New York: Sebuah koalisi yang beranggotakan 54 negara dan organisasi telah mengajukan permohonan mendesak kepada Dewan Keamanan PBB pada Senin kemarin, meminta langkah segera untuk menghentikan pengiriman senjata dan peralatan militer ke Israel di saat masih berkobarnya perang di Jalur Gaza.

"Sebanyak 54 negara dan organisasi mengeluarkan seruan bersama kepada anggota Dewan Keamanan PBB agar segera mengambil langkah menghentikan pemberian atau pengiriman senjata, amunisi, dan peralatan terkait kepada Israel, yang merupakan kekuatan pendudukan,” ujar pernyataan koalisi, seperti dilansir dari Anadolu Agency, Selasa, 5 November 2024.

Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional dan berbagai resolusi sebelumnya. Dalam hal ini, Misi Palestina merujuk pada Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang diadopsi pada 18 September 2024.
Resolusi tersebut menyerukan pembatasan pengiriman senjata di wilayah-wilayah yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, jika terdapat dugaan kuat bahwa senjata-senjata tersebut mungkin digunakan di wilayah pendudukan Palestina.

Israel terus melakukan serangan besar-besaran di Gaza sejak serangan oleh kelompok pejuang Palestina Hamas pada bulan Oktober 2023, walau Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang meminta gencatan senjata segera.

Menurut otoritas kesehatan setempat, sekitar 43.300 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas dan lebih dari 102.260 lainnya mengalami luka-luka.

Selain itu, Israel juga menghadapi tuntutan kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga: Setidaknya 46 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Israel di RS Gaza


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Beirut: Lebanon berencana melayangkan sebuah pengaduan ke Dewan Keamanan (DK) PBB terkait penculikan warga negaranya oleh Israel.

Seorang warga negara Lebanon diculik pada Jumat lalu dalam operasi Angkatan Laut Israel yang diduga dilakukan di Batroun, sekitar 30 kilometer di utara Beirut.

Otoritas Lebanon mengatakan, korban penculikan adalah seorang kapten kapal. Mereka membantah bahwa ia adalah komandan Hizbullah.
Sebuah pernyataan dari kantor Perdana Menteri Najib Mikati mengatakan, perdana menteri memerintahkan Menteri Luar Negeri Abdullah Bouhabib untuk mengajukan pengaduan PBB atas penculikan tersebut.

“Perdana Menteri menghubungi Panglima Angkatan Darat Jenderal Joseph Aoun untuk diberi pengarahan tentang penyelidikan yang sedang berlangsung terkait keadaan kasus tersebut,” kata pernyataan itu, dilansir dari Anadolu Agency, Minggu, 3 Oktober 2024.

Mikati juga menghubungi komando misi penjaga perdamaian PBB (UNIFIL), yang mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan yang diperlukan dan berkoordinasi dengan tentara terkait masalah ini, pernyataan tersebut menambahkan.

Ia menekankan perlunya mempercepat penyelidikan untuk mengklarifikasi keadaan kasus ini dan menyelesaikan masalah dengan benar.

Israel telah meningkatkan operasi udaranya di Lebanon sejak akhir September terhadap apa yang diklaimnya sebagai target Hizbullah dalam eskalasi dari perang lintas batas selama setahun antara Israel dan Hizbullah sejak dimulainya serangan brutal Israel di Jalur Gaza.

Hampir 2.900 orang telah tewas dan lebih dari 13.000 orang terluka dalam serangan Israel sejak Oktober lalu, menurut otoritas kesehatan Lebanon.

Israel memperluas konflik dengan melancarkan serangan ke Lebanon selatan pada 1 Oktober.

Baca juga: Rentetan Serangan Israel Gempur Lebanon, 52 Orang Tewas 72 Terluka


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

PBB, investor.id – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan mengadakan pertemuan untuk membahas dugaan pengiriman pasukan Korea Utara (Korut) ke Rusia. Pembahasan ini atas permintaan pemerintah Ukraina.

Perwakilan Tetap Swiss untuk PBB mengatakan pertemuan itu akan berlangsung pada Rabu (30/10/2024) setelah pukul 15.00 sore waktu setempat (19:00 GMT). Adapun Swiss saat ini menjadi Ketua DK PBB.

"Ukraina meminta dengan dukungan AS, Prancis, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Slovenia, dan Malta," ucap Perwakilan Tetap Swiss, seperti dikutip Sputnik, Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy meminta diadakan pertemuan pada Kamis (31/10/2024) mengenai pengiriman senjata dari negara-negara Barat ke Ukraina. Pihaknya juga akan membahas konsekuensinya terhadap prospek penyelesaian damai krisis Ukraina.

Selama kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Pyongyang, Korut pada 18-19 Juni 2024, pemimpin Rusia dan Korut menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif yang baru.

Perjanjian itu menetapkan jika salah satu pihak menjadi sasaran serangan bersenjata oleh negara mana pun atau beberapa negara, dan berada dalam keadaan perang, pihak lainnya akan segera memberikan bantuan militer. Bantuan lainnya juga akan diberikan dengan segala cara yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB dan sesuai dengan undang-undang Rusia dan Korut.

Selain itu, menurut Pasal ke-8, para pihak membuat mekanisme untuk melakukan kegiatan bersama guna memperkuat kemampuan pertahanan mereka demi pencegahan perang, serta memastikan perdamaian dan keamanan regional dan internasional.

Sebelumnya, ketika ditanya apakah ia mengizinkan keterlibatan personel militer dari Korut dalam operasi militer khusus, Putin menyatakan Rusia tidak meminta siapa pun untuk ini dan tidak perlu pengerahan pasukan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menekankan interaksi antara Rusia dan Korut di bidang militer tidak melanggar norma hukum internasional.

Ia menyebut kehebohan di Korsel atas laporan dugaan pengiriman personel militer dari Korut ke Federasi Rusia sebagai berita palsu dan sensasi.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BEIRUT, investor.id – Pemerintah Lebanon secara resmi mengajukan keluhan resmi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) atas serangan terhadap misi pasukan perdamaian PBB di Lebanon UNIFIL. Mereka juga mengeluhkan soal berulangnya serangan Israel.

Utusan Lebanon untuk PBB di New York mengajukan keluhan kepada DK PBB dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres atas perintah Menteri Luar Negeri Abdullah Bou Habib, lapor pejabat kantor berita nasional Lebanon.

"(Serangan itu) preseden buruk dan pelanggaran nyata hukum internasional," kata utusan diplomatik Lebanon itu, seperti dikutip pada Selasa (15/10/2024). Pihaknya menilai serangan ini membahayakan misi PBB di Lebanon.

Otoritas Lebanon juga mendesak sikap tegas DK PBB atas serangan yang dinilai sebagai kejahatan perang. Lebanon meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggarannya untuk mencegah hal itu tidak terulang kembali.

Tank-tank Israel pada Minggu (13/10/2024) memaksa masuk ke salah satu lokasi UNIFIL. Ini adalah serangan terbaru dalam serangkaian pelanggaran dan serangan oleh militer Israel (IDF), yang melukai beberapa pasukan penjaga perdamaian.

Pekan lalu, empat penjaga perdamaian UNIFIL terluka akibat serangan Israel di pos mereka di Lebanon selatan.

UNIFIL dibentuk pada 1978 sebagai pasukan sementara untuk membantu memulihkan perdamaian di kawasan dan memastikan penarikan Israel dari Lebanon.

Israel melakukan serangan udara besar -besaran di Lebanon dengan dalih menargetkan Hizbullah sejak 23 September 2024, menewaskan sedikitnya 1.542 orang, melukai lebih dari 4.555 lainnya dan menggusur lebih dari 1,34 juta orang.

Serangan udara tersebut adalah eskalasi dari perang lintas batas selama setahun antara Israel dan Hizbullah sejak awal serangannya di Jalur Gaza, yang disebut pembalasan atas serangan Hamas.

Meskipun mendapat peringatan internasional bahwa Timur Tengah berada di ambang perang regional di tengah serangan tanpa henti Israel terhadap Gaza dan Lebanon, Israel tetap memperluas konflik dengan meluncurkan serangan darat ke Lebanon selatan pada 1 Oktober 2024.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

New York: Sesi darurat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan digelar Rabu ini, 2 Oktober 2024, untuk membahas ketegangan di Timur Tengah yang semakin memanas, khususnya antara Lebanon dan Israel.

Misi Tetap Swiss, yang hari ini resmi mengambil alih jabatan sebagai presiden DK PBB, mengumumkan bahwa sidang tersebut akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu New York, Amerika Serikat (AS).

Mengutip dari Anadolu Agency, sidang darurat ini diadakan atas permintaan Prancis dan akan dimulai dalam format terbuka, sebelum kemudian dilanjutkan sesi tertutup untuk konsultasi internal antara negara-negara anggota.
Sebelumnya, Dewan Keamanan juga mengadakan dua sesi serupa pada 20 dan 24 September untuk membahas situasi di Lebanon yang semakin memanas.

Ketegangan meningkat drastis setelah serangan Iran terhadap Israel pada Selasa malam, sebagai balasan atas pembunuhan dua pemimpin utama gerakan Hamas dan Hizbullah.

Israel melaporkan bahwa Iran telah meluncurkan sekitar 200 rudal, menyusul pembunuhan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, dan pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah.

Nasrallah menjadi target dalam serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut pada 27 September, sementara Haniyeh tewas dalam serangan saat melakukan kunjungan ke Teheran pada akhir Juli.

Dewan Keamanan PBB kini menghadapi tekanan besar untuk meredakan ketegangan yang bisa semakin memperburuk situasi keamanan di kawasan tersebut. (Angel Rinella)

Baca juga: Penembakan di Tel Aviv Tewaskan 6 Orang Sebelum Serangan Rudal Iran


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Hal itu diumumkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika menyampaikan pidato terakhirnya dalam Sesi Debat Umum Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (28/9).

“Pencalonan ini mencerminkan komitmen mendalam kami untuk berkontribusi atas perdamaian dan keamanan dunia,” kata Retno.

Indonesia telah empat kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, pertama pada 1973-1974, kemudian 1995-1996, 2007-2008, dan terakhir 2019-2020. Retno mengatakan, kepemimpinan global tidak diwariskan dan tidak muncul begitu saja.

Dengan demikian, kepemimpinan itu harus dicapai melalui upaya bersama secara kolektif. Upaya tersebut sejalan dengan intisari kebijakan luar negeri Indonesia, yakni perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan.

Indonesia sering mengkritisi kepemimpinan Dewan Keamanan saat ini, mengingat banyak isu global yang gagal diselesaikan. Sebut saja isu besar konflik di Palestina. Sebelumnya dalam forum berbeda, Retno mempertanyakan soal kepemimpinan Dewan Keamanan untuk mencipta perdamaian.

“Reformasi Dewan Keamanan menjadi hal yang amat perlu demi menjamin adanya kepemimpinan untuk perdamaian,” ujar Retno.

Dua cara yang harus dilakukan dalam reformasi ini: mekanisme pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan menampung lebih banyak suara dari masyarakat dunia—bukan hanya segelintir negara.

New York: Kritik keras dilayangkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada para Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dinilai kurang berbuat banyak dalam menghentikan kekejaman Israel di wilayah Palestina.

Menlu Retno mendesak DK PBB untuk segera mengambil tindakan konkret dan menghentikan Israel yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional.

Desakan tersebut disampaikan Menlu Retno dalam sesi General Debate di Sidang Majelis Umum ke-79 PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, 28 September 2024.
“Mandat Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian, bukan memelihara dan memperpanjang perang, atau bahkan lebih buruk lagi, mendukung pelaku kekejaman,” ucap Menlu Retno dalam pidato yang ditayangkan di webtv.un.

“Tidak mengambil tindakan dapat diartikan sebagai keterlibatan,” sambungnya.

Solusi Dua Negara

Menlu Retno juga mengatakan bahwa mayoritas anggota PBB sangat mendukung Solusi Dua Negara untuk mengakhiri perang berkepanjangan antara Israel dan Palestina.

Mengakui kedaulatan Palestina disebut Menlu Retno sebagai hal yang harus dilakukan saat ini, “untuk memberi Palestina kedudukan yang sama di panggung dunia dan untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan kekejaman mereka.”

“Oleh karena itu, saya mendesak negara-negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk melakukannya sekarang,” tegas Menlu Retno, mengulangi seruannya yang disampaikan di beberapa kesempatan.

“Jika setiap dari kita melakukannya, pasti akan memberikan dampak,” lanjutnya.

“Pengakuan Palestina saat ini adalah investasi yang akan menghasilkan dunia yang lebih damai, adil dan manusiawi di masa mendatang,” pungkas Menlu Retno.

Baca juga: OKI Didorong Tingkatkan Jumlah Negara yang Mengakui Palestina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB bertema “Leadership for Peace: United in Respect of the UN Charter, In Search of a Secure Future", Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi, menyerukan pentingnya kepemimpinan global untuk mencapai perdamaian, terutama dalam konflik yang berkepanjangan seperti di Palestina.

Dalam pidatonya, Menlu Retno menyampaikan keprihatinannya bahwa perdamaian masih belum ditemukan bagi rakyat Palestina. Ia menyoroti penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, dengan 41.000 orang terbunuh, jutaan orang terpaksa mengungsi, dan akses untuk bantuan kemanusiaan yang tertutup sepenuhnya.

"Ketika kemanusiaan kita yang paling mendasar dipertanyakan, ini adalah gejala dari kegagalan kepemimpinan untuk perdamaian," ujar Menlu Retno, dikutip dari situs Kemlu.go.id, Kamis 26 September 2024.
Menlu Retno menegaskan bahwa tidak akan ada perdamaian jika tidak ada penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Ia mengingatkan bahwa saat ini, dunia tengah menyaksikan potensi perang besar di Lebanon, di tengah keberadaan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL.

Dalam konteks ini, Menlu Retno menekankan pentingnya memulihkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap Dewan Keamanan PBB. Reformasi Dewan Keamanan dianggap sebagai hal yang mendesak untuk memastikan kepemimpinan yang lebih efektif dalam menjaga perdamaian.

Menlu Retno menggarisbawahi dua poin penting dalam pidatonya:

Pertama, pentingnya kepemimpinan yang demokratis untuk mencapai perdamaian.

“Tidak ada yang lebih mendesak saat ini daripada penciptaan perdamaian di Gaza,” tegas Menlu Retno.

Menlu Retno menggarisbawahi pentingnya mencegah semakin memburuknya eskalasi konflik di kawasan, seperti yang saat ini terjadi di Lebanon. Oleh karenanya, diperlukan mekanisme pengambilan keputusan DK PBB yang lebih demokratis agar DK PBB dapat bertindak secara efektif guna merespons ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Kedua, perlunya inklusivitas dan sinergi dalam pengambilan keputusan guna mencapai perdamaian.

DK PBB harus mendorong penguatan kerja sama yang inklusif dengan badan PBB lainnya dan organisasi kawasan. Hal ini penting untuk memastikan keterwakilan kawasan serta negara-negara berkembang dalam berkontribusi bagi upaya perdamaian.

"Tanpa inklusivitas, perdamaian tidak akan pernah tercapai secara menyeluruh," tegas Menlu Retno.

Sebagai penutup, Menlu Retno mengajak Dewan Keamanan untuk tidak perlu mencari jauh-jauh dalam mengejar masa depan yang aman.

"Kita bisa mulai dari sini dan sekarang, dengan perdamaian untuk rakyat Palestina," ungkap Menlu Retno.

Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB ini merupakan salah satu pertemuan utama Presidensi Slovenia di DK PBB bulan September 2024.

Pada awal pertemuan, DK PBB telah mengadopsi Presidential Statement yang menegaskan komitmen DK PBB untuk mengedepankan multilateralisme dan peran PBB, serta pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam upaya bina damai.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dinilai sudah semakin tidak bisa menjalankan fungsi semestinya dan hanya digunakan sebagai alat oleh negara-negara berkekuatan besar. Karenanya, banyak pihak yang menghendaki agar DK PBB segera direformasi.

Hak veto yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap membuat DK PBB seolah hanya digunakan sebagai alat. Contoh nyata dari ini adalah mengenai bagaimana DK PBB menghabiskan waktu lebih dari 7 bulan untuk mengeluarkan resolusi gencatan senjata di Gaza, namun hingga 11 bulan perang berlalu, masih belum ada titik terangnya.

Mantan menteri luar negeri RI Marty Natalegawa mengatakan, begitu banyak momen yang dilewati, dan upaya mereformasi DK PBB belum juga berbuah hasil.

“Menurut saya, (reformasi DK PBB) itu harus terus dilancarkan dan diupayakan terus-menerus,” kata Marty dalam Global Town Hall 2024, Sabtu, 7 September 2024.

“Namun, pertama-tama, saya yakin Anda harus menggarisbawahi fakta bahwa multilateralisme adalah sebuah perspektif, sebuah pola pikir,” ucap Marty.

Hal ini dapat diintegrasikan ke tipe kepemimpinan, yang mengakui bahwa tujuan nasional pun hanya dapat dicapai di tingkat multilateral, sebut Marty.

“Kita perlu benar-benar menanamkan dan mendorong perspektif semacam itu,” imbuh Marty.

Ia menambahkan bahwa sampai pada titik di mana perubahan itu permanen dan kekuasaan itu dinamis, maka perlu mempromosikan gagasan kerja sama multilateral yang memiliki kapasitas adaptif otomatis, daripada sekadar membekukan kerangka konstelasi momen tertentu.

Karena hampir seketika, konstelasi itu akan menjadi usang saat terjadi perubahan. Jadi ini tentang metode kerja, metode kerja yang lebih berbasis isu daripada lembaga itu sendiri.

Marty mengakui, ada rasa putus asa antara apa yang terjadi di dunia dan kapasitas PBB, khususnya kapasitas Dewan Keamanan untuk menanggapi.

“Mereka sangat aktif dan sangat vokal dalam beberapa isu, tetapi tidak begitu dalam isu-isu lainnya. Jadi, akibatnya, ada kesenjangan kredibilitas,” pungkasnya.

Baca juga: Eks Menlu RI: Semua Negara Terpengaruh Geopolitik Tanpa Terkecuali

(WIL)

Jakarta: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sudah tidak terlalu relevan dalam menyikapi konflik global karena kerap ditunggangi kepentingan sejumlah negara tertentu. Demikian disampaikan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta dalam Global Town Hall 2024, Sabtu, 7 September 2024.

“Kita jelas menghadapi masa-masa yang rumit, berbahaya, luar biasa yang membutuhkan keberanian, keteguhan hati, keberanian untuk perdamaian, keberanian untuk mengubah pola pikir bahwa setiap perbedaan, setiap ketegangan, harus diselesaikan dengan ancaman penggunaan kekerasan, dengan pemerasan, atau lebih buruk lagi, kekerasan langsung,” kata Ramos Horta.

“Dewan Keamanan ini telah terbukti hampir tidak relevan, tidak relevan untuk mencegah konflik, untuk menengahi, menyelesaikan konflik ketika konflik itu terjadi,” sambungnya.

Berbagai kekerasaan terjadi saat ini, seperti di Myanmar, Ukraina dan yang menjadi perhatian dunia saat ini, Gaza. Kekerasan yang membuat korban warga sipil berjatuhan ini nyatanya, kata Ramos Horta, tidak bisa ditangani oleh DK PBB.

Menurutnya, situasi di Myanmar yang sudah terjadi tiga tahun, hanya dijadikan ‘isu basa-basi’ oleh organisasi multilateral.

“Namun, bukan hanya Myanmar, tetapi juga Gaza. Ketika di awal fase kekerasan di Gaza, di Tepi Barat, di Palestina, dalam konflik puluhan tahun, konflik Israel-Palestina, Israel-Arab, ada tuduhan bahwa beberapa anggota badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beroperasi di Gaza bersimpati atau terlibat aktif dengan Hamas. Tidak ada bukti yang pernah diajukan,” ucap Ramos Horta menyindir tuduhan tang dialamatkan ke beberapa badan PBB di Gaza.

“Semua donor Barat dari badan PBB yang mengurus ratusan ribu warga sipil di Gaza, segera, segera menjatuhkan sanksi pada PBB itu sendiri, pada badan tersebut, membatalkan semua yang telah mereka lakukan terkait dengan Israel, pemboman Gaza, sampai-sampai beberapa LSM internasional telah mengonfirmasi jumlah senjata yang dijatuhkan bom di Gaza lebih banyak daripada yang dijatuhkan bom di Dresden selama Perang Dunia II,” ceritanya.

Ia mengatakan, ini adalah aib PBB. “Saya minta maaf. Inilah akar dari aib PBB karena ketika kita kehilangan moralitas, ketika kita kehilangan kredibilitas karena standar ganda, kemunafikan yang kita praktikkan, kita menghancurkan sistem keamanan internasional kolektif,” tegas Ramos Horta.

Ia meminta maaf karena belum bisa berbuat banyak untuk masyarakat Myanmar. Ramos Horta mengaku merasa malu karena masih terbatas dalam bertindak.

“Saya belum dapat berbuat lebih banyak untuk anak-anak Palestina, ribuan anak-anak dan perempuan Palestina yang terkubur di bawah reruntuhan bom Israel, bom Amerika, senjata Barat. Semoga Tuhan menyelamatkan kita,” pungkasnya.

Baca juga: Masyarakat Sipil Kekuatan Paling Signifikan dalam Atasi Tantangan Global

(WIL)

Jakarta: Situasi di Timur Tengah terus memburuk, Tiongkok sangat prihatin terhadap kemungkinan ketidakstabilan lebih lanjut di Timur Tengah.

Dalam beberapa tahun terakhir, Timur Tengah telah menjadi fokus politik internasional. Struktur geopolitiknya yang rumit dan cadangan sumber daya yang kaya menjadikannya bagian penting dalam persaingan negara-negara besar. Baru-baru ini, pertemuan dan konfrontasi antara tiga kekuatan militer besar tiba-tiba meningkatkan ketegangan di kawasan ini. Pembahasan "perang akan segera terjadi" telah menarik perhatian di seluruh dunia.

Gerakan perjuangan Palestina (Hamas) menunjuk Yahya Sinwar sebagai pemimpin baru pada 7 Agustus lalu, menggantikan Ismail Haniyeh yang dibunuh di Teheran, ibu kota Iran. Di hari yang sama, Kepala Staf Umum Angkatan Pertahanan Israel, Hezi Halevi mengeluarkan "ancaman pembunuhan" terhadap Sinwar.
Mengingat fakta bahwa Iran, Hizbullah Lebanon, dan angkatan bersenjata regional lainnya dapat melancarkan tindakan pembalasan terhadap Israel kapan saja, maskapai penerbangan dari Inggris, Mesir, Amerika Serikat, dan negara-negara lain telah menyesuaikan rencana penerbangan mereka di wilayah tersebut untuk mengurangi risiko keamanan.

Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB Fu Cong mengatakan pada pertemuan publik darurat Dewan Keamanan mengenai situasi di Timur Tengah pada 31 Juli lalu bahwa Tiongkok dengan tegas menentang dan mengutuk keras pembunuhan tokoh Hamas di Teheran, ibu kota Iran.

Tiongkok sangat prihatin bahwa pembunuhan terhadap Haniyeh dapat menyebabkan ketidakstabilan regional. Insiden ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap upaya perdamaian dan pelanggaran prinsip dasar Piagam PBB yang menghormati kedaulatan dan integritas wilayah semua negara.

Fu Cong mengatakan konflik di Gaza telah berlangsung selama hampir 300 hari, menyebabkan lebih dari 40.000 warga Palestina meninggal dan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Lebih dari dua bulan telah berlalu sejak diadopsinya Resolusi 2735 Dewan Keamanan, namun negosiasi perjanjian gencatan senjata belum mencapai kemajuan. Pada saat yang sama, dampak konflik menyebar dengan cepat, dengan seringnya peringatan terjadi di Lebanon, Suriah, dan Laut Merah. Situasi di Timur Tengah telah menimbulkan kekhawatiran besar dari komunitas internasional.

Fu Cong menekankan bahwa dalam menghadapi situasi yang parah ini, pihak-pihak terkait harus mematuhi seruan komunitas internasional untuk gencatan senjata dan mengakhiri perang, menerapkan sepenuhnya resolusi Dewan Keamanan, secara aktif bekerja sama dan mendukung upaya mediasi internasional.

Tiongkok menegaskan, tindakan untuk memulihkan perdamaian dan ketenangan kawasan lebih baik, daripada bertindak sewenang-wenang, dan terus-menerus melakukan tindakan provokatif yang mendorong skala konflik terus meningkat.

Alasan memburuknya situasi di Timur Tengah adalah karena gencatan senjata dan penghentian pertempuran di Gaza belum terwujud. Tiongkok mendesak Israel untuk sepenuhnya menerapkan resolusi Dewan Keamanan, segera menghentikan semua operasi militer di Gaza, dan segera menghentikan hukuman terhadap rakyat Gaza. Negara-negara yang memiliki pengaruh penting harus meningkatkan tekanan dan persuasi terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan upaya tulus untuk meredam perang di Gaza.

Stabilitas dan perkembangan Timur Tengah berkaitan langsung dengan kepentingan nasional Tiongkok. Negeri Tirai Bambu terus memperdalam hubungan dengan negara-negara Timur Tengah melalui kerja sama ekonomi dan investasi. Khususnya dalam proyek investasi di negara-negara seperti Iran, investasi ini tidak hanya mendorong pembangunan ekonomi negara-negara Timur Tengah, namun juga memberikan dukungan kuat bagi inisiatif“Satu Sabuk Satu Jalan ( One Belt, One Road ) ”.

Di sisi lain, Tiongkok juga berpartisipasi aktif dalam urusan internasional di Timur Tengah untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan. Tiongkok menganut prinsip "non-intervensi" dalam urusan dalam negeri dan telah memainkan peran dalam meredakan ketegangan regional dan mendorong penyelesaian perselisihan.

Belum lama ini, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi sempat menelepon Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Aaty. Kedua belah pihak terutama bertukar pandangan mengenai situasi di Timur Tengah.

Mesir sangat menghargai peran penting Tiongkok dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah, berterima kasih kepada Tiongkok karena telah mendorong rekonsiliasi internal Palestina, dan berharap dapat mempertahankan kerja sama yang erat dengan Tiongkok untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Kedepannya, peran Tiongkok di Timur Tengah ini mungkin tidak hanya menantang pengaruh Amerika Serikat (AS), namun juga akan berdampak besar terhadap geopolitik global. Ketika pengaruh AS di Timur Tengah secara bertahap melemah, maka peran Tiongkok akan menjadi sangat penting.

(FJR)

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadakan pertemuan darurat setelah serangan udara menewaskan dua pejabat tinggi di Timur Tengah, salah satunya Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu (31/7/2024).

Selain Haniyeh, seorang komandan tinggi Hizbullah di Lebanon juga tewas oleh serangan Israel, dan memicu DK PBB untuk mencoba meredakan ketegangan yang meningkat.

"Berbagai serangan selama beberapa hari terakhir merupakan eskalasi yang serius dan berbahaya," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB Rosemary DiCarlo saat pertemuan dewan, dilansir Times of Israel, pada Kamis (1/8/2024).

Dia menyerukan upaya diplomatik untuk mengubah arah dan mencari jalan menuju perdamaian dan stabilitas regional.

DK PBB sejauh ini diragukan dunia internasional untuk bersatu dalam menyampaikan pesan bersama mengenai serangan udara tersebut, lantaran Amerika Serikat (AS) sekutu utama Israel, dan Rusia, keduanya adalah anggota dewan dengan hak veto.

Sementara, AS menyerukan tekanan pada Iran agar menghentikan peningkatan serangan dan konflik berkelanjutan dengan Israel di Timur Tengah.

Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood mendesak anggota dewan yang memiliki pengaruh terhadap Iran untuk meningkatkan tekanan ke negara itu guna hentikan eskalasi.

Kemudian, China, Rusia, Aljazair dan negara-negara lain mengutuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran tersebut.

Duta Besar Iran untuk PBB mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Haniyeh sebagai tindakan terorisme. AS, Inggris dan Prancis mengemukakan bahwa Iran selama ini mendukung aktor-aktor yang mengganggu stabilitas di kawasan tersebut.

Seperti diketahui, negara-negara DK PBB selama pertemuan darurat, menyerukan peningkatan upaya diplomatik untuk mencegah konflik Timur Tengah yang semakin meluas, pada Rabu (31/7/2024).