Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usai gugurnya rencana pemberian insentif fiskal, pajak mobil hybrid berpotensi naik dalam waktu dekat. Hal ini berpotensi mempengaruhi tren penjualan mobil hybrid di Tanah Air.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memastikan tidak ada perubahan ataupun penambahan kebijakan baru di sektor otomotif Indonesia pada tahun ini. Bersamaan dengan itu, peluang penyesuaian tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil hybrid cukup terbuka.

Mengacu pada Pasal 36b Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2021 tentang PPnBM Kendaraan Bermotor,dasar pengenaan pajak (DPP) yang berlaku saat ini menjadi gugur setelah adanya realisasi investasi paling sedikit Rp 5 triliun pada industri battery electric vehicle (BEV).

DPP yang baru akan berlaku setelah dua tahun pasca adanya realisasi investasi atau ketika industri BEV mulai berproduksi massal.

Merujuk ketentuan tersebut, mobil hybrid dengan kapasitas silinder 3.000 cc beremisi karbon CO2 kurang dari 100 gram per kilometer (km) dan konsumsi BBM lebih dari 23 km per liter berpotensi mengalami kenaikan PPnBM dari 8% menjadi 10%, sebagaimana tertera di Pasal 26 PP 74/2024.

Mobil hybrid yang dikelompoKkan dalam Pasal 27 juga berpeluang mengalami kenaikan tarif PPnBM dari 7% sampai 11%. Begitu juga tarif PPnBM mobil mild hybrid yang berpotensi terkerek dari 8% menjadi 12%.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto menyebut, potensi penyesuaian harga mobil hybrid akibat perubahan kebijakan tarif PPnBM menjadi ranah masing-masing agen pemegang merek (APM).

Terlepas dari potensi kenaikan tarif PPnBM dan ketiadaan insentif fiskal, pasar mobil hybrid diyakini tetap berkembang di Indonesia. Sebab, ada beberapa keunggulan mobil hybrid yang belum tentu dimiliki oleh mobil listrik atau BEV.

Misalnya, mobil hybrid tidak memerlukan charging station, namun memiliki tingkat efisiensi BBM yang tinggi lantaran mesin internal combustion (ICE) pada mobil tersebut hanya bekerja sebagian. Alhasil, emisi yang dihasilkan mobil hybrid jauh lebih rendah ketimbang mobil ICE. "Harga mobil hybrid juga tidak semahal sebagian besar mobil listrik," ujar Jongkie, Kamis (8/8).

Sebagai pengingat, penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil hybrid nasional tumbuh 46,08% year on year (YoY) menjadi 24.066 unit pada semester I-2024.

Sementara itu, Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy menyebut, kenaikan harga mobil hybrid akibat perubahan tarif PPnBM dan ketiadaan insentif bukan mustahil terjadi.

"Wacana kenaikan tarif pajak ini dapat mempengaruhi penjualan di segmen mobil hybrid," imbuh Billy, Kamis (8/8).

Walau begitu, Honda percaya pemerintah telah mempertimbangkan upaya mempertahankan tren penjualan di segmen kendaraan yang tengah berkembang sekaligus pengurangan emisi karbon sebelum memberlakukan penyesuaian tarif PPnBM mobil hybrid.

Sejauh ini, Honda telah memasarkan CR-V dan Accord versi hybrid di Indonesia. Honda juga membuka peluang untuk memproduksi mobil hybrid di Tanah Air pada 2025 mendatang.

General Manager Great Wall Motor (GWM) Indonesia Constantinus Herlijoso mengatakan, saat ini pihaknya masih memantau perkembangan perubahan regulasi yang ada. Yang terang, segala bentuk penyesuaian harga jual mobil hybrid GWM pasti memerlukan pertimbangan berbagai aspek.

"Pertimbangan kami pasti berorientasi pada konsumen," tutur dia, Kamis (8/8).

GWM percaya mobil hybrid merupakan opsi paling sesuai untuk saat ini dalam mendukung mobilitas ramah lingkungan. GWM pun berkomitmen membangun ekosistem new energy vehicle (NEV) melalui berbagai terobosan di pasar.

Salah satunya dengan merilis mobil hybrid baru Haval Jolion saat GIIAS 2024. Mobil ini akan segera diproduksi di fasilitas manufaktur Inchape Indonesia di Wanaherang, Jawa Barat, pada September mendatang.

Industri otomotif tahun ini sedang lesu dibanding tahun lalu. Penjualan mobil di semester awal tahun ini turun sampai dua digit. Industri otomotif berharap ada insentif dari pemerintah untuk membangkitkan penjualan mobil.

Pada saat pandemi COVID-19, industri otomotif sempat diberikan suntikan insentif berupa pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP). Insentif itu berhasil mendongkrak penjualan otomotif ketika itu.

Saat penjualan mobil tengah lesu saat ini, industri otomotif berharap ada lagi insentif serupa. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tidak akan mengubah atau menambah kebijakan insentif untuk industri otomotif.

"Tentu kalau untuk otomotif, kebijakan sudah dikeluarkan, jadi tidak ada kebijakan perubahan/tambahan lain," kata Airlangga saat konferensi pers penyampaian pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2024 belum lama ini.

Adapun insentif yang telah diberikan pemerintah saat ini baru menyasar kendaraan listrik dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tertentu. Untuk mobil listrik yang sudah diproduksi di Indonesia dengan TKDN minimal 40 persen dapat insentif berupa pengurangan PPN dari 11 persen menjadi 1 persen.

Pernyataan Airlangga tersebut berarti juga tidak ada insentif tambahan berupa PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor bermesin pembakaran dalam (internal combustion engine/ICE). Begitu juga untuk kendaraan hybrid. Menurut Airlangga, tanpa insentif penjualan mobil hybrid pun sudah bagus.

"Kalau kita lihat penjualan mobil hybrid itu hampir 2 kali daripada BEV. Jadi sebetulnya produk hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang. Tentu kita mendorong bahwa electric vehicle ini yang harus kita dorong lebih cepat lagi. Kemarin dari pameran otomotif hasilnya relatif bagus untuk mendorong penjualan," ujar Airlangga.

Di sisi lain, penjualan mobil baru di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan. Dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari sampai dengan Juni 2024 tercatat hanya sebanyak 408.012 unit. Angka itu turun 19,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 506.427 unit. Penjualan secara retail juga turun.

Masih dalam data yang sama, retail sales mobil baru sepanjang semester pertama tahun 2024 hanya sebanyak 431.987 unit. Angka itu turun 14 persen dibanding Januari-Juni 2023 yang mencatatkan angka penjualan sebanyak 502.533 unit.

Meski begitu, penjualan mobil di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) bulan lalu menunjukkan tren positif.

"PPnBM DTP kan kemarin sudah diputuskan tidak, karena dari hasil yang kemarin, walaupun kuartal I agak menurun, tapi di hasil GIIAS kemarin kan cukup bagus untuk hybrid, semuanya," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

PLN Sediakan 239 SPKLU di Seluruh Rest Area Trans Jawa dan Sumatera

PLN Sediakan 239 SPKLU di Seluruh Rest Area Trans Jawa dan Sumatera

PT Toyota Astra Motor (TAM) yakin diskon PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) bisa menjadi 'juru selamat' ketika penjualan mobil di Indonesia sedang turun-turunnya. Mereka setuju seandainya relaksasi jangka pendek tersebut kembali diterapkan di Indonesia.

Anton Jimmi Suwandi selaku Direktur Pemasaran PT TAM mengatakan, pameran seperti Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024 sedikitnya mampu mendorong penjualan mobil di Indonesia. Namun, ketika bicara market 1 juta unit setahun, angka tersebut kurang signifikan.

Itulah mengapa, tetap butuh dorongan tambahan dari pemerintah. Salah satunya melalui program PPnBM ditanggung pemerintah yang pernah diterapkan saat masa-masa pandemi.

"Jadi saya rasa baik juga ya, kita juga melalui GIIAS ini mengimbau pemerintah melihat dari market yang mengalami penurunan tajam. Meski pameran seperti GIIAS ini positif, tapi pastinya untuk mengejar market 1 juta masih cukup jauh ya," ujar Anton saat ditemui di ICE BSD, Tangerang Selatan.

"Jadi harapan kita sebenarnya market butuh di-support juga, karena market domestik penting untuk industri otomotif nasional, karena banyak pekerja yang perlu dukungan pemerintah," tambahnya.

Toyota Rush GR Sport Foto: dok. Toyota-Astra Motor

Sebagai produsen, Toyota juga telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penjualan mobil di Indonesia. Mulai dari pemberian paket kredit murah, memperkuat aktivitas dealer dan meluncurkan produk-produk baru. Namun, Anton menegaskan, langkah tersebut tetap harus dibarengi dengan insentif khusus.

"Tapi itu ada batasnya juga ya. Kalau kita mau naikkan market dari semester satu ke semester dua, tapi untuk mengisi gap di semester satu itu kan masih sangat besar kalau bicara 1 juta unit. Jadi butuh dorongan atau support lebih lanjut," kata Anton.

Gaikindo Usul Diskon PPnBM ke Pemerintah

Sebelumnya, Gaikindo mengaku telah mengusulkan pemerintah mengenai program relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mobil penumpang. Insentif tersebut diyakini mampu meningkatkan penjualan mobil yang sedang drop.

Relaksasi PPnBM untuk mobil penumpang sempat diterapkan ketika pandemi melanda Indonesia, tiga tahun lalu. Ketika itu, insentif tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat konsumen dalam membeli kendaraan baru.

"Kita minta kepada pemerintah agar ada insentif sementara seperti saat Covid-19 lalu. Yaitu, pengurangan atau penghapusan PPnBM bagi mobil yang diproduksi di dalam negeri dengan TKDN tinggi seperti 60 persen ke atas. Supaya harga terjangkau," ujar Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto.

Menurut Jongkie, gagasan tersebut seharusnya bisa dijalankan pemerintah. Sebab, yang dibebaskan hanya PPnBBM. Sementara pajak-pajak lainnya masih tetap ada.

"Satu saya tambahkan bahwa kami tidak meminta uang. Justru kita akan meningkatkan pendapatan karena yang dihapus dan dikurangi hanyalah PPnBM saja. Sedangkan PPN, BBnKB, tetap dibayar. PKB juga dibayarkan," kata dia.

Penjualan Mobil Drop

Dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari sampai dengan Juni 2024 tercatat hanya 408.012 unit.

Capaian sepanjang Januari-Juni tersebut minus 19,4 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 506.427 unit.

Produksi mobil di Tanah Air pun ikutan anjlok. Pada semester satu 2024, produksi mobil di Indonesia hanya 561.772 unit, turun 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode sama tahun 2023, produksi mobil mencapai 702.144 unit.

Toyota Prius Hybrid Mejeng di GIIAS 2024, Dibanderol Rp 689 Juta

Toyota Prius Hybrid Mejeng di GIIAS 2024, Dibanderol Rp 689 Juta

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengkaji kembali pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah (DTP) dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan mobil pada tahun ini.

Faisal Rachman, Head of Macroeconomic and Financial Market Research di Bank Permata, mengatakan bahwa pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini adalah ekonomi domestik.

Oleh karena itu, peningkatan penjualan mobil dapat membantu mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Jadi (insentif) PPnBM DTP mungkin dapat menjadi upaya," ujar Faisal kepada Kontan.co.id pada Kamis (25/7).

Namun, pemerintah juga perlu terus menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar Rupiah.

Menjaga daya beli masyarakat penting agar aktivitas ekonomi tetap meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara.

"Efisiensi dalam belanja negara juga menjadi penting untuk mengurangi risiko pelebaran defisit akibat turunnya permintaan," tambah Faisal.

Sementara itu, Nailul Huda, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai bahwa insentif pajak untuk mobil memang efektif dalam meningkatkan penjualan mobil. Hal ini terlihat dari lonjakan penjualan mobil saat insentif pajak diberikan.

Sebaliknya, penjualan mobil mengalami penurunan ketika pemerintah tidak memberikan insentif pajak.

"Kita tidak bisa memaksakan memberikan insentif setiap tahun untuk meningkatkan penjualan mobil tiap tahunnya," ujar Huda.

Huda juga mencatat bahwa kelompok masyarakat menengah mulai beralih ke pembelian barang komoditas pokok, yang berdampak pada penurunan permintaan mobil di segmen tersebut.

"Jadi yang akan memanfaatkan insentif PPnBM DTP mobil, saya rasa orang kaya lagi karena tidak ada batasan kepemilikan mobil di sini. Jadi, saya rasa kebijakan insentif PPnBM DTP mobil ini tidak tepat dilakukan," imbuhnya.

Sebagai informasi, kebijakan insentif PPnBM DTP telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional turun sebesar 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dibandingkan dengan 506.427 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional juga mengalami penurunan sebesar 14% YoY menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari 502.533 unit sebelumnya.

Penurunan penjualan mobil ini dipengaruhi oleh stagnansi dan perlambatan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengkaji kembali pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah (DTP).

Pemberian insentif ini bertujuan untuk mendongkrak penjualan mobil pada tahun ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiars,o mengatakan bahwa kajian pemberian kembali insentif PPnBM DTP ini dilakukan setelah pemerintah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka menyampaikan kemarin semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand," ujar Susi kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/7).

Susi menyebut, Gaikindo telah memberikan laporan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait penjualan mobil yang mengalami penurunan signifikan pada semester I-2024.

Berdasarkan laporan tersebut, menurutnya terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan mobil yang menurun, yaitu insentif PPnBM DTP yang berakhir pada tahun 2023 serta pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor yang dinilai terlalu ketat.

Asal tahu saja, kebijakan insentif PPnBM DTP telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keungan (PMK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan atad Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah.

Merujuk data Gaikindo, penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional merosot 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 506.427 unit.

Setali tiga uang, penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari sebelumnya 502.533 unit.

Stagnansi dan perlambatan penjualan mobil nasional cukup dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bakal mengkaji pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM-DTP) untuk pembelian mobil.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian mengatakan kajian ini akan dilakukan setelah pemerintah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Skema PPnBM-DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka (Gaikindo) menyampaikan kemarin semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand," tuturnya ketika ditemui usai acara Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58 di kantornya, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, Gaikindo telah memberikan laporan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian mengenai penjualan mobil yang turun signifikan tersebut. Ia mengatakan dalam laporan itu terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan mobil menurun.

Pertama, insentif PPnBM-DTP yang memang telah berakhir pada 2023 dan kedua aturan leasing yang saat ini dinilai lebih ketat.

Sebelumnya, Gaikindo juga telah mengatakan penjualan mobil di Indonesia memang menurun signifikan pada 2024. Hal ini pun yang membuat Gaikindo harus merevisi target penjualan mobil. Bahkan diprediksi angkatnya tidak akan sampai 1 juta unit pada akhir tahun ini.

Ketua Umum Gaikindo, Johannes Nangoi menyebutkan sejak Januari sampai Juni 2024, pihaknya mencatatkan penjualan mobil secara wholesales atau pengiriman dari pabrik ke diler sebesar 408.102 unit. Angka tersebut turun 19,43 persen pada periode yang sama tahun lalu dengan penjualan sebanyak 506.427 unit.

"Revisi target harus kita lakukan karena sampai dengan bulan Juni, penjualan baru 400.000 lebih. Mungkin nanti segera setelah selesai atau dalam (GIIAS) ini kita sedang membahas," kata Nangoi di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (18/7/2024) lalu.

Nangoi memastikan bakal melakukan pertemuan dengan para anggota Gaikindo pada di sela ajang GIIAS 2024. Nantinya, akan diputuskan apakah target penjualan mobil pada 2024 bakal direvisi.

"Kita akan coba lihat sebelum GIIAS ini berakhir, apakah kita akan revisi atau tidak. Tapi kemungkinan besar kita akan revisi," tuturnya.

(Febrina Ratna)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengkaji kembali pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah (DTP) dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan mobil pada tahun ini.

Faisal Rachman, Head of Macroeconomic and Financial Market Research di Bank Permata, mengatakan bahwa pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini adalah ekonomi domestik.

Oleh karena itu, peningkatan penjualan mobil dapat membantu mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Jadi (insentif) PPnBM DTP mungkin dapat menjadi upaya," ujar Faisal kepada Kontan.co.id pada Kamis (25/7).

Namun, pemerintah juga perlu terus menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar Rupiah.

Menjaga daya beli masyarakat penting agar aktivitas ekonomi tetap meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara.

"Efisiensi dalam belanja negara juga menjadi penting untuk mengurangi risiko pelebaran defisit akibat turunnya permintaan," tambah Faisal.

Sementara itu, Nailul Huda, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai bahwa insentif pajak untuk mobil memang efektif dalam meningkatkan penjualan mobil. Hal ini terlihat dari lonjakan penjualan mobil saat insentif pajak diberikan.

Sebaliknya, penjualan mobil mengalami penurunan ketika pemerintah tidak memberikan insentif pajak.

"Kita tidak bisa memaksakan memberikan insentif setiap tahun untuk meningkatkan penjualan mobil tiap tahunnya," ujar Huda.

Huda juga mencatat bahwa kelompok masyarakat menengah mulai beralih ke pembelian barang komoditas pokok, yang berdampak pada penurunan permintaan mobil di segmen tersebut.

"Jadi yang akan memanfaatkan insentif PPnBM DTP mobil, saya rasa orang kaya lagi karena tidak ada batasan kepemilikan mobil di sini. Jadi, saya rasa kebijakan insentif PPnBM DTP mobil ini tidak tepat dilakukan," imbuhnya.

Sebagai informasi, kebijakan insentif PPnBM DTP telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional turun sebesar 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dibandingkan dengan 506.427 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional juga mengalami penurunan sebesar 14% YoY menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari 502.533 unit sebelumnya.

Penurunan penjualan mobil ini dipengaruhi oleh stagnansi dan perlambatan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengkaji kembali pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah (DTP).

Pemberian insentif ini bertujuan untuk mendongkrak penjualan mobil pada tahun ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiars,o mengatakan bahwa kajian pemberian kembali insentif PPnBM DTP ini dilakukan setelah pemerintah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka menyampaikan kemarin semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand," ujar Susi kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/7).

Susi menyebut, Gaikindo telah memberikan laporan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait penjualan mobil yang mengalami penurunan signifikan pada semester I-2024.

Berdasarkan laporan tersebut, menurutnya terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan mobil yang menurun, yaitu insentif PPnBM DTP yang berakhir pada tahun 2023 serta pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor yang dinilai terlalu ketat.

Asal tahu saja, kebijakan insentif PPnBM DTP telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keungan (PMK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan atad Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah.

Merujuk data Gaikindo, penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional merosot 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 506.427 unit.

Setali tiga uang, penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari sebelumnya 502.533 unit.

Stagnansi dan perlambatan penjualan mobil nasional cukup dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Performa pasar otomotif nasional roda empat mendapat sorotan dari berbagai pihak lantaran mengalami tren negatif. Pemerintah didorong untuk menerbitkan paket kebijakan supaya menggairahkan pasar lagi. Wacana diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi kisah sukses yang diharapkan bisa terulang kembali.

Relaksasi berupa diskon PPnBM dipercaya jadi cara singkat dan efektif untuk menggairahkan pasar lagi.

"Menarik tadi permintaan PPnBM bisa diturunkan. Kenapa tidak? kalau memang itu harus bisa menjamin bahwa kestabilan untuk sektor otomotif ini bisa berjalan dengan baik," ujar Andi Subhan, Plh. Direktur Pelayanan Fasilitas Berusaha Bidang Pelayanan Penanaman Modal (BKPM) dalam Forum Editor Otomotif di ICE BSD City, Tangerang, belum lama ini.

Penjualan mobil baru di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan. Dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari sampai dengan Juni 2024 tercatat hanya sebanyak 408.012 unit. Angka itu turun 19,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 506.427 unit. Penjualan secara retail juga turun.

Masih dalam data yang sama, retail sales mobil baru sepanjang semester pertama tahun 2024 hanya sebanyak 431.987 unit. Angka itu turun 14 persen dibanding Januari-Juni 2023 yang mencatatkan angka penjualan sebanyak 502.533 unit

Penurunan penjualan ini perlu direm supaya tidak semakin mengkhawatirkan.

"Kita harus segera mengerem penurunan ini karena dampaknya sangat luar biasa luas apalagi tantangan kita akan bertambah," ujar Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika.

Cerita sukses PPnBM di Tengah Pandemi

Kebijakan diskon PPnBM ini sejatinya pernah dilakukan saat periode 2021-2022. Langkah taktis ini diambil saat muncul masalah penurunan penjualan mobil dalam negeri.

Tak semua produk otomotif dapat masuk dalam skema ini. Syarat terpentingnya adalah mobil yang sudah diproduksi lokal dengan tingkat kandungan lokal tinggi.

Hasilnya PPnBM jadi obat saat penjualan otomotif loyo. Penjualan bisa tembus menjadi 887.000 unit pada 2021, dari periode sebelumnya 532.000 unit.

Relaksasi itu kemudian berlanjut pada 2022, hasilnya penjualan otomotif kembali melonjak ke level 1,04 juta unit, bahkan prestasi itu bisa melampaui capaian tahun 2019 yang mendapat 1,03 juta unit.

Peran insentif fiskal selama ini krusial dalam menstimulus pemulihan tersebut, termasuk insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan, tingkat pertumbuhan perdagangan kendaraan Bermotor mampu bangkit dari kontraksi 14,1% di 2020 dan tumbuh 12,1% di 2021. Begitu juga dari sisi produksi, industri alat angkutan melonjak dari terkontraksi 19,9% pada 2020, kemudian meningkat signifikan 17,8% pada 2021.

Solusi jangka pendek, menurut Peneliti Senior LPEM UI Riyanto, pemerintah perlu memberi stimulus fiskal agar kelompok upper middle yang hampir masuk kategori makmur saat ini, dapat membeli mobil baru.

Riyanto menghitung berapa besar efek mobil kelas Low MPV yang mendapatkan diskon PPnBM. Mobil jenis ini diketahui kena PPnBM 15 persen.

"Kira-kira yang harganya 199 juta off the road, tapi kena pajak itu harga barunya sampai Rp 280 juta, ini harga sebagian besar market kita di situ."

"Kalau kasih PPnBM diskon 5 persen dari 15 ke 10 persen. Itu ada tambahan permintaan kira-kira 53 ribu unit."

Lebih lanjut jika diskon PPnBM 50 persen, atau dari 15 persen ke 7,5 persen, dia mengatakan ada tambahan permintaan 80 ribu unit.

Kemudian simulasi PPnBM cuma dikenakan 5 persen, bakal terjadi tambahan sekitar 107 ribu unit.

"Apalagi kalau free, 2021 kan kita itu diskon PPnBM 100 persen selama beberapa bulan. Jadi PPnBM nol persen jadi tambahannya 160 ribu unit. Ini cukup besar, saya rasa market kita dengan insentif ini bisa tembus ke tahun 2012 ke 2013," jelas dia.

Industri otomotif merupakan sektor yang memiliki multiplier effect, banyak industri pendukung yang hidup di dalamnya komponen mesin, ban, valve, filter dan lain sebagainy

"Sumbangan GDP secara total kalau diberi insentif meningkat jadi 0,7 persen. Tenaga kerja dengan insentif ada sekitar 7 ribu industri dan suku cadang, ada 15.790 tenaga kerja. Kalau free bisa sampai (tambahan) 47 ribu," urai dia lagi.

Di sisi lain, PPnBM DTP memang punya potensi penerimaan yang hilang, tetapi berpotensi mendapatkan pajak tambahan dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan ba balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

"Satu saya tambahkan bahwa kami tidak meminta uang. Justru kita akan meningkatkan pendapatan karena yang dihapus dan dikurangi hanyalah PPnBM saja. Sedangkan PPN, BBnKB, tetap dibayar. PKB juga dibayarkan," kata Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto, Kamis (18/7).

Adu Penjualan Mobil di Indonesia vs Thailand, Siapa yang Menang?

Adu Penjualan Mobil di Indonesia vs Thailand, Siapa yang Menang?

Penjualan mobil baru semester pertama di Indonesia sedang mengalami tren negatif. Kementerian Perindustrian bilang penjualan tren negatif ini harus segera ditangani.

"Kita harus segera mengerem penurunan ini karena dampaknya sangat luar biasa luas apalagi tantangan kita akan bertambah. Di mana persaingan penjualan kendaraan ini, pasar kita belum berkembang dengan bagus. Tetapi variasi kendaraanya makin meluas," ujar Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika saat Forum Editor Otomotif di ICE BSD City, Tangerang, Senin (22/7/2024).

"Kompetisi ini sangat luar biasa sehingga kita harus menjaga masing-masing kendaraan itu mempunyai skala ekonomi yang bisa memberikan suatu keuntungan," terang dia.

"Karena apa yang terjadi di luar Indonesia, tetangga, itu karena pasarnya tidak bisa mencukupi, dia keluar dari negara tersebut," sambungnya lagi.

Insentif fiskal berupa diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dipercaya jadi cara singkat dan efektif untuk menggairahkan pasar lagi.

Peran insentif fiskal selama ini krusial dalam menstimulus pemulihan tersebut, termasuk insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan, tingkat pertumbuhan perdagangan kendaraan Bermotor mampu bangkit dari kontraksi 14,1% di 2020 dan tumbuh 12,1% di 2021. Begitu juga dari sisi produksi, industri alat angkutan melonjak dari terkontraksi 19,9% pada 2020, kemudian meningkat signifikan 17,8% pada 2021.

Penjualan mobil baru di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan. Dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari sampai dengan Juni 2024 tercatat hanya sebanyak 408.012 unit. Angka itu turun 19,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 506.427 unit. Penjualan secara retail juga turun.

Masih dalam data yang sama, retail sales mobil baru sepanjang semester pertama tahun 2024 hanya sebanyak 431.987 unit. Angka itu turun 14 persen dibanding Januari-Juni 2023 yang mencatatkan angka penjualan sebanyak 502.533 unit

Pemerintah juga tidak menutup kemungkinan, diskon PPnBM kembali muncul untuk dongkrak penjualan.

"Menarik tadi permintaan PPnBM bisa diturunkan. Kenapa tidak? kalau memang itu harus bisa menjamin bahwa kestabilan untuk sektor otomotif ini bisa berjalan dengan baik, dan juga akan berefek juga tentunya kita berharap ekosistem untuk KLBB ini bisa berjalan dengan baik, kami sudah berupaya bagaimana caranya, tentunya kami kembali ke kebijakan-kebijakan insentif yang kita dorong, termasuk kebijakan energi di mana kita sudah menghilangkan beberapa kebijakan insentif untuk sektor atau industri yang memang berbasis fossil, itu mulai mengarah ke sana," ujar Andi Subhan, Plh. Direktur Pelayanan Fasilitas Berusaha Bidang Pelayanan Penanaman Modal (BKPM) dalam kesempatan yang sama.

Di satu sisi, penghilangan sumber pendapatan pemerintah dari PPnBM tentu akan menurunkan pendapatan. Tetapi bisa jadi hal ini akan terkompensasi oleh adanya peningkatan permintaan serta peningkatan produksi dari industri manufaktur.

"Di satu sisi mungkin PPnBM turun, tapi di satu sisi PPN akan meningkat, termasuk PKB, dan BBNKB, di samping itu karena ini akan memperluas produksi mobil, maupun industri suku cadang akan meningkat, supply chain industri meningkat, kita ada peningkatan PPh badan, ataupun PPh orang pribadi," kata Peneliti Senior LPEM FEB UI, Riyanto.

Kemenkeu Guyur RP 330 M ke Daerah yang Sukses Kendalikan Inflasi

Kemenkeu Guyur RP 330 M ke Daerah yang Sukses Kendalikan Inflasi

TANGERANG, KOMPAS.com - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan gestur setuju untuk memberlakukan kembali Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) seperti 2021-2022, pasca Covid-19.

Rencana pemberian relaksasi berupa diskon PPnBM ini, seiring kondisi pasar kendaraan bermotor yang kian melemah sepanjang semester I/2024 (-19,4 persen yoy) imbas tekanan eksternal.

Sehingga, penjualan mobil pada tahun ini diproyeksi meleset dari target yang sudah ditentukan yaitu 1,1 juta unit.

Kompas.com Suasana pameran IIMS 2024

"Menarik tadi permintaan PPnBM bisa diturunkan. Kenapa tidak? Kalau memang itu harus dan membawa kestabilan untuk sektor otomotif," kata Plh. Direktur Pelayanan Fasilitas Berusaha BKPM Andi Subhan dalam Forum Editor Otomotif, ICE BSD City, Tangerang, Selasa (22/7/2024).

Menurut dia, apabila insentif tersebut perlu didorong dan diharapkan dapat mendongkrak pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB).

Untuk itu, pihaknya akan mencari kebijakan insentif paling tepat, termasuk dalam hal kebijakan energi.

Stagnasi penjualan mobil dalam satu dekade terakhir juga jadi tantangan bagi pemangku kepentingan. Terlebih, permasalahan utamanya berkaitan dengan harga pasar dan daya beli yang tidak sejalan.

Kompas.com Suasana pameran IIMS 2024

“Ini tidak lepas dari bagaimana target realisasi investasi yang harus kita penuhi, artinya dengan target tersebut kita sudah bisa memahami bahwa penyerapan tenaga kerja," katanya.

"Kemudian dari sisi kesejahteraan UMR itu akan satu kesatuan jadi kita melihat mungkin investasi banyak ke Indonesia, tapi apakah market-nya sanggup mengimbangi itu?” ucap Andi.

"Apapun yang kita lakukan nanti dan apapun yang diusulkan di forum ini, tentu akan jadi masukkan. Tapi, pimpinan yang akan putuskan nanti," tutup dia.

Sebelumnya, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto menyatakan pihaknya sudah mengusulkan untuk diberlakukan kembali PPnBM DTP.

Tujuannya, supaya harga kendaraan di pasaran lebih terjangkau dan pada akhirnya daya beli meningkat.

"Dengan begitu, pabrik-pabrik kita akan jalan lagi baik pada pabrik mobilnya maupun pabrik komponennya," ucap dia.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Vinfast pastikan pembangunan pabrik mobil listrik di Indonesia.

"Satu yang saya tekankan, kami tidak meminta uang kepada pemerintah. Justru kita akan meningkatkan pendapatan dari pemerintah jika volume penjualan meningkat," lanjutnya.

Jongkie menjelaskan meski salah satu instrumen perpajakan akan dihapuskan yaitu PPnBM, pemerintah daerah akan tetap mendapatkan keuntungan lewat penerimaan pajak lain

Di antaranya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sampai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Sebab yang dihapus atau yang dikurangi hanyalah PPnBM saja. Sedangkan PPN tetap dibayar, BBnKB, tetap dibayar, PKB juga dibayarkan. Jadi dengan meningkatkan volume penjualan, maka meningkat pula pendapatan daerah dari pajak-pajak yang lain tadi," papar Jongkie.

TANGERANG, KOMPAS.com –Penjualan mobil baru pada tahun ini diprediksi akan meleset dari target yang sudah ditentukan, yakni sebanyak 1,1 juta unit.

Seiring dengan kecenderungan penurunan penjualan mobil tahun 2024, wacana pemberian insentif fiskal dinilai mampu meningkatkan geliat industri di Tanah Air.

Seperti diketahui pada 2021-2022, terjadi lonjakan penjualan mobil yang dipengaruhi oleh implementasi program Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) alias diskon PPnBM.

KOMPAS.COM/STANLY RAVEL Ilustrasi pemberian diskon PPnBM pada mobil baru

Selama program PPnBM DTP tersebut, tercatat kinerja penjualan untuk periode Maret sampai dengan Desember 2021 meningkat 113 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sedangkan pada 2022, program tersebut sukses meningkatkan penjualan di bulan Januari hingga Mei menjadi sebesar 95.000 unit.

Menanggapi wacana tersebut, Minoru Amano, Presiden Direktur PT Suzuki Indomobil Motor, mengatakan, pemberian insentif PPnBM akan memberikan dampak positif, tidak hanya buat APM, tapi juga untuk supplier.

Meski begitu, Amano mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengucurkan insentif. Sebab tidak semua relaksasi pajak memberikan keuntungan, menurutnya tetap ada dampak negatif.

Ia mengilustrasikan kondisi pada tahun 2009 ketika terjadi krisis ekonomi global, pemerintah di berbagai negara menurutnya turut mengeluarkan berbagai insentif untuk mendorong industri otomotif.

“Berkat insentif tersebut, penjualan langsung naik signifikan. Stoknya langsung habis. Tapi penjualan setelah itu langsung turun lagi. Jadi waktu naik sih kami sangat senang,” ujar Amano di Tangerang (18/7/2024).

dok Suzuki Indonesia Proses perakitan mobil di pabrik Suzuki Indomobil Motor, Cikarang

“Jadi pemberian insentif memang bisa langsung membuat penjualan meningkat, tapi setelah itu pasti turun lagi. Jadi harus hati-hati,” kata dia.

Amano juga mengatakan, industri otomotif sebetulnya berharap pemerintah tidak hanya memiliki solusi yang bisa meningkatkan penjualan secara tiba-tiba, tapi bagaimana agar kebijakan itu bisa membuat siklus yang berkelanjutan.

“Jadi berkembangnya bisa stabil, konsisten. Industri otomotif tidak hanya APM yang merakit dan menjual, tapi di situ ada industri komponen juga. Jadi diharapkan ada kebijakan yang bisa membuat para pekerja-pekerja di produsen komponen juga bertambah,” ucap Amano.

“Kami memikirkan kalau insentif itu diberikan kepada model-model yang TKDN-nya tinggi, tentu lebih efektif. Nanti akan memberikan efek bola salju untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia juga,” ujarnya.