Jakarta: Ribuan buruh melakukan sujud syukur saat unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Ribuan buruh bersuka cita usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan beberapa tuntutan mereka soal Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker). Beberapa tuntutan yang dikabulkan tersebut terkait upah dan tenaga kerja asing.

Perkara tersebut diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Pada amar putusannya, MK mengabulkan pengujian isu konstitusionalitas 21 norma pasal dalam UU Ciptaker yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pekerjaan alih daya (outsourcing), cuti, upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pesangon.

Selain itu, MK juga memerintahkan untuk membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari UU Ciptaker. MK memberi waktu paling lambat dua tahun. MI/Usman Iskandar


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, ditutup imbas adanya aksi unjuk rasa buruh di Patung Arjuna Wijaya atau Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pengamatan Kompas.com di lokasi sejak pukul 10.30 WIB, massa buruh mulai berdatangan di area Bundaran Patung Kuda. Mobil komando mulai mengumpulkan sejumlah massa sekitar pukul 10.45 WIB.

Polisi sudah menutup Jalan Medan Merdeka Barat dengan barrier saat massa datang.

Sementara itu, kendaraan dari arah Jalan MH Thamrin yang ingin melintas ke Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan.

Sedangkan kendaraan yang ingin menuju ke arah Harmoni dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan.

Namun, arus kendaraan dari arah Jalan Medan Merdeka Utara menuju Jalan MH Thamrin tetap dibuka.

Terlihat juga beberapa petugas kepolisian mengatur arus lalu lintas di Bundaran Patung Kuda.

Sebelumnya, massa buruh akan menggelar aksi damai di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengawal putusan atas uji formil terhadap UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, Kamis (31/10/2024).

“Pada 31 Oktober 2024, ribuan buruh dari berbagai sektor industri akan menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi,” ujar Presiden Serikat Buruh Said Iqbal dalam keterangan resminya, Selasa (29/10/2024).

Said meminta pihak kepolisian tidak menghalangi langkah massa buruh dengan menyekat lokasi aksi di Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat.

“Kami berharap pihak kepolisian tidak melakukan penyekatan di Patung Kuda. Kami hanya ingin mengawal keputusan MK dan mencari keadilan. Ini adalah aksi damai dan konstitusional,” kata Said.

Presiden Partai Buruh ini menegaskan, putusan MK ini sangat krusial bagi masa depan dunia kerja di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1.859 personel gabungan diterjunkan untuk mengawal aksi demonstrasi dari massa buruh di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Massa buruh akan berunjuk rasa untuk mengawal putusan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada 1.859 personel gabungan untuk keamanan aksi," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Kamis pagi.

Susatyo juga meminta para aksi bisa tertib dalam menyampaikan aspirasinya.

"Lakukan unjuk rasa secara damai, tidak memaksakan kehendan, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati pengguna jalan," kata dia.

Sementara terkait pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Tergantung kondisi yang terjadi di lapangan.

"Kalau eskalasi massa meningkat, arus lalu lintas Jalan Medan Merdeka Barat ditutup," jelas Susatyo.

Diberitakan sebelumnya, ribuan buruh bakal berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), untuk mengawal putusan atas uji formil terhadap UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Pada 31 Oktober 2024, ribuan buruh dari berbagai sektor industri akan menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi,” ujar Presiden Serikat Buruh Said Iqbal dalam keterangan resminya.

Said meminta agar polisi tidak menghalang-halangi langkah buruh dengan cara menyekat lokasi aksi di Bundaran Patung Kuda.

“Kami berharap pihak kepolisian tidak melakukan penyekatan di Patung Kuda. Kami hanya ingin mengawal keputusan MK dan mencari keadilan. Ini adalah aksi damai dan konstitusional,” kata Said.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jakarta, Kardinal menuturkan, upah buruh saat ini tidak sebanding dengan biaya hidup di Jakarta yang terus naik setiap tahunnya.

"Jangankan untuk bertahan hidup, untuk makan saja sulit," ujar Kardinal saat ditemui di depan Balai Kota, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kardinal menuturkan, para buruh meminta pemerintah menghargai hasil tenaga mereka dengan menaikan upah 8-10 persen pada 2025.

"Nah, ini yang menjadi pokok persoalan. Para buruh meminta, jangan terlalu rakus lah para kapitalis. Jangan terlalu banyak mengisap tenaga buruh," kata dia.

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasakan selama lima tahun ke belakang ini, upah yang diperoleh tidak setara dengan pekerjaan mereka.

Sebanyak 11 perwakilan buruh diizinkan untuk audiensi bertemu Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi untuk menyampaikan tuntutan mereka.

"Kami paham artinya ini mencoba membuka ruang yang telah kami alami lima tahun ke belakangan," ujar Kardinal.

Kardinal menuturkan, demo hari ini merupakan permulaan dari aksi-aksi selanjutnya jika tuntutan mereka tidak disetujui.

"Kami melihat ini adalah permulaan, menuju tadi, 11-12 November, melakukan mogok nasional," tegas dia.

Sebagai informasi, massa buruh melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah 8-10 persen di tahun 2025, di depan Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu.

Dari atas mobil komando, orator menyampaikan bahwa demo buruh akan terus berkelanjutan apabila tuntutan mereka tidak terpenuhi.

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasakan selama lima tahun ke belakang ini, upah yang diperoleh tidak setara dengan pekerjaan mereka.

Ada dua tuntutan yang massa buruh sampaikan. Pertama, terkait kenaikan UMP 2024 dan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Jika pemerintah daerah maupun pusat tidak mendengar tuntutan kami, maka bisa dipastikan serikat buruh sudah merancang untuk melakukan mogok nasional," kata Ketua Perda KSPI Jakarta Winarso.

Winarso menegaskan, aksi mogok nasional akan diikuti oleh lima juta buruh dari 15.000 pabrik yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah 8-10 persen, menyalakan flare warna-warni di depan Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, massa buruh mulai menyalakan flare pada pukul 13.10 WIB. Mereka juga berusaha mendorong gerbang besi yang dijaga polisi.

Sembari menyalakan flare berwarna kuning, hijau, dan biru, massa buruh menyuarakan tuntutannya agar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi memerhatikan upah buruh.

Dari atas mobil komando, orator menyampaikan bahwa demo buruh akan terus dilanjutkan apabila tuntutan mereka tidak terpenuhi.

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasakan selama lima tahun ke belakang ini, upah yang diperoleh tidak setara dengan pekerjaan mereka.

Ada dua tuntutan yang massa buruh sampaikan. Pertama, terkait kenaikan UMP dan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Jika pemerintah daerah maupun pusat tidak mendengar tuntutan kami, maka bisa dipastikan serikat buruh sudah merancang untuk melakukan mogok nasional," kata Ketua Perda KSPI Jakarta, Winarso.

Winarso menegaskan, aksi mogok nasional akan diikuti oleh lima juta buruh dari 15.000 pabrik yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Sementara itu, lalu lintas yang tersendat masih terlihat di depan Balai Kota. Dari empat lajur di Jalan Merdeka Selatan, hanya satu lajur yang bisa dilalui kendaraan.

Lalu lintas ke arah Gambir juga terjadi kemacetan serupa disebabkan banyak kendaraan para buruh yang parkir di bahu jalan.

Sejumlah polisi yang ada di lokasi bertugas mengatur lalu lintas dan berjaga agar tidak terjadi kerusuhan di depan Balai Kota.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja lainnya memenuhi area Patung Kuda, Jakarta, menuntut kenaikan upah minimum atau UMP 2025 hingga pencabutan UU Cipta Kerja.

Meski hujan mengguyur, serikat pekerja uang kompak mengenakan kaos berwarna hitam dan merah tetap bergerak menuju ruas Patung Kuda, Jakarta. Namun tak lama kemudian, hujan mereda.

Berdasarkan pantauan Bisnis, bendera KSPI hingga Partai Buruh mewarnai area Patung Kuda. Para buruh juga membawa spanduk yang memuat tuntutan dalam aksi demo ini.

Terlihat, para buruh membawa spanduk bertuliskan cabut omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Para buruh juga mendesak agar pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8–10%.

“Hari ini KSPI bersama partai buruh menuntut kenaikan upah. Kenaikan upah yang layak 8–10% mudah-mudahan bisa diwujudkan oleh kepemimpinan Presiden baru, Prabowo Subianto,” demikian orasi yang disampaikan.

Dalam orasinya, para buruh juga sepakat akan melakukan mogok nasional pada November 2024.

“Bahkan nanti sampai akhir Oktober kita akan demo terus-menerus di kantor bupati,” tuturnya.

Para buruh juga menggemakan “Hidup buruh, hidup buruh, rakyat Indonesia sejahtera” di sepanjang ruas Patung Kuda.

Sebelumnya, terpantau satu rombongan partai buruh baru mendatangi kawasan sekitar Monas pada pukul 09.37 WIB.

Beberapa menit kemudian, ruas jalan di Patung Kuda, tepatnya di depan Gedung Indosat ditutup dan dialihkan menuju Balai Kota. Rombongan berikutnya juga memasuki kawasan sekitaran Monas.

Sederet polisi terpantau merapatkan barisan di area Bundaran Monas dan Patung Kuda.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa para buruh mendesak agar pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8–10%.

“Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti,” kata Iqbal dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Pasalnya, Iqbal menjelaskan bahwa pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%. Angka ini lebih rendah dari inflasi 2,8%. “Ini artinya buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulan,” ujarnya.

Di samping menuntut kenaikan upah, demo ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

Menurut Iqbal, Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.

Jakarta -

Ribuan buruh di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah hingga 10%. Dalam aksi tersebut, buruh juga menuntut pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pantauan detikcom di lokasi, sekitar pukul 10.40 massa aksi sudah melakukan aksi long march di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, melalui Balai Kota Jakarta, gedung Kementerian BUMN, dan sempat berhenti di depan Kantor Kementerian ESDM.

Meski hujan rintik sempat turun beberapa saat, buruh tetap melanjutkan aksi mereka. Dari orasi yang disampaikan, Buruh mengancam akan melakukan mogok kerja jika aspirasi mereka tidak didengar.

Buruh juga menyinggung proses pelantikan Presiden yang sudah selesai, sehingga menuntut pemerintah segera bekerja untuk rakyat.

"Naikkan upah minimum tahu 2025 sebesar minimal 8-10 persen," tulis salah satu spanduk yang dibawa buruh, Kamis (24/10/2024).

"Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Khususnya Klaster Ketenagakerjaan dan Perlindungan Petani," tulis spanduk lainnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi besar-besaran diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek. Adapun titik kumpulnya di Patung Kuda-Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (23/10/2024).

Simak: Demo Tolak UMP DKI Rp 5,06 Juta, Buruh Tuntut Kenaikan 15%

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi demo pada hari ini, Kamis (24/10/2024), di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi demo ini untuk menuntut kenaikan upah minimum atau UMP 2025.

Aksi ini diikuti tidak kurang dari 3.000 buruh dari wilayah Jabodetabek dengan membawa dua tuntutan utama. Pertama, naikkan upah minimum tahun 2025 minimal 8–10%. Kedua, menuntut agar pemerintah mencabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa para buruh mendesak agar pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8–10%.

“Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti,” kata Iqbal dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Pasalnya, Iqbal menjelaskan bahwa pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%. Angka ini lebih rendah dari inflasi 2,8%. “Ini artinya buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulan,” ujarnya.

Di samping menuntut kenaikan upah, demo ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

Menurut Iqbal, Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, aksi demo ini akan berlangsung di depan Istana Negara Jakarta dimulai pada pukul 10.00 WIB, dengan titik kumpul di Patung Kuda - Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.

Adapun, surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Lebih lanjut, aksi demo ini tidak hanya melibatkan KSPI, melainkan juga serikat pekerja lainnya, termasuk KPBI, KSBSI, KSPSI AGN, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, SBPI, dan serikat pekerja lainnya.

Setelah aksi 24 Oktober, Iqbal mengungkap bahwa hingga 31 Oktober 2024, para buruh akan melakukan aksi bergelombang di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan tujuan aksi di kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing.

Jika tuntutan tidak dipenuhi, ungkap Iqbal, KSPI telah merencanakan mogok nasional yang akan dimulai pada 12 November 2024.

Iqbal menyebut bahwa aksi mogok nasional ini diperkirakan akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.

“Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil,” tuturnya.

Iqbal juga berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan kedua tuntutan ini, mengingat komitmennya dalam pidato pelantikan yang menyiratkan keberpihakan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyat yang lemah.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh dari berbagai konfederasi dan federasi akan menggelar aksi demo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/10/2024) untuk menuntut pemerintah menaikkan upah minimum atau UMP 2025 dan mencabut UU Cipta Kerja.

Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan mengatakan, aksi demo buruh dilakukan serentak di 38 provinsi, mulai 24 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2024.

“Aksi ini akan berantai dimulai dari tanggal 24 [Oktober 2024] dan akan dilakukan di 38 provinsi,” kata Iwan kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Dalam aksi kali ini, kalangan buruh meminta agar upah minimum tahun depan naik sebesar 8%-10%, termasuk menolak Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Menurutnya, upah minimum yang menjadi salah satu tonggak bagi buruh untuk mendapat penghasilan hingga saat ini di kanalisasi oleh regulasi yang ada, dalam hal ini PP No.51/2023. Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan alfa sebagai salah satu formulasi dalam penetapan upah minimum. Akibatnya, upah minimum sangat kecil kenaikannya.

Menurut survei yang dilakukan serikat buruh, kenaikan upah seharusnya di atas rata-rata 5%. Hal ini dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan sehari-hari, tidak hanya makanan, tetapi juga kebutuhan lain seperti pendidikan dan kebutuhan anak.

Belum lagi, saat ini sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat. Dengan penghasilan yang rendah, maka buruh akan semakin sulit untuk meningkatkan konsumsi.

“Intinya, urgensi daripada pekerja/buruh menuntut itu karena daya beli buruh kan sudah menurun. Sekarang deflasi sudah lima bulan berturut-turut sementara kebutuhan buruh itu ditentukan oleh penghasilan,” tuturnya.

Selain menuntut kenaikan upah, kalangan buruh mendesak pemerintah baru untuk mencabut Undang-undang Cipta Kerja, utamanya klaster ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, kalangan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa. Aksi akan dilakukan pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Depan Balaikota Jakarta dan Patung Kuda Indosat. Adapun tujuan aksi yaitu Istana Negara Jakarta.

Iwan mengharapkan, aksi buruh kali ini tidak lagi di kanalisasi oleh aparat penegak hukum. “Tujuan kita di istana presiden, maka kita harus di istana presiden. Tidak ada lagi kita diminta untuk di patung kuda dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh serta serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi demo besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan, pihaknya dalam aksi demo buruh akan membawa dua tuntutan yaitu kenaikan upah minimum atau UMP 2025 sebesar 8%-10% dan pencabutan Undang-undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

“Kenaikan [UMP] ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dalam dua tahun terakhir, Said menyebut bahwa kenaikan upah buruh hanya sebesar 1,58%. Nominal tersebut bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Itu artinya, kata dia, buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulannya.

Selain mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum, kalangan buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

Said menilai, regulasi ini sangat merugikan buruh dan petani lantaran memberikan keleluasaaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja.

“Termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan,” ujarnya.

Adapun, aksi pada Kamis (24/10/2024) akan dimulai pukul 10.00 WIB. Masa aksi akan berkumpul di Patung Kuda dan Balai Kota Daerah Khusus Jakarta.

Aksi tidak berhenti di 24 Oktober 2024 saja. Said mengatakan, mulai 25-31 Oktober 2024, akan dilakukan aksi bergelombang di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan tujuan aksi di kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing.

Apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respon baik dari pemerintah, kalangan buruh berencana melakukan mogok nasional yang dimulai pada 12 November 2024. Said memperkirakan, aksi akan diikuti oleh 5 juta buruh daru 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.

“Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil,” tegasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan baru terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, seiring dengan tuntutan dari para pekerja yang akan melakukan aksi demonstrasi serentak pekan ini.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, menyatakan bahwa kenaikan UMP 2025 menjadi tugas baru pemerintahan Prabowo, mengingat pada periode 2021-2024 kenaikan upah tidak sebanding dengan kenaikan harga pangan.

"Kami berharap penuh dari pak Prabowo menaikkan UMP 2025, kalau saya 20% bukan 8% atau 10%. Kenapa? Mengingat sejak tahun 2021-2024 rata-rata kenaikan upah buruh hanya 3%, di satu sisi kenaikan harga pangan 20%," ujarnya, Minggu (20/10).

Selain kenaikan UMP, Mirah juga meminta pemerintah menurunkan harga pangan dan kebutuhan dasar lainnya, serta mengembalikan berbagai subsidi yang telah dicabut.

Ia menyoroti subsidi listrik, BBM, dan pajak PPN yang dinilai memberatkan, serta meminta agar rencana pengenaan asuransi kendaraan bermotor atau Tapera dibatalkan.

Kenaikan UMP dinilai penting untuk mengejar ketertinggalan dan memulihkan daya beli masyarakat, yang belakangan ini melemah. Menurut Mirah, hal ini juga dapat membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang diusulkan Prabowo.

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi selama satu minggu, dimulai pada 24 Oktober hingga 31 Oktober 2024.

Ketua KSPI, Said Iqbal, menyampaikan bahwa demonstrasi ini akan berlangsung di seluruh wilayah Indonesia, dengan salah satu tuntutannya adalah kenaikan upah minimum sebesar 8% hingga 10% pada tahun 2025.

Iqbal juga menekankan bahwa kenaikan upah minimum tidak seharusnya merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, karena PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang masih dalam tahap uji materiil.

Ia juga menyerukan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, terutama pada klaster ketenagakerjaan dan petani, yang kini sedang dalam tahap peninjauan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sumber: Kompas.com | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, jutaan buruh dari 15.000 pabrik di Indonesia bakal mogok kerja selama dua hari pada November 2024.

Mogok kerja dilakukan dalam rangka menuntut dicabutnya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum buruh pada tahun 2025.

"Serempak 15.000 pabrik, diperkirakan jumlahnya 5 juta orang buruh mogok nasional. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Isunya tadi dua, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai 10%. Nomor dua, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," kata Said dalam konferensi pers, Jumat (18/10).

Said menjelaskan, aksi ini nantinya akan berdampak pada sekira 15.000 pabrik operasional di seluruh Indonesia. Terkait tanggal mogok kerja, Said Iqbal menyebut masih tentatif.

Dia menyebut, pemogokan akan dilakukan pada 11-12 November 2024 atau 25-26 November 2024.

Aksi mogok kerja ini adalah lanjutan dari aksi demonstrasi serikat buruh se-Indonesia yang akan berlangsung selama satu minggu pada 24-31 Oktober 2024.

Tuntutan dari aksi demonstrasi ini sama, yaitu meminta kenaikan upah minimum 2025 dan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja.

"Aksi akan dimulai pada tanggal 24 Oktober, ribuan buruh aksi di depan Istana. Tuntutan aksi hanya dua isu, yaitu satu, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai dengan 10%, tidak menggunakan peraturan pemerintah atau PP No 51 tahun 2023 tentang upah minimum," tambah Said Iqbal.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tuntut Kenaikan Upah, Buruh Bakal Mogok Massal pada November 2024", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/18/18240161/tuntut-kenaikan-upah-buruh-bakal-mogok-massal-pada-november-2024.