Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai bahwa kejelasan arah kebijakan pemerintah menjadi faktor utama yang memengaruhi aliran penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal, untuk meningkatkan FDI, pemerintah harus memastikan kebijakan yang jelas dan efisien di berbagai sektor.

"Jika ingin mendorong FDI, yang utama adalah kejelasan arah kebijakan pemerintah," ungkap Faisal kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

"Mulai dari perizinan, kemudahan berusaha, pengadaan lahan dan tenaga kerja, hingga biaya logistik, energi, dan lainnya harus segera diatasi seefisien mungkin," lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa arah kebijakan yang jelas dapat diwujudkan melalui aturan turunan dan kebijakan teknis baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Faisal, penurunan FDI di Indonesia disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, kondisi ekonomi global yang melambat, termasuk ekonomi China dan Amerika Serikat, yang merupakan mitra utama Indonesia.

"Maka peluang investasi atau appetite investasi juga relatif lebih rendah," jelas Faisal.

Faktor kedua adalah dampak dari pemilihan umum di Indonesia. Pergantian pemimpin biasanya membuat investor asing menahan laju investasi mereka.

"Investor asing masih akan melihat kondisi pilpres itu sendiri, siapa pemimpin baru yang terpilih, dan bagaimana arah kebijakannya," ujarnya.

Mengacu pada ASEAN Investment Report 2024, total FDI yang masuk ke Indonesia pada tahun 2023 mencapai US$21,6 miliar, turun 15% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$25,4 miliar.

Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinet baru yang berisikan 49 menteri. Jumlah ini belum ditambah dengan wakil menteri yang secara total menjadi 105 orang.

Angka ini tergolong sangat banyak jika dibandingkan kabinet sebelumnya. Belum lagi sejumlah nama utusan khusus dan badan baru yang diikutsertakan Prabowo dalam mendukung kabinet dengan nama Merah Putih ini.

Kabinet dengan jumlah menteri dan wakil menteri yang cukup besar tentu membawa tantangan dan kekhawatiran. Sementara Indonesia butuh perubahan cepat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi di tengah segera berakhirnya masa bonus demografi.

Ekonom senior sekaligus pendiri CORE (Center of Reform on Economics) Indonesia, Hendri Saparini berbagi pandangannya soal ini dalam episode terbaru podcast Tolak Miskin 'Prabowo Bentuk Kabinet Gemuk, Bisa Lari Cepat?'. Klik widget di bawah ini untuk mendengarkan atau temukan podcast Tolak Miskin di Spotify dan kanal siniar lainnya.

Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan beruntun. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengakui ada penurunan daya beli yang menjadi penyebab Indonesia mengalami deflasi berbulan-bulan itu.

Deflasi yang beruntun ini terjadi sejak Mei-September 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan (mtm). Kemudian pada Juni 2024 semakin dalam sebesar 0,08%. Pada Juli 2024 terus memburuk tembus 0,18%. Pada Agustus 2024, angkanya kembali ke level 0,03%, kembali memburuk pada September 2024 sebesar 0,12%.

"Nah, ini memang satu, supply-nya karena musim hujan, musim panas, produksinya cukup. Kedua, memang diakui daya beli agak turun," kata dia ditemui di sela Trade Expo Indonesia, ICE BSD, Tangerang, Rabu (9/10/2024) lalu.

Lantas apa dampaknya apabila daya beli semakin menurun?

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan apabila kondisi tersebut tidak segera dimitigasi, dampaknya dapat terjadi resesi ekonomi hingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Pelaku usaha sebagian memahami deflasi sebagai kekhawatiran permintaan ke depan khususnya barang non kebutuhan pokok akan melemah. Sehingga mereka lakukan efisiensi di berbagai lini," kata Bhima kepada detikcom, dikutip Jumat (11/10/2024).

Selain itu, dia melihat fenomena itu juga membuat pertumbuhan ekonomi di bawah 5% dan penjualan surat utang yang menurun. Hal ini disebabkan investor yang mengkhawatirkan kondisi domestik dalam negeri.

Tidak sampai di situ, Bhima menyebut akan ada penyesuaian nilai proyek atau bahkan penundaan proyek di pemerintahan mendatang karena dana dialihkan membantu daya beli masyarakat. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah akan mempengaruhi biaya konstruksi dan dapat pembengkakan biaya apabila dipaksakan terus jalan. Adapun program yang bakal terkena imbas, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek kereta cepat jakarta surabaya, bendungan, pelabuhan, hingga penyelesaian ruas jalan tol.

"Sebaiknya panggil para ahli untuk cari solusi atau mitigasi. Pelaku usaha juga diajak mempersiapkan skenario terburuk sehingga lakukan hedging atau lindung nilai lebih baik," jelasnya.

Dia pun menyarankan beberapa yang dapat menjadi solusi pemerintah, seperti menunda mega proyek infrastruktur dan alihkan ke program perlindungan sosial untuk kelas menengah rentan, perkuat sektor industri dengan tarik investasi yang lebih berkualitas. Selain itu, mendorong sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan dengan bantuan APBN yang lebih besar, misalnya untuk subsidi pupuk, menurunkan tarif PPN dari 11% ke 9%, serta menunda seluruh kebijakan yang meningkatkan beban kelas menengah dari mulai dari dana pensiun wajib, Tapera, asuransi wajib kendaraan bermotor, hingga PPN 12%.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan penurunan daya beli akan berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan semakin melebarnya kesenjangan masyarakat, terutama antara kelas menengah dan kelas atas. Padahal kelas menengah mesin bagi pertumbuhan ekonomi.

"Terkait pertumbuhan ekonomi, kita prediksi tumbuh di bawah 5%. Jadi, sekitar 4,95%. Ini tidak lepas dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Karena konsumsi rumah tangga ini kan lebih separuh menyumbang ekonomi. kalau kelas menengah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jadi lebih lambat," katanya kepada detikcom.

Apabila ini dibiarkan lebih lanjut, tentunya akan berdampak pada pemerintahan baru. Untuk itu, dia menyarankan Presiden Terpilih Prabowo Subianto agar memperhatikan fenomena penurunan daya beli.

"Pemerintahan baru harus memperhatikan masalah ini secara serius. Karena boro-boro mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, untuk di atas 5% saja dikhawatirkan tidak bisa kalau kondisinya begini," tambahnya.

Masyarakat Indonesia terlihat semakin sering mengambil utang baik di pinjaman online maupun di layanan Buy Now Pay Later (BNPL). Hal ini terjadi di tengah daya beli yang menurun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding pinjaman online (pinjol) atau peer to peer (P2P) lending di Indonesia di Agustus 2024 terus meningkat menjadi 35,62% yoy mencapai Rp 71,03 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 23,97% yoy.

Untuk piutang pembiayaan Pay Later oleh Perusahaan Pembiayaan atau multifinance per Agustus 2024 juga meningkat sebesar 89,20% yoy menjadi Rp 7,99 triliun. Besaran ini naik dari bulan lalu, yang mencatatkan kenaikan 73,55% yoy per Juli 2024.

Kenaikan ini terjadi di tengah deflasi lima bulan beruntun yang terjadi sejak Mei-September 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan (month to month/mtm). Kemudian pada Juni 2024 semakin dalam sebesar 0,08%. Pada Juli 2024 terus memburuk tembus 0,18%.

Pada Agustus 2024, angkanya kembali ke level 0,03%, kembali memburuk pada September 2024 sebesar 0,12%.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan tren utang yang meningkat merupakan salah satu tanda daya beli yang menurun. Dia menyebut total penyaluran pinjol selama enam tahun terakhir lebih dari Rp 700 triliun. Sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsumsi.

"Sebagian besar untuk kebutuhan konsumsi yang berarti masyarakat terpaksa meminjam uang karena penghasilan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian, deflasi disebabkan demand pull inflation-nya rendah. Artinya sisi permintaan belum bisa mendorong harga barang jasa naik," kata Bhima kepada detikcom, dikutip Jumat (11/10/2024).

Adapun tanda daya beli lainnya, yakni disposable income terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita semakin turun. Menurutnya, hal ini menunjukkan uang yang bisa dibelanjakan masyarakat rata-rata menurun.

Selain itu, semakin banyak masyarakat bekerja di sektor informal, seperti ojek online atau kurir paket. Hal ini terjadi lantaran menyusutnya lapangan kerja formal, khususnya di sektor industri.

"⁠Bank Indonesia per Juli 2024 mencatat rata-rata tabungan rumah tangga tiap rekening bank tercatat senilai Rp 4,28 juta. Angka tersebut mengalami penurunan dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 6,3% (YoY). Indikator masyarakat makan tabungan," terangnya.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan transaksi pinjol, paylater, bahkan judi online (judol) meningkat pesat usai pandemi.

"Setelah pandemi fenomena peningkatan secara pesat kalau transaksi pinjaman online, paylater termasuk judi online. Susah untuk meng-counter bahwa kondisi sekarang
daya beli masyarakat tidak turun," katanya kepada detikcom.

Selain itu, dia juga bilang indikator daya beli menurun, seperti jumlah tabungan mengalami penurunan, terutama di rekening di bawah Rp 100 juta. Menurutnya, 99% tabungan masyarakat Indonesia di bawah Rp 100 juta.

"Jumlah spending masyarakat kelas menengah itu turun. Dari range kelas menengah antara 2-10 juta ke kelas di bawah 2 juta. Turun hampir 10 juta orang. Ada juga upah riil di semester pertama 2024 tumbuh hanya 0,07%, angkanya bawah jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Bahkan di tahun 2023 kontraksi, minus. Jadi, dari sekian banyak indikator bisa disimpulkan pemerintah perlu membalikkan keadaan," imbuhnya.