Rp 264,61 miliar. Nominal tersebut meningkat 13% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada detikcom, Jumat (27/9/2024).

Selain mendapatkan uang tunai, Oni menyebut peserta program JKP saat mengalami PHK mendapatkan manfaat akses informasi pasar kerja dan manfaat pelatihan kerja yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Dari segi manfaat, peserta yang telah terdaftar pada program JKP dan telah memenuhi persyaratan, saat mengalami PHK dapat memperoleh beberapa manfaat JKP," ucapnya.

Sedangkan untuk klaim Jaminan Hari Tua (JHT) tercatat sejumlah 2,07 juta klaim dengan total nominal manfaat yang dibayarkan mencapai Rp 31,17 triliun. Dari total tersebut, 57,91% disebabkan karena peserta mengundurkan diri dan 29,93% lainnya disebabkan oleh PHK.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengakui terjadi peningkatan jumlah PHK tahun ini. Sepanjang Januari sampai 26 September 2024, totalnya hampir mencapai 53.000 orang.

"Total PHK per 26 September 2024 52.993 tenaga kerja. (Dibandingkan periode yang sama tahun lalu) meningkat," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri kepada detikcom, Kamis (26/9).

Lebih rinci dijelaskan bahwa PHK didominasi di sektor pengolahan sebanyak 24.013 orang. Kemudian disusul aktivitas jasa lainnya sebanyak 12.853 orang, serta di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 3.997 orang.

PHK tersebut paling banyak berlokasi di Jawa Tengah yakni 14.767 orang. Disusul Banten 9.114 orang dan DKI Jakarta 7.469 orang.

Dana JHT bisa dicairkan semua jika peserta mengundurkan diri, pensiun, terkena PHK, mengalami cacat total permanen, dan meninggal dunia. Sedangkan bagi yang masih aktif, JHT bisa dicairkan 30 persen untuk kepemilikan rumah dan 10 persen untuk persiapan pensiun.

JHT berasal dari setoran tiap bulan sebesar 5,7 persen dari upah. Sebesar 3,7% dibayar penyedia kerja, sedangkan 2% lainnya dipotong dari upah bulanan karyawan. Saldo JHT yang terkumpul dari masing-masing peserta dapat berbeda tergantung besaran upah dan masa kerja.

Jika seorang pekerja memperoleh upah UMP Jakarta sebesar Rp 5.067.381 per bulan untuk tahun 2024, berapa saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang bisa dicairkan dengan masa kerja 5 tahun?

Total Saldo JHT yang Bisa Dicairkan

Untuk mengetahui perkiraan saldo JHT yang bisa dicairkan, detikers dapat menyimak simulasi perhitungannya berikut

Contoh:

• Masa kerja = 5 tahun
• Gaji pokok = UMP Jakarta 2024 sebesar Rp 5.067.381
• Iuran JHT per bulan = 5,7% dengan 3,7% dibayar perusahaan dan 2% dari gaji bulanan
• Saldo awal = Rp 0.

Perhitungan:

Berdasarkan kalkulator Simulasi Saldo di laman BPJS TK, estimasi saldo JHT detikers yang sudah bekerja selama 5 tahun dengan gaji UMP Jakarta 2024 sekitar Rp 19.671.036.

Simulasi hitungannya, dana JHT yang dibayarkan setiap bulan sebesar 5,7% dari contoh upah di atas yaitu Rp 288.840,717. Nominal Rp 5.067.381 x 5,7% = Rp 288.840,717 per bulan dengan rincian:

• Rp 187.493,097 (3,7%) dibiayai perusahaan
• Rp 101.347,62 (2%) diambil dari gaji pokok.

Dengan nominal Rp 288.840,717, detikers telah menyetor iuran JHT sebesar Rp 3.466.088,604 dalam setahun. Dalam 5 tahun, saldo JHT detikers yang terkumpul sejumlah Rp 17.330.443,02.

Sebagai informasi, perhitungan saldo JHT juga menggunakan asumsi besarnya pengembangan hingga 5% per tahun. Dengan nominal Rp 17.330.443,02, hasil pengembangannya dalam 5 tahun bisa mencapai Rp Rp 2.340.592,98.

Setelah dijumlahkan, perkiraan total saldo JHT di tahun kelima bekerja dengan gaji UMP Jakarta adalah Rp 19.671.036. Estimasi jumlah JHT yang bisa dicairkan adalah sebesar:

• Pencairan 100% maka perkiraan JHT yang diterima mencapai Rp 19.671.036
• Pencairan 30%, maka perkiraan JHT yang diterima mencapai Rp 5.901.310
• Pencairan 10%,maka perkiraan JHT yang diterima mencapai Rp 1.967.103.

Sebagai catatan, perhitungan perkiraan atau estimasi ini bisa berbeda dengan total pencairan saldo JHT yang diterima pekerja.

Cara Hitung Estimasi Saldo JHT Online

Detikers bisa cek perkiraan saldo JHT secara mandiri melalui website dan aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan. Simak langkah-langkahnya berikut

1. Cara Hitung Perkiraan Saldo JHT di Situs BPJS Ketenagakerjaan

• Buka situs bpjsketenagakerjaan.go.id di browser
• Gulir ke bawah hingga menemukan kolom "Simulasi Saldo"
• Pilih Jaminan Hari Tua (JHT)
• Masukkan nominal upah per bulan, masa kerja (dalam tahun), dan saldo awal
• Klik "Hitung Total JHT"
• Estimasi saldo JHT akan muncul.

2. Cara Hitung Perkiraan Saldo JHT di Aplikasi JMO

• Buka aplikasi JMO di ponsel
• Login dengan email dan password yang terdaftar
• Pada halaman utama, klik menu program "Jaminan Hari Tua"
• Pilih "Simulasi"
• Masukkan nominal gaji, jumlah tahun kerja, dan saldo awal, lalu klik "Hitung Simulasi"
• Akan muncul hasil perhitungan perkiraan saldo JHT.

Perhitungan simulasi menggunakan asumsi: nominal gaji pokok, iuran perusahaan 3,7%, iuran tenaga kerja 2%, besarnya pengembangan 5% per tahun, serta iuran yang dibayarkan tiap tanggal 1 per bulannya.

Nilai estimasi dan pencairan JHT dengan yang diterima memang bisa berbeda. Namun pekerja bisa menggunakan perkiraan JHT sebagai pertimbangan pemanfaatan, sesuai tujuan pencairan saldo jaminan.

Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua

Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua

BPJS Ketenagakerjaan meraih enam penghargaan bergengsi dalam ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2024. Ajang penghargaan bergengsi tahunan ini diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan dan lembaga yang mengembangkan Contact Center di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan peran serta karyawan dalam mengembangkan kemampuan, kreativitas, dan kinerja dalam mengelola contact center.

"Keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam meraih penghargaan ini tidak lepas dari peran aktif karyawan, serta manajemen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan dan kemudahan akses yang diberikan kepada pekerja di Indonesia," ungkap Roswita Nilakurnia Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2024).

Pelaksanaan TBCCI 2024 ini melibatkan 68 perusahaan dari seluruh Indonesia dengan total 1.114 peserta dengan lebih dari 20 kategori yang diperlombakan dengan dewan juri yang berasal dari Malaysia, Thailand dan Australia.

BPJS Ketenagakerjaan berhasil meraih penghargaan pada kategori sebagai berikut :

• Kategori The Best Digital Media : Gold
• Kategori The Best Technology Innovation : Gold
• Kategori The Best People Development : Silver
• Kategori The Best Employee Engagement : Silver
• Kategori The Best Agent Inbound : Silver
• Kategori The Best Operations : Bronze

Peserta yang ingin menghubungi contact center BPJS Ketenagakerjaan dapat melalui nomor 175 yang bisa diakses 24 jam, pada hari sabtu-minggu dan hari libur nasional. Layanan Contact Center juga dapat diakses pekerja Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di Indonesia karena telah menyediakan layanan dalam bahasa inggris.

Saat ini, Layanan Contact Center 175 juga dapat diakses oleh Pekerja Migran Indonesia yang ada di luar negeri melalui click to call yang ada di aplikasi JMO.

"Hal ini sebagai bentuk kami memberikan kemudahan akses layanan yang bisa didapatkan seluruh pekerja baik pekerja Indonesia maupun pekerja WNA salah satunya melalui kanal contact center untuk memberikan pengalaman terbaik bagi peserta," kata Roswita.

Hal ini juga sejalan dengan komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk selalu melakukan inovasi dan transformasi layanan digital untuk memastikan pekerja bisa #KERJAKERASBEBASCEMAS.

Manfaat dalam Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan dinaikkan. Pemerintah menyatakan, kenaikan manfaat itu di antaranya pada bantuan uang tunai yang diterima oleh korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Saat ini, korban PHK akan menerima bantuan uang tunai setiap bulan selama paling banyak 6 bulan. Manfaat uang tunai yang diterima sebesar 45% dari upah selama tiga bulan, dan 25% selama 3 bulan berikutnya.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% untuk tiga bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya itu disamakan semua 45%," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di IKN, Jumat (13/9/2024) lalu.

Lantas apa saja kriteria penerima JKP? Dikutip dari laman BPJS Ketenagakerjaan, berikut ketentuan penerima JKP.

Syarat masa iur:
Telah memenuhi masa iur program JKP yakni selama 12 bulan dalam 24 bulan di mana terdapat 6 bulan dibayar berturut-turut.

Periode pengajuan:
Sejak dinyatakan PHK sampai dengan 3 bulan sejak ter-PHK.

Syarat pengajuan JKP:
1. Mengalami kasus PHK yang dibuktikan dengan dokumen bukti PHK. Dokumen bukti PHK:
-bukti diterimanya pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh dan tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
-perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama, atau
-petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Belum bekerja kembali sebagai pekerja dalam segmen penerima upah
3. Bersedia aktif mencari pekerjaan dengan dibuktikan dengan mengisi surat Komitmen Aktifitas Pencarian Kerja (KAPK)

Yang Tidak Memenuhi Kriteria Penerima Manfaat JKP:
1. mengundurkan diri
2. cacat total tetap
3. pensiun
4. meninggal dunia
5. PKWT yang masa kerjanya sudah habis sesuai periode kontrak.

Pemerintah akan menaikkan manfaat dalam Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan manfaat ini di antaranya mencakup besaran uang tunai hingga pelatihan kerja.

Airlangga mengatakan, biaya pelatihan kerja akan dinaikkan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta sesuai dengan Kartu Prakerja.

"Kemudian biaya pelatihan akan dinaikkan dari Rp 1 juta disesuaikan dengan Kartu Prakerja sekitar Rp 2,4 juta," ujar Airlangga di IKN, Jumat (13/9/2024) lalu.

Kemudian manfaat uang tunai akan ditingkat dari saat ini sebesar 45% untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan berikutnya, dipukul rata menjadi 45%. "Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% untuk tiga bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya itu disamakan semua 45%," ujarnya.

Ia berharap, pekerja kontrak atau dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) bisa mendapat JKP. Peningkatan manfaat ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

"Dan ini akan disiapkan PP dan Permenaker," pungkasnya.

Dikutip dari laman BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya ada 3 manfaat untuk JKP. Pertama ialah uang tunai.

Manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan, setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP. Manfaat uang tunai diberikan sebesar (45% x upah x 3 bulan) + ( 25% x upah x 3 bulan). Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan dengan batas upah Rp. 5.000.000.

Kedua, akses informasi kerja. Korban PHK akan diberikan akses informasi ini dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen/penilaian diri dan konseling karir.

Terakhir pelatihan berbasis kompetensi kerja. Pelatihan kerja dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan yang dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

Pemerintah mau merombak program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ini bakal jadi kabar baik bagi korban PHK, pasalnya benefit JKP bakal naik

Hal ini diungkapkan langsung Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Wacana kenaikan benefit JKP dibahas Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024).

JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Buruh harus membayar iuran JKP 0,46% dari upah per bulan. Iuran ini dibayarkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Airlangga menjelaskan kebijakan JKP akan direvisi agar cakupannya bisa lebih luas di tengah masyarakat. Pekerja kontrak atau dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) akan bisa mendapatkan program ini bila kehilangan pekerjaan.

"Terkait kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam BPJS Ketenagakerjaan itu akan direvisi, sehingga mereka yang eligible dan bisa dapatkan jaminan kehilangan pekerjaan bisa ditingkatkan. Jadi, dengan perbaikan-perbaikan ini kita minta juga mereka yang PKWT bisa ambil JKP, sehingga diperluas lagi kriterianya ini," terang Airlangga usai sidang kabinet.

Perubahan lainnya adalah biaya pelatihan dan benefit uang tunai yang didapatkan pekerja lewat program JKP akan ditingkatkan. Pertama untuk biaya pelatihan akan dinaikkan jumlahnya dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta.

"Kemudian biaya pelatihan akan dinaikkan dari Rp 1 juta disesuaikan dengan Prakerja Rp 2,4 juta," ujar Airlangga.

Sementara itu untuk benefit uang tunai selama 6 bulan jumlahnya juga ditingkatkan. Benefit uang tunai awalnya diberikan 45% dari gaji selama 3 bulan dan 25% dari gaji selama 3 bulan berikutnya.

Gaji disesuaikan penghasilan terakhir, namun yang masuk hitungan maksimal cuma Rp 5 juta per bulan.

Pemerintah akan mengubah benefitnya menjadi selama 6 bulan berturut-turut pekerja yang mendapatkan JKP mendapatkan 45% gajinya.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% untuk bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya itu disamakan semua 45%," sebut Airlangga.

Pemerintah sedang mempersiapkan landasan aturan untuk kebijakan ini. "Sekarang akan disiapkan PP dan Permenaker," pungkasnya.