Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memuji mahasiswa yang sudah mulai sadar dan bergerak terhadap ketidakadilan yang terjadi, khususnya untuk kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan calon kepala daerah.

“Saya masih merasa bersyukur akhirnya mahasiswa rupanya kalau mudeng bahasa jawa, bahasa Indonesianya apa? Mengerti,” kata Mega saat berpidato dalam pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP gelombang ketiga di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dia juga bercerita saat perjuangan menumbangkan Orde Baru pada era 1998. Saat itu, Megawati berpidato di hadapan para mahasiswa yang turun ke jalan.

“Karena saya dulu, waktu itu beberapa masih ketemu saya, masih panggil mbak kan, 'mbak saya masih inget loh situ ke Trisakti'. 'Hei kamu masih inget?' 'Lah iya saya di situ denger pidatonya mbak’. Jadi maksud saya, jelek-jelek saya itu tahu peristiwa jaman mau reformasi itu, loh,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan rasa syukurnya untuk para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih memiliki hati nurani, dan para mahasiswa yang bergerak menyuarakan kebenaran.

“Alhamdulillah akhirnya MK, hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian,” ucapnya.

Megawati mengatakan dirinya tidak bisa membayangkan jika hukum dimainkan. Apalagi, ada pihak mempermainkan putusan MK.

“Saya ga bisa bayangkan loh, kalau hukum di ini kan, dimainkan, padahal kan ada hierarki nya gitu. Harus mengurus apa boleh buat, ya begitu hukum di Indonesia ini,” pungkas Megawati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah memenuhi janji kepada masyarakat dengan menyetujui Rancangan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah, yang di dalamnya mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Doli pun meminta masyarakat tak memiliki keraguan lagi.

"Kami sudah memenuhi janji kami. Jadi, tidak ada lagi keraguan ya pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70, dan sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (25/8/2024).

Hal itu disampaikan Doli Kurnia usai Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, KPU, dan pemerintah dengan agenda tunggal pembahasan Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengakomodasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Doli mengatakan disetujuinya rancangan PKPU yang mengakomodasi putusan MK terkait ambang batas pencalonan dan batas usia pencalonan dapat menjadi jawaban dari keresahan publik setelah Rancangan Undang-Undang Pilkada dibatalkan DPR RI.

"Jadi, insyaallah tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi sangka-sangka, tidak ada lagi spekulasi, maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang Pilkada 2024," ucapnya.

Doli berharap Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang telah disetujui dalam dapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat langsung disahkan pula pada Ahad ini.

"Tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM bahwa ini segera diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai," katanya.

Doli pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mengawal putusan MK agar diakomodasi dalam peraturan terkait penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa, kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini," tambahnya.

Rapat dengan pendapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu turut dihadiri Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Komisi II DPR bersama KPU RI dan pemerintah akhirnya menyepakati PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang di dalamnya mengakomodasi secara utuh putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Sebelumnya, pada Kamis (22/8/2024), DPR RI membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum menyusul unjuk rasa di berbagai daerah yang menolak RUU Pilkada.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dibahas secara singkat pada Rabu (21/8/2024) oleh Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah. Pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Adapun Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan putusan MK terkait pilkada langsung disahkan pada hari ini juga. "Hari ini langsung kami harmonisasi, dan sesegera mungkin kami undangkan. Kalau memungkinkan hari ini, kita undangkan hari ini," kata Supratman.

Supratman mengatakan akan mengupayakan agar rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 segera disahkan pada Ahad untuk digunakan KPU sebagai rujukan dalam menyelenggarakan pilkada.

"Ini lagi langsung rapat by zoom untuk harmonisasinya, dan hari ini juga saya berharap tadi saya sudah hubungi dirjen dan staf untuk sesegera mungkin melakukan pengundangan hari ini," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan terdapat sejumlah pasal yang berubah setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70. Hal itu dikatakan Afif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU RI terkait perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tentang syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024 yang diputuskan sesuai putusan MK, Ahad (25/8/2024).

Pasal yang berubah di antaranya ialah Pasal 11 dan turunannya, Pasal 13, Pasal 15. "Perubahan akibat putusan 60 dan 70. Pasal 11 ayat (1) usulan perubahannya ini persis seperti putusan MK," kata Afif dalam RDP tersebut.

Berikut isi Pasal 11 ayat (1):

Parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu dapat mendaftarkan paslon jika telah memenuhi akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:

A. untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 2 juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut.

2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di provinsi tersebut.

3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut.

4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 12 juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di provinsi tersebut.

B. untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota:

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 250 ribu jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di kabupaten/kota tersebut.

2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250 ribu jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 500 ribu jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari satu juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

Pasal 11 ayat (7):

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

Pasal 13 ayat (1) huruf d:

Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:

d) surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta RU Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B. PENCALONAN.PARPOL.KWK.

Pasal 15:

Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calcın Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas pun berkomitmen menindaklanjuti revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait Pencalonan Kepala Daerah. Supratman menyebut Kemenkumham segera mengharmonisasi Rancangan PKPU itu sebelum diundangkan.

"Sesegera mungkin kita undangkan," kata Supratman kepada wartawan, Ahad (25/8/2024).

Supratman menyebut harmonisasi PKPU itu bisa saja tuntas pada hari ini. Sebab hal ini sudah dinantikan publik. "Kalau memungkinkan hari ini, kita undangan hari ini," ujar Supratman.

Supratman menjamin Kemenkumham bakal secepatnya pengundangan PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah. Sebagai bentuk keseriusan, Kemenkumham mengadakan rapat pada hari ini

"Hari ini juga saya berharap tadi saya sudah hubungi dirjen dan staf untuk sesegera mungkin melakukan pengundangan hari ini," ucap Supratman.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK soal pilkada tidak perlu diatur dalam PKPU tapi bisa langsung dijalankan. Putusan MK yang dimaksud, adalah Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai syarat usia calon kepala daerah, yang sedang disoroti saat ini.

"Sudah jelas pada saat dibacakan MK bahwa keputusan tersebut bersikap erga omnes, yakni mengikat bagi siapa saja, termasuk penyelenggara," ujar Zainal yang akrab disapa Uceng tersebut saat ditemui setelah diskusi bertajuk Refleksi Penegakan Integritas Hakim Untuk Peradilan Bersih di Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu.

Kendati demikian, ia menyebutkan apabila memang KPU ingin membuat peraturan teknis setelah putusan MK keluar merupakan hal yang sah, tetapi hanya untuk menyesuaikan teknis pelaksanaan pilkada setelah putusan MK, bukan melakukan perubahan substansi.

Selain tak perlu diatur dalam PKPU, Uceng menuturkan KPU juga tak perlu berkonsultasi terlebih dahulu kepada pemerintah maupun DPR sebelum menerapkan putusan MK. Alasannya, kata dia, putusan MK soal pilkada tersebut merupakan judicial review (pengujian materi) yang bersifat self executing atau bisa langsung ditindaklanjuti oleh KPU.

"Putusan itu bisa dieksekusi sendiri oleh KPU, tidak perlu alat untuk mengeksekusi. Kalau mau dilakukan penyesuaian bagus, tapi bukan kewajiban," tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Sejumlah mahasiswa kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jabar, di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (23/8/2024).

Aksi unjuk rasa hari kedua ini, bertepatan dengan kegiatan West Java Festival (WJF) 2024 yang digelar Pemprov Jabar, di kawasan Gedung Sate yang lokasinya berdekatan dengan aksi unjuk rasa.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan WJF merupakan kegiatan tahunan yang sudah diagendakan sejak lama dan sama-sama dibuka untuk masyarakat umum.

Bey pun berpesan kepada mahasiswa dan masa aksi yang akan berunjuk rasa untuk tidak berlaku anarkis.

"WJF sudah direncanakan sejak lama. Mudah-mudahan demo mengikuti aturan dan tidak anarkis dan kita ini kan WJF untuk masyarakat juga. Kami berikan untuk masyarakat," katanya di Gedung Sate, Jumat (23/8/2024).

Adapun fasilitas di kantor DPRD Jabar yang rusak akibat unjuk rasa kemarin, menurutnya sudah dilakukan perbaikan. "Itu kan ada yang anarkis. Tapi sudah diperbaiki, pagar sudah diperbaiki juga," katanya.

Sebelumnya, pagar gerbang kantor DPRD Jabar kembali berdiri kokoh, setelah Kamis 23 Agustus 2024 malam dirobohkan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa, menolak Revisi UU Pilkada.

Terlihat pagar yang sempat roboh, kini sudah kembali berdiri tegak. Pun demikian dengan tembok di samping kiri yang sempat dicoret-coret masa aksi, kini sudah kembali bersih ditimpa cat putih.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah dalam melakukan perubahan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan. Namun, PKPU itu akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR sebelum disahkan.

Dosen Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengaku mengapresiasi komitmen KPU yang secara tegas akan mengadopsi putusan MK. Selain itu, KPU juga telah membuat surat edaran kepada jajaran di daerah untuk melakukan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon dengan memedomani Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang telah dikeluarkan MK.

"Artinya usia terhitung 22 September 2024 harus 30 tahun untuk (calon) gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk (calon) bupati/wali kota beserta wakil," kata Titi mewakili Aktivis 98 saat audiensi bersama KPU di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Dengan sikap itu, dapat dipastikan bahwa tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, akan dilakukan dengan merujuk putusan MK. Karena itu, pengumuman itu juga otomatis akan berlaku pendaftaran calon.

"Pengumuman itu menjadi hukum positif yang harus kita kawal begitu. Kita apresiasi KPU," kata dia.

Kendati KPU telah bersikap, pihaknya tetap akan terus mengawal hinggs putusan MK dapat benar-benar dituangan dalam PKPU. Apalagi, KPU akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi II DPR terkait perubahan PKPU tentang pencalonan.

Pasalnya, bukan tidak mungkin terdapat sikap penolakan dari anggota DPR dalam konsultasi itu. Mengingat, tak jarang terjadi perbedaan pendapat antara KPU dan DPR saat konsultasi.

"Kami akan mendukung KPU meneguhkan itu dalam peraturan, dan kami betul-betul mengharapkan KPU tidak berubah, atau kemudian berbelok haluan saat konsultasi bersama DPR, karena tadi kan sudah jelas sikapnya KPU," kata dia.

Ia pun ingin kembali meminta kepastian KPU akan tetap merujuk kepada putusan MK dalam melakukan perubahan PKPU. Apalagi, berdasarkan Putusan MK Nomor 16 Tahun 2016, kesimpulan dalam konsultasi dengan DPR tidak mengikat KPU dalam membuat PKPU.

"Kalau misal Pak Afif, misalnya ada permintaan dari DPR atau pemerintah Pak, bahwa menggeser pengaturan itu ke pelantikan, kan pelantikan sudah ada nih Perpres-nya bulan Februari, apakah KPU akan tetap teguh sesuai Keputusan MK nomor 92 tahun 2016 bahwa kesimpulan konsultasi tidak mengikat KPU atau seperti apa itu?" tanya Titi.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan akan tetap merujuk kepada putusan MK. "Yang itu dijawab langsung, yang lain nanti itu. Kami ikut putusan Mahkamah Konstitusi," kata Afifuddin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Peraturan KPU (PKPU) pada rapat konsultasi yang akan digelar Senin (26/8/2024) pekan depan. Dasco mengaku telah berkomunikasi dengan Mendagri Tito Karnavian.

"Saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah maupun DPR itu akan sama-sama menaati putusan dari KPU dan akan dituangkan dalam PKPU setelah Komisi Pemilihan Umum pada hari Senin nanti mengadakan rapat konsultasi dengan DPR melalui Komisi II DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dia mengatakan DPR RI telah berkomunikasi dengan unsur pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, untuk bersama-sama mentaati putusan MK terkait pilkada. "Hasil komunikasi dengan pemerintah bahwa pemerintah juga menyepakati, bahwa akan mentaati hasil putusan judicial review MK," ujarnya.

Untuk itu, dia menyebut pada rapat konsultasi Komisi II DPR dengan KPU RI itu akan dihadiri oleh Mendagri yang akan menyampaikan persetujuan agar putusan MK diakomodasi dalam PKPU.

"Kami juga sudah mengkonfirmasikan kepada pihak pemerintah dalam hal ini kita ada koordinasi juga dengan Mendagri bahwa pihak pemerintah sudah sepakat untuk menjalankan putusan dari judicial review MK. Dalam rapat konsultasi dengan DPR hari Senin itu juga akan ikut," ucapnya.

Meski telah bersepakat, dia menyebut rapat konsultasi itu digelar sebagai mekanisme tahapan formal yang memang harus dilalui agar PKPU sah. Dia menyebut PKPU yang mengakomodasi putusan MK itu akan langsung ditetapkan pada Senin pekan depan setelah rapat konsultasi Komisi II DPR, KPU, dan pemerintah berlangsung.

"Putusan judicial review MK itu akan dituangkan dalam PKPU dan kemudian baru setelah itu sesuai dengan aturan yang ada, ya mungkin pada hari Senin juga langsung bisa dibuat oleh KPU, PKPU-nya karena itu kan cuma ada dua pokok saja," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin berjanji bahwa pihaknya tak akan bergeming saat rapat konsultasi bersama DPR RI dan bakal menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perubahan Peraturan KPU (PKPU).

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pilkada pada Kamis (22/8) batal dilaksanakan karena Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada tidak memenuhi kuorum.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah.

Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Adapun Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa buruh dan mahasiswa tiba di seberang kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat untuk melakukan unjuk rasa, pada Jumat (23/8/2024) sore. Mereka tiba sekitar pukul 15.22 WIB dan sejumlah mahasiswa sudah membentuk lingkaran dan menyampaikan orasi dari balik dinding beton berkawat duri.

"Mahasiswa yang bergerak harus mengawal tuntas agar semua sesuai dengan putusan MK, keputusan yang adil dan demokratis ini," kata salah satu orator. Selain itu, mahasiswa ratusan mahasiswa lainnya sambil menyanyikan lagu "Halo-halo Bandung" berjalan menuju lokasi yang sama.

Mereka berjalan dari arah Jalan Imam Bonjol menuju depan KPU.

Beberapa massa juga mengibarkan bendera Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) dan bendera merah putih, termasuk satu bendera oranye milik Partai Buruh. Sebelumnya, Jumat siang massa yang tergabung dalam Poros Jakarta dan beberapa elemen masyarakat lainnya menggelar doa bersama untuk negeri menuju pemilihan kepala daerah (pilkada) yang damai, jujur dan adil.

"Hari ini, di sini, kami keluarga besar Poros Jakarta bersama para tokoh agama, lintas agama, menyampaikan sikap dan berdoa bersama menuju Pilkada 2024 yang damai, jujur dan adil," kata Ketua Umum Poros Jakarta Biem T. Benjamin depan Gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Kepolisian mengerahkan 1.293 personel gabungan untuk mengantisipasi adanya aksi beberapa elemen masyarakat di depan Kantor Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

Personel keamanan ditempatkan di sekitar Gedung KPU untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung penyelenggara pemilihan umum (pemilu) tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa yang tergabung dalam Poros Jakarta mulai berdatangan di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/8/2024) pukul 13.10 WB. Di pihak lain, Partai Buruh membatalkan rencana aksi mereka pada hari ini.

"Ayo mari berkumpul untuk melaksanakan doa bersama sesuai kepercayaan agama masing-masing agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nantinya berjalan aman dan lancar demi kebaikan bangsa," kata salah satu peserta aksi.

Demonstrasi ini dilakukan agar Pilkada 2024 berjalan lancar. Selain itu, massa juga akan mendoakan KPU RI agar bisa menjadi penyelenggara Pilkada 2024 yang baik. Beberapa elemen masyarakat itu mulai tiba pukul 13.15 WIB. Massa langsung menyanyikan lagu "Indonesia Raya".

Sebagai antisipasi aksi, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan di lapangan pukul 12.20 WIB, arus lalu lintas sepanjang Jalan Imam Bonjol masih lenggang. Kendaraan yang melintas dari arah Bundaran HI dialihkan ke arah Jalan Sumenep atau Jalan H Agus Salim.

Lalu, kendaraan dari arah Jalan Pangeran Diponegoro dialihkan ke Jalan HOS Cokroaminoto. Kawasan sekitar KPU RI juga terus dijaga ketat aparat Kepolisian dan TNI sejak massa aksi belum berdatangan.

Kepolisian memasang barikade beton mengelilingi area depan Gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, sejumlah personel Kepolisian maupun TNI bersiaga menjaga sekitar lokasi, mulai dari area luar KPU hingga di dalam gedung.

Kepolisian mengerahkan 1.293 personel gabungan untuk mengantisipasi adanya aksi beberapa elemen masyarakat di depan gedung KPU. "Untuk berjaga dan mengantisipasi, dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung KPU RI dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.293 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro kepada pers di Jakarta, Jumat.

Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Susatyo menyebutkan, personel keamanan ditempatkan di sekitar Gedung KPU untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung penyelenggara pemilihan umum (pemilu) tersebut.

Terkait penutupan arus lalu lintas di sekitar gedung KPU, kata Susatyo, hal itu bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan berdasarkan perkembangan dan dinamika di lapangan.

"Bila di depan KPU massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka kami lakukan penyekatan," kata Susatyo.

Adapun, Partai Buruh menunda aksi yang sebelumnya telah direncanakan akan berlangsung di depan Gedung KPU dan DPR RI pada Jumat. Mereka beralasan, pengesahan RUU Pilkada sudah dibatalkan oleh DPR.

"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Said menyebutkan, aksi ini ditunda sampai adanya perkembangan soal Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). "DPR wajib taati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), itu sudah benar. Bila DPR ingkar, maka demo di seluruh Indonesia," tegas Said.

Sebelumnya, pada Kamis (22/8/2024) sejumlah elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh, ikut turun dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Dalam tuntutannya, Partai Buruh mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

"Rakyat harus harus bersatu untuk terus mengawal keputusan MK ini. Rakyat harus melawan rezim saat ini. Jangan hanya diam," kata salah seorang orator.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono, Bayu Adji P, Antara

Meski DPR telah membatalkan pengesahan RUU Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih untuk tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70 Tahun 2024 terkait aturan syarat pencalonan di Pilkada 2024. Ketua KPU Mochammad Afifuddin berdalih, pihaknya perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR dan pemerintah.

Menurut Afifuddin, KPU akan berkonsultasi lewat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR yang dijadwalkan pada Senin (26/8/2024). Dalam rapat konsultasi itu, KPU akan menyorongkan draf revisi PKPU 8/2024 yang berkaitan langsung dengan putusan MK 60/2024 dan 70/2024.

Konsultasi dengan Komisi II DPR tersebut, bersifat wajib, karena tanpa RDP dengan dewan itu, menurut Afifuddin, lembaganya bisa terancam sanksi dari dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Akan tetapi, meskipun konsultasi terkait PKPU itu wajib, KPU kata Afifuddin, tetap memastikan putusan MK 60/2024 dan 70/2024 sebagai dasar hukum yang sah bagi partai politik (parpol), ataupun gabungan parpol untuk mendaftarkan para calon kepala daerahnya pada 27 sampai 29 Agustus 2024.

“Semua yang berkaitan dengan putusan MK, yang katakanlah beririsan dengan PKPU kita, ini akan kita terapkan,” ujar Afifuddin dalam keterangan persnya, Kamis (22/8/2024).

Putusan MK 60/2024 dan 70/2024 itu, kata Afifuddin, bukan cuma menjadi pedoman dalam pendaftaran para calon kepala daerah. Akan tetapi, juga akan menjadi dasar hukum yang tetap pada saat KPU mengumumkan penetapan pasangan cakada yang sudah didaftarkan sebelumnya. KPU menjadwalkan penetapan paslon itu, pada 22 September 2024. Adapun gelaran pilkada serempak tahun ini akan digelar pada November 2024 mendatang.

Putusan MK 60/2024 dan 70/2024 diundangkan Selasa (20/8/2024). MK 60/2024 terkait perbaikan dalam Pasal 40 UU Pilkada 2016. Putusan itu, menyangkut rasionalitas baru dalam penentuan ambang batas minimal bagi parpol atau gabungan parpol untuk pengusungan calon kepala daerah di pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut, mengubah ambang batas sebelumnya dari 20 persen penguasaan kursi di DPRD atau 25 persen dari perolehan suara sah pemilu, menjadi di bawah 10 persen. Adapun putusan MK 70/2024 terkait dengan pengembalian syarat batas usia cakada pada saat pendafataran di Komisi Pemilihan Umum.

Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menyebut usai batalnya pengesahan RUU Pilkada, hal paling krusial saat ini adalah PKPU. "Yang paling krusial itu memang PKPU kalau dalam konteks yang kita bicarakan hari ini," kata Aditya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Sebab, kata dia, KPU perlu berkonsultasi dengan DPR RI, dalam hal ini Komisi II DPR RI untuk merevisi PKPU guna menindaklanjuti putusan MK. "PKPU kan harus ada persetujuan dari RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi II DPR, jadi itu yang disampaikan oleh Ketua KPU," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta publik menunggu hasil akhir KPU memutuskan PKPU terkait putusan MK setelah lembaga penyelenggara pemilu itu berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI dalam waktu dekat.

"Cuma masalahnya ini kita menunggu keputusan KPU-nya bagaimana merespons ini, meskipun KPU sendiri juga merespons bahwa iya akan mengikuti putusan MK," ucapnya.

Ia lantas berkata, "Jadi kita tunggu saja besok apakah memang ada persetujuan itu sehingga kemudian kita akan bisa lihat bahwa putusan MK yang dimaksud itu diakomodir semuanya atau memang ada dinamika tersendiri yang terjadi."

Pada Jumat (23/8/2024), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa Kaesang Pangarep telah mengurus surat belum pernah dipidana untuk menjadi calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah (Jateng) 2024. Ada tiga surat yang diurus Kaesang.

"Betul Kaesang sudah mengurus surat keterangan belum pernah dipidana ke PN Jaksel. Persyaratan pencalonan sebagai Wagub Jateng," kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Djuyamto mengatakan permohonan surat keterangan itu benar atas nama Kaesang yang dikeluarkan pada 20 Agustus. Surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa itu juga dimohonkan beserta keterangan lainnya.

"Surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau badan hukum," ujarnya.

Dia menyatakan surat yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan telah sesuai aturan terkait layanan surat keterangan yang dimohonkan oleh masyarakat. "Memang SOP kami adalah diproses pada hari itu juga," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya menyatakan tidak ada pengunjuk rasa penolakan RUU Pilkada di depan Gedung DPR/MPR RI yang ditangkap pada Kamis (22/8/2024). Politisi PDIP, Adian Napitupulu menyebut ada 26 demonstran ditangkap.

"Tidak ada yang diamankan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan di Kompleks DPR, Kamis (22/8/2024) malam.

Menanggapi pernyataan Adian Napitupulu bahwasanya ada 26 demonstran yang diamankan polisi, Ade Ary menyebut bahwa informasi tersebut akan dipastikan terlebih dahulu.

"Kami pastikan lagi, kami belum dapat informasi tersebut. Sejauh ini situasi masih terkendali," kata Ade Ary.

Ade Ary juga mengklaim situasi aksi hari ini berlangsung aman terkendali yang mana semua potensi kerusuhan bisa diatasi. "Dinamika proses pengamanan itu berjalan lancar, potensi-potensi gangguan ketertiban, gangguan keamanan itu dapat dilakukan komunikasi dengan baik oleh Polda Metro Jaya dengan stakeholder yang mendukung pelaksanaan pengamanan ini," kata dia.

Lebih lanjut, pihaknya juga bakal mengevaluasi pengamanan aksi, terkait banyaknya fasilitas umum yang rusak.

"Ya nanti evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan akan terus dilakukan secara internal agar pelayanan pelaksanaan itu terlaksana lebih optimal lagi," kata dia.

Diketahui, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu menemui demonstran yang tertangkap dalam aksi tolak RUU Pilkada yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Adian menyapa demonstran yang diamankan di pos polisi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Terhadap para demonstran, Adian berjanji akan mengadvokasi mereka.

“Ada mahasiswa, ada yang dari LBH. Tadi gue (saya) juga ketemu di dalam mobil (di gerbang DPR sebelah kiri). Mereka mau dibawa ke Polda Metro Jaya. Ada sebagian mau dibawa ke Polres,” tutur Adian.

“Itu total yang gue temui di sini ada sebelas, di sana (gerbang DPR sebelah kiri) juga ada empat belas. Ada 26 orang. Tapi yang dalam sini sudah gue catat nama-namanya,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta, KH Taufik Damas mendukung masyarakat unjuk rasa menolak RUU Pilkada.

Menurut Taufik, DPR harus merespons aspirasi masyarakat dalam mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. “Pilar-pilar demokrasi harus ditegakkan kembali setelah dianggap loyo dalam pandangan masyarakat,” kata dia, kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Taufik juga mengajak semua pihak untuk ikut menegakkan nilai-nilai domokrasi yang sedang dilemahkan. Jika bukan mastarakat, siapa lagi yang bisa atau mau menegakkan demokrasi. Jangan berharap pada penguasa.

Dia mengatakan, masyarakat yang beradab harus hidup dalam suasana yang fair dan beradab. Politik harus dibersihkan dari praktik-praktik yang mengarah pada otoritarianisme. "Negeri ini milik kita semua, bukan milik keluarga!," ujar dia.

Sementara itu, massa aksi yang berada di Gerbang Pancasila atau belakang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, sempat memanas saat melakukan demonstrasi. Namun, suara adzan ashar sempat meredakan suasana panas massa aksi.

Berdasarkan pantauan Republika, massa sempat memaki DPR dan pemerintah saat aksi di Gerbang Pancasila Gedung DPR. Bahkan, massa sempat melempari aparat yang berjaga menggunakan tameng huru hara di dalam gerbang.

Namun, tak lama adzan ashar berkumandang. Salah seorang peserta aksi kemudian memberikan peringatan kepada teman-temannya untuk tenang terlebih dahulu selama adzan berkumandang.

"Hormati adzan, jangan ada kegiatan apa-apa dulu," kata salah seorang pesrta aksi berteriak.

Massa aksi itu pun mematuhi peringatan itu. Massa aksi sempat tenang selama beberapa saat ketika adzan berkumandang.

Usai adzan selesai, massa aksi kembali melakukan orasi. "DPR mah dewan penindas rakyat," kata salah seorang peserta aksi.

Dalam aksi itu, massa juga memasang sejumlah spanduk bertuliskan "Jokowi Manusia Rakus", "Mahkamah Adik", dan lainnya.

Diketahui, demonstrasi yang terjadi pada Kamis (22/8/2024) merupakan buntut dari polemik penolakan publik terhadap RUU Pilkada, kaitannya dengan batas usia cagub/cawagub.

Puncak perkara yang membuat massa turun berdemonstrasi adalah Badan Legislasi (Baleg) DPR yang dengan sigap dan tanggap menyepakati RUU tersebut. Inti dari beleid tersebut pada akhirnya akan melenggangkan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep untuk maju di Pilgub.

Kondisi itu ditanggapi publik sebagai ‘dejavu’. Sebab sebelumnya melalui MK soal batas usia capres/cawapres, putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka akhirnya berhasil mendaftar sebagai wapres dalam Pilpres 2024, bahkan menang dan menjadi RI 2 periode 2025—2029. Tak ayal, Jokowi pun menjadi bulan-bulanan publik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Demo besar-besaran menolak RUU Pilkada berlangsung di berbagai titik pada hari ini, Kamis (22/8/2024). Eskalasinya yang kian bergulir membuat Presiden RI Joko Widodo tidak muncul pada agenda hari ini, yang seyogianya dijadwalkan menghadiri acara Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Diketahui, mulanya Jokowi terkonfirmasi hadir pada acara OJK bertajuk ‘Peluncuran Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan)’ yang berlangsung pada pukul 14.00—15.00 WIB di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun berdasarkan informasi dari sumber, lantaran kondisi sedang tidak kondusif karena demonstrasi di berbagai titik, akhirnya RI 1 berhalangan hadir.

Perwakilan dari pihak Istana juga tidak ada yang hadir. Namun tampak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak absen dari undangan tersebut.

Saat dikonfirmasi alasan ketidakhadiran Jokowi, Airlangga tidak mau berkomentar, kaitannya dengan kondisi demonstrasi yang bergulir di lapangan.

“(Jokowi) mewakilkan ke saya,” kata Airlangga kepada wartawan usai acara OJK, Kamis (22/8/2024).

Sebelum itu, di dalam ruangan acara OJK, Menko Airlangga serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar sedikit menyinggung mengenai kondisi ‘panas’ yang hari ini sedang terjadi. Hal itu disampaikan keduanya karena semaraknya acara peluncuran Gencarkan yang dihadiri oleh mayoritas para pelajar.

Mahendra sebagai penyampai sambutan pertama menangkap keseruan audiens yang memenuhi Gedung JIExpo. Melihat keseruan dari para pelajar, Mahendra sempat memberikan tepuk tangan. Lantas, dia menyinggung kondisi di dalam ruangan dengan ‘di luar’.

“Jauh lebih meriah di dalam sini daripada di luar sana suasananya,” kata dia, disambut tepuk tangan audiens.

Lantas, sambutan kedua yang disampaikan oleh Airlangga juga turut berseloroh mengenai kondisi hari ini. Usai membacakan pantun, Airlangga menyinggung eskalasi yang terjadi hari ini.

“Jadi memang ini lebih enak daripada di luar sana, Pak,” selorohnya sembari melempar tawa kepada jajaran pejabat di kursi depan.

Diketahui, demonstrasi yang terjadi pada Kamis (22/8/2024) merupakan buntut dari polemik penolakan publik terhadap RUU Pilkada, kaitannya dengan batas usia cagub/cawagub. Puncak perkara yang membuat massa turun berdemonstrasi adalah Badan Legislasi (Baleg) DPR yang dengan sigap dan tanggap menyepakati RUU tersebut. Inti dari beleid tersebut pada akhirnya akan melenggangkan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep untuk maju di Pilgub.