Mobil pikap hybrid BYD Shark makin dekat Indonesia. Mobil niaga ramah lingkungan itu baru saja diluncurkan di Kamboja. Kamboja menjadi negara Asia pertama yang resmi menjual BYD Shark setelah mobil ini terlebih dahulu dipasarkan di negara-negara Amerika Latin.

Mengutip website Carnewschina, BYD Shark dipasarkan di Kamboja dengan banderol mulai USD 56.700 atau setara Rp 894 jutaan. Di Kamboja, mobil ini dipasarkan dengan nama Shark 6. Setiap pembelian BYD Shark, ditawarkan dengan perawatan gratis 3 tahun (50 ribu km), pengisi daya 7 kW, dan garansi 8 tahun atau 160 ribu km.

Soal fitur, BYD Shark memiliki kemampuan VTOL (Vehicle to Load) Shark, sebuah fitur yang memungkinkan kendaraan untuk memberi daya pada perangkat eksternal. Fungsi ini dapat menyalurkan daya ke peralatan berkemah, sumber daya darurat, dan peralatan rumah tangga.

Mobil pikap listrik BYD Shark meluncur di Kamboja Foto: Carnewschina

Secara dimensi, BYD Shark memiliki panjang 5.457 mm, lebar 1.971 mm, tinggi 1.925 mm, serta jarak sumbu roda 3.260 mm. Truk pikap ini mampu menahan beban hingga 835 kg dan memiliki volume bak 1.450 liter. Shark memiliki kapasitas penarik hingga 2.500 kg (5.512 lb).

Shark menggunakan basis DMO milik BYD, yang juga digunakan oleh Fang Cheng Bao Bao 5 dan Bao 8 yang difokuskan pada medan off-road. Platform DMO mengutamakan efisiensi energi dan memungkinkan kemampuan off-road yang sesungguhnya dengan kemampuan menyesuaikan distribusi torsi antara bagian depan dan belakang.

BYD Shark dibekali mesin 1,5T dengan daya maksimum 170 kW. Motor depan memiliki daya 170 kW dan torsi puncak 310 Nm, dan motor belakang memiliki output 150 kW dan torsi 340 Nm. Output gabungan untuk sistem tersebut adalah 320 kW dan torsi 650 Nm.

Shark dilengkapi baterai blade lithium-iron fosfat 29,58 kWh, yang memberi jangkauan listrik murni sejauh 100 km menurut standar NEDC dan 840 km dengan baterai dan tangki penuh.

Selain Kamboja, BYD Shark juga akan dijual di Australia. Apakah mobil ini juga bakal dipasarkan di Indonesia?

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada 26 Oktober, BYD mengadakan acara peluncuran di Kamboja untuk memperkenalkan pickup listrik terbaru mereka, BYD Shark, yang secara lokal dikenal sebagai BYD Shark 6.

Mengutip carnewschina.com, kendaraan ini dijual mulai dari harga sekitar US$ 56.700, menjadikan Kamboja sebagai pasar Asia pertama di mana BYD Shark resmi tersedia.

Ekspansi Global: Dari Meksiko ke Asia dan Pasar Lainnya

Model hybrid ini pertama kali debut di Meksiko pada Mei lalu dan kini hadir di pasar-pasar seperti Brasil, Meksiko, dan Panama, serta direncanakan akan segera diluncurkan di Australia pada 29 Oktober.

Uniknya, model ini belum dipasarkan di dalam negeri BYD, yakni China, kemungkinan besar karena berbagai peraturan yang membatasi penggunaan pickup di kota-kota besar.

Kemitraan dengan Harmony Auto dan Penawaran Eksklusif

BYD bekerja sama dengan Harmony Auto, distributor eksklusif kendaraan BYD di Kamboja, untuk menawarkan sejumlah insentif menarik bagi pelanggan. Setiap pembelian dengan deposit sebesar US$ 1.000 akan mendapatkan keuntungan berupa:

• Kartu bensin senilai US$500
• Perawatan gratis selama 3 tahun atau 50.000 km
• Charger 7 kW
• Garansi 8 tahun atau 160.000 km

Fitur Utama: Kapabilitas VTOL dan Platform DMO

BYD Shark dilengkapi dengan fitur VTOL (Vehicle to Load) yang memungkinkan kendaraan ini menjadi sumber daya listrik untuk peralatan eksternal.

Fitur ini sangat berguna untuk kebutuhan darurat, peralatan camping, atau bahkan peralatan rumah tangga.

Ini memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi pengguna yang sering berada di luar ruangan.

Pickup ini menggunakan platform DMO BYD, yang juga dipakai oleh model off-road seperti Fang Cheng Bao Bao 5 dan Bao 8.

Platform ini dirancang untuk efisiensi energi tinggi dan kemampuan off-road, termasuk kemampuan untuk menyesuaikan distribusi torsi antara roda depan dan belakang.

Spesifikasi Teknis BYD Shark

BYD Shark menawarkan dimensi dan kapasitas yang cukup besar serta performa yang kuat, sesuai kebutuhan pasar untuk kendaraan pickup hybrid. Berikut adalah rincian spesifikasinya:

• Dimensi: 5457 mm (panjang) / 1971 mm (lebar) / 1925 mm (tinggi), dengan jarak sumbu roda 3260 mm
• Kapasitas Muatan: Hingga 835 kg
• Volume Bak Belakang: 1.450 liter (51.2 kaki kubik)
• Kapasitas Tarik: 2.500 kg (5.512 lb)

Dari sisi mesin, BYD Shark dilengkapi dengan mesin 1.5T yang menghasilkan tenaga maksimal 170 kW.

Motor depan memiliki daya 170 kW dan torsi puncak 310 Nm, sementara motor belakang menghasilkan daya 150 kW dan torsi 340 Nm, dengan total daya sistem sebesar 320 kW dan torsi gabungan 650 Nm.

Dengan baterai Blade Lithium Iron Phosphate berkapasitas 29,58 kWh, Shark mampu menempuh 100 km dalam mode listrik penuh (menurut standar NEDC) dan jarak total 840 km dengan baterai dan tangki bahan bakar penuh.

Persaingan di Pasar Global dan Rencana Masa Depan

Hadirnya BYD Shark di Kamboja sebagai pasar Asia pertama mencerminkan strategi ekspansi global BYD yang agresif.

Peluncuran di Australia mendatang semakin mempertegas komitmen BYD dalam menghadirkan inovasi kendaraan listrik yang ramah lingkungan di berbagai belahan dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) menilai aturan mengenai skema pungut salur dana kompensasi domestic market obligation (DMO) batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP) perlu segera diterbitkan.

Ketua IMEF Singgih Widagdo menyebut bahwa skema MIP satu-satunya pilihan regulasi yang tepat dalam menjaga keandalan pasokan batu bara DMO di tengah kondisi disparitas harga batu bara saat ini.

“MIP menjadi pilihan tepat mengingat tidak menganggu APBN, tidak mengganggu keuangan PLN, BPP [biaya pokok penyediaan listrik] tidak naik sehingga daya beli bisa terkendali dan berkeadilan,” kata Singgih saat dihubungi, Kamis (3/10/2024).

Dengan urgensi tersebut, Singgih menilai semestinya aturan setingkat Peraturan Presiden terkait pungut salur lewat MIP sudah rampung sebelum pelantikan presiden yang baru mengingat pembahasan MIP telah berlangsung selama hampir 2 tahun.

“Jika MIP sampai terlambat, dan agar kebijakan DMO tidak bias, maka DMO smelter harus dikeluarkan dari DMO. Ini mengingat harga DMO batu bara smelter mengikuti harga internasional sehingga dipastikan pelaku usaha meletakkan DMO smelter menjadi pilihan pertama,” ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, skema pungut salur dana kompensasibatu bara lewat format MIP telah memasuki tahap akhir.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, skema tersebut sudah disetujui semua pihak.

“Menurut saya sudah dekat ya [penerapan MIP], karena sudah diparaf semua pihak,” kata Dadan saat di Kementerian ESDM dikutip, Minggu (28/7/2024).

Dalam menjalankan skema tersebut, Kementerian ESDM telah menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Dalam pelaksanaan skema pungut salur DKB ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola DKB.

Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan.

Adapun, sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) menilai aturan mengenai skema pungut salur dana kompensasi domestic market obligation (DMO) batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP) perlu segera diterbitkan.

Ketua IMEF Singgih Widagdo menyebut bahwa skema MIP satu-satunya pilihan regulasi yang tepat dalam menjaga keandalan pasokan batu bara DMO di tengah kondisi disparitas harga batu bara saat ini.

“MIP menjadi pilihan tepat mengingat tidak menganggu APBN, tidak mengganggu keuangan PLN, BPP [biaya pokok penyediaan listrik] tidak naik sehingga daya beli bisa terkendali dan berkeadilan,” kata Singgih saat dihubungi, Kamis (3/10/2024).

Dengan urgensi tersebut, Singgih menilai semestinya aturan setingkat Peraturan Presiden terkait pungut salur lewat MIP sudah rampung sebelum pelantikan presiden yang baru mengingat pembahasan MIP telah berlangsung selama hampir 2 tahun.

“Jika MIP sampai terlambat, dan agar kebijakan DMO tidak bias, maka DMO smelter harus dikeluarkan dari DMO. Ini mengingat harga DMO batu bara smelter mengikuti harga internasional sehingga dipastikan pelaku usaha meletakkan DMO smelter menjadi pilihan pertama,” ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, skema pungut salur dana kompensasibatu bara lewat format MIP telah memasuki tahap akhir.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, skema tersebut sudah disetujui semua pihak.

“Menurut saya sudah dekat ya [penerapan MIP], karena sudah diparaf semua pihak,” kata Dadan saat di Kementerian ESDM dikutip, Minggu (28/7/2024).

Dalam menjalankan skema tersebut, Kementerian ESDM telah menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Dalam pelaksanaan skema pungut salur DKB ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola DKB.

Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan.

Adapun, sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) optimistis penerapan skema pungut salur dana kompensasi batu bara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perseroan.

Corporate Secretary Bukit Asam Niko Chandra mengatakan pihaknya mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan batu bara dalam negeri.

"PTBA mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan batu bara di dalam negeri," ujar Niko, Kamis (26/9/2024).

Dia melanjutkan, PTBA berharap agar Peraturan Presiden terkait skema MIP dapat segera disahkan.

"Kami harap MIP akan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan PTBA," ucap Niko.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara (DKB) untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Dalam pelaksanaan skema pungut salur DKB ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola DKB.

Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ada 66 perusahaan yang tengah melakukan pengajuan izin pemanfaatan pasir laut hasil sedimentasi yang dapat diekspor. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut.

Staf Khusus MKP Doni Ismanto mengatakan saat ini terdapat 66 perusahaan yang sudah dilakukan verifikasi dan evaluasi. Meski begitu, perusahaan tersebut harus memenuhi persyaratan. Apabila tidak dapat dipenuhi, Doni menyebut pihaknya tidak akan mengeluarkan izin.

"Perusahaan tersebut juga harus memastikan memenuhi persyaratan yang tercantum di PP 26/2023 dan Permen KP 33/2023. Apabila dari 66 persyaratan tidak dapat dipenuhi maka perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan izin," kata Doni kepada detikcom, Jumat (20/9/2024).

Doni menjelaskan perusahaan yang ingin mengajukan izin harus berbadan hukum Indonesia. Hal ini tertuang tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Di pasal 27 permen 33 disebut hrs PT yg didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Dari 66 pelaku yang mengajukan izin semuanya berbadan hukum Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Doni menjelaskan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mengajukan izin. Adapun ketentuannya, di antaranya, setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut harus memenuhi kebutuhan dalam negeri atau DMO, pelaku usaha yang memperoleh persetujuan Izin Pemanfaatan Pasir Laut wajib melakukan pembayaran tahap awal sebesar 5% dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan volume pasir laut yang akan dimanfaatkan sebagaimana tagihan PNBP yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Apabila tagihan 5% PNBP tidak dibayarkan dalam waktu yang ditentukan maka persetujuan Izin Pemanfaatan Pasir Laut dinyatakan batal. Selain itu, setiap pelaku usaha yang memperoleh Izin Pemanfaatan Pasir Laut harus menyelesaikan perizinan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan.

Saat ini sedang disiapkan permen/aturan utk membagi kebutuhan dari calon pemilik ijin Doni menegaskan kebutuhan dalam negeri tinggi untuk reklamasi, pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, pembangunan bandara dan pelabuhan, hingga merehabilitasi pantai yang hilang.

"Sesuai PP, DMO harus terpenuhi (sebelum ekspor)," tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara MKP Wahyu Muryadi menegaskan sebanyak 66 perusahaan itu masih harus diverifikasi kembali, seperti kapal yang digunakan, calon pembeli, termasuk teknologi yang digunakan nanti.

"Jadi, semuanya dicek. Mereka sudah punya kapal belum, kapalnya kayak apa. Kalau memang kapalnya sewa, mana buktinya, kontraknya, termasuk teknologi yang digunakan di kapal itu. Apakah sudah canggih dalam artian kalau melakukan pembersihan sedimen, jangan sampai malah merusak lingkungan," kata Wahyu kepada detikcom.

Dia menekankan nantinya pihaknya juga terus mengawasi perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin. Bahkan pihaknya juga akan menerjunkan tim saat pelaku usaha melakukan pembersihan sedimentasi laut.

"Nah nanti ada pengawasan dari KKP, ditempatkan orang-orang, tim untuk ikut masuk ke kapal yang kemudian melakukan pembersihan itu. Kemudian ada kapal patrol dari KKP, dari Bakamla. Teknologi satelit juga akan melihat pergerakan kapal-kapal itu. Ini semua dipantau, untuk memastikan tidak boleh terjadi pengrusakan lingkungan," terangnya.

JAKARTA, investor.id – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengumumkan kepemilikan atas cadangan batubara yang melimpah, mencapai 2,4 miliar ton. Cadangan tersebut tersebar di wilayah operasi anak usahanya, PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang menyumbang sebanyak 721 juta ton, dan PT Arutmin Indonesia dengan 327 juta ton.

Selain itu, BUMI juga memiliki aset di Pendopo, Sumatera Selatan, dengan cadangan sekitar 1,3 miliar ton batubara. Dengan jumlah tersebut, BUMI optimistis dapat terus memproduksi batubara hingga 30 tahun ke depan dengan target produksi tahunan sebesar 80 juta ton.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI, Dileep Srivastava, menyatakan potensi sumber daya batubara BUMI saat ini mencapai 6,81 miliar ton.

"Kami akan memaksimalkan cadangan ini untuk mendukung pendapatan dan laba bersih jangka panjang," jelas dia dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (5/9/2024).

BUMI juga berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pasokan domestik atau domestic market obligation (DMO) yang ditetapkan pemerintah, dengan kontribusi DMO mencapai 25% dari produksi nasional.

Meskipun produksi batubara meningkat sebesar 7% pada semester I-2024 menjadi 37,7 juta ton, pendapatan BUMI justru turun 13% secara tahunan (year-on-year) menjadi USD 2,89 miliar. Penurunan pendapatan ini diduga akibat tekanan harga batubara global. Namun, laba sebelum pajak tercatat sebesar USD 141 juta, dengan pendapatan konsolidasi dari KPC dan Arutmin mencapai US$ 2,89 miliar.

BUMI terus berupaya mengoptimalkan efisiensi operasional dengan mengadopsi teknologi digital dan strategi pengurangan biaya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan laba bersih perusahaan di masa mendatang, meski tantangan harga global masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

Founder Stocknow.id, Hendra Wardana, menyatakan bahwa dengan cadangan sebesar 2,4 miliar ton, BUMI memiliki potensi untuk terus beroperasi secara stabil selama tiga dekade mendatang. "Potensi sumber daya yang mencapai 6,81 miliar ton memberikan landasan yang kuat untuk keberlanjutan operasional jangka panjang," jelas Hendra.

Dari perspektif teknikal, saham BUMI menunjukkan sinyal positif. Jika harga saham mampu menembus level resistance di Rp 101, terdapat peluang kenaikan lebih lanjut hingga target Rp 102. Breakout ini diprediksi dapat memberikan potensi keuntungan yang menarik dalam jangka pendek, terlebih dengan cadangan yang besar serta proyeksi kenaikan harga batubara di masa depan.

Senior Investment Information dari Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, turut menambahkan bahwa saham BUMI menarik untuk dipegang dengan target harga Rp 107. "Dengan cadangan batubara yang signifikan, BUMI masih memiliki potensi pertumbuhan yang kuat dalam hal laba dan kinerja operasional," ujarnya.

Dengan cadangan melimpah dan strategi efisiensi yang terus dikembangkan, saham BUMI Resources diperkirakan tetap menjadi pilihan menarik bagi investor yang ingin memanfaatkan peluang di sektor energi.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti dampak buruk dari kebijakan penghapusan minyak goreng curah dari aturan wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO).

Peneliti Indef, Dhenny Yuartha, menyebut kebijakan penghapusan minyak goreng curah dari DMO akan berdampak negatif bagi pedagang kecil di pasar tradisional. Sebab, pedagang bakal kehilangan pembeli lantaran adanya pergeseran konsumen ke minyak goreng kemasan atau MinyakKita.

“Nah, memang kita perlu juga melihat dampaknya terhadap masyarakat kelas menengah dan kelas bawah karena memang, di satu sisi pergeseran DMO minyak curah keminyak sawit kemasan memang akan menggeser konsumsi dari curah yang memang susah untuk dikontrol tadi ke minyak goreng kemasan sederhana,” ujar Dhenny dalam sesi wawancara dengan IDX Channel, Jumat (23/8/2024).

Aturan penghapusan minyak goreng curah dari skema DMO tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 tahun 2024.

Kendati aturan tersebut memberikan perlindungan terhadap konsumen karena ada kepastian kualitas produk, Dhenny menilai akan terjadi pergeseran konsumsi, sehingga kondisi itu berdampak terhadap pendapatan pedagang kaki lima.

“Cuma di satu sisi memang mayoritas konsumen itu, apalagi pedagang kecil, memang masih menggunakan curah, ini yang kemudian menjadi tantangan terbesar nantinya,” tuturnya.

Tak hanya itu, permintaan pemerintah agar masyarakat beralih ke minyak goreng kemasan yang diikuti oleh kenaikan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.700 dinilai memberatkan masyarakat kelas ekonomi menengah bawah.

“Karena memang pergeseran itu kan di satu sisi juga diikuti oleh kenaikan HIT untuk minyak curah,” kata dia.

“Artinya ketika bergeser mereka akan bergeser ke minyak kemasan, cuman di sisi lain minyak kemasan ini harganya juga meningkat gitu ya, akhirnya mereka juga akan terbesar lagi, mereka akan mencari celah, utamanya konsumen dan produsen kecil, untuk mencari celah ke pasar-pasar ataupun ke minyak goreng curah tadi,” ujarnya menambahkan.

(Febrina Ratna)

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menyebut penghapusandomestic market obligation(DMO) hanya akan menguntungkan produsen. Musababnya, mereka jadi memiliki kebebasan lebih dalam menentukan alokasi produksi antara pasar domestik dan ekspor.

“Ini juga ada potensi peningkatan keuntungan kalau harga ekspor lebih tinggi,” kata Eliza saat dihubungiTempo, Selasa, 20 Agustus 2024.

Namun bagi para pedagang kecil, Eliza mengatakan justru akan terkena dampak negatif. Dia menyebut penjual minyak goreng curah di pasar tradisional berpotensi kehilangan sebagian pendapatan mereka karena sulit memperoleh minyak goreng curah.

“Penghapusan DMO dan 'terpaksa' beralih ke MinyaKita merupakan perubahan signifikan dalam kebijakan minyak goreng yang memiliki dampak luas,” kata Eliza.

Dari persepsi konsumen, kebijakan ini juga berpotensi merugikan. Eliza mengakui masyarakat dapat kualitas minyak goreng yang bagus karena ada standardisasi dari MinyaKita. Namun, kata dia, ada risiko besar terhadap daya beli masyarakat yang saat ini dalam alarm lampu kuning.

Eliza mengatakan, pemerintah perlu memantau implementasi kebijakan ini secara ketat dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi potensi dampak negatif. Dampak itu terutama bagi konsumen berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil dalam rantai pasokan minyak goreng.

“Sejauh ini kebijakan pemerintah cenderung keberpihakannya ke produsen,” kata Eliza.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas resmi menerbitkan aturan baru soal skema DMO minyak goreng rakyat. Lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024, pemerintah menghapus peredaran minyak goreng curah dan meminta masyarakat beralih ke minyak goreng kemasan atau MinyaKita.

Zulhas juga resmi menetapkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.700. Dia mengklaim, kenaikan HET MinyaKita telah mempertimbangkan perkembangkan harga bahan baku dan keberterimaan masyarakat.

Dia juga mengklaim telah mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan produsen minyak goreng dan daya beli masyarakat. "Kami sudah melakukan kajian,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, 19 Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan, kenaikan harga MinyaKita dipengaruhi penurunan permintaan dunia terhadap minyak sawit mentah (CPO).

Karena permintaan dunia turun, Moga menjelaskan hak ekspor yang diterbitkan pemerintah bagi para pelaku usaha menjadi berkurang. "Tidak ada lagi pengajuan untuk hak ekspor dari pelaku usaha,” kata Moga di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2024.

Untuk menstimulasi para pelaku usaha agar dapat mengalihkan pasar CPO dan minyak gorengnya dari luar negeri ke dalam negeri, Moga mengatakan pemerintah memutuskan menaikkan HET MinyaKita. “Itulah tujuan utama dilakukan kenaikan HET ini sehingga kebutuhan pasokan dapat terjangkau di masyarakat,” kata Moga.

Permendag Nomor 18 Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari regulasi minyak goreng sebelumnya yaitu Permendag Nomor 49 Tahun 2022. Selain perubahan pengaturan bentuk DMO menjadi hanya MinyaKita, pemerintah menambahkan ukuran kemasan 500 mililiter—melengkapi ukuran 1 liter, 2 liter, dan 5 liter yang sebelumnya telah beredar di masyarakat.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritik keputusan pemerintah menghapus domestic market obligation (DMO) minyak goreng curah dan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita. Harga minyak goreng rakyat itu resmi naik dari Rp14.000 menjadi Rp15.700.

“Ini namanya pemerintah menyerimpung masyarakat pengguna minyak goreng,” kata Tulus saat dihubungi Tempo, Selasa, 30 Agustus 2024.

Ketika pemerintah menghapus DMO minyak goreng curah, Tulus mengaku heran pada saat yang sama HET MinyaKita justru naik. Opsi kebijakan yang fair dan propublik, menurut dia, jika DMO minyak goreng curah, seharusnya pemerintah tak menaikkan HET MinyaKita.

Menurut Tulus, alih-alih memihak publik, dengan kebijakan ini pemerintah justru menguntungkan para pemilik modal. Mereka yang dimaksud Tulus yakni pemilik kebon sawit dan pabrik minyak sawit mentah (CPO). “Ini namanya pemerintah pro pemilik modal besar,” kata dia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas resmi menerbitkan aturan baru soal skema DMO minyak goreng rakyat. Lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024, pemerintah menghapus peredaran minyak goreng curah dan meminta masyarakat beralih ke minyak goreng kemasan atau MinyaKita.

Zulhas juga resmi menetapkan kenaikan HET MinyaKita dari Rp14.000 menjadi Rp15.700. Dia mengklaim, kenaikan HET MinyaKita telah mempertimbangkan perkembangkan harga bahan baku dan keberterimaan masyarakat.

Dia juga mengklaim telah mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan produsen minyak goreng dan daya beli masyarakat. "Kami sudah melakukan kajian,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, 19 Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan, kenaikan harga MinyaKita dipengaruhi penurunan permintaan dunia terhadap minyak sawit mentah (CPO).

Karena permintaan dunia turun, Moga menjelaskan hak ekspor yang diterbitkan pemerintah bagi para pelaku usaha menjadi berkurang. "Tidak ada lagi pengajuan untuk hak ekspor dari pelaku usaha,” kata Moga di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2024.

Untuk menstimulus para pelaku usaha agar dapat mengalihkan pasar CPO dan minyak gorengnya dari luar negeri ke dalam negeri, Moga mengatakan pemerintah memutuskan menaikkan HET MinyaKita. “Itulah tujuan utama dilakukan kenaikan HET ini sehingga kebutuhan pasokan dapat terjangkau di masyarakat,” kata Moga.

Permendag Nomor 18 Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari regulasi minyak goreng sebelumnya yaitu Permendag Nomor 49 Tahun 2022. Selain perubahan pengaturan bentuk DMO menjadi hanya MinyaKita, pemerintah menambahkan ukuran kemasan 500 mililiter—melengkapi ukuran 1 liter, 2 liter, dan 5 liter yang sebelumnya telah beredar di masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memberikan sanksi dalam bentuk pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha minyak goreng (migor) jika tak mengikuti kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang baru.

Adapun pemerintah melalui Kemendag baru menerbitkan Permendag Nomor 18 tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Beleid yang sudah berlaku tanggal 14 Agustus kemarin, mengatur skema DMO minyak goreng rakyat yang dulu berbentuk curah atau kemasan menjadi hanya dalam bentuk Minyakita.

Selain itu pelaku usaha eksportir produk turunan kelapa sawit yang membutuhkan Hak Ekspor perlu mendistribusikan minyak goreng dalam bentuk Minyakita. Hak Ekspor digunakan sebagai syarat penerbitan Persetujuan Ekspor.

Minyak goreng rakyat dapat diakui menjadi Hak Ekspor jika telah diterima di Distributor Pertama (D1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, atau diterima di Distributor Kedua (D2) atau pengecer apabila tidak melalui distributor BUMN Pangan yang dibuktikan dengan pelaporan di sistem teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH).

“Kita memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan dalam Permendag 18/2024 diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga penarikan produk Minyakita dari peredaran hingga rekomendasi pencabutan perizinan perusahaan sesuai taraf pelanggaran yang dilakukan,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dengan adanya beleid itu pun pemerintah menaikan Harga Eceren Tertinggi (HET) yang semula Rp 14.000 per liter menjadi Rp 15.700 per liter.

Walau demikian pelaku usaha masih dapat mendistribusikan DMO dalam dalam bentuk minyak kelapa sawit atau CPO dan minyak goreng curah serta mengedarkan Minyakita dengan kemasan yang mencantumkan HET yang lama paling lambat hingga 90 hari ke depan.

Selain itu, pelaku usaha yang masih mengedarkan Minyakita luar ketentuan DMO masih diperbolehkan hingga 30 hari untuk menghabiskan stok tersimpan.

“Pelaku usaha yang memproduksi Minyakitadi luar ketentuan DMO minyak goreng rakyat yang ukurannya 0,8 sampai 0,9 mililiter masih diperbolehkan hingga paling lambat 30 hari ke depan,” katanya.

Moga juga berharap agar produsen pengemas, distributor, dan pengecer minyak goreng serta eksportir produk turunan kelapa sawit agar dapat memahami dan mengimplementasikan ketentuan beleid tersebut.

“Kita juga meminta agar Satgas pangan dan pemerintah daerah agar dapat melakukan pemantauan dan pengawasan distribusi Minyakita pasca terbitnya Permendag nomor 18 tahun 2024,” katanya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Melalui aturan ini, Zulhas mengubah skema domestic market obligation (DMO) Minyak Goreng Rakyat (MGR) yang dulu disalurkan curah atau kemasan, kini menjadi Minyakita.

Aturan ini berlaku sejak 14 Agustus 2024, dan diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan pasokan Minyakita sebagai strategi dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng dan pengendalian inflasi.

"Melalui terbitnya Permendag 18 Tahun 2024, DMO Minyak Goreng Rakyat yang dulu berbentuk curah atau kemasan kini diubah menjadi hanya dalam bentuk MINYAKITA. Dengan demikian, pasokan MINYAKITA di masyarakat diharapkan dapat lebih meningkat," ujar Mendag Zulkifli Hasan, pada Jumat, (16/8), dkutip dari keterangan tertulis Sabtu (17/8/2024).

Lebih lanjut, dalam peraturan itu juga diatur soal eksportir produk turunan kelapa sawit yang membutuhkan Hak Ekspor harus terlebih dulu ikut mendistribusikan Minyak Goreng Rakyat (MGR) dalam bentuk Minyakita.

Dengan kata lain, mereka harus ikut mendistribusikan Minyakita terlebih dahulu sebelum bisa melakukan ekspor produk turunan sawit.

MGR dapat diakui menjadi Hak Ekspor jika telah diterima di Distributor Pertama (D1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, atau diterima di Distributor Kedua (D2) atau pengecer apabila tidak melalui distributor BUMN Pangan yang dibuktikan dengan pelaporan di sistem teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH).

"Target pasokan MINYAKITA per bulan diharapkan dapat terdistribusi sebanyak 250.000 ton kepada masyarakat," jelasnya.

Untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha melakukan penyesuaian dengan peraturan baru itu, Permendag 18 Tahun 2024 juga turut mengatur ketentuan peralihan. Dalam hal ini para pelaku usaha masih diperbolehkan untuk menjual minyak curah kemasan hingga 90 hari (3 bulan) ke depan.

"Pelaku usaha masih dapat mendistribusikan DMO dalam bentuk minyak kelapa sawit (CPO) dan minyak goreng curah, serta mengedarkan Minyakita dengan kemasan yang mencantumkan HET lama paling lambat hingga 90 hari ke depan," ucap Zulhas.

"Selain itu, pelaku usaha yang masih mengedarkan Minyakita di luar ketentuan DMO masih diperbolehkan hingga 30 hari untuk menghabiskan stok tersimpan," sambungnya.