Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan produksi beras bakal kurang atau jauh dari kebutuhan (shortage) pada Januari-Februari 2025. Ia mewanti-wanti para kepala daerah terkait hal tersebut.

"Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, para bupati, para gubernur yang menjadi perhatian kita bersama-sama, pada Januari-Februari (2025) nanti pasti kita akan shortage. Hasil panen akan jauh dari kebutuhan (saat) Januari-Februari," kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Zulhas mengingatkan pemerintah daerah dari jauh-jauh hari. Hal itu untuk menghindari gejolak harga pangan di pasar.

"Jadi saya minta betul menjadi perhatian kita pemerintahan baru, jangan sampai Januari-Februari terjadi gejolak harga pangan," ucapnya.

Zulhas ingin pemda ikut memberi masukan terkait tindaklanjut pemerintah pusat soal permasalahan kekurangan beras di awal 2025.

"Kami minta masukan Januari-Februari nanti karena shortage hasil produksi padi, apa yang harus kita lakukan? Apakah bantuan pangan itu kita lanjutkan, atau ada masukan lainnya," ucapnya.

Zulhas berharap tidak ada inflasi atau gejolak harga pangan yang tinggi di awal tahun depan. "Kita berharap nanti Januari-Februari tidak ada inflasi yang sangat tinggi atau gejolak harga bahan pokok. Sekali lagi, kunci sukses swasembada pangan 2028 adalah kerja sama kita semuanya," pungkasnya.

Simak Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kondisi kinerja perbankan Tanah Air masih terjaga di tengah ketidakpastian dan gejolak geopolitik global. Hal ini disampaikan usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga berkat adanya kelonggaran kebijakan moneter di tingkat internasional yang didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkendali, serta kinerja sektor jasa keuangan yang positif.

Lebih lanjut, ia mengatakan kinerja industri perbankan Indonesia per Agustus 2024 tetap terjaga stabil, didukung dengan tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan yang tinggi sebesar 26,78%.

"Kinerja industri perbankan domestik terjaga baik didukung oleh tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio per Agustus 2024 yang tetap kuat sebesar 26,78%. Kinerja intermediasi tumbuh positif dengan kredit perbankan yang mencatatkan double digit growth yaitu 11,4% year on year menjadi Rp 7.508 triliun," kata Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Menurutnya capaian kinerja kredit perbankan dalam negeri ini didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,08%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 10,83%, dan kredit modal kerja 10,75%.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga disebut tumbuh menjadi 7,01% yoy atau sebesar Rp 8.650 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor terbesar yaitu tumbuh 10,06% yoy.

Mahendra juga mengungkap, dari sisi likuiditas perbankan pada Agustus 2024 terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 112,92% dan 25,37%, masih jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

"Risiko kredit perbankan juga tetap terjaga dengan rasio NPL nett dan NPL gross tetap rendah di bawah ambang batas masing-masing tercatat sebesar 0,78% dan 2,26%," jelasnya.

(fdl/fdl)

Faktor yang mempengaruhi deflasi atau penurunan harga adalah sisi penawaran. Andil deflasi utamanya disumbang oleh penurunan harga pangan,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan deflasi September 2024 sebesar 0,12 persen (month-to-month/mtm) yang melanjutkan tren deflasi selama lima bulan berturut-turut dipengaruhi oleh penyesuaian pada sisi suplai pangan.

Tren deflasi telah terjadi sejak Mei 2024 dan terus berlanjut hingga September. Catatan deflasi September 2024, secara historis, menjadi deflasi terdalam bila dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir.

Dalam konferensi pers Rilis BPS di Jakarta, Selasa, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, deflasi dalam lima bulan terakhir secara umum disumbang oleh penurunan harga komoditas bergejolak (volatile food).

“Faktor yang mempengaruhi deflasi atau penurunan harga adalah sisi penawaran. Andil deflasi utamanya disumbang oleh penurunan harga pangan,” kata Amalia.

Secara khusus, pada September 2024, komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 1,34 persen, dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,21 persen.

Komoditas utama yang berperan dalam deflasi bulanan yaitu cabai merah sebesar 0,09 persen, cabai rawit sebesar 0,08 persen, telur ayam ras dan daging ayam ras masing-masing sebesar 0,02 persen, tomat, daun bawang, kentang, dan wortel masing-masing sebesar 0,01 persen.

“Produk hortikultura dan juga produk peternakan beberapa bulan sebelumnya sempat mengalami peningkatan, sekarang turun karena kembali stabil,” jelas Amalia.

Dia menggarisbawahi angka deflasi yang diperoleh BPS mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK), di mana faktor yang mempengaruhi adalah biaya produksi hingga kondisi suplai.

Untuk itu, BPS tidak mengaitkan data deflasi dengan dugaan penurunan daya beli masyarakat.

“Untuk mengambil kesimpulan apakah ini menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun, harus ada studi lebih lanjut. Karena daya beli itu tidak bisa hanya dimonitor dari angka inflasi atau deflasi,” ujarnya.

Namun, dia menyatakan pihaknya akan mendalami lebih lanjut tren deflasi ini, apakah memang ada kaitannya dengan fenomena daya beli masyarakat atau hanya pergerakan dari sisi penawaran.

“Atau ada upaya stabilisasi harga di pusat dan daerah. Karena intervensi kebijakan untuk menjaga stok itu tentunya akan mempengaruhi gerakan harga pasar yang diterima oleh konsumen,” tutur dia.

Di samping komponen bergejolak, komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,04 persen dengan andil 0,01 persen terhadap inflasi umum.

Komoditas yang berperan dominan dalam komponen ini adalah bensin, imbas penurunan harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 1 September 2024.

Sementara komponen inti mengalami inflasi 0,16 persen dengan andil 0,10 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen inti adalah kopi bubuk dan biaya akademi/perguruan tinggi.

Adapun berdasarkan wilayah, 24 provinsi mengalami deflasi, dengan deflasi terdalam terjadi di Papua Barat (0,92 persen), Papua Selatan (0,74 persen), dan Papua Pegunungan (0,60 persen).

Sebanyak 14 provinsi lainnya mengalami inflasi, dengan catatan tertinggi di Maluku Utara (0,56 persen), Papua Barat Daya (0,47 persen), dan Gorontalo (0,39 persen).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Nilai tukar rupiah kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) usai meredanya gejolak dalam negeri karena revisi Undang-Undang (UU) Pilkada dinyatakan batal. Kondisi itu membawa rupiah bangkit lagi usai melemah pada perdagangan Kamis (22/8) kemarin.

Mengutip data RTI, Jumat (23/8/2024), pukul 10.50 WIB rupiah menguat 26 poin atau 0,17% ke level Rp 15.569/US$ setelah dibuka pada Rp 15.595/US$. Rupiah berada di level tertingginya Rp 15.654 dan level terendahnya Rp 15.564.

Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra mengatakan rupiah akan menguat karena sudah meredanya gejolak terkait revisi UU Pilkada. Partai Buruh juga batal melakukan aksi demo lanjutan yang sejatinya dilakukan hari ini.

"Dengan sudah selesainya masalah di DPR, rupiah bisa menguat lagi terhadap dolar AS hari ini. Pasar masih berekspektasi positif terhadap peluang pemangkasan suku bunga acuan AS yang menjadi dorongan rupiah menguat terhadap dolar AS sebelum ini," tutur Ariston.

Sebagai informasi, DPR RI batal mengesahkan revisi UU Pilkada usai menuai gelombang protes sana-sani. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menjadi acuan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Dasco menyebut sudah diputuskan bahwa revisi UU Pilkada tak dapat dilakukan saat ini. Dia memastikan DPR patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku.

"Tentang Revisi UU Pilkada, bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, Kamis jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi UU Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya pada hari ini Revisi UU Pilkada batal dilaksanakannya," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8).

(rir/rrd)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Indonesia dihadapkan sederet ujian selama satu dekade terakhir. Mulai dari pandemi COVID-19 hingga gejolak geopolitik global.

Menurutnya, seluruh pihak harus bersyukur meskipun berada di tengah tantangan berat, Indonesia masih mampu tumbuh ekonominya di atas rata-rata.

"Kita patut bersyukur. Sebagai bangsa yang tangguh, Indonesia mampu menghadapi tantangan yang sangat berat selama 10 tahun terakhir, mulai dari pandemi COVID-19, gejolak geopolitik global, perang dagang dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana," beber Jokowi saat memaparkan Nota Keuangan APBN 2025 di Gedung DPR, Jumat (16/8/2024).

Walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi Indonesia diklaim Jokowi tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Dia memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015-2024.

"Rasio utang kita juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN," papar Jokowi.

Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70%, mencapai 259 miliar dolar AS di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat. Neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir.

(hal/das)

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Juli 2024 terjadi deflasi sebesar 0,18 persen secara bulanan. Sejumlah komoditas menjadi penyumbang deflasi.

Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti mengatakan, deflasi pada Juli 2024 yang sebesar 0,18 persen itu didorong oleh deflasi komponen harga bergejolak. Komponen ini mengalami deflasi sebesar 1,92 persen dan memberikan andil deflasi sebesar 0,32 persen.

"Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah bawang merah, cabe merah, tomat, daging ayam ras, bawang putih dan telur ayam ras," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Kemudian, kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang deflasi terbesar adalah makanan minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,97 persen dan berikan andil deflasi 0,28 persen.

Amalia menerangkan, tingkat deflasi kelompok makanan dan minuman dan tembakau pada Juli 2024 adalah yag terdalam sejak November 2022.

"Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi selama empat bulan berturut-turut," kata dia.

Amalia pun merincikan, komoditas utama penyumbang deflasi Juli 2024 antara lain bawang merah menyumbang andil deflasi 0,11 persen.

"Cabai merah menyumbang andil deflasi sebesar 0,09 persen, tomat menyumbang andil deflasi sebesar 0,07 persen dan daging ayam ras menyumbang andil deflasi sebesar 0,04 persen," ujar dia.

Di antara komoditas tersebut, tomat mengalami deflasi terdalam sepanjang 2022 sampai dengan 2024.

(Dhera Arizona)

JAKARTA - Harga beras medium hingga pandan wangi di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur terpantau mengalami kenaikan. Dari pantauan untuk beras premium berkisar diangka Rp15.000/Kg, medium Rp12.000-13.000/Kg dan harga tertinggi jatuh pada pandan wangi Rp19.000/Kg.

Hal ini sesuai dengan yang berada di panel harga badan pangan nasional atau Bapanas. Dalam acuan panel harga Bapanas beras medium di jual sekitar Rp15.670 mengalami kenaikan harga sekitar Rp180, sedangkan medium Rp13.600 naik Rp90.

Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo mengakui, Indonesia saat ini rentan terhadap gejolak harga bahan pangan lantaran perubahan iklim. Kenaikan tersebut juga bisa berdampak dari dugaan skandal mark up impor beras .

?Indonesia masih akan rentan terhadap gejolak harga bahan pangan sebab perubahan iklim yang terjadi beberapa tahun terakhir juga makin meninggikan risiko krisis pangan, seperti yang terjadi akibat fenomena La Nina,? ujarnya dikutip, Rabu (17/7/2024).

Kemudian ia mengingatkan, dampak bahaya dari perubahan iklim seperti fenomena La Nina yang menyebabkan lonjakan harga beras. Menurutnya, fenomena perubahan iklim seperti La Nina telah membuat kehilangan musim panen.

"Awal tahun ini sampai dengan tahun lalu kita terkena La Nina Effect di mana kita missing di pola panen yang bergeser,? jelas dia.

Pada akhirnya lanjut dia, dampak perubahan iklim akan membuat produktivitas agraria dalam negeri menurun. Dia mengakui, imbas dari fenomena perubahan iklim tersebut akan membuat pemerintah kembali membuka keran impor.

?Akhirnya produktivitas dari dalam negeri, misalnya untuk agraria menurun, itu yang membuat tahun lalu dan mungkin juga awal tahun ini kita melakukan impor beras," pungkas dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto membeberkan fakta terkait dugaan adanya mark up impor beras. SDR telah melaporkan skandal mark up impor beras ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

?Bahwa berdasarkan data yang kami temukan diperoleh informasi rata-rata harga yang dikenakan (Bulog)untuk beras seharga USD660/ton cost, insurance, and freight (CIF),? kata Hari Purwanto, Minggu (14/7/2024).

Lanjut dia menerangkan, Bulog juga mengimpor beras dengan harga rata-rata USD 655/MT CIF Indonesia. Hal ini, kata Hari Purwanto, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret tahun 2024.

?Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pada Maret 2024 RI sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton atau senilai USD371,60 juta. Berarti Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata USD 655/MT CIF Indonesia,? papar Hari Purwanto.