KULONPROGO, iNews.id - Puluhan warga Gayam, Donomulyo, Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, DIY menanam pohon pisang di tengah jalan. Aksi protes dilakukan lantaran jalan rusak sejak 2013 atau sudah 10 tahun lebih tak kunjung diperbaiki hingga saat ini.

“Semoga pemerintah yang berwenang segera memperbaiki jalan ini,” ujar Isdianto, warga setempat, Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan, Jalan Gayam merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Kapanewon Nanggulan dengan Pengasih, Girimulyo dan kapanewon lainnya. Jalan ini juga menjadi akses utama warga menuju ke pasar, sekolah dan pusat pemerintahan.

“Sebelumnya warga sudah memasang spanduk berisi keluhan tapi tidak ada respons,” katanya.

Warga lainnya Yulianto mengatakan, Jalan Gayam ini memiliki panjang 10 kilometer. Akses ini menghubungkan Nanggulan dengan Kapanewon Girimulyo. Lantaran rusak, aksesibilitas warga menjadi terganggu.

Dulu akses ini merupakan jalan kabupaten. Namun belakangan status jalan diturunkan menjadi jalan lingkungan atau jalan desa. Warga juga tidak pernah tahu menahu dan tak pernah dilibatkan dalam penurunan status jalan tersebut.

"Jadi dulu ini dari kabupaten dialihkan ke jalan desa," ucapnya.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LMPK) Banyuroto Bambang Nurcahyo mengatakan, kerusakan jalan ini sudah cukup parah. Namun upaya perbaikan tak kunjung dilakukan, apalagi dengan status jalan diturunkan.   

“Ini puncak kekesalan warga, karena jalan sudah lama rusak tak kunjung diperbaiki. Kami akan fasilitasi warga yang akan audiensi ke Pemkab Kulonprogo,” ujarnya.

Editor: Donald Karouw

YOGYAKARTA, iNews.id - Polda DIY menggelar konferensi pers terkait pengeroyokan dan penusukan dua santri, Selasa (29/10/2024). Dalam konferensi pers itu diperlihatkan tujuh pelaku pengeroyokan dan penusukan. 

Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma menjelaskan, ketujuh pelaku ditangkap di beberapa tempat persembunyiannya. Para pelaku berinisial V, F, J, Y, E alias N, T, R alias C. 

"Kami amankan berdasarkan keterangan dua pelaku awal yang kami ringkus," ujar Kapolresta Yogyakarta Kombes Aditya. 

Dia menjelaskan, awalnya menangkap dua pelaku. Petugas, kata dia melakukan pengembangan dan berhasil menankap lima pelaku lainnya. 

"Mereka yang kami amankan itu pelaku penganiayaan maupun, yang pertama maupun yang kedua, kemudian kita bisa mengamankan tujuh orang," ucapnya. 

Menurutnya, petugas masih mencari barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban. Selain itu, lanjut dia petugas masih mendalami peran masing-masing. 

Dia menuturkan, pendalaman masih dilakukan, termasuk memastikan ada tidaknya pelaku lain. Pada kesempatan itu dia mengungkapkan, satu dari tujuh yang ditangkap merupakan provokator.

"R atau C ini provokator. Bisa dikatakan dia adalah otaknya, sedangkan yang lain eksekutor. Provokasi, tentunya dia dengan menyuruh ke suatu tempat, kemudian membuat keonaran, itu masuk provokasi," ucapnya. 

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau realisasi proyek strategis milik Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai upaya mencegah kebocoran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hal itu disampaikan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK Maruli Tua, seusai meninjau langsung dua proyek strategis Pemda DIY pada Rabu (23/10/2024).

“KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi dengan Pemda DIY dalam konteks pencegahan, sehingga tidak ada praktik korupsi, apalagi kedua proyek ini menelan biaya yang tinggi dari APBD DIY,” kata Maruli dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Adapun dua proyek strategis tersebut adalah rencana pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pembangunan Gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Keduanya masuk dalam APBD Pemda DIY tahun 2024.

Rencana pembangunan Gedung DPRD DIY berlokasi di seberang Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY dengan luas tanah 5.000 meter persegi.

Pemda DIY telah menganggarkan biaya pembangunan gedung ini senilai Rp379 miliar dengan durasi kontrak 3 tahun atau sejak 2024 sampai tahun 2026.

Inspektur Pemda DIY Muhammad Setiadi menyampaikan, rencana pembangunan itu diperlukan lantaran gedung lama DPRD termasuk dalam cagar budaya dan bangunan yang dilindungi.

Di sisi lain, lokasi gedung tersebut berada di kawasan Malioboro akan diproyeksikan untuk daerah wisata DIY.

Lebih lanjut, Muhammad Setiadi mengungkap saat ini pihaknya masih dalam tahap proses perencanaan pembangunan.

Rencanya, tahun ini akan dilakukan lelang kepada penyedia jasa konstruksi untuk masuk dalam tahap pembangunan di tahun 2025. Sementara itu, konstruksi gedung BKD saat ini masih dalam proses pembangunan.

Adapun pembangunan di tanah seluas 3.000 meter persegi itu diperkirakan menelan biaya hingga Rp 75 miliar, yang pengerjaannya telah dimulai sejak Desember 2023 dan ditargetkan selesai di akhir 2024.

Saat ditinjau, Tim Satgas Korsup KPK menemukan bahwa proses pengerjaan gedung BKD mengalami deviasi -4 persen.

KPK akan terus mendorong Pemda DIY untuk memantau ketat perkembangan proyek sehingga menjadi deviasi positif dan selesai tepat waktu.

Bisnis.com, KLATEN - Fenomena deflasi yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta diklaim tak memengaruhi penjualan sepeda motor.

Hal tersebut diungkapkan oleh Arnanto Gunara, Regional Head Astra Motor Yogyakarta, yang menyampaikan bahwa pada September 2024 pihaknya telah menjual 450.000 unit sepeda motor di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
"Kalau kami bandingkan datanya, kami masih stabil," ucap Arnanto dalam konferensi pers yang digelar di Kabupaten Klaten pada Sabtu (26/10/2024).

Meskipun relatif stabil, tetapi Arnanto melanjutkan bahwa penjualan di beberapa lokasi memang menunjukkan penurunan. Namun, penurunan tersebut masih diimbangi dengan kenaikan permintaan di beberapa lokasi.
Menariknya, peningkatan permintaan berasal dari beberapa kawasan yang telah memasuki musim panen raya. "Tetapi ada daerah yang tiba-tiba kering, gagal panen, itu pasti turun. In overall, kami masih stabil," lanjut Arnanto.
Arnanto menyebutkan bahwa hingga hari ini, pangsa pasar produk sepeda motor Honda di kawasan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta masih cukup bagus. Dari 10 sepeda motor yang digunakan masyarakat, 8 di antaranya diklaim bermerek Honda.
Lebih lanjut, sepeda motor matik PCX memberikan kontribusi besar bagi penjualan produk Honda di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. "Itu kami sudah ada 16% terhadap penjualan Honda. Untuk DI Yogyakarta, PCX juga ada di angka 9% dan masuk 5 besar kategori produk yang paling laris," jelas Arnanto.
General Manager Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin, menerangkan bahwa pihaknya tak begitu mempersoalkan pangsa pasar Honda di wilayah Jawa Tengah.

"Kalau kita ke Klaten ini, orang menyebut sepeda motor ya Honda. Jadi, upaya kami yang terbaik saat ini kami berusaha fokus memperkuat layanan kami melalui produk dan after-sales produk kami," ucapnya.
Adapun secara nasional Ahmad menjelaskan bahwa beberapa lini produk sepeda motor matik pada segmen Low End seperti BeAT dan Scopy masih laris di pasaran.

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merespons insiden penusukan yang menimpa santri dan pembimbingnya di PP Al Fatimiyah Krapyak, Kota Yogyakarta, yang terjadi beberapa waktu lalu.

Ketua LHKP PWM DIY, Farid Bambang Siswantoro, menyampaikan bahwa insiden ini memicu rasa solidaritas di masyarakat. Namun, ia berharap semua pihak dapat menahan diri guna mencegah konflik horizontal.

“Mengharapkan semua pihak untuk dapat menahan diri sehingga meminimalisasi eskalasi konflik sehingga tetap tercipta kehidupan yang harmonis di Yogyakarta,” kata Farid kepada awak media di Kantor PWM DIY, Sabtu (26/10).

“Kita tidak ingin terjadi konflik horizontal yang begitu rupa karena kita tahu Jogja bahwa perasaan solidaritas itu muncul akibat kasus beberapa waktu lalu,” lanjutnya.

Farid mengimbau para tokoh agama dan masyarakat untuk menjaga agar bentuk solidaritas ini tidak berubah menjadi konflik.

“Skalanya bisa tidak terkendali, nah itu yang perlu diantisipasi kita semua. Para tokoh ulama dan masyarakat penting menjaga supaya tidak terjadi chaos, konflik horizontal,” katanya.

Meski demikian, LHKP PWM DIY mengutuk keras insiden penusukan tersebut dan menuntut aparat kepolisian untuk menegakkan hukum dengan tegas.

“Mengutuk aksi kekerasan yang menimpa santri dan pembimbing di PP Al Fatimiyah Krapyak dan menuntut kepada aparat kepolisian agar dapat melakukan langkah-langkah penegakkan hukum untuk menjamin rasa keadilan di tengah masyarakat,” ujar Farid.

LHKP PWM DIY juga mengusulkan agar distribusi minuman keras di DIY diatur lebih ketat guna mencegah insiden serupa. Pasalnya, insiden tersebut terjadi saat rombongan pelaku sedang minum minuman keras.

“Perlu ditetapkan pengaturan distribusi miras secara lebih ketat dan tegas di wilayah DIY sebagai daerah berbasis pengembangan Pendidikan Karakter dan Nilai-nilai Budaya Jawa yang adiluhung,” kata Farid.

Forum Ukhuwah Islamiyyah (FUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan akan turun ke jalan untuk sweeping dan memantau langsung toko-toko yang menjual minuman keras ilegal.

Ketua Angkatan Muda FUI DIY, Fadlun Amin, menyampaikan rencana ini seusai aksi demo di halaman Gedung DPRD DIY, Jumat (25/10) kemarin.

“InsyaAllah dalam 3 hari ke depan ini FUI mau melakukan monitoring langsung terkait dengan toko-toko yang melanggar Perda. Ya (akan sweeping),” kata Fadlun.

Menurutnya, peredaran miras di DIY sudah sangat mengkhawatirkan. Dengan adanya insiden baru-baru ini, yakni penusukan seorang santri oleh pemuda yang sedang mabuk, FUI DIY merasa perlu mengambil tindakan langsung dengan mengawasi penjualan miras di lapangan.

Selama pemantauan, FUI DIY berencana melibatkan aparat penegak hukum untuk membantu mengidentifikasi pelanggaran. Gerai-gerai yang ditemukan melanggar aturan akan diminta untuk ditutup.

“Biasanya kita mengajak aparat ya penegak hukum untuk menunjukkan bahwa toko ini melanggar dan silahkan untuk ditutup,” ujarnya.

JAKARTA, investor.id - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menekankan pentingnya akselerasi pengentasan kemiskinan di Yogyakarta melalui pemanfaatan dana zakat yang lebih terarah.

Berdasarkan pemetaan di tingkat provinsi dan kab/kota di DIY, kata Saidah, total potensi zakat di DIY sebesar Rp2,6 Triliun. Sementara objek zakat dengan potensi terbesar adalah zakat penghasilan dengan proporsi terbesar penghasilan Non-ASN.

"Wilayah dengan besaran potensi zakat tertinggi di antaranya Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan kinerja pengumpulan dan penyaluran ZIS DSKL di DIY. Capaian ini baru mencapai 2,5 persen dari potensi zakat DIY," kata Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan MA dalam keterangan tertulisnya baru-baru ini.

Belum lama ini Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan MA. hadir dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) se-Provinsi DIY pada Rabu (23/10/2024). Turut hadir Ketua BAZNAS Provinsi DIY, Dra. Hj. Puji Astuti, M.Si dan jajaran, Para Pimpinan BAZNAS Kab/Kota se DIY.

Tren positif ini, lanjut Saidah, tentu harus beriringan dengan peningkatan pengentasan kemiskinan di daerah. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengentasan kemiskinan, kata Saidah, di antaranya; Pertama, mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

"Kedua, mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Dan ketiga memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil," ujarnya.

Saidah menyebutkan, zakat merupakan instrumen strategi yang dapat membantu mengurangi kesenjangan perekonomian di masyarakat. 

“Pengelolaan zakat harus lebih efektif dan tepat sasaran, karena ini adalah solusi nyata dalam mengentaskan kemiskinan,” ujar Saidah.

Saidah menekankan pentingnya peran zakat dalam pembangunan kesejahteraan umat dan mengajak seluruh peserta Rakorda untuk meningkatkan kualitas layanan dan transparansi dalam penyaluran zakat. 

Menurutnya, zakat bukan sekedar kewajiban agama, melainkan juga memiliki fungsi sosial yang strategis dalam mengentaskan kemiskinan.

“Zakat bukan hanya ibadah, tetapi juga solusi dalam mengatasi kemiskinan ekonomi di masyarakat. Upaya ini, untuk menjadikan zakat sebagai instrumen penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan tercipta dengan adanya perencanaan, data, pendampingan dan evaluasi program," ujarnya. 

Untuk itu, kata Saidah, di era teknologi seperti sekarang, BAZNAS harus mampu memanfaatkan platform digital untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat. 

“Kami mendorong BAZNAS di seluruh daerah untuk mengembangkan sistem digital yang transparan, agar masyarakat merasa lebih percaya dan mudah dalam menyalurkan zakatnya,” tambahnya.

Dengan adanya Rakorda ini, Saidah berharap sinergi antara BAZNAS RI, BAZNAS daerah, pemerintah, dan masyarakat dapat terus berkembang, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi DIY dalam hal ini dapat tercapai secara optimal.

"Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan," pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Massa Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) DIY Gelar aksi tolak miras di Kota Yogyakarta. Mereka menyampaikan keresahannya akan peredaran miras ke kantor Gubernur dan DPRD DIY, Jumat (25/10).

Mereka mengantarkan surat ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang keresahan akan maraknya minuman keras.

"Silaturahmi dan mau matur. Bahasa sederhananya mau mengadu kepada Sultan terkait persoalan yang makin meresahkan ini terkait minuman keras dan efek-efek yang ditimbulkan dari minuman keras," kata Ketua Angkatan Muda FUI DIY, Fadlun Amin.

Fadlun mencontohkan kasus penusukan yang dialami santri Krapyak di Prawirotaman, Yogyakarta, yang dipicu dari konsumsi minuman keras.

"Menunjukkan pada kita efek negatif minuman keras kemarin santri Krapyak yang ditikam berawal dari minuman keras," katanya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana, mengatakan FUI DIY menitipkan surat untuk Sultan terkait keprihatinan akan merebaknya peredaran minuman keras. Surat ini untuk permohonan audiensi.

"Akan segera kami sampaikan dan saya yakin Bapak Gubernur akan mengalokasikan waktu," kata Tri Saktiyana.

Forum Komunikasi (Forkom) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop & UKM) se Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyalurkan bantuan berupa 33 tangki air bersih ke 33 titik lokasi terdampak kekeringan di Kabupaten Kulon Progo.

Bantuan ini diberikan pada minggu pertama Oktober 2024, sebagai bentuk respons cepat atas krisis air bersih yang melanda beberapa wilayah di kabupaten tersebut.

Inisiatif ini merupakan langkah sosial dari Forkom, yang terdiri dari gabungan dinas-dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di seluruh DIY, meski memiliki nomenklatur berbeda di setiap kabupaten dan kota.

Forkom mencakup perwakilan dari Dinas Koperasi UKM DIY yang dipimpin oleh Srie Nurkyatsiwi, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta di bawah Tri Karyadi Riyanto Raharjo, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman di bawah Tina Hastani, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo di bawah Iffah Mufidati, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul di bawah Fenty Yusdayati dan Dinas Perindustrian Koperasi UKM Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul di bawah Supartono.

Iffah Mufidati, Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, menjelaskan bahwa bantuan tersebut berasal dari kontribusi pribadi anggota Forkom, termasuk tenaga kontrak dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ini merupakan inisiatif dari rekan-rekan Forkom secara pribadi. Kami semua merasa terpanggil untuk ikut membantu masyarakat yang terdampak kekeringan ini," ujar Iffah saat diwawancarai oleh Pandangan Jogja pada Kamis (24/10).

Bantuan air bersih ini disalurkan melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo. BPBD berperan dalam pendistribusian air ke titik-titik yang telah diprioritaskan berdasarkan data lapangan. Menurut Iffah, distribusi ini berjalan lancar dan selesai dalam waktu satu minggu.

“Kami berkoordinasi dengan BPBD untuk menentukan prioritas titik distribusi agar air bersih segera sampai ke lokasi yang paling membutuhkan,” jelas Iffah.

Forkom Diskop UKM se DIY berharap inisiatif ini tidak hanya dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan, tetapi juga menjadi awal dari sinergi sosial yang lebih kuat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Mudah-mudahan kita bisa terus memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh DIY melalui Forkom, yang juga ingin berperan lebih dalam aksi sosial," tutup Iffah.

Sebanyak 500 UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengikuti acara bertajuk ‘SiBakul Financetopia: Akses Keuangan Merata, UMKM Sejahtera’ hari ini, Rabu (23/10) di Hotel Royal Ambarrukmo. Acara ini merupakan puncak Bulan Inklusi Keuangan 2024 yang kegiatannya berupa workshop dan expo layanan produk dan jasa keuangan.

Untuk diketahui, SiBakul Financetopia digelar oleh Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UMKM DIY, didanai oleh Dana Keistimewaan dan berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan didukung oleh Bank Indonesia (BI).

Kepala OJK DIY, Eko Yunianto, dalam sambutannya mengatakan pihaknya berharap pengetahuan UMKM mengenai keuangan dapat meningkat, sebab berdasarkan catatan OJK, secara nasional lebih banyak orang yang menggunakan layanan keuangan dibandingkan yang benar-benar paham literasi atau cara kerja layanan tersebut.

”Hasil survei 2024 menunjukkan Indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen,” kata Eko dalam sambutannya, Rabu (23/10).

“Melalui kegiatan ini UMKM dapat memahami berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka, seperti KUR, pinjaman mikro, dan program pembiayaan lainnya yang ditawarkan Lembaga Jasa Keuangan,” sambungnya.

Jika para pelaku UMKM dapat memahami literasi keuangan, hal ini dapat membantu para pelaku UMKM dapat mengambil keputusan keuangan.

“Ini membantu UMKM dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat dan strategis untuk mendukung pertumbuhan usaha mereka,” tambahnya.

Tak hanya workshop dan expo layanan produk dan jasa keuangan, SiBakul bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DIY dan Pemda DIY menandatangani perjanjian kerja sama Integrasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Dengan adanya penandatanganan kerja sama ini, SiBakul Jogja dengan sistem kredit program telah terintegrasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, mengatakan seluruh rangkaian acara ini digelar dalam rangka menjadikan para pelaku UMKM di wilayah DIY bisa naik kelas. Diakuinya, angka indeks literasi yang lebih rendah daripada inklusi keuangan juga menjadi salah satu latar belakang acara tersebut.

“Untuk naik kelas butuh proses kan, tadi ada beberapa aspek, bagaimana sumber daya manusianya, skillnya, produktivitasnya, legalitasnya, kelembagaannya, strategi pemasaran dan pemanfaatan digitalisasi,” kata Siwi, Rabu (23/10).

“Salah satunya dalam hal akses pembiayaan. Bagaimana mereka akan sukses penyalurannya kepada sasaran yang tepat, pemanfaatannya, dan pengembaliannya,” sambung Siwi.

SiBakul Financetopia juga menghadirkan 16 lembaga jasa keuangan seperti asuransi dan perbankan. Para pelaku UMKM dapat bebas bertanya seputar perbankan dengan mengunjungi booth yang telah disediakan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi memiliki empat pimpinan definitif untuk masa jabatan 2024-2029.

Pimpinan DPRD DIY 2024-2029 terdiri dari Nuryadi dari PDIP sebagai Ketua DPRD DIY. Sementara 3 lainnya yakni Budi Waljiman dari Gerindra sebagai Wakil Ketua 1, Imam Taufik dari PKS sebagai Wakil Ketua 2, dan Umaruddin Masdar dari PKB sebagai Wakil Ketua 3.

Acara pengucapan sumpah keempat pimpinan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD DIY, hari ini, Rabu (23/10). Prosesi pengucapan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan disaksikan oleh seluruh tamu undangan.

Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X; Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X; perwakilan Forkopimda, seluruh anggota DPRD, serta perwakilan partai politik di DIY.

Dalam sambutannya, Sultan HB X, berharap DPRD DIY dapat terus menjalankan fungsi legislatifnya dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam pengawasan kebijakan daerah dan penganggaran untuk kemajuan DIY.

“Masih banyak agenda pembangunan daerah yang harus kita kedepankan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, karenanya diharapkan agar pimpinan dan anggota dewan dapat mendukung dengan bekerja bersama Pemerintah Daerah DIY menerjemahkan konsep otonomi ke dalam berbagai perangkat hukum dan peraturan daerah yang diperlukan bagi kemandirian dan kesejahteraan rakyat DIY,” kata Sultan dikutip dari website DPRD DIY, Rabu (23/10).

Ketua DPRD DIY terpilih, Nuryadi, dalam pidatonya menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi DPRD. Para pimpinan maupun anggota diharapkan mampu menyamakan gerak untuk kepentingan masyarakat.

“Kami mencoba menyamakan gerak menyamakan langkah walaupun beda partai politik kan bagaimana wilayah ini maju dengan wakil rakyat ini kita ciptakan itu,” kata Nuryadi.

“Setelah ini kami akan rapat untuk membuat rencana berikutnya karena belum ada alat kelengkapan,” ujarnya.

Dengan menggelar Festival 1.000 Mie Lethek, Progo Sarang Artfest mendorong transformasi ekonomi masyarakat Bendo, dari mayoritas penambang pasir, menuju sektor UMKM.

Dusun Bendo, Kalurahan Srimukti, Srandakan, Bantul, kembali menyelenggarakan acara tahunan Progo Sarang Artfest, yang tahun ini memasuki gelaran keduanya.

Digelar pada 24-27 Oktober 2024, acara ini mengangkat tema “Gumbregah Nyawiji Anggayuh Mukti,” yang berarti semangat kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan.

Selain merayakan tradisi lokal, festival ini diakui menjadi ajang penting untuk mendorong transformasi ekonomi masyarakat Bendo, yang mayoritas sebelumnya berprofesi sebagai penambang pasir, menuju sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

Dukuh Dusun Bendo, Partono, menerangkan Progo Sarang Artfest ini pertama kali digelar pada tahun 2023, dan meski saat itu belum terstruktur, acara tersebut langsung menarik perhatian warga dan pengunjung.

“Ini kan tahun ke-2 kita mulai Genduri Sarang ini. Dan pengennya itu menjadi ikon kami di Bendo dan menjadi destinasi wisata,” jelas Partono.

Ia menambahkan bahwa tahun depan acara ini akan kembali diadakan sebagai agenda tahunan yang akan terus berkembang.

Salah satu daya tarik utama tahun ini adalah Festival 1.000 Mie Lethek, sebuah perayaan kuliner lokal di mana mie khas setempat akan disajikan gratis kepada pengunjung. Mie lethek, yang diproduksi oleh Cap Garuda—pabrik mie lethek tertua di Dusun Bendo sejak 1940—akan disediakan dalam 1.000 porsi pada hari Minggu, 27 Oktober.

“Nanti akan kita bagikan mie lethek yang sudah dimasak itu sekitar 1.000 porsi. Nanti akan kita bagikan pada seluruh pengunjung yang ada di pada hari Minggu,” ujar Partono.

Berbagai acara lainnya juga akan memeriahkan Progo Sarang Artfest, termasuk senam massal dan jalan sehat yang terbuka untuk umum dengan hadiah utama berupa kambing dan alat elektronik. Partono menjelaskan bahwa rute jalan sehat akan melintasi kampung Bendo dengan jarak sekitar 2-3 kilometer.

Lebih dari sekadar festival budaya, Progo Sarang Artfest bertujuan untuk mendorong transformasi ekonomi warga Dusun Bendo.

“Tujuan dari kami destinasi ini adalah mengubah mindset masyarakat dari penambang menjadi UMKM, bergerak di UMKM,” jelas Partono.

Acara ini menjadi momentum bagi warga setempat untuk mulai beralih dari sektor penambangan pasir ke sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui produk-produk lokal yang diperkenalkan kepada pengunjung.

Setelah dibuka pada Kamis malam 24 Oktober Bantaran Sungai Progo, Bendo, Trimurti, Srandakan Bantul, dengan pertunjukan seni dan doa, esok harinya pada Jumat, 25 Oktober, diselenggarakan Genduri Sarang sebagai wujud rasa syukur warga Bendo. Dalam acara tersebut, sarang yang berisi makanan akan dibagikan kepada seluruh pengunjung sebagai simbol kebersamaan dan keberkahan.

“Sarang ini adalah salah satu wujud rasa syukur warga Bendo dengan mengadakan Genduri ini. Dan nanti Genduri itu juga akan membawa sarang itu. Isi sarang itu kan kita bagikan kepada seluruh pengunjung yang hadir juga di hari Jumat itu,” tambah Partono.

Partono menyampaikan bahwa dengan semangat kebersamaan dan kearifan lokal, Progo Sarang Artfest menjadi simbol penggabungan tradisi dan ekonomi kreatif, serta menciptakan peluang baru bagi warga Dusun Bendo untuk meraih kesejahteraan bersama.

Ia berharap festival ini dapat menarik lebih banyak pengunjung dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian lokal.

Selain itu, Partono menekankan pentingnya peralihan dari penambangan pasir ke sektor UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan tersebut, mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam mencapai tujuan bersama.