Jakarta -

Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto berisikan 48 kementerian, jumlah yang sangat banyak bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Sejumlah pihak mengkhawatirkan akan terjadi peningkatan beban keuangan negara.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memastikan, jumlah kementerian yang membengkak ini tidak akan mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sudah kita hitung, semuanya bisa terserap," kata Anggito, kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, Anggito pun juga turut menyampaikan kesannya selama mengikuti retreat atau pembekalan kabinet selama 3 hari terakhir. Menurutnya, acara ini membantunya dan para jajaran Kabinet Merah Putih lainnya untuk saling bertukar pikiran.

"Yang paling berharga dari pertemuan ini, kita menjadi bounding. Kenal dengan seluruh anggota kabinet. Kita tukar-menukar pikiran, bagaimana untuk bisa melaksanakan program-program dari presiden," ujarnya.

Menurutnya, gelaran pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang ini merupakan cara pendisiplinan menggunakan cara militer atau military way, bukan militeristik.

"Artinya cara kita mendisiplinkan, bekerjasama, dan kita fokus pada pekerjaan. Tidak ada pamrih, tidak ada kepentingan-kepentingan, tidak ada benturan kepentingan. Kita semuanya bekerja untuk Merah Putih," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo membentuk kabinet baru yang berisikan 49 menteri. Jumlah ini belum ditambah dengan wakil menteri yang secara total menjadi 105 orang.

Angka ini tergolong sangat banyak jika dibandingkan kabinet sebelumnya. Belum lagi sejumlah nama utusan khusus dan badan baru yang diikutsertakan Prabowo dalam mendukung kabinet dengan nama Merah Putih ini.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya sempat merespons tentang komentar cabinet gemuk ini. Hashim menyebut masyarakat khawatir bahwa kabinet gemuk butuh anggaran besar dengan hasil yang sedikit.

Namun, Hashim menyebut Prabowo bakal melakukan evaluasi dalam 6 bulan ke depan bagi Menteri dan Wakil Menteri yang performanya kurang. Meski mengakui kabinet Prabowo gemuk, namun yang terpenting adalah hasil yang dikerjakan oleh kementerian tersebut.

"Ini agak gemuk memang, tapi yang penting outputnya apa. Kalau kabinet yang lebar, yang gemoy ini, kalau bisa outputnya luar biasa ya saya kira itu," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Sebelum resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih, Thomas Djiwandono sempat buka suara soal hal ini. Katanya, telah dipersiapkan untuk penganggaran KL baru tersebut. Hal ini sudah dicadangkan dalam APBN 2025 dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

"Dirjen anggaran dan saya sudah bertemu dengan Menteri PAN-RB untuk menampung anggaran-anggaran itu. Itu sudah dicadangkan, angkanya belum bisa dikasih tahu karena KL-nya belum ada. Sudah ada di pos BA BUN," kata Thomas, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, rencana penambahan KL ini telah dicermati dengan baik. Antisipasi pun juga telah dilakukan melalui APBN pos belanja Non-KL.

"Dinamika reorganisasi di kelembagaan mungkin nanti ada beberapa KL bertambah, kemudian dipisah, itu tentu kita cermati. Tapi itu sudah kita hitung memungkinkan ditampung di belanja non-KL tadi," kata Wahyu, dalam sesi terpisah.

Dengan demikian, pemerintah telah menyiapkan skema sehingga nantinya penambahan KL ini tidak akan membebani belanja APBN. Selaras dengan itu, target defisit dijaga tetap di 2,53%.

(shc/rrd)

Jakarta -

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengaku kerap mendapat dua komentar soal kabinet pemerintahan Prabowo. Salah satunya terkait kabinet Prabowo yang dianggap gemuk karena memiliki 48 Kementerian.

Hashim menyebut masyarakat khawatir bahwa kabinet gemuk butuh anggaran besar, namun hasilnya sedikit.

"Ada dua komentar ke saya dari masyarakat. Satu, kok jumlah menteri perempuan kok sedikit. Ini ada yang sampaikan. Kedua, kok bisa gemuk. Nanti takutnya high cost, little output," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Namun, Hashim menyebut Prabowo bakal melakukan evaluasi dalam 6 bulan ke depan bagi Menteri dan Wakil Menteri yang performanya kurang. Lebih rincinya, evaluasi akan dilakukan sekitar bulan Maret atau April tahun depan.

Meski mengakui kabinet Prabowo gemuk, namun yang terpenting adalah hasil yang dikerjakan oleh kementerian tersebut.

"Ini agak gemuk memang, tapi yang penting outputnya apa. Kalau kabinet yang lebar, yang gemoy ini, kalau bisa outputnya luar biasa ya saya kira itu," tuturnya.

Hashim juga berbicara cita-cita Prabowo mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu dipilih Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

"Maka Budiman Sudjatmiko diangkat jadi Kepala Badan Percepatan Kemiskinan. Itu berarti badan ini diberikan tugas jadi koordinator antara kementerian yang 48 itu. Ini agak gemuk memang, tapi yang penting outputnya apa," tutupnya.

Simak: Video Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Jakarta -

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Keduanya menggantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Pelantikan sekaligus pengucapan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden dilakukan Prabowo dan Gibran di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, hari ini Minggu (20/10/2024).

Berbagai visi dan misi Prabowo telah diungkapkan sejak masa kampanye hingga dirinya menjadi Presiden Terpilih. Dalam beberapa kesempatan di masa transisi lalu, Prabowo selalu lantang menyuarakan target dan program prioritasnya.

Salah satu target besarnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Misi itu selalu dia sampaikan di beberapa kesempatan atau acara.

Salah satunya saat Prabowo Subianto mewakili Presiden Joko Widodo dalam agenda Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 serta Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Nasional Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di Hotel St Regis, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan. Dia dengan percaya diri mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus 8%.

"Tadi Menko Perekonomian menyampaikan bahwa kita optimis kita bisa mencapai lebih dari 5% pertumbuhan. Kalau saya, lebih berani lagi. Kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis kita bisa mencapai 8% (pertumbuhan ekonomi)," kata dia.

Dia optimistis karena seiring dengan Indonesia yang memiliki banyak kekayaan dan potensi besar untuk maju.

"Tapi memang kita harus lebih efisien, kita harus kelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," ujar dia.

Kemudian, beberapa waktu lalu Prabowo Subianto juga menghadiri BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024). Pada pidatonya, dia mengaku sering diejek karena menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan.

Menteri Pertahanan era Jokowi itu pun meresponsnya dengan santai dan meminta semua pihak menunggu tanggal mainnya.

"Saya sering diejek, ya kan, Prabowo apa ini 8% pertumbuhan (ekonomi), kita dinyinyir, ya nggak apa-apa," kata Prabowo dalam acara

Prabowo mengaku belajar dari proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia Sukarno. "Beliau pernah mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kalau kau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang," tuturnya.

Dia optimistis dengan target pertumbuhan ekonomi 8%. Bahkan, ia menantang bagaimana jika realisasinya sampai 9%.

"Saya canangkan 8%, kalau nggak sampai 8% ya 7,5%, kalau nggak sampai 7,5% ya 7%. Kalau kita puas kita canangkan 6%, nanti 5,3% ya sudahlah," ucap Prabowo.

"Siapa tahu nanti tidak 8%, kalau 9% gimana? Lu nggak percaya kan? Benar nggak? Tunggu tanggal mainnya," tambahnya yang diiringi tepuk tangan peserta.

Langsung lanjut ke program makan gratis Prabowo & Gibran. Klik halaman berikutnya

Selain mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, Prabowo & Gibran juga menyiapkan program makan gratis. Program ini dijalankan membagikan makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting.

Pemerintah era Jokowi, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025 untuk membiayai program makan gratis tersebut.

Selain itu, Pemerintah telah membentuk Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program makan gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan program makan gratis menyasar 82,9 juta penerima selama lima tahun ke depan.

Dibutuhkan anggaran Rp 1,2 triliun per hari untuk Badan Gizi Nasional menjalankan program tersebut.

"Makan bergizi gratis yang kalau nanti dilaksanakan secara penuh totalnya akan mencapai 82,9 juta dan akan menghabiskan anggaran Rp 400 triliun (setahun). Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian Rp 1,2 triliun," kata Dadan dalam acara dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

"Ini adalah uang yang tidak sedikit, Rp 1,2 triliun setiap hari Badan Gizi akan keluarkan untuk investasi SDM masa depan dan 75% dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi," tambahnya.

Dadan menambahkan 85% dari anggaran itu akan digunakan untuk membeli produk pertanian dan bahan baku makanan setiap harinya. Dengan demikian akan mendorong perekonomian dalam negeri.

Jika program makan bergizi gratis sudah berjalan menyeluruh, akan ada 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia dengan target maksimal sampai 2027. Untuk 2025, minimal ada 5.000 satuan pelayanan yang sudah jalan dengan anggaran Rp 71 triliun.

(hns/hns)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah secara resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk sektor perumahan hingga Desember 2024.

Namun, Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai perpanjangan insentif ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

Direktur Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengungkapkan bahwa meski ada potongan PPN, hal tersebut tidak berdampak pada harga akhir rumah yang dibeli konsumen.

Ia menyebut pengembang melakukan penyesuaian harga meskipun ada insentif PPN, sehingga keuntungan lebih banyak dirasakan oleh pihak pengembang dibandingkan konsumen.

“Developer melakukan penyesuaian harga, jadi ini lebih menguntungkan pengembang perumahan,” ujar Bhima, Kamis (19/9).

Ia juga menekankan perlunya evaluasi terkait sasaran insentif ini, apakah benar-benar membantu masyarakat yang belum memiliki rumah atau hanya mendukung pengembang.

Bhima juga mengingatkan bahwa insentif PPN DTP berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan target rasio pajak yang lebih tinggi untuk menjaga ekonomi serta menutup defisit anggaran tanpa terlalu menggerus penerimaan pajak di tahun 2025.

Selain itu, Bhima menyoroti kenaikan harga bahan bangunan sebagai salah satu masalah utama di sektor perumahan, yang disebutnya mencapai sekitar 30%.

Ia menambahkan bahwa suku bunga juga menjadi faktor penting, dan mengusulkan subsidi bunga KPR sebagai alternatif kebijakan yang lebih efektif dibandingkan PPN DTP.

“Subsidi bunga untuk KPR bisa lebih efektif dibandingkan PPN DTP, terutama mengingat tantangan harga bahan bangunan dan tanah yang terus naik,” jelas Bhima, sembari menegaskan bahwa kebijakan PPN DTP perlu dievaluasi sebelum dilanjutkan lebih lama.

IDXChannel - Saat ini sektor pendidikan memang telah mendapatkan porsi 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai amanat Undang-Undang APBN.

Namun, dengan porsi sebesar itu, proses pengalokasian anggaran pendidikan selama ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Kami melihat permasalahannya ada karena perencanaan anggaran tidak menjadi acuan, pengalokasian anggaran pendidikan hanya sekadar memenuhi apa yang diamanatkan UU APBN. Jadi ada masalah dalam melihat kebutuhan di sektor pendidikan kita," ujar Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan resminya, Sabtu (7/9/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Lestari dalam sebuah diskusi terkait Kebijakan Anggaran Pendidikan, yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie, Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas Amich Alhumami dan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI Suharti.

Dalam diskusi tersebut juga terungkap bahwa selama ini amanat undang-undang mengalokasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik, di mana alokasi anggaran yang ada seringkali tidak tepat sasaran.

Karenanya, Lestari meminta agar upaya pengawasan realisasi anggaran pendidikan harus konsisten dilakukan, dari level tertinggi sampai di tingkat terbawah.

"Sehingga efektivitas pemanfaatan anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan dengan baik. Karena kita bisa lihat bahwa kerap kali praktik pemanfaatan anggaran pendidikan di berbagai daerah tidak tepat sasaran," ujar Lestari.

Dengan fakta tersebut, Lestari pun menegaskan bahwa distribusi anggaran pendidikan di daerah-daerah juga harus benar-benar diawasi, agar sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.

Lestari berharap pengawasan atas setiap pengalokasian anggaran dapat menjadi perhatian semua pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi setiap anak bangsa.

(taufan sukma)

IDXChannel - Proses perencanaan anggaran pendidikan dinilai perlu segera dievaluasi agar dapat memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan di sektor tersebut.

Pasalnya, proses pengalokasian anggaran pendidikan selama ini lebih sebatas untuk memenuhi amanat Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN), tanpa dikaitkan dengan kebutuhan di lapangan.

"Kami melihat permasalahannya ada karena perencanaan anggaran tidak menjadi acuan, pengalokasian anggaran pendidikan hanya sekadar memenuhi apa yang diamanatkan UU APBN. Jadi ada masalah dalam melihat kebutuhan di sektor pendidikan kita," ujar Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan resminya, Sabtu (7/9/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Lestari dalam sebuah diskusi terkait Kebijakan Anggaran Pendidikan, yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie, Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas Amich Alhumami dan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI Suharti.

Dalam diskusi tersebut juga terungkap bahwa selama ini amanat undang-undang mengalokasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik, di mana alokasi anggaran yang ada seringkali tidak tepat sasaran.

Karenanya, Lestari meminta agar upaya pengawasan realisasi anggaran pendidikan harus konsisten dilakukan, dari level tertinggi sampai di tingkat terbawah.

"Sehingga efektivitas pemanfaatan anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan dengan baik. Karena kita bisa lihat bahwa kerap kali praktik pemanfaatan anggaran pendidikan di berbagai daerah tidak tepat sasaran," ujar Lestari.

Dengan fakta tersebut, Lestari pun menegaskan bahwa distribusi anggaran pendidikan di daerah-daerah juga harus benar-benar diawasi, agar sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.

Lestari berharap pengawasan atas setiap pengalokasian anggaran dapat menjadi perhatian semua pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi setiap anak bangsa.

(taufan sukma)

Jakarta -

Para masa aksi dari unsur driver ojek online (ojol) berkumpul di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Mereka menyuarakan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi tarif ojol.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, terlihat mobil orasi mulai datang ke lokasi demo sekitar jam 14.00 WIB. Diperkirakan ada lebih dari 1.000 massa aksi yang hadir, yang berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek. Ojol yang hadir pun berasal dari berbagai perusahaan, mulai dari Gojek, Grab, Maxim, hingga Shopee.

Ketua Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional Mohamad Rahman Tohir mengatakan, pihaknya merasa keberatan dengan beban tarif yang ditetapkan operator. Pihaknya berharap agar pemerintah bisa turut andil dalam persoalan tersebut lewat Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial.

"Ada 6 poin tuntutan saya lupa, intinya kami menuntut revisi Permen Kominfo 1/2012," kata Rahman, dalam pernyataannya saat aksi demonstrasi di lokasi, Kamis (29/8/2024).

Rahman menjelaskan, dalam pasal 1 ayat 5 Permenkominfo, itu pemerintah tidak ikut menetapkan tarif layanan pos komersial. Artinya mengenai tarif diserahkan kepada pasar, kepada masing-masing perusahaan.

"Pemerintah tidak menetapkan harga tentang tarif layanan pos komersial. Dampaknya seperti teman-teman rasakan antar aplikasi bersaing masalah harga, jadi ada persaingan yang tidak sehat, yang merugikan mitra. Ini yang kita tuntut," ujarnya.

Terkait tarif ini, salah satu keluhan driver ialah tentang persaingan antar operator yang berimbas pada penetapan tarif itu sendiri. Menurutnya, kondisi tersebut tidaklah sehat. Untuk besaran persentasenya sendiri, ojol dibebankan potongan tarif sebesar 30% untuk aplikator.

Rahman mengatakan, pihaknya belum melangsungkan audiensi dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) maupun operator seperti Gojek dam Grab. Negosiasi pun akan segera dilakukan bersama pihak Kominfo. berharap, agar ditemukan solusi terbaik menyangkut persoalan tarif ini.

"Mudah-mudahan hari ini diterima (negosiator). Spontan ini, sepertinya ini sudah dijanjikan ada pertemuan dengan Kominfo," ujar dia.

Selain keterlibatan pemerintah, ia juga berharap agar driver ojol juga ikut serta dilibatkan dalam penetapan tarif sehingga muncul keadilan. Harapannya, tarif bisa kembali ke masa-masa lalu.

"Minimal kembali ke masa lalu. Berkisaran di atas Rp 10 ribu per jarak tertentu. Jarak terdekat 0-4 km," kata Rahman.

Simak Video: Demo Ojol Patung Kuda Tuntut Revisi Peraturan Kominfo Soal Tarif Pos Komersial

[Gambas:Video 20detik]

(shc/das)

Jakarta -

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti soal membludaknya wisawatan asing di Pulau Bali. Menurutnya, hal ini justru menimbulkan sederet masalah di Bali. Dia menilai kebanyakan wisawatan asing di Bali tidak memiliki kualitas yang tinggi.

Luhut memaparkan sejauh ini kunjungan wisawatan asing di Indonesia sudah mengalami kenaikan pesat, ada sekitar 11,7 juta wisatawan asing yang berlibur ke Indonesia. Jumlah ini sudah berada di atas level sebelum pandemi.

Sayangnya meskipun menjanjikan manfaat ekonomi besar, nyatanya membludaknya turis asing seperti yang terjadi di Bali justru membuat masalah bagi warga lokal. Mulai dari warga lokal yang makin terusir dari wilayahnya sendiri, lapangan kerja yang hilang, hingga kerusakan lingkungan.

"Meskipun menjanjikan manfaat yang sangat besar dan segera, kami juga mengalami sisi buruk pariwisata dari masyarakat lokal yang terusir atau kerusakan lingkungan," ungkap Luhut saat memberikan sambutan di acara International Quality Tourism Conference 2024 yang disiarkan virtual, Kamis (29/8/2024).

Purnawirawan TNI itu mengatakan pemerintah ingin mempertahankan Bali sebagai pulau surga atau yang dia sebut sebagai paradise island. Apa yang terjadi di Bali, menurut Luhut bakal dievaluasi ketat oleh pemerintah.

"Kita harus mengevaluasi apa yang terjadi di Bali. Kita hanya tidak ingin Bali dikunjungi banyak turis asing, turis asing, tapi kualitas pariwisatanya tidak bagus," tegas Luhut.

Luhut menyatakan pihaknya sudah menggelar beberapa rapat di Jakarta untuk mengevaluasi pariwisata Bali. Rencananya bakal ada regulasi baru untuk menyeleksi dan membatasi wisawatan asing di Bali dalam waktu dekat.

Pihaknya juga sudah menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengevaluasi beberapa titik pariwisata di Pulau Bali. Selain itu, Bali juga akan dijadikan sebagai proyek percontohan wisata berkualitas atau quality tourism secara nasional.

"Jadi kita akan ambil tindakan. Mudah-mudahan minggu depan, kita sudah ada rapat di Jakarta untuk menuntaskan regulasi baru ini. Kemudian BPKP akan mengaudit beberapa daerah di Bali untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi," sebut Luhut.

Dia mengatakan jangan sampai apa yang terjadi di Barcelona, Spanyol bisa terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, warga lokal di Barcelona melakukan protes keras terhadap turis asing. Bahkan, turis asing yang ada di Barcelona diusir oleh warga lokal.

"Demonstrasi oleh masyarakat lokal terhadap pariwisata asing dan wisatawan asing di Barcelona menjadi pengingat gelap bagi pulau Bali. Ini juga secara mengkhawatirkan mengarah ke arah itu," pungkas Luhut.

Simak Video: Pemda Bali Siap Tindak Tegas Wisatawan yang Langgar Aturan

[Gambas:Video 20detik]

(hal/das)

Bisnis.com, JAKARTA - Bulan Juli me­­­­rupakan ulang tahun Bretton Woods Agreement diperingati. Ta­­­hun 2024 ini bertepatan de­­­ngan 80 tahun peringatan perjanjian tersebut sejak digagas pada 1944. Tujuan dari perjanjian ini tidak lain untuk stabilisasi nilai tukar, mencegah devaluasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, untuk pertama kalinya dolar Amerika Serikat (AS) dipatok berdasarkan nilai emas berdasarkan perjanjian tersebut. Sehingga, baik mata uang AS dan negara lain mengikuti penentuan standardisasi valutanya berdasarkan emas.

Namun, pada 1973, standar emas pada dolar AS dievaluasi oleh Presiden Nixon dan Bretton Woods System sudah tidak efektif. Sebab, kala itu cadangan emas tidak mencukupi untuk menopang nilai dolar AS. Maka, praktis sejak saat itu seluruh mata uang menjadi uang fiat dan tidak bergantung pada nilai emas.

Pascaberakhirnya sistem tersebut, tercatat terjadi beberapa krisis mata uang dan moneter, misalnya krisis finansial Asia pada 1997, krisis keuangan global 2008—2009, dan krisis Zona Eropa pada 2010—2012. Hingga kini, bayang-bayang krisis masih menghantui sebagian besar masyarakat dunia, dan menimbulkan kecemasan atas kondisi perekonomian dan nilai aset yang dimiliki.

Sebaliknya, emas yang pada awalnya menjadi patokan mata uang seluruh dunia dan berhenti sejak pembatalan Bretton Woods, justru nilainya terus menguat. Harga emas Antam pada 18 Juli 2024 menembus rekor all time high-nya sebesar Rp1.427.000 per gram. Rata-rata peningkatan harga emas sejak 1997 tercatat sebesar 7,3% YoY.

Ketidakpastian akan kapan berakhirnya konflik geopolitik hingga tren tingkat suku bunga high for longer di mayoritas negara meningkatkan permintaan masyarakat terhadap instrumen yang dianggap paling relevan sebagai lindung nilai atas aset yang dimiliki, mendorong tingginya kenaikan harga emas.

Publikasi IMF yang berjudul “Geopolitics and Its Impact on Global Trade and the Dollar” menyebutkan bahwa sejak fragmentasi ekonomi meningkat pada 2019, mayoritas negara yang tergabung dalam “China Bloc” mengurangi ketergantungannya pada dolar AS, baik untuk transaksi maupun untuk cadangan devisanya.

Porsi emas dalam cadangan devisa negara yang tergabung di dalamnya cenderung meningkat, mengingat emas dipandang sebagai aset yang lebih netral secara politik. Kondisi tersebut mendorong tingginya kenaikan harga emas sejak 2019, menjadi sekitar 10,2%, jauh di atas rata-rata inflasi sebesar 2,2% YoY. Sehingga, emas sebagai komoditas safe haven makin menjadi incaran dan permintaannya (demand) kian meningkat.

Dari sisi penawarannya (supply), Indonesia berpotensi besar untuk memenuhi peningkatan permintaan emas. Kementerian ESDM menyebutkan bahwa total cadangan emas Indonesia cenderung meningkat, mencapai 3.871 juta ton bijih emas dan 3.324 ton logam emas pada 2022. Namun, cadangan emas yang besar tersebut belum dioptimalkan produksinya.

World Gold Council menyebutkan bahwa Indonesia pada 2023 masih menjadi produsen emas terbesar ke-7 di dunia. Produksi emas baik di sektor hulu, antara, dan hilir perlu terus dioptimalkan sejalan dengan peluang permintaan yang besar.

Berdasarkan riset yang dilakukan BSI Institute (2023) terhadap 4.700 responden di Indonesia, emas masih menjadi pilihan utama investasi di semua kelompok usia. Jalur investasi yang dilakukan pada umumnya melalui pembelian dan penyimpanan emas secara konvensional, baik di tempat tinggal atau safe deposit box (SDB) di lembaga jasa keuangan.

Padahal, penyimpanan dan investasi emas secara fisik dan mandiri khususnya di tempat tinggal, rawan terhadap berbagai risiko seperti kehilangan, pencurian, atau kerusakan akibat bencana alam. Sementara, pilihan penyimpanan melalui SDB cukup mahal bagi sebagian kalangan dan emas yang disimpan menjadi idle dan tidak dapat dioptimalkan nilai manfaatnya.

Karenanya, konsep bullion services diperkenalkan pada UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Tujuan kegiatan usaha bullion adalah optimalisasi pengembangan ekosistem emas, perluasan pemanfaatan emas, serta mendorong pendalaman pasar keuangan.

Kegiatan usaha bullion lebih luas dari penitipan emas layaknya jasa existing di lembaga keuangan. Perdagangan emas fisik dan non-fisik, pengelolaan simpanan emas, penyaluran pembiayaan berbasis emas, dan akun investasi berbasis emas (Gold Investment Account - GIA) merupakan beberapa produk potensial yang dapat menjadi bagian dari pengembangan bullion.

Selain bullion services, UU P2SK juga membuka peluang bagi bank syariah untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi. Sebagai tindak lanjut terhadap potensi pengembangan dalam UU tersebut, regulator seperti BI, OJK, LPS telah melakukan serangkaian diskusi dan penelitian secara intens bersama pelaku industri untuk mengimplementasikan Investment Account (IA).

Dari serangkaian diskusi yang telah dilakukan, IA berpotensi untuk diterapkan di bank syariah di Indonesia pada beberapa sektor usaha. Produk IA sendiri secara global telah dipraktikkan di Uni Emirat Arab, Arab Saudi, hingga Malaysia. Menariknya, salah satu pengembangan dari IA sendiri di negara-negara tersebut berupa GIA.

Produk GIA yang telah diterapkan membuka peluang bagi nasabah bank syariah sebagai investor pada instrumen emas dan dapat dilakukan secara offline dan online. Investor GIA dapat menentukan rencana investasi secara berkala untuk membeli emas secara otomatis setiap bulannya. Melalui mekanisme ini, investor yang memiliki preferensi risiko rendah atau investor pemula dapat melakukan dua hal sekaligus, belajar sebagai investor dan melindungi nilai kekayaan melalui emas.

Dari konsep tersebut, terdapat penggabungan antara bullion services dan IA yang difasilitasi oleh perbankan syariah. Kemudian, jika dilihat pada konteks Indonesia, UU P2SK telah mengakomodir secara garis besar kemungkinan implementasi dari GIA.

Apabila produk ini diterapkan di Indonesia, tidak hanya masyarakat memiliki alternatif investasi emas yang lebih aman melalui lembaga jasa keuangan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah emas sejalan dengan usaha pendalaman pasar keuangan domestik. Sehingga, investasi pada emas dapat lebih inklusif dan masyarakat secara luas dapat memanfaatkannya sebagai instrumen lindung nilai terhadap aset di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi usai menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat jelang akhir masa jabatan pada 20 Oktober nanti.

Mardani mengapresiasi ucapan permintaan maaf orang nomor satu di Indonesia tersebut. Meski demikian, lanjutnya, permintaan maaf saja tidak cukup.

"Bagus, pernyataan yang bijak. Mesti diikuti dengan aksi nyata," ujar Mardani kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).

Anggota Komisi II DPR ini mencontohkan, Jokowi bisa merefleksikan apa yang telah diperbuat selama memimpin Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Dengan begitu, penerusnya yaitu presiden terpilih Prabowo Subianto bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang terarah.

"Pak Jokowi bisa buat evaluasi sendiri dan sampaikan bahwa kekurangan yang ada akan dilanjutkan oleh presiden terpilih," kata Marani.

Sebagai informasi, Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis (1/8/2024) malam.

Bapak wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming itu menyampaikan, dirinya dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ingin dimaklumi segala kesalahan dan khilaf selama menjabat dalam lima tahun terakhir.

"Saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Dia mengaku belum bisa menyenangkan semua pihak sepanjang 10 tahun memimpin bersama dengan Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Menurutnya, tidak ada manusia yang sempurna menjalin hidup.

Jakarta -

Target penjualan mobil secara domestik dikhawatirkan tidak tercapai. Sebab selama satu semester 2024 masih mengalami tren negatif.

Dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari sampai dengan Juni 2024 tercatat hanya sebanyak 408.012 unit.

Capaian sepanjang Januari-Juni tersebut minus 19,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 506.427 unit.

Produksi mobil di Tanah Air pun ikutan anjlok. Pada semester satu tahun ini, produksi mobil di Indonesia hanya sebanyak 561.772 unit, turun 20 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tahun lalu, di periode yang sama produksi mobil mencapai 702.144 unit.

Gaikindo sudah menargetkan bakal menjual 1,1 juta unit pada tahun 2024. Namun melihat fakta pasar saat ini, tidak menutup kemungkinan untuk segera melakukan evaluasi.

"Revisi belum, karena kita harus duduk bareng, dengan seluruh anggota kita, kesepakatan seperti apa dan kita juga tidak ingin ambil sepihak, kita harus duduk bareng dan itulah selama ini kita lakukan," ujar Sekretaris Utama Gaikindo, Kukuh Kumara dalam Diskusi Solusi Mengatasi Stagnasi Pasar Mobil di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (10/7).

"Kita masih optimis tapi realistis, mungkin akan dikaji ulang," tambahnya lagi.

Kukuh menjelaskan penyebab penjualan mobil mengalami tren negatif.

Industri otomotif berkaitan dengan faktor ekonomi makro lainnya seperti nilai tukar dan tingkat suku bunga, keduanya berpengaruh signifikan terhadap penjualan mobil. Ini sudah terasa sejak akhir tahun 2023.

"Terkena lagi Desember menjelang akhir tahun (2023), OJK mengeluarkan POJK nomor 22, ini kalau detailnya adalah kendaraan yang mengalami kesulitan cicilan itu tidak boieh ditelepon setelah jam 7 malam, nggak boleh ditelepon lagi weekend ataupun liburan, itu mempersulit teman-teman kita yang memberikan pembiayaan," kata dia.

"Itu dampaknya pembelian kendaraan di Januari semakin menurun," sambung dia.

Selain perlambatan ekonomi, Kukuh menambahkan penyelenggaraan pemilu jadi pemicu menurunnya penjualan mobil pada awal 2024. Kemudian hari kerja yang sedikit saat periode lebaran.

"Januari masih turun, masuk di Februari itu pemilu, begitu pemilu ada kecenderungan, walaupun kami berusaha untuk tetap optimis namun masyarakat melakukan wait an see," tambah dia.

Angka penjualan yang dicanangkan tapi tak sesuai target juga dialami Gaikindo pada 2023 lalu, semula menargetkan penjualan mobil tahun 2023 sebanyak 1.050.000 unit. Namun penjualan mobil secara wholesales hanya mencapai 1.005.802 unit. Sementara penjualan secara retail (dari dealer ke konsumen) hanya 998.059 unit.

Gaikindo optimis seluruh anggotanya bisa manfaatkan pameran GIIAS 2024.

"Harapannya ini akan membantu penjualan. Tahun lalu, 11 hari terjadi transaksi 27 ribu mobil yang terjual," kata Kukuh.

(riar/lua)

Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyarankan penyidik Polda Jawa Barat (Jabar) tak terburu-buru membuat surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam kasus Pegi Setiawan. Penyidikan ini dihentikan usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memerintahkan polisi menghentikan kasus pembunuhan Vina dan Eky yang menjerat Pegi.

"Evaluasi dulu, disarankan untuk tidak terburu-buru apabila punya rencana membuat sprindik baru," kata Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim saat dikonfirmasi, Selasa, 9 Juli 2024.

Yusuf mengatakan penyidik perlu meminta pendapat ahli hukum pidana dalam menganalisa dan evaluasi. Dia mengaku sebelumnya telah menyarankan penyidik meminta pendapat ahli hukum pidana tersohor untuk pembuktian pidana kasus tersebut.

"Nah terkait dengan rencana. Apabila sudah dianaliasa dan dievaluasi apa yang mau dilakukan. Itu tadi, mintakan pendapat ahli hukum pidana yang tersohor yang sudah pernah kami sarankan punya pengalaman menang dalam praperadilan," ungkap Yusuf.
Di samping itu, Yusuf menyebut paling pertama Polda Jabar harus menjalankan putusan praperadilan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Menurutnya, langkah pertama telah dilakukan penyidik, yakni membebaskan Pegi pada Senin malam, 8 Juli 2024.

"Kedua, dilakukan analisa dan evaluasi terlebih dahulu apapun yang akan dilakukan setelah PS dibebaskan, penghentian penyidikannya dilakukan," pungkas Yusuf.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana seperti yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, Eman memerintahkan kepada termohon, yaitu Kabid Hukum Polda Jawa Barat agar segera membebaskan Pegi Setiawan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula," ucap Eman.

(ADN)